m-tata guna tanah

7/25/2019 M-tata Guna Tanah

1/26

Modul Perkuliahan

HUKUM ADMINISTRASI DAN TATA GUNA TANAH

Samun Ismaya, SH., MHum.

1

BAB I

TATA GUNA TANAH

A.PENGERTIAN.

Istilah tata guna tanah biasa juga dikenal dengan istilah asingnya

sebagai Land Use Planning. Apabila istilah tata guna tanah dikaitkan

dengan obyek hukum agraria nasional (UUPA), maka penggunaan istilah

tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria meliputi:

bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya berobyek tanah yang

merupakan salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Maka istilah

yang tepat adalah Tata Guna Agraria atau Agrarian Use Planning

yang meliputi:

1. Tata Guna Tanah (land use planning)

2. Tata Guna Air (water use palnning)

3. Tata Guna Ruang Angkasa (air use planning)

Dalam ketentuan menimbang huruf a TAP MPR No. IX Tahun 2001

Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

ditegaskan bahwa bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam

meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa

Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri. Oleh

karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi

sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur.

Ada beberapa definisi tata guna tanah yang dapat dijadikan acuan:

1. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur

peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIahttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIahttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIa


2/26

Modul Perkuliahan



2

teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang

dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

2. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan,

peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka

melaksanakan pembangunan nasional.

3. Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-proyek

pembangunan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang

tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar

sekala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib

penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati

peraturan perundangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur

yang ada, yaitu:

a.Adanya serangkaian kegiatan.

Yang meliputi pengumpulan data lapangan yang menyangkut

tentang penggunaan, penguasaan, dan kemampuan fisik tanah,

pembuatan rencana/pola penggunaan tanah untuk kepentingan

pembangunan dan pengawasan serta keterpaduan di dalam

pelaksanaanya.

b. Penggunaan tanah harus dilakukan secara berencana.

Ini mengandung konsekuensi bahwa penggunaan tanah harus

dilakukan atas dasar prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip

tersebut ialah lestari, optimal, serasi dan seimbang.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Ialah untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat menuju

masyarakat yang adil dan makmur.

4. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna

tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah


3/26

Modul Perkuliahan



3

sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara

adil (Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah).

Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan

bentukan alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah

kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud

fisik penggunaan tanahnya. Sedangkan pengertian penguasaan tanah

adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang

atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 pengertian

bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya

serta yang berada dibawah air. Sedangkan tanah menurut PP 16

Tahun 2004 ialah wujud tutupan permukaan bumi baik yang

merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Penatagunaan tanah merupakan bagian dari sub sistem penataan

ruang wilayah yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Rencana tata ruang wilayah ialah hasil perencanaan tata ruang

berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional yang

telah ditetapkan.

B.RUANG LINGKUP PROGRAM LAND USE

1.Tujuan Tata Guna Tanah.

Tujuan dari tata guna tanah harus diarahkan untuk dapatmencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Usaha-usaha yang

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

a. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah

tempat.

Maksudnya setiap kegiatan yang memerlukan tanah harus

diperhatikan mengenai data kemampuan fisik tanah untuk
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIbhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIbhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIb


4/26

Modul Perkuliahan



4

mengetahui sesuai tidaknya kemampuan tanah tersebut dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah

urus.

Maksudnya setiap harus melaksanakan kewajibannya memelihara

tanah yang dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya

kualitas sumber daya tanah yang akirnya akan timbul kerusakan

tanah.

c. Mengusahakan adanya penggendalian terhadap perkembangan

kebutuhan masyarakat akan tanah.

Pengendalian ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan

akibat penggunaan tanah.

d. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-

hak atas tanah warga masyarakat.

Jaminan kepatian hukum penting untuk melindungi warga

masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan proyek

pembangunan.

Berdasarkan ketentuan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah

sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara

adil. Secara rinci penatagunaan tanah bertujuan untuk:

a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi

berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

RTRW;

b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW;

c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian

pemanfaatan tanah;


5/26

Modul Perkuliahan



5

d. menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi

masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah

sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

2.Asas-Asas Dalam Tata Guna Tanah

Perencanaan tata agraria harus didasarkan pada tiga prinsip:

a. Prinsip penggunaan aneka (principle of multiple use)

Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria dapat

memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan

tanah tertentu.

b. Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production)

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria

diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya

untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak.

c. Prinsip penggunaan optimum (principle of optimum use)

Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agraria

dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya

kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak

sumber alam itu sendiri.

Dalam literatur Hukum Agraria biasanya dibedakan 2 kelompok

asas tata guna tanah yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan

titik berat penggunaan tanah diantara keduanya dimana penggunaan

tanah di daerah pedesaan lebih dititikberatkan pada usaha-usaha

pertanian. Sedangkan penggunaan tanah di daerah perkotaan

dititikberatkan pada kegiatan non pertanian serta perbedaan ciri-ciri

kehidupan masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Berdasarkan

penjelasan Pasal 13 ayat (5) PP No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah, bahwa pedoman teknis penggunaan tanah

bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah

yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan

serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan


6/26

Modul Perkuliahan



6

yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan.

Secara rinci asas tata guna tanah itu dijelaskan sebagai berikut:

a.Asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan (rural land use

planning). Biasanya disingkat dengan LOSS.

1) Lestari

Tanah harus dimanfaatkan dan digunakan dalam jangka waktu

yang lama yang akan berdampak pada:

a)Akan terjadi penghematan dalam penggunaan tanah.

b)Agar supaya generasi yang sekarang dapat memenuhi

kewajibannya untuk mewarislan sumber daya alam kepada

generasi yang akan datang.

Suatu ungkapan dari seorang raja Afrika bahwa: the land

belongs to agreat family of which many member are dead,

some are living and the large number still to the born. (jadi

tanah bukan milik masyarakat sekarang saja, tetapi tanah milik

dari masyarakat dulu masyarakat sekarang dan masyarakat

yang akan datang).

2) Optimal

Pemanfaatan tanah harus mendatangkan hasil atau

keuntungan ekonomis yang setinggi-tingginya.

3) Serasi dan seimbang

Suatu ruang atas tanah harus dapat menampung berbagai

macam kepentingan pihak-pihak, sehingga dapat dihindari

adanya pertentangan atau konflik dalam penggunaan tanah.

b.Asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan (urban land use

planning)

1)Aman

Maksudnya aman dari: bahaya kebakaran, dari tindak

kejahatan, bahaya banjir, bahaya kecelakaan lalu lintas dan

aman dari ketunakaryaan.


7/26

Modul Perkuliahan



7

2) Tertib

Maksudnya tertib dalam bidang pelayanan, dalam penataan

wilayah perkotaan, dalam lalu lintas, dan dalam hukum.

3) Lancar

Maksudnya lancar dalam pelayanan, lancar berlalu lintas, dan

lancar dalam komunikasi.

4) Sehat

Maksudnya sehat dari segi jasmani dan sehat dari segi rohani.

Sedangkan asas penatagunaan tanah menurut PP No. 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah ialah keterpaduan, berdayaguna dan

berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan,

persamaan, keadilan dan perlindungan hukum (Pasal 2).

3.Model-Model Perencanaan Penggunaan Tanah

Sebelum dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah, masalah model perencanaan penggunaan

tanah masih merupakan masalah yang belum tuntas artinya

masalahnya masih menjadi pembicaraan diantara para perencana

pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan belum ditemukan

model perencanaan penggunaan tanah yang dapat dijadikan

pedoman oleh para perencana pembangunan.

Adapun faktor-faktornya adalah:

1) UUPA sendiri hanya mengatur secara garis besarnya saja.

Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UUPA

(UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria). Pasal 14 menentukan agar Pemerintah membuat

rencana umum penggunaan tanah untuk berbagai macam

kepentingan masyarakat dan negara. Sedang Pasal 15 UUPA

menentukan agar penggunaan tanah tidak menimbulkan


8/26

Modul Perkuliahan



8

kerusakan bagi lingkungan hidup termasuk terpeliharanya tingkat

kesuburan tanah.

2)Adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan dari rencana

penggunaan tanah.

3) Selama ini pemerintah Indonesia menggunakan model

perencanaan penataan wilayah termasuk penggunaan tanah yang

diwarisi oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Tetapi setelah keluar PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah maka sudah ada aturan yang bisa dipergunakan sebagai

acuan dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan penatagunaan

tanah di Indonesia.

Ada beberapa Model Perencanaan Penggunaan Tanah yaitu:

1) Model Zoning

Menurut model ini, tanah di suatu wilayah/daerah tertentu

dibagi dalam beberapa zone penggunaan atau kepentingan-

kepentingan/kegiatan-kegiatan/usaha-usaha yang dilakukan.

Contoh model zoning yang dikembangkan oleh Ernest W Borgess

untuk kota Chicago, dimana wilayah dibagi menjadi:

a) Wilayah the loopyang merupakan wilayah perdagangan yang

sering disebut downtown.

b) The zone in transitions merupakan wilayah yang disiapkan

bagi perkembangan industri dan perdagangan.

c) The zone of working mens homes merupakan wilayah

pemukiman bagi pekerja-pekerja kelas bawah.

d) The residential zone merupakan wilayah pemukiman bagi

orang-orang kaya

e) The commuters zonemerupakan wilayah diluar batas kota.

Kebaikan dari model zoning adalah:

a) Tugas perencana penggunaan tanah cukup sederhana.


9/26

Modul Perkuliahan



9

b)Adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah

warga masyarakat.

Kelemahan-kelemahannya adalah:

a) Tidak adanya ruang atas tanah yang dapat menampung

kegiatan-kegiatan yang dipandang merugikan atau

mengganggu apabila diletekkan pada zone-zone tertentu.

b)Akan terjadi perkembangan wilayah yang tidak merata.

c) Pada suatu saat, suatu zone akan mengalami tingkat

kepadatan yang tinggi.

2) Model Terbuka

Istilah terbuka mempunyai arti bahwa suatu ruang atas

tanah dalam satu wilayah tertentu tidak terbagi-bagi dalam zone-

zone penggunaan sebagaimana dalam model zoning. Model

terbuka menitikberatkan pada usaha-usaha untuk mencari lokasi

yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah atau swasta. Untuk memperoleh lokasi yang

sesuai, faktor-faktor tertentu harus diperhatikan antara lain:

a) Data kemampuan fisik tanah

Atas data kemampuan fisik tanah dibuatlah pola

penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah perkotaan

dibuatlah jaringan jalan dengan tetap memperhatikan asas

ATLAS. Sedangkan pola penggunaan tanah untuk pedesaan

dibuat atas dasar tinggi dan tingkat kemiringan tanah. Atas

dasar ini maka suatu wilayah pedesaan dibedakan menjadi

beberapa wilayah penggunaan utama yang disebut wilayah

tanah usaha.

Wilayah tanah usaha dibedakan menjadi:

- Wilayah tanah usaha terbatas.

Ketinggian < 7 m

- Wilayah tanah usaha utama Ia.


10/26

Modul Perkuliahan



10

Ketinggian 7 m10 m

- Wilayah tanah usaha utama Ib

Ketinggian 1025 m

- Wilayah tanah usaha Ic

Ketinggian 25100 m

- Wilayah tanah usaha Id

Ketinggian 100500 m

- Wilayah tanah usaha utama II

Ketinggian 5001000 m

- Wilayah tanah usaha utama III

Ketinggian > 1000 m

Perbedaan ketinggian tanah ini akan membedakan pula

perbedaan pola penggunaan tanah

b) Keadaan sosial ekonomi masyarakat

Meliputi: kepadatan penduduk, kegiatan yang dilakukan

penduduk & mata pencaharian, rata-rata pendapatan

perkapita, adat istiadat dll. Data ini penting untuk mencegah

keresahan-keresahan masyarakat sebagai akibat adanya

kegiatan pembangunan.

c) Keadaan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap

lingkungan hidup dilakukan dengan ANDAL (analisa dampak

lingkungan)

d) Data mengenai penguasaan tanah yang ada di wilayah

tersebut.

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam model terbuka:

a) Bahwa perencanaan penggunaan tanah tidak menggariskan

kegiatan yang harus diletakkan, tetapi meletakkan kegiatan

yang telah digariskan.


11/26

Modul Perkuliahan



11

b) Tersedianya peta penggunaan tanah bukan merupakan tujuan

tetapi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mecapai tujuan

pembangunan.

c) Bahwa tanah itu sendiri tidak dapat memberikan suatu bagi

manusia, tetapi kegiatan yang ada di atasnyalah yang

memberikan manfaat dan kemakmuran.

Kebaikan dari model terbuka:

a) Semua kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun

swasta dilaksanakan dan tertampung, tanpa ada kekawatiran

akan terjadi konflik dalam penggunaan tanah.

b) Tanah dapat digunakan sesuai dengan asas-asas penggunaan

tanah.

Kelemahan model terbuka adalah kurangnya jaminan

kepastian hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat. Hak

atas tanah warga masyarakat kurang mendapatkan jaminan

hukum. Untuk mengatasi ini maka hendaknya proses pembebasan

tanah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Land Consolidation

Dikenal pula adanya teknik konsolidasi tanah (land

consolidation) yaitu teknik penataan kembali lokasi dan batas-

batas tanah serta sarana dan prasarana (pelurusan jalan, sungai,

saluran pembagian/pembuangan air) sedemikian rupa, sehingga

pengkaplingan menjadi berbentuk segi empat panjang dan setiap

persil dapat dicapai secara efisien oleh penggarap atau saluran air.

Penatagunaan tanah juga mencakup arti pemeliharaan.

Tanah itu harus dipelihara baik-baik menurut cara yang lazim

dikerjakan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk

dari jawatan-jawatan yang bersangkutan agar bertambah

kesuburan serta dicegah kerusakannya.


12/26

Modul Perkuliahan



12

C.LANDASAN HUKUM TATA GUNA TANAH

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut terkandung

prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara.

b) Bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa

Indonesia harus menggunakan BARA + K tersebut untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

c) Bahwa hubungan antara negara dengan BARA + K merupakan

hubungan menguasai.

2. Sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat (3) UUD 45 adalah Pasal 14 dan

15 UUPA

Pasal 14 menentukan agar pemerintah membuat suatu rencana

umum mengenai persediaan, peruntukan dan

penggunaan BARA + K untuk kepentingan-kepentingan

yang bersifat politis, ekonomis, sosial dan keagamaan.

Pasal 15 menentukan suatu kewajiban kepada semua pihak yang

menggunakan tanah baik Pemerintah, masyarakat

maupun perseorangan untuk memelihara tanahnya.

Undang-undang yang diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut

tentang pembuatan rencana umum penggunaan tanah sebagaimana

dikehendaki pasal 14 UUPA ialah peraturan pemerintah No. 16 Tahun

2004 tentang Penatagunaan Tanah.

3. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. UU No. 38 Prp Tahun 1960 jo UU No. 20 Tahun 1964 tentang

Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman

tertentu.

5. Mengenai penertiban/pemanfaatan:

a) UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin

yang berhak atau kuasanya.

b)Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 1982 tertanggal 30 Januari 1982
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIchttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIchttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIc


13/26

Modul Perkuliahan



13

c) Keputusan Mendagri No. 268 Tahun 1982 tertanggal 17 Januari

1982

6. Mengenai Fatwa tata guna tanah diatur dalam Peraturan Mendagri

No. 3 Tahun 1972 jo No. 6 Tahun 1986.

7. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

D.LEMBAGA YANG MENANGANI TGT

1. Tahun 1948

Dinamakan Bureau Der Landrichting yang kemudian diganti dengan

nama Kantor Perancang Tata Bumi (KPTB) di bawah naungan Dep.

Pertanian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian lembaga ini ialah:

a) Jumlah penduduk Indonesia dan kebutuhan terhadap tanah

diperkirakan akan terus meningkat pada masa-masa yang akan

datang.

b) Tanah yang tidak diurus sebagai akibat perladangan berpindah-

pindah sudah semakin meluas.

c) Perbedaan yang makin besar antara debit air sungai pada musim

hujan dan musim kemarau.

2. Tahun 1960

Dibentuk Direktorat Landreform dan Land Use yang bertugas

menangani tugas-tugas di bidang Landreform dan tata guna tanah di

bawah naungan Dep. Agraria.

3. Tahun 1962

Terjadi penggabungan kedua departemen di atas menjadi

Departemen Pertanian dan Agraria.

4. Tahun 1964

Terjadi pemisahan antara Dep. Pertanian dengan Dep. Agraria

sehingga bidang tata guna tanah dilakukan oleh direktorat Land Use.
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIdhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babIdhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.DOC#babId


14/26

Modul Perkuliahan



14

5. Tahun 1966

Departemen Agraria Dihapus dan tugas-tugasnya dilimpahkan ke

Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan tugas sehari-hari dalam

bidang keagrariaan dilakukan oleh Direktorat. Sedangkan tata guna

tanah ditangani oleh Direktorat Tata Guna Tanah.

Fungsi Dir. Tata Guna Tanah ialah:

a) Mengumpulkan data-data penggunaan tanah dan kemampuan

tanah sebagai bahan perumusan pola/peta penggunaan tanah.

b) Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan

penggunaan tanah

c) Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak-pihak yang langsung

berhubungan dengan penggunaan tanah

d) Memberikan pertimbangan tentang tata guna tanah dalam

penerimaan hak atas tanah dan ijin perubahan penggunaan tanah

e) Menyebarluaskan hasil karya di bidang penggunaan tanah.

6. Tahun 1988

Berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1988 kegiatan Penatagunaan

Tanah menjadi tugas Direktorat Penatagunaan Tanah pada Deputy

Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan

Nasional.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah ayat (8) bahwa pedoman, standar dan kriteria

teknis pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah dijabarkan lebih

lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Pasal 24 ayat (1)

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pola penyesuaian

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemerintah

Kabupaten/Kota menerbitkan pedoman teknis.

E.PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIehttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIehttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIe


15/26

Modul Perkuliahan



15

a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau

belum terdaftar;

b. tanah negara;

c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaran penatagunaan tanah meliputi kegiatan:

a. Pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah;

b. Penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhanpenguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi

kawasan;

c. Penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah dengan RTRW.

Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui

penyelenggaraan penatagunaan tanah. Pelaksanaan pola penyesuaian

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c

dilakukan melalui :

a. penataan kembali;

b. upaya kemitraan;

c. penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara atau pihak

lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

a. kebijakan penatagunaan tanah;

b. hak-hak masyarakat pemilik tanah;


16/26

Modul Perkuliahan



16

c. investasi pembangunan prasarana dan sarana;

d. evaluasi tanah.

F. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG

PENATAGUNAAN TANAH

1.Catur Tertib Pertanahan

Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan

usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timgul dalam

bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di

bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial,

politik dan ekonomi.

Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan

agar pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk menata

kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Atas dasar

Tap MPR No. IV/MPR/1978, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan

bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Bidang

Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres No. 7 Tahun 1979,

meliputi:

a. Tertib Hukum Pertanahan

Diarahkan pada program:

1) Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2) Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan.

3) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

4) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan

hukum agraria.

b. Tertib Administrasi Pertanahan

Diarahkan pada program:

1) Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan

pertanahan.
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Daftar%20Isi.Doc#babIf


17/26

Modul Perkuliahan



17

2) Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial

ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan

perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan

pembangunan.

3) Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah

kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanah-

tanah negara.

4) Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor agraria

maupun di kantor PPAT.

5) Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan

hak atas tanah.

c. Tertib Penggunaan Tanah

Diarahkan pada usaha untuk:

1) Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya

penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan

kemampuan tanah.

2) Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional

maupun tingkat daerah.

3) Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan

penggunaan tanah.

4) Melakukan survey sebagai bahan pembuatan peta penggunaan

tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup

Diarahkan pada usaha:

1) Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah

merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah.

Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada

pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan,

melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau

isntansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah.


18/26

Modul Perkuliahan



18

2) Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan

hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.

Pertimbangan dari segi tata guna tanah, antara lain menjawab:

a)Apakah pemberian hak atas tanah kepada pemohon itu

sesuai dengan rencana tata guna tanah yang sudah ada ?

b)Apakah penggunaan tanah sebagai yang dimaksud

pemohon sesuai dengan daya kesanggupan dan

kemampuan tanah yang bersangkutan ?

c)Apakah tidak perlu diadakan syarat-syarat khusus

mengenai pemeliharaan kesuburan dan pengawetan tanah

yang bersangkutan ?

3) Melakukan analisa dampak lingkungan (ANDAL) sebelum suatu

usaha industri/pabrik didirikan.

4) Melakukan pemantauan terhadap penggunaan tanah.

Yang erat kaitannya dengan bidang tata guna tanah adalah tertib

penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah & lingkungan

hidup.

2.Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan

Berdasarkan Kep. Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1995

tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan dicanangkanlah

suatu gerakan nasional dengan nama Gerakan Nasional Pemasangan

Tanda Batas Pemilikan Tanah, yaitu gerakan kesadaran masyarakat

untuk mensukseskan Catur Tertib Pertanahan.

Pemasangan tanda batas pemilikan tanah dilakukan oleh pemilik

tanah yang berdampingan secara bersama-sama yang tergabung

dalam wadah Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan

(POKMASDARTIBNAH)

Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan:

a. Tujuan


19/26

Modul Perkuliahan



19

Sebagai gerakan partisipasi masyarakat dalam rangka

mempercepat Catur Tertib Pertanahan serta menigkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

b. Prinsip Dasar

1) Pemasangan tanda batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah

secara bersama-sama pemilik tanah yang berdampingan

2) Diciptakan adanya kelompok masyarakat yang dibentuk oleh

masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini.

3) Sasaran

Masyarakat pemilik tanah di perkotaan dan pedesaan, melalui

kelompok POKMASDARTIBNAH, dimana Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya bertindak selaku motivator maupun

sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut.

3.Penatagunaan Tanah Pertanian

Tanpa adanya planning, maka pemakaian tanah-tanah

pertanian terutama hanya akan berpedoman pada kepentingan

masing-masing atau pada keuntungan insidentil yang mereka

harapkan dari jenis-jenis tanaman tertentu. Dengan planning maka

dapat dicapai keseimbangan yang baik antara luas tanah dengan

jenis-jenis tanaman yang penting bagi rakyat dan negara.

Dalam planning diberikan jatah tanah menurut keperluan

rakyat dan negara untuk jenis tanaman-tanaman yang penting bagi

program sandang pangan, baik bagi bahan pangan maupun tanaman

perdagangan.

Usaha kearah penatagunaan tanah secara teknis telah

dilakukan tetapi belum secara menyeluruh, antara lain dalam bentuk

perundang-undangan seperti:

a) UU No. 38 Prp Tahun 1960 mengenai luas minimum tanaman tebu

yang harus ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk dapat menjamin

produksi tebu dan kesinambungan produktifitas pabrik gula yang


20/26

Modul Perkuliahan



20

harus diimbangi dengan penetapan maksimum luas tanah di

daerah sekitar perkebunan tebu/pabrik gula yang bersangkutan,

yang boleh ditanami tanaman perdagangan lain.

b) UU No. 20 Tahun 1964 yang mensyaratkan penetapan jumlah

sewa yang layak, dalam arti sewa yang tidak merugikan kaum tani

atas tanah-tanah yang diharuskan ditanam(tebu).

Rencana pembangunan Tahunan (Repeta) tahun 2004 di bidang

pembangunan sektor pertanian terdapat beberapa kendala, yaitu:

a. Masalah teknis yaitu keterlambatan musim hujan

b. Tekanan dari komoditas pertanian dari luar negeri akibat

dibukanya mekanisme impor dan makin menurunya tariff bea

masuk

c. Terfragmentasinya lahan pertanian yang didorong dengan laju

konversi lahan pertanian yang semakin meningkat.

4.Penertiban Pemakaian tanah secara liar.

Penertiban pemakaian tanah liar sudah sejak lama dilakukan

yaitu:

a) Pada tahun 1948 dengan Ordonansi Onrechtmatige Ocupatie van

gronden

b) UU Darurat No. 8 Tahun 1954

c) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang diganti dengan

d) UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin dari yang berhak atau kuasanya.

Kepada penguasa daerah diberi wewenang untuk mengambil

tindakan-tindakan penyelesaian atas tanah yang bukan perkebunan

dan bukan hutan, yang digunakan tanpa izin yang berhak atau

kuasanya yang sah yang ada di daerahnya antara lain dengan

perintah pengosongan, dengan memperhatikan peruntukan dan

penggunaan tanah yang bersangkutan.


21/26

Modul Perkuliahan



21

Dalam penjelasan UU ini disebutkan mengenai banyaknya

tanah-tanah di dalam maupun di luar kota yang dipakai orang-orang

tanpa izin. Juga pemekaian tanah secara tidak teratur di perkotaan,

lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib yang

menghambat pembangunan yang direncanakan.

5.Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Bagi Keperluan

Perusahaan

Pembangunan yang terus meningkat jelas menuntut

tersedianya tanah sebagai sarananya. Di satu pihak luas tanah yang

tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu apabila keperluan tanah bagi

perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang menunjang

perekonomian negara tidak diatur maka akhirnya tanah akan menjadi

faktor penghambat dalam proses pembangunan.

Atas dasar pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan

kebijaksanaan tentang bagaimana penyediaan dan penggunaan tanah

bagi keperluan perusahaan (diatur dalam PMDN No. 5 Tahun 1974):a.Agar tercipta suasana dan keadaan yang serasi dan

menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

b.Agar supaya pada satu pihak, kebutuhan para pengusaha dan

kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah dapat dicukupi

dengan memuaskan.

Dengan demikian penyediaan tanah untuk kepentingan

perusahaan tidak hanya didasarkan pada segi keuntungan ekonomistetapi juga harus diperhatikan segi-segi yang lain, yaitu:

- segi yuridis

- pengaruhnya terhadap situasi sosial politik keamaan nasional

- didasarkan pada asas-asas pembangunan nasional.

Dalam kebijaksanaan yang diatur dalam PMDN No. 5 Tahun 1974

yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keppres No. 83 Tahun 1989

ditentukan antara lain:


22/26

Modul Perkuliahan



22

a. Penetapan lokasi perusahaan:

1) Sejauh mungkin dihindari pengurangan areal tanah pertanian

yang subur.

2) Sedapat mungkin harus dihindari pengurangan areal pertanian

yang subur.

3) Hendaknya dihindari pemindahan penduduk dari tempat

kediamannya.

4) Harus memperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya

pengotoran/pencemaran lingkungan.

Point 1) ini biasanya sering diabaikan yaitu perubahan

fungsi dari tanah pertanian menjadi tanah kering untuk lokasi

perusahaan. Perubahan yang demikian biasanya didasarkan pada

pertimbangan:

a) Kepentingan nasional memang menghendaki perubahan tanah

pertanian menjadi lokasi perusahaan.

b) Perubahan ini harus mendatangkan keuntungan ekonomis

yang lebih tinggi

c) Perusahaan yang bersangkutan harus dapat menyerap tenaga

kerja sebanyak mungkin.

d) Sedapat mungkin digunakan tanah-tanah yang tidak atau

kurang produktif.

e) Hendaknya dihindari pemindahan penduduk yang tanahnya

masuk dalam lokasi proyek.

f) Harus memperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya

pengotoran/pencemaran lingkungan.

b. Penetapan luas tanah yang diperlukan:

Ditentukan bahwa luas tanah yang diperlukan luasnya

disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata artinya kebutuhan

yang benar-benar diperlukan untuk menyelenggarakan usahanya

dan kemungkinan perluasan usahanya dikemudian hari.


23/26

Modul Perkuliahan



23

Penetapan luas tanah yang diperlukan perusahaan harus dilakukan

secara tepat dan cermat, hal ini untuk menghindari akibat-akibat

yang tidak baik:

1) Luas tanah yang diberikan melebihi luas yang benar-benar

diperlukan

Ini mengakibatkan ada sebagian tanah yang tidak

dimanfaatkan/ditelantarkan dimana hal ini bertentangan

dengan asas optimal dan fungsi sosial hak atas tanah.

2) Untuk mencegah usaha-usaha yang bersifat monopoli dan

spekulatif.

Untuk mencegah hal tersebut maka dikeluarkanlah

beberapa peraturan:

1) Surat Keputusan MDN No. 268 tahun 1982 yang menentukan

bahwa perusahaan yang memperoleh tanah dari negara harus

memanfaatkan/menggunakan tanah tersebut dalam waktu 10

tahun sejak keluarnya ijin pembebasan tanah.

2) Instruksi mendagri No. 21 Tahun 1973 yang memerintahkan

kepada Gubernur untuk melarang perusahaan baik

perseorangan maupun badan hukum untuk memiliki dan

menguasai tanah yang melampaui tanah yang melampaui

batas kebutuhan usaha sesungguhnya.

c. Macam Hak atas tanah yang dapat diberikan:

1) Jika perusahaan itu merupakan usaha perseorangan dan

pemiliknya WNI hak atas tanah yang diberikan ialah: hak milik,

HGU, HGB, dan hak pakai.

2) Jika perusahaan itu berbentuk badan hukum hak atas tanah

yang diberikan ialah: Hak Pengelolaan, HGU, HGB, dan hak

pakai.

Khusus mengenai hak pengelolaan ini perusahaan yang diberi

hak mempunyai wewenang:


24/26

Modul Perkuliahan



24

a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahnya.

b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan

usahanya.

c) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga

yang memerlukan.

Misalnya PERUMNAS (Perusahaan Perumahan Nasional) dalam

kegiatannya berupa:

a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan

pembangunan perumahan.

b) Pelaksanaan pembangunan perumahan

c) Menyerahkan rumah beserta tanahnya kepada yang berhak

6.Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PP No. 16 Tahun 2004 ditentukkan

mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan

pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus

sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW. Penggunaan dan

pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu

fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.

Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh ditelantarkan,

harus dipelihara dan dicegah kerusakannya. Pemanfaatan tanah di

kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling

mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap

penggunan tanahnya. Ketentuan mengenai penggunaan dan

pemanfaatan tanah ditetapkan melalui pedoman teknis penetagunaan

tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah.

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas

tanah wajib menikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini antara lain pedoman

teknis penatagunaan tanah, persyaratan mendirikan bangunan,

persyaratan dalam analisis mengenai dampak lingkungan, persyaratan


25/26

Modul Perkuliahan



25

usaha, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan

bidang-bbidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan

danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai harus

memperhatikan:

a. Kepentingan umum;

b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan,

keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian

fungsi lingkungan.

Apabila terjadi perubahan RTRW, maka penggunaan dan

pemanfaatan tanah mengikuti RTRW yang terakhir.

Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah

penggunaan tanahnya. Peningkatan pemanfaatan tanah harus

memperhatikan hak atas tanahnya serta kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan tanah untuk kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk

kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan tehnologi, dan ekowisata apabila menganggu fungsi

kawasan.

Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan di bawah

tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat

dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan

pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Jika kegiatan tersebut

menggangu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan

pemegang hak atas tanah.

Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai

dengan RTRW disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan

tanah.


26/26

Modul Perkuliahan



26

7.Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-

Tanaman Tertentu

Beberapa aturan yang berkaitan dengan penyediaan tanah

untuk tanaman-tanaman tertentu ialah:

a) UU No. 38 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah bagi

tanaman-tanaman tertentu.

b) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat

Intensifikasi (TRI)

Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam

pengadaan tanah ini:

a) Mengenai letak tanah

Ditentukan di desa-desa yang termasuk dalam wilayah kerja

perusahaan yang memerlukan tanah

b) Mengenai luas tanah

Harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan masyarakat

serta kelangsungan kesuburan tanahc) Pola tanam

Agar tanah yang diperlukan bagi tanaman tertentu ditentukan

secara bergiliran.

Kemudian cara untuk memperoleh tanah dapat dilakukan

dengan:

a) Perjanjian sewa tanah antara petani pemilik tanah atau kelompok

tani dengan perusahaan yang memerlukan tanah.Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah besarnya penetapan

uang sewa. Jumlah uang sewa minimal sama dengan hasil yang

diperoleh apabila tanah itu dikerjakan sendiri oleh pemiliknya.

b) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah besarnya imbangan

pembagian hasil antara pemilik dengan perusahaan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

m-tata guna tanah

Documents