makalah han hukum perbendaharaan negara

7/23/2019 Makalah HAN Hukum Perbendaharaan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-han-hukum-perbendaharaan-negara 1/27

MAKALAH

HUKUM PERBENDAHARAAN NEGARA

Dosen pengampu :

Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

Disusun oleh :

Kelompok 4

!amim !ae"ul Anna# $%&'())'*

S!i+ian#au"i $%&'())4

I!-a Ulumuddin $%''())%*

Sala /ae!a Hanim $%''()))

A!mad Mu#!o0 Ha#an $%''())14

PR2GRAM S3UDI MUAMALA3

/AKUL3AS S5ARIAH DAN HUKUM

UNI6ERSI3AS ISLAM NEGERI SUNAN KALI7AGA

52G5AKAR3A

&)%*

1



BAB I

PENDAHULUAN

A. La8a" Belakan9

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara untukmewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban

Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

Negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang dasar Negara Republik ndonesia tahun 1!"# perlu

dilaksanakan se$ara pro%esional, terbuka dan bertanggung jawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam

anggaran pendapatan dan belanja Negara &'P(N) sebagai landasan

hukum pengelolaan keuangan Negara tersebut pada tgl # 'pril *++

telah diundangkan Undang-undang Nomor 1 ahun *++ tentangkeuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 ahun *++ ini

menjabarkan aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik ndonesia ahun 1!"# ke

dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara, ./esuai dengan ketentuan dalam pasal *! Undang-undang Nomor

1 ahun *++ tentang keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan

dan pertanggung jawaban keuangan Negara yang ditetapkan dalam

'P(N dan 'P(D, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi

keuangan Negara.dalam Undang-Undang Nomor 1 ahun *++" tentang

Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa perbendaharaan negaraadalah0 Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,

termasuk inestasi, dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di

dalam 'P(N dan 'P(D 0Pengertian Ruang 2ingkup dan 'sas Umum perbendaharaan

Negara Undang-undang tentang perbendaharaan Negara ini

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak

dan kewajiban Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem

pengelolaan keuangan Negara. Dalam Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara

adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,

termasuk inestasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan

dalam 'P(N dan 'P(D./esuai dengan pengertian tersebut dalam Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum

Perbendaharaan Negara. kewenangan pejabat perbendaharaan

Negara, pelaksanakan pendapatan dan belanja Negara3daerah

*



pengelolaan inestasi dan barang milik Negara3daerah penatausahaan

dan pertanggungjawaban 'P(N3'P(D, pengendalian intern

pemerintah, penyelesaian kerugian Negara3daerah serta pengelolaan

keuangan badan layanan umum.(erdasarkan pengertian diatas Perbendaharaan Negara se$ara

umum adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

Negara. ermasuk nestasi, dan kekayaan, yang ditetapkan dalam

'P(N dan 'P(D.

B. Rumu#an Ma#ala!(erdasarkan latar belakang masalah diatas dapat kami rumuskan

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:1. 'pa pengertian dari perbendaharaan negara4*. 'pa Dasar 5ukum dalam Perbendaharaan Negara 4. (agaimanakah asas umum perbendaharaan negara4". /iapa sajakah yang menjadi pejabat perbendaharaan Negara4#. 'pa 6etentuan mengenai 2arangan Penyitaan (arang dan

Uang Negara47. (agaimanakah ketentuan dalam ganti rugi4

. 3u:uan Penuli#an'dapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai

berikut:1. Untuk mengetahui pengertian perbendaharaan Negara

*. Untuk mengetahui ruang lingkup perbendaharaan Negara. Untuk mengetahui asas umum perbendaharaan Negara". Untuk mengetahui pejabat perbendaharaan Negara#. Untuk mengetahui ketentuan larangan penyitaan barang dan

uang Negara dalam perbendaharaan Negara7. Untuk mengetahui ketentuan ganti rugi dalam

perbendaharaan Negara



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pen9e"8ian Pe";enda!a"aan Ne9a"aPengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 ahun

*++" adalah 0pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,


dalam 'nggaran Pendapatan dan (elanja Negara3Daerah

&'P(N3'P(D)8. /ejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan

keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya %ungsi

perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan

pemerintah yang terbatas se$ara e9sien. /ejalan dengan

perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan

semakin pentingnya %ungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan

sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas se$ara e9sien1.ungsi perbendaharaan tersebut meliputi:1. peren$anaan kas yang baik;*. pen$egahan agar jangan sampai terjadi kebo$oran dan

penyimpangan;. pen$arian sumber pembiayaan yang paling murah; dan

". peman%aatan dana yang menganggur &idle $ash) untukmeningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan*.

1 Dikutip dari internet +<3+*3*+1#

+#.##https:33kuwatslametgemiadi.wordpress.$om3*+1*3+<3+3ruang-lingkup-

perbendaharaan-negara3

"

https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/07/ruang-lingkup-perbendaharaan-negara/






Dilihat dari sudut tugasnya, yaitu;

1. bendaharawan umum, adalah bendaharawan yang

mempunyai tugas untuk menerima pendapatan negara yang

terkumpul dari masyarakat, kemudian dari persediaan yang

ada akan dikeluarkannya lagi untuk kepentingan umum.

=ontohnya kepala kas negara , bank ndonesia, kepala kantor

pos dll*. bendaharawan khusus, adalah bendaharawan yang mengurus

pengeluaran negara dari persediaan uang yang ada padanya

dan diterima dari bendaharawan umum. Untuk itu ia

diharuskan membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran

yang telah dilakukannya dengan mengirimkan surat

pertanggungjawaban &/P>) yang dibuat tiap-tiap bulan

B. Da#a" Hukum Pe";enda!a"aan Ne9a"a?engenai perbendaharaan negara diatur dalam Undang-Undang No. 1

ahun *++" tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan

landasan hukum di bidang administrasi keuangan yang mengatur;1. Ruan9 lin9kup pe";enda!a"aan ne9a"a, menurut Undang-

Undang No. 1 ahun *++" Pasal * tentang Perbendaharaan Negara

meliputi:"

a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;$. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;

e. Pengelolaan kas;%. Pengelolaan piutang dan utang negara3 daerah;g. Pengelolaan inestasi dan barang milik negara3 daerah;h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem in%ormasi manajemen

keuangan negara3 daerah;i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

'P(N3'P(D; j. Penyelesaian kerugian negara3daerah;k. Pengelolaan (adan 2ayanan Umum;

* Dikutip dari internet +<3+*3*+1# +#.# http:33nugraha-

$orporation.blogspot.$om3*+1131+3keuangan-negara-dan-perbendaharaan.html

@.Riawan jandra. Hukum Keuangan Negara. P Aramedia @idiasarana

ndonesia.,hlm.*+

" Pasal * Undang-Undang No. 1 ahun *++".

#

http://nugraha-corporation.blogspot.com/2011/10/keuangan-negara-dan-perbendaharaan.html






l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka

pelaksanaan 'P(N3'P(D.#

*. A#a# umum pe";enda!a"aan ne9a"a, yang meliputi :

&1)Undang-undang tentang 'P(N merupakan dasar bagi PemerintahPusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

&*)Peraturan Daerah tentang 'P(D merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan

pengeluaran daerah.&)/etiap pejabat dilarang melakuakan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban 'P(N3'P(D jika tidak bersedia untuk

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak $ukup

tersedia.&")/emua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan

lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayaidengan 'P(N.

&#)/emua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan

lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah,

dibiayai dengan 'P(D.&7)'nggaran untuk membiayai pengeluaran yang si%atnya

mendesak dan3atau tidak terduga disediakan dalam bagian

anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan

pemerintah.&)6elambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan

pelaksanaan 'P(N3'P(D dapat mengakibatkan pengenaan

denda dan3atau bunga. 7

/erta asas-asasnya adalah sebagai beikuta. 'sas kesatuan, yaitu agar semua Pendapatan dan (elanja

Negara3Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran;b. 'sas uniersalitas, yaitu agar setiap transaksi keuangan ditampilkan

se$ara utuh dalam dokumen anggaran;$. 'sas tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk

suatu tahun tertentu;d. 'sas spesialitas, yaitu agar kredit anggaran yang disediakan terin$i

se$ara jelas peruntukannya.

# Dikutip dari internet +<3+*3*+1# +#.# http:33prodip-stan.in%o3ruang-lingkup-

perbendaharaan-negara

7 Pasal Undang-Undang No. 1 ahun *++".

7

http://prodip-stan.info/ruang-lingkup-perbendaharaan-negara






Dari adanya asas-asas ini, dimaksudkan agar memperkokoh landasan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, atas wewenang yang

telah diberikan kepada kepala daerah serta pemberian dana untuk

menyelenggarakan wewenang tersebut.

. Pe:a;a8 Pe";enda!a"aan Ne9a"a%. Pen99una An99a"an a8au Ba"an9

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran kementerian negara3lembaga3satuan kerja

perangkat daerah. /edangkan pengguna barang adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara3daerahPejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan 6ementerian

6euangan yaitu:a. (endahara Umum Negara &(UN), danb. 6uasa (endahara Umum Negara &6uasa (UN)

/edangkan Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan

6ementerian32embaga yaitu:

a. Pengguna 'nggaran &P'),b. 6uasa Pengguna 'nggaran &6P'),$. Pejabat Pembuat 6omitmen &PP6),d. Pejabat Penanda angan /urat Perintah ?embayar &PP/P?),

dane. (endahara &Pengeluaran, Penerimaan, dan Pengeluaran

Pembantu)<

(endahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugasuntuk dan atas nama negara3daerah menerima, menyimpan dan

membayar3menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-

barang negara3daerah.

1.1. ?enteri atau Pimpinan 2embaga /elaku Pengguna

'nggaran3(arang?enteri3pimpinan lembaga adalah pengguna

anggaran3barang bagi kementerian negara3lembaga yang

dipimpinnya. /elaku pengguna anggaran3barang tersebut

berwenang:

?uhammad Dja%ar /aidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, >akarta,

*++<,hlm. +.

< Dikutip dari internet *73113*+1#

*+."7http:33www.lu$kypermana.$om3*+13113pejabat-perbendaharaan-negara.html

http://www.luckypermana.com/2013/11/pejabat-perbendaharaan-negara.html




a. ?enyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. ?enunjuk 6uasa Pengguna 'nggaran3Pengguna (arang$. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pemungutan penerimaan Negarad. ?elakukan tindakan yang mengakibatkan pengelolaan

utang dan piutange. ?elakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja%. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan

pengujian dan perintah pembayaran

1.*. (endaharawan Umum3Daerah(endahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi

tugas-tugas untuk melaksanakan %ungsi bendahara umum

Negara

'. (endaharawan Umum Negara?enteri keuangan adalah bendahara umum

negara. ?enteri 6euangan selaku (endahara Umum

Negara adalah pengelola keuangan dalam arti

seutuhnya, yaitu ber%ungsi sekaligus sebagai kasir,

pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

(endahara Umum Negara berwenang :1) ?enetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan

anggaran Negara.*) ?engesahkan dokumen pelaksaan anggaran

) ?elakukan pengendalian pelaksanaan anggaranNegara

") ?enetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas Negara#) ?enunjuk bank3lembaga keuangan lainnya dalam

rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

anggaran Negara7) ?engusahakan dan mengatur dana yang

diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara) ?enyimpan uang Negara

<) ?enempatkan uang negara dan mengelola3menatausahakan inestasi!) ?elakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat pengguna anggaran atas beban rekening

kas umum Negara1+) ?elakukan pinjaman dan memberikan jaminan

atas nama pemerintah11) ?emberikan pinjaman atas nama pemerintah

<



1*) ?elakukan pengelolaan utang dan piutang

negara!

1) ?engajukan ran$angan peraturan pemerintah

tentang standar akuntansi pemerintahan1") ?elakukan penagihan piutang Negara

1#) ?enetapkan sistem akuntansi dan pelaporankeuangan Negara

17) ?enyajikan in%ormasi keuangan Negara1) ?enetapkan kebijakan dan pedoman

pengelolaan serta penghapusan barang milik

Negara1<) ?enentukan nilai tukar mata uang asing

terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak1!) ?enunjuk pejabat kuasa (endahara Umum

Negara1+

?enteri keuangan selaku bendahara umum negara

mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah

ditetapkan. ugas kebendaharaan yang dimaksud

meliputi: menerima, menyimpan, membayar atau

menyerahkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga

yang berada dalam pengelolaannya. 6uasa bendahara

umum negara melaksanakan penerimaan danpengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat &*) huru% e.

6uasa (endahara Umum Negara sebagaimana

dimaksud terdiri atas :

a. 6uasa bendahara umum negara pusatb. 6uasa bendahara umum negara di daerah$. 6uasa (endahara Umum Negara berkewajiban

melaksanakan penagihan piutang negara

! Dikutip dari internet +<3+*3*+1# +#.#"http:33pustaka.pu.go.id39les3pd%3pd%

B*<1B*!.pd%

1+ Dikutip dari internet +<3+*3*+1#

+#.#"http:33www.sjdih.depkeu.go.id3%ulleCt3*++"31'5UN*++"UU.htm

!

http://pustaka.pu.go.id/files/pdf/pdf(1).pdf


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm






kepada pihak ketiga sebagai penerimaan

anggarand. 6uasa (endahara Umum Negara berkewajiban

melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga

sebagai pengeluaran anggaran

@ewenang bendahara umum negara dalam

pengelolaan uang negara yang dilaksanakan oleh

kuasa bendahara umum negara pusat meliputi:

a. ?enetapkan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas Negarab. ?enunjuk bank atau lembaga keuangan

lainnya dalam rangka pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran anggaran

Negara$. ?engusahakan dan mengatur dana yang

diperlukan dalam pelaksanaan anggaran

Negarad. ?enyimpan uang Negarae. ?enempatkan uang Negara%. ?engelola3menatausahakan inestasi melalui

pembelian /urat Utang Negarag. ?elakukan pembayaran berdasarkan

permintaan pejabat pengguna anggaran atas

beban rekening kas umum Negara

h. ?enyajikan in%ormasi keuangan negara11

&. Benda!a"a Umum Dae"a!(endahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan %ungsi bendahara umum daerah.Pada tingkat daerah Proinsi36abupaten36ota, yang ditunjuk

sebagai bendahara umum daerah adalah 6epala /atuan 6erja

Pengelola 6euangan Daerah pada daerah yang bersangkutan.6epala /atuan 6erja Pengelola 6euangan daerah selaku

bendahara umum daerah mempunyai kewenangan untuk :a. ?enyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 'P(Db. ?engesahkan dokumen pelaksanaan anggaran$. ?elakukan pengendalian pelaksanaan 'P(D

11 Dikutip pada tanggal 1+3+*3*+1# 1+.*

http:33www.itjen.depkes.go.id3publi$3upload3unit3pusat39les3Peraturan

B*+Pemerintah3PP-No.- !-hn.-*++-Pengelolaan-Uang-Negara-Daerah.pd%

1+

http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/PP-No.-%2039-Thn.-2007-Pengelolaan-Uang-Negara-Daerah.pdf






d. ?emberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerahe. ?elaksanakan pemungutan pajak daerah%. ?emantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 'P(D

oleh bank3lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk

g. ?engusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan 'P(D

h. ?enyimpan uang daerahi. ?elaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau

menatausahakan inestasi. j. ?elakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

Pengguna 'nggaran atas beban rekening kas umum daerahk. ?enyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama pemerintah daerahl. ?elaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah.m. ?elakukan pengelolaan utang piutang daerahn. ?elakukan penagihan piutang daeraho. ?elaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah.p. ?enyajikan in%ormasi keuangan daerah. ?elaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah

'. Benda!a"a Pene"imaan dan Pen9elua"an Eang dimaksud bendahara penerimaan dan pengeluaran adalah

sebagai berikuta. (endahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara3daerah

dalam rangka pelaksanaan 'P(N3'P(D pada kantor3satuan

kerja kementerian negara3lembaga3pemerintah daerah

b. (endahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawbkan uang untuk keperluan belanja

negara3daerah dalam rangka pelaksanaan 'P(N3'P(D pada

kantor3satuan kerja kementerian negara3lembaga3pemerintah

daerah

Untuk memperlan$ar penerimaan dan pengeluaran keuangan

negara3daerah harus ditunjuk (endahara Penerimaan3Pengeluaran.

ugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan,

11



menyetor3membayar3menyerahkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan3pengeluaran uang dan

surat berharga yang berada dalam pengelolaannya6etentuan mengenai pengangkatan (endahara

Penerimaan3Pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. ?enteri atau Pimpinan 2embaga3Aubernur3(upati3@alikotamengangkat (endahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan pada kantor3satuan kerja di lingkungan kementerian

negara3lembaga3satuan kerja perangkat daerahb. ?enteri atau Pimpinan 2embaga3Aubernur3(upati3@alikota

mengangkat (endahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja

pada kantor3satuan kerja di lingkungan kementerian

negara3lembaga3satuan kerja perangkat daerah$. (endahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

sebagaimana dimaksud adalah Pejabat ungsional. Persyaratan

pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh

(endahara Umum Negara selaku Pembina Nasional >abatan

ungsional (endaharad. >abatan (endahara Penerimaan3Pengeluaran tidak boleh

dirangkap oleh 6uasa Pengguna 'nggaran atau 6uasa (endahara

Umum Negarae. (endahara Penerimaan atau (endahara Pengeluaran dilarang

melakukan, baik se$ara langsung maupun tidak langsung,kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan3pekerjaan3penjualan tersebut1*

Pada dasarnya dikenal bendaharawan-bendaharawan :

a. Eang hanya mengurus uang Negarab. Eang hanya mengurus barang milik Negara$. Eang mengurus barang dan uang negara seperti pada penjualan

barang hasil produksi Negara

Disamping pembedaan bendaharawan tersebut, terdapat:

a. (endaharawan umum &a.. 6PN, (ank ndonesia, (ank

Pemerintah)

1* Ibid..hlm.31

1*



b. (endaharawan khusus penerima &a.. (endaharawan (ea =ukai)$. (endaharawan khusus pengeluaran &(endaharawan pemegang

U.U.D.P pada Departemen-departemen3lembaga non

departemen)1

/ejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undangNomor 1 ahun *++ tentang 6euangan Negara ?enteri 6euangan

sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya

adalah Chief Financial Ocer &=F) Pemerintah Republik ndonesia,

sementara setiap menteri3pimpinan lembaga pada hakikatnya

adalah Chief Opera!ional Ocer &=FF) untuk suatu bidang tertentu

pemerintahan. /esuai dengan prinsip tersebut 6ementerian 6euangan

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan

kewajiban negara se$ara nasional, sementara kementerian

negara3lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan %ungsimasing-masing.

6onsekuensi pembagian tugas antara ?enteri 6euangan dan para

menteri lainnya ter$ermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk

meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji

&check and balance"dalam proses pelaksanaan anggaran perlu

dilakukan pemisahan se$ara tegas antara pemegang kewenangan

administrati% dengan pemegang kewenangan kebendaharaan.

Penyelenggaraan kewenangan administrati% diserahkan kepada

kementerian negara3lembaga, sementara penyelenggaraankewenangan kebendaharaan diserahkan kepada 6ementerian

6euangan. 6ewenangan administrati% tersebut meliputi melakukan

perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan

terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian

dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian

negara3lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut,

serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang

timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

ungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspekrechma!igheid dan #e!ma!igheid dan hanya dilakukan pada saat

terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan

%ungsi pre$audi! yang dilakukan oleh kementerian teknis atau pos!$

audi! yang dilakukan oleh aparat pengawasan %ungsional. Dengan

1 R./oegijatno tjakranegara. Hukum %a!a &saha dan 'irokrasi Negara.(hlm.1+

1



demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang

sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya

pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan

administrati% )ordonna!eur" dan pemegang %ungsi

pembayaran )comp!able".Penerapan pola pemisahan kewenangan

tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam

pengelolaan keuangan negara, telah mengalami 8de%ormasi8 sehingga

menjadi kurang e%ekti% untuk men$egah dan3atau meminimalkan

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran negara. Fleh karena itu, penerapan pola pemisahan

tersebut harus dilakukan se$ara konsisten.

?enurut Undang-Undang No. 1 ahun *++" tentang Perbendaharaan

Negara, yang disebut dengan Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri

dari :a. ?enteri 6euangan sebagai (endahara Umum Negara;b. ?enteri3pemimpin lembaga selaku Pengguna 'nggaran3 Pengguna

barang bagi kementerian Negara3 lembaga yang dipimpinnya.$. Aubernur3bupati3walikota selaku 6epala Pemerintahan Daerah. 1"

Di dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara menegaskan

bahwa ?enteri 6euangan adalah Pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara se$ara

nasional, atau sebagai pemegang kewenangan kebendaharaan.

?enteri 6euangan selaku (endahara Umum Negara mengelolakeunangan seluruhnya, dan ber%ungsi sekaligus sebagai kasir,

pengawas keuangan dan manajer keuangan. Namun, dalam %ungsi

pengawasan keuangan hanya terbatas pada aspek rech!ma!igheid dan

#e!ma!igheid yang hanya dilakukan saat terjadinya penerimaan dan

pengeluaran.

@ewenang ?enteri 6euangan :

a. ?en$iptakan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannegara;

b. ?engesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;$. ?elakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;d. ?enetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

1" bid., hlm. +.

1"



e. ?enunjuk bank dan3 atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;%. ?engusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan anggaran negara;g. ?enyimpan uang negara;

h. ?enempatkan uang negara dan mengelola3 menatausahakaninestasi;

i. ?elakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna

'nggaran atas beban rekening kas umum negara; j. ?elakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama

pemerintah;k. ?emberikan pinjaman atas nama pemerintah;l. ?elakukan pengelolaan utang dan piutang negara;m. ?engajukan ran$angan peraturan pemerintah tentang standar

akuntansi pemerintah;

n. ?elakukan penagihan piutang negara;o. ?enetapkan system akuntansi dan pelaporan keuangan negara;p. ?enyajikan in%ormasi keuangan negara;. ?enetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik negara;r. ?enentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam

rangka pembayaran pajak;s. ?enunjuk pejabat 6uasa (endahara Umum Negara. 1#

(endahara Umum Negara tidak boleh melakukan pembayaran

atas beban 'P(N sebelum barang dan3 atau jasa diterima, sehingga

(endahara Umum Negara mempunyai kewajiban untuk :

a. ?eneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna 'nggaran3 6uasa Pengguna 'nggaran;b. ?enguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 'P(N yang

ter$antum dalam perintah pembayaran;$. ?enguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. ?emerintahkan pen$airan dana sebagai dasar pengeluaran Negara;e. ?enolak pen$airan dana apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh Pengguna 'nggaran3 6uasa Pengguna 'nggaran

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.17

?enteri3 pimpinan lembaga adalah penyelenggaraan kewenangan

administrati% yang berwenang melakukan perikatan atau tindakan-

1# bid., hlm. +"-+#.

17 bid., hlm. +#.

1#



tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau

pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan

yang diajukan kepada kementrian negara3 lembaga dan

memerintahkan pembayaran atau tagihan penerimaan yang timbul

akibat pelaksanaan anggaran.1

?enteri3 pimpinan lembaga selaku Pengguna 'nggaran atau

Pengguna (arang bagi kementrian negara3 lembaga yang dipimpinnya,

berwenang;

a. ?enyusun dokumen pelaksanaan negara;b. ?enunjuk 6uasa Pengguna 'nggaran3 (arang;$. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan negara;d. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan piutang;e. ?elakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;%. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan

perintah pembayaran;g. ?enggunakan barang milik negara;h. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik negara;i. ?engawasi pelaksanaan anggaran; j. ?enyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian3

lembaga yang dipimpinnya.

Aubernur3 bupati3 walikota selaku 6epala Pemerintah Daerah,

berwenang:1<

a. ?enetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 'P(D;b. ?enetapkan 6uasa Pengguna 'nggaran dan (endahara Penerimaan

dan3 atau (endahara Pengeluaran;$. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan daerah;d. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan piutang daerah;e. ?enetapkan pejabat yag bertugas melakukan pengelolaan barang

milik daerah;

1 bid., hlm. +#-+7.

1< bid., hlm. +7.

17



%. ?enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran. 1!

Aubernur3 bupati3 walikota menetapkan 6epala /atuan 6erja Pengelola

6euangan Daerah selaku (endahara Umum Daerah yang berwenang;

a. ?enyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 'P(D;b. ?engesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;$. ?elakukan pengendalian pelaksanaan 'P(D;d. ?emberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;e. ?elaksanakan pemungutan pajak daerah;%. ?emantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 'P(D oleh

bank dan3 atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;g. ?engusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan 'P(D;

h. ?enyimpan uang daerah;i. ?elaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola3

menatausahakan inestasi; j. ?elakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna

'nggaran atas beban rekening kas umum daerah;k. ?enyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah;l. ?elaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerahm. ?elakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;n. ?elakukan penagihan piutang daerah;

o. ?elaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;p. ?enyajikan in%ormasi keuangan daerah;. ?elaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah. *+

D. Pen9elolaan Ba"an9 Milik Ne9a"a<Dae"a!Dalam Peraturan Pemerintah No. < ahun *++< tentang Perubahan

'tas Peraturan Pemerintah No.7 ahun *++7 tentang Pengelolaan

(arang ?ilik Negara3Daerah, dirumuskan beberapa pengertian

berkaitan dengan (arang ?ilik Negara dan 3 atau (arang ?ilik Daerah:1. (arang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atatu

diperoleh atas beban 'P(N atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah.

1! bid., hlm. +7.

*+ bid., hlm. +.

1



*. (arang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban 'P(D atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah.. Peman%aatan adalah pendayagunaan barang milik Negara3daerah

yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan %ungsi

kementerian3lembaga3satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk

sewa, pinjam pakai, kerjasama peman%aatan, dan bangunan serba

guna3 bangun guna serah dengan tidak mengubah status

kepemilikan.". /ewa adalah peman%aatan barang milik Negara3daerah oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang

tunai.#. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara

pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima

imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan

kembali kepada pengelola barang.7. 6erjasama peman%aatan adalah pendayagunaan barang milik

Negara3daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

peningkatan penerimaan Negara bukan pajak3pendapatan daerah

dan sumber pembiayaan lainnya. 6etentuan kerjasama

peman%aatan ini diatur dalam pasal *7, antara lain : karena tidak

tersedia biaya operasional terhadap barang milik Negara3daerah

tersebut dalam 'P(N3'P(D, mitra kerjasama ditetapkan melalui

tender, harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umumNegara3daerah, mitra kerjasama dilarang

menjaminkan3menggadaikan barang tersebut, jangka waktu

kerjasama paling lama + &tiga puluh) tahun, ke$uali untuk

in%rastruktur transportasi, jalan meliputi jalan told an jembatan tol,

sumber daya air, air minum, limbah, telekomunikasi,

ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi. 5al-hal tersebut paling

lama #+ &lima puluh) tahun.*1

. (angun guna serah adalah peman%aatan barang milik

Negara3daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan $ara

mendirikan bangunan dan3atau sarana berikut %asilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan

kembali tanah beserta bangunan dan3atau sarana berikut

%asilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

*1 Pasal 1 angka 11 dan Pasal *7 PP No. < ahun *++<

1<



<. (angun serah guna adalah peman%aatan barang milik

Negara3daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan $ara

mendirikan banguna dan3atau sarana berikut %asilitasnya, dan

setelah selesai pembangunanya diserahkan untuk didayagunakan

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

disepakati.!. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik

Negara3daerah dari da%tar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

pengguna dan3atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola

barang dari tanggung-jawab administrasi dan 9sik atas barang yang

berada dalam penguasaannya.**

1+. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik

Negara3daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan $ara

dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modalpemerintah.11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik

Negara3daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian

dalam bentuk uang. Penjualan dilaksanakan dengan pertimbangan

barang berlebihan, se$ara ekonomis lebih menguntungkan bagi

Negara jika dijual, dilakukan se$ara lelang dengan beberapa

penge$ualian, misalnya barang bersi%at khusus.*

1*. ukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik

Negara3daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antarapemerintah pusat3pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan

menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya

dengan nilai seimbang.1. 5ibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah

pusat3pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh

penggantian.1". Penyertaan modal pemerintah pusat3daerah adalah pengalihan

kepemilikan barang milik Negara3daerah yang semula merupakankekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

untuk diperhitungkan sebagai modal3saham Negara atau daerah

** Pasal 1 angka 1" dan Pasal "" PP No. < ahun *++<

* Pasal 1 angka 17 dan pasal #1 PP No. < ahun *++<

1!



pada badan usaha milik Negara3daerah, atau badan hukum lainnya

yang dimiliki Negara.

Pada dasarnya barang milik Negara3daerah yang diperlukan bagi

penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara3daerah tidak dapat3

tidak boleh dipindahtangankan. 'pabila pemindahtanganan dilakukandengan $ara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai

modal Pemerintah, maka harus terlebih dahulu memperoleh

persetujuan DPR3DPRD.*"

Persetujuan DPR3DPRD tersebut diperlukan untuk :

a. Pemindahtanganan tanah dan3 atau bangunan;

b. anah dan3atau bangunan tersebut di atas, tidak termasuk tanah

dan3atau bangunan yang :

1. idak lagi sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;*. 5arus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti

sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;". Diperuntukkan bagi kepentingan umum;#. Dikuasai Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dan3atau berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya

dipertahankan tidak lagi layak se$ara ekonomis;

$. Pemindahan barang milik Negara selain tanah dan3atau bangunanyang bernilai lebih Rp. 1++.+++.+++.+++,- &sera!us mil*ar rupiah).

/edangkan yang bernilai lebih dari Rp. 1+.+++.+++.+++,- &sepuluh

mil*ar rupiah) sampai dengan Rp. 1++.+++.+++.+++,- &sera!us

mil*ar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Namun tanah3bangunan yang nilainya hanya sampai Rp.

1+.+++.+++.+++,- &sepuluh mil*ar rupiah) dapat dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan ?enteri 6euangan.*#

6husus pemindahan barang milik daerah, selain tanah dan3atau

bangunan yang lebih dari Rp.#.+++.+++.+++,- &lima mil*ar rupiah)

harus memperoleh persetujuan DPRD. Namun, untuk pemindahanbarang milik daerah, selain tanah dan3atau bangunan yang bernilai

*" Pasal "# Undang-Undang No.1 ahun *++"

*# Pasal "7 Undang-Undang No.1 ahun *++"

*+



Rp.#.+++.+++.+++,- &lima mil*ar rupiah) dilakukan setelah mendapat

persetujuan gubernur3bupati3walikota.*7

E. La"an9an Pen-i8aan Uan9 dan Ba"an9 Milik Ne9a"a< Dae"a!

dan< a8au 5an9 dikua#ai Ne9a"a<Dae"a!

Uang dan (arang milik negara 3 daerah dan 3 atau yang dikuasaiNegara3 daerah, tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan penyitan

terhadapnya oleh pihak manapun. Uang dan barang tersebut terdiri

dari :a. Uang atau surat berharga milik Negara3daerah baik yang berada

pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara3daerah;$. (arang bergerak milik Negara3daerah baik yang berada pada

instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;d. (arang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara3

daerah;e. (arang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara3 daerah yang

diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;*

/. Gan8i Ru9ia. Pen9e"8ian

Pasal 1 angka 1 PP No." ahun 1!!1 tentang ganti rugi dan tata

$ara pelaksanaannya pada PUN disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan ganti rugi adalah :Pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum

perdata atas beban UN berdasarkan putusan PUN karena adanya

kerugian materiil yang di derita oleh penggugat./ehingga ganti rugi dalam PUN dapat terjadi apabila gugatan

yang diajukan oleh penggugat di kabulkan oleh hakim, sehingga

badan atau pejabat UN harus membayar ganti rugi yang telah

ditetapkan PUN.*<

;. Pen9a8u"an Gan8i Ru9iPengaturan mengenai ganti rugi terdapat dalam :

*7 Pasal " Undang-Undang No.1 ahun *++"

* /.. ?arbun, Hukum +dminis!rasi Negara I, 5 U Press, Eogyakarta, *+1*,

hlm.1

*< >um 'nggriani, Hukum +dminis!rasi Negara, Araha lmu, Eogyakarta, *+1*, hlm

**

*1



1. Pasal # ayat 1 UU No. # ahun 1!<7, /eseorang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu 6UN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar 6UN

yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan atau di rehabilitasi.*!

6erugian Negara3daerah dapat terjadi antara lain karena

?enteri3Pimpinan

=. Pen-ele#aian Gan8i Ru9i2embaga3Aubernur3(upati3@alikota melakukan penyimpangan

kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang

'P(N3Peraturan Daerah tentang 'P(D, sedangkan yang dimaksud

dengan kerugian Negara3 Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.+

erhadap penyimpangan yang mengakibatkan kerugian

Negara3daerah tersebut dikenakan pidana penjara dan denda. Di

samping itu, Presiden dapat pula mengenakan sanksi

administratie,1dan mewajibkan mengganti kerugian tersebut.*

Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

keuangan Negara dapat dilakukan bendahara, pegawai negeri

bukan bendahara atau pejabat lain. erhadap perbuatan tersebut

setiap pimpinan kementerian Negara3lembaga3kepala satuan kerja

perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti-rugi.

/ebelumnya dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan3 atau

pengakuan bahwa kerugian yang terjadi menjadi tanggung-

jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara."

*! bid, hlm **"

+ Pasal 1 angka ** Undang-Undang No.1 ahun *++"

1 Pasal " Undang-undang No. 1 ahun *++

* Pasal # Undang-undang No. 1 ahun *++

Pasal #! Undang-Undang No.1 ahun *++"

" Pasal 7+ Undang-Undang No.1 ahun *++"

**



?enteri3Pimpinan 2embaga3Aubernur3(upati3@alikota melaporkan

penyelesaian kerugian Negara3daerah kepada (P6 selambat-

lambatnya 7+ &enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya

kerugian Negara3daerah tersebut.#

6ewajiban membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam

waktu # &lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau

dalam waktu < &delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak

dilakukan penuntutan terhadap pelaku..7 Putusan pidana tidak

membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

BAB III

PENU3UP

'. 6esimpulan1. Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 ahun *++"

adalah 0pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,


# Pasal * Undang-Undang No. 1# ahun *++"

7 Pasal 7# Undang-Undang No.1 ahun *++"

Pasal 7" ayat &*) Undang-Undang No.1 ahun *++"

*



dalam 'nggaran Pendapatan dan (elanja Negara3Daerah

&'P(N3'P(D)8.

*. Ruang 2ingkup Perbendaharaan meliputi:a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara3daerah;

b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara3daerah;$. pengelolaan kas;d. pengelolaan piutang dan utang negara3daerah;e. pengelolaan inestasi dan barang milik negara3daerah;%. penyelenggaraan akuntansi dan sistem in%ormasi manajemen

keuangan negara3daerah;g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 'P(N3'P(D;h. penyelesaian kerugian negara3daerah;i. pengelolaan (adan 2ayanan Umum; j. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka

pelaksanaan 'P(N3'P(D.

. 'sas Umum Perbendaharaan Negara'sas umum yang berlaku dalam perbendaharaan negara adalah

sebagai berikut:a. Undang-undang tentang 'P(N merupakan dasar bagi Pemerintah

Pusat untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Negarab. Peraturan daerah tentang 'P(D dasar bagi pemerintah daerah

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah$. /etiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban 'P(N3'P(D jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tidak tersedia atau tidak $ukup tersedia

d. /emua pengeluaran negara termasuk subsidi dan bantuan lainnya

yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan

'P(N.Program pemerintah pusat dimaksud diusulkan di dalam Ran$angan

Undang-Undang tentang 'P(N serta disusun sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan

dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman

kepada ren$ana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan

ter$apainya tujuan bernegarae. /emua pengeluaran daerah termasuk subsidi dan bantuan lainnya

yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan

'P(D.Program pemerintah daerah dimaksud diusulkan di dalam

Ran$angan Undang-Undang tentang 'P(D serta disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

*"



kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan

berpedoman kepada ren$ana kerja pemerintah dalam rangka

mewujudkan ter$apainya tujuan bernegara%. 'nggaran untuk membiayai pengeluaran yang si%atnya mendesak

atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri

yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintahg. 6elambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan

pelaksanaan 'P(N3'P(D dapat mengakibatkan pengenaan denda

dan bungah. Pengguna 'nggaran atau (arang dan (endahara, (endaharawan

Umum3Daerah, (endahara Penerimaan dan PengeluaranB. Sa"an

Dari pembahasan diatas terdapat kekurangan materi yang disampaikan

dikarenakan kurangnya pemahaman serta literatur yang kurang sehingga

bab ini tidak lengkap. n%ormasi yang terdapat pada makalah ini sendiri

jangan digunakan sebagai pedoman semata. /ehingga untuk lebih

memahami tentang kelompok dan tim dianjurkan melihat re%erensi yang lain

dan yang lebih lengkap.

DA/3AR PUS3AKA

*#



'nggriani, >um, Hukum +dminis!rasi Negara, Araha lmu, Eogyakarta,

*+1*

'tep 'dya dan (ambang rihartanto. ,erbendaharaan dan

,emeriksaan Keuangan Negara-Daerah. P GleC ?edia6omputindo. >akarta: *++#

http:33nugraha-$orporation.blogspot.$om3*+1131+3keuangan-negara-

dan-perbendaharaan.html

http:33prodip-stan.in%o3ruang-lingkup-perbendaharaan-negara

http:33pustaka.pu.go.id39les3pd%3pd%B*<1B*!.pd%

http:33www.itjen.depkes.go.id3publi$3upload3unit3pusat39les3Peraturan

B*+Pemerintah3PP-No.- !-hn.-*++-Pengelolaan-Uang-Negara-

Daerah.pd%

http:33www.lu$kypermana.$om3*+13113pejabat-perbendaharaan-

negara.htmlhttp:33www.sjdih.depkeu.go.id3%ulleCt3*++"31'5UN*++"UU.htm

https:33kuwatslametgemiadi.wordpress.$om3*+1*3+<3+3ruang-lingkup-

perbendaharaan-negara3

?arbun, /.., Hukum +dminis!rasi Negara I, 5 U Press, Eogyakarta,

*+1*

Peraturan Pemerintah Nomor < ahun *++<

Peraturan Pemerintah Nomor " ahun 1!!1

Riawan,@ jandra. Hukum Keuangan Negara. P Aramedia

@idiasarana ndonesia

/aidi, ?uhammad Dja%ar, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers,

>akarta, *++<

/oegijatno, R. jakranegara. Hukum %a!a &saha dan 'irokrasi

Negara.P Rineka =ipta. >akarta: 1!!*

Undang-Undang Nomor # ahun 1!<7

Undang-Undang Nomor 1 ahun *++"

Undang-undang Nomor 1 ahun *++

*7

























makalah han hukum perbendaharaan negara

Documents