makalah ipsas no. 6

7/23/2019 Makalah IPSAS No. 6

1/45

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000PSAP No. 6 dengan IPSAS No. 7 dan IPSAS

No. 16

Dibuat untuk memenuhi tugas Seminar AkuntansiSektor Publik

Disusun oleh :

Ardan ani ! 1206201"0006

No#ia Anggraeni ! 1206201"0006

Sell$ Se%tianti ! 1206201"001&

P'('A) ST*DI )AIST+' A,*NTANSI-A,*TAS +,(N()I DAN /ISNIS

*NI+'SITAS PADADA'AN

201"


2/45

/A/ I

P+NDA**AN

a.1atar /elakang

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola

sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan

dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas publik terjadi jika informasi yang

diberikan dapat diterima dan dimengerti secara meluas di masyarakat.

Informasi akuntansi memiliki standar akuntansi yang disebut Prisnsip

akuntansi yang Berlaku Umum-PABU Generally Accepted Accounting Principles-

!AAP ". #aksudnya informasi akuntansi suatu perusahaan biasa dimengerti oleh

siapapun dengan latar belakang apa pun. $ehingga% informasi ini berguna bagi

investor% karyawan% pemberi pinjaman% pemasok% kreditor lainnya% pemerintah%

dan lembaga-lembaganya% serta masyarakat.

$tandar akuntansi sektor publik sebenarnya telah diatur secara

internasional. &rganisasi yang merancang standar ini adalah International

Federation of Accountants-I'A( 'ederasi Akuntan Internasional". #ereka

membuat suatu standar akuntansi sektor publik yang disebut Internation Public

Sector Accounting Standards-IP$A$ $tandar Internasional Akuntansi $ektor


3/45

Publik ". $tandar ini menjadi pedoman bagi perancangan standar akuntansi

pemerintahan di setiap )egara di dunia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan standar akuntansi untuk

mengakomodir perlakuan yang berbeda dalam akuntansi sektor publik karena

mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik.

Ikatan Akuntansi Indonesia sebenarnya telah memasukan standar untuk

organisasi nirlaba di Pernyataan $tandar Akuntansi *euangan P$A*". $tandar ini

tercantum pada P$A* nomor +, tentang organisasi nirlaba. )amun% standar ini

belum mengakomodasi praktik-praktik lembaga pemerintahan ataupun

organisasi nirlaba yang dimilikinya.

$ebelumnya pemerintah Indonesia mengeluarkan PP )omor + haun

//, mengenai standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pencatatan

akuntansi pemerintahan. *emudian tahun /0/ pemerintah mengeluarkan

peraturan baru berupa PP )omor 10 tahun /0/. 2engan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah PP" )omor 10 ahun /0/ tentang $tandar Akuntansi

Pemerintah% maka PP )omor + ahun //, dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.

2iharapkan setelah PP )omro 10 ahun /0/ ini terbit maka akan diikuti

dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan #enteri *euangan

untuk pemerintah pusat maupun Peraturan #enteri 2alam )egeri untuk

pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 10 tahun /0/ ini dengan PP-PP

lain. 2alam PP 10 tahun /0/ terdapat buah lampiran. 3ampiran I merupakan

$tandar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan dilaksanakan

selambat-lambatnya mulai tahun /0+% sedangkan 3ampiran II merupakan

$tandar Akuntansi Pemerintah berbasis *as #enuju Akrual yang hanya berlaku


4/45

hingga tahun /0+. 3ampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat

segera diterapkan oleh setiap entitas strategi pentahapan pemberlakuan akan

ditetapkan lebih lanjut oleh #enteri *euangan dan #enteri 2alam )egeri"%

sedangkan 3ampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum

siap untuk menerapkan $AP Berbasis Akrual. 2engan kata lain% 3ampiran II

merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP +

tahun //, tanpa perubahan sedikit pun.

#akalah ini disusun dengan harapan dapat memahami lebih lanjut atas

materi seminar Akuntansi $ektor Publik A$P" khususnya mengenai investasi

dengan mengetahui perbandingan PP $AP )o tentang Akuntansi Investasi pada

Pemerintah Pusat maupun daerah dengan IP$A$ )o /1 dan )o 04. #akalah ini

menguraikan standar maupun penjelasan perbedaanya sehingga diharapkan

dapat dijadikan rujukan dalam implementasi $tandar Akuntansi Pemerintahan

yang berkaitan dengan Investasi pemerintah pada BU#)5BU#2 dan badan

usaha lainnya.

#engenai investasi pemerintah harus merujuk kepada Undang 6 Undang

tentang perbendaharaan negara yaitu nomor 0 ahun //+ bahwa

Perbendaharaan )egara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara% termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan% yang ditetapkan

dalam APB) dan APB2 hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum

di bidang administrasi keuangan negara sebelum diatur ke dalam Peraturan

Pemerintah lainnya. 2alam Undang 6 undang Perbendaharaan )egara ini juga

diatur prinsip 6 prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 6 fungsi

pengelolaan kas% perencanaan penerimaan dan pengeluaran% pengelolaan utang

piutang dan investasi serta barang milik negara5daerah yang selama ini belum

mendapat perhatian yang memadai.


5/45

3aporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan $tandar Akuntansi

Pemerintahan $AP" yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah )omor 10

ahun /0/ tentang $tandar Akuntansi Pemerintahan% adapun mengenai

penjelasan investasi terdapat di Peraturan Pemerintah )o. 75//1 tentang

Investasi Pemerintah.

Pernyataan $tandar Akuntansi Pemerintahan P$AP" adalah $tandar

Akuntansi Pemerintahan $AP" yang diberi judul% nomor% dan tanggal efektif.

2engan diterbitkannya Peraturan Pemerintah )omor 10 ahun /0/% pemerintah

telah menetapkan dua belas P$AP dan satu *erangka *onseptual Akuntansi

Pemerintahan sebagaimana daftar berikut 8

*erangka *onseptual Akuntansi Pemerintahan

0. P$AP )o. 0 entang Penyajian 3aporan *euangan

. P$AP )o. entang 3aporan 9ealisasi Anggaran

:. P$AP )o. : entang 3aporan Arus *as

+. P$AP )o. + entang (atatan Atas 3aporan *euangan

,. P$AP )o. , entang Akuntansi Persediaan4. P$AP )o. 4 entang Akuntansi Investasi

1. P$AP )o. 1 entang Akuntansi Aset etap

7. P$AP )o. 7 entang Akuntansi *onstruksi 2alam Pengerjaan

;. P$AP )o. ; entang Akuntansi *ewajiban

0/.P$AP )o. 0/ entang *oreksi kesalahan% perubahan kebijakan akuntansi%

perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan

00.P$AP )o. 00 entang 3aporan *euangan *onsolidasian

0.P$AP )o. 0 entang 3aporan &perasional

$edangkan menurut IP$A$ yang dikeluarkan oleh IP$A$B terdapat :

standar akuntansi yang menjadi acuan adalah sebagai berikut 8

1. Presentation of nancial statement

2. Cas !o" statement

#. Accounting policies$ canges in accounting estimate and error

%. &e e'ect of canges in foreign e(cange rate

). *orro"ing cost


6/45

+. Consolidated and separate nancial statement

,. Inestment in associates

. Interest in /oin enture

0. eenue from e(cange transaction

1.Financial reporting in yperin!atioanary economies

11.Construction contract

12.Inentories

1#.3eases

1%.4en after reporting date

1).5elete

1+.Inestment property

1,.Property$ land and e6uipment

1.Segment reporting

10.Proisions$ contingent liability and contingen asset

2.elated party disclosures

21.Impairment of non cas generating assets

22.5isclosure of nancial information about te general goerment sector

2#.eenue from non e(cange transaction 7ta(es and transfer8

2%.Presentation of budget information in nancial statement

2).4mployee benet2+.Impairment of cas generating asset

2,.Agricuture

2.Final instrument 9 Presentation

20.Final instrument 9 recognition and measurement

#.Final instrument 9 disclosure

#1.Intangible Asset

:.Serice concession arrangement 9 grantor

2ari uraian diatas dapat terlihat adanya perbedaan antara P$AP dengan

IP$A$% terlihat dari poin-poin standar yang dimiliki masing-masing peraturan.

idak semua konten IP$A$ diadopsi pemerintah kedalam PP )o 10 ahun /0/

tentang $tandar Akuntansi Pemerintahan.


7/45

khususnya antara $AP )o. /4 tentang Akuntansi Investasi dengan IP$A$ )o. /1

tentang Inestment in associatesdan IP$A$ )o. 04 tentang Inestment property.

a.2'umusan )asalah

9umusan masalah dalam penyusunan makalah ini8

0. Apa itu investasi menurut $tandar Akuntansi Pemerintahan P$AP )o. 4

tentang Invetasi=

. Apa saja perbedaan antara $tandar Akuntansi Pemerintahan P$AP )o. 4

tentang Investasi dengan IP$A$ )o. 01 tentang Inestment Associates

dan IP$A$ )o. 04 tentang Inestment Property=

2.3 Tu4uan

ujuan penyusunan makalah ini8

0. Untuk mengetahui pengertian dari investasi.

. Untuk mengetahui perbedaan antara $tandar Akuntansi Pemerintahan

P$AP )o. 4 tentang Investasi dengan IP$A$ )o. 01 tentang Inestment

Associates dan IP$A$ )o. 04 tentang Inestment Property=


8/45


9/45

/A/ II

P+)/AASAN

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Pern$ataan Nomor 6 In#estasi

APB)5APB2 terdiri dari anggaran pendapatan% anggaran belanja% dan

anggaran pembiayaan. sit I account". 2engan pendekatan ini berarti pendapatan

tidak harus sama dengan belanja. $elisih antara pendapatan dan belanja disebut

sebagai surplus5de>sit. $urplus5de>sit tersebut selanjutnya ditutup dengan

transaksi pembiayaan. 2alam kondisi de>sit akan digali sumber-sumber

pembiayaan untuk menutupinya% antara lain dengan penarikan pinjaman%

maupun investasi penyertaan modal yang dimiliki pemerintah. $ebaliknya dalam

kondisi surplus pemerintah dapat memanfaatkannya untuk membayar utang%

membentuk dana cadangan% atau melakukan investasi yang bertujuan untuk

menambah pemasukan kas di masa mendatang atau untuk mendapatkan

manfaat sosial seperti penciptaan lapangan kerja.

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara% misalnya memberikan

pinjaman kepada pihak lain atau mendirikan badan usaha. Investasi dapat

dilakukan dengan mendirikan badan usaha penyertaan" atau memberikan

pinjaman digolongkan sebagai pengeluaran pembiayaan investasi".

2.1.1 /entuk dan ,lasi5kasi

2.1.1.1 Pengertian In#estasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam

bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka

memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga% dividen dan


10/45

royalti% atau manfaat sosial% sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara% misalnya memberikan

pinjaman kepada pihak lain atau mendirikan badan usaha. Investasi dapat

dilakukan dengan mendirikan badan usaha penyertaan" atau memberikan

pinjaman digolongkan sebagai pengeluaran pembiayaan investasi". #asing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut 8

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam

bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka

memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga% dividen dan

royalti% atau manfaat sosial% sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#anfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan

pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan

akan diperoleh pendapatan dividen% sedangkan apabila dalam bentuk surat

utang diharapkan terdapat pendapatan bunga. #anfaat sosial yang dimaksud

dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan

satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada

masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu% seperti tersedianya

lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.1.1 .2 /entuk In#estasi

'ungsi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

perlu didukung dengan tersedianya dana yang mencukupi. &leh karena itu

pemerintah memungut pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat. $elain

mengandalkan dana dari masyarakat pemerintah dapat mengupayakan sendiri

sumber penerimaan lain dengan dana yang dikelolanya.


11/45

2ana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami

kesulitan keuangan% sebaliknya apabila terlalu banyak akan terdapat kas

menganggur 7idle cas8. &leh karena itu% perlu dilakukan manajemen kas yang

baik agar tidak terjadi kekurangan kas dan apabila terdapat kas yang

menganggur dapat dimanfaatkan secara optimal. 2alam jangka panjang

kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui

instrumen utang pemberian pinjaman" atau melalui instrumen saham

penyertaan" baik dengan cara membeli saham maupun mendirikan badan

usaha milik negara5daerah.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka

panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka

pendek dalam rangka manajemen kas. 2alam melakukan investasi pemerintah

tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan

perundang-undangan% mengenai bentuk% sifat dan jenis-jenisnya.

Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang sedangkan investasi jangka

panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan

dalam bentuk deposito% $erti>kat Bank Indonesia% surat utang dan obligasi

BU#)5BU#2% penyertaan pada BU#)5BU#2% atau penyertaan pada badan usaha

lainnya.

erdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan serti>kat

atau dokumen lain yang serupa.


12/45

garis besar diklasi>kasikan menjadi dua% yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset

lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset

nonlancar.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 0 dua belas" bulan atau kurang. Investasi

jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 0

dua belas" bulan.

#enurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi

investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah

investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk

dijual kembali.

Adapun klasi>kasi investasi adalah sebagai berikut 8

0. Investasi ?angka Pendek

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut8

a" 2apat segera diperjualbelikan5dicairkan@

b" Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas% artinya

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul

kebutuhan kas@

c" Berisiko rendah.

2engan memperhatikan kriteria tersebut% maka surat berharga yang

berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh uktuasi harga pasar% tidak termasuk

dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah contoh saham


13/45

pada pasar modal." ?enis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok

investasi jangka pendek antara lain adalah8

a" $urat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu

badan usaha% misalnya pembelian surat berharga untuk menambah

kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha@

b" $urat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan

kelembagaan yang baik dengan pihak lain% misalnya pembelian surat

berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun

luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah@ atau

c" $urat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek% antara

lain terdiri atas 8

0" 2eposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis revolving deposits"@

" Pembelian $urat Utang )egara $U)" pemerintah jangka pendek oleh

pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian $erti>kat Bank

Indonesia $BI".

. Investasi ?angka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari 0 dua belas" bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut

sifat penanamannya% yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen

adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan% sedangkan Investasi )onpermanen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. ang


14/45

dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali. $edangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi

yang berjangka waktu lebih dari 0 dua belas" bulan% dimaksudkan untuk tidak

dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali.

a" Investasi Permanen

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang

tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan% tetapi untuk mendapatkan dividen

dan5atau pengaruh yang signi>kan dalam jangka panjang dan5atau menjaga

hubungan kelembagaan.

Investasi permanen ini dapat berupa 8

a. Penyertaan #odal Pemerintah pada perusahaan negara5 daerah%

badan internasional% dan badan usaha lainnya yang bukan milik

negara@

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki o leh pemerintah untuk

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

b" Investasi )onpermanen

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi

yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka

waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau

selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah% antara lain

dapat berupa8


15/45

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo@

b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada

pihak ketiga@

c. 2ana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti

bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat@

d. Investasi nonpermanen lainnya% yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki

pemerintah secara berkelanjutan% seperti penyertaan modal yang

dimaksudkan untuk penyehatan5penyelamatan perekonomian.

2.1.2 Pengakuan Pengukuran dan )etode Penilaian In#etasi

2.1.2.1 Pengakuan In#estasi

$uatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila

memenuhi salah satu kriteria berikut8

a" *emungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah@

b" )ilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

reliable".

2alam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi

kriteria pengakuan investasi yang pertama% entitas perlu mengkaji tingkat

kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial

di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat

pengakuan yang pertama kali. Cksistensi dari kepastian yang cukup bahwa

manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh

memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari


16/45

aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

)ilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

reliable"% biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau

pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan5 mengidenti>kasikan

biaya perolehannya. 2alam hal tertentu% suatu investasi mungkin diperoleh

bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal

perolehan. 2alam kasus yang demikian% penggunaan nilai estimasi yang layak

dapat digunakan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai

pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan

realisasi anggaran% sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka

panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pencatatan perolehan investasi jangka pendek dapat dilihat pada ilustrasi

jurnal sebagai berikut 8

0 #ei 0+ Investasi ?angka Pendek 0,.///.///

*as 0,.///.///

Pencatatan perolehan investasi jangka panjang dapat dilihat pada ilustrasi

jurnalsebagai berikut8

0 #ei 0+ Pengeluaran Pembiayaan-Pe nyertaan #odal Pemda 0//.///.///

*as 0//.///.///

Penyertaan #odal Pemda 0//.///.///

2iinvestasikan dlm Investasi ?k Panjang

0//.///.///

2.1.2.2 Pengakuan In#estasi

Untuk beberapa jenis investasi% terdapat pasar aktif yang dapat

membentuk nilai pasar% dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan


17/45

sebagai dasar penerapan nilai wajar. $edangkan untuk investasi yang tidak

memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal% nilai tercatat atau

nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga% misalnya obligasi

jangka pendek% dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual

beli% jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya

perolehan% maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar% biaya

perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan

untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga% misalnya

dalam bentuk deposito jangka pendek% dicatat sebesar nilai nominal deposito

tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan

modal pemerintah% dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan

investasi tersebut.

$ebagai contoh% Pemkot A membeli saham P B sebanyak ,/./// lembar

saham% nominal D 9p0/./// dengan harga pari. Biaya *omisi dan administrasi

,E dari nilai nominal. Pemkot Amencatat investasinya sebesar 9p ,, juta

dengan Perhitungan8

,/./// lembar F 9p 0/./// G 9p ,//.///.///

Biaya komisi dan administrasi


18/45

,E F 9p ,//.///./// G 9p ,.///.///

?umlah 9p ,,.///.///

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka

panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara

berkelanjutan% dinilai sebesar nilai perolehannya.

$ebagai contoh% Pemda F membeli obligasi #edco &il co. sebanyak /.///

lembar obligasi dengan suku bunga ;E% tanggal kupon 0 ?uni dan 0 oktober.

nominal D 9p 0/./// dengan harga beli D 9p.;.,//. &bligasi tersebut akan

jatuh tempo tahun /0,. Biaya *omisi dan administrasi ,E dari nilai nominal.

Pemda F mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 9p // juta dengan

Perhitungan8

/./// lembar F D 9p ;.,// G 9p 0;/.///.///

Biaya komisi dan administrasi

,E F /./// F 9p 0/./// G 9p 0/.///.///

?umlah 9p //.///.///

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan

pembangunan pemerintah seperti kegiatan Pembangunan ?alan ol " dinilai

sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian

kegiatan phisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset

pemerintah% maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar

biaya perolehan% atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak

ada. $edangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan


19/45

perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.


20/45

pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan

pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah%

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.

c" #etode nilai bersih yang dapat direalisasikan@

#etode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk

kepemilikan yang akan dilepas5dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai

berikut8

d" *epemilikan kurang dari /E menggunakan metode biaya@

e" *epemilikan /E sampai ,/E% atau kepemilikan kurang dari /E tetapi

memiliki pengaruh yang signi>kan menggunakan metode ekuitas@

f" *epemilikan lebih dari ,/E menggunakan metode ekuitas@

g" *epemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih

yang direalisasikan.

#etode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai

investasi atas investasi permanen% sedangkan metode nilai bersih yang

dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi

nonpermanen.

2alam kondisi tertentu% kriteria besarnya prosentase kepemilikan

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode

penilaian investasi% tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

te degree of in!uence" atau pengendalian terhadap perusahaan inestee.

(iri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan inestee%

antara lain8


21/45

a" *emampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris@

b" *emampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi@

c" *emampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahaan inestee@

d" *emampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat5pertemuan dewan direksi.

2.1. Pengakuan asil In#estasi


22/45

metode biaya% dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. $edangkan apabila

menggunakan metode ekuitas% bagian laba yang diperoleh pemerintah akan

dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

2ividen yang diterima dalam bentuk saham stoc: diidend" tidak

mempengaruhi nilai investasi pemerintah sehingga pada saat pembagian stoc:

diidend tidak dilakukan pencatatan. Informasi tentang hal tersebut cukup

diungkapkan dalam (atatan atas 3aporan *euangan (a3*".

Pada penilaian investasi dengan mempergunakan metode biaya% terdapat

dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi8

a. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cas diidend% maka besarnya

kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi.

Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan

hasil investasi.

b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham% maka besarnya bagian

laba berupa deviden akan menambah besarnya jumlah investasi% dengan

demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi

permanen juga akan bertambah.


23/45

)amun dalam hal pemerintah belum menerapkan basis akrual% cas diidend

harus dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham% maka

pemerintah tidak perlu menambahkan nilai investasinya% karena

penambahan atas kepemilikan pemerintah sudah dicatat atau bertambah

pada saat diumumkannya laba oleh perusahaan. Perubahan nilai investasi

pemerintah dengan metode ekuitas% terjadi pada saat perusahaan

mengumumkan adanya laba.


24/45

2.1. Pele8asan dan Pemindahan In#estasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan% atau

pelepasan hak karena peraturan pemerintah% dan sebab-sebab lainnya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari

manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari

pelepasan investasi ini dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau

pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam

3aporan Arus *as dari Aktivitas &perasi. $edangkan penerimaan dari pelepasan

investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan

investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi.

Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi

yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi

tersebut.

)ilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi

terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasi>kasi investasi jangka

panjang menjadi investasi jangka pendek% Aset etap% Aset 3ain-lain% atau

sebaliknya.

2alam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi selisih

tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian% hasil divestasi dicatat

sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan% dan

investasi dikurangi sebesar nilai buku.

2.1." Pen$a4ian dan Pengungka8an In#estasi

2.1.".1 Pen$a4ian In#estasi dalam a8oran ,euangan

Investasi disajikan sesuai dengan klasi>kasi Investasi. Investasi jangka

pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca sedangkan investasi jangka


25/45

panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya%

baik yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen.

2alam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan ;self balancing group

of account;sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-

masing. Investasi ?angka Pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai

pasangan akun $I3PA dan Investasi ?angka Panjang mempunyai pasangan

2iinvestasikan dalam Investasi ?angka Panjang. Investasi jangka pendek yang

disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos

ekuitas dana lancar pada akun $I3PA. Investasi jangka panjang yang disajikan

pada pos Investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama

pada pada akun 2iinvestasikan dalam Investasi ?angka Panjang pada kelompok

Ckuitas 2ana Investasi.

Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan jangka

panjang dalam neraca pemerintah.


26/45

2.1.".2 Pengungka8an


27/45

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi

jangka panjang@

d. Penurunan nilai investasi yang signi>kan dan penyebab penurunan tersebut@

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya@

f. Perubahan pos investasi.


28/45

2.2Perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 6

tentang In#estasi dengan IPSAS No. 17 tentang Investment

Associates dan IPSAS No. 16 tentang Investment Property

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah 2aerah dilakukan dengan

Penyertaan #odal Badan Usaha #ilik 2aerah BU#2" aitu pada 3embaga

*euangan Bank Bank ?abar" dan Perusahaan 2aerah lainnya@.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat perbandingan antara P$AP )o /4 denganIP$A$ )o /1 J 04

)

o

P$AP )o. /4 PP 105/0/ IP$A$

0 ujuan#engatur perlakuan akuntansi

untuk investasi dan

pengungkapan informasi penting

lainnya yang harus disajikan

dalam laporan keuangan.

)o /1

#engatur perlakuan akuntansi untuk

asosiasi investasi dan persyaratan

pengungkapan terkait

)o 04

#engatur perlakuan akuntansi untuk

investasi properti dan persyaratan

pengungkapan terkait.

9uang 3ingkup2iterapkan dalam penyajian

seluruh investasi pemerintah.#enyusun laporan keuangan

pemerintah pusat% pemerintah

daerah% dan laporan keuangan

konsolidasian% tidak termasuk

perusahaan negara5daerah.#engatur perlakuan akuntansi

investasi pemerintah pusat dan

daerah baik investasi jangka

pendek maupun investasi jangkapanjang yang meliputi8 0.

Pengakuan%. *lasi>kasi%:. Pengukuran dan+. #etode penilaian investasi%

serta,. Pengungkapannya pada

laporan keuangan.

Tidak mengatur8

0. Penempatan uang yang

termasuk dalam lingkup setara

)o /1

#engatur8 akuntansi investasi dalam

asosiasi kepemilikan saham pada

perusahaan@

idak mengatur organisasi modal

ventura@ 9eksa dana% unit trust dan

entitas yang sama termasuk investasi

jaringan dana asuransi

)o 04

#engatur8 Investasi dalam properti.


29/45

kas@

. Investasi dalam perusahaan

asosiasi@

:. *erjasama operasi@ dan

+. Investasi dalam properti.

: 2e>nisi2e>nisi pada $AP )o /4 ini lebih

lengkap dibandingkan dengan

IP$A$ )o /1 dan 04

)o /1

#ende>nisikan Perusahaan asosiasi%

#etode ekuitas

)o 04

#endde>nisikan nilai tercatat% biaya%

properti investasi+ Bentuk Investasi

Pemerintah melakukan investasi

dimaksudkan antara lain untuk

memperoleh pendapatan dalamjangka panjang atau

memanfaatkan dana yang belum

digunakan untuk investasi jangka

pendek dalam rangka

manajemen kas. erdapat

beberapa jenis investasi yang

dapat dibuktikan dengan

serti>kat atau dokumen lain yang

serupa.


30/45

apabila timbul kebutuhan kas@:.Berisiko rendah

?enis investasi yang tidak

termasuk dalam kelompok

investasi jangka pendek antara

lain adalah80.$urat berharga yang dibeli

pemerintah dalam rangka

mengendalikan suatu badan

usaha% misalnya pembelian surat

berharga untuk menambah

kepemilikan modal saham pada

suatu badan usaha@.$urat berharga yang dibeli

pemerintah untuk tujuan

menjaga hubungan kelembagaanyang baik dengan pihak lain%

misalnya pembelian surat

berharga yang dikeluarkan oleh

suatu lembaga baik dalam negeri

maupun luar negeri untuk

menunjukkan partisipasi

pemerintah@ atau:.$urat berharga yang tidak

dimaksudkan untuk dicairkan

dalam memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek.Investasi yang dapat

digolongkan sebagai investasi

jangka pendek% antara lain terdiri

atas80.2eposito berjangka waktu tiga

sampai dua belas bulan dan5atau

yang dapat diperpanjang secara

otomatis revolving deposits"@.Pembelian $urat Utang )egara

$U)" pemerintah jangka pendekoleh pemerintah pusat maupun

daerah dan pembelian $erti>kat

Bank Indonesia $BI".Investasi permanen yang

dilakukan oleh pemerintah

adalah investasi yang tidak

dimaksudkan untuk diperjual-

belikan% tetapi untuk

mendapatkan dividen dan5atau

pengaruh yang signi>kan dalamjangka panjang dan5atau


31/45

menjaga hubungan kelemba-

gaan.Investasi permanen dapat

berupa80.Penyertaan #odal Pemerintah

pada perusahaan negara5daerah%

badan internasional dan badanusaha lainnya yang bukan milik

[email protected] permanen lainnya

yang dimiliki oleh pemerintah

untuk menghasilkan pendapatan

atau meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.Investasi nonpermanen yang

dilakukan oleh pemerintah%

antara lain dapat berupa80.Pembelian obligasi atau surat

utang jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki

sampai dengan tanggal jatuh

temponya oleh [email protected] modal dalam

proyek pembangunan yang

dapat dialihkan kepada pihak

ketiga@:.2ana yang disisihkan

pemerintah dalam rangka

pelayanan masyarakat seperti

bantuan modal kerja secara

bergulir kepada kelompok

masyarakat@+.Investasi nonpermanen

lainnya% yang sifatnya tidak

dimaksudkan untuk dimiliki

pemerintah secara berkelanju-

tan% seperti penyertaan modal

yang dimaksudkan untukpenyehatan5 penyelamatan

perekonomian4 Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas dan5atau aset%

penerimaan hibah dalam bentuk

investasi dan perubahan piutang

menjadi investasi dapat diakui

sebagai investasi apabila

memenuhi kriteria sebagai

berikut 80.*emungkinan manfaatekonomi dan manfaat sosial atau

)o /1

Pedoman pengakuan dan pengukuran

kepentingan diukur pada nilai kewajaran%

dengan perubahan nilai kewajaran yang

diakui dalam surplus atau de>sitnya

pada periode perubahan% dapat

ditemukan pada IP$A$ ;.)o 04


32/45

jasa potensial di masa yang akan

datang atas suatu investasi

tersebut dapat diperoleh

pemerintah@.)ilai perolehan

atau nilai wajar investasi dapat

diukur secara memadai

reliable".2alam menentukan

apakah suatu pengeluaran kas

dan5atau aset% penerimaan hibah

dalam bentuk investasi dan

perubahan piutang menjadi

investasi memenuhi kriteria

pengakuan investasi yang

pertama% entitas perlu mengkaji

tingkat kepastian mengalirnya

manfaat ekonomi dan manfaatsosial atau jasa potensial di masa

yang akan datang berdasarkan

bukti-bukti yang tersedia pada

saat pengakuan yang pertama

kali. Cksistensi dari kepastian

yang cukup bahwa manfaat

ekonomi yang akan datang atau

jasa potensial yang akan

diperoleh memerlukan suatu

jaminan bahwa suatu entitasakan memperoleh manfaat dari

aset tersebut dan akan

menanggung risiko yang

mungkin timbul.*riteria

pengakuan investasi

sebagaimana dinyatakan pada

paragraf / butir b% biasanya

dapat dipenuhi karena adanya

transaksi pertukaran atau

pembelian yang didukungdengan bukti yang

menyatakan5mengidenti>kasikan

biaya perolehannya. 2alam hal

tertentu% suatu investasi mungkin

diperoleh bukan berdasarkan

biaya perolehannya% atau

berdasarkan nilai wajar pada

tanggal perolehan. 2alam kasus

yang demikian% penggunaan nilai

estimasi yang layak dapatdigunakan

Properti investasi harus diakui sebagai

aset jika% dan hanya jika8

a" Besar kemungkinan bahwa manfaat

ekonomi masa depan atau potensi

layanan yang berkaitan dengan properti

investasi akan mengalir ke

entitas@ dan

b" Biaya atau nilai wajar properti

investasi dapat diukur andal

Pengakuan pendapatan sewa dari

properti investasi dapar lihat juga IP$A$

;% Pendapatan dari ransaksi Bursa"

*riteria Pengakuan8

0. #enilai tingkat kepastian dari manfaat

ekonomi atau potensi jasa atas dasarbukti yang tersedia disaat pengakuan

awal.. ransaksi valuta membuktikan

pembelian aset mengidenti>kasi biaya.

2alam keadaan tertentu sebuah

properti investasi dapat diperoleh

tanpa biaya atau dengan biaya

nominal. Biaya adalah nilai wajar

properti investasi pada tanggal

akuisisi.

$ementara entitas tidak mengakui

properti investasi dalam biaya keperluan

sehari-hari pelayanan properti


33/45

1 Pengukuran InvestasiUntuk beberapa jenis investasi%

terdapat pasar aktif yang dapat

membentuk nilai pasar% dalam

hal investasi yang demikian% nilai

pasar dipergunakan sebagaidasar penerapan nilai wajar.

$edangkan untuk investasi yang

tidak memiliki pasar yang aktif

dapat dipergunakan nilai

nominal% nilai tercatat atau nilai

wajar lainnya. Investasi jangka

pendek dalam bentuk surat

berharga% misalnya saham dan

obligasi jangka pendek efek"%

dicatat sebesar biaya perolehan.Biaya perolehan investasi

meliputi harga transaksi investasi

itu sendiri ditambah komisi

perantara jual beli% jasa bank%

dan biaya lainnya yang timbul

dalam rangka perolehan

tersebut. Apabila investasi dalam

bentuk surat berharga diperoleh

tanpa biaya perolehan% maka

investasi dinilai berdasarkan nilaiwajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar

harga pasar. Apabila tidak ada

nilai wajar% maka investasi dinilai

berdasarkan nilai wajar aset lain

yang diserahkan untuk

memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam

bentuk non saham% misalnya

dalam bentuk deposito jangkapendek dicatat sebesar nilai

nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang

bersifat permanen misalnya

penyertaan modal pemerintah%

dicatat sebesar biaya

perolehannya meliputi harga

transaksi investasi itu sendiri

ditambah biaya lain yang timbul

dalam rangka perolehan investasitersebut. Investasi nonpermanen

)o /1

)ilai tercatat investasi pada tanggal

berhenti menjadi asosiasi akan dianggap

sebagai biaya pada pengukuran awal

sebagai aset keuangan sesuai denganIP$A$ ; Pedoman pengakuan dan

pengukuran"

)o 04

Properti investasi harus diukur biaya

sejak awal

Biaya properti investasi harus diukur

pada nilai kewajaran dari tanggal

akuisisi.

Biaya investasi properti terdiri dari harga

pembelian dan setiap pengeluarandiatribusikan secara langsung.

Belanja langsung yang dapat

didistribusikan termasuk8 biaya

profesional untuk jasa hukum% transfer

properti pajak% dan biaya transaksi

lainnya.

Biaya properti investasi dapat diukur

pada

nilai kewajaran% kecualia" ransaksi pertukaran tidak memiliki

nilai komersial atau

b" )ilai kewajaran aset dinilai secara

andal dan terukur.


34/45

dalam bentuk pembelian obligasi

jangka panjang dan investasi

yang dimak-sudkan tidak untuk

dimiliki berkelan-jutan% dinilai

sebesar nilai perolehan-

nya.Investasi nonpermanen yang

dimaksudkan untuk penyehatan5

penyelamatan perekonomian%

dinilai sebesar nilai bersih yang

dapat direalisasikan. Investasi

nonpermanen untuk

penyehatan5penyelamatan per-

ekonomian misalnya dana

talangan dalam rangka

penyehatan perbankan Investasi

nonpermanen dalam bentukpenanaman modal di proyek-

proyek pembangunan

pemerintah seperti Proyek PI9"

dinilai sebesar biaya

pembangunan termasuk biaya

yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai

proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga.Apabila investasi

jangka panjang diperoleh dari

pertukaran aset pemerintah%

maka nilai investasi yang

diperoleh pemerintah adalah

sebesar biaya perolehan% atau

nilai wajar investasi tersebut jika

harga perolehannya tidak

ada.


35/45

tersebut. 2iskonto atau premi

yang diamortisasi tersebut

dikreditkan atau didebetkan pada

pendapatan bunga% sehingga

merupakan penambahan atau

pengurangan dari nilai tercatat

investasi carrying value"

tersebut7 #etode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah

dilakukan dengan tiga metode

yaitu8

0.#etode biaya@ 2engan

menggunakan metode biaya%

investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atasinvestasi tersebut diakui sebesar

bagian hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya

investasi pada badan

usaha5badan hukum yang terkait.

.#etode ekuitas@ 2engan

menggunakan metode ekuitas

pemerintah mencatat investasi

awal sebesar biaya perolehan

dan ditambah atau dikurangisebesar bagian laba atau rugi

pemerintah setelah tanggal

perolehan. Bagian laba kecuali

dividen dalam bentuk saham

yang diterima pemerintah akan

mengurangi nilai investasi

pemerintah. Penyesuaian

terhadap nilai investasi juga

diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasipemerintah% misalnya adanya

perubahan yang timbul akibat

pengaruh valuta asing serta

revaluasi aset tetap.

:.#etode nilai bersih yang dapat

direalisasikan@ #etode nilai

bersih yang dapat direalisasikan

digunakan terutama untuk

kepemilikan yang akan

dilepas5dijual dalam jangkawaktu dekat.Penggunaan metode

)o /1

#etode ekuitas adalah metode akuntansi

dimana investasi pada awalnya diakui

berdasarkan biaya perolehan% dan

disesuaikan perubahan pasca akuisisi di

bagian investor aktiva bersih. $urplus

atau de>sit nilai investor akanberpengaruh yang signi>kan terhadap

kekuatan untuk partisipasi dalam

keputusan atas kebijakan >nansial dan

operasional investasi namun tidak

mempunyai pengendalian atau

pengendalian bersama atas kebijakan

tersebut.

)o 04

#etode penyusutan8 Penurunan nilaiekonimis suatu properti

#etode bunga efektif 8Perbedaan antara

pertimbangan jumlah nominal dengan

setara harga tunai yang diakui sebagai

pendapatan bunga sesuai dengan IP$A$

;"


36/45

pada paragraf :4 didasarkan

pada kriteria sebagai berikut8

0.*epemilikan kurang dari /E

menggunakan metode biaya@

.*epemilikan /E sampai ,/E%

atau kepemilikan kurang dari

/E tetapi memiliki pengaruh

yang signi>kan menggunakan

metode ekuitas@

:.*epemilikan lebih dari ,/E

menggunakan metode ekuitas@

+.*epemilikan bersifat

nonpermanen menggunakan

metode nilai bersih yang

direalisasikan.2alam kondisi

tertentu% kriteria besarnyapersentase kepemilikan saham

bukan merupakan faktor yang

menentukan dalam pemilihan

metode penilaian investasi%

tetapi yang lebih menentukan

adalah tingkat pengaruh te

degree of in!uence" atau

pengendalian terhadap

perusahaan investee.

(iri-ciri adanya pengaruh ataupengendalian pada perusahaan

investee% antara lain8

0.*emampuan mempengaruhi

komposisi dewan komisaris@

.*emampuan untuk menunjuk

atau menggantikan direksi@

:.*emampuan untuk

menetapkan dan mengganti

dewan direksi perusahaan

investee@+.*emampuan untuk

mengendalikan mayoritas suara

dalam rapat5pertemuan dewan

direksi.; Pengakuan


37/45

dicatat sebagai pendapatan.sitnya

pada periode perubahan% dapat

ditemukan pada IPSAS 2&

)o 04

Pengakuan pendapatan sewa dari

properti investasi lihat juga IPSAS &%

Pendapatan dari ransaksi Bursa"@

0

/

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat

terjadi karena penjualan, pelepasan hak

karena peraturan pemerintah, dan lain

sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi

dengan nilai tercatatnya harus dibebankan

atau dikreditkan kepada keuntungan/rugipelepasan investasi. Keuntungan/rugi

pelepasan investasi disajikan dalam

laporan operasional.

)o /1

tidak ada penjelasan yang lebih detail

)o 04

$ebuah properti investasi harus

dihentikan pengakuannya dikeluarkan

dari laporan posisi keuangan" pada saatpelepasan atau ketika investasi properti

digunakan lagi secara permanen dan

tidak ada nilai manfaat ekonomi5 atau

potensi jasa yang bisa diharapkan di

masa depan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat

dicapai dengan penjualan biaya sewa.

2alam menentukan tanggal pelepasan

untuk

properti investasi% entitas menerapkankriteria di IP$A$ ; untuk mengenali

pendapatan dari penjualan barang dan

menganggap bimbingan terkait dalam

Pelaksanaan Bimbingan untuk IP$A$ ;.

IP$A$ 0: berlaku untuk pembuangan

dilakukan0

0

Pengungkapan


38/45

dengan investasi pemerintah%

antara lain8

0.*ebijakan akuntansi untuk

penentuan nilai investasi@

.?enis-jenis investasi% investasi

permanen dan non permanen@

:.Perubahan harga pasar baik

investasi jangka pendek maupun

investasi jangka panjang@

+.Penurunan nilai investasi yang

signi>kan dan penyebab

penurunan tersebut@

,.Investasi yang dinilai dengan

nilai wajar dan alasan

penerapannya@

4.Perubahan pos investasi.

dan surplus atau de>sit@- Investor tidak dapat mengendalikan

secara langsung atau tidak langsung

jika hak suara K/ persen potensi

investasi@

- Investor dapat mengendalikan secaralangsung atau tidak langsung jika hak

suara L/ persen potensi investasi@- anggal pelaporan keuangan asosiasi

perusahaan% ketika 3aporan keuangan

tersebut digunakan dalam

menerapkan metode ekuitas dan

adalah sebagai dari tanggal pelaporan

atau untuk jangka waktu yang berbeda

dari bahwa dari investor% dan alasan

untuk menggunakan pelaporan yangberbeda tanggal atau periode yang

berbeda@- $ifat dan luasnya pembatasan yang

signi>kan misalnya% menghasilkan

dari pengaturan meminjam atau

persyaratan peraturan" di kemampuan

asosiasi untuk mentransfer dana

kepada investor dalam bentuk dividen

tunai atau distribusi yang sama% atau

pembayaran pinjaman atau kemajuan@- Bagian yang belum diakui kerugian

perusahaan asosiasi% baik untuk

periode dan secara kumulatif% jika

seorang investor telah dihentikan

pengakuan pangsa kerugian asosiasi

perusahaan@- 'akta bahwa asosiasi tidak dicatat

dengan ekuitas #etode sesuai dengan

ayat 0;@ dan 2iringkas informasi

keuangan dari asosiasi% baik secara

individual atau dalam kelompok% yangtidak dicatat dengan metode ekuitas%

termasuk jumlah total aset% total

kewajiban% pendapatan% dan surplus

atau de>sit.

No 16

#odel )ilai Majar dan #odel Biaya

Pemilik properti investasi memberikan

pengungkapan tentang sewa ke yang

telah menandatanganiCntitas yang pemegang properti


39/45

investasi biaya sewa atau pengungkapan

sewa operasional

Cntitas mengungkapkan8

a" Apakah itu berlaku nilai wajar atau

model biaya@

b" ?ika menerapkan model nilai wajar%

dan keadaan% kepentingan properti pada

sewa operasinal yang diklasi>kasikan

dan dicatat sebagai properti investasi@

c" *etika klasi>kasi yang sulit untuk

membedakan properti investasi dari

properti yang dimiliki untuk dijual dalam

kegiatan dari operasional@

d" #etode dan asumsi yang signi>kan

akan diterapkan dalam menentukan

nilai kewajaran investasi properti%termasuk pernyataan apakah penentuan

nilai wajar didukung oleh bukti pasar%

atau lebih berat berdasarkan faktor-

faktor lain Cntitas pengungkapan"

karena sifat dari properti dan kurangnya

dari data pasar yang sebanding@

e" $ejauh mana nilai wajar properti

investasi sebagai diukur atau

diungkapkan dalam laporan keuangan"

f" ?umlah yang diakui bernilaisurplus5de>sit8

i" Pendapatan sewa dari investasi

properti@

ii" Biaya operasional langsung termasuk

perbaikan dan pemeliharaan" yang

menghasilkan pendapatan sewa selama

periode@

iii" Biaya operasional langsung

termasuk perbaikan dan pemeliharaan"

yang timbul dari properti investasi yangtidak menghasilkan pendapatan sewa

selama periode tersebut.

g" *eberadaan dan jumlah pembatasan

dapat direalisasi dari properti investasi

atau pengiriman uang dari pendapatan

dan hasil

pembuangan@ dan

h" kewajiban kontraktual untuk membeli%

membangun% atau mengembangkan

properti investasi atau untuk perbaikan%pemeliharaan% atau perangkat tambahan.


40/45

0

anggal Cfektif

P$AP ini berlaku efektif mulai

ahun Anggaran /0/.

Cntitas pelaporan dapat

menerapkan P$AP Berbasis *as#enuju Akrual paling lama +

empat" tahun setelah ahun

Anggaran /0/.

)o /1

- 2imulai setelah 0 ?anuari //7.- ?ika sebelum 0 ?anuari //7% harus

mengungkapkan fakta tersebut.diubah dengan Perbaikan IP$A$s

dikeluarkan bulan ?an. /0/.- Cntitas harus menerapkan bahwa

amandemen untuk keuangan tahunan

laporan yang periodenya dimulai pada

atau setelah 0 ?an /00.- ?ika entitas menerapkan perubahan

untuk awal periode sebelum 0 ?anuari

/00.

)o. 04

- 2imulai setelah 0 ?anuari //7.- ?ika sebelum 0 ?anuari //7% harus

mengungkapkan fakta tersebut.- Pada atau setelah tanggal 0 ?anuari

/00.- $ebuah entitas didorong untuk

menerapkan amandemen ke properti

investasi dalam pembangunan dari

tanggal sebelum 0 ?anuari /00

dengan ketentuan bahwa nilai wajarinvestasi.

- ?ika entitas menerapkan perubahan

untuk awal periode sebelum 0 ?anuari

/00

2.1.6 /entuk In#estasi Di Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah untuk investasi tersebut dapat dikelompokkan

menjadi

pengeluaran investasi produktif yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Pengeluaran

investasi produktif yang bersifat langsung% seperti pengadaan tanah dan

pembelian barang5

peralatan >sik akan dapat meningkatkan stok barang modal capital stock"

secara >sik% dan


41/45

meningkatkan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang

bersifat langsung

tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang% yang disebut

investasi

NinfrastrukturN ekonomi dan sosial. Investasi penunjang tersebut% antara lain

berupa

pembangunan jalan raya% penyediaan listrik% persediaan air bersih dan perbaikan

sanitasi%

pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya% yang kesemuanya mutlak

diperlukan

dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi

produktif.

$ementara itu% pengeluaran investasi produktif yang bersifat tidak langsung%

salah satu

contohnya adalah investasi untuk pengembangan sumber daya manusia $2#"

yang

diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas

tenaga kerja%

sehingga dapat meningkatkan skala hasil produksi dan menciptakan

pertumbuhan output

yang berkesinambungan dalam jangka panjang.


42/45

2ari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja modal dalam tahun

/0 mencapai

9p0,0.;1,%/ miliar0/%4 persen terhadap belanja negara dalam APB)@ dan 0%;

persen terhadap P2B" yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata +%+ persen

per tahun dalam periode //,-/0. )amun% apabila pengertianbelanja modal

tersebut diperluas menjadi pengeluaran investasi pemerintah% maka dalam

tahun /0 telah mencapai 9p:/4.+/7%: miliar 0%: persen terhadap belanja

negara dalam APB)@ dan :%7 persen terhadap P2B"% yang menunjukkan

pertumbuhan rata-rata 1%7 persen per tahun dalam periode //,-/0.

$eperti hal nya pemerintah daerah yang melakukan investasi jangka

panjang dengan melakukan penyertaan modal. ang diambil contoh adalah

pemerintah *ota asikmalaya yang setiap tahunnya melakukan penyertaan

modal kepada P. Bank Pembangunan 2aerah ?abar dan Banten. Penyertaan


43/45

modal tersebut berasal dari APB2% yang dimana deviden yang terima menjadi

komponen pendapatan daerah.


44/45

/A/ III

,+SI)P*AN

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan5atau barang

oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat

berharga dan investasi langsung% yang mampu mengembalikan nilai pokok

ditambah dengan manfaat ekonomi% sosial% dan5atau manfaat lainnya dalam

jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perbandingan

antara $AP )o /4 entang Akuntansi Investasi dengan IP$A$ )o /1 tentang

Inestment in Associates dan IP$A$ )o. 04 tentang Inestment Property ada

beberapapersamaan dan perbedaan.

$ebagian besar kesamaan makna P$AP dengan IP$A$ diantaranya8

0. ujuan. Bentuk Investasi:. #etode Penilaian Investasi mengenal metode ekuitas% IP$A$ /1"

+. Pengakuan Investasi,. #etode Penilaian Investasi IP$A$ /1"4. Pengukuran Investasi1. Pelepasan dan Pemindahan Investasi IP$A$ 04"7. Pengungkapan

Beberapa perbedaan pengaturan pada P$AP dan IP$A$ terdapat pada8

0. 9uang lingkup yang mengatur dan tidak-nya8a. Investasi dalam perusahaan asosiasi@b. Investasi dalam properti.

. 2e>nisi

:. *lasi>kasi Investasi+. anggal Cfektif


45/45

DA-TA' P*STA,A

- International Public Sector Accounting StandardsIP$A$ )&. , Inestment inAssociates.

- International Public Sector Accounting Standards IP$A$ )& 04 InestmentProperty

- 9epublik Indonesia. /0/. Peraturan Pemerintah )o. 10 ahun /0/tentang $tandar Akuntansi Pemerintahan P$AP )&. /4 tentangAkuntansi Investasi. 3embaran )egara 9I ahun /0/% )o. 10.$ekretariat )egara. ?akarta.

- *ota asikmalaya. //;. Peraturan Pemerintah )omor 01 ahun //7tentang Penyertaan #odal Pemerintah *ota asikmalaya kepada P.Bank ?abar Banten dan B#. $ekretariat 2aerah. asikmalaya.

- )usa enggara Barat. /0+. Peraturan !ubernur )omor 0/ ahun /0+

tentang *ebijakan Akuntansi Investasi pada pemerintah provinsi )usaenggara Barat. $ekretariat 2aerah. )usa enggara Barat.

- http855www.anggaran.depkeu.go.id5dja5edef-konten-view.asp=idG;/7

makalah ipsas no. 6

Documents