makalah sumaryono (hukum ekonomi prof adi -smt 1)

7/22/2019 Makalah Sumaryono (Hukum Ekonomi Prof Adi -Smt 1)

1/33

1

PERANAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMIMELALUI PEMBAHARUAN HUKUM YANG PROGRESIF

Makalah Hukum dan Ekonomi

Oleh: Sumaryono

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Diskusi dan perdebatan tentang peranan hukum dalam pembangunan

ekonomi sudah dilakukan sejak lama.1 Paling tidak, sejarah sudah mencatat

bahwa kegiatan yang berhubungan dengan hukum dan pembangunan sudah

dimulai secara nyata sejak akhir tahun 1940-an yang dilakukan dalam

pembangunan negara-negara yang baru merdeka. Begitu juga halnya hukum

dan pembangunan sebagai salah satu wilayah kajian akademik mulai sejak

akhir tahun 1940an dan berkembang di akhir 1960 an. Dalam tulisan singkat

ini yang akan dibicarakan adalah sejarah singkat dari hukum dan

pembangunan; peranan ahli hukum dalam pembangunan; pembaharuan

hukum di Indonesia; peranan hukum dalam masyarakat global, prospek

pendidikan tinggi hukum dan penutup.

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and

Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang

dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika

khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for

1 T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum: 1986, Pengantar, dalam T. Mulya Lubis danRichard M. Buxbaum, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang,Yayasan Obor Indonesia, h. ix.


2/33

2

Interantional Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation

atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan

dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan

memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan

pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.2 Hal ini dimulai

dengan melakukan pengiriman dan reseach oleh ahli hukum dari Amerika.

Bahkan pada tahun 1966 Kongres Amerika mengundangkan Foreign

Asistence Act of 1966 untuk membantu Negara-negara berkembang di Asia,

Afrika dan Amerika Latin memperbaharui dan memperkuat system hukum.3

Pengiriman para ahli hukum Amerika ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari agenda bantuan. Hal ini dapat dilihat secara nyata dari

besarnya bantuan keuangan yang dianggarkan, dimana untuk Afrika misalnya

diperkirakan sebesar US $ 15 juta dan sebesar US $ 5 juta.4 Biaya yang besar

ini dikeluarkan karena ada anggapan bahwa modernisasi hukum pada

negara-negara yang baru itu sangat diperlukan dan hukum yang modern itu

diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Hal ini didasari

oleh pemikiran bahwa hukum yang modern itu akan memberi pengaruh pada

pembangunan ekonomi, karena hukum yang modern itu memberikan fasilitas

2

Lan Cao: 1997, Book Review Law and Economic Development: A New Bargaining ? TexasInternational Law Journal, Vo. 32, h. 546.3 Erman Rajagukguk: 2003, Hukum Ekonomi Indonesia : memperkuat Perastuan Nasional,Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Paperdisampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII,diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia, Depasar 14-18 Juli 2003, h. 1.4 Lan Cao : 1997, Op. Cit, h 547.


3/33

3

dan ruang pada perencanaan ekonomi sebab hukum yang modern itu sebagai

sarana yang tepat untuk membangun masyarakat.5

Rasio dari perlunya hukum yang modern dalam pembangunan karena

pada hukum modern mempunyai ciri-ciri antara lain, pertama, aturan

diterapkan dengan cara yang tidak berbeda; kedua, perundang-undangan

bersifat transaksional; ketiga norma hukum modern bersifat universal;

keempat, sistem hukum bersifat hirarkis; kelima, sistem hukum diatur secara

birokratis; keenam, sistem hukum bersifat rasional; ketujuh, sistem hukum

dijalankan oleh para ahli hukum; kedelapan, sistem hukum bersifat tehnis dan

komplek; kesembilan sistem hukum dapat diubah; kesepuluh, sistem ini

bersifat politik; dan kesebelas, tugas membuat dan menerapkan undang

dilakukan oleh pihak yang berbeda.6

Bantuan mengembangkan hukum dan pembangunan ekonomi ini,

diberikan oleh Amerika Serikat kepada banyak negara. Bahkan di Indonesia

pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an ketika mulai direncanakan

pembangunan nasional oleh pemerintah, bantuan ahli hukum atau ahli

hukum yang diperbantukan kepada Departemen tertentu atau membantu di

kantor hukum tertentu atau ahli hukum tertentu.7

Kondisi ini sempat menjadi salah satu bahan gossip dikalangan praktisi

hukum di Jakarta. Gossip dan kecurigaan terhadap ahli hukum dari Amerika

5 Ibid.6 Marc Galantar, Modernisasi Sistem Hukum dalam Myron Weiner, Modernisasi : DinamikaPeretumbuhan, Voice of America Forum Lecturer, h. 102 104.7 Bryant G. Garth : 2005, Preliminary Paper for Globalization and Its Discontents, h 13-14.,diakses dari http://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pd
http://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pdhttp://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pdhttp://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pd


4/33


5/33


6/33

6

Barat peranan ahli hukum itu sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh

Wolfgang G. Friedman:13

Dalam tradisi Barat, ahli hukum telah menyumbangkan sesuatu padaperkembangan sistem hukum, dan dengan demikian turut serta dalammengembangkan masyarakat, terutama sebagai hakim, pembela dansarjana. Ahli hukum juga memberikan perhatian terhadap perubahanlegislatifsebagai anggota komite perubahan hukum,..sebagai ahli

pada departemen pemerintah, atau sebagai perancang diparlemen.

Seperti juga dicatat oleh Friedman14 bahwa peranan ahli hukum di

Amerika sejak awal kemerdekaan sangat dominan, misalnya 40 orang dari 61

anggota Kongres adalah ahli hukum. Banyak Presiden pada awalnya adalah

ahli hukum, dan sebelum menjadi Presiden berpraktik sebagai penasehat

hukum, bahkan menurut catatannya pada masa pemerintahan Presiden

Clinton 75 % anggota Kabinet adalah ahli hukum yang pernah berpraktik

sebagai penasihat hukum. Menurut Friedman, kondisi ini bukan kebetulan

tetapi adalah satu keniscayaan, sebab urusan penasihat hukum erat

kaitannya dengan urusan pemerintah. Pemerintah membuat dan mengatur

hukum dan hukum diketahui oleh penesihat hukum.

Hal tersebut agak berbeda dengan keadaan di Indonesia. Kalau kita

lakukan survey secara sederhana, peranan ahli hukum selama pemerintahan

Orde Baru lebih banyak sebagai pelengkap penderita, Jaksa Agung cukup

13 Wolfgang G. Friedman: 1986, Peranan Hukum dan Fungsi Ahli Hukum di NegaraBerkembang, dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum dalamPerekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, h. 4.14 Lawrence H. Friedman: 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, terjemahan WishnuBasuki, PT. Tatanusa, bab 13, h. 327 -360.


7/33

7

lama dan secara bergantian dijabat oleh tentara15, Menteri Kehakiman tentara,

bahkan Ketua Mahkamah Agung juga pernah dijabat oleh tentara. Semua

Departemen selalu ada bagian hukum, begitu juga pada hampir semua

perusahaan swasta atau BUMN selalu ada bagian hukum, tetapi bagian

hukum tampak muram dan tidak mampu mendukung kebutuhan departemen

atau perusahaan dalam menangni masalah hukum. Sehingga sekali lagi

bagian hukum itu hanya sebagai pemantas, para ahli hukum dikantor-kantor

pemerintah atau perusahaan swasta tidak pernah mendapat posisi sebagai

pihak yang memberikan pertimbangan akhir. Para ahli hukum di pemerintahan

atau di lembaga swasta, sebagian besar hanya pelengkap, terutama dalam

melakukan dokumentasi, tidak akan diminta sebagai pemberi pertimbangan

akhir dalam pengambilan keputusan.

Bahkan tidak jarang dalam praktik, para ahli hukum itu hanya bertugas

menyusun kalimat dalam membuat perjanjian. Isi perjanjian sudah disetujui

dan tidak melibatkan ahli hukum, atau dalam istilah yang biasa digunakan

masalah komersial sudah selesai, yang belum selesai adalah perjanjian

secara tertulis. Tidak ikutsertanya para hali hukum ini, mungkin karena ahli

hukum dianggap tidak perlu terlibat, sebab kalau mereka terlibat dalam

melakukan negosiasi mereka tidak jarang ketakutan berlebihan, atau mungkin

juga karena ahli hukum yang ada dianggap tidak mempunyai kemampuan

15 Sejak zaman Kabinet Dwikora sampai dengan Kabinet Pembangunan V , yang menjadiJaksa Agung adalah Brigjen. Sutardhio; Letjen. Sugih Arto; Lerjen. Ali Said; Letjen. IsmailSaleh; Mayjen. Hari Suharto, dan Laksamana Muda Sukarton Marmosudjono (Lihathttp://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Republik_Indonesia. ) Lihat juga Drs.C.S.T.Kansil,S.H.,:1988, Kabinet dan Departemen di Indonesia, IND.HILL.Co, h, 125 170.
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Republik_Indonesia


8/33

8

untuk berunding, karena pengetahuan tehnisnya tentang masalah yang

dirundingkan tidak memadai. Atau mungkin juga seperti kritik yang ditemui

dalam penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dengan bantuan World Bank,

bahwa sarjana hukum sekarang ini tidak mempunyai kemampuan menulis

secara logis dan konsisten suatu opini hukum atau memorandum hukum.16

Atau mungkin juga keberadaan ahli hukum yang terkesampingkan ini

berhubungan dengan ucapan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa met

de juristen kunnen wij geen revolutie maken, dengan sarjana hukum kita tidak

bisa membuat revolusi.17

2. Reformasi hukum dan penegakan hukum

Kerangka pemikiran pembangunan hukum selama masa Orde Baru

secara nyata telah mengabaikan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara

Republik Indonesia sebagai negara hukum, bahkan Konsep Negara hukum

dikalahkan oleh para pendukung otoritarianisme Orde Baru.

18

Dalam

konstitusi UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Republik

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan negara

berdasar atas kekuasaan (machtsstaat).19 Hukum dan seluruh pranata

pendukungnya baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan daerah

adalah dasar dan kerangka bagi proses penyelenggaraan kehidupan

16 Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim (Penyunting): 2002, Reformasi Hukum di Indonesia, Cetakanke 5, CYBERconsult, h. 51.17 J.E. Sahetapy: 2003, Reformasi Hukum : Quo Vadis ?, diakses darihttp://www.komisihukum.go.id18 Abdul Hakim G Nusantara : 2005. Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi keadaanpublik dan prospek Transisi demokrasi di Indonesia, h. 2. diakses drhttp://portal.komnasham.go.id/pls/portal19 Lihat system pemerintahan menurut penjelasan UUD 45.
http://www.komisihukum.go.id/http://portal.komnasham.go.id/pls/portalhttp://portal.komnasham.go.id/pls/portalhttp://www.komisihukum.go.id/


9/33

9

berbangsa dan bernegara. Hukum dan peraturan yang ada bukan sebagai

alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mengukuhkan kepentingan

sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula alat dari suatu sistem yang

cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat

Indonesia.

Selama masa Pemerintahan Orde Baru, program pokok dari

pemerintah adalah membangun ekonomi yang ditopang oleh tiga jangkar yaitu

stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan, akan tetapi dalam praktik

pemerintah sangat menekankan stabilitas dalam penerapan Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada setiap periodenya. Stabilitas,

pertumbuhan, dan pemerataan, dikenal sebagai Trilogi Pembangunan

diusahakan pencapaiannya melalui serangkaian Repelita yang ber- akhir

Maret 1998.20

Dalam kurun wakru 19701996, perekonomian meningkat rata-rata

tujuh persen per tahun21. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama

masa pemerintahan Orde Baru menyebabkan penurunan kemiskinan yang

signifikan. Indonesia beralih dari Negara miskin menjadi negara

berpendapatan menengah. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil ini

tidak dibarengi dengan partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia,

20 Masyarakat Transparansi Indonesia, Pokok Pikiran Kajian GBHN Tahun 1999 BidangHukum, diakses dari http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.html21 Anne Booth:2001, Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan, dalam Donald K.Emerson, Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, GramediaPustaka Utama, h. 191.
http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.htmlhttp://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.html


10/33

10

keadilan, dan transparansi dalam pembuatan keputusan publik. Bahkan

menurut Sudradjad Djiwandono, Kestabilan ini dicapai melalui cara-cara

represi, menghilangkan semua unsur yang berpotensi menjadi pesaing dari

penguasa dengan cara apapun, bahkan yang melanggar hak azasi. Kita

melihat bahwa dalam masa itu semua organisasi; sosial, profesi, fungsional,

apalagi politik, selalu mengalami 'pembinaan' atau 'digarap' oleh Pemerintah

dengan berbagai cara agar menjadi tidak vokal, tidak menyuarakan sesuatu

yang berbeda dengan penguasa. Di dalam kehidupan politik tidak dikenal

oposisi. Semua ini dikatakan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Kestabilan sosial-politik yang tercapai dengan reka yasa ini merupakan

kestabilan semu, dan tidak tahan lama.22

Tidak banyak aturan hukum yang memihak kepada rakyat diciptakan,

tetapi lebih banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan penguasa dan

pengusaha. Akibat dari politik pembangunan ini ada ketimpangan antara

pemabangunan ekonomi dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum

selama masa Orde Baru digunakan sebagai alat penopang dan pengaman

pembangunan nasional yang secara kasar telah direduksi hanya sebagai

proses pertumbuhan ekonomi semata23. Pranata-pranata hukum di masa

tersebut lebih banyak dibangun dengan tujuan sebagai sarana legitimasi

kekuasaan pemerintah, pemerintah dan aparatnya memilik kekuasaan mutlak,

bukan hanya dalam mengelola dan mengarahkan tujuan pembangunan, tetapi

22 Sudradjad Djiwandono: 2000, Membangun Kembali Ekonomi Indonesia dengan ParadigmaBaru, h. 3, diakses http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.html. 23 Masyarakat Transparansi Indonesia, Op. cit.
http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.htmlhttp://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.html


11/33

11

juga memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan social, budaya dan politik

bangsa Indonesia.24 Hukum hanya dijadikan sebagai sarana untuk

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai sarana untuk memfasilitasi

proses rekayasa sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer: II/MPR/1983 TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA, Pembangunan dan pembinaan

hukum diarahkan agar dapat: 1) Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang

telah dicapai; 2) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap

anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan

kepastian hukum yang beritikan keadilan; 3) Lebih memberi dukungan dan

pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

Banyak ahli ekonomi dan hukum yang sering mengingatkan pemerintah

tentang keadaan ekonomi yang tidak seimbang, pembangunan tidak merata

dan pembangunan ekonomi yang dianggap tidak berkeadilan ini. Tetapi

pemerintah dan para ahli ekonomi dan keungan Indonesia yang mendukung

kebijakan pemerintah selalu bertahan dengan pendapat mereka. Para ahli

ekonomi terbuai dengan pertumbuhan semu dan mereka tidak mampu

memberikan analisa yang akurat, bahwa ekonomi Indonesia sangat rentan

terhadap perubahan eksternal, dan hukum yang ada tidak akan mampu

menghadapi situasi krisis. Kritik terhadap arah dan pola pembangunan

ekonomi ini seperti dikatakan oleh The Kian Wie, Arah dan pola

24 Loekman Soetrisno: 1997, Beberapa Faktor Dalam dan Luar Negeri yang Berpengaruhpada kelestarian Pembangunan di Indonesia, dalam Loekman Soetrisno,DemokratisasiEkonomi & Pertumbuhan Politik, Penerbit Kanisius, h. 172.


12/33

12

pembangunan ekonomi kita pada dasarnya kurang tetap, sedikit-dikitnya tidak

akan berhasil dalam memecahkan masalah-masalah nasional yang

fundamental, seperti penghapusan kemiskinan absolute dan penciptaan

lapangan kerja yang memadai dan produktif dalam waktu yang lebih singkat

dan yang masih dapat ditolerir oleh sebagian besar lapisan masyarakat ?25

Ketimpangan dan ketidak siapan hukum dalam menunjang kegiatan

ekonomi ini dapat dilihat dari hasil studi diagnostik yang dilakukan oleh

Bapenas dan World Bank ditahun 1996, dari studi ini ditengarai bahwa situasi

hukum Indonesia mengalami krisis, disebabkan ketidaksiapannya dalam

mendukung perkembangan ekonomi Indonesia.26 Dikatakan pula bahwa

kinerja sistem hukum dan sarjana hukum tidak memadai, bahkan dinilai para

professional hukum dianggap tidak mampu mengimbangi perubahan sebagai

akibat dari pembangunan ekonomi, mereka tidak mampu memahami tugas

utama mereka sebagai pelayan hukum dan masyarakat.

27

Ekonomi

Indonesia sangat baik dengan pertumbuahannya semakin membaik dan

diharapkan mencapai 9% pada tahun 2020. Namun studi ini menyimpulkan

bahwa lembaga hukum dan sistem hukum tidak mampu mengikuti

perkembangan ekonomi, kecuali dilakukan reformasi dibidang hukum.28

25 The Kian Wie: 1983, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa PendekatanAlternatif, dalam The Kian Wie (Penyunting), Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan,Beberapa Pendekatan Alternatif, LP3ES, h. 23.26 Mardjono Reksodipuro: 2003, Reformasi Menyeluruh dan Pemulihan Ekonomi, diakses darihttp://www.komisihukum.go.id/article - opinion.27 Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim (Penyunting), Op. cit, h. 144.28 Ibid, h. 145.
http://www.komisihukum.go.id/articlehttp://www.komisihukum.go.id/article


13/33

13

Sebagai contoh ketidak siapan hukum kita dalam menyelasikan

masalah akibat dari krisis ekonomi di tahun 1997, adalah penyelesaian hutang

BLBI. Ketika pemerintah sudah bersepakat dengan para pemegang saham

mayoritas bank swasta yang dihentikan operasinya atau diambil alih, dengan

cara membuat perjanjian yang dikenal dengan MSAA, MRNIA dan APU, maka

cukup banyak kemudian orang menggugat kebijakan yang diambil pemerintah

ini, dengan alasan hukum Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur

perjanjian seperti itu. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pembayaran oleh

pemegang saham mayoritas bank dengan harta pribadi atas hutang dianggap

tidak cukup, karena pemegang saham mayoritas bank dianggap melakukan

korupsi. Penyelesaian masalah BLBI ini kemudian, tidak hanya menjadi

masalah hukum tetapi berubah menjadi masalah politik yang penyelesaiannya

dilakukan dengan langkah politik.

Sistem hukum Indonesia oleh kalangan politisi dan ahli selama masa

Orde Baru selalu disebut salah arah. Hukum dan penegakan hukum terutama

dalam perkara-perkara politik lebih sering dianggap sebagai alat dari

pemerintah mengokohkan kekuasaan. Tidak ada orang yang dianggap

sebagai penentang pemerintah Orde Baru dibebaskan oleh pengadilan.29

29 Ratusan kasus yang diputus oleh pengadilan dimana terdakwanya dihukum karenadianggap menentang pemerintah, seperti kasus Malari, Mahasiswa 77/78, Tanjung Priok(termasuk HR. Dharsono, AM Fatwa, Ir. HM Sanusi dan pengeboman BCA), Komando Jihad,Kasus Mahaiswa ITB, kasus penghinaan terhadap Presiden oleh Mahasiswa di Jakarta,Yogyakarta dan lain-lain.


14/33

14

Dalam praktik tidak jarang hukum hanya dipergunakan sebagai alat

untuk mengatur rakyat belaka, hukum digunakan hanya untuk mengancam

rakyat belaka, dan jarang dijadikan acuan bagi pemerintah dan pemegang

kekuasaan lainnya untuk mengatur kewajiban mereka kepada rakyat.

Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaruan yang menyeluruh harus

segera dilakukan. Paling kurang yang harus segera dimulai adalah

melaksanakan reformasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

undang No. 25 Tahun 2000 (Propenas 2000) bahwa program induk

pembangunan hukum meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan,

pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum lain, penuntasan

kasus-kasus korupsi dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran

hukum masyarakat. Untuk selanjutnya reformasi hukum ini harus diperluas

dengan rencana yang dinyatakan dalam pembanguan jangka panjang,

sebagaiman dinyatakan dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun

2005 2025,30 Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur

permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan

dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan

perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk

menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu

menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.

30 RUU dan naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 18 Maret 2005, BabIV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, h. 37.


15/33

15

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum,

dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan

pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan

perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta

pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan

kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib,

teratur, lancar serta berdaya saing global.

Sebagai langkah kongkrit reformasi hukum dapat dilakukan dengan

mengembangkan sistem peradilan sebagai kegiatan "pembentukan kembali"

lembaga peradilan, dengan tujuan lebih dari mengoreksi praktik buruk dan

kesalahan manajemen. Yang dilakukan adalah pembaharuan fundamental

terhadap lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian yang berarti

membangun kembali dari awal berbagai institusi hukum yang menjadi dasar

bekerjanya sistem hukum. Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan

bukan terhadap masalah tehnis, sebab perubahan teknis hanya akan

memperbaiki keadaan dalam keadaan jangka pendek, karena kebijakan dan

peraturan tidak dapat menjamin munculnya elemen-elemen pokok bagi

terbentuknya suatu sistem peradilan yang efektif, memiliki integritas,

dipercaya dan mendapatkan penghormatan serta kepercayaan publik, dan

secara tegas memelihara kode etik.31 Unsur-unsur penting inilah yang

membedakan lembaga peradilan dari berbagai lembaga pemerintahan, atau

lembaga politik yang tidak jarang partisan.

31 Justice for the Poor Wolrld Bank, diakses dari http://www.jusiticeforthrpoor.or.id,
http://www.jusiticeforthrpoor.or.id/http://www.jusiticeforthrpoor.or.id/


16/33

16

Membangun lembaga peradilan yang efektif, memiliki integritas,

dipercaya, dihormati, dapat dilakukan dan dimulai dengan melakukan

rekruitmen Hakim Agung yang berimbang antara hakim karier dan hakim non

karier, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan untuk hidup

dengan sederhana. Meskipun hal ini akan mendapat rintangan yang berat

disebabkan oleh kuatnya perlawanan dari pihak yang tidak menginginkan

reformasi terhadap lembaga peradilan baik dari dalam maupun luar sistem

hukum, terutama dari mereka yang kepentingan dan hak-hak utamanya akan

terganggu dan terusik dengan adanya reformasi dan pembahruan terhadap

lembaga peradilan. Bilamana komitmen atas reformasi lembaga peradilan dari

pemerintah atau lembaga peradilan tetap rendah, maka perlu pengawasan

yang lebih ketat dari masyarakat terhadap lembaga peradilan, seperti

membentuk lembaga pemantau peradilan disetiap pengadilan, selain

membentuk lembaga pengawas yang kridibel dengan kualifikasi tinggi dan

tidak tercela.

Upaya yang harus ditempuh dalam merealisasikan reformasi hukum

minimal meliputi; pertama penataan kembali materi hukum melalui peninjauan

dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan menggantikan

peraturan perundang-undangan kolonial yang menurut salah satu penelitian

masih ada lebih kurang 400 UU warisan kolonial yang tidak relevan dengan

perkembangan yang terjadi,32 untuk mewujudkan undang-undang yang

bersifat modern dan dapat dilaksanakan, dalam arti menghilangkan tumpang

32 Refleksi Perjalanan Bangsa 2005 dan Persfektif 2006, The Habibie Center, h. 7.


17/33

17

tindih dan inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan, merumuskan

kembali peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan

sulitnya implementasi di lapangan selain yang diakibatkan oleh ketiadaan

peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan

yang memerlukan peraturan pelaksanaan; kedua, melakukan pembenahan

struktur hukum melalui penguatan lembaga hukum, profesi hukum dan

peradilan dengan meningkatkan profesionalisme serta kualitas sistem

peradilan yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab;33

menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar

peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum

diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; dan ketiga

peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum

yang tinggi didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat

dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan

putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini ditujukan

untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum

dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara

agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya,

33Paul H. Brietzke: 2000, Pembeharuan Hukum di Indonesia, Ceramah yang disampaikankepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tanggal 21 Februari 2000, h. 5.


18/33

18

tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku

serta menghormati hak asasi manusia.34

3. Peranan hukum dalam masyarakat global

Pengaruh globalisasi pada saat sekarang ini tidak bisa dihindari, sebab

ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relative, maka penghalang

geografis yang lama menjadi tidak relevan. Kebutuhan global menghasilkan

produk global.35 Hal ini sudah barang tentu akan terjadi pada pelaksanaan

pembangunan di Indonesia dan negara-negara lain terkait erat dengan

komitmen-komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, transaksi

keuangan, dan lain-lain. Gelobalisasi ekonomi ini akan membawa globalisasi

hukum.36

Sebagai anggota PBB dan pelbagai lembaga lain di bawahnya, serta di

gerakan Nonblok, Indonesia juga menandatangani perjanjian dagang

internasional, antara lain WTO, APEC, OPEC, ASEAN, dan AFTA. Selain itu

Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi baik global maupun regional,

bahkan Indonesia sangat berperan di dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan

terlibat secara aktif dalam program-program TCDC (Tech-nical Cooperation

between Developing Countries) seperti penyelenggaraan training dan

34 Bandingkan dengan naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 18 Maret2005, Bab IV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, h. 39-40.35 Kenichi Ohmae: 1991, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara, h 23.36 Erman Rajagukguk: 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada era Globalisasi:Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan diucapkan padaupacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas HukumUniversitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, h. 15.


19/33

19

penyediaan tenaga ahli bagi Negara Negara belum berkembang di Asia dan

Afrika.

Kondisi ini menjadikan Indonesia berkewajiban menyesuaikan seluruh

perangkat hukumnya mengikuti standarisasi hukum internasional, terutama

dalam hukum perdagangan, seperti dalam bidang penanaman modal, hak

milik intelektual, bahkan dalam masalah perburuhan, sebab penyelasaian

sengketa perburuhan tidak jarang mendapat perhatian dari organisasi

perburuhan internasional.37 Pada masa yang akan datang ini bukan hanya

masalah yang menyangkut perdagangan atau hak asasi manusia yang akan

menjadai masalah internasional dan diadili oleh pengadilan internasional,

tetapi juga masalah korupsi akan dapat dipersoalkan oleh lembaga

internasional dan diadili oleh pengadilan internasional. Korupsi yang dapat

dipersoalkan tidak terbatas pada transaksi komersial internasional saja, tetapi

juga transaksi yang bersifat lokal dengan disahkannya UNITED NATIONS

CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) menjadi

undang-undang Nomer 7 Tahun 2006. Dengan demikian maka bararti bahwa

sebenarnya sudah mulai tersusun desain hukum internasional yang diadopsi

menjadi hukum nasional untuk memberantas korupsi dan suap suap,

khususnya yang memiliki sifat transnasional, sehingga Indonesia tidak lagi

37 Kasus pemutusan hubungan kerja antara Serikat Pekerja Mandiri dengan Hotel Shangri-Ladi tahun 2001, adalah salah satu contoh bahwa organisasi internasional tidak jarang ikutmenekan pemerintah Indonesia untuk ikut membantu menyelesaikan sengketa perburuhan.Dalam beberapa kali sidang ILO, masalah PHK ini sempat dipertanyakan kepada Pemerintah.


20/33

20

akan menjadi surga bagi para koruptor seperti yang selama ini digunjingkan

banyak orang. Selain itu kita tidak bisa melupakan bahwa dalam konteks

hukum internasional, hukum nasional bisa dipandang sebagai produk hukum

yang secara langsung akan "menjembatani" hak dan kewajiban hukum

internasional dengan subjek-subjek hukum yang ada dalam lingkup hukum

nasional.

4. Prospek pendidikan tinggi hukum

Pendidikan tinggi hukum diluar negeri terutama di Inggris atau Australia

misalnya, adalah pendidikan tinggi yang sangat bergengsi. Mahasiswa

Fakultas Hukum pada Universitas-universitas di dua negara ini umumnya

adalah mahasiswa pilihan, karena hanya calon mahasiswa terbaik saja yang

bisa masuk ke Fakultas Hukum, sedangkan calon mahasiswa yang biasa-

biasa saja tidak akan diterima di Fakultas Hukum. Bahkan syarat untuk

mendaftar menjadi mahasiswa fakultas hukum itu pada kedua negara ini

sangat tinggi, bila dibandingkan dengan syarat yang diminta oleh fakultas

yang lain. Pada dua negara ini nilai minimal untuk menjadi mahasiswa

Fakultas Hukum, hanya sedikit berbeda dengan Fakultas Kedokteran, tetapi

selalu lebih tinggi dari Fakultas yang lain. Artinya untuk menjadi mahasiswa

fakultas hukum itu harus dengan nilai tertinggi kedua sesudah fakultas

kedokteran. Dan menjadi mahasiwa fakultas hukum itupun baru dapat mereka

raih setelah berjuang keras dan bersaing secara ketat dengan calon


21/33

21

mahasiswa yang lain. Di kedua negara ini Fakultas Hukum itu selalu

melakukan penolakan terhadap calon Mahasiswa.

Sedangkan kondisi kita di Indonesia agak berbeda dari kondisi di

Inggris dan Australia. Kita harus akui bahwa cukup banyak mahasiswa

memilih masuk Fakultas Hukum setelah mereka tidak diterima pada fakultas

pavorit, dan Fakultas Hukum terutama yang swasta sangat jarang menolak

mahasiswa. Gengsi Mahasiwa Fakultas Hukum sangat kalah kalau

dibandingkan dengan mahasiwa fakultas tehnik. Bahkan tidak jarang, pada

awalnya mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi hukum kualitas

intelektualnya tidak sebaik mahasiswa fakultas tehnik misalnya. Dengan

kualitas calon mahaiswa yang tersedia seperti ini maka untuk melahirkan

alumni fakultas hukum yang baik dan mumpuni, fakultas hukum harus bekerja

lebih keras dan lebih banyak dari yang dilakukan oleh fakultas yang lain.

Sebab salah satu penemuan hasil penelitian yang dilakukan oleh World Bank

dan Bappenas bahwa umumnya sarjana hukum kita tidak mampu menuliskan

secara logis dan konsisten suatu opini hukum atau memorandum hukum,

padahal kemampuan menuliskan secara logis dan konsisten ini adalah satu

keahlia yang harus dimiliki seorang sarjana hukum.38

Kalau alumni Fakultas Hukum ingin berperan dan mengambil bagian

dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara maksimal pada masa yang

akan datang, maka yang sangat layak dilakukan mulai dari sekarang adalah

38 Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim: 2002, Op. cit, h.51.


22/33

22

menyesuaikan pendidikan hukum kita untuk kebutuhan masa yang akan

datang, dan sudah tentu dibutuhkan juga kesiapan kita untuk belajar dan

melakukan penelitian secara terus menerus. Pendidikan hukum ini tidak akan

maksimal bila sarana pendidikan, staf pengajar dan mahasiswa tidak

mempersiapkan diri secara baik, karena ketiga komponen ini harus berjalan

bersama dan terkait secara terus menerus dan tidak boleh ada yang tertinggal

apalagi terabaikan.

Terlebih lagi dalam dunia yang semakin menjadi global, dunia bisnis

yang sekarang cenderung menjadi satu seperti sekarang ini, dan juga karena

uang tidak dibatasi oleh batas nagara dan pemilik uang mempunyai hak yang

sangat istimewa dimanapun mereka berada, maka yang kita butuh dimasa

yang akan datang adalah para ahli hukum yang sangat istimewa untuk

mengatur kehidupan bebangsa dan bernegara. Ahli hukum yang istimewa itu,

hanya bisa dilahirkan dengan pendidikan yang baik dan terencana.Hal yang

harus segera dilakukan agar lulusan fakultas hukum siap pakai adalah

melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan

agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai

ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak

disatukan dalam satu kurikulum. Penyatuan pendidikan hukum akademis dan

profesi sebenarnya tidak realistis.39 Waktu yang dialokasikan untuk

mahasiswa agar memiliki pengetahuan teoritis dan praktis terlalu singkat.

39 Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D: 2006, Reformasi Pendidikan Hukum diIndonesia, diakses dari http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opini
http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opinihttp://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opini


23/33

23

Untuk itu Fakultas Hukum diharapkan memiliki laboratorium hukum yang

dapat dijadikan media bagi mahasiswa fakultas hukum dalam

mengembangkan kemampuan berpraktik yang baik dalam arti terhindar dari

praktik kotor yang biasa disebut mafia peradilan, namun pendidikan profesi

secara mendalam dapat diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan

pendidikan S1, walaupun tidak setara dengan S2.

Dengan kondisi yang dikemukan diatas yang harus dibangun adalah

sikap optimis, sebagaimana pernah dikemukakan Prof. Erman Rajagukguk,

S.H,. LL.M, Ph.D, dalam orasinya ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar

dalam bidang Hukum, menyimpulkan: Fakultas Hukum dalam era globalisasi

harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu

pihak pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai

keterampilan dalam praktek hukum yang mengandung unsur internasional; di

pihak lain membekali mereka dengan kemampuan menghadapi berbagai

masalah yang dihadap masayarakat, termasuk memberikan jalan bantuan

hukum bagi mereka yang palin terkena globalisasi.40

Dengan demikian yang layak untuk segera dipikirkan dan dilakukan

sekarang adalah menjadikan pendidikan hukum menjadi satu kesatuan

dengan pembangunan hukum, sehingga arah dari pendidikan hukum adalah

mendidik mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan

40 Erman Rajagukguk: 1997, Op. cit, h.24.


24/33

24

dan penegakan hukum.41 Tanpa arah pendidikan seperti ini maka pendidikan

hukum kita tidak akan mempunyai kontribusi apapun terhadap pembangunan

hukum dan penegakan hukum. Pendidikan hukum yang mampu melahirkan

mahasiswa yang mampu melakukan pembangunan hukum dan mampu

menjadi penegak hukum hanya dapat dilakukan dengan cara melibatkan

mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan kegiatan peraktis. Seperti magang

pada kantor Advokat, atau pada Kejaksaan dan juga dengan magang di

Pengadilan.

Selain dengan kegiatan magang untuk kepentingan Mahasiswa, yang

juga harus dilakukan adalah memperbincangkan kurikulum secara terus

menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan riil dalam masyarakat dan

perkembangan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga ini, akan mengatasi

kekakuan dan kekurang pekaan atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

sedang berubah yang hingga kini merupakan kelemahan sekian banyak

universitas-universitas kita.42 Perbincangan terus menerus atas kurikulum

bukan hanya dilakukan oleh kalangan staff pengajar, tetapi juga melibatkan

para peneliti dan praktisi, baik sebagai alumni atau sebagai ahli.

Persoalan kurikulum itu bukan hanya persoalan apa yang harus diajarkan43,

tetapi juga adalah menyangkut topik apa yang patut dan dibutuhkan oleh

masyarakat pada masa yang akan datang ketika Mahasiswa sudah kembali

41 Bandingkan dengan pernyataan Bagir Manan dalam Bisnis Indonesia Rabu 18 Februari2004, h T3.42 Soedjatmoko: 1976, Beberapa Fikiran tentang Perguruan Tinggi, Prisma, No.2 Maret, h 30.43 Bursja Zahir : 1978, Pendidikan Tinggi: Hubungan dengan Masyarakat dan KeadaanSekarang, Prisma No.2 Maret, Tahun VII, h 28.


25/33

25

ke masyarakat. Hal seperti ini yang disebut oleh Conant sebagai clinical

professor,44 karena professor adalah seorang praktisi yang setiap hari

memperaktikkan berbagai macam teori ke dalam peraktik dengan tepat .

Dengan meminjam kalimat dari Prof. Mochtar Kusumatmadja, maka akan

dikatakan, ..pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya

mengajarkan keteramplan teknis, melainkan juga harus menghadapakan

mahasiswa-mahaiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam

masyarakat kelak dan juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap

terhadap suatu masalah yang dapat disebut suatu problem solving attitude.45

Kurikulum pendidikan hukumpun seharusnya dipikirkan seperti apa

yang dilakukan oleh seorang professor yang mempraktikkan teori kedokteran

ke dalam praktik dokter sehari-hari. Dengan kurikulum seperti ini Mahasiswa

diharapkan dapat berpikir dan memecahkan masalah secara independent.

Atau seperti dikatakan oleh, Richard J. Wilson, The methodology by which,

such programs are accomplished is as broad as the creative minds of the legal

educator; it may include something as simple as a short role play by students

in a large lecture section or as complex as supervised representation of

people involved in real legal disputes, usually referred to in the US (without

any apparent sense of irony) as "live client" work. In between these two

extremes are many other pedagogical devises: the role-play, gaming, small

44Dikutip dari Toisuta, Willi: 1976, Kurikulum Perguruan Tinggi: Perimbangan antara BebanBelajar Dan Mengajar, Prisma N0.2, Maret, h 37.45 Mochtar Kusumaatmadja: 2006, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, cetakan ke2, Alumni, h. 63.


26/33

26

and large-scale simulations, externships or other work under the supervision

of a practitioner in that person's office, or other devises. Any of these is a

means by which students can understand their work as lawyers through

experience, the assumption being that attempting to teach lawyering through

lectures or reading alone is tantamount to learning how to drive by reading the

car owner's manual.46

Artinya kurikulum seperti inilah yang diharapkan akan melahirkan

Sarjana Hukum yang mampu melakukan pembangunan hukum dan juga

mampu melakukan penegakan hukum. Paling tidak ada dua alasan menurut

Richard J. Wilson, yaitu, First, while do not denigrate the effectiveness of

other means of clinical legal education, each of which can and should have a

central place in law school curricula, I believe the live client clinic has prove

itself to be the most powerful and effective means by which to teach the art of

lawyering. Just, experience has shown that neophyte doctors learn best when

working with real patients, the same is true with neophyte lawyers and real

clients. Second, and perhaps just as important, the live client clinic provides a

means by which students and law schools can make a contribution toward

access to justice in their communities.47

46 Ibid.47 Richard J. Wilson: 1996 Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justicein Developing and Newly Democratic, A Paper Presented at the Human Rights Seminar of theHuman Rights Institute, International Bar Association Berlin, Germany Oct. 17, h.1


27/33

27

C. Penutup

1. Kesimpulan

Peranan hukum dalam pembangunan itu begitu penting. Pentingannya

peranan hukum bukan hanya dalam hal penyelesaian masalah hukum yang

timbul, tetapi didalam meletakkan dasar dari pembangunan itu sendiri. Krisis

ekonomi di Indonesia yang begitu buruk dan panjang tidak terlepas dari

kondisi hukum yang tidak siap menopang pembangunan ekonomi.

Untuk menghindari kesulitan pada masa yang akan datang, maka reformasi

terhadap hukum mutlak untuk dilakukan. Reformasi itu harus disesuaikan

dengan kebutuhan hukum Indonesia menuju dunia global.

Dalam menyambut dunia yang semakin kehilangan batas ini, Indonesia harus

menyiapkan ahli hukum yang mumpuni dari segi teoritis dan dari segi praktis.

Untuk itu perubahan kurikulum dalam arti mengikuti perkembangan kurikulum

fakultas hukum yang bersifat internasional sudah layak untuk

dipersiapkan.Tugas itu menjadi beban yang tidak ringan bagi Fakultas Hukum.

2. Saran

Dalam penulisan makalah ini disampaikan beberapa saran

(rekomendasi) yakni sebagai berikut di bawah ini:

1) Peranan ahli hukum dalam pembangunan, reformasi dan

penegakan hukum seyogyanya diarahkan dengan mengacu kepada

falsafah atau pandangan hidup bangsa yakni Pancasila dengan

memperhatikan perkembangan dunia global yang berkembang.


28/33

28

2) Pendidikan hukum juga seharusnya terus dikembangkan dengan

mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta

perkembangan dunia global. Perkembangan pendidikan hukum

Indonesia dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teoritis dan

praktis menuju pembaharuan hukum Indonesia yang berdasarkan

nilai-nilai keadilan, selain kepastian dan kemanfaatan.


29/33

29

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G Nusantara : 2005. Menuju Negara Hukum Indonesia: Refleksi

keadaan publik dan prospek Transisi demokrasi di Indonesia, diakses

drhttp://portal.komnasham.go.id/pls/portal.

Anne Booth:2001, Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan, dalam

Donald K. Emerson, Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi,

Masyarakat, Transisi, Gramedia Pustaka Utama.

Bryant G. Garth : 2005, Preliminary Paper for Globalization and Its

Discontents, h 13-14., diakses dari

http://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pdf

Bursja Zahir : 1978, Pendidikan Tinggi: Hubungan dengan Masyarakat dan

Keadaan Sekarang, Prisma No.2 Maret, Tahun VII.

Drs.C.S.T. Kansil,S.H.,:1988, Kabinet dan Departemen di Indonesia,

IND.HILL.Co.

Erman Rajagukguk: 1997, Peranan Hukum dalam Pembangunan pada era

Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato

pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar

dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Jakarta, 4 Januari 1997.

Erman Rajagukguk: 2003, Hukum Ekonomi Indonesia : memperkuat

Perastuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
http://portal.komnasham.go.id/pls/portalhttp://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pdfhttp://www.law.nyu.edu/weilerj/spring05/globalization/Bryant_Garth.pdfhttp://portal.komnasham.go.id/pls/portal


30/33

30

Memperluas Kesejahteraan Sosial, Paper disampaikan dalam Seminar

dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII,

diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Depasar 14-18 Juli 2003.

Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim (Penyunting): 2002, Reformasi Hukum di

Indonesia, Cetakan ke 5, CYBERconsult.

Hikmahanto Juwana : 2006, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia,

http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opini.

J.E. Sahetapy: 2003, Reformasi Hukum : Quo Vadis ?, diakses dari

http://www.komisihukum.go.id.

John Perkins : 2004, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler

Publisher, Inc., San Francisco.

Justice for the Poor Wolrld Bank, diakses dari

http://www.jusiticeforthrpoor.or.id,

Kenichi Ohmae: 1991, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara.

Lan Cao: 1997, Book Review Law and Economic Development: A New

Bargaining ? Texas International Law Journal, Vo. 32.

Lawrence H. Friedman: 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, terjemahan

Wishnu Basuki, PT. Tatanusa.

Fauzie Hasibuan, S.H., MH., dkk: 2002, Hutang Di Balik Listrik Swasta,

Menggugat Kontrak PLN Paiton 1, Jakarta Fauzie & Partners.
http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opinihttp://www.komisihukum.go.id/http://www.jusiticeforthrpoor.or.id/http://www.jusiticeforthrpoor.or.id/http://www.komisihukum.go.id/http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=252&tipe=opini


31/33

31

Loekman Soetrisno: 1997, Beberapa Faktor Dalam dan Luar Negeri yang

Berpengaruh pada kelestarian Pembangunan di Indonesia, dalam

Loekman Soetrisno,Demokratisasi Ekonomi & Pertumbuhan Politik,

Penerbit Kanisius.

Marc Galantar, Modernisasi Sistem Hukum dalam Myron Weiner, Modernisasi:

Dinamika Peretumbuhan, Voice of America Forum Lecturer.

Mardjono Reksodipuro: 2003, Reformasi Menyeluruh dan Pemulihan

Ekonomi, diakses dari http://www.komisihukum.go.id/article - opinion.

Masyarakat Transparansi Indonesia, Pokok Pikiran Kajian GBHN

Tahun 1999 Bidang Hukum, diakses dari

http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.html.

Mochtar Kusumaatmadja: 2006, Konsep-konsep Hukum dalam

Pembangunan, cetakan ke 2, Alumni.

Naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal

18 Maret 2005, Bab IV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025.

Paul H. Brietzke: 2000, Pembeharuan Hukum di Indonesia, Ceramah yang

disampaikan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan

pada tanggal 21 Februari 2000.

Refleksi Perjalanan Bangsa 2005 dan Persfektif 2006, 4 Januari 2006, The

Habibie Center.
http://www.komisihukum.go.id/articlehttp://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.htmlhttp://www.transparansi.or.id/kajian/kajian11.htmlhttp://www.komisihukum.go.id/article


32/33

32

Richard J. Wilson: 1996 Clinical Legal Education as a Means to Improve

Access to Justice in Developing and Newly Democratic, A Paper

Presented at the Human Rights Seminar of the Human Rights Institute,

International Bar Association Berlin, Germany Oct. 17.

Soedjatmoko: 1976, Beberapa Fikiran tentang Perguruan Tinggi, Prisma, No.2

Maret.

Sudradjad Djiwandono: 2000, Membangun Kembali Ekonomi Indonesia

dengan Paradigma Baru, diakses

http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.html.

T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum: 1986, Pengantar, dalam T. Mulya

Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum dalam Perekonomian

di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia.

The Kian Wie: 1983, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan,

Beberapa Pendekatan Alternatif, dalam The Kian Wie (Penyunting),

Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan

Alternatif, LP3ES.

Willi Toisuta : 1976, Kurikulum Perguruan Tinggi: Perimbangan antara Beban

Belajar Dan Mengajar, Prisma N0.2, Maret.

Wolfgang G. Friedman: 1986, Peranan Hukum dan Fungsi Ahli Hukum di

Negara Berkembang, dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum,

Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang,

Yayasan Obor Indonesia.
http://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.htmlhttp://www.pacific.net.id/pakar/sj/000627.html


33/33

makalah sumaryono (hukum ekonomi prof adi -smt 1)

Documents