makalah tata negara

7/23/2019 Makalah Tata Negara

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tata-negara 1/23

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 telah mengalami empat tahapan perubahan yaitu perubahan

pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001,

dan perubahan keempat tahun 2002. Adanya perubahan tersebut, maka terjadi pula

perubahan dalam kelembagaan Negara epublik !nd"nesia, yakni sebelum

perubahan terhadap UUD 1945 rumusan semula #asal 2 ayat $1% UUD 1945

tersebut berbunyi &'ajelis #ermusya(aratan akyat terdiri atas angg"ta)angg"ta

De(an #er(akilan akyat, ditambah dengan utusan)utusan dari daerah dan

g"l"ngan)g"l"ngan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang)Undang*.

+etelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 #asal 2 ayat $1% menjadi

berbunyi &'ajelis #ermusya(aratan akyat terdiri dari angg"ta)angg"ta De(an

#er(akilan akyat dan De(an #er(akilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan

umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang)Undang*. D#D merupakan lembaga

negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan D# sebagai lembaga

per(akilan rakyat.1

untutan re-"rmasi melalui perubahan Undang)Undang Dasar 1945 telah

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan !nd"nesia.

+alah satu perubahan tersebut terjadi dalam kelembagaan negara dengan

bertambahnya lembaga De(an #er(akilan Daerah $selanjutnya disebut D#D%.

#erubahan etiga Undang)Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun

1 /irmansyah Ari-in, dkk, 2005, embaga Negara dan +engketa e(enangan Antarlembaga

Negara, "ns"rsium e-"rmasi ukum Nasi"nal $N% bekerjasama dengan 'ahkamah"nstitusi epublik !nd"nesia $'!%, akarta, hlm.35



2

2001 dalam +idang ahunan 'ajelis #ermusya(aratan akyat epublik

!nd"nesia tersebut, seara yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam

sistem ketatanegaraan di !nd"nesia yaitu De(an #er(akilan Daerah epublik

!nd"nesia yang diatur dalam #asal 22 dan #asal 22D. +ebagai tindak lanjut dari

#asal 22 dan #asal 22D Undang)Undang Dasar Negara epublik !nd"nesia

ahun 1945, pengaturan dalam peraturan perundang)undangan yang berkaitan

dengan D#D diatur dalam Undang)Undang N"m"r 23 ahun 2009 tentang 'ajelis

#ermusya(aratan akyat, De(an #er(akilan akyat, De(an #er(akilan Daerah

dan De(an #er(akilan akyat Daerah.

D#D juga merupakan lembaga per(akilan daerah yang berkedudukan sebagai

lembaga negara yang terdiri dari (akil (akil daerah pr"6insi yang dipilih melalui

pemilihan umum tanpa melibatkan peranan partai p"litik. #embentukan D#D

sebagai salah satu institusi negara yang baru bertujuan memberikan kesempatan

kepada "rang)"rang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat

nasi"nal, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah.2

Dalam perjalanannya sebagai lembaga per(akilan daerah, D#D mempunyai

beberapa -ungsi yaitu antara lain -ungsi di bidang legislasi, -ungsi di bidang

pertimbangan, dan -ungsi di bidang penga(asan.

ehadiran D#D sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang)Undang

Dasar Negara epublik !nd"nesia ahun 1945 $selanjutnya disebut UUD 1945%

merupakan k"nsekuensi dari perubahan #asal 1 ayat $2% sebagai upaya untuk

meng"ptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat. al ini terjadi karena

paham kedaulatan rakyat selama ini melalui 'ajelis #ermusya(aratan akyat

2 ibid



3

$selanjutnya disebut '#% sebagai pemegang kedaulatan rakyat telah

disalahgunakan.#erubahan #asal 1 ayat $2% UUD 1945 ini pun dengan sendirinya menegaskan

bah(a '# bukan satu)satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.7 umusan

#asal 1 ayat $2% UUD 1945 menyebutkan bah(a8 &edaulatan adalah di tangan

rakyat, dan dilakukan menurut Undang)Undang Dasar*. umusan tersebut di atas

dimaksudkan bah(a kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepad

badanlembaga yang keberadaan, (e(enang, tugas dan -ungsinya ditentukan "leh

UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan "leh akyat.

Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada

badanlembaga mana pun, tetapi langsung dilaksanakan "leh rakyat itu sendiri

melalui pemilu.

D#D sebagai salah satu lembaga per(akilan selain De(an #er(akilan akyat

$selanjutnya disebut D#% tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari

terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih

mengedepankan asas "t"n"mi dan tugas pembantuan. al ini dapat dilihat dalam

#erubahan edua UUD 1945 pada #asal 1:, #asal 1:A, dan #asal 1:; yang

memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan

pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem "t"n"mi luas. Untuk menjaga dan

menindaklanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat, maka

diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta -ungsi yang

dapat menjembatani kepentingan daerah. Dengan didasarkan pada pengalaman

dalam perjalanan sistem ketatanegaraan !nd"nesia, dapat dilihat bah(a utusan

3

;agir 'anan, #erkembangan Undang)Undang Dasar 1945, / U!! #ress, <"gyakarta, hlm.57.



4

daerah sebagai per(akilan daerah di '# pun tidak dapat melakukan -ungsi

tersebut, dan melalui tuntutan adanya restrukturisasi kelembagaan '#, maka

diperlukan lembaga per(akilan yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang

dirumuskan sebagai D#D.

Adanya D#D sebagai lembaga legislati- tersendiri selain D#, maka susunan

'# mengalami perubahan dari susunan sebelum perubahan Undang)Undang

Dasar 1945 yang terdiri dari angg"ta D# ditambah utusan daerah dan g"l"ngan)

g"l"ngan. =leh #hilipus '. adj"n, dikatakan bah(a perubahan ketiga dan

keempat memba(a k"nsekuensi -undamental terhadap kedudukan dan -ungsi

'#. Dalam perubahan ketiga, dilakukan perubahan terhadap ketentuan #asal 1

ayat $2% dan #asal 7 UUD 1945. #erubahan terhadap #asal 1 ayat $2% UUD 1945

telah menggusur d"ktrin supremasi '# yang telah menjadikan '# sebagai

embaga ertinggi Negara seara insk"nstitusi"nal. Dalam perubahan keempat,

dilakukan perubahan terhadap ketentuan #asal 2 ayat $1% Undang)Undang Dasar

1945. #erubahan tersebut merubah seara mendasar susunan '#. '# yang

semula terdiri atas angg"ta D#, ditambah utusan)utusan dari daerah dan

g"l"ngan)g"l"ngan, menjadi '# yang terdiri atas angg"ta D# dan angg"ta

D#D.4

+eara umum, perubahan UUD 1945 dengan kehadiran D#D telah

me(ujudkan sistem per(akilan dua kamar $bikameral% dalam sistem

ketatanegaraan !nd"nesia. erhadap hal tersebut, maka menimbulkan

ketidakpastian seara yuridis berkaitan dengan sistem per(akilan dua kamar

4 #hilipus '. adj"n, &>ksistensi, edudukan, dan /ungsi '# +ebagai embaga Negara

Dalam +istem etatanegaraan epublik !nd"nesia*, 'akalah +eminar #eran '#)! #asa

Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan "leh +ekretariat enderal '#)! bekerjasamadengan /akultas ukum Uni6ersitas Airlangga, di +urabaya, 22 Desember 2005, hlm. 1



5

$bikameral%. #adahal gagasan pembentukan D#D sebagai upaya restrukturisasi

parlemen di !nd"nesia dengan sistem bikameral. al ini pula yang menimbulkan

pertanyaan seara berkaitan dengan kedudukan D#D dalam sistem ketatanegaraan

!nd"nesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan !nd"nesia saat ini, D#D memiliki kedudukan

yang tidak jelas. Apalagi pengaturan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan

D#D tidak diatur seara k"mprehensi- dan sangat sumir sebagaimana tertuang

dalam #asal 22, #asal 22D, #asal 27> ayat $1%, dan #asal 22/ ayat $2% ataupun

berdasarkan Undang)Undang N"m"r 23 ahun 2009. D#D sama sekali tidak

memiliki kekuasaan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul,

ataupun saran kepada D# sebagai lembaga yang memutuskan, baik dalam

bidang legislati- maupun penga(asan. e(enangan D#D berkaitan dengan

penyelenggaraan "t"n"mi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun

menampakkan kelemahan -ungsi D#D karena tidak dapat memperjuangkan

kepentingan daerah dan sebagai lembaga bargaining terhadap kemungkinan

pertimbangan D#D yang tidak dilanjuti "leh D#. Apalagi ranangan undang)

undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan "leh

D#D dengan menggunakan hak 6et", sebagaimana dipraktikkan dalam sistem

per(akilan bikameral. al inilah yang mengakibatkan D#D tidak memiliki

kekuasaan sama sekali dalam sistem ketatanegaraan saat ini yang membuat

kedudukan D#D sangat lemah bahkan hanya sebagai lembaga yang hanya

memberikan pertimbangan kepada D#.

+ehingga berdasarkan uraian tersebut di atas makalah kali ini #enulis

mengangkat judul “EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)



6

SEBAAI LEMBAA NEARA DALAM SISTEM KETATANEARAAN

IND!NESIA".

B. R#$#san Masalah

;erdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut 8

;agaimana eksistensi De(an #er(akilan Daerah $D#D% dalam sistem

ketatanegaraan !nd"nesia dan apakah ke(enangan k"nstitusi"nal D#D sinkr"n

dengan kedudukan D#D sebagai lembaga negara ?

%. T#&#an Pen#l'san

Dari perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penulisan ini adalah

untuk menganalisis eksistensi De(an #er(akilan Daerah $D#D% dalam sistem

ketatanegaraan !nd"nesia dan apakah ke(enangan k"nstitusi"nal D#D sinkr"n

dengan kedudukan D#D sebagai lembaga negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kelah'ran DPD RI

Adanya re-"rmasi yang digulirkan tahun 199: yang dipel"p"ri "leh

mahasis(a telah berhasil merubah UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan

dasar mengenai ketatanegaraan yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan

perkembangan dem"krasi m"dern. +alah satu perubahan yang ukup signi-ikan

adalah dibentuknya embaga De(an #er(akilan Daerah epublik !nd"nesia

$D#D !%. Dibentuknya D#D ! itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan

daerah)daerah dalam (adah Negara esatuan epublik !nd"nesia $N!% dan

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah)daerah. uga untuk

meningkatkan agregasi dan ak"m"dasi aspirasi dan kepentingan daerah)daerah

dalam perumusan kebijakan nasi"nal berkaitan dengan negara dan daerah)daerah.



7

Disamping itu untuk mend"r"ng perepatan dem"krasi, pembangunan dan

kemajuan daerah)daerah seara serasi dan seimbang untuk me(ujudkan

kesejahteraan rakyat. +ementara dasar pertimbangan te"ritis dibentuknya D#D

antara lain adalah untuk membangun mekanisme k"ntr"l dan keseimbangan

$check and balances% antar abang kekuasaan negara dan antar lembaga legislati-

sendiri.

Namun, dalam perjalanannya, sangat dirasakan bah(a -ungsi dan (e(enang

sebagaimana terantum dalam pasal 22 D UUD ! 1945 setelah amandemen sulit

me(ujudkan maksud dan tujuan pembentukan D#D !. Demikian juga sulit bagiangg"ta D#D ! untuk mempertanggungja(abkan seara m"ral dan p"litik

kepada pemilih dan daerah pemilihannya. #asal 22 D tersebut juga tidak dapat

menerminkan prinsip checks and balances antara dua lembaga per(akilan

$legislati-%. #adahal, D#D ! sebagai lembaga negara memiliki legitimasi yang

sangat kuat karena angg"tanya dipilih seara langsung "leh rakyat. +ebagai

lembaga negara, tentunya D#D ! harus memiliki kedudukan yang sama dengan

lembaga negara lainnya, yang membedakannya adalah -ungsi dan tugasnya.

arena mengalami keterbatasan itu, (ajarlah apa yang dilakukan D#D ! untuk

penguatan peran dan ke(enangannya.

Dalam sistem ketatanegaraan di negara)negara dem"krasi m"dern yang

berdasarkan k"nstitusi, la@imnya memberikan peran, -ungsi, dan ke(enangan

yang memadai pada lembaga)lembaga per(akilan sebagai (ujud kedaulatan

rakyat, yang di(ujudkan dalam mekanisme saling menga(asi dan mengimbangi

$check and balances%. embaga D#D ! masih relati- baru. ;erbeda dengan D# ! yang sudah lama berdiri, bahkan sejak tahun 191: sudah ada, yang bernama

Volksraad. Dalam menapaki peri"de pertama berdirinya, pelaksanaan peran,

-ungsi dan ke(enangannya belum dapat maksimal karena dirasakan se"lah)"lah

dimarginalkan. /ungsi legislati- yang dimiliki D#D masih terbatas yaitu

mengajukan dan membahas ranangan undang)undang tertentu saja dan. itupun

tidak ikut dalam pengambilan keputusan, Demikian juga dalam -ungsi

penganggaran, dan -ungsi penga(asan.



8

Dalam UUD Negara epublik !nd"nesia ahun 1945 $UUD ! 1945% yang

sudah diamandemen, dinyatakan dalam pasal 22 D bah(a D#D memiliki -ungsi

bidang legeslasi, penga(asan, dan pertimbangan, yaitu8

1. Dapat mengajukan kepada D# ranangan undang)undang yang berkaitan

dengan "t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan

sumber daya ek"n"mi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2. !kut membahas ranangan undang)undang yang berkaitan dengan "t"n"mi

daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya

ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta

memberikan pertimbangan kepada D# atas ranangan undang)undang

pendapatan dan belanja negara dan ranangan undang)undang yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan, dan agama.

7. Dapat melakukan penga(asan atas pelaksanaan undang)undang mengenai

"t"n"mi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya

ek"n"mi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil penga(asannya itu

kepada D# sebagai bahan pertimbangan untuk ditidak lanjuti.

Dalam pandangan '#, pengaturan keberadaan D#D dalam struktur

ketatanegaraan !nd"nesia menurut UUD 1945, antara lain dimaksudkan untuk8 1.

memperkuat ikatan daerah)daerah dalam (adah Negara esatuan epublik

!nd"nesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah 2.

meningkatkan agregasi dan ak"m"dasi aspirasi dan kepentingan daerah)daerah

dalam perumusan kebijaksanaan nasi"nal berkaitan dengan negara dan daerah 7.

mend"r"ng perepatan dem"krasi, pembangunan dan kemajuan daerah seara

serasi dan seimbang.



9

eberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam #asal 1: ayat $1% dan

"t"n"mi daerah sebagaimana dimaksud dalam #asal 1: ayat $5% berjalan sesuai

dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara5.

Apa yang disebutkan dalam pasal 22D UUD 1945 di atas menunjukkan

bah(a -ungsi dan ke(enangan D#D sangat terbatas jika dikaitkan bah(a D#D

adalah sebagai lembaga per(akilan yang ditetapkan "leh UUD 1945. al itu

merupakan kendala yang dihadapi D#D. endala itu seara ringkas bisa

disebutkan antara lain8 ke(enangannya di bidang legislasi hanya sebatas

mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusandalam bidang penga(asan hanya sebatas memberikan masukan kepada D#

sebagai bahan pertimbangan tidak ada ketentuan yang mengatur hak D#D untuk

meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan lainnya seperti

yang diberikan kepada D#. #ada hal angg"ta D#D berke(ajiban menyerap,

menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

+ementara harapan kepada D#D besar sekali karena diharapkan dapat menjadi

s"lusi atas praktik sentralisme pada masa lalu yang dialami "leh masyarakat di

daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. ;ahkan pernah timbul

gej"lak di daerah yang dikenal dengan pember"ntakan daerah yang mengarah

pada indikasi anaman terhadap keutuhan (ilayah negara dan persatuan nasi"nal.

#ada hal keberadaan D#D juga dimaksudkan untuk memperkuat integrasi

nasi"nal dan mengembangkan dem"krasi khususnya yang berkaitan dengan

daerah

Namun, bukan berarti dengan adanya keterbatasannya selama ini D#D tidak berbuat apa)apa. ;anyak hal yang telah dilakukan "leh D#D sebagaimana

diamanatkan "leh k"nstitusi. +alah satu "nt"h adalah telah banyak mengajukan

renana undang)undang $UU%. Namun tidak memper"leh resp"n yang memadai

dari D# dan hanya dimasukkan ke dalam da-tar tunggu di pr"gram legislasi

nasi"nl $#r"legnas%. al ini menimbulkan kesan se"leh)"lah UU yang diusulkan

"leh D#D ! itu disamakan dengan UU yang diajukan "leh masyarakat di luar

5

#anduan #emasyarakatan Undang)Undang Dasar Negara epublik !nd"nesia +esuai denganUrutan ;ab, #asal, dan Ayat, +ekretariat enderal '# !, 2005, hlm 97



10

lembaga negara, misalnya embaga +(adaya 'asyarakat yang terkadang juga

berkualitas.

B. Uaa Peng#atan Kaas'tas Kele$*agaan DPD RI

Di samping D#D ! taat k"nstitusi dengan melaksanakan tugas sesuai

amanat yang sudah ada dalam k"nstitusi, seara berlanjut berjuang agar memiliki

peran, -ungsi dan ke(enangan yang lebih kuat sebagai lembaga parlemen dalam

memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah serta dalam rangka

penguatan dem"krasi di !nd"nesia. Untuk itu D#D telah berupaya mengusulkan

perubahan UUD khususnya pasal 22 D. !ni artinya diperlukan mengamandemen

lagi UUD 1945. al ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat 1

UUD 1945. Usul itu tersebut dilandasi pertimbangan8 ;ah(a D#D ! memiliki

legitimasi yang kuat karena dipilih seara langsung "leh rakyat, karena itu

seharusnya memiliki ke(enangan -"rmal yang tinggi. Usul pemberian

ke(enangan yang memadai itu karena D#D sebagai lembaga negara

kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya. Dengan ke(enangan yang

sangat terbatas, mustahil bagi D#D untuk memenuhi harapan masyarakat dan

daerah serta me(ujudkan maksud dan tujuan pembentukan D#D !. #enerapan

prinsip check and balances antar lembaga legislati- harus di(ujudkan. Namun,

usul perubahan k"nstitusi tersebut belum berhasil.

Upaya lain yang telah membuahkan hasil antara lain adalah dengan

ditetapkannya Undang)Undang N"m"r8 23 ahun 2009 tentang '# !, D# !,

D#D ! dan D#D. Dalam UU itu antara lain telah membuka ruang peran D#D

! untuk ikut membahas UU tertentu dalam pembahasan tingkat ! meskipun

tidak ikut dalam pengambilan keputusan adanya kant"r di setiap ibuk"ta pr"6insi

untuk memperkuat "t"n"mi daerah dan penguatan sistem negara kesatuan dengan

prinsip desentralisasi dan adanya &hak bertanya.* (alaupun tidak sama dengan

hak *mengajukan pertanyaaan* angg"ta D#. 'eskipun sudah ada kemajuan,

namun perkembangan itu masih dirasakan tidak memberikan peran dan

ke(enangan kepada D#D ! seara "ptimal.



11

Dalam rangka penguatan kapasitas D#D ! yang memadai dan lebih mantap,

diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat

dan prinsip check and balances antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislati-,

perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling meng"ntr"l dan mengimbagi antara

D# ! dengan D#D !. ujuan ke arah tersebut akan berujung perlunya

melakukan perubahan UUD 1945 seara k"mprehensi-, dan dalam k"nteks D#D

! perlu penyempurnaan pasal 22 D.

Dalam k"ndisi keterbatasannya, D#D telah memberikan penguatan

kehidupan dem"krasi, khususnya yang berkaitan dengan daerah dengan menyerapaspirasi dan kepentingan daerah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat

dan daerah kepada #emerintah atau di tingkat nasi"nal. al ini juga akan

mendekatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara masyarakat

dengan pemerintah. #ada kelanjutannya akan dapat memupuk dan memperkuat

perasaan akan man-aat pemerintah serta memperk"k"h persatuan dan kesatuan

nasi"nal. ;ah(a D#D ! juga menunjukkan perkuatan dem"krasi dapat dilihat

dari beberapa segi, antara lain8 +istem pemilihan angg"ta D#D dilakukan seara

langsung "leh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. +elain itu, D#D sebagai

per(akilan daerah menunjukkan ak"m"dasi dan representasi (ilayah artinya ada

penyebaran per(akilan dari seluruh (ilayahpr"6insi di !nd"nesia.

Untuk memahami kedudukan D#D sebagai lembaga per(akilan yang bersi-at

bikameral atau tidak, maka dapat dilihat dari hubungan k"nstitusi"nal kedudukan

D#D dengan '# termasuk di dalamnya pula hubungan antara D#D dengan

D#. ubungan k"nstitusi"nal antara kedudukan D#D dengan '# dapat dilihatdalam #asal 2 ayat $1%, #asal 7 dan #asal : ayat $2% dan ayat $7% UUD 1945.

ubungan antara D#D dan '# berdasarkan #asal 2 ayat $1% merupakan

hubungan struktural dimana pengaturannya berkaitan dengan kedudukan angg"ta

D#D sebagai angg"ta '#. #engaturan ini memiliki makna k"nstitusi"nal bah(a

D#D memiliki peran yang sama dengan D# dalam melaksanakan (e(enang

'#. ;erdasarkan #asal 7 dan #asal : ayat $2% dan ayat $7%, serta #asal 73



12

nampak adanya sinkr"nisasi antara D#D dan D# dalam menjalankan (e(enang

'#.

;eberapa pasal dalam UUD 1945 yang pengaturannya tidak k"nsisten dan

hubungan yang tidak sinkr"n dengan kedudukan angg"ta D#D sebagai angg"ta

'# sebagaimana diatur dalam #asal 2 ayat $1% di antaranya, #asal 3A, #asal 3;,

#asal 9 ayat $1% dan ayat $2%. Dalam #asal 3A, diatur bah(a #residen dan Bakil

#residen dapat diberhentikan dalam masa jabatannya "leh '# atas usul D#

serta dalam #asal 3; yang mengatur pr"sedur usul pemberhentian #residen dan

Bakil "leh D# melalui '# dan 'ahkamah "nstitusi. +edangkan dalam #asal9 ayat $1% dan ayat $2% mengatur sumpah jabatan #residen dan Bakil #residen

dihadapan '# atau D#.

;erdasarkan pengaturan k"nstitusi"nal yang berkaitan kedudukan D#D

menurut UUD 1945, dimana tidak adanya sinkr"nisasi antara pengaturan pasal)

pasal dalam UUD 1945, nampak bah(a D#D yang merupakan lembaga

per(akilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara tidak sesuai

dengan gagasan pembentukan D#D dan sistem per(akilan bikameral. Cagasan

pembentukan D#D pada hakikatnya untuk memperkuat integrasi bangsa. Alasan

keberadaan D#D yang dimaksudkan untuk meningkatkan agregasi dan ak"m"dasi

aspirasi dalam k"nteks perumusan kebijakan nasi"nal bagi kepentingan negara

dan daerah)daerah sekaligus merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan

pemberdayaan daerah dan masyarakat yang ada di seluruh (ilayah !nd"nesia.

Cagasan pembentukan D#D pun merupakan bagian dari re-"rmasi struktur

parlemen !nd"nesia. =leh imly Asshiddiie, semula, re-"rmasi struktur parlemen

!nd"nesia yang disarankan "leh banyak kalangan ahli hukum dan p"litik supaya

dikembangkan menurut sistem bikameral yang kuat $ strong bicameralism% dalam

arti kedua kamar dilengkapi dengan ke(enangan yang sama kuat dan slaing

mengimbangi satu sama lain. Untuk itu masing)masing kamar diusulkan,

dilengkapi dengan hak 6et". Usulan semaam ini berkaitan erat dengan si-at

kebijakan "t"n"mi daerah yang enderung luas dan hampir mendekati pengertian

sistem -ederal. Namun demikian, #erubahan etiga UUD 1945 hasil +idang



13

ahunan 'ajelis #ermusya(aratan akyat ahun 2001 justru mengad"psi

gagasan parlemen biameral yang bersi-at s"-t. edua kamar de(an per(akilan

tersebut tidak dilengkapi dengan ke(enangan yang sama kuat. <ang lebih kuat

tetap D#, sedangkan ke(enangan D#D hanya bersi-at tambahan dan terbatas

pada hal)hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.E

eberadaan De(an #er(akilan Daerah menurut ketentuan UUD 1945 pasa

perubahan juga banyak dikritik "rang. embaga ini semula didesain sebagai

kamar kedua parlemen !nd"nesia di masa depan. Akan tetapi, salah satu iri

bikameralisme yang dikenal di dunia ialah apabila kedua)dua kamar yangdimaksud sama)sama menjalankan -ungsi legislati- sebagaimana seharusnya.

#adahal, jika diperhatikan D#D sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun

dibidang ini. D#D hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun

saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah D#, bukan D#D. arena itu,

keberadaan D#D di samping D# tidak dapat disebut sebagai bikameralisme

dalam arti yang la@im. +elama ini dipahami bah(a jika kedudukan kedua kamar

itu di bidang legislati- sama kuat, maka si-at bikameralismenya disebut F strong

becameralismG, tetapi jika kedua tidak sama kuat, maka disebut F soft

becameralismG. Akan tetapi, dalam pengaturan UUD 1945 pasa perubahan

eempat, bukan saja bah(a struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai

F strong becameralismG yang kedudukan keduanya tidak sama kuatnya, tetapi

bahkan juga tidak dapat disebut sebagai F soft becameralismG sekalipun.3

edudukan D#D sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya

tidak sesuai dengan gagasan pembentukan D#D dalam pr"ses re-"rmasi struktur parlemen !nd"nesia. D#D sebagai lembaga negara tidak memiliki zelfstandigheid

atau (e(enang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam

menjalankan -ungsi legislasi. ;erdasarkan #asal 2 ayat $1% UUD 1945, dengan

adanya lembaga baru D#D dalam struktur '#, maka pengaturan tersebut

menganut sistem per(akilan dua kamar $bicameral system%. etapi pengaturan

6 imly Asshiddiie, "nstitusi dan "nstitusi"nalisme !nd"nesia, "nstitusi #ress, akarta,2005, hlm. 1:E)1:3

7

imly Asshiddiie.2007.+truktur etatanegaraan !nd"nesia +etelah #erubahan eempatUUD 1945. Denpasar. +eminar #embangunan ukum Nasi"nal H!!!. hlm. 1:



14

dalam #asal 2 ayat $1% ini tidak memberikan ketegasan terhadap pemberlakuan

sistem per(akilan dua kamar, dimana '# terdiri dari angg"ta D# dan angg"ta

D#D.

;erbiara mengenai kedudukan D#D sebagai lembaga per(akilan, hal ini

tidak mungkin dilepaskan dari k"nsepsi dem"krasi. Dalam k"nsepsi dem"krasi

terkandung asas dasar, yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya

pemerintahan. #er(ujudan asas ini dalam kehidupan pemerintahan sehari)hari

tergambar dari keikutsertaan rakyat memutuskan kebijakan)kebijakan

pemerintahan. D#D selaku lembaga per(akilan daerah yang memiliki karakter keter(akilan berdasarkan daerah)daerah pada hakikatnya memiliki karakter

keter(akilan yang lebih luas dari D#, karena dimensi keter(akilannya

berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah)daerah tersebut. Untuk itu,

pengaturan kedudukan D#D yang merupakan lembaga per(akilan daerah dan

berkedudukan sebagai lembaga negara, sebagai per(ujudan #asal 1 ayat $2% UUD

1945, hendaknya merupakan dasar perumusan kedudukan D#D.

#enguatan D#D ! tidak perlu dikaitkan dengan bentuk -ederalisme dengan

sistem per(akilan bikameral. 'emang benar bah(a banyak negara yang

menganut -ederalisme menggunakan sistem per(akilan bikameral, tetapi juga

banyak negara yang berbentuk negara kesatuan menganut sistem per(akilan

bikameral. #enelitian yang dilakukan "leh !D>A hasilnya menunjukkan bah(a

dari 54 negara dem"kratis yang diteliti terdapat 22 negara yang menganut sistem

per(akilan unikameral, sedangkan sebanyak 72 negara memilih sistem bikameral.

;anyak juga negara dengan bentuk negara kesatuan memilih sistem bikameral disamping juga ada yang memilih unikameral. asil penelitian juga menunjukkan

bah(a semua negara dem"kratis yang memiliki (ilayah luas memiliki dua majelis

$bikameral% keuali 'u@ambiue.

Dalam k"nteks !nd"nesia, yang memiliki (ilayah sangat luas, terdiri dari

ribuan pulau dengan tingkat heter"ginitas tinggi, penduduknya banyak $empat

besar di dunia%, kiranya tidak salah jika !nd"nesia memilih sistem bikameral.

>ksistensi D#D ! yang kuat ke depan harus dipertahankan, dan pilihan sistem



15

per(akilan bikameral tidak perlu dikha(atirkan akan menuju -ederalisme. entu

saja harus seara berlanjut dilakukan s"sialisasi aturaan sistem ketatanegaraan

yang disepakati dan menjaga dan memperk"k"h jati diri bangsa yaitu #anasila,

UUD N! ahun 1945, N! dan ;hineka unggal !ka.

%. S'nkr+n'sas' Ke,enangan K+nst't#s'+nal DPD se*aga' Le$*aga Negara

Dasar n"rmati- pengaturan ke(enangan k"nstitusi"nal D#D diatur dalam

#asal 22D ayat $1%, ayat $2%, dan ayat $7% UUD 1945. Adapun #asal 22D ayat $1%,

ayat $2%, dan ayat $7%.

Adapun #asal 22D ayat $1%, ayat $2%, dan ayat $7% menyebutkan bah(a8

1% De(an #er(akilan Daerah dapat mengajukan kepada De(an #er(akilan

akyat ranangan undang)undang yang berkaitan dengan "t"n"mi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengel"laa sumber daya alam dan sumber daya

ek"n"mi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah.

2% De(an #er(akilan Daerah ikut membahas ranangan undang undanganyang berkaitan dengan "t"n"mi daerah hubungan pusat dan daerah

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengel"laan sumber

daya alam dan sumber daya ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan

pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada De(an

#er(akilan akyat atas ranangan undang)undang anggaran pendapatan

dan belanja negara dan ranangan undang)undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama.

7% De(an #er(akilan Daerah ikut membahas ranangan undang undangan

yang berkaitan dengan "t"n"mi daerah hubungan pusat dan daerah

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengel"laan sumber

daya alam dan sumber daya ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada De(an

#er(akilan akyat atas ranangan undang)undang anggaran pendapatan

dan belanja negara dan ranangan undang)undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama.

Dari dasar pengaturan ke(enangan k"nstitusi"nal D#D tersebut, D#D

memiliki 7 $tiga% -ungsi, -ungsi legislasi, pertimbangan, dan penga(asan. etiga

-ungsi D#D ini bersi-at terbatas, karena pelaksanaan -ungsi)-ungsi tersebut

terbatas pada bidang)bidang tertentu saja yang menjadi ke(enangan D#D.



16

#engaturan -ungsi D#D ini pun dijabarkan dalam #asal 227 ayat$1% Undang)

Undang N"m"r 23 ahun 2009, yang mengatur bah(a D#D mempunyai -ungsi8

1. #engajuan usul kepada D# mengenai ranangan undang)undang yang

berkaitan dengan "t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam

dan sumber daya ek"n"mi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah

2. !kut dalam pembahasan ranangan undang)undang yang berkaitan dengan

"t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan


ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

7. #emberian pertimbangan kepada D# atas ranangan undang)undang tentang

anggaran pendapatan dan belanja negara dan ranangan undang)undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dan

4. #enga(asan atas pelaksanaan undang)undang mengenai "t"n"mi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya ek"n"mi lainnya,

pelaksanaan A#;N, pajak,pendidikan, dan agama.

+elanjutnya pengaturan (e(enang D#D diatur seara beriringan dengan

tugas D#D yang diatur dalam #asal 224 sampai dengan #asal 22E, adalah

merupakan bagian dari -ungsi D#D. +ebagai kelanjutan dari ketiga -ungsi tersebut

di atas, D#D memiliki tugas dan (e(enang seara umum sebagaimana diatur

dalam Undang) Undang N"m"r 23 ahun 2009, #asal 224 ayat $1%.

emudian dilanjutkan pada ayat $2%)nya yang menegaskan8 Dalam

menjalankan tugas penga(asan sebagaimana dimaksud pada ayat $1% huru- e,

angg"ta D#D dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, D#D, dan

unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

;erdasarkan -ungsi D#D sebagaimana diuraikan di atas, D#D memiliki

ke(enangan k"nstitusi"nal berdasarkan UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut



17

berdasarkan Undang)Undang N"m"r 23 ahun 2009. +ebagai lembaga negara,

D#D memiliki kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan -ungsinya. D#D

yang dapat melaksanakan -ungsinya merupakan eksistensi D#D sebagai lembaga

negara, karena dari -ungsi tersebut, menggambarkan adanya suatu lembaga negara

tertentu.

;erkaitan dengan pelaksanaan -ungsi D#D, maka yang menjadi pers"alan

adalah berkaitan dengan zelfstandigheid yaitu (e(enang mandiri atau -ungsi

sepenuhnya dan atau -ungsi yang menentukan dari lembaga per(akilan $D#D%,

baik dari segi perenanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pengambilankeputusan. al ini dengan sendirinya berkaitan pula dengan ke(enangan D#D

dalam menjalankan -ungsi legislasi, -ungsi pertimbangan, dan -ungsi penga(asan.

Untuk itu, pengkajian terhadap zelfstandigheid D#D ini berkaitan dengan -ungsi

legislasi termasuk di dalamnya -ungsi pertimbangan dan -ungsi penga(asan.:

/ungsi legislasi D#D berdasarkan #asal 227 Undang)Undang N"m"r 23

ahun 2009 apabila dibandingkan dengan pengaturan seara substansi n"rma yang

sama sebagaimana dirumuskan #asal 41 huru- $a% Undang)Undang N"m"r 22

ahun 2007 hanya berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Dalam #enjelasan

#asal 41 huru- $a% menyatakan bah(a8 &<ang dimaksud bidang legislasi tertentu

dalam hal -ungsi pengajuan usul dan ikut membahas ranangan undang)undangan

adalah menyangkut ranangan undang)undang yang berkaitan dengan "t"n"mi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya ek"n"mi

lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. +edangkan dalam hal-ungsi pemberian pertimbangan atas ranangan undang)undang adalah

menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, dan ranangan undang)

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama*

'emperhatikan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Undang)Undang

N"m"r 23 ahun 2009 terdapat -ungsi legislasi, -ungsi pertimbangan, dan -ungsi

8 Abd. ahman, &edudukan Dan e(enangan De(an #er(akilan Daerah $D#D% Dalam

+istem #er(akilan !nd"nesia*, ingkasan Disertasi, #r"gram #asasarjana Uni6ersitas Airlangga,+urabaya, 200E, hlm. 77.



18

penga(asan. /ungsi legislasi D#D berkaitan dengan 7 $tiga% bidang tugas, yaitu8

1% mengajukan usul ranangan undang)undang 2% ikut membahas ranangan

undang)undang dan 7% memberi pertimbangan atas ranangan undang)undang.

erhadap -ungsi penga(asan berkaitan dengan penga(asan atas pelaksanaan

undangundang, sedangkan terhadap -ungsi anggaran berkaitan dengan pemberian

pertimbangan terhdap ranangan A#;N, ranangan undang)undang yang

berakaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.9

#engaturan sebagaimana diuraikan di atas menunjukan bah(a ruang lingkup

bidang tugas pertama dan kedua menakup ranangan undang)undang yang berkaitan dengan "t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan

sumber daya ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

+edangkan ruang lingkup bidang tugas ketiga adalah terbatas pada memberikan

pertimbangan atas ranangan undang)undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama.

+emua bidang tugas D#D tersebut di atas diajukan kepada D# sebagai

pengambil keputusan terakhir. uang lingkup -ungsi penga(asan D#D dilakukan

terhadap menyampaikan hasil penga(asan atas pelaksanaan undang)undang

mengenai "t"n"mi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya

ek"n"mi lainnya, pelaksanaan undang)undang A#;N, pajak,pendidikan, dan

agama kepada D# sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, dengan

demikian hasil penga(asan yang dilakukan "leh D#D diteruskan kepada D# sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir.

erbatasnya ruang lingkup -ungsi dan (e(enang yang dimiliki D#D,

menyebabkan keberadaan D#D sebagai lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan !nd"nesia merupakan sub"rdinasi dari D#. e(enangan D#D

dalam UUD 1945 tidak -ungsi"nal, karena D#D tidak memiliki &empowering

instrument *. D#D hanya memiliki ke(enangan legislasi yang terbatas

9 !bid., hlm. 74.



19

sebagaimana diatur dalam #asal 22D ayat $1% UUD 1945 junt" #asal 227 ayat $1%

Undang)Undang N"m"r 23 ahun 2009 D#D dapat 8

1. 'engajukan usul kepada D# mengenai ranangan undang)undang yang

berkaitan dengan "t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daeran, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengel"laan sumber daya alam

dan sumber daya ek"n"mi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2. !kut dalam pembahasan ranangan undang)undang yang berkaitan dengan

"t"n"mi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan


ek"n"mi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

7. #emberian pertimbangan kepada D# atas ranangan undang)undang tentang

anggaran pendapatan dan belanja negara dan ranangan undang)undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dan

4. #enga(asan atas pelaksanaan undang)undang mengenai "t"n"mi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengel"laan sumber daya alam dan sumber daya ek"n"mi lainnya,

pelaksanaan A#;N, pajak, pendidikan, dan agama.

BAB III

PENUTUP



20

A. Kes'$#lan

+ejak berdirinya N! sudah ada per(akilan daerah tetapi hanya berbentuk

utusan daerah. al itu dipandang tidak memadai dan tidak e-ekti-. ehadiran

D#D ! yang angg"tanya dipilih seara langsung "leh rakyat diharapkan dapat

menjadi per(akilan masyarakat dan daerah yang dapat seara "ptimal

menerminkan kedaulatan rakyat dan e-ekti- dapat menghubungkan antara daerah

dengan pemerintah serta memba(a kepentingan daerah pada tingkat nasi"nal.

Namun, D#D masih banyak mengalami kendala yang diakibatkan adanya

keterbatasan -ungsi dan ke(enangan untuk me(ujudkan harapan masyarakat dan

daerah.

eterbatasan ke(enangan D#D juga tidak sesuai dengan semangat dan ji(a

yang terkandung maksud dan tujuan diadakannya D#D sebagai lembaga

per(akilan daerah serta per(ujudan prinsip check and balances. ;erbagai upaya

yang dilakukan, telah menunjukkan perkembangan dengan sinyal p"siti-

hubungan D# dan D#D. ubungan yang baik itu diharapkan akan (ujud dalam

kesederajatan dan kebersamaan D# dan D#D dalam lembaga legislati- atas dasar

prinsip check and balances dalam kerangka melaksanakan #anasila, UUD 1945,

k"rid"r k"k"hnya N! yang ber;hineka unggal !ka untuk me(ujudkan

kesejahteraan rakyat. Atas dasar hal tersebut di atas dan dengan niat yang kuat

untuk mengembangkan dem"krasi m"dern berdasarkan k"nstitusi dalam tata

kenegaraan, maka eksistensi D#D ! harus dipertahankan dan diperkuat kapasitas

kelembagaannya sebagai badan legislati-.

D#D dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga

per(akilan daerah, seara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan

lembaga negara lainnya, seperti '# dan D#. Dari kedudukan tersebut, D#D

tidak -ungsi"nal berkaitan dengan kedudukan dan hubungan)hubungan tersebut.

Dalam hubungannya dengan D# dan '#, kedudukan D#D sebagaimana diatur

dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan D#D. e-"rmasi

struktur ketatanegaraan !nd"nesia menuju sistem per(akilan bikameral yang kuat



21

$str"ng biameralism% tidak ter(ujud dalam UUD 1945. ;erdasarkan rumusan

#asal 2 ayat $1% UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan !nd"nesia memiliki

sistem per(akilan bikameral yang lemah $s"-t biameralism%.

idak adanya sinkr"nisasi antara ke(enangan k"nstitusi"nal D#D dengan

kedudukan D#D sebagai lembaga negara. al ini dilihat pada -ungsi D#D

terutama pada -ungsi legislasi, -ungsi pertimbangan, dan -ungsi penga(asan,

dimana D#D tidak memiliki zelfstandigheid . Dalam -ungsi legislasi terutama

dalam bidang tugas mengajukan ranangan undang)undang, ikut membahas

ranangan undang undang, dan memberi pertimbangan kepada D#, D#D tidak bertindak sebagai pembentuk undang)undang, tetapi hanya sebagai lembaga yang

mengajukan ranangan undang)undang. +edangkan -ungsi penga(asan D#D tidak

ditindaklanjuti "leh D#D sendiri, tetapi disampaikan kepada D#, dan D#)lah

yang menentukan ditindaklanjutinya hasil penga(asan tersebut.

B. Saran

#erlu adanya amandemen terhadap #asal 2 ayat $1% dan #asal 22D UUD 1945

berkaitan penegasan sistem per(akilan di !nd"nesia sebagai & strong bicameral *

atau & soft bicameral * dengan adanya D#D yang merupakan lembaga perlu adanya

amandemen terhadap #asal 2 ayat $1% dan #asal 22D UUD 1945 berkaitan

penegasan sistem per(akilan di !nd"nesia sebagai “strong bicameral * atau & soft

bicameral * dengan adanya D#D yang merupakan lembaga



22

DA-TAR PUSTAKA

Ari-in, /irmansyah, dkk, 2005, embaga Negara dan +engketa e(enangan

Antarlembaga Negara, "ns"rsium e-"rmasi ukum Nasi"nal $N% bekerjasama dengan 'ahkamah "nstitusi epublik !nd"nesia $'!%,

akarta

Asshiddiie, imly, "nstitusi dan "nstitusi"nalisme !nd"nesia, "nstitusi

#ress, akarta, 2005.

))))))))))))))))))))))))))),.+truktur etatanegaraan !nd"nesia +etelah #erubahan

eempat UUD 1945. Denpasar. +eminar #embangunan ukum Nasi"nal

H!!!. 2007

'anan, ;agir, #erkembangan Undang)Undang Dasar 1945, / U!! #ress,

<"gyakarta

'. adj"n, #hilipus, &>ksistensi, edudukan, dan /ungsi '# +ebagai embaga

Negara Dalam +istem etatanegaraan epublik !nd"nesia*, 'akalah

+eminar #eran '#)! #asa Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan

"leh +ekretariat enderal '#)! bekerjasama dengan /akultas ukum

Uni6ersitas Airlangga, di +urabaya, 22 Desember 2005



23

#anduan #emasyarakatan Undang)Undang Dasar Negara epublik !nd"nesia

+esuai dengan Urutan ;ab, #asal, dan Ayat, +ekretariat enderal '# !,

2005

ahman, Abd. &edudukan Dan e(enangan De(an #er(akilan Daerah $D#D%

Dalam +istem #er(akilan !nd"nesia*, ingkasan Disertasi, #r"gram

#asasarjana Uni6ersitas Airlangga, +urabaya, 200E

makalah tata negara

Documents