makalah tentang letter of credit (l/c)

7/23/2019 makalah tentang LETTER OF CREDIT (L/C)

1/23

ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTEK PENGGUNAAN

LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERSPEKTIF HUKUM

NASIONAL INDONESIA

Disusun untuk Memenuhi Tugas

Hukum Dagang Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh :

RIZKA AMALIA E 0006033

DENNY SULISTYO E 0009090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


2/23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh

penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan

bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu

dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau

pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara,

perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan

Gross domestic product(GDP). Meskipun perdagangan internasional telah terjadi

selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan

politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun

turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran

perusahaan multinasional.

Kerangka ketentuan global dalam perdagangan internasional yang

menjadi ruang gerak negara-negara berkembang sebagian besar ditentukan oleh

negara-negara industri. Berkaitan dengan tatanan perdagangan internasional yang

baru dimana WTO, APEC dan AFTA mempunyai ketentuan-ketentuan dasar yaitu

keterbukaan Pasar harus dilaksanakan dengan konsekuen agar negara

berkembang seperti Indonesia benar-benar mempunyai kesempatan untuk

memanfaatkan dampak-dampak positif dari Peranan Bidang Perkapalan dan

Pelayaran Niaga dalam Perdagangan 15 perdagangan bebas, terutama keterbukaan

perdagangan antara negara ASEAN yang memberikan kesempatan kepada tiap

negara untuk saling mengisi peluang pasar yang ada sesuai kemampuan produksi

masing-masing negara. Keuntungan dari keterbukaan pasar dapat menyebabkan

peningkatan produksi barang untuk dipasarkan ke Negara yang membutuhkan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Transportasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Transportasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional


3/23

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan

dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal denganperdagangan ekspor impor.

Perdagangan ini merupakan suatu transaksisederhana, yaitu membeli dan menjual

barang antar pengusaha yangmasing-masing bertempat tinggal di negara-negara

yang berbeda.1

Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau

bisnis surat berharga.2Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya

diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti Bill of Lading, faktur

perdagangan, draft, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dariLetterof Credititu

sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan

importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir diluar

negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank penerbit L/C menjamin

untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua

syarat yang tercantum di dalam surat tersebut. Segala ketentuan praktek dan

kebiasaan kredit berdokumen terdapat didalam ketentuan yang dikenal sebagai

The Uniform Customs and Practice forDocumentary.

Yang dimaksud denganLetter of Credit (L/C) adalahLetter of Credityang

diterbitkan oleh bank dengan segala macam sifat dan jenisnya. Dalam transaksi

jual beli antara eksportir dan importir, penggunaan L/C merupakan cara yang

paling aman bagi eksportir maupun importir, karena adanya kepastian bahwa

pembayaran akan dilakukan apabila syarat L/Cdipenuhi. Namun demikian cara

pembayaran ini biayanya relatif lebih besar dibanding dengan cara pembayaran

yang lain.

Letter of Credit sebagai satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar

transaksi perdagangan internasional sangat perlu dipelajari secara mendalam oleh

semua yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era globalisasi

kelak, dapat diyakini bahwa peranan Letter of Creditsebagai sarana pembayaran

1Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar

Negeri (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal. 2

2Amir M.S,

Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 1.


4/23

internasional, bukannya akan berkurang, malah akan memegang peranan yang

lebih penting. L/Cmemegang peranan penting dalam perdagangan internasional

dan akan terus merupakan instrumen yang paling ampuh dalam jasa-jasa

perbankan. Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam perdagangan internasional

saat ini sudah menjadi kebiasaan internasional yang paling sering dilakukan

sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan intenasional. Maka dengan itu

L/Ctersebut dapat ditinjau dari segi hukum internasional karena salah satu sumber

Hukum Internasional adalah kebiasaan-kebiasaan internasional dan penggunaan

L/C di dalam perdagangan internasional sudah menjadi kebiasaan internasional

karena sudah banyak negara-negara yang memilih untuk menggunakan L/C

sebagai alat pembayaran di dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

29/33/KEP/DIR tahun 1996, penggunaan L/C dalam lalu lintas perdagangan

internasional, Aspek hukum L/C merupakan bagian dari hukum kontrak, L/C

sebagai kontrak bisnis dari para pihak, penerbitan didasari atas kontrak-kontrak

dasarnya, seperti kontrak penjualan yang memuat klausula pelaksanaan transaksi

dengan penerbitan L/C. Namun secara hukum L/C merupakan kontrak yang

bersifat independen terhadap kontrak dasarnya. Dalam hal terjadi sengketa L/C

yang timbul baik dalam skala nasional maupun skala internasional dalam

pelaksanaannya diselesaikan menurut penentuan cara penyelesaian sengketa yang

dimuat dalam klausulL/C.


5/23

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam

makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan L/C dalam praktek perdagangan

internasional?

2. Bagaimanakah pengaturan L/C dalam praktek hukum perbankan di

Indonesia?

3. Bagaimanakah praktek penggunaan L/C dalam tata aturan hukum

nasional Indonesia?


6/23

BAB II

PEMBAHASAN

A. PengaturanL/CDalam Praktek Perdagangan Internasional

Letter of Creditadalah alat pembayaran yang dikenal baik secara nasional

maupun internasional. Di Indonesia, L/C merupakan salah satu alat

pembayaran utama dalam transaksi ekspor-impor.

The use of the letter of credit as a tool to reduce risk has grown

substantially over the past decade. Letter of credit accomplish their purpose

by substituting the credit of bank for that of the customer, for the purpose of

facilitating trade.3

L/C walaupun telah menjadi salah satu alat pembayaran utama dalam

bisnis, tapi belum terdapat keseragaman mengenai pengertianL/Cdi Indonesia.

Selain itu Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 yang merupakan dasar

hukum L/Cdi Indonesia tidak mengatur secara rinci pedoman mengenai L/C,

berikut pula peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan

pelaksana dari PP tersebut belum bisa menjelaskan secara detail tentang L/C.

Dalam dunia bisnis internasional juga demikian. Maka diharapkan

International Chamber of Commerce (ICC) dapat meluruskan masalah

mengenaiL/C.

Dalam transaksi L/C, Bank Indonesia mendukung4 agar semua L/C

tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)

yang diterbitkan oleh ICC, Paris dan merupakan tatanan ketentuan L/C yang

diterima secara Internasional. UCP yang secara hukum tidak dapat disamakankekuatan mengikatnya dengan produk hukum legislatif atau produk hukum

yudikatif tingkat nasional atau Konvensi tingkat Internasional. L/C

penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga kalau para

3www.crfonline.org/cro/cro-9-2.html

4 Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN tanggal 17-12-1993 mengatakan L/C yang

diterbitkan bank umum boleh tunduk atau tidak pada UCP 1993 Revision, ICC Publication

No.500. Tapi secara implisit Bank Indonesia tetap menginginkan agar semua L/C yang diterbitkan

bank umum tunduk pada UCP sebab UCP merupakan satu-satunya ketentuan L/C yang berlakusecara Internasional.


7/23

pelaku L/C mau tunduk pada ketentuan UPC, maka harus jelas dinyatakan

dalam kontraknya.5 Dengan demikian pemberlakuan ketentuan UPC sesuai

dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338

KUHPerdata.

Tetapi perlu diingatkan, bahwa pilihan hukum hanya dapat dilakukan

dalam batasan bahwa sistem hukum tersebut mempunyai keterkaitan yang

relevan dengan kontrak. BilamanaL/Ctidak memuat klausul mengenai pilihan

hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C

dalam hal terjadi sengketa.

ICC yang merupakan suatu organisasi di bidang perdagangan membentuk

UCP dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman praktek L/C secara

Internasional (kodifikasi atau kompilasi). Namun, ICC ini bukan suatu lembaga

legislatif yang dapat menciptakan suatu produk hukum sehingga UCP tidak

bersifat mengikat dan memaksa bagi masyarakat di seluruh dunia.6 UCP

menganut 2 prinsip dasarL/Cyaitu prinsip independensiL/Cterhadap kontrak

dasar dan kontrak lainnya dan prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan

dokumen tidak dengan barang atau jasa.7 Prinsip independensi yaitu prinsip

memisahkan kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dengan permintaan

penerbitan L/C. Sedangkan prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan

dokumen membuktikan bahwa realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan

dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C tidak dengan

barang atau jasa. UCP telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu UCP

151 (1951), UCP 222 (1962), UCP 290 (1974), UCP 400 (1983), UCP 500

(1994), dan yang terakhir UCP 600 (2007).

5UCP 500 article 1 Application of UCP The Uniform Customs and Practice for Documentary

Credits, 1993 Revision, ICC Publication No.500, shall apply to all Documentary Credits

(including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they

are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless

otherwise expressly stipulated in the Credit.

6Rolf A. Schutze dan Gabriele Fontane, Documentary Credit Law throughout the World, (Paris:

ICC Publishing, S.A., 2001), hal. 14.

7Uniform Customs and Practice for Documentary Credit Publication No. 600 (UCP), (Paris:

Internasional Chamber of Commerce, 2007, article 4.


8/23

B. PengaturanL/CDalam Praktek Hukum Perbankan Di Indonesia

Ketentuan nasional sangat berperan karena ketentuan UCP tidak bersifat

mengikat dan memaksa bagi masyarakat secara internasional. Selain itu, tidak

semua hal yang berkaitan dengan L/Cdiatur dalam UCP misalnya mengenai

penipuan dan pemalsuandalam transaksi L/C. Di Indonesia, beberapa

pertimbangan yang mendasari pemikiran kebutuhan hukum nasioanal

mengenai L/C yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang jelas atas

teransaksiL/Cdan utuk melengkapi ketentuan UCP. Dalam hal ini, para pihak

dalam transaskiL/Cdapat menyepakati bahwa ketentuan dalam UCP bersifat

melengkapi ketentuan nasional tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan

adanya Rancangan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang L/C.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, penerbitanL/Cdi Indonesia dilakukan

dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang

Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa yang mengatur bahwa

L/C sebagai salah satu cara pembayaran dengan kredit dapat digunakan

untuk melakukan transaksi ekspor impor tetapi sampai saat ini belum ada

ketentuan lebih lanjut yang mengaturL/C sehingga masih menggunakan

ketentuan UCP.

b. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) karena

hampir seluruh hukum perbankan tunduk pada ketentuan UCP.

c. Peraturan BI No.5/11/P/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang pembayaran

Transaksi Impor yang mengatur bahwa pembayaran transaksi ekspor

impor dilakukan dengan menggunakanL/Catau tidak.d. Surat Edaran BI No.26/34.ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993

Revision Internasional Chamber of Commerce (ICC)PublicationNo. 500

yang mengatur bahwaL/Cyang diterbitkan bank devisa dapat tunduk atau

tidak pada UCP.

e. Surat Keputusan Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1992

dan Surat Edaran BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 masing-masing


9/23

tentang pemberian Garansi oleh Bank yang mengatur mengenai pemberian

garansi bank khususnya mengenaistandby L/C.

f. Keputusan Presiden No.24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank

Indonesia, serta penerbitan jaminan bank untuk penerimaan pinjaman luar

negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah

diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing.

g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/33/KEP/DIR/1996 tentang

Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

C. Praktek PenggunaanL/CDalam Tata Aturan Hukum Nasional Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.01/M-DAG/PER/1/2009 tanggal 5 Januari 2009, pemerintah mengultimatum

pengusaha menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk mengekspor produk

komoditi berbasis sumber daya alam, diantaranya kopi, minyak sawit mentah

(crude palm oil), kakao, karet, produk pertambangan, dan timah batangan.

Eksportir yang tidak menggunakanL/Ctidak bisa mengekspor komoditi

tersebut karena Bea Cukai tidak akan merelease barang tersebut bila di

Pemberitahuan Barang Ekspor tidak atau belum mencantumkan nomorL/C.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan kelonggaran waktu kepada eksportir

untuk beradaptasi terhadap aturan wajibL/Ctersebut selama 2 bulan.

Dengan pertimbangan diatas dan menunjang kelancaran proses ekspor

impor, pelatihan ini khusus didesain dan dikembangkan bagi para pihak-pihak

yg terlibat dalam aktivitas ekspor impor untuk memberikan keterampilan dan

pemahaman yang benar mengenai prosedur ekpor impor dan fasilitas serta

kemudahan yang terdapat pada prosedur ekspor impor. Di akhir pelatihan ini,

peserta akan semakin merasakan manfaat pelatihan dengan diberikan latihan

disertai dengan case yang sering terjadi di lapangan.

Janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar

permohonan tertulis aplicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk

membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar

atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang

diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis


10/23

yangditerbitkan oleh issuing bank (letter of kredit) ).(Kamus Perbankkan -

BI)

AtasL/Cyang dibuka oleh importir, eksportir atau supplier di luar negeri

diberi hak untuk menarik wesel sebesar nilai harga barang yang dikirimnya

atas nama importir. Wesel ini beserta dokumen-dokumen pengapalan

barangnya oleh eksportir disearahkan kepada bank koresponden yang menjadi

penerimaL/Cuntuk dimbil alih.

Pembayaran yang dilakukan atas dasar L/C tersebut berarti bank

koresponden membayar lebih dahulu atas nama bank pembuka L/Csehingga

tampaknya ada unsur kredit. Jangka waktu antara pembayaran yang dilakukan

bank penerima L/Cdengan pembayaran yang dilakukan oleh bank pembuka

L/C dikenakan sekedar bunga. Karena pembayaran atas dasar L/C ini

dilakukan berdasarkan dokumen pengapalan barang, maka L/C yang dibuka

sering disebut documentary letter of credit, yakni pembayaran L/C yang

dijamin dengan dokumen.

a. Pihak-Pihak Dalam Letter Of Kredit

Dalam suatu mekanisme L/C terlibat secara langsung beberapa pihak

ialah:

a. Pembeli atau disebut juga buyer, importer

b. Penjual atau disebut jugaselleratau exporter

c. Bank pembuka atau disebut juga opening bank, issuing bank

d. Bank penerus atau disebut juga advising bank

e. Bank pembayar ataupaying bank

f. Bank pengaksep atau accepting bankg. Bank penegosiasi atau negotiating bank

h. Bank penjamin atau confirming bank

Dalam keadaan yang sederhana suatu L/C menyangkut 3 pihak utama,

ialah pembeli, penjual, dan bank pembuka.


11/23

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam L/C

Mengenai hal ikhwal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab

bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen-dokumen, telah diatur

secara lengkap yang garis besarnya dapat dikemukan sebagai berikut:

1. Bank wajib memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang wajar

untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen-dokumen itu secara formal

telah sesuai denganL/C.

2. Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membayar, membuat

pernyataan tertulis pembayaran berjangka, mengaksep, atau menegosisi

dokumen, maka bank yang memberi kuasa tersebut akan terikat untukmereimburse.

3. Issuing bank setelah menerima dokumen dan menganggap tidak sesuai

denganL/Cyang bersangkutan, harus menetapkan apakah akan menerima

atau menolaknya.

4. Penolakan dokumen harus diberitahukan dengan telekomunikasi atau

sarana tercepat dengan mencantumkan penyimpangan-penyimpangan yang

ditemui dan minta penegasan status dokumen tersebut.

5. Issuing bankakan kehilangan hak menyangkut bahwa dokumen-dokumen

itu tidak sesuai dengan syarat-syaratL/C.

6. Bila bank pengirim dokumen menyatakan terdapat penyimpangan pada

dokumen dan memberitahukan bahwa pembayaran, pengaksepan, atau

penegosiasian dengan syarat atau berdasarkan indemnity telah

dilakukannya.

7. Bank-bank dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab

mengenai:

- Bentuk, kecukupan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau keabsahan

menurut hukum daripada tiap-tiap dokumen.


12/23

- Syarat-syarat khusus yang tertera dalam dokumen-dokumen atau

yang ditambahakan padanya.

- Uraian, kwantitas, berat, kwalitas, kondisi, pengepakan,

penyerahan, nilai atau adanya barang-barang.

- Itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kealpaan, kesanggupan

membayar utang, pelaksanaan pekerjaan atau standing daripada si

pengirim.

8. Bank-bank juga dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab atas

akibat-akibat yang timbul karena kelambatan dan atau hilang dalam

pengiriman daripada berita-berita, surat-surat atau dokumen-dokumen.

9. Bank-bank tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab sebagai akibat

yang timbul karena terputusnya bisnis mereka disebabkan hal-hal di luar

kekuasaanya.

10. Bila bank mempergunakan jasa-jasa bank lain dalam melaksanakan

instruksi applicant, maka hal tersebut adalah atas beban dan resiko

applicant.

c. Proses dan langkahlangkahL/C:

1. Negosiasi jual beli

2. Pembeli mengajukanL/C

3. Bank memeriksa pengajuanL/Cnasabah

4. Apabila bank setuju, nasabah wajib setor jaminan

5. L/Cditujukan kepada bank penerus

6. Advising BankmeneruskanL/Cke produsen


13/23

7. Produsen mengirim barang

8. Produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising

bank

9. Advising banktidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepadaIssuing bank

10.Issuing bankmeneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan

isi perjanjian

11. Setelah dinyatakan sah maka issuing bank melakukan pembayaranmelalui advising bank

12.Advising bankmeneruskan pembayaran kepada produsen

13.Issuing bank menagih kewajiban pembayaran pembelian barang

kepada buyers

14.Buyers membayar tagihan kepada issuing bank

d. Bentuk Dan Jenis L/C

1. Revocable Letter Of Credit

Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa

pemberitahuan lebih dahulu kepada beneficiary. Dari ketentuan

tersebut menunjukan bahwa suatu L/Cyang dapat ditarik kembali atau

dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank

dan beneficiary. Sebenarnya bentuk revocable ini kurang tepat apabila

disebutL/Ckarena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya

akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah

terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Oleh karena itu

bentukL/C yang demikian kurang disukai oleh penjual dan jarang

dipergunakan.

2. Irevocable Letter Of Credit


14/23

Adalah suatu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa

persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank

yang bersangkutan. Selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan

dalam L/C, issuing bank tetap menjamin untuk membayar,

mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C

tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan didalamnya

terpenuhi.

3. Confirmed Irrevocable Letter Of Credit

Sebagaimana diketahui sifat khusus suatu L/Cadalah credit standing

bank itu ditambahkan pada kredit standing pembeli dalam L/C yangbersangkutan. Namun demikian dapat terjadi kredit standing daripada

issuing bank tidak memuaskan bagi pihak penjual, hal ini timbul

apabila misalnya issuing bank hanya suatu bank lokal tanpa

mempunyai reputasi internasional sehingga pihak penjual memandang

perlu untuk meminta jaminan kepada advising bank. Dalam hal ini

penjual akan mengajukan permohonan agar dibuka suatu confirmed

L/C.

4. Transferable Letter Of Credit

Adalah suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk

meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan

pembayaran atau akseptasi atau kepada setiap bank yang berhak

melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu

seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih.

5. Back To Back Letter Of Credit

Dipakai dalam keadaan seperti halnya pada transferable L/C yakni,

suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang

perantara atau dalam keadaan dimana hubungan langsung antara

pembeli dan supplier tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan

negara yang bersangkutan. Walaupun ada persamaan demikian tetapi


15/23

tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap

transferableL/Cseluruhnya berlaku juga bagi back to back L/C.

6. Red Clause Letter Of Credit

Adalah suatu klausula yang memuat makna anti cipatory yaitu

menyangkut sesuatu hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang

didahulukan disini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang

dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan.

Atas dasar inilah maka red clause L/Ctermasuk dalam golongan yang

disebut anti cipatory credit.

7. Green Ink Clause Letter Of Credit

Green ink clause letter of credithampir serupa dengan red clause L/C,

yakni juga memberikan uang muka kepada beneficiary sebelum

pengapalan barang-barang dilakukan.

8. Revolving Letter Of Credit

Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan

pembeli sering terjadi serentetan transaksi secara kontinyu dan teratur

baik waktu maupun jumlah. Adapun cara pembayarannya dapat

dilakukan dengan pembukaanL/Cseperti yang telah diutarakan di atas

untuk masing-masing transaksi.

9. Stand By Letter Of Credit

Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai stand by oleh

pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini

apabila pihakapplicantgagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau

gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain bank

yang bersangkutan akan membayar kepada beneficary atas penyerahan

selembar sight draft dan surat pernyataan dari beneficiary, yang

menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan

kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban

lain itu.


16/23

e. Prosedur Transaksi Letter Of Credit.

- Pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang

hingga terjadi kesepakatan.

- Pihak pembeli diharuskan membukaL/Cdalam negeri pada suatu bank

(bank pembukaL/C)

- Setelah L/C dalam negeri dibuka, oleh bank pembuka L/C segera

memberitahukan kepada bankpembayar bahwaL/Cdalam negeri telah

dibuka dan agar disampaikan kepada si penjual barang.

- Penjual barang mendapat pemberitahuan dari bank pembayar bahwa

pembeli telah membuka L/C barang dagangan sudah dapat segera

dikirim. Disini penjual barang meneliti apakah L/C terjadi perubahan

dari syarat yang telah disetujui semula.

- Pihak penjual menghubungi maskapai pelayaran atau perusahaan

angkutan lainnya untuk mengirimkan barang-barang ke tempat tujuan.

- Pada waktu pembeli menerima kabar dari perusahaan pengangkutan

bahwa barang telah datang, maka pihak pembeli harus membuatkan

certificate of receipts atau konosemen yang harus diserahkan kepada

bank pembayar dan penjual. Hal ini dilakukan setelah memeriksa

kebenaranL/Cdengan faktur atau barang yang dikirim oleh si pembeli.

- Atas dasar konosemen penjual segera menghubungi bank pembayar

dengan menunjukan dokumen L/C dan surat pengantar dokumen

disertai denga wesel yang berfungsi sebagai penyerahan dokumen dan

penagihan pembayaran kepada bank pembayar.

- Bank pembayar setelah menerime dokumen dari penjual segera

menghubungi bank pembuka L/C. Oleh bank pembuka L/C segera

memberitahukan penerimaan dokumen dilampiri dengan perhitungan-

perhitungannya kepada pembeli.


17/23

- Pembeli menerima dokumen dari bank pembukaL/C.

- Pembeli segera melunasi seluruh kewajibannya atas jual beli tersebut

kepada bank pembukaL/C.

- Bank pembuka L/C memberi konfirmasi penerimaan dokumen dan

sekaligus memberitahukan bahwa si pembeli telah membayar. Dengan

demikian memberi ijin kepada bank pembayar untuk melakukan

pembayaran kepada si penjual. Kemudian semua arsip disimpan.

- Oleh bank pembayar akan dilakukan pembayaran dengan

memperhatikan diskonto atau perhitungan wesel.

Fakta yang terjadi dalam praktek perbankan dikaitkan dengan Hukum yg

berlaku dalam halLetter of Credityaitu pihak bank memberlakukanPrinsip

bank yang hanya terkait dengan dokumen.

- Artikel 5 UCP 600:

Banks deal with documents and not withgoods, services or performance

to which the documents may relate

- Doktrin Kesesuaian Mutlak

Ketentuan mengenai UCP dapat digunakan bersama-sama dengan

hukum nasional dalam pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan

internasional yang menggunakan Documentary Credit. UCP sebagai

kompilasi atau unifikasi kebiasaan-kebiaasaan internasional mempermudah

pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional. Documentary

Creditmasih merupakan metode pembayaran transaksi bisnis internasional

yang dianggap paling aman dan paling banyak digunakan di dalam transaksi

bisnis internasional. Hadirnya Uniform Custom and Practice for Documentary

Credit (UCP) sebagai suatu kompilasi hukum kebiasaan internasional

mengenai Documentary Creditdapat memberikan suatu keseragaman di

dalam praktek-praktek kebiasaan tersebut sehingga dapat menghindari adanya

perbedaan persepsi. Di Indonesia belum ada suatu ketentuan perundang-

undangan yang khusus mengatur masalah penggunaanDocumentary Credit.


18/23

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pengaturan L/C dalam praktek perdagangan internasional

Dalam transaksiL/Cdalam praktek di dunia internasional semuanya

tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

(UCP) yang diterbitkan oleh ICC. UCP merupakan tatanan ketentuan L/C

yang diterima secara Internasional. UCP yang secara hukum tidak dapat

disamakan kekuatan mengikatnya dengan produk hukum legislatif atauproduk hukum yudikatif tingkat nasional atau Konvensi tingkat

Internasional. L/C penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para

pihak, sehingga kalau para pelaku L/Cmau tunduk pada ketentuan UPC,

maka harus jelas dinyatakan dalam kontraknya. Dengan demikian

pemberlakuan ketentuan UPC sesuai dengan asas kebebasan berkontrak

sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata.

UCP menganut 2 prinsip dasarL/C yaitu prinsip independensi L/C

terhadap kontrak dasar dan kontrak lainnya dan prinsip bahwa bank hanya

berurusan dengan dokumen tidak dengan barang atau jasa. UCP telah

mengalami perubahan beberapa kali yaitu UCP 151 (1951), UCP 222

(1962), UCP 290 (1974), UCP 400 (1983), UCP 500 (1994), dan yang

terakhir UCP 600 (2007).

2. pengaturan L/C dalam praktek hukum perbankan di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan L/CDalam Praktek Hukum Perbankan Di

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hukum nasioanal mengenai L/C

yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang jelas atas teransaksi L/C

dan utuk melengkapi ketentuan UCP. Berdasarkan ketentuan Bank

Indonesia, penerbitanL/Cdi Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada

ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982

tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa.


19/23

b. Peraturan BI No.5/11/P/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang

pembayaran Transaksi Impor.

c. Surat Edaran BI No.26/34.ULN tanggal 17 Desember 1993 tentangUniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993

Revision Internasional Chamber of Commerce (ICC) Publication No.

500.

d. Surat Keputusan Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 28 Februari

1992 dan Surat Edaran BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991

masing-masing tentang pemberian Garansi oleh Bank khususnya

mengenaistandby L/C.

e. Keputusan Presiden No.24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan

Bank Indonesia.

f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/33/KEP/DIR/1996

tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

3. praktek penggunaan L/C dalam tata aturan hukum nasional Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.

01/M-DAG/PER/1/2009 tanggal 5 Januari 2009, pemerintah

mengultimatum pengusaha menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk

mengekspor produk komoditi berbasis sumber daya alam, diantaranya

kopi, minyak sawit mentah (crude palm oil), kakao, karet, produk

pertambangan, dan timah batangan.

Atas L/Cyang dibuka oleh importir, eksportir atau supplier di luar

negeri diberi hak untuk menarik wesel sebesar nilai harga barang yang

dikirimnya atas nama importir. Wesel ini beserta dokumen-dokumen

pengapalan barangnya oleh eksportir disearahkan kepada bank

koresponden yang menjadi penerimaL/Cuntuk dimbil alih.

Pembayaran yang dilakukan atas dasarL/C tersebut berarti bank

koresponden membayar lebih dahulu atas nama bank pembuka L/C

sehingga tampaknya ada unsur kredit. Jangka waktu antara pembayaran

yang dilakukan bank penerima L/C dengan pembayaran yang dilakukan


20/23

oleh bank pembuka L/C dikenakan sekedar bunga. Karena pembayaran

atas dasarL/C ini dilakukan berdasarkan dokumen pengapalan barang,

maka L/Cyang dibuka sering disebut documentary letter of credit, yakni

pembayaranL/Cyang dijamin dengan dokumen.

Dalam keadaan yang sederhana suatu L/C menyangkut 3 pihak

utama, ialah pembeli, penjual, dan bank pembuka.

Bank-bank dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab

mengenai:

- Bentuk, kecukupan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau keabsahan

menurut hukum daripada tiap-tiap dokumen.

- Syarat-syarat khusus yang tertera dalam dokumen-dokumen atau yang

ditambahakan padanya.

- Uraian, kwantitas, berat, kwalitas, kondisi, pengepakan, penyerahan,

nilai atau adanya barang-barang.

- Itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kealpaan, kesanggupan

membayar utang, pelaksanaan pekerjaan atau standing daripada si

pengirim.

- Bank-bank juga dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung

jawab atas akibat-akibat yang timbul karena kelambatan dan atau

hilang dalam pengiriman daripada berita-berita, surat-surat atau

dokumen-dokumen.

- Bank-bank tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab sebagai

akibat yang timbul karena terputusnya bisnis mereka disebabkan hal-

hal di luar kekuasaanya.

Adapun bentuk dan jenisL/C:

1. Revocable Letter Of Credit

2. Irevocable Letter Of Credit


21/23

3. Confirmed Irrevocable Letter Of Credit

4. Transferable Letter Of Credit

5. Back To Back Letter Of Credit

6. Red Clause Letter Of Credit

7. Green Ink Clause Letter Of Credit

8. Revolving Letter Of Credit

9. Stand By Letter Of Credit

Hadirnya Uniform Custom and Practice for Documentary

Credit (UCP) sebagai suatu kompilasi hukum kebiasaan internasional

mengenai Documentary Creditdapat memberikan suatu keseragaman di

dalam praktek-praktek kebiasaan tersebut sehingga dapat menghindari

adanya perbedaan persepsi. Di Indonesia belum ada suatu ketentuan

perundang-undangan yang khusus mengatur masalah penggunaan

Documentary Credit.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturanL/Cdalam praktek perdagangan internasional harus

ada ketentuan yang jelas yang mempunyai kekuatan mengikatnya dengan

produk hukum legislatif atau produk hukum yudikatif tingkat nasional atau

Konvensi tingkat Internasional. Sehingga ada standar dan kekuatan untuk

perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam L/C secara

internasional.

2. Hendaknya pengaturanL/Cdalam praktek hukum perbankan di Indonesia

ada ketentuan dalam bentuk undang-undang. Tidak hanya sebatas

Peraturan Pemerintah atau dari Peraturan BI saja. Sehingga ada kekuatan

dan dasar yang kuat bagi pengaturanL/Cdi Indonesia.

3. Sebaiknya dalam praktek penggunaan L/C dalam tata aturan hukum

nasional Indonesia ada kejelasan mengenai aturan bakunya. Sehingga


22/23

diharapkan ada prosedur yang sama dan tetap. Tidak berdasarkan pada

kebiasaan-kebiasaaan saja.


23/23

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Etty Susilowati Suhardo. 2001. Cara Pembayaran dengan Letter of Credit

dalam Perdagangan Luar Negeri. Semarang: FH UNDIP.

2. Amir M.S. 2003.Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor. Jakarta: PPM.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang

Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

2. Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 26/34/ULNtanggal 17 Desember 1993

tentang UniformsCustoms and Practice for Documentary Credits(UCP) 1993

Revision- International Chamber of Commerce (ICC) Publication No. 500

3. Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tanggal23 Juni 2003 tentang

Pembayaran Transaksi Impor

Internet

www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan - internasional .html

www. /lc-letter-of-credit.html/pengertian-perdagangan-internasional.html

viii.jasa-jasa perbankan edukasi ekonomi

www.crayonpedia.org/.../BSE:Perdagangan _ Internasional _9.2_

id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional
http://www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan-internasional.htmlhttp://www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan-internasional.htmlhttp://www.crayonpedia.org/.../BSE:Perdagangan_Internasional_9.2_http://www.crayonpedia.org/.../BSE:Perdagangan_Internasional_9.2_http://www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan-internasional.htmlhttp://www.crayonpedia.org/.../BSE:Perdagangan_Internasional_9.2_

makalah tentang letter of credit (l/c)

Documents