makalah tentang phk

28
7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 1/28  K a t a P e n g a n t a r Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah, dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah iniyang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja”. Makalah ini disusun agar dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata kuliah Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sumber-sumber media yang telah saya jadikan referensi untuk penyusunan makalah ini, semoga dapat memberikan terwujudnya generasi masa depan yang lebih baik. Saya berharap, semoga informasi yang ada dalam makalah ini dapat berguna bagi saya khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, masih ada kekurangan dan kesalahannya. Saya menerima kritik dan saran yang membantu guna penyempurnaan makalah ini. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI 

Upload: nurul-hidayat

Post on 08-Feb-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 1/28

 

K a t a P e n g a n t a r 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah, danKarunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah iniyang berjudul “Pemutusan

Hubungan Kerja”.

Makalah ini disusun agar dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan

Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata

kuliah Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sumber-sumber media yang

telah saya jadikan referensi untuk penyusunan makalah ini, semoga dapat memberikan

terwujudnya generasi masa depan yang lebih baik. Saya berharap, semoga informasi yang adadalam makalah ini dapat berguna bagi saya khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, masih ada kekurangan dan

kesalahannya. Saya menerima kritik dan saran yang membantu guna penyempurnaan makalah

ini.

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI 

Page 2: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 2/28

 

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG1.2 RUMUSAN MASALAH

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 METODE PENULISAN

BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

2.2 FUNGSI DAN TUJUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)2.3. PRINSIP-PRINSIP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

2.4 JENIS-JENIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

2.5 MEKANISME DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK

2.6 PROSES DAN PROSEDUR PHK

2.7 KOMPENSASI PHK

2.8 PASAL-PASAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

BAB III PENUTUP 

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Page 3: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 3/28

Sering kita mendengar mengenai karyawan, dimana karyawan adalah anggota dari sebuah

organisasi peruasaan/lembaga yang bekerja dalam mencapai tujuan tertentu. Ada yang bekerja

di lembaga kepemerintahan dan ada pula yang di lembaga swasta. Bagi mereka yang bekerja dilembaga kepemerintahan bias kita sebut sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) yang mereka bekerja

untuk Negara dan di gajih pula oleh Negara dan diatur pula oleh aturan pemerintah. Kemudian

ada yang bekerja di lembaga suasta dimana mereka di pekerjakan oleh perusahaan atau lembagasuata diman merka di atur oleh perusahaan dan oleh pemerintah.

Dalam mencapai tujuannya perusahaan sangat di pengaruhi oleh yang namanya karyawan.Dalam proses tersebut ada beberapa hal yang harus di perhatikan salah satunya adalah

Pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Indonesia sendiri Pemutusan hubungan kerja ini di atur

dalam undang –  undang ketenaga kerjaan yaitu dalam UU RI No.13 Tahun 2003, dimana disini

di jelaskan aturan - aturan mengenai pemutusan hubungan kerja.Di Negara ini pun pernah terjadi PHK secara besar –  besaran dimana pada waktu itu terjadi krisis

moneter, yang mengakibatkan perusahaan tidak sanggup lagi menggaji karyawannya. Langkah

ini terpakas di lakukan sebagai solusi dari perusahaan karna mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk mnggaji karyawan.

Dan pada waktu itu PHK menjadi momok besar yang sangat menakutkan. Para karyawan cemas

akan nasibnya yang akan di berhentikan dari pekerjaanya. Hingga saat ini PHK menjadi

 pemikiran yang negatif karna di anggap sebagai pemecatan. Padahal PHK bukan itu tapi ini

merupakan proses dari sebuah keberlangsungan perusahaan. Dan akan dibahas lebih jelasnyadalam pembahasan makalah ini.

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1.  Apa definisi dari PHK ?2.  Apa fungsi dan tujuan dari PHK ?

Page 4: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 4/28

3.  Jelaskan jenis –  jenis dari PHK !

4.  Jelaskan mekanisme dan penyelesaian PHK !

5.  Dan bagai mana mekanisme dan apa penyebab terjadinya PHK di SMK Muhammadiyah1 Kuningan?

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang pemutusan

hubungan kerja ini adalah sebagai berikut :

1.  Mengetahui definisi dari Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) .

2.  Mengetahui fungsi dan tujuan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) .3.  Mengetahui jenis –  jenis dan prinsip –  prinsip dari Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) .

4.  Mengetahui mekanisme pemberian PHK kepada karyawan dan cara penyelesaian

 perselisihan yang akan timbul setelah Pemutusan hubungan kerja dilakukan .

5.  Mengetahui bentuk dari pemberian kompensasi kepada karyawan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari lembaga swasta .

4  METODE PENULISAN 

1.  OBJEK PENULISAN  Objek penulisan dalam tugas ini adalah pengertian dan permasalahan mengenai pemutusan

hubungan kerja.

2.   METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kaji pustakaterhadap bahan-bahan perpustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam

makalah ini yaitu masalah mengenaipemutusan hubungan kerja. Sebagai referensi juga diperoleh

dari berbagai media baik dari televisi, koran, dan media informasi yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja.

3.   METODE ANALISIS  

Penyusunan makalah ini berdasarkan metode deskriptif analistis, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada, dan dengan data pendukung lainnya.

Page 5: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 5/28

 

BAB II 

Page 6: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 6/28

PEMBAHASAN 

2.1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak  dan kewajiban antara karyawan dan  perusahaan. Apabila kita mendengar istilah

PHK, yang biasa terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahankaryawan. Karenanya, selama ini singkatan PHK memiliki konotasi negatif. Padahal, kalau kita

tilik definisi di atas yang diambil dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan

Pemutusan Hubungan kerja dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya tidak persis samadengan pengertian dipecat.

Tergantung alasannya,Pemutusan hubungan kerja mungkin membutuhkan penetapan Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) mungkin juga tidak. Meski begitu,

dalam praktek tidak semua Pemutusan Hubungan kerja yang butuh penetapan dilaporkan kepada

instansi ketenagakerjaan, baik karena tidak perlu ada penetapan, Pemutusan Hubungan kerja

tidak berujung sengketa hukum, atau karena karyawan tidak mengetahui hak mereka.

2.1.1   Pengadilan Hubungan Industri al  

Pihak yang menolak anjuran mediator/konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini untuk pertamakalinya didirikan di tiap

ibukota provinsi. Nantinya, PHI juga akan didirikan di tiap kabupaten/ kota. Tugas pengadilan

ini antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan

Pemutusan Hubungan Kerja, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap

Perjanjian Bersama yang dilanggar.

Selain mengadili Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI) mengadili jenis perselisihan lainnya: Perselisihan yang timbul akibat adanya

 perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan.

Sebelum Pengadilan Hubungan Industrial berdiri  pada 2006, perselisihan hubungan

Industrial masih ditangani pemerintah lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah(P4D) serta Pengadilan

Tata Usaha Negara. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki berbagai pengertian, diantaranya :

1. Menurut Mutiara S. Panggabean 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan

 pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pula hak dankewajiban di antara mereka.

Page 7: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 7/28

2. Menurut Malayu S.P. Hasibuan 

Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumberdaya manusia.Dan istilah ini

mempunyai sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Menurut Sondang P. Siagian 

Pemutusan hubungan kerja adalah ketika ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenagakerja dan karyawannya terputus.

4. Menurut Suwatno 

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

6.  Menurut UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 25

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu

yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang juga dapat

disebut dengan Pemberhentian, Separation atau Pemisahan memiliki pengertian sebagai sebuah

 pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dankewajiban pekerja dan perusahaan.

2.2. Fungsi Dan Tujuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Fungsi Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan adalah sebagaio berikut:

1.  Mengurangi biaya tenaga kerja2.  Menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen adalah

mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya.

Page 8: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 8/28

3.  Meningkatkan inovasi. PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ,

yaitu :

1.  Pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individual yang tinggi.2.  Menciptakan kesempatan untuk level posisi yang baru masuk

3.  Tenaga kerja dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebgai sumber daya yang

dapat memberikan inovasi/menawarkan pandangan baru.4.  Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Meningkatkan kesempatan untukmempekerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan

ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja.

Tujuan Pemutusan Hubungan Kerja memiliki kaitan yang erat dengan alasan PemutusanHubungan Kerja (PHK), namun tujuan lebih menitikberatkan pada jalannya perusahaan (pihak

 pengusaha). Maka tujuan PHK diantaranya:

1.  Perusahaan/ pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baikdan efektif salah satunya dengan PHK.

2.  Pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjualan

dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produktif,menurunnya permintaan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah

dan meningkatnya persaingan.

Tujuan lain pemberhentian yakni agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan dan tidak

menimbulkan masalah baru dengan memperhatikan tiga faktor penting, yaitu faktor kontradiktif,faktor kebutuhan, dan faktor sosial.

2.3. Prinsip –  Prinsip Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja adalah mengenai alasan dan mekanisme

 pemutusan hubungan kerja.

Maka alasan pemutusan hubungna kerja (PHK) antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Page 9: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 9/28

Undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus berhenti seperti karyawan WNA yang

sudah habis izinnya.

2. Keinginan Perusahaan

Perusahaan dapat memberhentikan karyawan secara hormat ataupun tidak apabila karyawan

melakukan kesalahan besar

3. Keinginan karyawan

Buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu karena alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pensiun

Ketika seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan yang

disepakati.

5. Kontrak kerja berakhir

6. Kesehatan karyawan

Kesehatan karyawan dapat dijadikan alasan pemberhentian karyawan. Ini bisa berdasarkan

keinginan perusahaan atau keinginan karyawan yang juga telah diatur berdasarkan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

7. Meninggal dunia

8. Perusahaan dilikuidisasi

9. Karyawan dilepas jika perusahaan dilikuidisasi atau ditutup karena bangkrut.

2.4. Jenis –  Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan H ubungan kerja Pada Kondisi Tidak Normal (T idak Sukarela)

Page 10: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 10/28

 

Perkembangan suatu perusahaan ditentukan oleh lingkungan dimana perusahaan

 beroperasi dan memperoleh dukungan agar dirinya tetap dapat survive (Robbins, 1984).

Tuntutan yang berasal dari dalam (inside stakeholder) maupun tuntutan dari luar (outside

stakeholder) dapat memaksa perusahaan melakukan perubahan-perubahan, termasuk di dalam

 penggunaan tenaga kerja. Dampak dari perubahan komposisi sumber daya manusia ini antara

lain ialah pemutusan hubungan kerja. Pada dewasa ini tuntutan lebih banyak berasal dari kondisi

ekonomi dan politik global, perubahan nilai tukar uang yang pada gilirannya mempersulit

 pemasaran suatu produk di luar negeri, dan berimbas pada kemampuan menjual barang yang

sudah jadi, sehingga mengancam proses produksi. Kondisi yang demikian akan mempersulit

suatu perusahaan mempertahankan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di

 perusahaan tersebut. Hal ini berdampak pada semakin seringnya terjadi kasus pemutusan

hubungan kerja.

Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat

memberikan beberapa pengertian, yaitu :

1 . Termination: yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja

yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak terdapat kesepakatan antara

karyawan dengan manajemen, maka karyawan harus meninggalkan pekerjaannya.

2.   Dismissal : yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan Tindakan pelanggaran

disiplin yang telah ditetapkan. Misalnya : karyawan melakukan kesalahan-kesalahan, seperti

mengkonsumsi alkohol atau obat-obat psikotropika, madat, melakukan tindak kejahatan,

merusak perlengkapan kerja milik pabrik.

3.   Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan

dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti : penggunaan robot-robot industri

dalam proses produksi, penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua

orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga

kerja.

4.   Retrenchment , yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah

ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahaan tidak mampu untukmemberikan upah kepada karyawannya

Flippo (1981) membedakan pemutusan hubungan kerja di luar konteks pensiun menjadi 3

kategori, yaitu :

1.   Layoff , keputusan ini akan menjadi kenyataan ketika seorang karyawan yang benar-benar

memiliki kualifikasi yang membanggakan harus dipurnatugaskan karena perusahaan tidak lagi

membutuhkan sumbangan jasanya.

Page 11: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 11/28

2.  Outplacement , ialah kegiatan pemutusan hubungan kerja disebabkan perusahaan ingin

mengurangi banyak tenaga kerja, baik tenaga profesional, manajerial, maupun tenaga pelaksana

 biasa. Pada umumnya perusahaan melakukan kebijakan ini untuk mengurangi karyawan yang

 performansinya tidak memuaskan, orang-orang yang tingkat upahnya telah melampaui batas-

 batas yang dimungkinkan, dan orang-orang yang dianggap kurang memiliki kompetensi kerja,

serta orang-orang yang kurang memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan untuk posisi di

masa mendatang. Dasar dari kegiatan ini ialah kenyataan bahwa perusahaan mempunyai tenaga

kerja yang skillnya masih dapat dijual kepada perusahaan lain, dan sejauh mana kebutuhan pasar

terhadap keahlian atau skill ini masih tersembunyi.

3.   Discharge, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menimbulkan perasaan paling tidak nyaman

di antara beberapa metode pemutusan hubungan kerja yang ada. Kegiatan ini dilakukan berdasar

 pada kenyataan bahwa karyawan kurang mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan.

Karyawan yang mengalami jenis pemutusan hubungan kerja ini kemungkinan besar akanmengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau perusahaan lain. Dari dua

 pengertian tersebut di atas, nampaknya masalah pemutusan hubungan kerja, penyebabnya dapat

disebabkan oleh dua pihak.

Baik penyebab yang berasal dari kualifikasi, sikap dan perilaku karyawan yang tidak

memuaskan, atau penyebab yang berasal dari pihak manajemen yang seharusnya dengan

keahliannya dan kewenangan yang diserahkan kepadanya diharapkan mampu mengembangkan

 perusahaan, walau dalam kenyataannya menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perusahaan, dan

harus mengambil keputusan untuk efisiensi tenaga kerja.

Menurut Mangkuprawira Pemutusan Hubungan kerja (PHK) ada 2 Jenis, yaitu pemutusanhubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen.

1.  Pemutusan Hubungan Kerja Sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian

sementara.2.  Sementara tidak bekerja

Terkadang para karyawan butuh untuk meningglakan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan rekreasi dan lain

sebagainya. Keadaan ini disebut juga dengan cutipendek atau cuti panjang namun karyawan

tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing.

1.  Pemberhentian sementara

Berbeda dengan sementara tidak bekerja pembertihan sementara memiliki alasan internal

 perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisisekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos  atau karena siklus bisnis. Pemberhentian

Page 12: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 12/28

sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya

manusia yang hati-hati dan teliti.

1.  Pemutusan Hubungan Kerja Permanen, ada tiga jenis yaitu atrisi, terminasi dan kematian.1.  Atrisi atau pemberhentian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan

 pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerjaindividual, bukan oleh perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekannkan pada atrisi daripada pemberhentian sementara karena

 proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa

depan.2.  Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari

 perusahaan karena alasan tertentu. Biasnya istilah ini mengandung arti orang yang

dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat karena

alasan bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi terminasi karena kinerja yang burukmaka pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu cara yang dapat

ditempuh karena dapat mengajari karyawan bagaimana dapat bekerja dengan sukses.

Menurut Sedarmayanti Jenis Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) ada 2 jenis, yaitu :

1.  Permberhentian Sementara biasanya terjadi pada karyawan tidak tetap yang hubungan

kerjanya bersifat tidak tetap, perusahaan yang bergerak pada produk musiman, Karyawan

yang dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajibkarena disangkatelah berbuat

tindak pidana kejahatan.2.  Pemberhentian Permanen sering disebut pemberhentian, yaitu terputusnya ikatan kerja

antara karyawan dengan perusahaan tempat bekerja.

Menurut Mutiara S. Panggabean Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada 4 Jenis,

diantaranya :

1.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas kehendak sendiri (Voluntary turnover ) hal ini

terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi.

2. 

Pemberhentian Karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagioleh organisasi(Lay Off). 

3.  Pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun ( Retirement). Saat berhenti

 biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun.4.  Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini

 pengusaha mmutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya

 pengurangan aktivitas atau kelalian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan

 pekerja.

Page 13: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 13/28

2.5. Mekanisme Dan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

1. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Karyawan, pengusaha dan pemerintah wajib untuk melakukan segala upaya untuk menghindariPHK. Apabila tidak ada kesepakatan antara pengusaha karyawan/serikatnya, PHK hanya dapat

dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (LPPHI).

Selain karena pengunduran diri dan hal-hal tertentu dibawah ini, PHK harus dilakukan melalui

 penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI). Hal-hal tersebut adalah :

1.  Karyawan masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara

tertulis sebelumnya.

2.  Karyawan mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri

tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja

sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali.3.  Karyawan mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,

 peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.4.  Karyawan meninggal dunia.

5.  Karyawan ditahan.

6.  Pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan karyawan melakukan permohonan PHK.

Selama belum ada penetapan dari LPPHI, karyawan dan pengusaha harus tetap melaksanakan

segala kewajibannya. Sambil menunggu penetapan, pengusaha dapat melakukan skorsing,

dengan tetap membayar hak-hak karyawan.

2. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Perselisihan PHK termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan. Perselisihan PHK timbul

karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara karyawan dan pengusaha mengenai pengakhiran

hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atautidaknya alasan PHK, dan besaran kompensasi atas PHK.

3. Penyelesaian Perselisihan PHK  

Mekanisme perselisihan PHK beragam dan berjenjang.

1. Perundingan Bipartit

Page 14: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 14/28

Perundingan Bipartit adalah forum perundingan dua kaki antar pengusaha dan karyawan atau

serikat pekerja. Kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian

masalah mereka, sebagai langkah awal dalam penyelesaian perselisihan.

Dalam perundingan ini, harus dibuat risalah yang ditandatangai para pihak. Isi risalah diatur

dalam Pasal 6 Ayat 2 UU PPHI. Apabila tercapai kesepakatan maka Para pihak membuatPerjanjian Bersama yang mereka tandatangani. Kemudian Perjanjian Bersama ini didaftarkan pada PHI wilayah oleh para pihak ditempat Perjanjian Bersama dilakukan. Perlkunya

menddaftarkan perjanjian bersama, ialah untuk menghindari kemungkinanslah satu

 pihak ingkar.Bila hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi.Apabila gagal dicapai kesepakatan, maka karyawan dan pengusaha mungkin harus menghadapi

 prosedur penyelesaian yang panjang melalui Perundingan Tripartit.

2. Perundingan Tripartit

Dalam pengaturan UUK, terdapat tiga forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak:

3. Mediasi

Forum Mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan.Dinas tenagakerja kemudian menunjuk

mediator. Mediator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar

keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan para pihak membuta perjanjian bersama dengandisaksikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran.

4. Konsiliasi

Forum Konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator,

Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan

antar keduanya.Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupaanjuran.

5. Arbitrase

Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat, putusanarbitrase mengikat para pihak. Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak putusan tersebut

ialah permohonan Pembatalan ke Mahkamah Agung.Karena adanya kewajiban membayararbiter, mekanisme arbitrase kurang populer.

Page 15: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 15/28

6. Pengadilan Hubungan Industrial

Pihak yang menolak anjuran mediator/konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini untuk pertamakalinya didirikan di tiap ibukota provinsi. Nantinya, PHI juga akan didirikan di tiap kabupaten/ kota. Tugas pengadilan ini antara

lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, sertamenerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang dilanggar.

Selain mengadili Perselisihan PHK, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengadili jenis

 perselisihan lainnya: Perselisihan yang timbul akibat adanya perselisihan hak, perselisihankepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan.

7. Kasasi (Mahkamah Agung)

Pihak yang menolak Putusan PHI soal Perselisihan PHK dapat langsung mengajukan kasasi

(tidak melalui banding) atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk diputus.

2.6. Proses Dan Prosedur PHK  

Permberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan harus dilakukan dengan baik dan sesuaidengan regulasi pemerintah yang masih diberlakukan. Namun karena terkadang pemberhentian

terkadang terjadi akibat konflik yang tak terselesaikan maka menurut Umar (2004) pemecatan

secara terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

1.  Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.

2.  Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan.

3.  Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4D.4.  Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari P4P.

5.  Pemutusan hubungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.

Kemudian menurut Mutiara S.

Panggabean Proses Pemberhentian hubungan kerja jika sudah tidak dapat dihindari maka carayang diatur telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1964. Perusahaan yang inginmemutuskan hubungan kerja harus mendapatkan izin dari P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan

Daerah) dan jika ingin memutuskan hubungan kerja dengan lebih dari sembilan karyawan maka

harus dapat izin dari P4P (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) selama izin belum didapatkan

maka perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dan harusmenjalankan kewajibannya.

Page 16: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 16/28

 Namun sebelum pemberhentian hubungan kerja harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi

dengan:

1.  Mengurangi shift kerja2.  Menghapuskan kerja lembur

3.  Mengurangi jam kerja4.  Mempercepat pension5.  Meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara

1.  Konsekwensi Pemutusan Hubungan Kerja

Konsekwensi dapat juga diartikan sebagai Kerugian, maka menurut balkin, Mejia dan Cardy

(1995:231) terdiri atas hal-hal berikut:

1.  Biaya recruitment, meliputi :

1.  Mengiklankan lowongan kerja2.  Menggunakan karyawan recruitment yang professional sehingga banyak yang

melamar untuk bekerja.3.  Untuk mengisi jabatan eksekutif yang tinggi secara teknologi diperlukan perusahaan

 pencarai yang umumnya menggunakan 30% dari gaji tahunan karyawan.

4.  Biaya Seleksi, melliputi :1.  Biaya interview dengan pelamar pekerjaan.

2.  Biaya testing/psikotes

3.  Biaya untuk memeriksa ulang referensi

4.  Biaya penempatan5.  Biaya Pelatihan, meliputi :

1.  Orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan2.  Biaya training secara langsung3.  Waktu untuk memberikan training

4.  Kehilangan produktivitas pada saat training

5.  Biaya Pemutusan hubungan kerja, meliputi :

1.  Pesangon untuk karyawan yang diberhentikan sementara tanpa kesalahan

2.  Karyawan tetap mendapatkan tunjangan kesehatan sampai mendapatkan pekerjaan baru.

3.  Biaya asuransi bagi karyawan yang di PHK namun belum bekerja lagi.

4.  Wawancara pemberhentian dengan tujuan untuk mencari alasan mengapatenaga kerja meninggalkan perusahaan.

5.  Bantuan penempatan merupakan program diamana perusahaan membantu

karyawan mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat dengan memberikan

training pekerjaan6.  Posisi yang kosong akan mengurangi keluaran atau kualitas jasa klien

 perusahaan atau pelanggan.

Page 17: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 17/28

Pemerintah tidak mengharapkan perusahaan melakukan PHK tercantun dalam Pasal 153 ayat (1)

Undang-Undang No. 13 Thaun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan pengusaha

dilarang melakukan PHK dengan alasan :

1.  Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama

waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus2.  Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya Karena memenuhi kewajiban

terhadap Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3.  Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya

4.  Pekerja/buruh menikah5.  Pekerja/burh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

6.  Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkakwinan dengan

 pekerja/buruh lainnya di dalam 1 perusahaan, kecali telah diatur dalam perjanjian kerja,

 peraturan perusahaan, atau PKB.7.  Pekeerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat

 buruh melakukan kegiatan serikat/pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam

 jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.

8.  Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan

 pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan

9.  Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jeniskelamin, kondisi fisik atau status perkawinan.

10. Pekerja. Buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibar kecelakaan kerja, atau sakit

karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu

 penembuhannya belum dapat dipastikan .

2.7. Kompensasi PHK  

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon(UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang

seharusnya diterima.UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa

kerjanya.

1. Perhitungan Uang Pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut :

Masa Kerja Uang Pesangon

  Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah.

  Masa kerja 1 –  2 tahun, 2 (dua) bulan upah.

Page 18: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 18/28

  Masa kerja 2 –  3 tahun, 3 (tiga) bulan upah.

  Masa kerja 3 –  4 tahun 4 (empat) bulan upah.

  Masa kerja 4 –  5 tahun 5 (lima) bulan upah.

  Masa kerja 5 –  6 tahun 6 (enam) bulan upah.

  Masa kerja 6 –  7 tahun 7 (tujuh) bulan upah.

 Masa kerja 7 –  8 tahun 8 (delapan) bulan upah.

  Masa kerja 8 tahun atau lebih, 10 (sembilan) bulan upah.

2. Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut :

Masa Kerja UPMK

  Masa kerja 3 –  6 tahun 2 (dua) bulan upah.

  Masa kerja 6 –  9 tahun 3 (tiga) bulan upah.

  Masa kerja 9 –  12 tahun 4 (empat) bulan upah.

  Masa kerja 12 –  15 tahun 5 (lima) bulan upah.

  Masa kerja 15 –  18 tahun 6 (enam) bulan upah.

  Masa kerja 18 –  21 tahun 7 (tujuh) bulan upah.

  Masa kerja 21 –  24 tahun 8 (delapan) bulan upah.

  Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah.

3. Uang penggantian hak  yang seharusnya diterima (UPH) meliputi :

1. 1.  Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

2.  Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan/buruh dan keluarganya ketempat dimanakaryawan/buruh diterima bekerja.

3.  Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang

 pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

4.  Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Page 19: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 19/28

2.8 Pasal-Pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

UU Ketenagakerjaan (UUK) berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja.Ketentuan

Pasal 150 UUK menetapkan bahwa mencakup pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan

usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik

 badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain. Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan sejumlah

ketentuan tambahan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.

 Kewajiban memberitahukan

Menurut ketentuan Pasal 1603 g  KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu

yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan

 pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Hal serupa berlaku dalam hal perjanjian untuk waktu

tertentu, dalam hal pemberitahuan dipersyaratkan. Kendati begitu, baik KUHPerdata maupunUUK menambahkan sejumlah syarat tertentu sebelum pemberitahuan demikian dapat diberikan.

 Pencegahan dan negosiasi/perundingan

Ketentuan Pasal 151 UUK menetapkan tiga tahapan yang harus ditempuh dalam hal

 pengusaha berkehendak untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruh/pekerja.

Pertama, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah, dengan segala

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan

Penjelasan ketentuanini, frasa ‘dengan segala upaya’ merujuk pada aktivitas atau kegiatan positif

yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk antara lain,

 pengaturan ulang jam kerja, tindakan penghematan, restrukturisasi atau reorganisasi metoda

kerja, dan upaya untuk mengembangkan pekerja/buruh.

Kedua, bilamana dengan segala upaya yang dilakukan, tidak dapat dihindari pemutusan

hubungan kerja, maka maksud untuk memutuskan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh

 pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang

 bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

Terakhir, jika perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungankerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh

 penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 Prosedur di hadapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Prosedur yang harus ditempuh dalam hal pengajuan permohonan untuk mendapatkan

 penetapan pemutusan hubungan kerja kehadapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

Page 20: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 20/28

industrial diatur di dalam ketentuan Pasal 152 UUK. Permohonan penetapan pemutusan

hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan tersebut dapat diterima oleh

lembaga itu hanya apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

151(2) UUK. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya diberikan oleh

lembaga tersebut, jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan ,

tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Patut dicermati bahwa ketentuan Pasal 152 UUK mengulang syarat wajib adanya perundingan

terlebih dahulu sebelum permohonan pemutusan hubungan kerja dapat ditetapkan. Ketentuan ini,

namun

demikian, tidak memberikan kriteria atas dasar mana lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial akan menetapkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan. Ketentuan Pasal

154 UUK menetapkan dalam situasi apa tidak disyaratkan perlunya penetapan dari lembaga

 penyelesaian perselisihan hubungan industrial:

a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara

tertulis sebelumnya;

 b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis, atas kemauan sendiri

tanpa ada indikasi adanya tekanan / intimidasi dari pengusaha; atau dalam hal berakhirnya

hubungan

kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertamakali;

c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Pemutusan hubungan kerja (industrial) tanpa adanya penetapan dari lembaga

 penyelesaian perselisihan hubungan industrial padahal hal itu dipersyaratkan/diwajibkan, akan

 batal demi hukum. Selama putusan dari lembaga tersebut belum ditetapkan, baik pengusaha

maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Pengusaha dapat

melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di atas adalah berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh (Pasal 155 UUK).

 Alasan-alasan yang dilarang

Page 21: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 21/28

Hukum perburuhan Indonesia tidak memberikan kriteria yang dapat dirujuk untuk melakukan

 pemutusan hubungan kerja. Kendati begitu, ketentuan Pasal 153 UUK menguraikan alasan

 pemutusan

hubungan kerja yang dilarang. Alasan-alasan yang dilarang meliputi:

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu

tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

 b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerja/buruh menikah;

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan,atau menyusui bayinya;

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh

lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan

 perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh,

 pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam

 jam

kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan

 pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; karena perbedaan paham, agama, aliran

 politik,

suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

 j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena

hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Ayat kedua dari ketentuan Pasal ini menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan

 pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Page 22: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 22/28

Uang pesangon

Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan aturan yang lengkap berkenaan dengan apa yang

harus dibayarkan pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja. Kewajiban tersebut meliputi

 pembayaran:

a. Uang pesangon dan/atau

 b. Uang penghargaan masa kerja dan

c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (cuti yang tidak diambil, biaya perjalanan,

tunjangan perumahan atau kompensasi lainnya yang disepakati).

Jumlah atau besaran uang pesangon serta uang penghargaan lainnya yang harus dibayar

dikaitkan pada upah bulanan dan lama masa kerja dari pekerja/buruh (Pasal 156 UUK). Upah

dalam hal ini mencakup upah pokok dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap dan

diperhitungkan berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 157 UUK.

Tenggang waktu untuk pemberitahuan pemutusan hubungan kerja

KUHPerdata mengenal sistem yang jauh berbeda berkenaan dengan kompensasi yang

diberikan dalam hal pemutusan hubungan kerja. Tidak diatur ihwal uang pesangon, namun hanya

tentang tenggang waktu pemberitahuan. Karena KUHPerdata belum dicabut, maka kedua sistem

yang ada harus dianggap berlaku berdampingan. Menurut KUHPerdata, tenggang waktu

 pemberitahuan pemu- tusan hubungan kerja sekurang-kurangnya satu bulan. Dalam suatu

 perjanjian atau dalam reglemen dapat ditetapkan bahwa tenggang waktu termaksud pada alienayang lalu, bagi buruh dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan, jika hubungan

kerja pada waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja itu telah sedikit-dikitnya dua tahun

terus menerus.

Tenggang waktu termaksud pada alinea pertama, bagi majikan diperpanjang berturut-turut

dengan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, jika pada waktu pemberitahuan pemutusan,

hubungan kerja telah berlangsung sedikit-dikitnya satu tahun tetapi kurang dari dua tahun,

sedikit-dikitnya dua tahun tetapi kurang dari tiga tahun, atau sedikit- dikitnya tiga tahun terus

menerus. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal ini adalah batal (Pasal 1603i 

KUHPerdata). Hubungan kerja dengan pengusaha/majikan yang sama, yang terputus dalamwaktu kurang dari empat minggu, atau yang segera bersambung dengan cara termaksud pada

Pasal 1603 f , sepanjang mengenai tenggang waktu pernyataan termaksud Pasal 1603 i, dipandang

sebagai hubungan kerja yang terus menerus (Pasal 1603i ter KUHPerdata).

Page 23: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 23/28

 Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat

Undang-undang Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pemutusan

hubungan kerja karena kesalahan berat yang dilakukan pekerja/buruh. Dalam hal demikian,

maka pekerja/buruh hanya akan memperoleh uang penggantian hak, namun tidak uang pesangon

atau uang penghargaan masa kerja. Pekerja/buruh dalam hal demikian diperkenankan untukmengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja seperti itu kehadapan lembaga penyelesaian

 perselisihan hubungan industrial. Kendati demikian, ketentuan Pasal 158 dan 159 UUK telah

dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 012/PUU-I/2003). Di

samping itu, KUHPerdata juga mengenal pemutusan hubungan kerja singkat tanpa

 pemberitahuan pemutusan kerja ( summary dismissal ). Menurut KUHPerdata, masing-masing

 pihak dapat memutuskan bubungan kerja tanpa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau

tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku bagi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja

tetapi pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain, bertindak secara bertentangan

dengan hukum, kecuali ia sekaligus membayar gantirugi kepada pihak lain atas dasar ketentuan

Pasal 1063q, atau ia memutuskan hubungan kerja demikian dengan alasan mendesak yang

seketika itu diberitahukan kepada pihak (Pasal 1603n KUHPerdata). Alasan mendesak bagi

majikan/pengusaha diuraikan dalam bentuk contoh dalam ketentuan Pasal 1603o KUHPerdata

sedangkan bagi buruh diuraikan dalam ketentuan Pasal 1603 p KUHPerdata. Tidaklah jelas,

 berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, apakah juga kedua ketentuan di atas

harus dianggap batal.

 Penahanan

Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak

 pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi

wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya

 pekerja/buruh/ (Pasal 160 UUK). Bantuan tersebut berkisar pada 25% dari upah untuk satu orang

tanggungan sampai dengan 50% untuk empat tanggungan. Anggota keluarga pekerja/buruh yang

menjadi tanggungannya meliputi suami/isteri pekerja, anak-anak atau orang-orang lain yang

menurut hukum yang berlaku (peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

 bersama) menjadi tanggungan pekerja/buruh (Penjelasan). Bantuan diberikan untuk paling lama

6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang

 berwajib. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yangsetelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena proses

 perkara pidana tersebut. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6

(enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib

mempekerjakan pekerja/buruh kembali.Pemutusan hubungan kerja seperti di atas dapat

dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Page 24: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 24/28

Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja

sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156(4)

UUK.

 Pelanggaran lainnya

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan

 pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat

 peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut (Pasal 161 UUK).

Surat peringatan tersebut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali

ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Penjelasan ketentuan di atas menguraikan lebih lanjut sistem surat peringatan di atas. Setiap surat

 peringatan dapat diterbitkan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, sejalan dengan apayang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian/ kesepakatan kerja

 bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan berturut-turut, maka surat peringatan pertama

 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Jika pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan

kedua, yang juga akan efektif untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya

surat peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh terus menerus melanggar ketentuan dalam

 perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat

menerbitkan surat peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku efektif sejak tanggal penerbitan surat

ketiga tersebut. Jika dalam jangka waktu efektif surat peringatan ketiga, pekerja/buruh kembalimelanggar ketentuan di bawah perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja

 bersama, maka surat peringatan berikutnya yang diterbitkan pengusaha akan kembali menjadi

surat peringatan pertama. Hal serupa berlaku pula dalam hal surat peringatan kedua dan ketiga.

Apabila pekerja/buruh kembali melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja, peraturan

 perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga

(terakhir), yang akan berlaku efektif selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya

 peringatan ketiga. Jika dalam jangka waktu tesebut, pekerja/buruh kembali melakukan

 pelanggaran, maka pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja. Jika dalam jangka waktu

enam bulan sejak lewat waktu surat peringatan pertama dan pekerja/buruh kembali melanggar

 perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, maka surat peringatan

yang diterbitkan pengusaha akan dianggap sebagai surat peringatan pertama. Hal serupa juga

 berlaku bagi surat peringatan kedua dan ketiga.

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama dapat mengatur

 penerbitan surat peringatan pertama dan terakhir untuk sejumlah pelanggaran tertentu. Maka

dalam hal demikian, jika pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

Page 25: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 25/28

kesepakatan kerja bersama dalam jangka waktu efektif surat peringatan pertama dan peringatan

terakhir, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh yang

 bersangkutan. Jangka waktu enam bulan dimaksud sebagai ikhtiar mendidik pekerja/buruh yang

 bersangkutan sedemikian sehingga ia memiliki cukup waktu memperbaiki sikap/perilakunya.

Pada lain pihak, jangka waktu enam bulan memberikan pula pada pengusaha cukup waktu untuk

mengevaluasi perilaku dan sikap pekerja/buruh tersebut. Pekerja/buruh yang mengalami

 pemutusan hubungan kerja atas alasan yang disebut di atas berhak untuk mendapatkan uang

 pesangon sejumlah 1 (satu) kali dari uang pesangon yang disebutkan dalam ketentuan Pasal

156(2), uang penghargaan sejumlah 1 (satu) kali nilai yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal

156(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 176(4) UUK. Hal sama juga berlaku

dalam hal peringatan kedua dan ketiga.

 Pengunduran diri pekerja/buruh

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang

 penggantian hak. Kompensasi tersebut diberikan sesuai ketentuan Pasal 156 (4) UUK. Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak

me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak

sesuai ketentuan Pasal 156 (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan

 pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

 bersama.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.

 b. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan

tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Page 26: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 26/28

BAB III 

PENUTUP 

3.1  KESIMPULAN 

Pemutusan Hubungan kerja sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi

tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia

industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha

menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar,

walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke Negara lain.

Keadaan ini tentu saja berdampak Pemutusan Hubungan kerja pada karyawan di negara

yang ditinggalkan. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini, merupakan

 jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu, sehingga dilihat secara

struktur organisasi, maka terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensiharus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi

 pemangkasan posisi besar-besaran, sehinggaPemutusan Hubungan kerja masih belum dapat

dihindarkan.

Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh

 para manajer terus digulirkan, maka Pemutusan Hubungan kerja masih merupakan fenomena

yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan

 pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).

3.2  SARAN Adapun saran yang dapat saya berikan dalam makalah ini adalah, hendaknya dalam melakukan

Pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku

di Indonesia agar tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan 

Page 27: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 27/28

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Flippo, E.B., 1984. Personnel Management. 5th edition. Sydney: McGrawHill International

Book Company.

2.  Manulang, S. H. 1988. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

3. Kumara, A., Utami, M.S., Rosyid, H.F., 2003. Strategi Mengoptimalkan Diri, Balai Pustaka,

Jakarta.

4. WWW.GOOGLE.COM// Hukum perburuhan PHK

Page 28: MAKALAH TENTANG PHK

7/22/2019 MAKALAH TENTANG PHK

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-tentang-phk 28/28

TUGAS KELOMPOK  

HUKUM PERBURUHAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

Di susun oleh:

1.SUGENG ADI SUSILO ( 11202204 )

2.MUHAMMAD MASRUR FUADDY (1120163 )

3. NURUL HIDAYAT (11202179)

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK MESIN

INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN