materi pkn2

Upload: risky-dflazz

Post on 25-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    1/24

    SELASA, 19 NOVEMBER 2013

    MATERI PEMBELAJARAN KELAS X-BAB III-BENTUK NEGARA DANSISTEM PEMERINTAHAN

    BAB IIIBENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

    A. Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan

    1. Bentuk Negara

    Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat.

    a. Negara Kesatuan (Unitaris)

    Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

    untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

    Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam

    maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dandaerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan

    hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri

    (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu

    pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala

    aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi

    parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

    Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

    1.Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalammaupun ke luar.

    2.Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.

    3.Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.

    4.Terdapat satu badan perwakilan rakyat.

    Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

    1.Sentralisasi

    Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus

    oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak

    berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus

    rumah tangganya sendiri.

    Keuntungan sistem sentralisasi:

    1)adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;

    2)adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang

    berwenang membuatnya;

    3)penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah

    negara.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    2/24

    Kerugian sistem sentralisasi:

    1)bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambatkelancaran jalannya pemerintahan;

    2)peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/

    kebutuhan daerah;

    3)daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga

    melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya

    inisiatif dari rakyat;

    4)rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan

    bertanggung jawab tentang daerahnya;

    5)keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

    2.Desentralisasi.

    Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan

    untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk

    menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun

    demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

    Keuntungan sistem desentralisasi:

    1)pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu

    sendiri;

    2)peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

    daerah itu sendiri;

    3)tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan

    dapat berjalan lancar;

    4)partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan

    meningkat;

    5)penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

    Kerugian sistem desentralisasi:

    ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

    b. Negara Serikat (Federasi)

    Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa

    negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara

    bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen

    sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah

    gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

    Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

    bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan

    dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    3/24

    Ciri-ciri negara serikat/ federal:

    1.tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri

    (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

    2.tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh

    bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

    3.hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui

    negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah

    diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

    Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara

    bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan

    antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara

    bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraanselebihnya (residuary power).

    Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian

    kepada pemerintah federal meliputi:

    a.hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum

    internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan

    diplomatik;

    b.hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan

    keamanan nasional, perang dan damai;c.hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas

    pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh

    pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi

    negara bagian;

    d.hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan

    federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

    e.hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya:

    masalah pos, telekomunikasi, statistik.

    2.Bentuk Kenegaraan

    1. Perserikatan Negara

    Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu

    perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing

    berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya,

    dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para

    wakil dari negara anggota.

    Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:

    Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)Negara Belanda (1579-1798)

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    4/24

    Jerman (1815-1866)

    Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:

    Dalam negara serikat

    a) keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung

    mengikat warga negara bagian;

    b)negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu;

    c) negara bagian hanya berdaulat ke dalam

    Dalam serikat negara

    a) keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat

    warga negara dari negara anggota.

    b)negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.

    c) negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.c)

    2. Koloni atau Jajahan

    Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa

    lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah.

    Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara

    penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak

    menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti

    sesungguhnya.

    3. Trustee (Perwalian)Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus

    oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep

    perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi.

    Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional

    dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang

    ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan

    negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.

    Perwalian berlaku terhadap:

    wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh LigaBangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;

    wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan

    dalam Perang Dunia II;

    wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara

    yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

    Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan

    wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan

    negara trustee terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun

    1994.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    5/24

    4. Dominion

    Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan

    Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah

    merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang

    persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan

    bernama The British Commonwealth of Nations (Negara-negara

    Persemakmuran).

    Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena

    keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada

    perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang

    ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang

    keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang

    semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentukpemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri,

    maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu

    persemakmuran itu kini dikenal dengan nama Commonwealth of Nations.

    Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan,

    Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari

    negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur

    Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu

    diwakili oleh High Commissioner.

    5. UniBentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang

    merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama.

    Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

    1) Uni Riil (Uni Nyata)

    yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat

    perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu.

    Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama.

    Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara

    negara-negara anggotanya.Contoh: Uni Austria Hungaria (1867-1918), Uni Swedia Norwegia (1815-

    1905), Indonesia Belanda (1949).

    2) Uni Personil

    yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala

    urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara

    anggota.

    Contoh: Uni Belanda Luxemburg (1839-1890), Swedia Norwegia (1814-

    1905), Inggris Skotlandia (1603-1707;

    Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentukgabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    6/24

    Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri.

    Contoh: Uni Indonesia Belanda setelah KMB.

    6. ProtektoratSesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di

    bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak

    dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk

    menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat

    Prancis.

    Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:

    Protektorat Kolonial,

    jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan

    dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negaraprotektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional.

    Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat

    Inggris.

    Protektorat Internasional,

    jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir

    sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat

    Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

    7. Mandat

    Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan darinegara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah

    perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari

    Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian

    ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon,

    Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika

    Barat Daya (Daerah Mandat C).

    B. Sistem Pemerintahan Negara

    1.Pengertian Sistem PemerintahanSistem berasal dari bahasa inggris system berarti suatu keseluruhan yang

    terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.

    Sedangkan pemerintahan awalnya berasal dari kata pemerintah.

    Pemerintah merupakan alat negara yang dapat menetapkan aturan serta

    memiliki kekuatan untuk memerintah.

    Pemerintahan dalam arti luas

    adalah lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah

    baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam rangka

    mencapai tujuan penyelenggaraan negara.Sedang dalam arti sempit

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    7/24

    pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan lembaga

    eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan

    penyelenggaraan negara.

    Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen

    pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan

    fungsi pemerintahan.

    Kekuasaan dalam suatu Negara menurutMontesquieudiklasifikasikan

    menjadi tiga, yaitu :

    Kekuasaan Eksekutifyang berarti kekuasaan menjalankan undang-

    undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan,

    kekuasaan Legislatifyang berati kekuasaan membentuk undang-undang,

    danKekuasaan Yudikatifyang berati kekuasaan mengadili terhadap

    pelanggaran atas undang-undang.

    Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga

    legislatif, eksekutif dan yudikatif.

    2. Pengelompokkan Sistem Pemerintahan

    a. Sistem Pemerintahan Presidensial

    Sistem pemerintahan presidential merupakan sistem pemerintahan di mana

    kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden dan

    pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri

    bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagaikepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Beberapa negara yang

    menganut sistem pemerintahan presidensial diantaranya Amerika Serikat,

    Pakistan, Argentina, Filiphina, termasuk Indonesia.

    Ciri pemerintahan Presidensial:

    a) Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

    b)Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

    c) Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

    d)Eksekutif dipilih melalui pemilu.

    Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

    1)Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada

    parlemen.

    2)Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.

    Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,

    Presiden Indonesia adalah lima tahun.

    3)Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu

    masa jabatannya.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    8/24

    4)Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena

    dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

    Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

    1)Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat

    menciptakan kekuasaan mutlak.

    2)Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

    3)Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-

    menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan

    tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

    b.Sistem Pemerintahan Parlementer

    Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan

    di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen.Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang

    besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap

    eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada

    parlemen. Beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini

    diantaranya kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, serta Malaysia.

    Ciri Pemerintahan Parlementer:

    a) Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

    b)Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatifdengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

    c) Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

    Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

    1)Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi

    penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena

    kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi

    partai.

    2)Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publicjelas.

    3)Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga

    kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

    Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

    1)Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas

    dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh

    parlemen.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    9/24

    2)Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias

    ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu

    kabinet dapat bubar.

    3)Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota

    kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karenapengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat

    mengusai parlemen.

    4)Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

    Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi

    bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

    Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif

    memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak

    berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahanparlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

    c. Sistem Pemerintahan Campuran

    Sistem pemerintahan campuran ini merupakan kombinasi/campuran dari

    sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Mengapa demikian? Ini

    ditandai dengan adanya presiden sebagai kepala negara dan perdana

    menteri sebagai kepala pemerintahan.Contoh Negara yang menggunakan

    sistem pemerintahan campuran yaitu Perancis.

    3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

    Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan

    permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada

    beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini. Setiap sistem

    pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan

    perbedaan masing-masing sistem.

    A.Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan

    Sistem Pemerintahan Indonesia pada waktu awal kemerdekaan menganutsisten pemerintahan presidensial.

    Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki

    kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu

    presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung

    jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945

    dibentuklah Kabinet Presidensial( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan

    4 menteri negara. Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi

    menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah

    dipimpin oleh gubernur.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    10/24

    Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang dipimpin oleh

    kepala pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama Indonesia

    adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia pada

    saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP). Selain itu

    Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimanamenjalankan pemerintahan. Dengan sistem parlementer ini maka Di

    Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sistem

    ini juga memungkinkan adanya banyak partai. Maksud dari sistem ini

    adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika pada sistem

    presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem

    parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.

    Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan

    UUD 1945 yang menyebutkan "pemerintahan harus dijalankan menurut

    sistem kabinet presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden".

    Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan

    gerakan-gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara

    terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang

    isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk

    pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

    B.Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia

    1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

    Lama periode : 18 Agustus 1945 27 Desember 1949

    Bentuk Negara : Kesatuan

    Bentuk Pemerintahan : Republik

    Sistem Pemerintahan : Presidensial

    Konstitusi : UUD 1945

    Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus

    1945 - 19 Desember 1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19

    Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13 Juli

    1949 27 - Desember 1949)

    Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salahsatu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil

    menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik

    Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14

    November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti

    oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat

    untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya

    partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden

    No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua

    badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia

    Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    11/24

    presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat

    Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula

    dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi

    dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

    2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

    Lama periode : 27 Desember 1949 15 Agustus 1950

    Bentuk Negara : Serikat (Federasi)

    Bentuk Pemerintahan : Republik

    Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)

    Konstitusi : Konstitusi RIS

    Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 -

    15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27

    Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

    Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg

    (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin

    oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg)

    dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah

    Van Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk

    meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya

    dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan

    tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).Salah satu keputusanpokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia

    sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS

    selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada

    tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam

    Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi

    itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan

    ber UUD 1945 karena :

    1)Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi

    dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan

    kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).

    2)Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau

    pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-

    menterinya bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah

    kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah Konstitusi

    RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD

    proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara

    Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence

    bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam

    pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelimasila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    12/24

    pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala

    penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

    3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

    Lama periode : 15 Agustus 1950 5 Juli 1959Bentuk Negara : Kesatuan

    Bentuk Pemerintahan : Republik

    Sistem Pemerintahan : Parlementer

    Konstitusi : UUDS 1950

    Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta

    UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia

    sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli

    1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

    1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikatmenjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam

    Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950

    di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat

    sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang

    akan menyusun konstitusi baru.

    Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis,

    namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-

    larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan

    Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun

    pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD

    yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat

    untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu,

    Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang

    Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali

    ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan

    suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak

    setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutansuara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.

    Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.

    Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.

    Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata

    merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul

    17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam

    upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.

    4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)

    Lama periode : 5 Juli 1959 22 Februari 1966

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    13/24

    Bentuk Negara : Kesatuan

    Bentuk Pemerintahan : Republik

    Sistem Pemerintahan : Presidensial

    Konstitusi : UUD 1945

    Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta

    Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden.

    Latar belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah:

    a) Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya

    kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam.

    b)Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar

    c)Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di

    daerah-daerahBerikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:

    1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.2. Pembubaran Badan Konstitusional

    3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

    Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

    1)Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan

    Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.

    2)Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun

    1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan

    utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.

    3)Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun

    1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.

    4)Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun

    1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a.

    Menyelesaikan Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta

    nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional

    banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk

    mencapai tujuan politiknya.

    5)Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui

    penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu

    sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden

    membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.

    6)Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi

    pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA

    Manipol dijadikan GBHN dengan Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960,

    Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945,

    Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan

    Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    14/24

    ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme,

    Agama dan Komunis).

    7)Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden

    membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin

    partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

    Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di

    semua sektor. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-

    harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh :

    a) penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih

    bersifat politis dan tidak terkontrol.

    b)adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.

    Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD

    1945, diantaranya:Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil

    Ketua DPA menjadi Menteri Negara

    MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

    Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September

    Partai Komunis Indonesia

    5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

    Lama periode : 22 Februari 1966 21 Mei 1998

    Bentuk Negara : KesatuanBentuk Pemerintahan : Republik

    Sistem Pemerintahan : Presidensial

    Konstitusi : UUD 1945

    Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 27 Maret

    1968)Soeharto (27 Maret 1968 24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24

    Maret 1973 23 Maret 1978)Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret

    1978 11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 11 Maret

    1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 11 Maret

    1993)Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 10 Maret 1998)Soeharto &

    BJ Habiebie (10 Maret 1998 21 Mei 1998)

    Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan

    menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

    Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD

    1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang

    Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt)

    dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk

    menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada masa Orde Baru, UUD 1945

    juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlahperaturan: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    15/24

    MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak

    akan melakukan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor

    IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila

    MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta

    pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor

    IV/MPR/1983.

    Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah

    Amandemen

    Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

    Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

    sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh

    kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut:

    1)Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

    2)Sistem Konstitusional.

    3)Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan

    Rakyat.

    4)Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah

    Majelis Permusyawaratan Rakyat.

    5)Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

    6)Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak

    bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.7)Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

    Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan

    Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

    Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di

    bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan

    masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga

    kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut

    UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau

    persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasandan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan

    cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan

    yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat

    mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu

    menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan

    lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan

    antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan

    sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam

    diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripadakeuntungan yang didapatkanya.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    16/24

    Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk

    menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu

    disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang

    berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa

    konstitusi negara itu berisi:

    a) adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,

    b)jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

    Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan

    perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen

    UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan

    dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang

    sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPRsebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

    berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman

    bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

    Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

    Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-

    undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula

    pada pokok, pokok sistem pemerintahan sebagai berikut:

    Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

    1)Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah

    negara terbagi dalam beberapa provinsi.

    2)Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem

    pemerintahan presidensial.

    3)Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden

    dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

    4)Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada

    presiden.

    5)Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan

    merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan

    kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

    6)Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan

    dibawahnya.

    Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem

    pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    17/24

    menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

    Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah

    sebagai berikut;

    1)Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.

    Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara

    tidak langsung.

    2)Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau

    persetujuan dari DPR.

    3)Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau

    persetujuan dari DPR.

    4)Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-

    undang dan hak budget (anggaran)

    Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem

    pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem

    presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya

    pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and

    balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen

    untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

    Amandemen UUD 1945 juga membawa banyak perubahan dalam sistem

    ketatanegaraan(struktur pemerintahan) Indonesia seperti MPR bukan lagi

    lembaga tertinggi negara. Terdapat pula perubahan fungsi tugas dan

    wewenang lembaga negara. Serta ada juga lembaga yang dibentuk dandihapuskan.

    C. Kedaulatan Negara

    1.Pengertian kedaulatan negara

    Kata daulat dalam pemerintahan berasal dari kata daulah (bahasa Arab)

    yang berartikekuasaan tertinggi.Pemerintah yang berdaulat berarti

    pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di

    dalam suatu Negara. Menurut Jean Bodin (1500 1596), seorang ahli pikir

    dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukanhukum dalam suatu Negara.

    2.sifat-sifat pokok Kedaulatan

    Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan

    tidak terbatas.

    a.Asli,artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih

    tinggi.

    b.Permanen,artinya kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri

    sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    18/24

    c.Tunggal(bulat), artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan

    tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada

    badan-badan lain.

    d.Tidak terbatas(absolut), artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh

    kekuasaan lain. Sebab, kalau ada kekuasaan lain yang membatasinya,

    tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.

    Kedaulatan / Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah

    mempunyai kekuataan yang berlaku ke dalam dan ke luar.

    a.Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki wewenang tertinggi

    dalam mengatur dan menjalankan organisasi Negara sesuai dengan

    peraturan perundangan yang berlaku.b.Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan

    tidak tunduk kepada kekuatan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah

    ditetapkan. Demikian juga, Negara lain harus pula menghormati kekuasaan

    Negara yang bersangkutan, dengan tidak mencampuri urusan dalam

    negerinya.

    3.Teori Kedaulatan

    Beberapa teori kedaulatan yang terkenal ialah: teori kedaulatan tuhan, teori

    kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.1.) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

    Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan

    yang tertinggi dari Tuhan. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa

    dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada di

    dunia ini berasal dari Tuhan. Demikian pula halnya dengan kedaulatan

    yang ada padapemerintahanataupun raja-raja yang waktu itu memegang

    pemerintahan, adalah berasal dari Tuhan juga. Oleh karena itu, raja atau

    pemerintah harus mempergunakan kedaulatan yang diperolehnya sesuai

    dengan kehendak Tuhan. Pada masa lampau raja-raja menganggap dirinya

    sebagai Tuhan, seperti dalam cerita wayang, dimana raja menganggap

    dirinya sebagai anak Tuhan. penganjur paham ini antara lain: Augustinus,

    Thomas Aquinas, dan lain-lain.

    2.) Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

    Menurut teori ini, negara memperolah kekuasaan dari rakyatnya dan bukan

    dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori

    kedaulatan Tuhan dan mengemukakan kekayaan-kekayaan yang tak sesuai

    dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan:

    Raja yang seharusnya memerintahkan rakyat dengan adil, jujur, dan

    baik hati (sesuai dengan kehendak Tuhan), namun kenyataannya, raja-raja

    http://www.blog.hatnu.net/sistem-pemerintahan-indonesia/tag/pemerintahanhttp://www.blog.hatnu.net/sistem-pemerintahan-indonesia/tag/pemerintahan
  • 7/25/2019 Materi PKN2

    19/24

    bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat; ingat akan

    pemerintahan Raja Louis XIV di prancis;

    Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam

    suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat

    mengakibatkan kalahnya salah seorang raja.Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong ke

    arah timbulnya pemikiran baru yang memberi tempat pada pemikiran

    manusia (Renaissance). Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan

    melahirkan suatu paham baru, yakni teori kedaulatan rakyat.

    Paham ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan dan teori

    kedaulatan raja, kemudaian menjelma dalam Revolusi prancis dan dapat

    menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk mitos abad XIX

    yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).Para penganjur paham ini adalah Rousseau, Montesquieu, dan John Locke.

    Dari ketiga sejarah ini, Montesquieu adalah yang terkenal karena ajarannya

    tentang pemisahan kekuasaan negara yang oleh Immanuel Kant disebut

    Trias Politica.

    3.) Teori Kedaulatan Negara

    Menurut teori ini, adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula

    kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Adapun

    kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu negara. Jadi jelaslah, bahwa

    negara merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum itu mengikat karenayang demikian dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai

    kekuasaan mutlak. Penganjur teori ini di antaranya: Paul Laband dan Georg

    Jellinek.

    4.) Teori Kedaulatan Hukum (Supremacy of Law)

    Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan bukanlah

    dari Tuhan ataupun dari raja maupun negara, akan tetapi berdasarkan

    hukum; yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah maupun rakyat

    memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori ini antara lain;

    hugo de Groot, krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

    SEKIAN TERIMA KASIHDiposkan oleh nuha!i "u!osuoso !i#$%&'Kii(kan Ini le)a* E(ailBlo+This,Bea+i ke T)i**eBea+i ke .a/eookBa+ikan ke Pin*ees*

    Reaksi:

    Ti!ak a!a ko(en*a0

    Poskan Ko(en*a

    Link ke pos*in+ ini

    https://www.blogger.com/profile/04076782692730038415http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=twitterhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=facebookhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=pinteresthttps://www.blogger.com/profile/04076782692730038415http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=emailhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=bloghttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=twitterhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=facebookhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1608345477026160410&postID=4902797857007201148&target=pinterest
  • 7/25/2019 Materi PKN2

    20/24

    Bua* seuah Link

    Pos*in+ Leih BauPos*in+ La(aBean!a

    Lan++anan0Poskan Ko(en*a 1A*o(2

    free musicat divine-musicinf!

    MEN"ENA# SA$A

    nur%adi &ud!sur!s!Liha* po3il len+kapku

    https://www.blogger.com/blog-this.ghttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2014/05/info-un-smada-2013-2014.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/http://sman2-pacitan.blogspot.com/feeds/4902797857007201148/comments/defaulthttp://sman2-pacitan.blogspot.com/feeds/4902797857007201148/comments/defaulthttp://www.divine-music.info/http://www.divine-music.info/https://www.blogger.com/profile/04076782692730038415https://www.blogger.com/profile/04076782692730038415https://www.blogger.com/blog-this.ghttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2014/05/info-un-smada-2013-2014.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/http://sman2-pacitan.blogspot.com/feeds/4902797857007201148/comments/defaulthttp://www.divine-music.info/https://www.blogger.com/profile/04076782692730038415https://www.blogger.com/profile/04076782692730038415
  • 7/25/2019 Materi PKN2

    21/24

    ARS#' BLO"

    4 2014 (1)

    5 2013 (11)

    o 5 Nov

    ember (2)

    M

    ATERIPEMBELAJARAN

    KELA !"BAB III"

    BENT#K NE$ARA

    %%%

    M

    ATERI

    PEMBELAJARAN

    PPK& KELA !"

    BAB 2"##' 14

    o

    4 *k+ober (1)

    o 4 Mei

    (1)

    o 4 A,ri

    - (1)

    o 4 .ebr

    /ari (4)

    o 4 Ja&/

    ari (2)

    4 2012 (12)

    SMA(A (ALAM )E"#A*AN

    'EN"#)+*

    KURIKULUM SMADA PA6ITAN-PR78% JATIM% Die!a"akan oleh Blo++e%

    9

    9

    99

    999

    99

    http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=11http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_05_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_04_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_04_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_01_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_01_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=12https://www.blogger.com/https://www.blogger.com/http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=11http://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-kelas-x-bab-iii.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013/11/materi-pembelajaran-ppkn-kelas-x-bab-2.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_05_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_05_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_04_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_04_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_01_01_archive.htmlhttp://sman2-pacitan.blogspot.co.id/2013_01_01_archive.htmlhttp://void%280%29/http://sman2-pacitan.blogspot.co.id/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=12https://www.blogger.com/
  • 7/25/2019 Materi PKN2

    22/24

    9999

    9

    99

    99

    999

    99

    99

    9

    999

    999

    9

    9

    999

    99

    99

    9

    999

    9

    99

    999999

    99

    99

    999

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    23/24

    99

    999

    99

    99999

    9

    9999

    999

    99

    9

    99

    99

    999

    9999

    99

    9

    999

    9

    999

    99

    99999

    99

  • 7/25/2019 Materi PKN2

    24/24

    99

    99

    9

    99999

    9

    99

    9