Surat Berharga

Surat Berharga

Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa atau pembaca dapat memahami apa Surat Berharga dan Surat yang mempunyai harga.

Tujuan Instruksi Kuhusus

Pada akhir pokok bahasan bab ini mahasiswa ataau pembaca mampu:

1. menjelaskan pengertian Surat Berharga dan Surat Yang mempunyai Harga.

2. menjelaskan Fungsi Surat Berharga.

3. menjelaskan syarat-syarat umum yang harus dpenuhi suatu surat beharga.

4. menjelaskan bentuk bentuk Surat Berharga.5. menjelaskan mekanisme penerbitan surat-surat berharga.A. Pengertian dan Fungsi Surat Berharga

Penggunaan surat berharga dalam praktek dan kaitannya dengan kegiatan perbankan, antara lain:

a. dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman dan lancar sistem pembayaran;

b. dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan pembelian, penjualan, penyimpanan (custodion), memberikan jaminan surat berharga dan warkat-warkat perbankan, merupakan produk bisnis perbankan dewasa ini, hal ini berkaitan dengan usaha menghimpun dana, baik untuk kepentingan masyarakat mau-pun untuk kepentingan pembangunan.

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU NO.7 tahun 1992 tentang Perbankan, difinisi surat berharga berbeda dengan lazimnya pengertian Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

HMN. Purwosutjipto: Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan. Abdulkadir Muhammad, surat berharga adalah suatu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana-an pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. CST. Kansil, menggunakan istilah surat berharga dengan Surat Perniagaan, Surat perniagaan adalah surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam dunia perniaga-an, guna untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga.H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menanda-tangani surat itu, tagihan mana dipindahtangankan dengan penyerahan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu diunjukkan.Dari beberapa pengertian surat berharga di atas, secara ringkas dapat disimpulkan surat berharga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi), artinya pemegang (holder) surat berharga berhak atas jumlah uang tertentu yang ter-cantum dalam surat berharga itu.

b. Alat memindahkan hak tagih, artinya pemegang dapat mengalihkan surat berharga kepada orang lain, baik dengan alasan jual beli mau-pun alasan lain yang sah menurut hukum peralihan surat berharga.

c. Alat pembayaran, artinya untuk kemudahan alat pembayaran, aman, praktis, lancar, dan mudah dalam lalu lintas bisnis.

d. Pembawa hak (legitimasi formal), artinya siapa saja pembawa surat berharga itu adalah berhak untuk menguangkan, tanpa dibuktikan lebih dahulu keabsahan perikatan dasar, maupun tanpa bukti itikad baik pemegangnya artinya hak atas surat berharga itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Fungsi surat berharga sangat erat kaitannya dengan klausula yang terdapat dalam surat berharga. Dalam hukum surat berharga dikenal beberapa macam klausula yaitu:a. Atas Tunjuk (aan toonder, to bearer)

b. Atas Pengganti (aan order, to order)

c. Atas nama (aan naam)

Untuk surat berharga yang berklausula "atas tunjuk", pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat itu saja, dari tangan ke tangan, seperti menyerahkan uang, sedangkan surat berharga yang berklausula "atas pengganti" peralihannya dengan Endosemen dan penyerahan surat sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata). Kemudian dalam Pasal 110 ayat 1 KUHD, khusus surat wesel ditentukan bahwa Setiap surat wesel, juga yang tidak dengan tegas berbunyi atas penggantin, dapat diperalihkan dengan jalan andosmen. Lebih lanjut Pasal 10 ayar 2 menentukan bilamana dalam surat wesel menempatkan kata-kata "tidak atas penganti atau ketentuan sejenis", maka surat wesel ini hanya dapat diperalihkan dalam bentuk dan dengan akibat-akibat dari sessi biasa. Kalau Surat berharga atas nama peralihan lebih sulit, karena harus dengan balik nama terlebih dahulu dan membuat akta autentik atau akte dibawah tangan. Untuk memenuhi fungsi tersebut surat tersebut harus memenuhi beberapa syarat umum surat berharga, yaitu:

a. Nama Surat Berharga seperti : Wesel, Cek, dll.

b. Jumlah tertentu.c. Perintah tak bersyarat

d. Nama orang yang harus membayar

e. Penetapan hari bayar

f. Tanggal dan tempat penerbitan

g. Tanda tanda tangan Penerbit

B. Bentuk-Bentuk Surat Berharga.

1. Surat Sanggup

a. Pengertian

Dalam bahasa Belanda surat sanggup disebut Orderbriefje, Billet a order dalam bahasa (Prancis), dan Promissory dalam Inggris, Surat Aksep/Sanggup (Indonesia). Pengertian surat sanggup dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 174 KUHD, bahwa surat sanggup adalah sebagai surat yang memuat kata sanggup/ promesse aan order, yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

Dkl. Surat sanggup adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Dengan diterbitkan Surat Sanggup oleh penerbit, maka si penerbit harus bertanggungjawab dan menjamin bahwa surat sanggung tersebut dapat diuangkan dan sah menurut hukum. Sah menurut hukum maksudnya bahwa surat sanggup memenuhi persyarat formal sebagaimana akan dijelaskan pada penjelasan berikut.

b. Syarat Formal Surat Sanggup

Menurut pasal 174 KUHD suatu surat sanggup harus berisikan

a. Kata-kata Surat Promes atau Surat Sanggup dan klausula kepada order yang dimuat di dalam teksnya dan diistilahkan dalam bahasa yang dipakai surat;

b. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. Penetapan hari bayar;

d. Penetapan tempat pembayaran dilakukan;

e. Nama pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh surat tersebut untuk mendapat pembayaran;

f. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;g. Tanda tangan orang yang mengerluarkan atau yang menerbitkan.

c. Pengaturan

Pengaturan surat sanggup diunjukan pada pengaturan surat wesel, namun tidak semua ketentuan surat wesel berlaku pada surat sanggup, kedua surat tersebut berbeda. Surat wesel merupakan surat perintah untuk membayar, sedangkan surat sanggup Kesanggupan atau janji untuk membayar. Ketentuan surat wesel yang dapat diberlakukan pada surat sanggup adalah mengenai:

a. Endosemen (Pasal 110-119),

b. Hari gugur (Pasal 132-136),

c. Pembayaran (Pasal 137-141),

d. Hak regres dalam hal non pembayaran (Pasal 142-149, 151-153),

e. Pembayaran pada perantaraan (Pasal 154, 158-162),

f. Turunan-turunan wesel (Pasa 166 dan 167),

g. Surat Wesel yang hilang (Pasal 167a), k

h. Kadaluarsa (Pasal 168),

i. Dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal .

Mengenai proses penerbitan KUHD tidak mengatur secara rinci mengenai hal ini, namun dalam praktek penerbitan surat sanggup selalu dilatabelakangi oleh perikatan dasar,

2. Surat WeselPRIVATE

a. Pengertian

Surat wesel dalam bahasa Belanda Wissel, Wechsel (Jerman), Letre de Change (Prancis), Bill of Exchang/Draft (Inggris) Dalam KUHD tidak disebutkan secara tegas apa pengertian wesel, hanya saja dari ketentuan Pasal 100 KUHD dapat disimpulkan pengertian Surat Wesel adalah surat berharga yang memuat kata Wesel di dalam surat wesel dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit (Trekker) memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (Vervaldag) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (nemer) atau peng-gantinya di suatu tempat tertentu. Dari pengertian diatas, dalam penerbitan wesel terlibat beberapa pihak, yaitu:

a. Penerbit (trekker),

b. Tersangkut (Betrokkene),

c. Penerima (nemer),

d. Pemegang (holder),

e. Andosan (Andossant)

Penerbit adalah orang yang bertanggungjawab dan menjamin bahwa wesel yang diterbitkan ada dananya. Oleh karena kewajiban penerbit adalah menyediakan dana pada bank tersangkut. Untuk itu terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara bank dengan penerbit, biasanya si penerbit menyimpan uang pada bank tersebut dengan membuka rekening giro. Setelah itu baru si calon penerbit berhak menerbitkan surat wesel.

Perjanjian

Perjanjian

Pencairan

Hub.Hukum

Simp-pinj

b. Syarat Formal Surat Wesel

Menurut pasal 100 KUHD setiap surat wesel memuat syarat-syarat formil sebagai berikut:

a. Nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri;

b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. Nama orang yang harus membayar (Tertarik)

d. Penetapan hari bayar;

e. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;

f. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain;

g. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik (diterbitkan);

h. Tanda tangan orang yang mengeluarkan (yang menerbitkan)

Apabila surat wesel tidak memenuhi ketentuan di atas, maka surat wesel tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut UU, kecuali dalam hal:(Pasal 101 KUHD)

a. Tidak ditetapkan hari bayar, dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan;

b. Jika tidak ada penetapan khusus, maka tepat yang ditulis di samping nama tersangkut di anggap sebagai tempat pembayar-an dan tempat dimana tersangkut berdomisili;

c. Jika tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditanda-tangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit.

c. Bentuk Surat Wesel

Dalam Praktek terdapat banyak ragam bentuk Surat Wesel seperti :

1. Bentuk Surat Wesel Biasa,

2. Bentuk Surat Wesel Bank dalam Negeri, dan

3. Bentuk Surat Wesel Bank Luar Negeri.

Berdasarkan Penetapan Hari Bayar: Wesel atas Penglihat-an, Wesel Sesudah Penglihatan, Wesel Sesudah Penaggalan, dan Wesel Penanggalan. Disamping itu Surat Wesel ada berbentuk Umum dan Khusus: Bentuk umum terdiri dari : Wesel atas nama,.Wesel Atas Pengganti, Wesel Tidak Kepada Pengganti, sedangkan bentuk khusus adalah:

1. Wesel Atas Pengganti Penerbit (Ps.102 ayat 1 KUHD)

2. Wesel atas Penerbit Sendiri (Ps.102 ayat 2 KUHD)

3. Wesel Perhitungan Orang Ketiga (Ps.102 ayat 3 KUHD)

4. Wesel Incasso (Ps.102a ayat 1 KUHD)

5. Wesel Berdomisili (Ps.100 ayat 5)

6. Wesel Domisili Dalam Blangko (Ps. 126 ayat 2 KUHD )

d. Akseptasi Surat Wesel

Akseptasi berasal dari kata bahasa Perancis Accep artinya menyanggupi dan bahasa Belanda ditulis Acceptatie, dalam bahasa Inggris Acceptance yang berarti pernyataan sanggup untuk membayar. Jadi akseptasi adalah suatu pernyataan dari seorang tersangkut atau tertarik bahwa ia menyetujui untuk membayar atas surat wesel pada hari pembayaran (vervaldag). Akseptasi harus dilakukan dengan cara menuliskannya dalam surat wesel dengan kata SANGGUP atau ,MENYETUJUI atau kata lain yang sama maksudnya dan disertai tanda tangan si tertarik atau tersangkut (betrokkene).Akseptasi dapat ditawarkan setiap saat oleh pemegangnya dalam tenggang waktu sampai pada hari bayarnya tidak ada kewajiban meminta akseptasi.

Tenggang waktu permintaan akseptasi berdasarkan Pasal 120 KUHD sebelum hari gugur dan berdasarkan Pasal 122 ayat 1 KUHD Tenggang waktu 1 tahun dari tanggal penarikan wesel. Si penarik dapat memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu satu tahun, sedang endosan dapat memperpendek tenggang waktu. (Pasal 122 ayat 2 KUHD). Setiap akseptasi harus dilakukan dengan tanpa syarat, tetapi si tertarik diberi hak untuk membatasi sampai jumlah tertentu dari uang yang disebutkan di dalam surat wesel. (Ps. 125 ayat 1 KUHD)

e. Aval Dalam Surat Wesel

Aval adalah suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, dengan mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar. (Ps. 129, 130, dan 131 KUHD). Aval harus dituliskan pada surat wesel yang dijamin atau pada kertas sambungan (Verlengstuk/allonge) dengan menyebut-kan kata-kata untuk aval atau kata-kata lain : Untuk menjamindan harus disertai dengan pemberian tanda tangan oleh si pemberi aval. (Ps. 130 ayat 1 dan 2 KUHD). Akibat hukum pemberi aval terikat sama seperti yang diberi aval (avalirde), artinya jika avalis yang tidak membayar surat wesel itu pada hari bayar, avalis yang akan membayarnya. Apabila Avalis telah membayar, maka ia memperoleh hak yang menurut hukum wesel bisa dilaksanakan kepada avalirde itu akseptan, Avalis berhak atas dana penerbitan wesel tersebut.

f. Hak Regres Dalam Surat Wesel

Hak Regres adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemegang surat wesel, baik karena terjadi non akseptasi maupun non pembayaran. Hak Regres ialah hak untuk menagih kepada debitur wesel yang berwajib dengan regres berhubung karena tersangkut tidak mau mengakseptasi atau membayar pada hari bayar. Para debitur wajib regres adalah semua orang yang berkewajiban menjamin pem-bayaran surat wesel tersebut, yang tanda tangannya terdapat pada surat wesel tersebut (seperti penerbit, endosan, avalis) Untuk melaksanakan hak regres harus dilakukan PROTES kepada tersangkut terlebih dahulu. Menurut Ps.143 ayat 1 KUHD: Tindakan protes harus dibuktikan dengan akta autentik yang disebut PROTES NON-AKSEPTASI atau NON-PEMBAYARAN. Ada dua macam protes, yaitu:

1. Protes Otentik

Yaitu dibuat oleh Notaris atau Juru Sita dan disertai dua orang Saksi. Isi akta protes ini adalah :

a).Turunan lengkap kata demi kata dari surat wesel ....dst.

b).Keterangan tentang penolakan;

c).Keterangan tentang alasan penolakan;

d).Tegoran atau surat peringkatan bagi si tertarik;

e).Keterangan atau pernyataan bahwa oleh karena penolakan tsb, maka Notaris atau Juru sita secara resmi telah melakukan protes.

2. Protes Sederhana

Protes ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta tersendiri dan tidak bersifat resmi. Protes sederhana ini dapat dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Pemegang surat wesel tidak ingin mengajukan protes otentik;

2. Pihak yang diprotes itu bersedia memberikan bantuannya;

3. Tidak ada pernyataan tegas penerbit bahwa protes yang dilakukan itu harus dengan akta otentik.

Protes sederhana dapat dibuat atau dilakukan dengan cara menempatkan pernyataan pada surat wesel bahwa akseptasi atau pembayaran itu ditolak, dan ditanggapi serta ditanda tangani oleh pihak yang berwajib.

Dalam pelaksanaannya, diperkenan regres tanpa protes, sebagai-mana ditentukan dalam Ps. 145 ayat 1 KUHD : Penerbit atau pemberi aval dengan membubuhkan dan menandatangani di dalam surat wesel suatu klausula tanpa biaya atau tanpa protes atau klausula lain yang sama maksudnya, dapat membebaskan pemegang dari kewajiban membuat protes non akseptasi atau non pembayaran untuk melaksanakan hak regresnya. Akibat hukumnya adalah pemegang dapat secara langsung melakukan hak regresnya, akan tetapi ia perlu melakukan NOTIFIKASI terbih dahulu dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Yang dapat dituntut dengan Hak Regres, menurut ketentuan pasal 174 ayat 1 KUHD adalah:

a. Jumlah nominal dari wesel ditambah bunga jika diperjanjikan;

b. Bunga sebesar 6% setahun dihitung dari hari pembayaran, bunga dihitung dari uang pokok setelah ditambah bunga yang diperjanjikan;

c. Biaya protes, biaya pemberitahuan dan biaya lain.

3. Surat Cek

a. Pengertian

Istilah cek berasal dari bahasa Prancis Cheque yang kemudian istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris. ketentuan pasal 178 KUHD bahwa, Cek adalah surat yang membuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Dari definisi tersebut terdapat beberapa pihak yang yang terlibat dalam penerbitan surat cek, yaitu: Penerbit (Trekker, drawer) yaitu orang menerbitkan surat cek, Tersangkut (Betrokkene, Drawee) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pemegang (Nemer, holder) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat, Pembawa (Toonder, bearer), cek orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek dan Pengganti (order) yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endosmen. b. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit

Menurut ketentuan Pasal 189 bahwa Penerbit menjamin akan pembayaran dan setiap kalausula, dimana ia meniadakan kewajiban ini dianggap tidak ada, dengan kata lain bahwa si Penerbit ada dana pada si tersangkut, oleh karena itu sebelum si penerbit menerbit surat ia harus menyimpan dana yang cukup pada tersangkut. Lebih pasal 190a menekankan bahwa " Penerbit, atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan mengusahakan supaya dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari penawaran ada pada si tersangkut, bahkan bilaman cek ditentukan dapat dibayar pada orang ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban di penerbit sesuai dengan Pasal 189 KUHD. Kalau pada saat akan diuang surat cek tersebut tidak ada dana, maka surat cek titu dapat dikata surat cek kosong, pembayaran dengan menggunakan cek pada dasarnya adalah pembayaran tunai.

c. Syarat-syarat formal surat cek

Menurut Pasal 178 KUHD setiap surat cek harus memuat syarat-syarat formil sebagai berikut:

1).Nama surat cek yang dimuat dalam teksnya sendiri;

2).Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3).Nama orang yang harus membayar (Tertarik)

4).Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;

5).Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan;

6).Tanda tangan orang yang menerbitkan

Apabila surat cek tersebut tidak memenuhi ketentuan di atas, maka surat wesel tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut UU, kecuali dalam hal:

a. Surat cek yang tidak menetapkan tempat bayar secara khusus, maka tempat tertulis di samping nama tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika di samping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan surat cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.

b. Dalam hal tidak ada penunjuk tersebut, surat cek harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut (bankir)

c. Tiap-tiap surat cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping sama penerbit.d. Bentuk-bentuk surat cek

Seperti halnya pada surat wesel, surat cek juga ada bentuk-bentuk khusus. Bentuk-bentu tersebut adalah: (Abulkadir M, 1993:143)

1. Surat cek atas pengganti penerbit

Bentuk surat cek ini diatur dalam pasal 183 ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbiytkan atas pengganti penerbit (aan de order van de trekker). Kekhususan bentuk ini adalah nama penegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama. Surat cek bentuk ini berklausula atas pengganti, jika diperalihkan dengan endosmen,

2. Surat cek atas penerbit sendiri

bahwa surat cek dapat ditarik kepada penarik sendiri (op de trekker zelf). Kekhususan bentuk ini ialah penerbit sama dengan tersangkut.

3. Surat cek untuk perhitungan orang ketiga

Menurut pasa; 182 ayat 2 KUHD bahwa surat cek dapat diterbit-kan atas perhitungan orang ketiga, tetapi jika dari surat cek itu atau dari surat advisnya tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan, maka penerbit dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya sendiri.

4. Surat cek incasso

Jika di dalam surat cek tersebut penarik telah memuat kata-kata harga untuk incasso atau dalam pemberian kuasa atau kata lain-nya yang berarti memberi perintah untuk menangih semata-mata penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi bisa mengendosmen-kannya kepada orang lain, kecuali dengan cara memberi kuasa.

5. Surat cek berdomisili

Bentuk surat cek ini diatur dalam pasal 185 KUHD, yang me-nyebutkan bahwa tiap-tiap cek bisa dinyatakan dapat dibayarkan ditempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tertarik berdomisili maupun di tempat lain.

e. Endosmen pada surat cek

Endosmen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti (aan order). Surat cek dapat diterbitkan atas pengganti, pemindahannya kepada pemegang berikutnya harus dilakukan dengan endosmen. Endosmen pada surat cek atas pengganti pada dasarnya adalah sama dengan endosmen pada surat wesel, yang membedakannya adalah karena sifat surat cek sebagai alat pembayaran tunai, sehingga ada ketentuan endosmen pada surat wesel yang berlainan dengan surat cek. Menurut pasal 191 KUHD, setiap surat yang dinyatakan harus dibayar kepada orang yang disebutkan namanya dengan atau tanpa klausula kepada pengganti dapat dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endosmen.

f. Penawaran dan pembayaran surat cek

Surat cek adalah alat pembayaran tunai. Menurut pasal 205 KUHD, setiap cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hasil tanggal diterbitkan, surat cek itu harus dibayar pada hari dipelihatkan.Dalam praktek surat cek semacam ini disebut surat cek Bertanggal mundur (post-dated cheque). Menurut pasal 206 KUHD surat cek yang diterbitkan harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayaran dalam tenggang waktu 70 hari (mulai hari tanggal penerbitan). Akan tetapi ada juga cek beredar lebih dari 70 hari (cek mundur), hal ini disebabkan :

1. Kepentingan penyediaan dana, dimana kemungkinan pada 70 hari dana belum cukup;

2. Untuk menyakinkan penerimaan;

3. Telah disepakati oleh para pihak.

g. Cek kosong

Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah yang menerbitkan tidak cukup atau tidak ada untuk membayar surat cek tersebut. Saat ini mengenai cek kosong diatur bersamaan dengan Bilyet Giro kosong yaitu SK Rireksi Bank Indonesia No.28/122/KEP/DIR/1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong dan SEBI No.28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996. Menurut ketentuan Pasal 1 hurp (i) SK BI No.28/122/1996, Cek kosong adalah Cek yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewjiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup. Sebenar UU tentang Cek Kosong telah diterbitkan pada tahun 1964, yaitu UU No.17 tahun 1964, namun, UU tersebut dicabut kembali, karena sanksi yang dikenakan kepada pelaku cek kosong terlalu berat, sehingga pelaku bisnis takut menggunakan alat bayar cek, sehingga UU Cek kosong tersebut dianggap menghambat perkembangan bisnis.

Kalau kita cermati, ada beberapa masalah yang menyebabkan sehingga terbitnya surat cek kosong, yaitu (A Muhammad, 1993:151)

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir.

2. Adanya rahasia bank sperti yang diatur dalam Pasal 40 UU No7 tahun 1992 jo UU No.10 tahun 1998.

3. Ada unsur spekulasi dari pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.

4. Administrasi bank yang kurang waspada, karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian

Untuk mengatasi permasalahan cek kosng ini ada beberapa usaha yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Bersifat Preventif

Yaitu berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektifitas administrasi bank serta pengawasan yang rapih;

2. Bersifat RefresifYaitu penyelesaian cek kosong secara damai menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak-pihak dan penyelesaian lewat pengadilan secara perdata.

g. Traveller ChequeTraveller chaque adalah salah satu peralatan bank untuk melayani nasabah dalam perjalanan, guna membiayai perjalanan, ongkos penginapan, perbelanjaan dan sebagainya. Cek perjalanan ini sebagai penganti uang tunai yang lebih aman dibandingkan dengan uang tunai. Cek perjalanan dapat diterbitkan atas unjuk, dapat pula atas pengganti, dan dapat pula tidak atas pengganti. Jika diterbitkan atas tunjuk, setiap orang dapat menguangkan dengan menunjukan dan penyerahkan surat cek tersebut.4. Surat Promes untuk Pembawa. (Promesse aan Toonder)

Istilah promes berasal dari bahasa Perancis Promesse, artinya sanggup atau janji membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas tunjuk adalah atas tunjuk (aan toonder) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihat-kannya kepada yang bertandatangan, ia akan memperoleh pembayaran. Jadi promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu. Jadi isi surat promes atas tunjuk berupa ketentuan sebagai berikut:

1. Surat yang mengandung tanda tangan dari orang yang menerbitkannya.

2. Suatu janji untuk membayar sejumlah uang.

3. Penanggalan (Pasal 229e KUHD)

Prome atas tunjuk dapat diterbitkan atas penglihatan (op zicht, at sight, on demand) dan dapat pula atas sesudah penglihatan (after sight, nazicht). Promes atas tunjuk yang diterbitkan atas penglihatan tidak memuat sutau tanggal pembayaran tertentu dan mirip dengan uang kertas bank (bank bilyet) artinya berlaku sebagai alat pembayaran seperti uang kertas bank.

Promes atas tunjuk yang diterbitkan sesudah penglihatan memuat suatu tanggal pembayaran tertentu. Hal ini mirip dengan bilyet giro, karena tanggal pembayaran tertentu itu merupakan tanggal efektif untuk penawarannya dan juga sama dengan surat sanggup.

5. Bilyet Giroa. Pengertian

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam KUHD, karena Bilyet Giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pem-bayaran secara giral. Bilyet giro diatur dalam SEBI No.4/670/ UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995

Bilyet giro berasal dari kata Bilyet yaitu bahasa Belanda yang artinya surat dan kata giro berarti simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan mana berfungsi sebagai pembayaran. Dalam Pasal 1 hurup d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1995 dengan tegas, Bilyet Giro diartikan adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

b. Syarat-syarat Formil Bilyet Giro.

Sama halnya dengan surat berharga lain, surat berharga Bilyet giro harus memenuhi persyaratan formil. Menurut Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat bilyet giro, yaitu:

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;

2. Nama tertarik;

3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;

4. Nama dan nomor rekening pemegang;

5. Nama bank penerima;

6. Jumlah dana yang dipindahbukuan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya;

7. Tempat dan tanggal penarikan;

8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/ stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;9. Dalam bilyet giro dapat dicamtumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

Syarat-syarat formal di atas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, apabila Bilyet Giro tersebut yang tidak memenuhi syarat formal tersebut, maka tidak berlaku sebagai bilyet giro. Dan apabila syarat no.9 tidak dipenuhi, maka tanggal penarikan Bilyet Giro berlaku sebagai tanggal efektif.

c. Kewajiban dan Tanggungjawab Penerbit

Kewajiban pokok penerbit Bilyet Giro adalah menyediakan dana pada bank tersangkut. Dana yang tersedia harus cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa (Pasal 5). Oleh karena itu, dalam penerbitan Bilyet giro terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara Penerbit/Penarik dengan Pihak Bank. Hubungan hukum ini berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan membuka rekening giro, sedangkan antara penerbit dengan pemegang didahulu terjadinya perikatan dasar, misalnya perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, dan lain-lain. Untuk itu dalam perbitan Bilyet Giro Penerbit harus bertanggungjawab terhadap pemegang bahwa Bilyet Giro yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif. Selain itu Penerbit juga wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarik bilyet giro.

d. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro

Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari yaitu terhitung sejak tanggal penerbitan (Pasal 6 ayat 1. Tenggang waktu tersebut adalah antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif, penerbit diberikan kesempatan untuk mengusaha-kan dana guna membayar dengan pemindahbukuan, makin lambat tanggal efektif ditentukan makin lambat tanggal efektif ditentukan, maka makin banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana. Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik. Sedangkan Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. (Pasal 6 ayat 2 dan 3)

e. Penolakan dan Pembatalan Bilyet Giro

Surat Bilyet Giro dapat saja dilakukan penolakan oleh pihak bank. Menurut SEBI No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995:

1. Bank penerima wajib menolak Bilyet Giro dalam hal:

a. Tidak berlaku sebagai Bilyet Giro bila tidak memenuhi syarat formal (sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1);

b. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif (Pasal 6 ayat 2);

c. Tanggal efektif dicamtumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran (Pasal 2 ayat 2);

d. Terdapat perubahan tetapi tidak tidak ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan (Pasal 9);

e. Telah daluwarsa.

f. Saldo rekening penarik tidak cukup

g. Ditawarkan kepada tertarik setelah penawaran dan telah diterima surat pembatalan Bilyet Giro oleh bank yang bersangkutan dari penarik (Pasal 7 ayat 2).

Bilyet Giro yang ditolak bank penerima dikembalikan kepada pemegang dengan Surat Keterangan Penolakan dalam rangka 3 masing-masing untuk pemegang, penarik dan arsip bank yang bersangkutan.

Kapan suatu Bilyet Giro dapat dibatalkan. Menurut Pasal 7 ayat 1, bahwa Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran 70 hari (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1). Pembatalan hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:

1. Nomor Bilyet Giro;

2. Tanggal penarikan;

3. Jumlah dana yang dipindahhbukukan.

f. Bilyet Giro Kosong

Sama halnya dengan cek kosong, Bilyet Giro Kosong sering terjadi dalam lalu lintas pembayaran. Bilyet Giro Kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dananya pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan atau Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup (Pasal hurup i SKBI No.28/122/KEP/DIR/1996).

Menurut SEBI No.28/137/UPG/1966, penatausahaan Bilyet Giro Kosong adalah:

1. Penolakan pembayaran terhadap tiap-tiap Bilyet Giro kosong oleh bank, baik karena dananya tidak cukup maupun karan alasan lain, harus disertai dengan Surat Keterangan penolakan (SKP).

2. SKP harus memuat nama, alamat, Nomor rekening dan NPWP nasabah penarik Bilyet Giro yang bersangkutan. Apabila nasabah termaksud suatu Fa, CV, PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, maka disamping nama perusahaan yang bersangkutan dicantumkan pula nama penarik.

4. Bank harus memberikan: (Pasal 6 ayat 1)

a. Surat Peringatan I (SP-I), untuk penolakan Bilyet Giro Kosong Pertama;

b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Bilyet Giro Kosong Kedua;

c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk nasabah : (Pasal 7)

Menarik Bilyet Giro Kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan;

Menarik Bilyet Giro Kosong 1 lembar dengan nominal 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)

Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

d. Setiap bank yang mengirim SP-I, SP-II, SP-III atau SPPR kepada nasabah, satu tembusan disampaikan kepada Bank Indonesia Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bangi bank-bank di Jakarta, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar jakarta.

e. Permohonan pembatalan atas penolakan Bilyet Giro dengan alasan kosong diajukan oleh bank secara tertulis kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang mendukung adanya kesalahan adminsitrasi bank.

f. Permohonan tersebut di atas harus diajukan paling lambat 1 bulan sejak tanggal penolaka, pelampauan tertahap batas waktu tersebut diselesaikan secara kasus per kasus.

Bagi penerbit yang menerbitkan Bilyet Giro kosong akan mendapat sanksi adminsitrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarikan Bilyet Giro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko Bilyet Giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam penarik bilyet giro kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakuknya daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit Bilyet Giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Sertifikat Depositoa. Pengertian

Sertifikat Deposito diatur dalam SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR, dan SEBI No.21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1988. Menurut ketentuan Pasal 1 hurup c, SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR , Sertifikat Deposito adalah Surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan LKBB yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang. Sertifikat Deposito tidak sama dengan Deposito berjangka, Deposito berjangka bukan merupakan surat berharga, tetapi surat yang mempunyai harga yang tidak dapat diperjuabelikan atau tidak dapat digunakan sebagai alat bayar. Sertifikat Deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nimonal sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan selama-lamanya 24 bulan.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut di atas penerbitan Sertifikat Deposito tidak perlu minta persetujuan bank Indonesia, seperti diatur dalam ketentuan lama, yaitu: SK BI No.17/44/KEP/DIR dan SEBI No.17/2/UPUM, tanggal 22 Oktober 1984. Dengan demikian setiap bank dan KLBB yang telah memenuhi syarat dapat dengan mudah menerbitkan sertifikat deposito sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Bank Indonesia.

b. Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito

Berdasarkan SEBI No.21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1988, persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Sertipikat Deposito adalah:

1. Pada halaman depan sekurang-kurangnya dicantumkan:

a. Kata-kata SERTIFIKAT DEPOSITO dan DAPAT DIPERDAGANGKAN dalam ukuran besar sehingga mudah terlihat.

b. Nomor seri dan nomor urut.

c. Nama dan tempat kedudukan penerbit.

d. Nilai nominal dalam rupiah.

e. Tanggal dan tempat penerbitan rupiah.

f. Tingkat bunga atau diskonto.

g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.

h. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.

i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.

2. Pada halaman belakang dicantumkan klausula yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

a. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.

b. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindah-tangankan dengan cara penyerahan.

c. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembayar.

Selain persyaratan di atas bahan baku yaitu kertas yang dipergunakan sebagai bahan blanko sertifikat deposito sekurang-kurangnya sama dengan mutu kertas untuk mencetak blanko cek yaitu sesuai dengan yang ditentukan untuk the London Clearing banks Paper Specification No.1 (96 gsm). Kemudian dalam men-cetak blanko sertifikat deposito dimaksudkan hendaknya di-perhatikan unsur-unsur pengamanannya, sehingga perlu dicipta-kan ciri-ciri pengaman, misalnya bentuk tulisan, gambar dasar, tanda air dan garis guiloche.

7. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1970, tetapi kemudian dihapus kembali pada tahun 1971. Sejalan dengan per-ubahan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter maka diperkenalkan kembali SBI tahun 1984 dan Surat berharga Pasar Uang 1985. Saat ini ketentuan SBI di atur dalam:

1. Keputusan Presiden RI No.5 tahun 1984 tentang penerbitan SBI.

2. SKBI No.21/52/KEP/DIR dan SEBI No.21/30/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan dan Per-dagangan Sertifikat Bank Indonesia.

3. SEBI No.22/75/UPG tanggal 16 September 1989 perihal Lelang SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.

SBI berfungsi sebagai piranti Operasi Pasar terbuka (OPT) dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter oleh BI sebagai Bank Sentral, dan piranti pasar uang yaitu piranti dalam rangka pengelolaan likuiditas jangka pendek baik oleh bank maupun oleh masyarakat lainnya.

Penerbitan SBI dilakukan secara lelang yang terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Lelang tetap mingguan yang dilakukan setiap hari rabu atau hari kerja berikutnya. Jangka waktu SBI yang ditawarkan melalui lelang tetap mingguan berkisar dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan yang dinyatakan dalam hari dengan penyelesaian pada hari kerja berikut atau 2 hari kerja berikutnya.

2. Lelang harian yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengendalian moneter dan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Jangka waktu SBI ini berkisar 7 hari sampai 12 bulan dengan penyelesaian pada hari kerja yang sama.

Bukti pemilikan SBI bagi pembeli dapat berupa: nota debet SBI 7 hari, warkat SBI yang diterbitkan secara fisik, Bilyet Depot simpanan (BDS) apabila warkat SBI disimpan di Khasanah Bagian PUM, Bank Indonesia. Demi untuk keamanan. pada umumnya para pemilik/pembeli SBI dianjurkan untuk mengguna-kan BDS. Dominasi SBI terdiri dari pecahan Rp.25 juta, Rp.50 juta, Rp.100 juta, Rp.200 juta, Rp.500 juta, Rp.1 miliyar, Rp.5 miliyar dan Rp.10 miliyar.

8. Surat Berharga Komersiala. Pengertian

Surat berharga komersial atau dikenal dengan istilah Commercial Paper disingkat CP merupakan salah satu bentuk surat berharga yang relatif baru berkembang di Indonesia. Surat berharga komersial ini hampir sama dengan Surat Sanggup, oleh karena itu pengaturannya berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), khusus mengenai ketentuan Surat Sanggup, ketentuan hak pemegang, ketentuan Andosmen, dan cara penulisan nominal. Hal ini secara tegas disebutkan dalam SK Direksi BI No.28/52/KEP/DIR dan SEBI No.28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper/CP) melalui Bank Umum di Indonesia. Menurut Pasal 1 SKBI tersebut, Surat Berharga Komersial adalah:"Surat Sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangakan dengan sistem diskonto.

Dari ketentuan diatas, Surat berharga komersial adalah se-jenis surat sanggup yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Perusahaan bukan bank. Bank dan perusahaan efek hanya sebagai sarana jual beli Surat Berharga Komersial, namun demikian tidak semua perusahaan bukan bank dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial kecuali telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BI, umpanya kelayakan perusahaan calon penerbit.

b. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial dan peranannya

Dalam penerbitan Surat Berharga Komersial ada beberapa pihak terlibat, yang sebagian besar adalah pihak bank, masing-masing bank tersebut memilik peran dan kewajiban yang berbeda, yaitu:

1. Pengatur Penerbitan (Aranger)

Adalah Bank atau Perusahaan Efek yang berdasarkan perjanjian ertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial mengatur rencana penerbitan Surat Berharga Komersial

Bank sebagai Pengatur Penerbitan mempunyai kewajiban yaitu:

1).Menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang objektif tentang calon penerbit:

Laporan keuangan Perusahaan Penerbit

Anggaran Dasar Perusahaan Penerbit

Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi Surat Berharga Komersial

Peringkat Surat Berharga Komersial

2).Penyebaran informasi media cetak

3).Laporan kepada Bagian Penelitian dan Pengembangan Dana Urusan Pasar Uang dan Giralisasi Bank Indonesia :

-Formulir laporan kegiatan dalam rangka penerbitan SBK.

Setiap program penerbitan Surat Berharga Komersial.

Selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan.

4).Kegiatan lain dalam rangka pengaturan penerbitan:

a.memberikan data keuangan calon penerbit yang ada baik di bank ybs., termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga peringkat efek yang akan melakukan peringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit

b.Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan Surat Berharga Komersial.

2. Agen Penerbit (Issuing Agent)

Adalah bank atau Perusahaan Efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP. Sebelum Agen Penerbit melakukan pengesahan, maka Agen Penerbit berkewajiban melakukan penelitian atas kebenaran prosedur pe-nerbitan CP, baik dari segi administrasi maupun yuridis, misalnya : kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit CP, keaslian kertas CP, memperhatikan pemenuan UU dan ketentuan yang berlaku dll.

3. Agen Pembayar (Paying Agent)

Adalah Bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh waktu. Se-menjak CP tersebut sah terbit, Agen Pembayar mempunyai kewajib-an melakukan pembayaran setiap CP yang diujukan oleh pemegang.

4. Pedagang Efek (Dealer)

Adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya.

5. Pemodal (Investor)

Adalah Perorangan atau badan Hukum Domestik maupun asing yang membeli CP.

6. Perigkat (Rating)

Adalah Kode yang dibakukan untuk menunjukan kualitas dari suatu CP yang penetapanya dilakukan oleh lembaga peme-ringkat efek di dalam negeri yang mendapatkan izin dari Bapepam.

Kualitas invesment (investment grade) adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga peringkat efek saai adalah PT.Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari urutan yaitu:

1. MEMADAI

: (PA4)

2. MEMUASkAN

: (PA3)

3. KUAT

: (PA2)

4. PALING TINGGI

: (PA1)

Dalam penerbitan Surat Berharga Komersial banyak pihak terkait, setiap pihak memilik peranan dan tanggungjawab masing-masing, sehingga boleh dikatakan penerbitan Surat Berharga Komersial lebih rumit atau lebih komplek bila dibandingkan dengan penerbitan surat berharga lain. Mekanisme mulai rencana penerbit hingga penjualan terdapat syarat-syarat yang sangat ketat sekali, untuk lebi jelaskan perhatikan bagan mekanisme penerbitan Surat Berharga Komersial.

c. Syarat Formal CP

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Surat Berharga Komersial, yaitu:

1). PADA HALAMAN MUKA TERCANTUM :

1. Klausula sanggup dan kata "surat sanggup"

2. Janji tanpa syarat untuk membayar

3. Penetapan hari bayar

4. Penetapan tempat pembayaran

5. Pihak penerima/pembayar atau pengganti

6. Tempat dan tanggal penerbitan

7. Tanda tangan penerbit

8. Kata-kata "Surat Berharga Komersial"

9. Klausula "dapat diperdagangkan"10. Pengatur penerbit "Tanpa protes dan tanpa biaya".11. Nama bank/perusahaan efek sebagai agen penerbit.12. Nama dan alamat bank sebagai agen/pembayar.13. Nomor seri CP.14. Keterangan mengenai cara penguangan CP

2). PADA HALAMAN BELAKANG:

1. Endosmen blanko dengan klausula tanpa hak regres

2. Cara perhitungan nilai tunai.

3). Syarat lain:

1. Jangka waktu paling lama 270 hari

2. Penerbit perusahaan bukan bank

3. Telah memperoleh peringkat

Syarat-syarat yang ditetapkan tersebut dapat terlihat pada ujud Surat Berharga Komersial, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat saja surat berharga komersial tersebut catat bentuk. Oleh karena itu setiap penerbitan Surat Berharga Komersial sangat ketat sekali, karena kalau tidak resikonya tinggi. Untuk memperjelas lihat contoh surat berharga komersial pada lampiran.

d. Persyaratan dan KewajibanBank

Berdasarkan Pasal SK BI No.28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995. Bahwa persyaratan dan kewajiban bank adalah:

1. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbit, agen penerbit, agen pembayar, pemegang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatannya dan pemodalannya tergolong sehat.

2. Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagi pengatur penerbit-an, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pe-modal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek.

3. Kegiatan usaha bank sebagai pengatur penerbitkan. Agen penerbit, agen pembayar atau pemegang efek tidak memerlu-kan ijin dari Bank Indonesia.

Selain itu Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbit wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang obyektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya me-muat: (Pasal 7)

a. Laporan keuangan tahunan buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat.

b. Laporan keuangan kuartalan terbaru.

c. Anggaran dasar perusahaan penerbit.

d. Tanggungjawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP.

e. Peringkat CP.

Penyebarluasan informasi tersebut harus dilakukan dengan media cetak dan demikian juga kegiatan bank sebagai penerbit wajib dilaporkan oleh bank yang besangkutan kepada bank Indonesia. Sedangkan kewajiban Agen Penerbit adalah melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis.(Pasal 8)

e. Penguangan CP

Berdasarkan SK Direksi BI No.28/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus 1995 ada dua cara penguangan CP yaitu:

1. CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.

a. 2.Setelah jangka waktu tersebut, CP hanya dapat ditagih langsung kepada penerbit.

Kadang kala dalam penulisan surat berharga antara jumlah tulisan nomimal dengan hurup berbeda, mengenai hal ini menurut SKBI tersebut adalah sebagai berikut:

2. 1.CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang ditulis dalam hurup dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam hurup selengkap-lengkapnya.

3. 2.Dalam jumlah uang tertulis ditulis berulang-ulang dan dapat selish, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

4. 3.Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus di-tandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatangani serta oleh pengatur penerbit dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut.

f. Larangan Bagi Bank:

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bank tidak diper-bolehkan menerbitkan Surat berharga komersial, selain itu ada beberapa larangan lain yang harus diiuti oleh pihak bank dalam penerbitan CP, yaitu:

1. Untuk bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :

a. Perusahaan yang merupakan anggota group bank ybs.

b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet.

2. Menjamin penerbitan CP

3. Memperhitungkan pembelian CP sebagai " angsuran atau pe-lunasan kredit" baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit CP

g. Sanksi

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam SK BI No. 28/52.KEP/DIR tanggal11 Agustus 1995 dikenakan Sanksi Administrasi. Sanksi administrasi tersebut . diatur dalam pasal 52 UU No.10 tahun 1998.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pasal 48, dan Pasal 49 Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrasi kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU ini atau Pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank yang besangkutan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain adalah:

a. Denda Penyampaian teguran-teguran tertulis.

b. Teguran tertulis

c. Penurunan tingkat kesehatan bank.

d. Larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

e. Pembekuan kegiatan usaha baik untuk beberapa cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuka dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota Koperasi menggangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Disamping surat-surat berharga yang dijadi alat bayar dalam transaksi bisnis di atas, ada juga beberapa surat yang berfungsi sebagai alat bayar, namun surat-surat tersebut bukanlah surat berharga murni, karena surat-surat tersebut tidak dapat berfungsi penuh seperti surat berharga: Surat Cek, Wesel, Surat Sanggup, Bilyet Giro. Bentuk alat bayar tersebut adalah Kartu Kredit, Anjungan Tunai mandiri (ATM).

1. Kartu Kredit

Hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi dari kartu kredit dikalangan ahli, oleh karena itu, pengertian kartu kredit diambil dari hal-hal yang umum. O.P. Simorangkir, kartu kredit adalah uang tunai atau cek.Encyclopedia of Banking law, credit card diartikan sebagai berikut: "The term credit card is ageneric once to describe a plastic card enabling the holder to when it is issued ti obtain cash stow over for present perpool they are two main catagories of credit card, which involve night and obligations between the parties concern". Munir Fuady, Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhi identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menamdatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoren, penjualan tiket pengangkutan, dll.... (1996:216-217).

Dari beberapa pengertian kartu kredit di atas, pada dasarnya kartu kredit adalah kartu kepercayaan atau sebagai alat yang terbuat dari bahan kertas atau plastik tebal yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbentuk empat persegi panjang, diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau bank, yang mempunyai fungsi-funsi atau kegunaan dan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi sebagai pengganti uang tunai atau cek. Dalam hal ini ada pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengapa alat tersebut disebut kartu kredit? Dikatakan alat tersebut kartu kredit karena dengan kartu itu seseorang dapat melakukan transaksi tanpa harus membayar saat itu juga dengan uang tunai atau cek, tetapi cukup hanya dengan memperlihatkan kartu kredit itu saja dan menandatangani bukti pembelian, sedangkan pembayarannya dilaksanakan melalui pihak yang menerbitkan kartu kredit setelah ada tagihan dari pedaganga. Dengan demikian ada pembayaran yang ditunda dan terhadap penundaan itu yang telah dibuat.

Pada umumnya anggapan masyarakat Indonesia saat ini, bahwa setiap katu yang disebut di atas dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah kartu kredit, sehingga bagi orang yang belum mengerti akan beranggapan bahwa kartu itu dapat digunakan untuktransaksi dengan sistem kredit. Pada hal kenyataannya kartu yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank tidak semua dapat memenuhi unsur kredit, sehingga dalam penggunaannya juga berbeda. Kartu yang tidak mempunyai unsur-unsur kredit itu disebut "Charge Card" atau "kartu pembayaran", yang saat banyak diterbitkan oleh berbagai bank. Fungsi kartu pembayaran sama dengan kartu kredit yait sebagai alat pembayaran sementara pengganti uang tunai atau cek dapat dibayar kemudian. Perbedaan kedua kartu ini terletak pada saat pembayaran setelah ada tagihan dari bank atau perusahaan. Kalau orang berbelanja dengan kartu kredit, maka semua pembayaran atas nama transaksi yang pernah dilakukan oleh card holder dapat dicicil dan sisanya dikenakan bunga, sedangkan orang yang menggunakan kartu pembayaran dilakukan secara kontan kepada pihak yang mengeluarkan kartu pembayaran sebanyak jumlah tagihan, tidak dapat dicicil dan tidak dikenakan bunga.

Sejarah asal usul timbulnya kartu kredit setelah Perang Dunia ke-II, pada saat itu perdagangan antar pulan berkembang dengan pesatn terutama di negara-negara Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan, berkembang pula dunia perbankan, karena perbankan merupakan sarana yang utama dalam menyediakan fasilitas modal. Untuk memperlancar arus perdagangan, selain uang tunai digunakan sebagai alat pembayaran dipergunakan pula alat pembayaran lain yaitu Surat Cek, karena dirasakan lebih praktis dan aman.

Penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek berkembang dengan pesat, sehingga timbullah bermacam-macam manipulasi atau spekulasi termasuk cek kosong. Karena kekhawatiran dikalangan pedagang di Amerika dan Eropa dan juga keenganan untuk mempergunakan uang tunai dan cek, timbullah gagasan dari kalangan pengusaha bank yaitu Bank of America Overseas, menciptakan suatu alat pembayaran yang dirasakan lebih praktis yaitu America Card atau dapat disebut juga sebagai credit card.

Ternyata penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayar-an mendapat sambutan yang luas, baik oleh kalangan pedagang maupun konsumen. Sehingga tidak heran seorang pedagangan yang boanfit memiliki bermacam-macam kartu kredit untuk kepentingan yang berlain-lainan. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit, karena demi kepraktisan dan keamanan.

Bank of America tidak saja mengeluarkan kartu kredit tetapi juga mengeluarkan alat pembayaran lain yaitu Traveler's Cek, melainkan dalam kenyataan Traveler Cek murang sekali peminatnya dibandingkan kartu kredit. Kartu kredit tidak saja berkembang di Amerika, tetapi juga di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yaitu yang diterbitkan oleh Eurocheqe dan Chargex. Di Indonesia kartu kredit mendapat pasaran yang luas disamping pembayaran menggunakan cek. Perusahaan pertama yang menerbitkan kartu kredit dalam jumlah yang cukup banyak yaitu MNDC, meskipun perusahaan-perusahaan atau bank-bank asing membuka cabang di Indonesia, seperti america Express, PT. Diners Indonesia Club, Americard oleh Bank of America.

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung, seperti:

1. Pemegang kartu (Cardholder)

2. Pengusaha, pedagang ( Merchant)3. Bank atau pihak yang mengeluarkan kartu kredit (Card Essuer)

1. Pemegang Kartu

Cardholder atau card member diartikan Pemegang kartu yang namanya tercetak dikartu dan yang berhak menggunakan kartu pada Merchant/pedagang. Card holder adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak perbedaan secara prinsip dengan surat berharga lain, yang dapat dipindahkan sesuai dengan klausula yang terkandung dalam surat tersebut. Seorang yang memperoleh kartu kredit disebut pemegang kartu kredit, tetapi bukan pemilik kartu kredit.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemegang jartu kredit, antara lain:

1. Keamanan;

2. Praktis;

3. Prestise;

4. Penggunaan internasional;

5. Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai;

6. Mendapatkan asuransi perjalanan;

7. Pembayaran yang flexibel;

8. Pembayatan PIN (Personal indentification number)

2. Merchant

Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat dimana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Menurut Iman Prayogo dan Djoko Prakoso, merchant adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi merchant dari kartu kredit. Untuk dapat menjadi Merchant bagi salah satu kartu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh:

Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai merchant;

Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi merchant.

Untuk memperlancar para Merchant dalam melayani transaksi dengan kredit, maka pihak bank memberikan penjelas-an-penjelasan kepada merchant tentang mekanisme pelayanan transaksinya. Disamping itu kepada merchant diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:

1. Alat printer untuk mencetak huru-hurup timbul yang ada pada kartu kredit pada lembaran bukti transaksi;

2. Sale draft, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana merchant mencatat transaksi, dan sebagai bukti pendukung pada saat menangih kepada bank;

3. Daftar hitam (black list atau Cancellation Biletin, atau sering disebut car recovery buletin) yang memuat nomor karti kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharuhi setip 7 hati;

4. Logo atau labang kartu kredit yang diterima untuk ditempel di meja kasir atau pintu.

Seperti halnya cardholder, terhadap setiap merchantpun ditentukan pula batas atau biasanya disebut "Floor Limit". Maksud floor limit adalah batas jumlah harga pembelian yang bisa dilayani langsung tanpa memintah persetujuan dari pihak bank.

3. Card Issuer

Bank yang mengeluarkan kartu kredit meripakan pihak yang harus dmedahului membayar kepada merchant, atas semua biaya akibat penggunaan kartu kredit oleh para pemmegang kartu.selath jatuh tempo, pihak bank baru menangih kepada pemegang kartu dengan mengirimkan tagihan penggunaan kartu kredit atau Billing Statement. Dalam mekanisme transaksi pembelian barang atau jasa maupun pengambilan uang tunai, dengan menggunakan kartu kredit dikenal suatu bagian yang ada pada bank, yaitu bagian Otorisasi. Istilah otorisasi itusendiri berarti mekanisme pemberian persetujuan bank untuk setiap transaksi kartu yang nilai melampaui floor limit yang ditetapkan bank kepada mercahant.

Bagian otorisasi ini merupakan alat kontrol dari mekanisme transaksi yang menentukan disetujui atau tidak semua transaksi. Mengingat bagian otorisasi harus melayani permintaan otorisasi dari semua transaksi di dalam maupun diluar negeri, maka bagian otorisasi harus bekerja 24 jam secara terus menerus.

Pada dasarnya ada tiga hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pemakaian kartu kredit, yaitu pertama antara Bank/Perusahaan dengan Pemegang Kartu, kedua antara Bank/Perusahaan dengan Merchant, yang ketiga adalah per-janjian antara Pemegang kartu dengan Merchent. Dengan demikian para pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat tersebut.

4. Bentuk Formal dan Syarat Penerbitan Kartu Kredit.

a. Bentuk Formal

Secara umum surat berharga harus memenuhi syarat formal. Kalau dalam Pasal 100 KUHD adalah syarat-syarat agar suatu surat dinamakan wesel, pasal 178 KUHD memuat pula persyaratan tentang surat cek. Pada hakekatnya bentuk formal yang tersebut di dalam Pasal 178 KUHD juga terdapat dalam kartu kredit. Meskipun bentuk formal kartu kredit perusahaan yang satu dengan yang lain kadang-kadang terdapat sedikit perbedaan, namun perbedaan yang ada tersebut adalah tidak prinsip. Berikut di bawah ini adalah sebuah contoh dri skema kartu kredit yang lazim:

Keterangan:

1. yaitu keterangan tentang badan hukum (perusahaan/bank yang mengeluarkan kartu kredit.

2. Keterangan yang berbunyi card atau dalam istilah Indonesia-nya kartu.

3. Keterangan tentang nama pemegang/indentitas pemegang.

4. Petunjuk mengenai tanda tangan.

5. Keterangan tentang nomor urut kartu kredit.

6. Keterangan tentang jatuh tempo atau lamanya berlaku kartu kredit.

5. Syarat Penerbitan

Ada dua syarat yang harus ditempuh dalam penerbitan kartu kredit, yaitu:

a). Syarat-syarat Umum

Yaitu syarat yang umu ditetapkan oleh perusahaan/bank dalam mengeluarkan kartu kredit, yang terdiri dari:

1. Mengisi surat permohonan. Surat permohonan diisi berdasarkan formulir yang diediakan oleh bank/ perusahaan, dimana kartu kredit dikeluarkan. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pas photo dari pemohon;

Identitas dari pemohon:

nama lengkap

Alamat rumah

Alamat untuk penagihan

Kewarganegaraan

Jika mempunyai perusahaan, maka dicantum-kan nama perusahaan, bidang usahanya, pangkatnya, alamat perusahaan.

Pendapatan sebulan,

Bila menjadi nasaah bank maka tulis nama dan alamat bank, jenis rekeningnya.

Bila sudah mempunyai kartu kredit yang lain, maka tulis nama kartu kredit, nama bank yang mengeluarkan.

Kemudian ditanda tangani pemohon dan dibubuhi materei Rp,6.000,-

2. Mengisi formulir perjanjian.

3. Membayar uang muka

4. Menunjukan bukti rekening di bank atau mempunyai simpanan deposito di bank.

b. Syarat khusus

yaitu syarat yang dipunyai oleh bank tertentu, mislnya Bank of america memberikan peraturan bahwa calon pemohon setidak-tidaknya mempunyai rekening di bank US$ 250 dan angka pendapatan tiap bulan US$1.000,-. Kemudian BCA menentukan bahwa harus mempunyai rekening di bank yang cukup kurang lebih Rp.250.000,- dan tidak memberi-kan batasan tentang pendapatan seseorang.

Selain syarat-syarat di atas, ada penilaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu sejarah kejujuran seseorang dalam melunasi utang-utangnya termasuk penganalisaan tentang pengeluaran belanda dari si pemohon itu. Atau dengan kata lain bank mencari pertimbangan umum untuk adanya kepercayaan adalah 5C of credit:

1. Caracter yaitu watak dari orang yang akan diberi kartu kredit, kejujuran, kesungguhan dalam memenuhi janji dan keinginan untuk memenuhi janji.

2. Capasity adalah ukuran kecakapan managerial.

3. Collateral adalah jaminan dari pemegang bila tidak mau membayar, maka dapat menjual barang-barang yang menjadi angunan.

4. Capital yaitu ukuran tentang sumber-sumber modal yang dimiliki.

5. Condition of economic yaitu kondisi ekonomi pada saat minta menjadi anggota, dalam keadaan stabil atau tidak.

Setelah semua syarat terpenuhi dan menurt penilaian bank/perusahaan calon pemohon dianggap cukup menjadi anggota dan selanjutnya menerima kartu kredit, maka oleh bank ditentukan:

Nomor urut dari kartu kredit;

Tanggal jatuh temponya dari kartu kredit kalau BCA biasanya berlaku 1 tahun;

Batas pembelian per transaksi untuk tokoh-tokoh, umum dan juga batas untuk hotel, restoran.

Kemudian setelah pemegang menerima kartu kredit dengan lengkap, maka pemegang menerima juga tanda terima yang berfungsi sebagai kuitansi.

6. macam-Macam Kartu Kredit.

Bila dilihat dari bentuknya maka kartu kredit terdapat dalam beberapa macam, antara lain:

a. American express card.

b. America Card (Visa).

c. MDMDC.

d. Diners Club International Card.

e. BCA Card.

f. Master Charge atau Maste Card.

Dari keenam macam kartu kredit di atas dibagi ke dalam dua macam yaitu America Express bank (Kartu kredit Internasional) dan Bank Central Asia (Kartu kredit lokal):

1. American Express bank dengan Amex Card dan Gold Card.

2. Bank Central Asia dengan BCA dan Master Card/Charge.

Amex Card adalah suatu kartu kredit biasa, sedangkan Gold Card adalah kartu kredit luar biasa. Yang dimaksud dengan kartu kredit biasa adalah jumlah pengeluaran dalam pem-belanjaan sebesar dana US$1000 (dalam 200 dollar mata uang setempat sisanya dalam american express Traveler's Cheque, menurut persediaan kas dan ketentuan setempat), brosur Amex Card. Sedangkan yang dimaksud dengan kartu kredit luar biasa adalah jumlah pengeluaran dananya di atas seribu dollah amerika (10.000,-dollar US maximum). Untuk BCA Card termasuk kartu kredit biasa, karena hanya berlaku dalam negeri Indonesia saja dan jumlah pengeluarannya dibatasi setinggi-tingginya 50% dari jumlah dana yang tersedia. Master Charge termasuk luar biasa, karena selain dipergunakan di luar negeri juga jumlah pengeluar-an dibatasi sebesar nilai maksimum yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pertanyaan:

1. Jelaskan apa pengertian Surat Berharga dan Surat Yang mempunyai Harga?

2. Jelaskan Fungsi Surat Berharga?

3. Jelaskan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu surat berharga?

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah Tanpa syarat?

5. Jelaskan bentuk-bentuk Surat Berharga yang berkembang dalam praktek bisnis saat ini ?

6. Jelaskan mekanisme penerbitan surat-surat berharga?

Kasus:

1. Pada tanggal 1 Maret 2000 Tuan Robet mengadakan perjanjian jual beli dengan Tuan Amin 100 buah TV 29 inc bermerek ATT. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat berharga Komersial bernilai Rp.500 juta. Kemudian Surat Berharga Komersial tersebut digunakan oleh Tuan Robet untuk membayar Hutang pada Tuan Kamil Pada waktu akan diuangkan oleh Tuan Kamil, pihak bank melakukan non-pembayaran, karena CP tersebut tidak memenuhi syarat formal.

Pertanyaan:

a. Jelaskan, upaya hukum apa yang harus dilakukan Tuan Kamil agar ia dapat pembayaran ?

b. Jelaskan Siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas ?

2. Dalam kegiatan bisnis modern, pembayaran transaksi bisnis menggunakan Surat Berharga (Negotiable Instrument/ Commercial Paper), karena dianggap lebih aman dan praktis.

Pertanyaan:

a. Jelaskan kapan suatu Surat Berharga dianggap sah menurut hukum dapat dipergunakan ?

b. Jelaskan bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Penerbit Surat Berharga terhadap pihak Pemegang , apabila Surat Berharga tersebut non akseptasi atau non-Pembayaran oleh bank?

c. Jelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Pihak-Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial/CP?

3. Tuan Ahmad membayar hutang kepada Tuan Robert sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan cek yang berklausula atas pengganti. Kemudian cek tersebut hilang dan ditemukan oleh Tuan Kamil. Tuan Kamil langsung mencairkan cek tersebut pada Bank (Tersangkut), karena sudah tanggal jatuh tempo, maka Pihak Bank membayar cek tersebut. Berselang beberapa hari kemudian Tuan Robert datang memberitahukan bahwa cek atas nama dia hilang dan minta pada bank untuk memblokir, namun pihak Bank menjelaskan bahwa cek tersebut telah dibayarkan pada Tuan Kamil.

Pertanyaan: Jelaskan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas? Dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Tuan Robert?

4. Tuan Ahmad membayar hutang kepada Tuan Robert sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan cek yang berklausula atas pengganti. Kemudian cek tersebut hilang dan ditemukan oleh Tuan Kamil. Tuan Kamil langsung mencairkan cek tersebut pada Bank (Tersangkut), karena sudah tanggal jatuh tempo, maka Pihak Bank membayar cek tersebut. Berselang beberapa hari kemudian Tuan Robert datang memberitahukan bahwa cek atas nama dia hilang dan minta pada bank untuk memblokir, namun pihak Bank menjelaskan bahwa cek tersebut telah dibayarkan pada Tuan Kamil.

Pertanyaan: Jelaskan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas? Dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Tuan Robert?

5. Pada tanggal 1 Oktober 2002 Tuan Kamil mengadakan perjanjian jual beli dengan Tuan Ahmad 1 buah rumah yang beralamat Jl. Jenderal ahmad Yani No. 100. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Cek atas pembawa yang bernilai Rp.200 juta. Kemudian Surat Cek tersebut digunakan oleh Tuan Ahmad untuk membayar Hutang pada Tuan Komar. Pada waktu akan diuangkan oleh Tuan Komar, pihak bank melakukan non-pembayaran, karena Cek tersebut cacat bentuk.

Pertanyaan:

a. Jelaskan dan berian contoh apa yang dimaksud dengan cacat bentuk?

b. Jelaskan, upaya hukum apa yang harus dilakukan Tuan Komar agar ia dapat pembayaran ?

c. Jelaskan Siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas ?

6. Tuan Amir setuju pembayaran hutang Tuan Badu dengan surat sanggup dengan jumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Jatuh waktu surat sanggup tersebut pada tanggal 30 September 2001. Pada waktu Tuan Amir akan mencairkan surat sanggup tersebut ditolak oleh pihak bank, dengan alasan lewat waktu selama 30 hari.

Pertanyaan: Upaya apa yang dapat dilakukan Tuan amir agar ia tetap dapat mendapat pembayaran?

7. Tuan Amin menerbitkan surat promes atas unjuk untuk membayar piutang Tuan Bidin sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada waktu menulis surat promes tersebut tuan Amin tanpa sadar antara nilai nominal angka dengan hurup berbeda yaitu niliai angka tertulis lima puluh juta, tetapi dalam tulisan hurup tertulis lima juta rupiah.

Pertanyaan: Bagaimana kedudukan surat promes atas unjuk tersebut? Jelaskan?

8. Tuan Ahmad membayar hutang kepada Tuan Robert sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan wesel yang berklausula atas pengganti. Kemudian wesel tersebut hilang dan ditemukan oleh Tuan Kamil. Tuan Kamil langsung mencairkan wesel tersebut pada Bank (Tersangkut), karena sudah tanggal jatuh tempo, maka Pihak Bank membayar wesel tersebut. Berselang beberapa hari kemudian Tuan Robert datang memberitahukan bahwa wesel atas nama dia hilang dan minta pada bank untuk memblokir, namun pihak Bank menjelaskan bahwa wesel tersebut telah dibayarkan pada Tuan Kamil.

Pertanyaan: Jelaskan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas? Dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Tuan Robert?

9. Tuan Agus sentosa mengadakan perjanjian jua beli TV 29 Inch dengan Tuan Saiman. Dalam perjanjian tersebut disepakati, harga TV Rp.7.000.000,-, dibayar dengan Surat Wesel dengan jatuh tempo tanggal 1 Nopember 2001. pada waktu wesel akan diaungkan ditolak bank, karena tidak memenuhi syarat formal.

Pertanyaan: jelaskan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Tuan Saiman agar dapat pembayaran atas surat wesel yang ia miliki?

10. Pada tanggal 30 September 2001, disepakati perjanjian jual beli mesin tenun antara Tuan Robert dengan Tuan Jefry. Harga disepakati sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dibayar dengan surat wesel atas unjuk. Pada satu ketika Tuan Jefri dirampok dan semua dokumen dan uang diambil oleh perampok dan saat itu juta beberapa surat berharga telah jatuh tempo dan dicairkan oleh perampok pada bank tersebut.

Pertanyaan: apakah pihak bank dapat diminta pertanggungjawaban hukum, karena telah membayarkan surat wesel atas pembawa atau unjuk atas nama Tuan jefry kepada pembawa yang tidak berhak?

11. Pada tanggal 1 Agustus 2000 Surat Cek Tuan Badu dicuri orang. Orang yang mencuri surat cek tersebut langsung mencairkannya di Bank Y, Bank Y menerima dan membayar surat cek tersebut. Setelah pencairan surat cek tersebut Tuan badu baru melapor bahwa surat cek tanggal 1 Agustus 2000 telah dicuri orang.

Pertanyaan : Jelaskan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus di atas? Dan bagaimana penyelesaian yang terbaik?

12. Dalam perjanjian pimjam meminjam uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tuju belas juta rupiah) antara Tuan Kadir dengan Tuan Dedi disepakati dibayar dengan surat cek. Pada waktu jatu tempo, Surat cek dialikan kepada Tuan Bidin. Pada waktu Tuan Bidin akan menguangkan surat cek tersebut ditolak oleh tersangkut, dengan alasan tanda tangan penerbit meragukan.

Pertanyaan: Tindakan apa yang harus dilakukan Tuan Dedi agar dia dapat pembayaran?

13. Tuan Karel pedagang elektronik di kota Palembang, dalam melakukan transaksi dia selalu menerbitkan surat cek kepada mitra dagang. Pada suatu ketika Tuan karel menerbit cek untukTuan Amin (Rp.10.000.000,-), Aman (Rp.15.000.000,-), Maman (Rp.20.000.000,-), dan Imam (Rp.25.000.000,-), ternyata ke-4(empat) surat cek tersebut ditolak tersangkut dengan alasan dana tidak cukup.

Pertanyaan: Apakah dalam kasus di atas telah terjadi penerbitkan cek kosong? Dan apa sanksi yang harus dikenakan terhadap Tuan karel?

14. Tuan Amin memberikan jaminan atau aval terhadap surat cek yang diterbitkan oleh Tuan Sentosa. Pada suatu ketiga surat yang diterbitkan Tuan senotsa di bayarkan kepada Tuan Burhan. Ternyata surat cek yang diterbitkan Tuan Sentosa tidak ada uang samasekali, sehingg pada waktu Tuan Burhan akan menguangkan surat tersebut ditolak bank.

Pertanyaan: jelaskan apakah Tuan Burhan dapat langsung menggugat tuan Sentosa atau Tuan Amin?

15.Tuan Kamil, Komar, Husien, dan Hanan mengadakan permain judi di rumah Tuan Kamil. Dalam permainan judi tersebut Tuan kamil, Komar, dan Husien mengalami kekalahan, Tuan Kamil dan Komar membayuar dengan surat cek, sedangkan Tuan Huein membayar dengan cek.

Pertanyaan: Jelaskan bagaimana kedudukan hukum surat cek tersebut?

16 Tuan Amran menerbitkan bilyet giro untuk membayar hutang kepada Tuan Taufik. Namun, berselang beberapa hari kemudian Tuan Amran menyadari bahwa dana yang tersedia pada rekeningnya di bank tersangkut tidak cukup dan kemudian dia langsung membatalkan surat bilyet giro tersebut tanpa pemberitahuan kepada Tauan taufik. Tepat jatuh tempo Tuan Taufik datang ke bank untuk memindahkan dana tersebut, namun Bilyet giro tersebut ditolak, karena telah dibatalkan oleh penerbit.

Pertanyaan: Jelaskan apakah tindakan tuan Amran dapat dibenarkan? Dan upaya apa yang dapat dilakukan Tuan taufik?

17. Pada tanggal 1 Nopember 1999 Tuan Robert membayar hutang kepada Tuan Amin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dengan menggunakan Bilyet Giro (tanggal penerbitan Bilyet Giro 1 Nopember 1999). Kemudian pada tanggal 2 Desember 1999 Tuan Amin datang ke Bank X untuk memindahbukukan ke rekeningnya, tetapi pihak menolak, karena dana Bilyet Giro tersebut tidak cukup.

Pertanyaan:

a. Apakah dalam kasus di atas telah terjadi Bilyet Giro Kosong? Jelaskan?

b. Jelaskan Faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya Bilyet Kosong?

18.Tuan Kairul mengadakan perjanjian jual beli kopi sebanyak 10 ton dengan Tuan Sunu dengan nilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pembayaran disepakati dengan menggunakan Bilyet Giro. Pada waktu menulis atau mengisi Bilyet Giro terjadi kesalahan yang tidak disadari oleh Tuan Kairul yaitu tertulis dengan hurup sebesar sepuluh juta bukan seratus juta. Oleh karena itu pada waktu akan dipindahbukukan pihak bank menolak, karena ragu terhadap nilai nominal bilyet giro tersebut.

Pertanyaan: Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tuan Sunu dalam kasus di atas?

BAB VIII

SURAT-SURAT BERHARGA

Penerbit

Pemegang

Pemegang berikut

Tersangkut

Bank

NAMA BANK1 CLAUSULA CARD2

------------------------------------------------------------------

TANDA TANGAN

NOMOR

CREDIT CARD5

NAMA PEMEGANG3 JATUH TEMPO6

1368Hukum Bisnis Indonesia