matriks perbedaan perpres 54

MATRIKSPERBEDAANANTARAPERATURANPRESIDEN No.54/2010/

TENTANGPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAANBARANG/JASA

PEMERINTAHddengan

KEPUTUSANPRESIDENNo.80/2003

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KET

I KETENTUAN UMUMI. KETENTUAN UMUM1. Peraturan

tentanga. Lampiran I :

Persiapana. Lampiran I : Perencanaan

Umum PengadaantentangTatacaraPengadaan

Persiapan Pelaksanaan Swakelola

Umum Pengadaanb. Lampiran II : Pengadaan

BarangL i III P d Lain-lain

PelaksanaanPenilaian

c. Lampiran III : PengadaanPekerjaan Konstruksi

d. Lampiran IV : PenilaianKualifikasi

b. Lampiran II : Formulir

IVa. Pengadaan JasaKonsultansi BadanUsahaFormulir

kualifikasi.

UsahaIVb Pengadaan Jasa

Konsultansi Perorangane. Lampiran V : Jasa Lainnyaf. Lampiran VI : Swakelola


2. Jumlah Bab 9 Bab 19 BabJdan Pasal 54 Pasal 136 Pasal

3. Perencanaan Pembagian Lingkup perencanaan:Pengadaan

gtanggung jawab dalam perencanaan

g p p

a. PA/KPA membuat rencana umum dan

bperencanaan pengadaan antara PA/KPA

pembiayaan pengadaan;

b PPK membuat dan PPK atau Panitia belum diatur dengan

b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan;

diatur dengan jelas c. ULP membuat

rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) (pelelangan/seleksi) pengadaan.


4. Pinjaman/ Jika bertentangan, Pada prinsipnya jHibah Luar Negeri

J g ,maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah

p p ymengikuti Perpres;

Jika terdapat perbedaan, k dil k kNegeri

(PHLN)pinjaman/hibah maka dilakukan

kesepakatan (utk menggunakan Perpres gg patau aturan pemberi pinjaman/hibah).

5. Jenis Pengadaan

a. Barang

b. Jasa Pemborongan

a. Barang

b. Pekerjaan KonstruksiPemborongan

c. Jasa Konsultansi

c. Jasa Konsultansi

d. Jasa LainnyaKonsultansi

d. Jasa Lainnya


6. Definisi Barang adalah benda dalam Barang adalah setiap berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,barang setengah jadi, barang

benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak g g j , g

jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan olehPejabat Pembuat Komitmen

g pbergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan Pejabat Pembuat Komitmen

sesuai penugasan KuasaPengguna Anggaran.

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang

k j k i b l k j k iPekerjaan Konstruksi belumdiatur

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau gpembuatan wujud fisik lainnya


Definisi Jasa Konsultansi adalah Jasa Konsultansi Definisi(cont)

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bid li ti j

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

b t hk bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi,

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

dan jasa pelayanan profesilainnya, dalam rangkamencapai sasaran tertentu

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir mencapai sasaran tertentu

yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan

adanya olah pikir (brainware)

secara sistematis berdasarkankerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat PembuatKomitmen sesuai penugasanKuasa Pengguna Anggaran.


D fi i i J L i d l h J L i d l h j Definisi(cont)

Jasa Lainnya adalahsegala pekerjaandan/atau

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

penyediaan jasa selain jasa konsultansi jasa

p y gmengutamakan keterampilan (skillware)dalam suatu sistem tata konsultansi, jasa

pemborongan, danpemasokan barang.

dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang


Definisi( )

Belum diatur Sayembara adalah metode ilih di(cont) pemilihan Penyedia Jasa yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi ,tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuanberdasarkan harga satuan

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat dit t k b d k h ditetapkan berdasarkan harga satuan


7. Pelelangan Proses pengadaan Proses pengadaan Keppres/

g/Seleksisebelumtahun

p gdpt dilakukan sblm dokumen anggaran

p gdpt dilakukan stlh rencana kerja dananggaran K/L/D/I

42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/ tahun

anggarananggaran disahkan

anggaran K/L/D/I disetujui olehDPR/DPRD

Perpres 53/ 2010 (ttg penunjukan PPK dsb)

8. PekerjaanKompleks

Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M

Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 Mp p p

9. Materai Digunakan untuk: surat

Digunakan hanya untuk dokumen surat

penawaran Formulir isian

kualifikasi

untuk dokumen kontrak dan Formulir Isian Kualifikasikualifikasi

KontrakKualifikasi


II ORGANISASI PENGADAANII. ORGANISASI PENGADAAN

10. OrganisasiPengadaan

Organisasi belum di

1. PA/KPA;2 PPK;Pengadaan belum di

kelompokkan jelas

2. PPK;3. ULP/Pejabat

Pengadaan;j g ;4. Panitia/Pejabat

Penerima HasilP k jPekerjaan

11. Perangkati i

Belum diatur a. Kepala;b S k t i torganisasi

ULPb. Sekretariat;c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja .d. Kelompok kerja .


A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARANA. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

12. Tugas dankewenangan

Belum diaturdengan tegas

mengumumkan RencanaUmum Pengadaan

menetapkanPanitia/Pejabat PenerimaHasil PekerjaanHasil Pekerjaan

13. Penetapanpemenang

PengadaanBarang/Jasa

1. Paket pengadaanBarang/Pekerjaanpemenang

/penyediaoleh PA/KPAdi K/L/I t

Barang/Jasadiatas Rp. 50M

Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya diatas Rp. 100Mdi K/L/I atau

Kep.Daerah di Daerah

100M2. Paket pengadaan Jasa

Konsultansi diatas Rp. Konsultansi diatas Rp. 10 M

NO TOPIK KEPPRES80/03

PERPRES 54/10 KET

14. Kuasa Pengguna A

Tidak diaturdengan jelas

- Dpt diangkat lebih dari 1(satu) orang sesuai beban

k j / k d liAnggaran (KPA)

pekerjaan/rentang kendaliPA.

- Di angkat oleh PA (tgktDi angkat oleh PA (tgktPusat)

- Ditetapkan oleh KepalaDaerah (tgkt Daerah)

- KPA untuk danadekonsentrasi dan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat olehPA atas usul Kepala Daerah


B PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

15. Tugas danfungsi

- Menetapkandokumen

- menyusun dan menetapkanrencana pengadaan: fungsi dokumen

pengadaan;

- Menetapkan

rencana pengadaan:

Spesifikasi teknis; Rincian HPS

pemenang; Rancangan kontrak- tidak menetapkan pemenangp p g

- menyimpan dan menjagakeutuhan seluruh dokumen

l k dpelaksanaan pengadaan


16. Kewenang Belum diatur dapat mengusulkangan lain dengan jelas

p gperubahan paket danjadwal pekerjaan kpd PA

dapat menetapkan9tim pendukung9 i hli9tim atau tenaga ahli

pemberi penjelasanteknis (aanwijzer)( j )

17. Persyarat-an

- Pendidikan min. D3

- Pendidikan min S1- Tidak ada persyaratan DP3

manajeri-al

- DP3 untuk masa3 tahun terakhirdengan nilaidengan nilaiminimal Baik.


18. Kewajibanbersertifikat

Dalam masa transisi, sebelum

iliki tifik t

a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpresi i b l kmemiliki sertifikat,

seseorang yang telah diangkat

ini berlaku;

b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit g

menjadi PPK harusmengikutipelatihan

ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling

pelatihan. lambat 1 Januari 2012; dan

c PPK pada Pemerintahc. PPK pada PemerintahProp/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.


C ULP/PEJABAT PENGADAANC. ULP/PEJABAT PENGADAAN

19. KewenanganPembentukan

Belum diatur Menteri/pimpinanLembaga/KepalaPembentukan

ULPLembaga/KepalaDaerah/pimpinanInstitusi.

20. Fungsi ULP Sama denganpanitia, utk

PengadaanBarang/Pekerjaanp ,

pengadaanBarang/jasa > R 50 jt

g jKonstruksi/JasaLainnya > Rp. 100 jt

Rp.50 jt Pengadaan JasaKonsultansi > Rp.50 jtjt


21. Kelompok Sama dengan Berjumlah gasal21. Kelompokkerja ULP

Sama denganpanitia, berjumlah gasal,

i 3 ( i )

Berjumlah gasalminimal 3 (tiga) orang

Dapat ditambah sesuaimin 3 (tiga) orang sesuaibesaran nilai

dg kompleksitaspekerjaan.

Dapat dibantu aanwijzerpekerjaan

Dapat dibantu aanwijzer

22. Pejabat Melaksanakan melaksanakanPengadaan Penunjukan

Langsung utkpengadaan

Pengadaan Langsung Pengadaan

Barang/PekerjaanpengadaanBarang/jasa 50 jt

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya Rp. 100 jt

Pengadaan JasaKonsultansi Rp.50 jt


23 Tugas menyusun menetapkan Dok 23. Tugas,wewenangdan

- menyusunDok. Pengadaan;

- menetapkan Dok. Pengadaan;

- menetapkan pemenang utktanggungjawab ULP

- mengusulkanpemenang

PengadaanBarang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 100 M;asa Lainnya Rp.100 M;Pengadaan Jasa

Konsultansi Rp. 10 M- menjawab sanggahan

4 l di lk k d24. Kewenanganlain

Belum diaturdengan jelas

Dapat mengusulkan kpd PPK: perubahan HPS; Perubahan spesifikasiPerubahan spesifikasi.


D PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAND. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

25. Ketentuanumum

Belum diatur - Ditetapkan oleh PA/KPA

- Dapat dibantu olehDapat dibantu olehtim/tenaga ahli ygditetapkan PA/KPA

26. Tugas danf i

Belum diatur - Memeriksa hasilk jfungsi pekerjaan

- Menerima hasil pekerjaan

Membuat dan- Membuat danmenandatangani BeritaAcara serah terima


E PENYEDIA BARANG/JASAE. PENYEDIA BARANG/JASA

27. Persyaratan - KD diberlakukan untuksemua jenis pengadaan

- KD untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi

- SKP untuk pengadaanJasa Pemborongan

dan Jasa Lainnya

- SKP untuk pengadaanPekerjaan KonstruksiPekerjaan Konstruksidan Jasa Lainnya

28. Kemampu- - Utk Jasa Pemborongan - Utk Pek. Konstruksi, an Dasar(KD)

KD=2 NPt

- Utk Barang/JasaLainnya KD= 5 NPt

KD = 3 NPt

- Utk Jasa LainnyaKD = 5 NPtLainnya, KD 5 NPt

- Utk Jasa KonsultansiKD=3NPt

KD 5 NPt

- NPt utk 10 tahunterakhir

- NPt utk 7 tahunterakhir


29. Nilai KD minimum

Tidak tegas batasanminimum nilai KD

sama dengan nilai total HPS

30. SisaKemampuan

PersyaratanPenyedia Jasa

Tidak diwajibkan lagiadanya SKKKemampuan

Keuangan(SKK)

Penyedia JasaPemborongan

adanya SKK

31. DukunganKeuangand i B k

10 % untuk jasapemborongan

Minimal 10 % dari nilaipaket untuk pekerjaank t k idari Bank 5% untuk selain

jasapemborongan

konstruksi

pe bo o ga


32. SisaKemampuanPaket

. Hanyadiberlakukanuntuk Jasa

- Pekerjaan konstruksidan Jasa Lainnya

Tercantumdi Lampiran

Paket untuk JasaPemborongan

- Nilai SKP tidak

- Usaha kecil KP =5

- Usaha non kecil KP = 6 atau 1 2 NNilai SKP tidak

disebutkanKP = 6 atau 1,2 N

- N = Jumlah paketpekerjaan terbanyakpekerjaan terbanyakyang dapat ditanganipada saat bersamaanselama kurun waktu5 (lima) tahunterakhirterakhir


III RENCANA UMUM PENGADAANIII. RENCANA UMUM PENGADAAN

33. Ketentuanumum


- disusun oleh PA- meliputi kegiatan danumum dengan jelas meliputi kegiatan dan

anggaran yg akandibiayai oleh

/ / / di iK/L/D/I sendiridibiayai dengan co-

financingg

34. Biayapelaksanaan


Biaya pelaksanaanpengadaan merupakan

pengadaan pada tahapmana biayatersebut

bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan tersebut

disiapkandisusun dan ditetapkan oleh PA/KPA


IV. SWAKELOLA

35. Pekerjaanyang dapat diswakelolakan

Terdapat 8 pekerjaan yang dapat

Ditambah 4 jenispekerjaan baru:

pekerjaan surveyswakelolakan dapatdiswakelolakan

pekerjaan survey, Pekerjaan industri

kreatif, inovatif, budayakreatif, inovatif, budayadan penelitianlaboratorium

Penelitian danpengembangan dalamnegerinegeri.

Pengembangan industripertahanan, alutsista,dan almatsus dalamnegeri


36. PelaksanaSwakelola

a. Pejabat PembuatKomitmen;

a.K/L/D/I PenanggungJ b A

Mekan isme Hibahdiatur

b. instansipemerintah lainnon swadana;

Jawab Anggaran;

b.InstansiPemerintah Lain

diaturtersendiri

non swadana;

c. kelompokmasyarakat/

Pemerintah Lain pelaksanaSwakelola;y

lembaga swadayamasyarakatpenerima hibah

c.KelompokMasyarakatPelaksanapenerima hibah. PelaksanaSwakelola


37. Penyaluran Khusus untuk Untuk semua jenis danaswakelolakpd kel.

pekerjaan konstruksi:1. 50% apabila

organisasi

pekerjaan:1. 40% apabila kel.masy.

telah siap melaksanakan pmasyarakat

organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap;

telah siap melaksanakan Swakelola;

2. 30% apabila pekerjaan t l h i 30% dtelah siap;

2. 50% sisanya apabila pekerjaan telah

telah mencapai 30%; dan3. 30% apabila pekerjaan

telah mencapai 60%mencapai 30%.

38. DasarPelaksanaan

Belum diatur Kontrak antara PPK padaK/L/D/I PenanggungPelaksanaan

swakelolaolehKelompok

gg gJawab Anggaran denganKelompok MasyarakatPelaksana Swakelola

Kelompokmasyarakt


39. PelaksanaanSwakelolaoleh

Pekerjaan yang dapatdilaksanakan

Kelompok Masyarakatyang mampumelaksanakan pekerjaan; oleh

kelompokmasyarakat

dilaksanakanoleh kelompokmasyarakatb l d

melaksanakan pekerjaan;

Pekerjaan Konstruksihanya dapat berbentuk

belum diatursecara jelas.

rehabilitasi, renovasi dankonstruksi sederhana;

k t k i b b konstruksi bangunan baruyang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I gPenanggung JawabAnggaran ---- diserahkankepada kelompokkepada kelompokmasyarakat


V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASAJ J

A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

40 Pengadaan 1 Pelelangan Umum 1. Pelelangan40. PengadaanBarang/ JasaLainnya

1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung

1. Pelelangan Pelelangan Umum Pelelangan

SederhanaLainnya 4. Penunjukan LangsungSederhana

2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4 S b /K t4. Sayembara/Kontes

41. PengadaanPekerjaan

1. Pelelangan Umum2 Pelelangan Terbatas

1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas

Disesuaikanj

Konstruksi2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung

g3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung5 Pengadaan Langsung

denganPP29thn

5. Pengadaan Langsung 2000


d l k i 1 S l k i 42. PengadaanJasaKonsultansi

1. Seleksi Umum2. Seleksi Terbatas3. Seleksi

1. Seleksi Seleksi Umum Seleksi Sederhana

Langsung4. Penunjukan

L

2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4. Sayembara

Langsungy

43. Pelelangan/Seleksi

Tidak diatur Untuk pengadaanBarang/Jasa yang:/Seleksi

Sederhanag J y g

a. tidak kompleks, ataubersifat sederhana

b Bernilai Rp 200 jtb. Bernilai Rp. 200 jt. Pasca kualifikasi (untuk

pelelangan/seleksi perorangan)perorangan)

Pengumuman min 3 hari


PERPRES 54/10 KET

44. Pengadaan Langsung

Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya Untuk pengadaan Rp Untuk pengadaan Rp.

100 jt Keb. Operasional K/L/D/I

T k l i d h Teknologi sederhana Risiko kecil Penyedia orang

perseorangan dan/atau badan usaha kecil

b. utk peng. Jasa Konsultansi:Keb operasional K/L/D/IUntuk pengadaan Rp Untuk pengadaan Rp.

50 jt


45 Sayembara/ Tidak diatur Sayembara : 45. Sayembara/Kontes

Tidak diatur Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll

Kontes: memperlombakan Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.

Persyaratan penyedia lebih sederhanasederhana

Tidak perlu HPS, cukupmenggunakan PaguAnggaranAnggaran

Evaluasi oleh tim juri/tim ahli

K d b l k46. Batasan Penun-jukan

Keadaantertentu, a/l:

batasan nilai Rp 50 juta

Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus

Langsung Rp 50 jutaBarang khusus


47. Penunjukan L

a. Keadaan t t t

a. Keadaan tertentu adalah:Langsung tertentu

adalah:1) penanganan

d t

1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya h t kdarurat

dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)

harus segera, untuk:a) pertahanan negara, dan/ataub) keamanan masyarakat, dan/ataukurang jelas) y ,c) keselamatan/perlindungan

masyarakat:(1) akibat adanya bencana alam (1) akibat adanya bencana alam

dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/ataudan/atau

(2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

(3) akibat kerusakan infrastruktur (3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.


48. Penunjuk b. keadaan kh

b. barang/pekerjaan khusus d l h d (d b hkan

Langsungkhusus adalah:dst.... hanya d

adalah....dst (ditambahkan 3 jenis barang/pekerjaan):

5) pekerjaan pengadaan mobil, d d /

Harga GSOh ada 5 jenis,

diantara-nya:- Pengadaan

b /

sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales

hrs tercantumdlm website penyediad bbarang/jasa

yang bersifat rahasia

pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);

6) sewa penginapan/ hotel; atau) l d /k d

dan website pengadaannasional

7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.

d /- Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung


B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN

49. Satu sampul utk

d

Untuk metode evaluasi PenunjukanL

- utk pelaksanaan Seleksi Sederhana

k d l ipengadaan Jasa Konsultansi

Langsung - utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah

- utk Seleksi KonsultanPerorangan dg evaluasikualitaskualitas

50. Dua sampul Dapat digunakan untuk semua jenis

Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan

pengadaan Konstruksi.

51. Dua Tahap Dapat digunakan k

tidak dapat digunakan utk untuk semua jenis pengadaan

pengadaan Jasa Konsultansi


C. METODE EVALUASIC. METODE EVALUASI

52. Metode evaluasi sistem

il i d bi

Penggunaan metode evaluasi

Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

k i/ inilai dan biaya selama umur ekonomis

tergantung pertimbangan panitia

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.

53. PersyaratanPenggunaanSi t Nil i

Belum diatur a. besaran bobot biaya antara 70% s/d 90% dari total b b t k l hSistem Nilai bobot keseluruhan;

b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan

c tata cara dan kriteria -----c. tata cara dan kriteria jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan


54 Metode 1 Kualitas; 1 Kualitas;54. Metode evaluasi pengadaan Jasa

1. Kualitas;2. Kualitas teknis

dan biaya;

1. Kualitas;2. Kualitas teknis dan biaya;3. Pagu anggaran;

JasaKonsultansi

3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah;5. Penunjukkan

4. Biaya terendah;(Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena 5. e u ju a

Langsunga gsu g, d a g a a e a

merupakan metode pemilihan bukan metode evaluasi)

55 Metode Tidak diatur 1 Pagu Anggaran55. Metodeevaluasi utkSeleksiSederhana

Tidak diatur 1. Pagu Anggaran2. Biaya terendah

Sederhana56. Metode evaluasi

Pengadaan JasaKonsultansi

Tidak diatur Kualitas

KonsultansiPerorangan

NO TOPIK KEPPRES 80/03 PERPRES 54/10 KETD. KUALIFIKASI

57. PenggunaanPrakualifikasi

Belum dirinci a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha);b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bersifat kompleks Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainn a ang menggunakan Metode Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

Penggunaan B l di i i 1 P l l U k li 58. PenggunaanPascaKualifikasi

Belum dirinci 1. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;

2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.


59. Penilaian P k lifik i

Belum diatur - Utk pengadaan B /P k K t k i/J Prakualifikasi secara jelas Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur

- Utk pengadaan Jasa Konsultansi d h lBadan Usaha---- sistem nilai

E. KONTRAK

60. Persetujuan Menteri a. Menteri Keuangan untuk kegiatan 60. jKontrak Tahun Jamak yang didanai APBN

Keuangang g

yang nilainya diatas Rp10.M; b. Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang

nilai kontraknya sampai dengan y p gRp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan b t di h kit k t k obat di rumah sakit, makanan untuk

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai layanan pembuangan sampah cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.


61. Kontrak Belum diatur a. Kontrak antara61. Kontrak Payung (framework agreement)

Belum diatur a. Kontrak antarapemerintah dg penyedia

b. Kontrak harga satuanU t k b /j agreement) c. Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang

d. Volume blm diketahuipada saat tanda tangankontrak

e Pembayaran oleh msg-e. Pembayaran oleh msgmsg PPK

62. Kontrak Sudah diatur bahwa co-financing dpt Pembagian PengadaanBersama

tapi belum banyak diimplementasi-

dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN,

beban dan tanggung jawab diatur

kan APBD-APBD, atau APBN-APBD)

dalam kontrak.


63. Kontrak Belum diatur merupakan pengadaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi g gg g g

perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan

g

F HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

64. HargaPerkiraan

- diumumkan pada saat

- Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan

Sendiri(HPS)

aanwijzing.- Tidak menjadi

batas atas

penyedia barang/jasa, kecualikontes/sayembara tidak perluHPS

penawaran - Diumumkan pada saat pengumuman lelang;Menjadi batas atas penawaran utk - Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya


PERPRES 54/10 KET

65. HPS (cont) Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaranpemasukan penawaran

Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% lebih rendah dari 80% nilai total HPS

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara


PERPRES 54/10 KET

66. SumberData HPS

5 sumberdata untukpenyusunanHPS

Ditambahkan 4 sumber data: inflasi tahun sebelumnya,

suku bunga berjalan dan/atau

Harga dariagentunggal

HPSsuku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis baik yang

ggtidak lagimenjadisalah satuKontrak sejenis, baik yang

dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

salah satudasar untukpenyusun-an HPS norma indeks; dan/atau

informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

an HPS

p gg gj


F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA

67. PersyaratanJaminan

Belum diatur Jaminan harus dapat:a Dicairkan sebesar nilaiJaminan a. Dicairkan sebesar nilai

jaminanb. Dicairkan dalam waktu

14 hari14 haric. Bersifat unconditional

68. Penerbit J i

Bank Umum atau P h

Bank Umum, Perusahaan P j i d Jaminan Perusahaan

AsuransiPenjaminan, dan Perusahaan Asuransi

69. Persyaratan Belum diatur Perusahaan Asuransi Umum Asuransipenerbit jaminan

yang mempunyai ijinDepkeu/Bapepam -LK untukmenjual produk jaminanj j p j(suretyship).


70. BesarnyaJ i

Untuk penawaran dibawah80% HPS il i j i

Untuk penawaran dibawah80% HPS il i j iJaminan

Pelaksanaan80% HPS nilai jaminanpelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)

80% HPS nilai jaminanpelaksanaan 5% dari HPS

P b li S t l h lih S t l h b khi 71. Pengembalian jaminan pelaksanaan

Setelah masa pemeliharaan selesai

- Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau

- Setelah penyerahan j i lihjaminan pemeliharaan

72. Jaminan h

Belum diatur 2 perseribu (2) dari HPS, k i l R 50 j t sanggahan

bandingmaksimal Rp.50 juta

G. GARANSI

73. Sertifikat Garansi

Belum diatur - Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi

- Sertifikat garansi diterbitkan oleh Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk


H. PENGUMUMAN

74. MediaPengumumanPengadaan

Surat kabar nasional Surat kabar provinsi Papan pengumuman

a. Website K/L/D/I, b. Papan pengumuman

resmiPengadaanBarang/Jasa

Papan pengumumanresmi

resmic. Portal Pengadaan

Nasional melalui LPSE

75. Pengumuman atas penetapan

a. Pemberitahuan kepadapeserta

b. Papan pengumuman

a. Papan pengumumanresmi

b. Website K/L/D/IPenyedia Barang/Jasa

b. Papan pengumumanresmi

b. Website K/L/D/I

76. PengumumanRencanaUmum

Diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional,(www.pengadaannasional-

diumumkan melaluiwebsite K/L/D/I danPortal Pengadaan

Pengadaanp g

bappenas.go.id)g

Nasional,www.inaproc.lkpp.go.id


H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING

77. Sanggah dan sanggah

Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding

Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/KepalaLembaga/Kepala sanggah

bandingsanggah banding ke PA/Kepala Daerah

Sanggahan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);Sanggahan

banding tidak menghentikan proses

LKPP); Sanggahan banding

menghentikan proses pengadaan;

78. Materi sanggah

a.l. termasuk: adanya unsur

KKN antara

Materi sanggah: penyimpangan thd ketentuan dan

prosedur pelelangan;

Unsur KKN menja-

peserta; adanya unsur

KKN antara t d

g rekayasa tertentu yg menghalangi

terjadinya persaingan sehat; penyalahgunaan wewenang oleh

ULP/P j b t b l i

jdi materi penga-dpeserta dengan

Pejabat/ULPULP/Pejabat berwenang lainnya duan.


PERPRES 54/10 KET

I. UANG MUKA

79. Besaran uang k d l

Belum diatur d j l

Yang terendah antara :20% d i il i k t k muka dalam

kontrak tahun jamak

dengan jelas a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau

b. 15% dari total nilai k kkontrak

J. KEADAAN KAHAR

K d G G i d t i 80. Keadaan kahar (force majeur)

Gangguan industri lainnya

i

Gangguan industri lainnya harus dinyatakan melalui k b

Setelah mendapat pertimbangan

sering ditafsirkan terlalu luas

keputusan bersamaantara Menteri Keuangan dengan

i T k i

p gdari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP)Menteri Teknis

terkait,

LKPP).


M. PENYESUAIAN HARGA

81. Penyesuaian harga (Price Adjustment)

Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan

Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13Adjustment) dimulai dari bulan

ke-1ke 13

VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

82. Tingkat KandunganDalam Negeri

Belumdiatursecara tegas

a. TKDN +BMP> 40 % ---- wajibmenggunakan Produksi DalamNegeri

BMP maks 15%g

(TKDN)g g

b. Lelang terbuka --- jika kurangdari 3 peserta --- lelang ulang

TKDN BMP dc. TKDN +BMP --- mengacu padaDaftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementrian Negeri Kementrian Perindustrian


PERPRES 54/10 KET

VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

83. Pemberla-kuan

Belum diatursecara tegas

a. untuk Barang/Jasa dalamnegeri (dibia ai rupiah kuan

PreferensiHarga

secara tegas negeri (dibiayai rupiah murni )--- bernilai diatasRp 5 M.

b. TKDN >25% --- mendapatpreferensi harga

c. Barang produksi dalamg pnegeri ----Daftar BarangProduksi Dalam NegeriKementrian Perindustrian.

84. Pengadaan Barang Impor

Persyaratan Barang impor belum diatur

Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat Impor belum diatur

dengan jelaskeaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal


VII PERAN SERTA USAHA KECILVII. PERAN SERTA USAHA KECIL

85. Nilai paket pekerjaan utk

h k il

Sampai dengan nilai Rp.1 M

Sampai dengan nilaiRp.2.5 M

usaha kecilp

VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

86. Batas nilai untuk keikutser-

Perusahaan asing dapat ikut serta :a. Untuk pekerjaan

k t k i di t

Perusahaan asing dapat ikut serta:a. Untuk pekerjaan

memberi kesempatan lebih luas k d taan

perusaha-an asing

konstruksi di atas Rp 50 M;

b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp

jkonstruksi di atas Rp 100 M;

b. Untuk barang/jasa

kepada pengusaha/ kontraktor nasional lainnya di atas Rp

10 M;c. Untuk jasa

konsultansi di atas

g jlainnya di atas Rp 20 M;

c Untuk jasa

nasional.

konsultansi di atas Rp 5 M.

c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp 10 M.


PERPRES 54/10 KET

IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

87. Konsep ramahlingkungan

Tidak tercantum

a. Pengadaan yang ramah lingkunganadalah suatu proses pemenuhan

Bersifat intro-g g

(sustainable public procurement)

p pkebutuhan barang/jasa KLDIsehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan

f t tid k h t k KLDI t i

duksi

manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

b. Konsep pengadaan yang ramahlingkungan dapat diterjemahkan lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupapersyaratan yang mengarah kepadapemanfaatan sumber daya alampemanfaatan sumber daya alamsecara arif dan mendukungpelestarian fungsi lingkungan hidup.


X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIKX. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

88. E-Procurement E-Proc belum diwajibkan

E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan

89. LPSE Belum diatur Kepala Daerah wajib membentuk LPSE

90 Sistem e- Belum diatur dikembangkan oleh LKPP90. Sistem eprocurement

Belum diatur dikembangkan oleh LKPP

91. e-tendering Belum diatur - Mulai dari pengumuman d pengadaan smp pemenang

- Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg di l k l h LPSEdiselenggarakan oleh LPSE

92. e-purchasing Belum diatur - katalog elektronik- diselenggarakan oleh LKPPgg- menggunakan kontrak payung- efisiensi biaya dan waktu


XI PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIANXI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN

93. Pengadaan khusus untuk TNI d P l i

belum diatur

1) Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri;

*Pengadaandari sumberLN harusTNI dan Polri

serta pengadaan di

i

ditetapkan oleh Kapolri;2) Pengadaan alutsista dan almatsus

dilakukan oleh industri DN;3) Jika pengadaan dari LN maka

LN harusbekerjasa-ma denganindustri dan

Luar Negeri 3) Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*;

4) Tata cara msg msg pengadaan

lembagariset DN

4) Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres).

**menye-suaikan diri dengan Perpres).

5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh

dengan praktik pengadaan yg sehat di p j

Menteri Luar Negeri**:.yg sehat di negara terkait.


XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

94. Sertifikat Ahli Pengadaan

Sertifikat AhliPengadaan ---- buktimemiliki keahlian

Sertifikat Keahlianpengadaan Barang/JasaPemerintah --- buktimemiliki keahlian

dalam PengadaanBarang/Jasa

memiliki kompetensi danKemampuan profesi dibidang PengadaanB /JBarang/Jasa

95. Unit Layanan Pengadaan

Bentuk ULP belum diatur

ULP harus dibentukpaling lambat pada TA Pengadaan

(ULP)diatur paling lambat pada TA

2014

XIII. DAFTAR HITAM

96. Daftar Hitam Tata cara belum diatur

Daftar Hitam Nasionaldalam Website pengadaannasionalnasionalAkan diatur dalam

Peraturan Kepala LKPP

NO TOPIK PERPRES 54/10 KET

XIV. LAIN-LAIN

97. PemberlakuanPerpres

1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari

2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres2 p p b p p pp80/2003.

3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003.

4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.

98 P P di t k b i l d / t 98. Pengumumandi Surat Kabar

Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan b khi j ji /K t k berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Terima kasihTerima kasihpertanyaan masukan dan saran pertanyaan, masukan, dan saran

dapat disampaikan ke:

LKPPSMESCO Indonesia Lantai 8SMESCO Indonesia Lantai 8

Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan 12780 Tel/Fax 021-7991252

Website: www lkpp go idWebsite: www.lkpp.go.idEmail : [email protected]; [email protected]; [email protected]

matriks perbedaan perpres 54

Documents