memahami konsep dan penghitungan dana alokasi umum

7/24/2019 Memahami Konsep Dan Penghitungan Dana Alokasi Umum

1/14

1. DEFINISI ALOKASI UMUM

Dalam era reformasi saat ini urusan wajib/kewenangan yang begitu luas diserahkan ke daerah

membawa konsekuensi terhadap pembiayaan, sedangkan bila daerah mengandalkan penerimaandan pendapatan asli daerah atau PAD maka membiayai seluruh urusan wajib yang diserahkanpemerintah tersebut masih sangatlah kurang, untuk itu perlu adanya dana pusat yang diserahkan

ke daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal yang dalam

peraturan perundang-undangan dinamakan Dana Perimbangan.

esuai dengan namanya, Dana Perimbangan menurut !ndang-undang "omor ## $ahun %&&'adalah dana yang bersumber dari Pendapatan AP(" yang dialokasikan ke daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan itu

meliputi Dana (agi )asil, Dana Alokasi !mum *DA!+ dan Dana Alokasi husus *DA+.

!ntuk lebih memahami tentang Dana Perimbangan, khususnya untuk Dana Alokasi !mum*DA!+ berikut wawanara koresponden dispenda.inhukab.go.id dengan epala Dinas

Pendapatan Daerah abupaten ndragiri )ulu, ). Arief adillah, 0, 1.i disela-sela

kesibukannya mengenjot PAD yang dalam kurun # tahun terakhir meningkat tajam.

2. Apa maksud dari Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari

Dana erimbangan!

Dana Alokasi !mum *DA!+ merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan AP(", yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DA! bersifat 3(lok 4rant5 yang berartipenggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2 Apa dasar "ukum yang dipakai dalam Dana Alokasi Umum !

Dasar hukumnya adalah !! "o. ## $ahun %&&' tentang Perimbangan euangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP "o. 66 $ahun %&&6 tentang Dana

Perimbangan.

2 #agaimana pengalokasian Dana Alokasi Umum ini !

DA! dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. (esaran DA! ditetapkansekurang-kurangnya %78 dari Pendapatan Dalam "egeri *PD"+ "etto yang ditetapkan

dalam AP(". Proporsi DA! untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota

ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2 #agaimana eng"i$ungan Dana Alokasi Umum Menuru$ UU No. %% &a"un '(()


2/14

DA! dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DA! yang berdasarkan

Alokasi Dasar dan 9elah iskal dengan proporsi pembagian DA! untuk daerah provinsi dan

kabupaten/kota masing-masing sebesar 2&8 *sepuluh persen+ dan :&8 *sembilan puluhpersen+ dari besaran DA! seara nasional. ormula DA! per daerah rumusnya adalah;

DA! < AD = 9

DA! artinya alokasi DA! per daerah

AD < alokasi DA! berdasar Alokasi Dasar

9 < alokasi DA! berdasar 9elah iskal

#agaimana menge$a"ui alokasi dasar !

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai "egeri ipil Daerah *P"D+ dan

besaran belanja gaji P"D dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait denganpenggajian. sedangkan, 9elah iskal merupakan selisih antara ebutuhan iskal dan

apasitas iskal. ebutuhan iskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangkamelaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel;

2. >umlah Penduduk?

%. @uas ilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan?

#. ndeks emahalan onstruksi?

'. ndeks Pembangunan 1anusia?

6. Produk Domestik Begional (ruto *PDB(+ per-kapita.

#agaimana *ara meng"i$ung *ela" +iskal !

ormula penghitungan 9elah iskal dan apasitas iskal adalah;

9 < b C p

9 < 9elah iskal

b < ebutuhan iskal

p < apasitas iskal

ebutuhan iskal dihitung dengan formula


3/14

b < $(B *2P = % = # = 'P1 = 6PDB(/apita+

$(B < $otal (elanja Daerah Bata-rata

P < ndeks Penduduk

< ndeks ilayah

< ndeks emahalan onstruksi

P1 < ndeks Pembangunan 1anusia

PDB( < ndeks PDB( per kapita

< bobot indeks masing-masing variabel

ormula yang digunakan untuk menghitung apasitas iskal adalah

p < PAD = D() DA = D() Pajak

PAD < Pendapatan Asli Daerah

D() DA < Dana (agi )asil umber Daya Alam

D() Pajak < Dana (agi )asil Pajak, termasuk 9ukai )asil $embakau yang baru kita miliki

tahun %&2'


4/14

'. DEFINISI DANA ALOKASI K,USUS

Dana Alokasi husus *DA+ adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan (elanja "egara *AP("+.

$ransfer DA merupakan konsekuensi lahirnya etetapan 1PB "o. EF/1PB/2::G tentangPenyelenggaraan Htonomi Daerah ? Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan umberdaya

"asional yang (erkeadilan serta Perimbangan euangan Pusat dan Daerah dalam erangka

"egara esatuan Bepublik ndonesia. emudian dilanjutkan dengan lahirnya !! "o.%%/2:::tentang Pemerintah Daerah dan !! "o. %6/2::: tentang Perimbangan euangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Iang kemudian disempurnakan melalui penerbitan !! "o.#%

$ahun %&&' tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari !! "o.%% $ahun 2::: dan !!"o.## $ahun %&&' tentang Perimbangan euangan Antara euangan "egara dan euangan

Daerah sebagai pengganti !! "o.%6 $ahun 2:::.

Pengertian DA diatur dalam Pasal 2 angka %# !ndang-!ndang "omor ## $ahun %&&' tentang

Perimbangan euangan antara euangan Pusat dan euangan Daerah, yang menyebutkanbahwa; 3Dana Alokasi husus, selanjutnya disebut DA adalah dana yang bersumber

dari pendapatan AP(" yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritasnasional.5 Pasal 27% !! "o.#%/%&&' menyebutkan bahwa DA dialokasikan dalam AP("

untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk *2+ membiayai kegiatan

khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan *%+ membiayaikegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu

Dalam menjalankan ebijakan DA, langkah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dibagi

menjadi ' kelompok besar yaitu *i+ penetapan program dan kegiatan, *ii+ penghitungan alokasi

DA, *iii+ arah kegiatan dan penggunaan DA, dan *iv+ administrasi pengelolaan DA. Padatulisan ini, penulis hanya akan menoba membahas proses penetapan program dan kegiatan serta

perhitungan alokasi DA.

I. ene$apan rogram dan Kegia$an

Dalam proses penetapan program dan kegiatan DA, penetapannya diatur dalam Pasal 6%

PP "o. 66 $ahun %&&6 berbunyi ;

2. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6&

ayat *%+ dan Pasal 62 ayat *2+ dimuat dalam Benana erja Pemerintah tahun

anggaran bersangkutan.

%. 1enteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DA danditetapkan setelah berkoordinasi dengan 1enteri Dalam "egeri, 1enteri

euangan, dan 1enteri "egara Perenanaan Pembangunan "asional, sesuai

dengan Benana erja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat *2+.


5/14

#. 1enteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat *%+ kepada 1enteri euangan.

Pasal 6% Peraturan Pemerintah *PP+ "omor 66 $ahun %&&6 jelas dikatakan bahwa programdan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi hsus merupakan program yang menjadi

prioritas nasional yang dimuat dalam Benana erja Pemerintah. egiatan dan programyang akan didanai tersebut merupakan program yang diusulkan oleh kementerian teknis

yang melalui proses koordinasi dengan 1enteri Dalam "egeri, 1enteri euangan, dan1enteri "egara Perenanaan Pembangunan "asional, sebelum ditetapkan dan sesuai dengan

BP. $ahapan berikutnya adalah ketetapan program tersebut disampaikan kepada 1enteri

euangan untuk dilakukan penghitungan alokasi DA.

1ekanisme Penetapan Program dan egiatan

II. eng"i$ungan Alokasi DAK

Pasal 6' PP "omor 66 $ahun %&&6 mengatur bahwa perhitungan alokasi DA dilakukan

melalui % tahap, yaitu;


6/14

a. penentuan daerah tertentu yang menerima DA? dan

b. penentuan besaran alokasi DA masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu menurut pasal 6' Peraturan Pemerintah "o. 66 $ahun %&&6

tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusu dan kriteria teknis sebagaimanasudah diatur didalam !ndang-!ndang "omor ## $ahun %&&' tentang Perimbangan

euangan antara euangan Pusat dan euangan Daerah.

Kri$eria Umum

1enurut Pasal ## PP "o. 66 $ahun %&&6, riteria umum dirumuskan berdasarkankemampuan keuangan daerah yang terermin dari penerimaan umum AP(D setelah

dikurangi belanja Pegawai "egeri ipil. Dalam bentuk formula, kriteria umumtersebut dapat

ditunjukkan pada beberapa persamaan di bawah ini;

Dimana ;

Penerimaan !mum < PAD = DA! = *D() C D()DB+

(elanja Pegawai Daerah < (elanja P"D

PAD < Pendapatan Asli Daerah

AP(D < Anggaran Pendapatan dan (elanja Daerah

DA! < Dana Alokasi !mum

D() < Dana (agi )asil

D()DB < Dana (agi )asil Dana Beboisasi

P"D < Pegawai "egeri ipil Daerah

emampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto *"+ tertentu yang

ditetapkan setiap tahun. Dalam tahun %&22, arah kebijakan umum DA adalah untukmembantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah. )al iniditerjemahkan bahwa DA dialokasikan untuk daerah-daerah yang kemampuan keuangan

daerahnya berada di bawah rata-rata nasional atau "-nya kurang dari 2 *satu+. Dalam hal

ini, rata-rata kemampuan keuangan daerah seara nasional dihitung dengan menggunakanrumus di bawah ini.


7/14

elanjutnya, perhitungan " dilakukan dengan membagi kemampuan keuangan daerahdengan rata-rata nasional kemampuan keuangan daerah. >ika " J 2, atau dengan kata lain

daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah lebih keil dibandingkan dengan

rata-rata nasional, maka daerah tersebut mendapatkan prioritas dalam memperoleh DA

Kri$eria K"usus

Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan karakteristik daerah.

2. Aturan perundangan-undangan, untuk daerah yang termasuk dalam pengaturanotonomi khusus atau termasuk dalam 2:: kabupaten tertinggal diprioritaskan

mendapatkan alokasi DA

%. arakteristik Daerah, daerah yang diperioritaskan mendapatkan alokasi DA

dilihat dari karakteristik daerah yang meliputi ;

a. !ntuk Provinsi ; *2+ Daerah tertinggal, *%+ Daerah pesisir dan/ataukepulauan, *#+ Daerah perbatasan dengan negara lain, *'+ Daerah rawan

benana, *6+ Daerah ketahanan pangan, *7+ Daerah pariwisata

b. !ntuk abupaten dan ota ; *2+ Daerah tertinggal, *%+ Daerah pesisirdan/atau kepulauan, *#+ Daerah perbatasan dengan negara lain, *'+ Daerah

rawan benana, *6+ Daerah ketahanan pangan, *7+ Daerah pariwisata

. riteria husus, daerah yang mendapatkan DA dirumuskan melalu

indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan

masukan 1enteri "egara Perenanaan Pembangunan "asional dan1enteri/@embaga terkait.

riteria $eknis

riteria $eknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi

sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta penapaian teknis


8/14

pelaksanaan kegiatan DA di daerah. riteria teknis kegiatan DA dirumuskan oleh

masing-masing menteri teknis terkait, yakni ;

2. (idang Pendidikan dirumuskan oleh 1enteri Pendidikan?

%. (idang esehatan dirumuskan oleh 1enteri esehatan?

#. (idang nfrastruktur >alan, nfrastruktur rigasi dan nfrastruktur Air 1inum dan

enitasi dirumuskan oleh 1enteri Pekerjaan !mum?

'. (idang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh 1enteri Dalam "egeri?

6. (idang elautan dan Perikanan dirumuskan oleh 1enteri elautan dan

Perikanan?

7. (idang Pertanian dirumuskan oleh 1enteri Pertanian?

K. (idang @ingkungan )idup dirumuskan oleh 1enteri @ingkungan )idup?

G. (idang eluarga (erenana dirumuskan oleh epala (adan oordinator

eluarga (erenana "asional?

:. (idang ehutanan dirumuskan oleh 1enteri ehutanan?

2&. (idang arana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh 1enteri "egaraPerepatan Pembangunan Daerah $ertinggal? dan

22. (idang Perdagangan dirumuskan oleh 1enteri Perdagangan.

$ahapan 1enentukan Daerah $ertentu Penerima DA

2. >ika suatu daerah memenuhi kriteria umum yang ditunjukkan dengan " J 2,

maka daerah tersebut pada proses ini layak mendapat alokasi DA?

%. >ika pada proses no. 2 di atas daerah tidak memenuhi, maka dilihat kriteria khusus

yang pertama yaitu apakah daerah tersebut termasuk dalam pengaturan otonomi

khusus atau termasuk dalam 2:: kabupaten tertinggal. >ika ya, maka daerah

tersebut layak memperoleh alokasi DA?

#. >ika daerah tersebut tidak termasuk dalam kriteria khusus pada butir % di atas,

maka lihat kembali kriteria khusus yang kedua yaitu karakteristik wilayah yang

ditunjukkan dengan indeks kewilayahan *+. Pada proses ini, " dan

digabungkan sehingga menghasilkan . Dalam hal ini apabila L 2, makadaerah tersebut layak memperoleh DA?


9/14

'. >ika daerah tersebut ternyata masih belum layak untuk mendapatkan DA pada

proses nomor # di atas, maka dilihat kriteria teknisnya untuk masing-masing

bidang yang didanai dari DA yang dierminkan dengan indeks teknis *$+. Padaproses ini, $ digabungkan dengan sehingga menghasilkan $. >ika $

L 2, maka daerah tersebut layak mendapat alokasi DA pada bidang tersebut

$ahapan 1enentukan (esaran Alokasi DA masing-masing Daerah *gambar diatas+

2. etelah proses penentuan daerah tertentu dilalui, maka harus dihitung besaran

alokasi untuk masing-masing bidang dan masing-masing daerahnya *AD(,

alokasi daerah dan bidang+?

%. $ masing-masing daerah dikalikan dengan ndeks emahalan onstruksi*+ dan menghasilkan (obot Daerah *(D+ untuk masingmasing daerah?

#. elanjutnya, (D tersebut dikalikan dengan pagu alokasi DA masing-masing

bidang sehingga dihasilkan alokasi daerah bersangkutan untuk masing-masing

bidang.


10/14


11/14

%- DEFINISI DANA #AI ,ASIL

Dana (agi )asil *D()+ merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan

negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah

penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. eara garis besar D()terdiri dari D() perpajakan, dan D() sumber daya alam *DA+. umber-sumber penerimaan

perpajakan yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan PPh+ pasal %2 dan pasal %6/%: orang

pribadi, pajak bumi dan bangunan *P((+, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan*(P)$(+. ementara itu, sumber-sumber penerimaan DA yang dibagihasilkan adalah minyak

bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

(erdasarkan PP "omor 226 tahun %&&&, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal %2 maupun PPhpasal %6/%: orang pribadi ditetapkan masing-masing %&8 dari penerimaannya, %&8 bagian

daerah tersebut terdiri dari G8 bagian propinsi dan 2%8 bagian kabupaten/kota. Pengalokasian

bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur

berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevandalam rangka pemerataan. ementara itu, sesuai dengan PP "omor 27 $ahun %&&&, bagian

daerah dari P(( ditetapkan :&8, sedangkan sisanya sebesar 2&8 yang merupakan bagianpemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah

sebesar :&8 tersebut, 2&8 nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian

pemerintah pusat. (erdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaanP(( diperkirakan menapai :6,K8. ementara itu, bagian daerah dari penerimaan (P)$(,

berdasarkan !! "omor %6 $ahun 2::: ditetapkan sebesar %&8 yang merupakan bagian

pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah.

Dalam !! tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan DA minyak

bumi dan gas alam *migas+, yang masing-masing ditetapkan sebesar 268 dan #&8 dari

penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakanfaktor pengurang. "amun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Propinsi

"angroe Aeh Darussalam *"AD+ yang diatur dengan !! "omor 2G $ahun %&&2, dan bagi

propinsi Papua yang diatur dengan !! "omor %2 $ahun %&&2, bagian kedua daerah tersebut daripenerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi K&8. ementara itu, penerimaan DA

pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan

masing-masing sebesar G&8.


12/14

KONSE DAN EN,I&UNAN DANA #AI ,ASIL

MIAS

Bagaimana Perhitungan Dana Bagi Hasil untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi?

ebelum dilakukan pembagian penghitungan bagi hasil, hal pertama yang harus diketahui adalah

definisi daerah penghasil. )al ini penting karena akan mempengaruhi prosentase perhitunganbagi hasil. Apabila suatu lokasi pertambangan berada di darat *onshore+, mudah bagi kita untuk

menentukan lokasi wilayah dari pertambangan tersebut. "amun yang menjadi masalah,

bagaimana menentukan kriteria daerah penghasil bagi lokasi yang terletak di laut *off shore+M

Daerah penghasil untuk wilayah offshore ditentukan sbb;

a. >ika wilayah pertambangan tersebut berada L 2% mil maka lokasi pertambangan tersebutdianggap masuk wilayah pemerintah pusat

b. >ika wilayah pertambangan tersebut berada antara ' - 2% mil maka lokasi pertambangan

tersebut dianggap masuk wilayah pemerintah provinsi dimana lokasi tersebut berada

. >ika wilayah pertambangan tersebut berada kurang dari ' mil maka lokasi pertambangantersebut dianggap masuk wilayah pemerintah kabupaten/kota dimana lokasi tersebut berada

Baik, kalau begitu bagaimana dengan prosentase bagi hasilnya?

Dana (agi )asil untuk minyak dan gas berbeda dalam prosentase. !ntuk minyak bumi,pemerintah pusat mendapatkan G68 sedangkan 268 nya dibagi ke daerah penghasil. !ntuk gasbumi, pemerintah pusat mendapatkan K&8 sedangkan #&8 nya dibagi ke daerah penghasil.

Prosentase tersebut sama dengan prosentase bagi hasil yang diatur dalam ontrak (agi )asil

*Production Sharing Contract/PSC).

"amun Pemerintah Pusat menambah &,68 dari bagian bagi hasilnya kepada daerah untuk danapendidikan. ehingga share pemerintah berkurang &.68 sedangkan daerah bertambah &.68

Prosentase tersebut merupakan prosentase yang akan dikalikan dengan bagian yang menjadi hak

pemerintah sesuai dengan ontrak (agi )asil *Production Sharing Contract+

Lalu, berapa persen yang didapat pemerintah provinsi/kabupaten/kota?

(agian yang diterima oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota tergantung dari definisi daerahpenghasil. >ika daerah penghasil merupakan pemerintah pusat *L 2% mil+, maka hasil dari

lapangan migas tersebut 2&&8 menjadi milik pemerintah pusat


13/14

>ika daerah penghasil termasuk wilayah provinsi * '-2% mil+, maka dari 268 share daerah, 68

merupakan bagian pemerintah provinsi sedangkan 2&8 sisanya menjadi hak seluruh

kabupaten/kota di provinsi tersebut *dibagi rata+.

>ika daerah penghasil termasuk wilayah kabupaten/kota *J' mil+, maka dari 268 share daerah,

pemerintah provinsi mendapatkan #8, kabupaten/kota penghasil mendapatkan 78 dankabupaten/kota lainnya mendapatkan 78 *dibagi rata+.

Pembagian diatas kan untuk minyak bumi. Bagaimana dengan gas bumi?

eara umum, Dana (agi )asil 1inyak (umi memiliki prosentase dua kali lipat dari gas bumi.ehingga jika daerah penghasil termasuk wilayah provinsi * '-2% mil+, maka dari #&8 share

daerah, 2&8 merupakan bagian pemerintah provinsi sedangkan %&8 sisanya menjadi hak seluruh

kabupaten/kota di provinsi tersebut *dibagi rata+.

>ika daerah penghasil termasuk wilayah kabupaten/kota *J' mil+, maka dari #&8 share daerah,

pemerintah provinsi mendapatkan 78, kabupaten/kota penghasil mendapatkan 2%8 dankabupaten/kota lainnya mendapatkan 2%8 *dibagi rata+.

!ntuk wilayah yang termasuk pemerintah pusat, maka 2&&8 dari hasil tersebut masuk kepemerintah pusat.

Bagaimana dengan .!" yang akan dialokasikan sebagai dana pendidikan?

>ika lokasi masuk pemerintahan provinsi, maka dari &.68 tersebut, &.2K8 nya masuk ke provinsi

sedangkan sisanya *&.##8+ dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota

>ika lokasi masuk pemerintah kabupaten/kota, maka dari &.68 tersebut, &.28 masuk ke provinsiyang bersangkutan, &.%8 ke kabupaten/kota penghasil sedangkan sisanya *&.%8+ dibagi rata ke

seluruh kabupaten kota.

Bisa di ringkas dalam bentuk tabel proporsi dana bagi hasil tersebut?

(erikut adalah tabel yang menggambarkan skema Dana (agi )asil !ntuk 1inyak dan 4as (umi


14/14

26
http://dispenda.inhukab.go.id/web/detailberita/193http://dispenda.inhukab.go.id/web/detailberita/193

memahami konsep dan penghitungan dana alokasi umum

Documents