mendagangkan sekolah - · pdf filepenerbitan buku ini didukung oleh ... pola-pola korupsi...

72
MENDAGANGKAN SEKOLAH

Upload: nguyenhuong

Post on 16-Feb-2018

258 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

i

MENDAGANGKAN SEKOLAH

Page 2: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

ii iiiMENDAGANGKAN SEKOLAH

MENDAGANGKAN SEKOLAH

Ade IrawanAde IrawanAde IrawanAde IrawanAde IrawanEriyantoEriyantoEriyantoEriyantoEriyanto

LLLLLuky Djaniuky Djaniuky Djaniuky Djaniuky DjaniAgus SunaryantoAgus SunaryantoAgus SunaryantoAgus SunaryantoAgus Sunaryanto

Kata PengantarPPPPPrrrrrofofofofof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr.H.A.R T.H.A.R T.H.A.R T.H.A.R T.H.A.R Tilaarilaarilaarilaarilaar

(Guru Besar Universitas Negeri Jakarta)

Indonesia Corruption Watch2004

Page 3: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

iv vMENDAGANGKAN SEKOLAH

MENDAGANGKAN SEKOLAHStudi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKIJakarta

Kata PengantarProf. Dr. H.A.R Tilar

PenulisAde IrawanEriyantoLuky DjaniAgus Sunaryanto

EditorCoen Husen Pontoh

Desain CoverImmadudin([email protected])

Lay out: Lais Abid

Cetakan pertamaMei 2004

PenerbitIndonesia Corruption WatchJl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740Telp.+62 21 7901885, 7994015 Faks. + 62 21 7994005email: [email protected] website: www.antikorupsi.org

penerbitan buku ini didukung oleh11.11.11 dan Yayasan TIFA

Daftar isiDaftar Isi vPengantar ixPengantar Penerbit xiiiBab I Benang Kusut Pendidikan 3Kondisi Pendidikan Indonesia 3Mengurai Benang Kusut Pendidikan 8Ganti Menteri Ganti Kebijakan 15Kondisi Sekolah di Indonesia 16Bab II Kebijakan ManajemenBerbasis Sekolah (MBS) 23Mencari Bentuk MBS 24Beberapa Versi MBS 27MBS Versi Depdiknas 29Alasan MBS Diterapkan 33Dua Piranti MBS 37

Dewan Pendidikan 37Komite Sekolah 42

Bab III Latar Belakang Munculnya MBS 49MBS Konsep Lama 49Syarat Utama MBS Memulai Demokratisasi 51MBS Muncul Karena Ada Proyek 57Bab IV Implementasi dan Dampak MBS di Sekolah(Studi Kasus DKI Jakarta) 69Implementasi Kebijakan MBS 70

Kebijakan MBS masih Top-Down 71Konsep MBS Masih Belum dipahami 79

Mahalnya Biaya Sekolah 94APBS Yang Tidak Partisipatif 102Korupsi Dalam Sekolah 105Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110

Page 4: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

vi viiMENDAGANGKAN SEKOLAH

Pengantar

Page 5: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

viii ixMENDAGANGKAN SEKOLAH

Laporan ini merupakan hasil penyelidikan lapanganmengenai pelaksanaan manajemen berbasis

sekolah (MBS) yang merupakan salah satu primadonadalam rangka meningkatkan mutu Sistem PendidikanNasional sejak era reformasi. Prinsip-prinsip MBSsebenarnya sangat baik dan sudah dikenal dibanyaknegara maju. Di Indonesia sendiri prinsip-prinsip MBSsebenarnya bukanlah hal yang baru karena telahdikenal di dalam sistem pendidikan pesantren. Intidari MBS adalah partisipasi masyarakat sebagaipendukung dan sekaligus pengontrol kegiatanpendidikan di dalam masyarakat. Lahirnya MBS didalam era reformasi memang sejalan dengan prosesdemokratisasi masyarakat Indonesia. Sejalan denganproses demokratisasi masyarakat kita makapalaksanaan MBS tentunya masih pada tahappermulaan atau membangkitkan kembali prinsip-prinsip yang telah dikenal di dalam pelaksanaanpendidikan pesantren tersebut.

Kata PengantarProf Dr. H.A.R Tilaar(Guru Besar Universitas Negeri Jakarta)

Page 6: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

x xiMENDAGANGKAN SEKOLAH

Laporan penelitian ICW ini menunjukanberbagai kelemahan di dalam revitalisasi MBS di dalammasyarakat kita yang sedang menuju kepadamasyarakat demokratis.

Sekurang-kurangnya dapat terlihat beberapakelemahan di dalam pelaksanaan MBS:1. Penelitian lapangan oleh ICW membelalakkan

mata kita tentang penyakit kronis duniapendidikan di Indonesia dalam lebih dari setengahabad keberadaan Republik Indonesia. Penyakititu ialah tidak adanya kebijakan yang konsistendi dalam dunia pendidikan yaitu selalu inginmengganti baju tanpa membersihkan diri terlebihdahulu. Kebiijakan-kebijakan baru datang silihberganti seperti angin surga yang datang dan pergitanpa bekas. Salah satu angin surga dalam duniapendidikan itu ialah MBS model baru itu.

2. Sejak masa Orde Baru penyakit kronis tersebut diatas lebih diintensifkan lagi dengan penyakit yangbaru yaitu proyektivikasi berbagai kegiatan.Memproyekkan suatu kegiatan tidak selamanyasalah, namun apabila kegiatan proyekdikawinkan dengan sistem birokrasi yang kakudan dikendalikan dari atas maka terbukalahpeluang-peluang yang besar untuk korupsi.Tujuan proyek yang indah itu sendiri akanmenghilang dan diganti dengan pertimbangan-pertimbangan untuk memperoleh keuntunganpribadi dari proyek itu khususnya dari kalanganbirokrasi. Oleh sebab itu berbagai kegiatan atauberbagai proyek tidak berkesinambungan dan

akan mati dengan pergantian oknum-oknumbirokrasi itu. Inilah lahirnya pameo “ganti menteriganti kebijakan”. Korbannya ialah anak didik ataugenerasi Indonesia yang akan datang.

3. Dari penelitian ICW ini tampak dengan jelasbetapa MBS akan mencapai tujuannya sejalandengan proses demokratisasi di dalam masyarakatkita. Di dalam bukunya yang terkenal JackSnyder, From Voting to Violence (2000)menggolongkan negara kita sebagai NegaraSedang Menuju Demokrasi (NSMD). Salah satuciri dari NSMD ialah masih rendahnya partisipasirakyat. Peralihan dari masyarakat feodal kepadamasyarakat demokratis memang tidak semudahmembalik telapak tangan. Diperlukan suatuproses penggalakan partisipasi masyarakat didalam melaksanakan MBS. Di dalam pelaksanaanMBS dewasa ini ternyata masih sangat besarperanan kepala sekolah di dalam penentuanberbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yangdiambil kebanyakkan bersifat tertutup sehinggaMBS yang kerap harus dikaitkan dengan KomiteSekolah belum berjalan mekanismenya. Dengankata lain kontrol dari masyarakat belum berjalan.Ternyata pelaksanaan MBS berjalan seiringdengan meningkatnya proses demokrasi di dalammasyarakat.

4. Sesuai dengan menyidikan tersebut di atas pentingsekali peningkatan kemampauan para pelakuyang secara langsung berkenaan dengan MBSyaitu para kepala sekolah dan staf guru.

PENGANTAR

Page 7: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

xii xiiiMENDAGANGKAN SEKOLAH

Kemampuan mereka perlu dipersiapkan dengansebaik-baiknya bagaimana mengambil keputusansecara demokratis dengan mengikutsertakansecara optimal peranan masyarakat. Dengan katalain MBS hanya dapat berhasil apabila seluruhstakeholder pendidikan yaitu orang tua,masyarakat, peserta didik, seluruh staf guru, kepalasekolah dan seluruh masyarakat sekitar yangmemiliki sekolah tersebut ikut serta di dalampembinaan sekolah. Dengan kata lain KomiteSekolah harus berjalan sesuai denganpeningkatan mutu MBS.

Akhirnya MBS ternyata perlu dimasukkan didalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guruyaitu LPTK. Hingga saat ini MBS dirancang dandilaksanakan oleh birokrasi Departemen PendidikanNasional dan belum merupakan salah satu agendapenting di dalam program persiapan guru di LPTK.

Laporan penyelidikan ini akan sangat bermanfaatuntuk disimak dan dimanfaatkan oleh para mengabilkeputusan, para birokrasi pendidikan, pemerintahpusat sampai ke daerah, para kepala sekolah, guru,anggota-anggota Dewan Pendidikan dan KomiteSekolah, juga oleh masyarakat luas dan orang tua.

Jakarta, 12 April 2004

Cara departemen pendidikan nasional (Depdiknas)mengelola pendidikan tak ubahnya sopir bajaj

mengejar setoran; sebanyak mungkin penumpangdimasukan, supaya cepat sampai tujuan, bajaj dipacusekencangnya, bila perlu labrak rambu lalu lintas.Begitu pula Depdiknas, sebanyak mungkin mengelolaproyek, secepatnya diselesaikan lalu, mencari proyekbaru.

Akibatnya, tak ada kebijakan yang konsisten. Tiapganti menteri pendidikan, akan ganti pulakebijakannya. Sebagai contoh, cara belajar siswa aktif(CBSA) hanya dilaksanakan sewaktu Fuad Hasanmenjadi menteri tapi, ketika Wardiman Djojonegoromenggantikannya, CBSA diganti oleh link and match.

Menurut HAR Tilaar dalam pengantar buku ini,tidak adanya kebijakan departemen pendidikan yangkonsisten dan proyektivikasi berbagai kegiatanmerupakan dua penyakit kronis yang menggerogotipendidikan. Karena yang menjadi pertimbanganbukanlah kepentingan anak didik tapi, keuntunganpribadi para birokrasi.

Ciri utama kebijakan berbasis proyek yang oleh

Pengantar Penerbit

Page 8: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

xiv xvMENDAGANGKAN SEKOLAH

HAR Tilaar dianggap sebagai penyakit kronispendidikan nasional adalah; easy come, easy go, adauang proyek di sayang, tidak ada uang proyekditendang. Selain itu, karena dalam pembuatankebijakan yang menjadi pertimbangan utamakepentingan pribadi birokrasi maka partisipasimasyarakat termasuk guru tidak diperlukan. Begitujuga dalam pelaksanaan yang tidak diiringitransparansi dan akuntabilitas.

Tak mengherankan walau berbagai konsep diimpor Depdiknas, kondisi pendidikan tak kunjungmembaik. Malah, karena berbagai masalah terusmenggerogoti seperti, rusaknya ratusan ribu ruangkelas, kelangkaan guru di pelosok-pelosok, rendahnyakesejahteraan guru, serta banyaknya murid putussekolah, pendidikan nasional dianggap sudah masukdalam kategori gawat darurat (kompas/16/04/04).

Buku yang ada di tangan anda ini merupakan hasilriset ICW mengenai pelaksanaan kebijakanmanajemen berbasis sekolah (MBS) di Jakarta. Jaditidak akan ditemukan jawaban kenapa masalahseperti, rusaknya gedung sekolah atau minimnya guru,tak kunjung diselesaikan. Karena tujuan awalpenelitian yang kemudian dibukukan ini adalahmenggambarkan bagaimana kemunculan danpenerapan kebijakan MBS serta dampaknya dalamperbaikan kualitas pelayanan pendidikan.

Secara umum hasil riset menggambarkan MBSmuncul karena besarnya dukungan dana baik utangmaupun hibah dari luar negeri yang diterapkan dalambentuk proyek. Setidaknya ada delapan jenis MBS di

Indonesia yang model penerapannya disesuaikandengan tujuan pemberi dana.

Dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta, guru danmasyarakat yang menjadi perangkat penting sekolahmayoritas belum memahami MBS. Di sisi lain, sekolahmendapat tekanan dari dinas pendidikan DKI Jakartaagar secepatnya menerapkan MBS. Tapi karena gurudan masyarakat belum siap, kepala sekolah mengambiljalan pintas dengan merubah BP3 menjadi komitesekolah. Hasilnya, posisi komite sekolah beradadibawah kontrol kepala sekolah dan kerap menjadipembenar korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah.Tidak mengherankan jika MBS justru mendorongtumbuh suburnya korupsi.

Metoda yang dipakai dalam melakukan penelitianadalah report card system (RCS) denganmenggabungkan riset kualitatif dan kuantitatifsekaligus. Langkah awal membuat pemetaan kebijakanmelalui studi pustaka, dokumen, analisi media, sertawawancara tokoh kunci seperti dirjen dikdasmen,konsultan proyek, serta praktisi dan pengamatpendidikan. Dilanjutkan dengan melakukan focusgroup discussion (FGD) di lima wilayah DKI Jakartabersama guru, orang tua siswa, dan siswa. Hasil FGDini dijadikan sebagai bahan untuk melakukan surveydi SD, baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta,respondennya adalah guru dan orang tua siswa

Mulai proses penelitian hingga menjadi buku, kamidibantu oleh kawan-kawan sekantor, Mas Teten,Danang, Adnan, Fahmi, Eson, Tyas, Abid, Tintin,Nita, Jane, Siti Sumarni, Tika. Juga kawan-kawan dari

Page 9: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

xvi MENDAGANGKAN SEKOLAH

koalisi pendidikan seperti, Loddy Paat, Suparman,Jimmy Paat, Bejo Untung, Abduhzen, Tety Lakolo,Amir Hamzah, Akuino, Supriono, Darmedi, sertaLaili.

Kami juga berterimakasih pada Prof. HAR Tilaartidak hanya atas kesediaan membuat kata pengantarbuku ini juga masukan-masukan dalam pelaksanaanriset. Diskusi yang menarik dengan Prof. WinarnoSurachmad dan Dr. AT Soegito, sangat membantukami dalam melihat permasalahan pendidkan yangsangat ruwet.

Terpenting dukungan dan bantuan komunitasorang tua siswa di Mangga Dua, Cipinang Utara,Menteng Tenggulun, Kebon Jeruk, dan Rawa Buaya,yang telah memberi inspirasi dan semangat penulisan.Untuk mereka buku ini dipersembahkan.

Page 10: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

1

BAB IBenang Kusut Pendidikan Indonesia

Page 11: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

2 3MENDAGANGKAN SEKOLAH

Kondisi Pendidikan IndonesiaSalah satu tujuan negara yang diamanatkan dalampembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendirinegara memahami betul, untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut pendidikan menjadi prioritas utama.

Celakanya, sektor pendidikan yang merupakanalat untuk mencapai cita-cita itu saat ini terusmengalami keterpurukan. Berbagai masalah yangbermunculan terus menggerogoti, mulai daribangunan sekolah yang kondisinya menyedihkanhingga permasalahan yang sifatnya akademis sepertikurikulum. Lebih parah lagi, beragam permasalahanitu cenderung dibiarkan.

Sebagai contoh, pada awal tahun 2003, beberapabangunan sekolah di Jakarta seperti Sekolah DasarNegeri (SDN) Kwitang, Sekolah Lanjutan TingkatPertama (SLTPN) 80 Halim, dan SLTPN 22 JembatanBesi, roboh. Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI,memperkirakan sekitar 68 SDN dan 50 SLTPNlainnya dalam kondisi rawan ambruk. Kondisimengenaskan itu terjadi di ibu kota negara yangdianggap sebagai pusat pembangunan. Bisadibayangkan, bagaimana kondisi sekolah di daerahpelosok yang dianggap belum ‘tersentuh’pembangunan?

Benang Kusut Pendidikan Indonesia

Page 12: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

4 5MENDAGANGKAN SEKOLAH

Dalam catatan Kompas1 pada 2000, kondisisekolah dasar (SD) di Indonesia 58 persen rusak.Sebanyak 23 persen dalam kondisi rusak parah, 36persen tingkat kerusakannya tergolong ringan.Setahun sebelumnya, menurut direktur jenderalpendidikan dasar dan menengah (Dirjen Dikdasmen)Indra Djati Sidi, sekitar 65 persen dari 170 ribubangunan sekolah mengalami kerusakan. Sedangkantahun 2004 sekitar 59 ribu bangunan SD rusak, 20persen sudah parah, 30 persen sedang, dan sisanyatergolong ringan.2

Ketersediaan buku pelajaran di sekolah tak kalahburuk. Prosentasenya cuma sebanyak 20 persen.Artinya, satu set buku digunakan untuk lima siswasehingga dalam penggunaanya akan sangatmenyulitkan siswa. Selain itu, pemerintah sendirisebenarnya telah memrogramkan ketersediaan satubuku (teks wajib) untuk satu siswa.3

Masalah drop out lebih parah lagi. Ratusan ribuanak mesti bergulat di jalanan karena tak mampumelanjutkan sekolah. Pada tahun 2000/2001, darisekitar 25 juta siswa SD, 670 ribu putus sekolah. Selainitu, dari angka tersebut hanya 72,12 persen yangmampu melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan.

Siswa yang putus sekolah di Jakarta mencapai 15ribu, Jawa Barat 13 ribu, Daerah Istimewa Yogjakarta7 ribu, serta Jawa Timur 13,6 ribu. Bahkan

Departemen Sosial mencatat data yang berasal dari10 propinsi, dari ratusan ribu anak yang putus sekolah,41 ribu di antaranya sudah menjadi anak jalanan.4

Kondisi itu sejalan dengan jeleknya nilai raporIndonesia yang dipublikasikan beberapa institusiinternasional. United Nations Development Program(UNDP) misalnya, dalam laporan Human Develop-ment Indeks (HDI) tahun 2002, sebuah institusidibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB)menempatkan Indonesia di rangking 110, satu levellebih rendah dari Vietnam yang berada diurutan 109.Publikasi UNDP didukung hasil survei institusilainnya, seperti, Asosiasi Penilaian PendidikanInternasional. Institusi ini menempatkan prestasimatematika anak Indonesia untuk tingkat SLTP dinomor empat terbawah dari 38 negara. Singapura diurutan teratas, Malaysia 14 dan Amerika Serikat 18.Survei yang sama untuk kemampuan membaca,misalnya, menunjukkan keadaan yang relatif sama.5

Sedangkan menurut skor yang dikeluarkan WorldCompetitiveness Yearbook 20026 . Pelajar Singapuramencatat skor tertinggi untuk Matematika, yakni 604(skor maksimum untuk kriteria ini 650), disusul Ko-rea Selatan (skor 587), Taiwan (585), Hongkong(582), dan Jepang (579). Kemudian pelajar Malaysiamenyusul jauh di bawah, dengan skor 519. AmerikaSerikat 502, Thailand 467, Indonesia 403, danFilipina 345.

1 “Apa yang masih Dibanggakan dari Pendidikan Dasar di Negeri ini, “Kompas, 3 Maret 2003

2 “59.000 gedung SD Rusak,” Detikcom, 1 Maret 20043 “Banyak Sekolah Tidak Layak Pakai di Indonesia,” Kompas, 8 April 2003

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

4 Drakula Pendidikan Jalan Terus, http://www.hidayatullah.com/sahid/9811/khusus13.htm

5 Sekali Lagi Menyoal Mutu Pendidikan, Kompas, 22 April 20026 Sekolah Indonesia Mengejar Target Kelulusan, Kompas, 22 April 2002

Page 13: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

6 7MENDAGANGKAN SEKOLAH

ilmu, atau negeri tempat para peraih nobel ilmupengetahuan berdomilisi, hanya meraih skor 515.Malaysia (492), Thailand (482), Indonesia (435), danFilipina (345).

Tingkat perguruan tinggi, survei yang dilakukanmajalah terkemuka di Asia, Asiaweeks, pada perguruantinggi Asia, Australian, dan Selandia Baru,menempatkan kampus unggulan di Indonesia sepertiUniversitas Gajah Mada (UGM), UniversitasDiponegoro (Undip), Universitas Indonesia (UI), danInstitut Teknologi Bandung (ITB), di ranking bawah.Di antara 77 universitas multidisiplin, UI di urutan61, UGM 68, Undip 73, dan Unair 75. Sedangkanuntuk universitas Science and Technology, ITB hanyaberada di posisi 21 dari 39 universitas.7

Beberan kondisi sektor pendidikan yangmenyedihkan tersebut oleh menteri koordinatorkesejahteraan rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla,dinyatakan sudah dalam tarap emergency. Semuaindikator yang menunjukkan bahwa pendidikanmemasuki fase emergency seperti, rusaknya bangunansekolah, meningkatnya siswa putus sekolah, tingginyaangka buta aksara, dan rendahnya human developmentindex, sudah muncul. Kalla mengambil contoh kondisibangunan sekolah. Menurutnya, secara logika jikakondisi bangunan tempat siswa belajar sudah tidaklayak dipakai maka proses belajar mengajar tidak bisadiharapkan hasilnya.

“Logikanya, jika gedung dan bangunan sekolah

7 http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/schools/multi.overall.html

Di bidang sains, skor tinggi juga berputar di antaralima negara tersebut. Skor tertinggi diraih Taiwan(569), Singapura (568), Jepang (550), Korea Selatan(549), dan kemudian Hongkong (530). AmerikaSerikat, negara yang menjadi pilihan utama pencinta

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Tabel 1 Gambaran Umum Indikator Pendidikan Sekolah Dasar Tahun: 2000/2001 No Rasio Pendidikan Jumlah % A Angka/Rate 1. Angka Putus Sekolah 671,656 2.62 2. Angka Mengulang 1,511,341 5.90 3. Angka Lulusan 3,612,842 97.81 4. Angka Melanjutkan 2,605,413 72.12 B. Rasio Pendidikan Negeri Swasta Negeri+Swasta 1. Siswa Per Sekolah 172 181 173 2. Siswa per Kelas 26 26 26 3. Siswa per Guru 23 21 23 4. Kelas per Sekolah 6.70 7.01 6.72 5. Kelas per Ruang Kelas Milik 1.15 1.05 1.14 6. Kelas per Guru 0.89 0.82 0.89 7 Guru per Sekolah 8 9 8 8. Pegawai per Sekolah 0.68 0.86 0.69 1. Pegawai Administrasi per

Sekolah 2. Penjaga Sekolah per sekolah

0.01 0.67

0.37 0.49

0.03 0.66

Tabel 2 Gambaran Umum Keadaan Sekolah dasar Menurut Status Sekolah Tahun: 2000-2001 No Variabel Negeri % Swasta % Jumlah 1. Jumlah Sekolah 138,751 93.14 10,213 6.86 148,964 2 Jumlah Siswa Baru 4,034,236 92.29 336,984 7.71 4,371,220 3 Jumlah Siswa 23,853,943 92.81 1,847,615 7.19 25,701,558 Menurut Jenis Kelamin - Laki-laki 12,288,109 92.79 955,226 7.21 13,243,335 - Perempuan 11,565,834 92.84 892,389 7.16 12,458,223 Menurut Umur ≤ 6 tahun 2,394,841 90.67 246,421 9.33 2,641,262 7-12 tahun 20,292,156 93.07 1,511,338 6.93 21,803,494 ≥ 13 tahun 1,166,946 92.85 89,856 7.15 1,256,802 4 Jumlah mengulang 1,412,367 93.45 98,974 6.55 1,511,341 5 Jumlah lulusan 3,357,601 92.22 255,241 7.06 3,612,842 6 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 1,040,698 92.22 87,777 7.78 1,128,475 Menurut Jender - Laki-laki 485,106 92.78 37,756 7.22 522,862 - Perempuan 555,592 91.74 50,021 8.26 605,613 Menurut Jabatan - Kepala Sekolah 135,975 93.09 10,101 6.91 146,076 - Guru Kelas 699,789 91.58 64,363 8.42 764,152 - Guru Agama 135,660 93.52 9,396 6.48 145,056 - Guru Penjas 69,274 94.65 3,917 5.35 73,191 Menurut Status Kepegawaian - Pegawai negeri 1,011,614 96.16 40,395 3.84 1,052,009 - Bukan Pegawai Negeri 29,084 38.04 47,382 61.96 76,466 7 Jumlah Pegawai 94,347 91.48 8,792 8.52 103,139 Menurut Jenis pekerjaan - Pegawai administrasi 1,378 26.46 3,829 73.54 5,207 - Penjaga sekolah 92,969 94.93 4,963 5.07 97,932 8 Jumlah Kelas 929,107 92.85 71,580 7.15 1,000,687 9 Jumlah Ruang Kelas 816,372 92.07 70,333 7.93 886,705 Menurut Status Kepemilikan Ruang Kelas Milik 806,721 92.19 68,333 7.81 875,054 Menurut kondisi - Baik 322,077 88.50 41,840 11.50 363,917 - Rusak Ringan 294,900 94.93 15,758 5.07 310,658 - Rusak Berat 189,744 94.65 10,735 5.35 200,479 Ruang Kelas Bukan Milik 9,651 82.83 2,000 17.17 11,651

Page 14: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

8 9MENDAGANGKAN SEKOLAH

Jika menganalogikan pendidikan sebagaikendaraan roda dua, anggaran adalah bensinnya.Perjalanan membangun pendidikan sangat jauhsedangkan anggaran yang disediakan terlalu sedikit.Akibatnya berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahmenjadi mandeg dan menimbulkan banyak masalah.Dari total anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN), anggaran untuk pendidikan jumlahnya tidakmelebihi angka sepuluh persen. Pada tahun 2002dalam pasal 31 ayat 4 amandeman Undang-UndangDasar (UUD) 1945, diputuskan bahwa anggaranpendidikan jumlahnya minimal 20 persen dari ABPN.Tapi, keputusan yang bersifat politis tersebut tidakdilanjutkan dengan langkah konkrit. Anggaran untuksektor pendidikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, malah jumlahnya semakinmenciut. Bahkan, walau sudah diamanatkan dalamUUD 1945, pemerintah melalui Wakil PresidenHamzah Haz, dengan tegas menyatakan belum bisamemenuhi peruntukkan anggaran sekitar 20 persendari seluruh anggaran belanja untuk sektor pendidikandalam waktu dekat. Ketua umum Partai PersatuanPembangun (PPP) ini malah mengusulkan agarpeningkatan pendidikan di masyarakat melaluipenerimaan pajak.10

Tahun 2002 saat keputusan itu ditetapkan,anggaran pendidikan mencapai Rp. 11,352 trilyunatau 3,76 persen. Tapi jumlahnya menurun pada 2003yang hanya mematok Rp. 11 trilyun. Padahal duatahun sebelumnya, 2001, jumlahnya jauh lebih besar,

rusak berat, bagaimana proses pendidikan bisa berjalanbaik?”8

· Semakin tinggi angka indeks semakin baik kualitas sumber dayamanusia.

· Sumber : Laporan UNDP 2002

Mengurai Benang Kusut PendidikanPermasalahan dalam pendidikan ibarat benang

kusut, sulit dicari ujung pangkalnya. Banyak yangmenganggap minimnya dana sebagai permasalahanutama tapi, ada pula yang berpendapat karenakebijakan buatan pemerintah terlalu sentralistik danmengabaikan keberagaman daerah di Indonesia.Berbagai pendapat didukung oleh argumentasi yangmeyakinkan.

Tabel 3. Peringkat Human Development Index/ Indeks SumberDaya Manusia (HDI) 9

8 “Indonesia Bangkit Hanya dengan Pendidikan,” Suara Pembaharuan, 31/12/2002

9 HDI (Human Development Index) atau IPM (Indeks PembangunanManusia) adalah angka yang menunjukkan tingkat pembangunanmanusia di suatu negara. Studi tentang HDI ini dilaksanakan olehUNDP (United Nation Development Program) untuk menentukan tingkatpembangunan manusia di antara negara di dunia. Parameter yangdigunakan untuk mengukur indeks pernbangunan manusia tersebutadalah (a) ekonomi, (b) kesehatan, dan (c) pendidikan. 10 http://www.tempo.co.id/news/2002/11/14/1,1,7,id.html, 14 November 2002

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Rank HDI 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1 Norway 0.859 0.877 0.888 0.901 0.925 0.942 2 Sweden 0.863 0.872 0.883 0.894 0.925 0.941 3 Canada 0.868 0.883 0.906 0.926 0.932 0.940 25 Singapore 0.722 0.755 0.782 0.818 0.857 0.885 2 Brunei Darussalam .. .. .. .. .. 0.856 59 Malaysia 0.616 0.659 0.693 0.722 0.760 0.782 70 Thailand 0.604 0.645 0.676 0.713 0.749 0.762 77 Philippines 0.652 0.684 0.688 0.716 0.733 0.754 109 Viet Nam .. .. 0.583 0.605 0.649 0.688 110 Indonesia 0.469 0.530 0.582 0.623 0.664 0.684 127 Myanmar .. .. .. .. .. 0.552 130 Cambodia .. .. .. 0.501 0.531 0.543

Page 15: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

10 11MENDAGANGKAN SEKOLAH

Makin tinggi dana pendidikan, makin baik kinerjapendidikan. Sebaliknya, makin rendah danapendidikan, makin buruk kinerja pendidikan12 .

Sedangkan Pakar pendidikan dari UniversitasNegeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. HAR Tilaar, menunjukjustru terlalu dominannya campur tangan pemerintahsebagai masalah pokok pendidikan. Pendidikan yangselalu dimuliakan dan diasumsikan mengandungkebajikan serta berwatak netral akhirnya sarat dengankepentingan. Menurut Tilaar, dalam perjalanannyapendidikan Indonesia selalu di bawah kungkunganpenguasa, digunakan guna melanggengkankekuasaannya. Tilaar menunjuk ketika masa pra-ordebaru, dimana politik dijadikan sebagai panglima olehpemerintah berakibat pendidikan diarahkan padaproses indoktrinasi dan menolak segala unsur budayadari luar.

“Metodologi dengan cara-cara indoktriner mulaimemasuki dunia pendidikan, mulai dari jenjangpendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.Pendidikan diarahkan kepada pengembangan sikapmiliterisme yang militan sesuai dengan tuntutankehidupan dalam suasana perang dingin.”13

Selama masa itu, pendidikan diarahkan bukanpada peningkatan kualitas tapi sebagai alat kekuasaanuntuk mencapai tujuan politik. Menurut direkturLembaga Pengembangan Manajemen dan Pendidikan(LPMP) UNJ itu, semuanya diarahkan pada kemauan

Rp. 13,5 trilyun atau mencapai 4,55 persen dariAPBN. Terakhir, tahun 2004, untuk pendidikanhanya disediakan Rp. 15,3 trilyun atau 3,49 persendari APBN.

Rendahnya anggaran tidak sejalan dengantingginya kebutuhan dana untuk menjalankanpendidikan. Misalnya, untuk infrastruktur di tingkatSD, biaya perawatannya sekitar Rp 1,08 trilyun pertahun dan biaya operasional mencapai Rp 10,2 trilyunper tahun. Apalagi jika ditambah kebutuhan untukmenjalankan program wajib belajar yang mencapaiRp 188,3 trilyun atau sekitar Rp 31,4 trilyun pertahun. Rinciannya, Rp 77,9 trilyun untuk penuntasandi SD enam tahun dan yang sederajat, dan Rp 110,4trilyun dipergunakan untuk penuntasan di tingkatSLTP dan yang sederajat.11

Dengan anggaran yang minim seperti itu, wajarjika pada akhirnya banyak bangunan sekolah yangrusak dan roboh, angka putus sekolah meningkat,hingga gaji guru yang tetap rendah. Menurut ketuaPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) MochSurya, minimnya anggaran, terutama yangdialokasikan untuk guru pada akhirnya berdampakpada mutu pendidikan. Pendapat Surya didukungbeberapa penelitian yang dibuat perguruan tinggiterkenal di AS seperti Cornell University, HarvardUniversity, Yale University, dan Ohio State Univer-sity menunjukan adanya hubungan positif antarabesarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan.

11 “Pemerintah Sulit Tuntaskan Wajib Belajar Sesuai Target,” Kompas 15/11/2002

12LudyCahyanan, Anggaran Pendidikan yang Turun Naik, http://www.nuansapersada.net/majalah/2002/

13 HAR Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, PT. Rineka Cipta,Jakarta, 2000

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Page 16: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

12 13MENDAGANGKAN SEKOLAH

kebutuhan real siswa di tempat tinggalnya.15

Dengan kata lain, pendidikan tidak pernah bebasdari kepentingan politik. Sebaliknya, pendidikanselalu melanggengkan sistem sosial ekonomi maupunkekuasaan yang ada. Pendidikan bagi kekuasaan selaludigunakan untuk melanggengkan ataupunmelegitimasi dominasi mereka. Hakekat pendidikandengan demikian pada umumnya tidak lebih sebagaisarana mereproduksi sistem dan struktur sosial yangtidak adil seperti relasi kelas, relasi gender, relasirasisme ataupun sistem relasi lainnya.16

Akan tetapi Bank Dunia, dalam studinya justrumenganggap kelembagaan pendidikan Indonesia-lahyang bermasalah. Setidaknya lembaga keuanganinternasional ini mengidentifikasi empat kelemahaninstitusional pendidikan Indonesia khususnya ditingkat dasar sebagai sumber masalah. Empat masalahtersebut adalah kompleksitas organisasional padasekolah dasar, tumpang tindih manajemen padasekolah menengah tingkat pertama, prosespenganggaran yang kaku dan terpecah-pecah padasekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama,dan manajemen sekolah yang tidak efektif.

Dalam pandangan Winarno Surachmad, mantanrektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)Jakarta, masalah utama pendidikan di Indonesia

penguasa. Sehingga kebebasan berpikir semakin lamasemakin terkubur. Hasilnya, lahirlah manusia-manusiayang tidak mempunyai alternatif selain yangdisodorkan penguasa.

Hal yang sama terjadi pada masa orde baru.Orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang diusungrezim Soeharto telah mengorbankan hak asasi manusiadan kebebasan individu. Semuanya diarahkan padapenyeragaman di dalam berpikir dan bertindak yangmengarahkan pada terbentuknya masyarakat yanghomogen. Sistem pendidikan nasional hanyadiarahkan pada target kuantitatif, bukan kualitas.Walhasil pendidikan Indonesia tidak memiliki dayasaing global. Selain itu, akuntabilitasnya pun semakinrendah.

“Akuntabilitas waktu itu ditentukan penguasabukannya konsumen. Masyarakat semakin lamasemakin jauh dari pendidikannya. Pendidikansemakin lama semakin terlempar dari kebudayaan dantelah merupakan hasil birokrasi. Selanjutnya peranankeluarga dan masyarakat.”14

Pada masa Orde Baru pendidikan merupakan alatkekuasaan dan bersifat militeristik. Hal ini ditunjukkandengan penyeragaman pakaian sekolah SD-SLTA dansentralisasi kurikulum. Padahal sentralisasi, misalnya,merupakan kerangka politik untuk menyeragamkanpola pikir, sikap, dan cara bertindak siswa. Selain itu,sentralisasi juga mencerabut kebinekaan yang menjadiciri khas rakyat Indonesia, yang berakibat padatercerabutnya siswa dari praktek budaya dan

14 Ibid

15 Ainurrofiq Dawam, MA, “Emoh Sekolah, menolak komersialisasipendidikan dan kenibalisme intelektual menuju pendidikanmultikultural, “ Inspela Press, Jojakarta, 2003. Kutipan itu diambil dariDarmaningtyas dan Elias Kopong.

16 Dr. Mansour Fakih, “Jalan Lain, Manisfesto Intelektual Organik,” In-sist Press, 2002.

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Page 17: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

14 15MENDAGANGKAN SEKOLAH

tujuan dan dasar berpijaknya tidak jelas pada akhirnyasering kandas di tengah jalan.

2.3 Ganti Menteri, Ganti KebijakanKetidakjelasan tujuan bisa dilihat dari kebijakan

yang digulirkan pemerintah untuk menyehatkanpendidikan. Sumber penyakit pendidikan Indonesiajelas tidak hanya disebabkan masalah pendidikankarena faktor dari luar pendidikan terutama politis yangberkorelasi dengan posisi penguasa seperti yangdikemukakan HAR Tilaar. Akan tetapi terapinya cumaberkutat di sekitar pendidikan sehingga belum bisamenyentuh akar permasalahan.

Sebagai misal, ketika Soeharto berkuasa beragamkebijakan pendidikan digulirkan. Bahkan setiapmenteri pendidikan dalam kabinet sang jenderal besaritu dipastikan akan membawa konsep baru, yang tidakada korelasi dengan kebijakan sebelumnya. Munculsemacam tradisi, pergantian menteri pendidikan, pastimemunculkan konsep kebijakan baru.

Contohnya, ketika Fuad Hasan menjadi menteripendidikan, digulirkan kebijakan Cara Belajar SiswaAktif (CBSA). Ramai-ramai sekolah menerapkankonsep itu: semua pelaksana pendidikan di setiap levelmengampanyekannya, berbagai buku panduan diterbitkan. Akan tetapi setelah Fuad Hasan digantiWardiman Djojonegoro, CBSA tidak dipakai lagi,sebagai gantinya muncul konsep Link and Match.

Kerapnya pergantian kebijakan yang tidakberkesinambungan memperlihatkan tidak dimilikinyablue print mengenai pendidikan nasional. Sekaligus

adalah tidak dimilikinya landasan dan tujuan yangjelas. Artinya sebagai sebuah alat, pendidikan Indo-nesia tidak jelas tujuan pemakaiannya. Jikadianalogikan sebuah bangunan, agar bisa kokoh halutama yang harus diperhatikan dan dibangun adalahpondasi. Apabila pondasinya kuat maka bangunannyaakan kuat pula. Pondasi inilah yang tidak dimiliki.Pendidikan nasional berdiri di atas landasan imajiner,tempat berpijaknya tidak sehat dan solid.17 Sejarahpendidikan Indonesia tidak dapat dinilai sebagaisejarah kegagalan, tapi dilihat sebagai sejarahketidakpastian. Menurut Winarno, sekarang tidakpasti apakah program sekolah telah benar menjawabkebutuhan pendidikan bangsa serta apakah sekolahmembuat bangsa menjadi terdidik atau tersekolah.

“Kita tidak begitu pasti mengenai mission sacrependidikan nasional dewasa ini. Apakah anak bangsadisiapkan untuk menjawab kepentingan Ebtanas yangbegitu sempit atau untuk mampu menjawabpermasalahan kehidupan yang lebih luas. Kita tidakdapat diyakinkan apakah peningkatan Nem (terlepasdari masalah seberapa murni nilai murni itu) adalahukuran keberhasilan pendidikan nasional yang harusdipertaruhkan untuk menghadapi persaingan global.”

Pada akhirnya ketidakjelasan tujuan membuatpendidikan Indonesia tidak jelas arahnya. Sehinggawalau dibuat berbagai kebijakan yang bagus dengandidukung sumber pendanaan yang besar tapi kerena

17 Winarno Surachmad, “Landasan yang kuat dan Kebijakan Pendidikanyang Besar,” Makalah dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia(Konaspi) IV, 2000.

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Page 18: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

16 17MENDAGANGKAN SEKOLAH

kuli-babu.“Sekolah cuma melahirkan generasi-generasi tidak

mandiri, melahirkan generasi-generasi cengeng,penakut, yang tidak siap menghadapi ganasnyagelombang zaman, melahirkan generasi yang hanyabisa membeo, tidak kreatif, picik, egois, danmementingkan diri dan kelompoknya sendiri,generasi-generasi yang tidak percaya dengankemampuan diri sendiri, generasi yang bermentalbudak, kuli dan pengemis, generasi yang mau serbainstan tanpa melihat proses, generasi yang maumakmur tanpa usaha, generasi yang – maaf -,kanibalistik penafi moralitas : Siap menghalakan apasaja untuk pencapaian tujuannya.”19

Padahal menurut Tilaar, proses pendidikan yangtidak mengembangkan identitas manusia adalahpendidikan yang otoriter, represif, dan mematikankreativitas peserta didik. Demikian pula pendidikanyang tidak mengakui partisipasi adalah pendidikanyang satu arah, monolog, dan menindasperkembangan peserta didik. Proses pendidikan yangmengabaikan proses individuasi adalahpengungkungan atau pemenjaraan prosesperkembangan manusia. Proses pendidikan yang akanmematikan kebudayaan dan berarti berakhirnya hidupbersama manusia.20

Disisi lain, selain kondisi bangunan dan alat

membuktikan sinyalemen Surachmad bahwa Indo-nesia belum memiliki pondasi pendidikan yang kuatdan benar. Jelas pula kerapnya pergantian konsep danmenteri gagal menyelesaikan permasalahanpendidikan nasional. Justru karena kebijakan menterisatu dengan lainnya tidak berkesinambungan, timbulmasalah baru. Setidaknya, sekolah yang harusmenyesuaikan baik bahan ajar maupun metodamengajar sesuai dengan kebijakan menteri baru.

2.4 Kondisi Sekolah di IndonesiaMengumpulnya permasalahan pendidikan, dari

pendanaan, besarnya campur tangan pemerintahhingga ketidakjelasan tujuan, sangat besarpengaruhnya terhadap sekolah. Sekolah yangseharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan,memberi keterampilan, bahkan untuk mencapaikesejahteraan masyarakat, tidak lebih dari tempatindoktrinasi. Sekolah hanya menjadi pewarisan danpelestarian nilai-nilai resmi yang sedang berlaku dandirestui oleh pemerintah. Tak aneh jika terjadipenyeragaman mulai dari pakaian hingga matapelajaran.18

Malah menyitir pendapat Romo Mangun,Ainurrofiq Dawam menyamakan sekolah denganpenjara. Tempat kaum muda yang kreatif dan kritisdibius kesadarannya, diajarkan cara membuat proyekproposal yang dananya bisa dikorupsi. Sehinggamemuncul ‘generasi sarimin’ yang bermental budak-

18 Roem Tapatimasang, “Sekolah itu Candu,” Pustaka Pelajar, Jogjakarta,2001.

19 Dr. Ainurrofiq Dawam, MA., “Emoh Sekolah, menolak komersialisasipendidikan dan kenibalisme intelektual menuju pendidikanmultikultural, “ Inspela Press, Jojakarta, 2003.

20 HAR Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar PedagogikTransformatif untuk Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2002.

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Page 19: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

18 19MENDAGANGKAN SEKOLAH

“Hampir semua orang di negeri ini berpikiranbahwa belajar itu sekolah. Orang dikatakan sedangbelajar (dalam arti sesungguhnya), ya pada saatbersekolah. Selain di sekolah, dikatakan belum belajar.Makanya orang menyebut kaum terpelajar itu, yamereka yang pernah mengenyam bangku sekolah.”22

Tingginya permintaan pada sekolah membuat nilaijual institusi ini semakin mahal. Walau pemerintahmenggulirkan program wajib belajar sembilan tahunyang mestinya diiringi dengan pembebasan biayasekolah minimal pada tingkat SLTPN, kenyataannyabiaya sekolah semakin bertambah mahal. Padaakhirnya sekolah diposisikan sebagai komoditi bagipara pelaksananya untuk mengeruk keuntungansebesar-besarnya. Sebagai komoditi, mereka yang bisamemberi uang banyak akan mendapat pelayananterbaik, sedangkan mereka yang tidak memiliki uang,jangan berharap bisa sekolah.

Sekolah-sekolah terbaik akan mematok biayasangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh mayoritasmasyarakat Indonesia yang rata-rata masih berada digaris kemiskinan. Tapi, mereka yang berada di sekitargaris kemiskinan tersebut juga mesti membayar mahalsekolah yang kualitasnya buruk.

Pada akhirnya sekolah menciptakan jurangpemisah antara mereka yang kaya dengan yang miskin.Menurut Mansour Fakih, keadaan tersebut memberi

penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak layak,mutu kepala sekolah dan guru pun tergolong buruk.Pada tingkat SD misalnya, menurut Direktur TenagaKependidikan Dirjen Pendidikan Dasar danMenengah (Dikdaksmen) Depdiknas Suwondo, 50persen guru di Indonesia tidak memenuhi standarkualifikasi untuk mengajar sebagaimana yangdipersyaratkan oleh pemerintah.21

Anehnya ketergantungan masyarakat terhadapsekolah semakin bertambah. Padahal sekolah bukansatu-satunya institusi tempat peserta didik belajar,karena ada dua tempat lainnya yang juga memilikifungsi sama yaitu, keluarga dan lingkungan. Namunprakteknya, hanya sekolah yang direpresentasikansebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Bahkan,masyarakat menganggap telah menyelesaikankewajiban mendidik setelah menyekolahkan anaknya.Kewajibannya dianggap tinggal menyelesaikan urusanadmnistratif atau finansial dengan sekolah.

Sekolah dianggap sebagai ‘tempat ajaib’ yangmampu memroduksi ‘manusia super.’ Posisinyaditempatkan hampir setara dengan agama. Anak yangtidak sekolah dianggap sama dengan orang yang tidakberagama, yang kelak akan hidup sengsara. Apalagidi era yang serba formalistik seperti sekarang, tuntutandunia kerja lebih memrioritaskan mereka yang secaraformal mengenyam kursi sekolah. Semakin tinggijenjang yang ditempuh, semakin tinggi pula posisiyang ditawarkan.

21. http://www.smu-net.com/main.php?act=hl&xkd=1210, 9 Oktober 2002

22 Dr. Ainurrofiq Dawam, MA., “Emoh Sekolah, menolak komersialisasipendidikan dan kenibalisme intelektual menuju pendidikanmultikultural, “ Inspela Press, Jojakarta, 2003. Kutipan itu diambil dariAndreas Harefa di bukunya yang berjudul Sekolah Saja Tidak PernahCukup.

BENANG KUSUT PENDIDIKAN INDONESIA

Page 20: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

20 21MENDAGANGKAN SEKOLAH

gambaran bahwa telah terjadi pergeseran orientasi, visi,maupun ideologi dalam sekolah yang berakibatancaman bagi eksistensi manusia sendiri.23

23 Dr. Mansour Fakih, Kata Pengantar dalam buku “Kapitalisme Pendidikan,antara Kompetisi dan Keadilan,” Insist Press, Jogjakarta, 2001.

BAB IIKebijakan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Page 21: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

22 23MENDAGANGKAN SEKOLAH

Pasca tumbangnya Presiden Soeharto, yang menjadikomando rezim Orde Baru (Orba), sektor

pendidikan seperti halnya sektor lain memilikikesempatan untuk berkembang. Sejalan dengansemangat era desentralisasi, pengelolaan pendidikanmulai diserahkan pada pemerintah daerah. Berbagaikebijakan pun dikeluarkan untuk mendukungnya.Baik yang bersifat admnistratif, seperti perubahan sta-tus institusi pengurus pendidikan, atau status pegawaipendidikan, hingga yang bersifat materi, misalnyakurikulum.

Salah satu kebijakan pendidikan yang munculmewarnai alam reformasi adalah School Based Man-agement atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).Menurut Indra Djati Sidi, direktur jenderal pendidikandasar dan menengah (Dikdasmen), MBS merupakanbuah belajar pemerintah dari masa lalu yang serbasentralistis dan tidak memberdayakan masyarakat.Karena gaya seperti itu pada akhirnya membuat mutupendidikan Indonesia rendah. Bagi Sidi, MBSmerupakan salah satu bentuk pembaharuan dalampendidikan. Pembaharuan yang disesuaikan dengankondisi daerah dan karakter serta sifat masyarakat.

Kebijakan Manajemen BerbasisSekolah (MBS)

Page 22: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

24 25MENDAGANGKAN SEKOLAH

manajemen berbasis sekolah sebagai terjemahan schoolbased management adalah suatu pendekatan politikyang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaansekolah dengan memberikan kekuasaan kepadakepala sekolah dan meningkatkan partisipasimasyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolahyang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat. Manajemen berbasissekolah mengubah sistem pengambilan keputusandengan memindahkan otoritas dalam pengambilankeputusan dan manajemen ke setiap yangberkepentingan di tingkat lokal (local stakeholder).

MBS dapat pula diartikan sebagai wujud darireformasi pendidikan yang menginginkan adanyaperubahan dari kondisi yang kurang baik menujukondisi yang baik. Diharapkan dengan adanyapengalihan wewenang dalam pengambilan keputusandari birokrasi ke sekolah, sekolah bisa lebih mandiridan mampu menentukan arah pengembangan yangsesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan danmasyarakat.

Dosen pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta(UNY), Slamet PH mendefinisikan berdasarkan tigaasal kata MBS, manajemen, berbasis, dan sekolah.Menurutnya manajemen berarti koordinasi danpenyerasian sumberdaya melalui sejumlah inputmanajemen untuk mencapai tujuan atau untukmemenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya“berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”.Sedangkan sekolah merupakan organisasi terbawahdalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional

Akan tetapi Sidi menegaskan, tujuan utama yangdiemban dalam program ini adalah peningkatan mutu.

2.5.1 Mencari Bentuk MBSMBS ditetapkan sebagai kebijakan nasional oleh

Depdiknas sejak tahun 2000. Dengan keputusan ini,sekolah di semua level, SD hingga SMA mestimenjadikan konsep tersebut sebagai acuan. Akantetapi, agar bisa dilaksanakan, langkah awalnyaadalah memahami seperti apa mahluk MBS.

Menurut Nurkholis, dari asal usul peristilahan,MBS adalah terjemahan langsung dari school basedmanagement (SBM). Istilah ini mula-mula muncul diAmerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai alternatifuntuk mereformasi pengelolaan pendidikan atausekolah. Reformasi diperlukan karena kinerja sekolahselama puluhan tahun gagal menunjukanpeningkatan yang berarti dalam memenuhi tuntutanperubahan lingkungan sekolah.

“Tuntutan perubahan lingkungan sekolahdimaksud antara lain tuntutan dunia kerja, tuntutanilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan sosial,ekonomi, hukum, dan politik. Lulusan sekolah padasaat itu di bawah standar tuntutan berbagai bidangkebutuhan yang mengakibatkan kekecewaan banyakkalangan yang berkaitan baik secara langsung maupuntidak langsung.”24

Sama seperti Nurkolis, menurut Nanang Fatah25 ,

24 Nurkolis, “Manajemen Berbasis Sekolah, teori, model, dan aplikasi,”Grasindo, Jakarta, 2003.

25 Nanang Fatah, “Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan DewanSekolah,” Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2003.

KEBIJAKAN MBS

Page 23: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

26 27MENDAGANGKAN SEKOLAH

Jadi MBS merupakan sebuah strategi untukmemajukan pendidikan dengan mentransferkeputusan penting-memberikan otoritas dari negaradan pemerintah daerah kepada individu pelaksana disekolah. MBS menyediakan kepala sekolah, guru,siswa, dan orang tua kontrol yang sangat besar dalamproses pendidikan dengan memberi merekatanggungjawab untuk memutuskan anggaran,personil, serta kurikulum.

Beberapa Versi MBSWalau Indra Djati Sidi menyatakan MBS

merupakan buah belajar dari kebijakan pendidikanmasa lalu, bukan berarti Indonesia menjadi negarapertama yang menerapkan konsep tersebut. Banyaknegara yang jauh sebelumnya sudahmengimplementasikannya. Sebut saja Amerika, Aus-tralia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Madagaskar,dan Hongkong.

Pada masing-masing negara tersebut, MBSmenekankan pada satu atau beberapa aspek tertentu.Hong Kong misalnya, menekankan pada inisiatifsekolah, di Kanada menekankan pengambilankeputusan pada tingkat sekolah dan di AmerikaSerikat menekankan pengelolaaan sekolah di tingkatsekolah sendiri, di Inggris menekankan pengelolaandana pada tingkat sekolah. Sementara di Australiamodel MBS adalah dengan memberi kewenangansekolah dalam hal kurikulum, fleksibilitas penggunaansumber daya sekolah, dan beberapa alternatif

(Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekalkemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasarketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro,meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuksumber daya manusia).

Dari pengertian tiga kata tersebut Slametmenyimpulkan bahwa MBS adalah pengkoordinasiandan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secaraotonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlahinput manajemen untuk mencapai tujuan sekolahdalam kerangka pendidikan nasional, denganmelibatkan semua kelompok kepentingan yang terkaitdengan sekolah secara langsung dalam prosespengambilan keputusan (partisipatif)”.

“Kelompok kepentingan tersebut menurut Slamet,meliputi: kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru,siswa, konselor, tenaga administratif, orangtua siswa,tokoh masyarakat, para profesional, wakilpemerintahan, wakil organisasi pendidikan.”26

Sedangkan menurut Bedjo Sudjanto, pembantudekan satu (PD 1) UNJ, MBS merupakan modelmanajemen pendidikan yang memberikan otonomilebih besar kepada sekolah. Disamping itu, MBS jugamendorong pengambilan keputusan partisipatif yangmelibatkan langsung semua warga sekolah yangdilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasionalpendidikan. 27

26 Slamet PH, Manajemen Berbasis Sekolah27 Bedjo Sudjanto, Mentiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis

yang Berkepanjangan. Menurut Bedjo dengan MBS maka kepala sekolahdapat mengatur dan mengukur sekolahnya sesuai kepentinganmasyarakat yang dilayani (stakeholder), menurut prakarsa sendiri.

KEBIJAKAN MBS

Page 24: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

28 29MENDAGANGKAN SEKOLAH

MBS Versi DepdiknasWalau telah ditetapkan sebagai kebijakan

nasional, Depdiknas belum jelas memberikangambaran mengenai sosok MBS yang inginditerapkan. Apalagi panduan umum yang bisadijadikan patokan pun tidak ada. Padahal, palingtidak, jika ada panduan, MBS yang ingin diterapkanpemerintah bisa tergambar dengan jelas. Termasuklatar belakang kenapa MBS yang diterapkan.

Memang, petunjuk teknis ada, tapi tidak berfungsiumum di semua level sekolah karena petunjuk dibuatper-proyek. Misalnya, MBS di tingkat Sekolah Dasar(SD) yang didanai Unicef-Unesco-Selandia Baru,panduan hanya berlaku bagi proyek tiga institusitersebut. Sedangkan untuk tingkat Sekolah LanjutanTingkat Pertama (SLTP), sudah ada panduan teknislainnya yang dibuat Depdiknas bersama konsultanADB sebagai funding (pendana) proyek.

Akhirnya walau tidak terlalu jauh berbeda terdapatbanyak definisi mengenai MBS. Bahkan untuk SLTPnamanyan agak berbeda, yaitu ManajemenPeningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).Sepertinya terlihat sepele, tapi persoalan namasebenarnya akan turut mempengaruhi bagaimana pro-gram dilaksanakan. Misalnya, tambahan kata ‘mutu’tentunya memiliki konsekuensi di lapangan.

Satu-satunya keterangan yang agak jelas mengenaiMBS versi pemerintah bisa ditemui dalam panduanumum dewan pendidikan dan komite sekolah, yangdibuat direktorat jenderal pendidikan dasar danmenengah (Dikdasmen). Disebutkan sekolah model

sekolah.28

Model MBS di beberapa negara maju sepertiAmerika dan Australia memiliki kesamaan dalamprinsip-prinsip pemberian otonomi kepada sekolah,yaitu mutu, efisiensi, dan akuntabilitas, setiaptingkatan pengelolaan pendidikan (pusat, kebupaten,dan sekolah) harus memiliki kejelasan dalamkekuasaan dan kewenangannya. Sebagai contoh,pusat memiliki kewenangan dalam kendali mutu,sedangkan kabupaten dan sekolah memperolehinformasi tentang kinerja sekolah. Adanya pembagiankewenangan dalam pengelolaan sekolah mengacupada visi dan misi nasional, visi dan misi daerah, visidan misi sekolah yang dipersepsikan oleh setiap levelpengelola sehingga SBM (MBS) tidak menimbulkankonflik kebijakan antara pusat dan daerah dalampengelolaan sekolah.29

Model MBS yang dipilih tiap negara dilandasioleh sejarah pendidikan negara tersebut. Oleh karenaitu tidak ada model pasti yang sama persis dapatdigunakan oleh satu negara dengan negara lain. ModelMBS yang dipilih satu negara didasarkan padakebutuhan negaranya setelah menyadari letakkesalahan dan kelemahan dalam pengelolaanpendidikan.30

28 Nurkholis, “Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi,”Grasindo, Jakarta, 2003

29 Nanang Fatah, “Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan DewanSekolah,” Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

30 Nurkholis, “Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi,”Grasindo, Jakarta, 2003

KEBIJAKAN MBS

Page 25: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

30 31MENDAGANGKAN SEKOLAH

Versi lain mengatakan MPMBS dianggap sebagaibagian dari MBS. Tapi, jika MBS tujuannya lebihumum, yaitu meningkatkan semua kinerja sekolahseperti mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, pemerataanserta akses pendidikan. Sedangkan MPMBS lebihdifokuskan pada peningkatan mutu, dengan asumsimutu pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan.33

Menurut Dedi Supriadi, ada sedikit perbedaanantara MBS dan MPMBS dalam cakupan dannuansanya. MBS adalah prinsip umum yang bisaditerapkan pada sekolah manapun dan dengan tingkatperkembangan atau kematangan apapun karenaesensinya adalah kewenangan dan kemandiriansekolah untuk mengelola dan mengambil keputusanyang dianggap terbaik bagi kepentingan sekolah sertapeserta didik yang dilayaninya dan masyarakat. Segiyang diutamakan MBS adalah kemandirian dalampengambilan keputusan. Sasarannya bisa padatingkatan sekedar untuk tetap mempertahankansekolah agar tetap bertahan (tataran paling rendah),bisa mempertahankan mutu yang telah dicapau agartidak merosot (tataran sedang), dan agar mutu sekolahdapat bersaing dengan sekolah-sekolah terbaiklainnya (tataran paling tinggi).

Sedangkan MPMBS pada dasarnya adalah MBSyang diarahkan secara khusus pada upaya peningkatanmutu pendidikan. Sasarannya tidak berhenti padahanya pada upaya mempertahankan keberadaansekolah melainkan telah mengarah pada mutu.Sehingga bisa dikatakan, semua sekolah pada dasarnya

MBS akan bertumpu pada kebutuhan, visi, harapan,dan kewajiban masyarakat untuk memperolehpendidikan dan pengajaran yang pelaksanaannyadiserahkan kepada sekolah.31 Sehingga dalampelaksanaannya, akan melibatkan peran sertamasyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikanyang relevan, bermutu, berwawasan keadilan danpemerataan perlu terus ditingkatkan. Melalui konsepini, masyarakat tidak hanya berhak mendapatpendidikan yang bemutu. Tapi wajib ikutmengadakannya, baik dalam menyediakan danamaupun kepakaran atau keahlian. Ada dua wadahyang dipakai sebagai penyalur aspirasi dan kontribusimasyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah.

Pengertian tersebut memang sedikit berbeda jikadibandingkan dengan definisi MBS versi konsultanADB yang dikenal dengan nama MPMBS. MPMBSmerupakan model manajemen yang memberikanotonomi lebih besar kepada sekolah, memberikanfleksibilitas atau keluwesan-keluwesan kepada sekolah,dan mendorong partisipasi secara langsung wargasekolah (guru, siswa, kepala sekolash, karyawan) danmasyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat,ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutusekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasionalserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.32

31 “Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,” DepartemenPendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah, Jakarta, 2002.

32 “Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar,”Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasardan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002. 33 ibid

KEBIJAKAN MBS

Page 26: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

32 33MENDAGANGKAN SEKOLAH

pendidikan, kecuali dimulai dari kelas.”35

Sedangkan Mukhlas Djamuri, konsultan MBSuntuk SLTP menyatakan MBS merupakan pola indukpengelolaan manajemen sekolah dengan bertumpupada perbaikan mutu. Mutu menurutnya merupakanhal utama yang mesti diusung dalam program MBS.Indra Djati Sidi coba mendefinisikannya denganringkas. Menurutnya, MBS merupakan upayapembaruan pemerintah dalam pendidikan, denganmemberi otoritas yang besar kepada sekolah sehinggatercipta pemberdayaan masyarakat dan sekolah. MBSmerupakan upaya peningkatan mutu sekaligus upayademokratisasi pendidikan.

2.5.2 Alasan MBS DiterapkanDepdiknas memberikan sepuluh alasan

diterapkannya kebijakan MBS. Pertama, denganpemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolahmaka sekolah akan lebih aktif atau kreatif dalammeningkatkan mutu sekolah. Kedua, denganpemberian fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan yanglebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalammengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolahsecara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.

Ketiga, sekolah lebih mengetahui kekuatan,

dapat melaksanakan MBS tapi, tidak semua sekolahbisa mengimplementasikan prinsip-prinsip MPMBSbila prasyarat dasarnya belum terpenuhi. Karenanyasekolah yang menjadi sasaran MPMBS lebih selektifketimbang yang menjadi sasaran MBS. PenerapanMPMBS bertujuan agar manajemen sekolah lebihterfokus pada peningkatan mutu yang merupakanagenda utama sistem pendidikan nasional.

“Bahwa dalam kenyataan kedua istilah itu seringdigunakan bergantian untuk pengertian yang kuranglebih sama, itu tidak menjadi masalah, sejauh aspekmutu tetap ditonjolkan. Alasan lain mutu sendiri dapatdiartikan secara luas, bukan hanya mutu hasil dalambentuk prestasi belajar, melainkan juga mutupelayanan yang diberikan sekolah, mutu prosespembelajaran, mutu masukan, dan lain-lain”34

Pada tingkat pelaksanaan, JC Tukiman Taruna,Provincial Project Officer MBS di Jawa Tengah, yangjuga konsultan MBS untuk SD menyatakan, ada duapilar dalam MBS. Pertama, manajemen sekolah yangterdiri dari tiga hal, transparansi, partisipasi, dankontrol. Kedua, peran serta masyarakat, yangukurannya adalah komite sekolah, orang tua siswa.

“Tapi yang menjadi inti sebenarnya adalah revolusipembelajaran yang terjadi dalam ruang kelas. Jadikuncinya ada pada guru untuk mengajar secara benar-benar. Karena tidak ada jalan lain untuk meningkatkan

34 Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah. Rujukanbagi penetapan kebijakan pembiayaan pendidikan pada era otonomi danmanajemen berbasis sekolah,” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

35 Wawancara dengan JC Tukiman Taruna, gedung pemda Semarang.Pendapat Taruna tak jauh berbeda dengan Achmad Sapari praktisipendidikan dari Universitas Negeri Malang, Achmad Safari. Safarimenempatkan pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan,partisipasi masyarakat, serta transparansi sekolah sebagai tiga pilar utamaMBS.

KEBIJAKAN MBS

Page 27: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

34 35MENDAGANGKAN SEKOLAH

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), ATSoegito secara teoritis sepakat dengan alasan yangdikemukakan Depdiknas. Menurutnya, secara idealMBS mesti dipakai oleh semua bangsa di dunia untukmembangun pendidikan. Di Indonesia sendiri, MBSrelevan dengan otonomi daerah yang mendorongterjadinya otonomi dalam pendidikan dengan dasarotonomi sekolah. Selain itu, sekolah merupakan milikmasyarakat, karena masyarakat yang butuh agarputera-puterinya bisa memanusiakan dirinya, dalamarti kognitif, afektif, serta psikomotorik mendapatpelayanan akademik, layanan psikologi agar potensiyang dimiliki sejak lahir dapat berkembang. Dengandemikian sekolah mesti dikembalikan padapemiliknya, masyarakat.

“Ketika pendidikan sudah dikembalikan padamasyarakat maka masyarakat akan memperjuangkanpendidikan, membangun dan membesarkannya.Sekolah akan integral dengan masyarkaat sekaligusmilik budaya bangsa ini. Sekolah akan menjadi wajahmasyarkaat, baik ekonomi, sosial, budaya, sehinggasekolah tidak akan tercerabut dari budayamasyarakat.”36

Menurut Slamet PH, dosen pasca sarjana Univer-sitas Negeri Yogyakarta (UNY), berdasarkan temuandi lapangan, ada tiga alasan normatif MBS perluditerapkan. Pertama, manajemen berbasis pusat yangselama ini telah dipraktekkan memiliki banyakkelemahan, di antaranya, keputusan pusat sering

kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinyasehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatansumber dayanya yang tersedia untuk memajukansekolahnya. Keempat, sekolah lebih mengetahuilembaganya, khususnya input pendidikan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai denganperkembangan dan kebutuhan peserta didik. Kelima,pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolahlebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolahkarena pihak sekolah yang paling tahu apa yangterbaik bagi dirinya.

Keenam, penggunaan sumber daya pendidikanlebih efesien dan efektif bilamana dikontrol olehmasyarakat setempat. Ketujuh, keterlibatan semuawarga sekolah dan masyarakat dalam pemgambilankeputusan sekolah menciptakan transparansi dandemokrasi yang sehat. Kedelapan, sekolah dapatbertanggungjawab tentang mutu pendidikan kepadamasing-masing pemerintah, orang tua peserta didik,dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akanberupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakandan mencapai sasaran mutu pendidilan yang telahdirencanakan

Kesembilan, sekolah dapat melakukan persainganyang sehat dengan sekolah-sekolah lain untukmeningkatkan mutu pendidikan melalui upayainovatif dengan dukungan orang tua peserta didik,masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Sertayang terakhir, sekolah dapat secara cepat meresponaspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubahdengan cepat. 36 Wawancara AT Soegito, Universitas Negeri Semarang (Unnes),

Semarang.

KEBIJAKAN MBS

Page 28: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

36 37MENDAGANGKAN SEKOLAH

2.5.3 Dua Piranti Utama MBSAda dua institusi utama yang menjadi ujung

tombak konsep MBS yakni, dewan pendidikan dankomite sekolah. Keduanya dianggap sebagaiperwakilan partisipasi masyararakat dalam pendidikan,khususnya sekolah.

“Untuk meningkatkan peran serta masyarakatdalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yangdapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, danmenggali potensi masyarakat untuk menjamindemokratiasasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salahsatu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan ditingkat kabupaten / kota dan Komite Sekolah ada ditingkat satuan pendidikan.”37

Departemen pendidikan nasional (Depdiknas)sudah membuat panduan umum, bahkan secara legalformal juga dikeluarkan keputusan menteri pendidikannasional (kepmendiknas) nomor 044/U/2002 tentangdewan pendidikan dan komite sekolah. Keputusaninilah yang akan dijadikan sebagai petunjuk untukmembentuk dua institusi tersebut. Secara mendetailpemerintah memberi penjelasan mengenai duamahluk tersebut. Mulai dari nama, tata carapembentukan hingga peran dan fungsinya.

a. Dewan PendidikanDewan pendidikan (DP) merupakan badan yang

mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah, ataumenumpulkan daya kreativitas sekolah juga mengikishabis rasa kepemilikan warga sekolah terhadapsekolahnya.

Alasan kedua, yang paling memahamipermasalahan-permasalahan di sekolah adalah sekolahitu sendiri. Karenanya, sekolah merupakan unit utamayang harus memecahkan permasalahannya melaluisejumlah keputusan yang dibuat “sedekat” mungkindengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah harusmemiliki kewenangan (otonomi), tidak saja dalampengambilan keputusan, akan tetapi justru dalammengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolahsesuai dengan payung kebijakan makro pendidikannasional.

Ketiga, perubahan di sekolah akan terjadi jikasemua warga sekolah ada rasa memiliki. Rasa memilikiberasal dari kesempatan berpartisipasi dalammerumuskan perubahan dan keluwesan untukmengadaptasikannya terhadap kebutuhan individusekolah. Rasa memiliki ini pada gilirannya akanmeningkatkan pula rasa tanggungjawab. Jadi, makinbesar tingkat partisipasi warga sekolah dalampengambilan keputusan, makin besar rasa memilikiterhadap sekolah, dan makin besar pula rasatanggungjawabnya. Yang demikian ini berarti,“perubahan” lebih disebabkan oleh dorongan inter-nal sekolah dari pada tekanan dari luar sekolah.

37 “Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,” DepartemenPendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah, Jakarta, 2002.

KEBIJAKAN MBS

Page 29: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

38 39MENDAGANGKAN SEKOLAH

Dewan sekolah inipun menjalankan beberapafungsi;1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraanpendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat,pemerintah dan DPRD berkenaan denganpenyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide,tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikanyang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, danrekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRDmengenai:

a. kebijakan dan program pendidikan;b. kriteria kinerja daerah dalam bidang

pendidikan;c. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya

guru / tutor atau kepala satuan pendidikan;d. Kriteria fasilitas pendidikan;e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan;

5. Mendorong orang tua dan masyarkaat berpartisipasidalam pendidikan;

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadapkebijakan, program, penyelenggaraan, dankeluaran pendidikan.

Dalam Kepmendiknas ditegaskan, anggota dewanpendidikan tidak boleh melebihi 17 orang danjumlahnya harus gasal. Ketujuhbelas orang itu bisaberasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM),tokoh masyarakat, yayasan penyelenggara pendidikan,

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensipengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Namanyabersifat generik, karena bisa diganti dengan nama lainyang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Posisi DP ini mandiri dan tidak mempunyaihubungan hierarkis dengan dinas pendidikankabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembagapemerintah lainnya. DP dibentuk berdasarkankesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio-demografis, dan nilai-nilai daerah setempat, sehinggalembaga tersebut bersifat otonom.

Banyak tujuan yang ingin dicapai dengan DP.Pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi danprakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan danprogram pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisanmasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan,akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraandan pelayanan pendidikan yang bermutu. DP jugaberperan sebagai pemberi pertimbangan (advisorybody) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakanpendidikan; pendukung (supporting agency), baik yangberwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalampenyelenggaraan pendidikan; mengontrol (controllingagency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta me-diator antara eksekutif dan legislatif denganmasyarakat.

KEBIJAKAN MBS

Page 30: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

40 41MENDAGANGKAN SEKOLAH

organisasi profesi kependidikan, ataupun komitesekolah yang sudah disepakati. Unsur birokrasi yangdilibatkan maksimal 4-5 orang.

Kepmendiknas juga menyebutkan tata carapembentukan dewan pendidikan. Prinsiptransparansi, akuntabilitas, serta demokrasi mestidipakai. Dewan pendidikan dibentuk harus secaraterbuka dan diketahui masyarakat luas, mulai daritahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi olehpanitia persiapan, kriteria calon anggota,pengumumannya, pemilihan, dan penyampaian hasilpemilihan.Grafik 1. Contoh model hubungan dewan pendidikan denganinstansi terkait di kabupaten/Kota (alternatif 1)

Grafik 2. Contoh model hubungan dewan pendidikan denganinstansi terkait di kabupaten/Kota (alternatif 2)

Bupati/Walikota Dewan Pendidikan DPRD

Dinas Pendidikan

Komite Sekolah

Bupati / Walikota DPRD

Sekwilda

Dinas Pendidikan Dewan Pendidikan Komisi E DPRD

Komite

Grafik 3. Contoh model struktur organisasi dewanpendidikan kabupaten / kota

Ketua Dewan Pendidikan

Bendahara Sekretaris

Anggota

KeteranganHubungan InstruktifHubungan Koordinatif

KEBIJAKAN MBS

Page 31: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

42 43MENDAGANGKAN SEKOLAH

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasionaldan program pendidikan di satuan pendidikan. Kedua,meningkatkan tanggung jawab dan peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Serta ketiga, menciptakan suasanadan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratisdalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikanyang bermutu di satuan pendidikan

Mirip DP, KS juga memainkan peran pemberipertimbangan (advisory body), dalam penentuan danpelaksanaan kebijakan pendidikan di satuanpendidikan. Pendukung (supporting agency), baik yangberwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalampenyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.Mengontrol (controlling agency) dalam rangkatransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dankeluaran pendidikan di satuan pendidikan. Serta me-diator antara pemerintah dengan masyarakat di satuanpendidikan.

Sedangkan fungsi yang dijalankannya;1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraanpendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat(perorangan/organisasi/dunia usaha/duniaindustri) dan pemerintah berkenaan denganpenyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide,tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikanyang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan

b. Komite SekolahKomite sekolah (KS) merupakan institusi yang

dimunculkan untuk menampung dan menyalurkanpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanpendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karenadijadikan sebagai wadah yang representatif,kemunculan KS diharapkan bisa mewujudkanpeningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalampengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baikpada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolahmaupun jalur pendidikan luar sekolah.

Kedudukan KS berada di satu satuan pendidikanbaik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapasatuan pendidikan yang sama di satu kompleks yangsama. Ia merupakan institusi yang bersifat mandiri,tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolahmaupun lembaga pemerintah lainnya. Tapi, walaukomite sekolah dan sekolah memiliki kemandirianmasing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harussaling bekerjasama.

Sama seperti DP, KS merupakan nama generik.Artinya, bisa diubah sesuai dengan kondisi dankebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Namaseperti majelis sekolah bisa dipakai, asal esensinya darikomite sekolah tidak ditinggalkan.

Selain dimaksudkan agar muncul suatu organisasimasyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyalserta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah,secara tegas pemerintah menetapkan beberapa tujuanmengapa komite sekolah perlu dibentuk. Pertama,mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa

KEBIJAKAN MBS

Page 32: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

44 45MENDAGANGKAN SEKOLAH

pengumumannya, pemilihan, dan penyampaian hasilpemilihan. Laporan pertanggungjawaban panitia punmesti jelas.

rekomendasi kepada satuan pendidikanmengenai:a. kebijakan dan program pendidikan;b. Rrencana Anggaran Pendidikan dan Belanja

Sekolah (RAPBS);c. Kriteria kinerja satuan pendidikan ;d. Kriteria tenaga kependidikan;e. Kriteria fasilitas pendidikan ;f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasidalam pendidikan guna mendukung peningkatanmutu dan pemerataan pendidikan;

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangkapembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadapkebijakan, program, penyelenggaraan, dankeluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Anggota KS berasal dari unsur-unsur yang adadalam masyarakat. Termasuk dewan guru, yayasanatau lembaga penyelenggara pendidikan, serta badanpertimbangan desa (BPD) yang mempunyai jatahpaling banya tiga orang. KS sendiri sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang dan jumlahnya harusgasal.

Pembentukan komite sekolah wajib dilakukandengan demokratis, diumumkan secara terbuka, dandiketahui masyarakat luas. Transparansi dimulai daritahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi olehpanitia persiapan, kriteria calon anggota,

Grafik 4. Contoh model hubungan komite sekolah denganinstansi terkait

Dewan Pendidikan

Satuan Pendidikan Institusi Lain

Komite Sekolah

Grafik 5. Contoh struktur organisasi komite komite sekolahuntuk satu satuan pendidikan

Ketua Narasumber

Bendahara Sekretaris

Anggota

KEBIJAKAN MBS

Page 33: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

46 47MENDAGANGKAN SEKOLAH

Grafik 6. Contoh struktur organisasi komite sekolah untukbeberapa satuan pendidikan

KeteranganHubungan InstruktifHubungan Koordinatif

Ketua Wakil Ketua Narasumber

Bendahara Sekretaris

Anggota

BAB IIILatar Belakang Munculnya MBS

Page 34: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

48 49MENDAGANGKAN SEKOLAH

MBS Konsep Lama

Walau Depdiknas menganggap MBS merupakansebuah terobosan baru, sesungguhnya akan

tetapi banyak yang menganggap kebijakan tersebutsudah pernah diterapkan sebelumnya. Moch, Surya,ketua umum Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI), menilai jauh sebelum konsep itu ramaidibicarakan, Indonesia sebenarnya sudah sempatmelaksanakannya sekitar akhir 1950-an. Namanyamemang bukan MBS namun esensi yang dibawanyasama: Adanya otonomi bagi sekolah sehinggamemiliki keleluasaan untuk mengatur diri sendiri.Sekolah pun dijadikan sebagai bagian dari masyarakatsehingga masyarakat merasa memiliki sekolah.

“Misalnya, jika genteng sekolah bocor, sayatinggal ngomong dengan masyarakat, besoknyamereka betulkan. Masyarakat sudah begituantusias.38

Latar Belakang Munculnya MBS

38 Wawancara dengan Ketua PGRI, Moch. Surya, Jakarta

Page 35: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

50 51MENDAGANGKAN SEKOLAH

bagian dari politik negara untuk menjauhkanmasyarakat dalam pendidikan.

“Padahal, dulu sekolah-sekolah swasta yangdikelola masyarakat berkembang sangat pesat”39

Tilaar memberi contoh pesantren. Menurutnyademokrasi hanya akan lahir dan berkembang apabilarakyat diberdayakan dan masyarakat ikut serta dalammemberdayakan diri sendiri. Pesantren adalah suatusistem kehidupan yang lahir dan dibesarkan dalamsuatu masyarakat demokratis.

“Apabila dewasa ini kita berbicara inovasipendidikan nasional untuk melahirkanpendidikan yang dikelola oleh masyarakat (com-munity-based management) maka pesantrenadalah contoh yang archaic dari pendidikantersebut.”

3.1.1 Syarat Utama MBS Memulai DemokratisasiPemerintah menganggap MBS sebagai satu cara

dalam mereformasi pendidikan nasional. Akan tetapilangkah tersebut akan mengalami kegagalan apabilatidak didahului dengan reformasi di bidang sosial,terutama berkaitan kondisi struktur dan kultur, yaitumempersiapkan perangkat birokrasi dan masyarakatuntuk mendukung kebijakan MBS.

Tujuan MBS untuk membuat sekolah bisa otonomdan mendorong partisipasi masyarakat dalam

Dr. Bedjo Sudjanto juga senada dengan Surya, yangmenyatakan bahwa Indonesia sejak lama telahmenjalankan MBS. Walaupun kemudian terpotongketika Soeharto berkuasa. Menurut Sudjanto, padaawal 1960-an, yang mendirikan dan mengelola sekolahadalah masyarakat, kemudian diubah menjadi alatuntuk mereproduksi nilai-nilai rezim Orde Barumelalui kebijakan-kebijakannnya. DigulirkannyaSekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) olehpemerintah Orde Baru pada 1970-an, menandaikembalinya peran negara dalam pendidikan. Bahkan,negara berperan pada hal-hal terkecil dalam sekolah,seperti penentuan seragam. Keadaan inilah yangkemudian menyebabkan terkuburnya MBS versilama.

Pengelolaan pendidikan yang sangat terpusatmenyebabkan sekolah tidak kreatif dan serbamenunggu petunjuk dan aturan dari pemerintah pusat.Selain itu, peran dominan negara akhirnyamenjauhkan masyarakat dengan sekolah. Pendidikanyang tadinya menjadi bagian penting dan dijadikanalat bagi masyarakat untuk mencapai kepentingannya,sudah dianggap tidak menjadi milik mereka lagi.Pendidikan sudah dijadikan sebagai urusan negara,sehingga ketika terjadi kerusakan dalam sekolahmasyarakat tidak mau memperbaiki.

Menurut Tilaar, pemerintah memang sengajamenghancurkan sekolah-sekolah yang dibangunmasyarakat. Dibuat dan diciptakannya image, bahwasekolah negeri yang dibuat negara jauh lebih baikdibanding sekolah swasta buatan negara merupakan

39 Wawancara dengan Prof Dr HAR Tilaar, LPMP UNJ, 29 April 2003

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 36: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

52 53MENDAGANGKAN SEKOLAH

tergolong feodal. Pemilu memang ada, kekuasaannegara pun telah terbagi dengan jelas, namunsemuanya hanya formalitas. Negara dengan aparatnyamasih memegang peran sentral dan sangat dominan.

Apalagi menurut Nurkholis,41 reformasipendidikan tidak bisa diimpor dari negara lainwalaupun, kedua negara memiliki karakteristik serupa.Secara spesifik, MBS sebagai bentuk reformasi tidakdapat diambil secara mentah-mentah dari negara laintanpa memperhatikan kondisi setempat.

“Yang perlu diingat, penerapan MBS selalumemperhatikan latar belakang dan sejarahpendidikan di negara yang besangkutan dankondisi spesifik masyarakatnya.”

Memang akan muncul argumentasi, jikamenunggu demokrasi dulu, kapan MBS bisadilaksanakan? Atau justru konsep MBS ini akanmendukung upaya demokratisasi di Indonesia.Menurut Indra Djati Sidi, di Indonesia yang terpentingkonsep dulu. Karena jika pada awal-awal sudahdihantui ketakutan tidak berhasil, maka akhirnya tidakakan ada tindakan. Hal terpenting tambah Sidi,berbuat dahulu kemudian dalam perjalannya baruberimprovisasi.

Akan tetapi keoptimisan Sidi bertolak belakangdengan beberapa ahli pendidikan. Sebagai contohWinarno Surachmad. Pakar pendidikan dari UNJ inimenganggap walau secara alamiah di banyak negara

pengelolaan sekolah tidak akan bisa tercapai apabilatidak dukung will (niat) pemerintah, khususnyaDepdiknas maupun dinas pendidikan untukmenyerahkan kewenangan yang mereka kuasaikepada sekolah dan masyarakat. Termasuk, mengubahsikap mental masyarakat yang masih feodal.

“Suatu sistem pemerintahan yang otoriter sangatsulit untuk melaksanakan reformasi dalambidang pendidikan. Dengan kata lain, reformasipendidikan akan dapat tumbuh dengan mudahdan subur apabila dalam situasi pemerintahanyang demokratis. Reformasi pendidikandiibaratkan sebagai pohon yang terdiri dariempat bagian yaitu, akar, batang, cabang, dandaun. Akar reformasi merupakan landasanfilosofis yang tak lain bersumber dari cara hidup(way of life) masyarakatnya. Oleh karena itu,untuk suksesnya reformasi pendidikan harusberakar pada cara dan kebiasaan hidupwarganya. Tanpa mempedulikan cara dankebiasaan warganya, reformasi pendidikan tidakakan mendapat sambutan apalagi dukungan darisegenap lapisan masyarakat.”40

Jadi kunci penerapan MBS adalah demokratisasi.Konsep ini memang hanya bisa tumbuh di tanah yangdemokratis dengan tingkat partisipasi masyarakat yangtinggi. Tapi, justru di situ masalahnya. Walau mengakunegara demokrasi tapi, kondisi riilnya Indonesia masih

40 Nurkholis, “Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi,”Grasindo, Jakarta, 2003 41 ibid

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 37: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

54 55MENDAGANGKAN SEKOLAH

masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat.Kalau pemerintah mendorong partisipasi saja,itu namanya kerja bakti, sudah dari dulu kitaseperti itu. Partisipasi masyarakat yangdikerahkan tapi, yang mengambil untung adalahpemerintah.”43

Menurut Surachmad, hal tersebut memerlukanstrategi besar dan tidak bisa langsung menerapkanMBS. Jika tidak didahului melakukan diagnosisterhadap masyarakat, obat yang bernama MBS ini sulituntuk memperbaiki pendidikan. Selain kesiapansekolah dan masyarakat, birokrat pendidikan jugamenjadi masalah penting. Alur pendidikan yang top-down dan dikuasai negara memberi keuntungantersendiri bagi mereka. Dengan demikian MBS yangmemberi keleluasaan kepada masyarakat dan sekolahmengatur diri sendiri, jelas menjadi ancaman serius.Dipotongnya jalur birokrasi, bisa juga diartikanputusnya aliran uang ke pundi-pundi keuanganbirokrasi pendidikan.

Bank Dunia dalam studinya pun mengakui bahwamasalah demokrasi bisa menentukan berhasil ataugagalnya implementasi kebijakan MBS. MBS akanberjalan dengan baik bila kondisi demokrasi telahberjalan dengan baik termasuk adanya dukungan darifaktor eksternal lokal.

AT Soegito sependapat dengan Surachmad.Melihat kondisi pendidikan Indonesia, hal pertamayang mesti dilakukan adalah perombakan mental.

konsep pendidikannya diarahkan ke MBS, tapi untukIndonesia akan mengalami kesulitan besar. MBSbanyak tumbuh di negera demokratis, karena memangjiwanya demokratis. Inilah masalahnya, demokrasi diIndonesia masih berupa kulit, bukan esensi.

Collective Leadership antara kepala sekolah, guru,murid, dan orang tua, yang menjadi persyaratan utamaMBS masih belum ada. Sekolah masih patron padapara pejabat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkanmasyarakat sudah tidak peduli dan tidak percaya padapendidikan.

“Sekolah tidak bisa memberi hasil konkrit. Janjisekolah yang mengatakan bersekolah-lahdengan baik, lulusnya dengan baik makakehidupanmu akan menjadi baik, logikanyasudah tidak jalan. Sehingga, orang lebih memilihcara-cara pintas agar cepat kaya seperti korupsi,mencopet, menjadi TKW, daripada sekolah.” 42

Ketika masyarakat tidak percaya pada pendidikan,sulit meminta mereka secara bersama-samameningkatkan mutu pendidikan. Akibatnya, konsepMBS tidak akan berjalan. Yang membuat masyarakatmenjadi apatis, karena memang mereka sudah terbiasadiperlakukan tidak sebagai pemilik.

“Sehingga yang pertama harusnya dilakukanadalah mendorong masyarakat agar merasamemiliki pendidikan. Pendidikan yang ada di

42 Wawancara dengan Prof. DR. Winarno Surachmad, Jakarta 43 ibid

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 38: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

56 57MENDAGANGKAN SEKOLAH

tahun 1999 belum jelas wewenang apa saja yang harusdiberikan kepada masing-masing sekolah. Para birokratpendidikan di pusat masih enggan untukmelimpahkan kewenangan kepada sekolah secaralangsung karena berarti akan merebut lahan mereka.

“Para pejabat pendidikan di daerah yang barusaja menjabat, lebih-lebih cenderung inginmenguasai pendidikan. Hal ini tampak dariberbagai pernyataan bupati/walikota bahwahidup matinya guru di tangan mereka.” 45

3.1.2 MBS Muncul Karena Ada ProyekApa sebenarnya latar belakang pemerintah

menerapkan konsep MBS di Indonesia? Mengapabirokrasi pendidikan yang sebenarnya akan dirugikanapabila konsep tersebut diterapkan sangat bersemangatmengampanyekan MBS? Mengapa Indra Djati Sididengan tegas mengatakan MBS sebagai sebuahpembaharuan dalam pendidikan Indonesia yangmemberi harapan bagi perbaikan dunia pendidikanIndonesia?

Dilihat dari asal kata-nya, Manajemen BerbasisSekolah (MBS) merupakan terjemahan dari SchoolBased Management (SBM). Sebuah konseppendidikan yang sudah lama diadopsi negara majuseperti Amerika. Bahkan Kamboja, negara tetanggaIndonesia, malah beberapa tahun sebelumnya sudah

Juga, mesti dikuatkan pemahaman masyarakat bahwasekolah adalah milik mereka. Jadi, tidak langsungmenerapkan konsep MBS.

“Kalau pemerintah sekedar membuat pilotproject, sudah salah langkah. Mestinya dibangundulu opini publik mengenai MBS, bisa melaluiLSM atau Parpol. Itu dilakukan secara sistematishingga lahir komite sekolah. Tapi sekarangsudah terlanjur, apa boleh buat.”44

HAR Tilaar lebih tegas lagi, ia melihat prasyaratpelaksanaan MBS di Indonesia belum ada. DalamMBS, pendidikan mestinya diserahkan padamasyarakat tapi kenyataannya kekuasaan negara masihmencengkeram kuat sektor itu. Sekolah-sekolahmasih dipakai untuk kepentingan penguasa. Selainitu, mestinya menjadi aktor utama dalam persiapanpelaksanaan MBS adalah pemerintah daerah. Waktuyang diperlukan pun tergolong lama. Kenyataannyayang memiliki peran vital adalah pemerintah pusat.

Jadi terlebih dahulu mesti ada perbaikan sikapbirokrat pendidikan sebelum MBS dilaksanakan.Disini kunci utamanya adalah kerelaan pemerintahuntuk melepaskan otoritasnya pada sekolah danmasyarakat. Ketika otoritas dilepaskan bukan cumapekerjaan ikut terpangkas tapi, juga aliran dana yangbiasa masuk ke pundi-pundi keuangan mereka. Ituyang belum terlihat sekarang.

Bahkan menurut Nurkholis, sejak di uji coba pada

44 Wawancara AT Soegito, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Semarang45 Drs. Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan

Aplikasi, Grasindo, Jakarta, 2003

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 39: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

58 59MENDAGANGKAN SEKOLAH

bank bermasalah yang mencapai Rp. 90 trilyun. Kalaubukan dari dana luar negeri, sulit menunjuk siapa yangmembiayai MBS sehingga pemerintah mau membagi-bagikan banyak uang pada sekolah.

Memang, bila dicermati lebih teliti, ternyatabanyak pemberi dana yang membidani kelahiran MBSdi Indonesia. Diantaranya adalah, Asia DevelopmentBank (ADB), Bank Dunia, Unicef, Unesco, didukungbeberapa negara seperti Inggris, Selandia Baru danBelanda. Dan ini tidak pernah disinggung olehpemerintah. Uang yang digulirkan oleh institusikeuangan internasional maupun negara asing tersebuttidak semuanya berbentuk hibah. Sehinggamasyarakat tidak secara langsung terbebani untukmembayar kembali uang dari lembaga ataupun negaraasing tersebut. Justru sebaliknya, kucuran untuk MBSini lebih banyak yang berbentuk utang, sehinggamasyarakat yang akhirnya menanggung beban.

Cerita kemunculan MBS di Indonesia, sejalandengan cerita masuknya dana dari negara dan lembagaasing tersebut. Hal itu sudah terjadi jauh sebelumDepdiknas menjadikan MBS sebagai kebijakannasional pada tahun 2000. Celakanya, karena banyakpemberi dana maka model pelaksanaan MBS-nya punberbeda-beda. Misalnya, untuk wilayah SD, Unicefdan Unesco yang menjadi pelopor. Sedangkan tingkatSLTP dan SLTA, ADB yang menjadi komando. Tidakmengherankan jika pemerintah tidak memilikipanduan umum mengenai MBS, karena memangMBS ini terdiri dari beberapa proyek dengan beberapafunding.

menerapkan konsep ini.46

Karena itu aneh jika konsep ini dianggap sebagaiterobosan baru apalagi pembaharuan dalampendidikan Indonesia. Lebih aneh lagi ketika parapelaksana di instansi pendidikan, baik daerah maupunpusat, yang jika benar-benar MBS dilaksanakan akanmenjadi ‘korban,’ dengan bersemangatmempromosikan MBS.

Jawabnya bisa dimulai dari ketertutupanpemerintah dalam melakukan promosi. Selain bentukMBS yang didengungkan masih abstrak, masalahpendanaan pun sepertinya ditutupi. Tentunya, iklanlayanan masyarakat mengenai MBS yang ditayangkansemua televisi di Indonesia tidak gratis. ‘Penataran’bagi kepala sekolah agar menerapkan konsep baru itujuga menelan biaya yang tidak sedikit, juga dari manasumber pendanaan Depdiknas yang membagi-bagikanuang pada ribuan sekolah yang rata-rata mencapai Rp.30 juta?

Jelas aneh, apalagi dari awal pemerintahmenyatakan tidak memiliki banyak dana untukmembiayai sektor pendidikan, sehingga alokasianggarannya tidak pernah melebihi 10 persen dariAPBN. Salah satu akibatnya, banyak sekolah yangsudah rusak atau bahkan roboh. Tapi, kenapa tiba-tiba mendadak royal? Sebab mustahil jika tiba-tibapemerintah memutuskan untuk menukar jatahpendidikan yang hanya Rp. 11 trilyun dengan subsidi

46 Anne Hukum Dykstra & Pawan Kucita, “School Based ManagementThrough Cluster School: a Case Study from Cambodia,”www.ncela.gwu.edu

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 40: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

60 61MENDAGANGKAN SEKOLAH

Sebagai contoh, dua proyek yang menjadi andalanrintisan MBS, pertama, community based basic educa-tion for the poor untuk proyek hibah. Lokasinya dikantong-kantong miskin di Nusa Tenggara Barat danDKI Jakarta. Kedua, desentralized basic education, yangberbentuk utang. Lokasinya lebih luas yaitu 21 wilayahdi Bali, NTB, dan DKI Jakarta.

Untuk memantapkan proyeknya, ADB kemudianmemberi utang proyek baru desentralized basic educa-tion. Ini merupakan pendukung dua proyek yangsudah digulirkan. Tujuannya agar program MBS yangsudah dirintis sebelumnya bisa lebih mantap. Walauconcern di level SLTP, ADB pun memberi utanganuntuk mendukung proyek MBS di level SD dan SMU.

Bank Dunia sedikit berbeda. Institusi inimendukung dengan memberi proyek utang di semualevel institusi pendidikan, SD hingga SMU. Beberapaproyek utangan pendukung MBS antara lain, West JavaBasic Education Project atau junior secondary educationproject. Seperti Unicef, Unesco, dan ADB, proyekBank Dunia hanya dijalankan di beberapa provinsi.

Basis MBS yang lebih pada proyek yang di sokongdana luar negeri merupakan gambaran jelas bahwapemerintah masih setengah hati dalam menguruspendidikan. Kenyataan ini sekaligus menggugurkanpernyataan Mendiknas yang tidak akan memakaiutang untuk membiayai pendidikan. MenurutWinarno, pernyataan Mendiknas yang akan menolakpinjaman hanya sekedar statement politik untukmenarik simpati. Pakar pendidikan dari UNJ inimelihat tidak ada menteri yang bisa mandiri atau

Program Unicef dan Unesco terkenal dengannama ‘peningkatan mutu pendidikan dasar melaluimanajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat.’Dua institusi di bawah naungan PBB ini memulaiprogramnya sejak tahun 1999 dengan membuatrintisan di beberapa SD di Jawa Tengah, Jawa Timur,Sulawesi Selatan, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).Akhir 2001 diklaim sudah 124 sekolah di empatprovinsi tersebut ikut proyek rintisan itu. Untukmendorong dilaksanakannya MBS, sekolah-sekolahrintisan itu di beri ‘block grant.’ Tahun pertamamencapai Rp. 5 juta, tahun berikutnya diturunkanmenjadi Rp. 2 juta. Block Grant ini tidak diberikanlagi sesudah tiga tahun. 47

Kegiatan itu juga di dukung oleh beberapa negaraserta institusi keuangan internasional. Contohnya,pada tahun 2002, Unesco mendapat dana dariSelandia Baru untuk memantapkan dan menyebarkanMBS ke tujuh kabupaten/kota rintisan di IndonesiaTimur. Sedangkan Unicef ikut membantu dalammelakukan diseminasi ke sebelas kabupaten lainyadengan dana sendiri dan sokongan The British Women’sAssociation dan Bank Niaga.

Sedangkan ADB yang lebih concern pada levelSLTP dan SLTA, memulai keterlibatannya dengangrant dan loan kecil-kecilan sebagai proyek rintisanpada tahun 1998. Kemudian dilanjutkan denganproyek loan dengan jumlah dana sangat banyak.

47 Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak, Peningkatan MutuPendidikan Dasar melalui Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran sertamasyarakat, Depdiknas, Unesco, Unicef, Nzaid.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 41: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

62 63MENDAGANGKAN SEKOLAH

Moch. Surya mengamini pendapat tersebut.Menurut Surya, jika setiap inovasi diproyek-kan,hasilnya tidak akan baik. Pasalnya, yang menjadiorientasi utama proyek adalah mencari uang, sehinggayang akan dijadikan prioritas adalah laporan.Biasanya, laporan-laporan proyek akan bagussedangkan hasilnya sebaliknya, acak-acakan.

Kondisi itu bisa terjadi dikarenakan pemerintahbelum memiliki political will untuk mewujudkan MBS.Bagi pemerintah, pendidikan belum menjadi prioritas.

“Pemerintah masih belum menganggappendidikan sebagai kebutuhan. Mereka belummenganggap pendidikan adalah saranainfrastruktur untuk membangun sumber dayamanusia.”48

Menurut Cecep Rustama, konsultan MBS untukADB, mulai dari penyusunan konsep hinggapelaksanaan tidak ada koordinasi. Indra Djati Sidi,Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah(Dirjen Dikdasmen) tidak menafikan kenyataan itu.Namun menurutnya, tidak terlalu masalah jika banyakversi MBS, karena yang terpenting esensipelaksanaannya.

“Keberagaman itu yang sedang kita pelihara.MBS ini banyak, ada model Unicef, Unesco,ADB, Bank Dunia, JICA, Jepang, Australia,atau New Zealand. Ada delapan model, dekat-

berdikari, karena memang tidak dipersiapkan untukitu. Semuanya meminta ke atas, tak ada satu pun yangmau menggali sumur.

“Sebagai orang yang bukan bagian dari birokrasi,saya melihat ada dua macam orang. Orang yangmau hidup dari pendidikan dan orang yanghidup untuk pendidikan. Orang yang hidup daripendidikan mengambl uang dari pendidikan, diaambil semua, agar bisa hidup.”

Karena lebih didasari oleh adanya dana dari luarnegeri, menurut Winarno, tak mengherankan jikakemudian konsep MBS dibuat asal-asalan. MBSdilaksanakan hanya sekedar menyelesaikan proyek.AT Soegito juga sependapat dengan Surachmad.Menurutnya karena MBS dilaksanakan sekedarproyek, maka esensi yang sebenarnya belumdilaksanakan pemerintah. Pemerintah hanya sekedarmembuat aturan-aturan, pidato-pidato, dan membuatpilot project.

“MBS muncul karena ada dana dari luar negeri.Dana sudah ada lalu diproyekkan. Akhirnyaakan terjadi kontradiksi antara kebijakanpendidikan dengan kebijakan pemerintah. Kitasudah salah langkah. Sistem proyek pinjamanpasti akan membawa kepentingan dari orangyang memberikan pinjamn. Selain itu, karenaorientasi proyek, maka dananya akan dipakaibersukaria.”

48 Wawancara dengan Moch. Surya, Jakarta

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Page 42: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

64 65MENDAGANGKAN SEKOLAH

dekat itu. Beda-beda dikit kayak variannya.Biarkan saja tak perlu koordinasi menyamakanmodel. Namanya juga manajemen berbasissekolah.”

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MBS

Tabe

l 4. P

roye

k ya

ng b

erka

itan

deng

an M

BS

Inst

itusi

/ N

egar

a N

ama

Proy

ek

Ben

tuk

GoI

K

redi

tor

Tota

l

Wes

t Jav

a Ba

sic

Educ

atio

n Pr

ojec

t U

tang

U

S$ 2

6,7

M

US$

103

,5M

U

S$ 1

30,2

M

East

Jav

a an

d Ea

st N

usa

Teng

gara

Jun

ior S

econ

dary

Ed

ucat

ion

Proj

ect

Uta

ng

US$

47,

4 M

U

S$ 9

9 M

U

S$ 1

46,4

M

Bank

Dun

ia

Sula

wes

i and

Eas

tern

Isla

nd

Basi

c Ed

ucat

ion

Proj

ect

Uta

ng

US$

7,1

M

US$

63,

8M

US$

70,

9 M

Seni

or S

econ

dary

Edu

catio

n Pr

ojec

t U

tang

U

S$ 1

10 M

U

S$ 8

8,6

M

US$

198

,6

Educ

atio

n Fi

nanc

e St

udy

Hib

ah

US$

40.

000

US$

500

.000

U

S$ 5

40.0

00

Com

mun

ity B

ased

Bas

ic

Educ

atio

n fo

r the

poo

r (gr

ant)

JFPR

Hib

ah

- U

S$ 3

,2 M

U

S$ 3

,2 M

Des

entra

lized

Bas

ic E

duca

tion

Proj

ect

Uta

ng

US$

100

M

US$

25

M

US$

125

M

Seco

nd J

unio

r Sec

onda

ry

Educ

atio

n Pr

ojec

t U

tang

U

S$ 1

75 M

U

S$ 1

25 M

U

S$ 3

00 M

ADB

Des

entra

lized

Bas

ic E

duca

tion

U

S$ 2

50.0

00

US$

990

.000

U

S$ 1

,240

M

US$

300

.000

(E

ngla

nd)

ADB

& En

glan

d D

ecen

traliz

ed E

duca

tion

Man

agem

ent

Hib

ah

US$

150

.000

US$

300

.000

(A

DB)

US$

750

.000

M

inim

um B

asic

Sev

ice

for t

he

poor

H

ibah

U

S$ 1

87,5

00

US$

750

.000

U

S$ 9

37,5

00

Une

sco/

Uni

cef

Man

ejem

en B

erba

sis

Seko

lah

New

Zea

land

M

anej

emen

Ber

basi

s Se

kola

h H

ibah

U

S$ 3

M

- U

S$ 3

M

Net

herla

nd

SIG

P II

Hib

ah

Rp.

258

M

*

Bank

Nia

ga

MBS

H

ibah

R

p. 5

00 J

uta

-

Tota

l Pem

biay

aan

MB

S

*T

erga

ntun

g pa

da k

ebija

kan

pem

erin

tah

kabu

pate

n/ko

ta, s

ebag

ai c

onto

h G

arut

, men

galo

kasi

kan

Rp. 6

00 ju

ta se

baga

i pe

ndam

ping

Page 43: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

66 67MENDAGANGKAN SEKOLAH

BAB IVImplementasi dan Dampak MBS

di Sekolah (Studi Kasus DKI Jakarta)

Page 44: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

68 69MENDAGANGKAN SEKOLAH

Latar belakang munculnya kebijakan memberipengaruh besar pada bagaimana tersebutditerapkan. Begitu pun MBS, kemunculannya

yang tidak berasal dari inisiatif masyarakat dancenderung karena proyek dengan dana melimpah,sangat mempengaruhi cara pemerintahmengimplementasikannya di sekolah-sekolah.

Selain mesti memperhatikan kondisi strukturaldan kultural masyarakat, sukses tidaknya kebijakanMBS sangat bergantung pada strategi yang dipakai.Menurut Nurkholis ada sembilan strategi yang bisadigunakan agar implementasi kebijakan MBS sukses.49

Pertama, sekolah harus memiliki otonomiterhadap empat hal; kekuasaan dan kewenangan,pengembangan pengetahuan dan keterampilan secaraberkesinambungan, akses informasi ke segala bagian,serta penghargaan pada pihak yang berhasil; Kedua,adanya peran serta masyarakat secara aktif dalampembiayaan, proses pengambilan kurikulum daninstruksional serta non-instruksional; Ketiga, adanyakepemimpinan sekolah yang kuat;

Implementasi dan Dampak MBS diSekolah(Studi Kasus DKI Jakarta)

49 Nurkholis, ‘Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi,Grasindo,’ Jakarta, 2003

Page 45: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

70 71MENDAGANGKAN SEKOLAH

Malah muncul efek negatif yaitu, semakin mahalnyabiaya sekolah.

Secara umum riset yang mengombinasikan focusgroup discussion (FGD) dengan survei menghasilkanlima temuan. Pertama, implementasi MBS masih Top-Down; kedua, kebijakan MBS masih belum dipahamibaik guru maupun masyarakat; ketiga, biaya sekolahsemakin mahal; keempat, APBS yang tidak paritispatif;dan kelima, korupsi di sekolah kian merajalela.

1. Kebijakan MBS masih Top-DownPola yang dipakai dalam pengimplementasian

konsep MBS masih top – down. Semua kebijakanbersumber di Depdiknas yang kemudian diturunkanpada pelaksana di bawahnya hingga tingkat sekolah.Tak mengherankan jika model sosialisasinya bersifatmenetes ke bawah (trickle down).

Pada tingkatan sekolah, kepala sekolah yangsebelumnya sudah dibriefing dinas pendidikan, akanmembriefing guru. Kemudian diikuti dengan perintahuntuk segera menerapkan konsep MBS di sekolahnya.Untuk DKI Jakarta, sekolah yang tidak menerapkanMBS diancam tidak akan mendapat bantuan51 .

“Sehingga kalau di tempat saya justru yang pal-ing getol menuntut di bentuknya komite sekolahadalah birokrat pendidikan mulai dari walikota,kecamatan, hingga keluarahan. Kepala sekolah

Keempat, proses pengambilan keputusan yangdemokratis; kelima, semua pihak memahami peran dantanggungjawabnya secara sungguh-sungguh; Keenam,adanya guidelines (garis pedoman) dari departemenpendidikan; ketujuh, sekolah memiliki transparansi danakuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporanpertanggungjawaban setiap tahunnya; kedelapan,penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaiankinerja sekolah; dan kesembilan, implementasi diawalidengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peranmasing-masing, pembangunan kelembagaan,pelatihan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Nanang Fatah, strategipenerapan MBS dibagi menjadi tiga tahap yaitu,sosialisasi yang didalamnya menjelaskan mengenai idedasar MBS, kejelasan karis dan wewenang. Piloting,tahap ini dilakukan bersama sosialisasi denganmelakukan uji coba. Terakhir diseminasi, pada bagianini memerlukan pentahapan karena luasnya wilayahdan jumlah sekolah yang besar.50

Impelementasi Kebijakan MBSTemuan di lapangan memperlihatkan, selain

kurang memperhatikan kondisi struktur dan kulturmasyarakat, strategi yang dipakai untukmengimplementasikan MBS sangat buruk. Hasil risetICW di Jakarta, pendekata lama yangmengandalkanbirokrasi masih dipakai. Hasilnya,capaian pelaksanaan kebijakan MBS tidak terwujud.

50 Nanang Fatah, ‘Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan DewanSekolah,’ Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

51 Menurut pengakuan guru, dinas pendidikan DKI Jakarata mengeluarkansurat edaran pada tiap sekolah untuk membuat komite sekolah.Pengakuan para guru ini sejelan dengan hasil waawancara ICW denganbeberapa kepala Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 46: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

72 73MENDAGANGKAN SEKOLAH

adalah kebutuhan masyarakat dan guru sebab, merekayang menjadi pelaksana utama MBS. Tetapi, keduanyaternyata tinggal menerima dan melaksanakan.

Tidak mengherankan jika akhirnya perangkatMBS seperti komite sekolah (KS), dibuat sekedar ada.Cara cepat mewujudkannya dengan mengganti BadanPembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) menjadikomite sekolah, sehingga pada akhirnya yangmendominasi komite sekolah adalah para pengelolasekolah seperti guru atau tata usaha. Malah ada komitesekolah yang masih diketuai oleh kepala sekolah.Disini wakil dari orang tua siswa, sekadar ikutdicantumkan nama.

Apalagi kemunculan komite sekolah menjadiksyarat utama dikucurkannya dana dari pemerintahpada sekolah. Jadi, kemunculan KS bukan karenakeinginan menampung partisipasi masyarakat tapilebih sebagai pelaksanaan kewajiban sekolah atasperintah birokrasi pendidikan di atasnya. Walhasil,ketika KS hanya dibuat untuk memenuhi syarat for-mal, MBS telah kehilangan ruh-nya. Sebab, kekuatanMBS justru terletak pada KS, karena KS yang dianggappenampung aspirasi sekaligus tempat masyarakatberpartisipasi dalam sekolah.

Selain itu, pemahaman yang minim atas MBSmaupun KS menimbulkan distorsi dalampelaksanaannya. KS hanya difungsikan sebagaipengumpul uang dari masyarakat. Sering pula lembagaini menjadi alat legitimasi untuk menaikan biayasekolah. Fungsi yang dijalankan KS dianggap tak jauhbeda dengan BP3. Itu sebabnya, masyarakat tidak

sendiri tidak mau pusing, daripada terus ditekania panggil beberapa guru dan diberi waktu untukmembentuk.”52

Kelemahan lain dalam pendekatan dengan modelini menyebabkan terjadinya bias informasi.Keterangan dari pusat (Depdiknas) kepada dinaspendidikan belum tentu sampai utuh pada sekolahatau masyarakat. Seperti tetesan air, semakin banyaktempat yang dilewati semakin berkurang air yangmenetes. Peluang terjadinya disinformasi pun sangatbesar, karena dalam setiap level terjadi pergantianpemberi sosialisasi, apalagi waktu sosialisasi relatifsingkat. Misalnya, pada tingkat dinas pendidikan,kepala sekolah yang menjadi pesertanya hanyadikumpulkan selama tiga hari. Sedangkan pada tingkatsekolah, kepala sekolah paling lama membriefing guruselama tiga jam.

Kesalahan menerima informasi di satu level tentumengakibatkan disinformasi pada level di bawahnya.Akhirnya pemahaman tentang konsep MBS menjadikeliru yang berujung pada pengimplementasian yangsalah pula. Kalau pun tidak terjadi disinformasi,sosialisasi dengan model menetes ke bawah (trickledown) tidak memungkinkan masyarakat yang tidakmemiliki jalur koordinasi maupun komando denganbirokrasi pendidikan mendapat informasi.

Kebijakan yang bersifat top-down tersebutsebenarnya mengingkari konsep dasar MBS yangbersifat bottom – up. Seharusnya yang menjadi acuan

52 Pengakuan salah seorang guru SMU Negeri di Jakarta.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 47: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

74 75MENDAGANGKAN SEKOLAH

biasanya, tiap ajaran baru orang tua siswadikumpulkan untuk menyepakati biaya sekolah.Malah orang-orang yang aktif di KS pun didominasipihak sekolah, sehingga dalam pertemuan dengansekolah, KS telah menjadi kepanjangan tangan darisekolah.

“Komite sekolah itu orang yang duduk dibayaran(mengurusi keuangan) sekolah, kalau kitamalas-malas bayar akan dipanggil. Kalau kitadipanggil ke sekolah, berarti akan ada biayalagi.”54

Pihak guru sendiri menganggap karena KSdibentuk oleh sekolah terutama oleh kepala sekolah,menyebabkan institusi ini tak bisa menjalankanfungsinya sebagai pemberi pertimbangan maupunkontrol. KS yang memiliki posisi sejajar dengan kepalasekolah malah takut memberi saran apalagi kritik padakepala sekolah.

“Komite sekolah itu hanya topeng, semuaprogramnya sudah disiapkan kepala sekolah.Apa kontribusi KS? Sama sekali tidak ada,mereka hanya BP3 yang diganti namanya.”55

Akan tetapi menurut Indra Djati Sidi, apa yangterjadi pada KS selama ini merupakan hal biasa.

melihat ada perbedaan antara BP3 dan KS. Bahkanbagi mereka KS adalah BP3 dengan nama baru.

Karena KS merupakan bentukan sekolah,aktivitasnya pun tidak lebih dari kepanjangan tangansekolah. KS lebih banyak membuat kebijakan yangpada intinya menguntungkan sekolah tapi, merugikanmasyarakat. Di beberapa wilayah, keberadaan KSmalah mempertinggi biaya. Kebijakan-kebijakantersebut diatasnamakan masyarakat karena yangmembuatnya adalah KS yang dianggap mewakilimasyarakat. Di Ciamis misalnya, KS malahmenjadikan masyarakat sebagai obyek untukmengeruk uang sebanyak-banyaknya.

Menurut ketua Persatuan Guru Republik Indo-nesia (PGRI) Ciamis, KS bukan menjadi wakil orangtua murid ataupun lembaga kontrol sekolah. Fungsinyatak lebih sebagai tukang stempel untuk memuluskankeinginan pengelola sekolah.

“Banyak keluhan dari orang tua murid bahwakeberadaan Dewan Sekolah (Komite Sekolah)seperti bukan wakil mereka, tapi mirip wakil daripihak atau kepala sekolah, sehinggakeberadaannya tidak jauh beda dengan BP3.Hanya namanya saja yang ganti. Baru masuk,sudah diminta membayar itu dan ini. Kemudiandisusul dengan biaya lain yaitu, harus membelibuku dari penerbitan.”53

Orang tua siswa menyatakan, fungsi yangdijalankan KS hanya meminta pungutan. Seperti

53 Pikiran Rakyat, 24 November 2003

54 Pernyataan orang tua siswa dalam FGD di Kampung Bandan, Manggadua, 2 Juli 2003.

55 Pernyataan guru SMU swasta di Jakarta, acara FGD di Rawamangun, 5Juli 2003.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 48: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

76 77MENDAGANGKAN SEKOLAH

kebablasan, kita perbaiki. Tapi konsepnya adalahmenyalurkan partisipasi masyarakat, melakukanpendampingan supervisi yang tidak eksekutif.”

Walhasil, yang terjadi adalah dua piranti tersebut,KS dan DP, dijadikan sebagai pembenar, kebijakanyang dibuat sekolah maupun birokrat pendidikan. Takmengherankan jika atas nama rakyat, biaya sekolahmakin tinggi. Dalam posisi ini, baik KS maupun DPhanya dijadikan alat legitimasi dalam pembuatankebijakan yang kontroversial.

Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW)di lima wilayah menegaskan kondisi tersebut. Darijumlah jawaban responden baik guru maupun orangtua siswa yang pernah mendengar MBS umumnyamasih berasal dari sekolah. Sekolah yang dimaksudpun pada akhirnya berujung di kepala sekolah.Misalnya guru mengetahui MBS karena adapemberitahuan langsung dari kepala sekolah,sedangkan orang tua mengetahui MBS karenadiinformasikan oleh guru.

Grafik 1 memperlihatkan perbandingan antarasumber pengetahuan MBS di kalangan respondenguru dan orang tua. Baik guru maupun orang tuamurid, sebagian besar mendapat informasi mengenaiprogram ini langsung dari sekolah, dari guru atau daripengumuman yang ditempel di sekolah. Yangmenarik, baik guru maupun orang tua murid, sedikitsaja yang tahu program ini dari iklan—baik iklansuratkabar, radio maupun televisi. Padahal, saatdiluncurkan, banyak sekali iklan yang dibuat untuk

Menurutnya, MBS adalah konsep baru bagi Indone-sia dan ia yakin kondisi tersebut hanya bersifatsementara, karena pihak sekolah pun akan belajar.

“Pada awalnya memang biasa begitu, merekaganti. Tapi kemudian mereka mulai mengubahsikap. Mula-mula ketimbang tidak ada bentukbaru, maka dipakailah yang sudah ada dengandiganti namanya. Tapi seiring denganberjalannya waktu mereka terus belajar. Sayatidak sesumbar, memang masih ada yang cumaganti nama, tapi yang terpenting ada satulangkah yang diambil dan mau berubah danberbuah.”

Pembentukan dewan pendidikan (DP) punmengalami nasib serupa. Pemerintah pusat masihmenjadi inisiatornya. Bahkan dalam prakteknya,pemerintah kabupaten atau kota pun hanya sekedargugur kewajiban. Celakanya, DP inipun kerapmenjadi rebutan partai politik.

Indra Djati Sidi menganggap keadaan tersebuthanya kasuistis. Artinya, hanya terjadi pada satu ataudua daerah sehingga bukan masalah besar. Lagi-lagidengan kebijaksanaannya, Sidi menganggap tidak adakebijakan yang seratus persen sempurna.

“Kita punya 400 kabupaten/kota, jangan adasatu atau dua kasus lalu kita anggap semuanya.Dalam satu keluarga tidak semua sempurna,akan ada yang ngeyel. Tapi whole concept is nice.Kita koreksi. Saya tahu satu dua yang

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 49: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

78 79MENDAGANGKAN SEKOLAH

dengan jelas untuk tingkat sekolah, dimulai dari kepalasekolah yang pertama kali mengetahuimenginformasikannya pada guru. Dari guru laludiinformasikan pada orang tua siswa.

Padahal, bagaimana metode sosialisasi dilakukansangat menentukan pemahaman para guru danmasyarakat, yang dianggap sebagai komponen pentingdalam kebijakan MBS. Sosialisasi yang baik bisamempertimbangkan sistem dan budaya masyarakatserta perangkat sekolah.

“Tahap sosialisasi kerap sangat pentingdisebabkan luasnya wilayah nusantara terutamadaerah-daerah yang sulit dijangkau media, baikmedia cetak maupun elektronik. Disamping itu,kecenderungan masyarakat untuk menerimasuatu konsep perubahan tidak mudah.”56

2. Konsep MBS Masih Belum DipahamiSejak dijadikan sebagai kebijakan nasional pada

tahun 2000, pemerintah mengaku telah melakukansosialisasi secara massif baik pada sekolah maupunmasyarakat. Selain melakukan uji coba, dalam waktubeberapa bulan di semua stasiun televisi jugaditayangkan iklan layanan masyarakat (ILM)mengenai MBS.

Dengan sosialisasi yang luas itu, diharapkan konseptersebut bisa dipahami masyarakat dan pihak-pihakyang selama ini mengelola sekolah, sehingga bisamenerapkan kebijakan MBS yang telah di rancang

mendukung program ini. Survey ini juga menemukan,sedikit sekali warga masyarakat yang mengetahuiadanya program ini dari iklan.

Model sosialiasi kebijakan MBS terlihat masihsangat top-down. Tahapan sosialiasinya pun tergambar

Grafik 1. Sumber Pengetahuan MBS Guru dan Orang TuaSiswa

56 Ibid,

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Perbandingan Asal Tahu MBS Responden Guru dan Orang Tua Murid. Rata-Rata Hasil Survei Bulan Agustus 2003 dan Februari 2004

24.4

46.4

13.3

3.2

2.7

1.6

8.3

17.9

25.5

29.3

1.9

14.2

10.4

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Dari edaran/pengumuman disekolah

Pemberitahuan langsungdari sekolah

Dari guru

Iklan televisi

Iklan radio

Iklan di media cetak

Lainnya [Sebutkan]

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 50: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

80 81MENDAGANGKAN SEKOLAH

sekolah hanya mengajak beberapa orangkepercayaannya untuk menyusun dan melakukanlobby untuk mendapat block grant.

“Kepala sekolah mengatakan pada saya,bagaimana sekolah lain dapat BOM sedangkansekolah kita tidak dapat. Saya ditekan, disuruhmelakukan lobby, saya sendiri tidak mengerti apaitu lobby. Akhirnya kepala sekolah membuatkelompok MBS. Pembuatan proposalnya hanyamereka-mereka saja.”57

Karena sejak awal tidak partisipatif maka pada saatmenerima dana block grant, hanya mereka yangmembuat proposal dengan komando kepala sekolahyang mengelola dana. Tak mengerankan jikapenggunaannya tidak optimal dan terkesan direkayasa. Selain itu, konsep MBS ditunjang oleh duainstitusi pelaksana, yakni KS pada tingkatan sekolahdan DP pada tingkatan kabupaten. Baik guru maupunmasyarakat rata-rata pernah mendengar istilah KSakan tetapi mereka tidak mengetahui fungsinya apa.Malah konsep MBS sendiri diidentikan dengan KS.Sedangkan DP benar-benar adalah asing. Hal inidisebabkan institusi tersebut keberadaan DP tidakdekat dengan guru maupun masyarakat. Apalagi DPdi Jakarta belum terlihat fungsinya.

Menurut guru karena konsep MBS menekankanpada manajemen maka yang terlebih dahulu dibenahiadalah kemampuan manajerial kepala sekolah.

pemerintah. Akan tetapi model sosialisasi yangditerapkan pemerintah ternyata tidak berhasil.Setidaknya bagi masyarakat dan guru di Jakarta yangmengikuti FGD. Mayoritas peserta menyatakan barumendengar istilah MBS, malah balik memintapenjelasan. Misalnya, masyarakat, rata-rata mengakubaru mendengar istilah MBS pada saat FGD.Ketidaktahuan mereka bukan disebabkan sudah tidakpeduli dengan sekolah tapi, karena tidak mendapatinformasi baik dari sekolah maupun pemerintah.

Iklan layanan yang ditayangkan televisi malahtidak menjelaskan konsep MBS. Dalam iklan itu, yangtergambar justru keinginan pemerintah untukmemobilisasi dana dari masyarakat. Partisipasi dalamiklan adalah ikut menyumbang dana, seperti untukmembiayai sekolah yang rusak. Hal tersebut justrumembuat masyarakat takut dan enggan jika dimintauntuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah.

Briefing dari kepala sekolah dan informasi yang dibaca dari koran merupakan sumber guru mengetahuikonsep MBS. Akan tetapi karena briefing dilakukanhanya dalam hitungan jam dan itupun tidakmengikutsertakan semua guru, hasilnya guru hanyamengetahui tidak tapi memahami MBS.

Konsep MBS sendiri berjalan beriringan denganblock grant yang dikenal guru dengan sebutan BantuanOperasional Manajemen (BOM). Hal inimenyebabkan MBS diidentikkan dengan membuatprogram yang akhirnya dituangkan dalam proposal.Tetapi dalam pembuatan proposal tidak melibatkansemua pengelola sekolah termasuk masyarakat. Kepala

57 Pernyataan guru SMU Negeri di Jakarta, FGD 5 Juli 2003

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 51: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

82 83MENDAGANGKAN SEKOLAH

jalankan. Guru, kepala sekolah, orang tua siswa,bahkan masyarakat umum pun mesti memahaminya,termasuk tanggungjawab dan akuntabilitasnya. 59

“To ensure SBM (School Based Management)success, stakeholders need to understand whatSMB is and how it is implemented. Each par-ticipant must understand his or her new roles,responsibilities, and accountability.”

Hasil dua kali survei ICW memperlihatkan secaralengkap perbandingan pengetahuan mengenaiManajemen Berbasis Sekolah (MBS) antararesponden guru dan orang tua murid. Nilai dalam grafik2 ini adalah nilai rata-rata hasil survei ICW di bulanAgustus 2003 dan Februari 2004. Dari grafik terlihatada perbedaan yang kontras antara guru dan orangtua murid dalam hal pengetahuan tentang MBS.

Sebagian besar responden guru pernah mendengarprogram ini. Di bulan Agustus 2003, 74 persenresponden yang pernah mendengar program ini.Survei serupa di bulan Februari 2004 menemukan 86.3persen responden guru yang mengenal program ini.Dalam tempo enam bulan terjadi peningkatanpengetahuan responden guru terhadap keberadaanMBS.

Orang tua siswa sebaliknya. Dari total responden,

Sebagus apapun konsep yang ingin diterapkan disekolah, jika kepala sekolahnya tidak mengertimanajemen sampai kapan pun tidak akan berhasil.

“Banyak kepala sekolah yang tidak mengertimanajemen, kemampuan manajerialnya rendah.Selain kemampuan dan kompetensinya,moralnya juga rendah. Ketika mereka menjadikepala sekolah dengan upeti yang cukup besar,maka ketika ia menjadi kepala sekolah,bukannya memikirkan bagaimana sekolahtumbuh dan berkembang tapi, bagaimanasupaya modal kembali.”58

Ketidakpedulian kepala sekolah ditambah denganpemahaman guru dan masyarakat yang sangat minimmenyebabkan konsep MBS sangat sulit diterapkan disekolah. Bagaimana mengharapkan partisipasimasyarakat dalam pengelolaan sekolah jika merekatidak mengerti, malah takut untuk berpartisipasi.Selain itu, bagaimana menerapkan konsep MBS yangdemokratis jika kepala sekolah masihmempertahankan dominasinya dalam pengelolaansekolah? Semua hal tersebut berpangkal padaketidakpahaman atas konsep MBS.

Padahal kesuksesan MBS teletak padapemahaman stakeholder (orang tua siswa, masyarakat,guru, bahkan LSM) tentang konsep tersebut danbagaimana ia dilaksanakan. Tidak hanya Indra Djatiatau konsultan yang mengerti peran yang mesti mereka

58 Pernyataan dengan guru SMU di Jakarta Timur, 4 Juli 2003

59 http://Lori J Oswald, School Based Management, eric.uoregon.edu/pub-lications/digests/digest099.html. (Untuk menjamin agar MBS bisa sukses,stakeholeder mesti memahami apa itu MBS dan bagaimana MBSdiimplementasikan. Masing-masing partisipan harus memahami aturan,dan tanggungjawab barunya)

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 52: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

84 85MENDAGANGKAN SEKOLAH

memilih mana dari pernyataan yang benar. Misalnya,dalam konsep MBS apakah sekolah otonom ataukahhanya pelaksana saja dari kebijakan pemerintah?Jawabnya, ternyata masih ada 43.5 persen yangmengatakan sekolah hanya sebagai pelaksana saja.Padahal dalam konsep MBS, sekolah mempunyaikewenangan lebih besar dalam menentukan rumahtangganya. Dengan kata lain, meskipun ada 22 persenresponden yang mengatakan pernah mendengarMBS, ternyata tingkat pengetahuannya tidak besar.

Salah satu perangkat penting dari ManajemenBerbasis Sekolah (MBS) adalah dewan pendidikan

pada bulan Agustus 2003, hanya 22 persen yangpernah mendengar program ini, sedangkan 76,4persen mengaku tidak pernah mendengar. Sedangkanbulan Februari, jumlah yang mengaku mendengarMBS malah menurun menjadi 21,2 persen, 72,4 tidakpernah mendengar.

Pengetahuan mengenai program ini ternyatahanya beredar di kalangan guru. Mayoritas orang tuamurid tidak pernah tahu atau tidak pernah mendengaradanya program ini. Kurangnya pengetahuan inimenunjukkan program MBS meskipun dimaksudkansebagai program desentralisasi, tetapi tidak tumbuhdari bawah. Program ini didesain dari atas, kemudianditerapkan ke sekolah-sekolah. Akibatnya, banyakmasyarakat yang tidak tahu adanya program ini.Ketidaktahuan orang tua murid terhadap programMBS ini bisa menghambat kelancaran program MBS.Karena program MBS pada dasarnya membutuhkantingkat partisipasi masyarakat, terutama orang tuamurid. Kalau orang tua murid saja tidak mengetahuiadanya program ini maka efektifitas program ini bisadikatakan tidak besar.

Dalam survei juga ditanyakan lebih spesifik tingkatpengetahuan responden mengenai MBS. Dariberbagai pernyataan mengenai MBS yang ditanyakankepada responden, masih banyak yang menjawabsalah. Kebanyakan responden kemungkinan hanyapernah mendengar saja, tetapi tidak mengetahuisecara lebih detail apa itu program MBS. Responden,baik guru maupun murid, diberikan sejumlahpernyataan mengenai MBS dan mereka diminta

Grafik 2. Pengetahuan Guru dan Orang Tua Murid MengenaiMBS

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Perbandingan Perkenalan Terhadap MBS Antara Responden Guru dan Orang Tua Murid, Hasil Rata-Rata Survei Bulan Agustus 2003

dan Februari 2004

80.6

18.0

1.4

21.6

74.4

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Ya

Tidak

Tidak menjawab

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 53: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

86 87MENDAGANGKAN SEKOLAH

lembaga DP saja masih sedikit.Survei ini juga ingin menguji sejauh mana tingkat

pengetahuan responden terhadap DP. Hasilnya,responden yang mengaku pernah mendengar puntidak memahami dengan baik. Survey menanyakanlebih detail pengetahuan responden, sebanyak 50.9persen responden mengatakan kalau DP dibentukoleh dinas pendidikan daerah. Padahal, konsep DPadalah otonom, tidak di bawah dinas pendidikandaerah dan dalam proses pembentukannya juga tidakdibuat oleh Dinas Pendidikan. Ketika ditanyakanlebih lanjut, bagaimnana komposisi anggota DewanPendidikan, sebagain besar responden (56.4 persen)mengatakan kalau keanggotaan DP tergantung padakebijakan dinas pendidikan daerah. Padahal,keanggotaan ditentukan sendiri oleh anggota, dimanasebanyak-banyaknya 17 orang dan jumlahnya harusganjil.

Instrumen lain dari MBS adalah Komite Sekolah(KS). Sama dengan DP, survei ini juga menanyakan

(DP). DP ini yang kemudian merumuskan kebijakandengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.Anggota DP dipilih secara terbuka dan transparan.Tapi, sebelum menilai DP, hal mendasar ditanyakanadalah apakah guru dan orang tua murid tahu adanyalembaga ini? Sama seperti konsep MBS, lembaga DPjuga tidak banyak dikenal terutama di kalangan or-ang tua murid.

Grafik 3 memperlihatkan perbandinganpengetahuan dua kelompok tersebut. Dari grafikterlihat, pengetahuan mengenai DP hanya terbataspada guru. Masih banyak orang tua murid yang tidakmengetahui adanya lembaga DP. Fakta inimenunjukkan, jika pemerintah menginginkan adanyaperan masyarakat yang lebih besar pada pengelolaandan pendanaan sekolah, maka tujuan itu masih jauhtercapai. Jangankan berpartisipasi, tahu adanya

Grafik 3. Pengetahuan Guru dan Orang Tua Murid mengenaiDewan Pendidikan

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Perbandingan Pengenalan Dewan Pendidikan Di Antara Responden Guru dan Orang Tua Murid. Hasil Rata-Rata Survei

Agustus 2003 dan Februari 2004

58.7

34.5

6.9

33.9

62.9

3.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Ya

Tidak

Tidak menjaw ab

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 54: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

88 89MENDAGANGKAN SEKOLAH

kepada responden apakah mereka tahu atau tidaktentang keberadaan KS. Secara umum, biladibandingkan antara responden guru dengan orangtua murid, tampak responden guru lebih tahu(mengenal) dibandingkan responden orang tua mu-rid. Grafik 4 memperlihatkan secara lebih detailperbedaan di antara dua kelompok responden tersebut

Meskipun, jika dilihat angka-angka banyak yangmengetahui KS tetapi setelah ditelusuri lebih lanjutGrafik 4. Pengetahuan Guru dan Orang Tua Murid mengenaikomite sekolah

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Tabel 5. Pengetahuan guru dan orang tua murid m

engenai dewan pendidikan

GU

RU

O

RAN

G TU

A MU

RID

Pernyataan

Agustus 2003

Februari 2004 Agustus 2003

Februari 2004

A. Dew

an Pendidikan adalah wadah

yang berkedudukan di tingkat kabupaten 68.1

80.0 68.6

57.1 A. D

ewan Pendidikan adalah w

adah yang berkedudukan di tingkat provinsi

31.9 20.0

31.4 42.9

B. D

ewan Pendidikan m

erupakan badan m

andiri (otonom), tidak berada di baw

ah di dinas pendidikan daerah

69.7 76.6

49.1 50.5

B. Dew

an Pendidikan merupakan badan

yang dibentuk oleh dinas pendidikan daerah

30.3 23.4

50.9 49.5

C

. Jumlah anggota D

ewan Pendidikan

sebanyak-banyaknya 17 orang dan jum

lahnya harus ganjil 38.1

40 43.6

43.4 C

. Jumlah anggota D

ewan Pendidikan

tergantung kepada kebijakan dinas pendidikan daerah

61.9 60

56.4 56.6

Perbandingan Pengetahuan Tentang Komite Sekolah Di Antara Responden Guru dan Orang Tua Murid. Hasil Rata-Rata

Survei Agustus 2003 dan Februari 2004

92.2

6.8

1.0

58.8

37.6

3.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Ya

Tidak

Tidak menjaw ab

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 55: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

90 91MENDAGANGKAN SEKOLAH

responden terhadap KS ini adalah dengan memberi

responden yang tahu KS sebagian tidak mengetahuisecara detail. Terbukti dari berbagai pertanyaan yangdiajukan untuk melihat tingkat pengetahuanresponden, hasilnya banyak yang menjawab salahberbagai pernyataan tentang Komite Sekolah.Sebagian besar responden (59.9 persen) misalnya,mengatakan, KS ini sama dengan BP3. Padahal, baiksecara esensi maupun konsep, KS berbeda denganBP3. BP3 adalah organ sekolah, sementara KS adalahbadan otonom, yang tidak berada di bawah sekolah.Kesalahan dalam memahami KS juga tampak darijawaban responden, yang sebagain besar (49.4 persen)mengatakan kalau KS ini hanyalah nama baru tapi,bentuk dan jenisnya telah ada sebelumnya. Angkaini kalau diperhatikan konsisten antara survei bulanAgustus 2003 dan Februari 2004

Cara lain untuk mengecek pengetahuan

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Tabe

l 6. P

enge

tahu

an g

uru

dan

oran

g tu

a m

urid

men

gena

i kon

sep

Kom

ite S

ekol

ah

GU

RU

O

RAN

G T

UA

MU

RID

KO

NSE

P KO

MIT

E SE

KOLA

H

Agus

tus

2003

Fe

brua

ri 20

04

Agus

tus

2003

Fe

brua

ri 20

04

KON

SEP

KOM

ITE

SEKO

LAH

BAR

U A

TAU

TID

AK (

%)

Kons

ep b

aru

29

27.4

39

.8

45.2

Ko

nsep

ini d

ari d

ulu

suda

h ad

a,

deng

an n

ama

berb

eda

68.8

69

.2

48

49.4

Ti

dak

men

jaw

ab

2.3

3.4

12.2

5.

4 KO

NSE

P KO

MIT

E SE

KOLA

H S

AMA

ATAU

TID

AK D

ENG

AN B

P3 (

%)

Sam

a 58

.5

58.6

59

59

.9

Berb

eda

34.8

35

.4

27

25.7

Ti

dak

men

jaw

ab

6.7

5.9

13.9

14

.4

Page 56: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

92 93MENDAGANGKAN SEKOLAH

responden pertanyaan tentang KS dan respondendiminta memilih mana pernyataan yang benar.Terlihat dalam tabel, sejumlah responden salah dalammendefinisikan KS. Ketika ditanyakan lebih rinci,misalnya, apakah KS adalah badan otonom ataukahbadan di bawah sekolah, sebagain besar (62 persen)menjawab badan di bawah sekolah sekolah. Jawabanini tentu saja salah, karena KS bukan badan di bawahsekolah. Demikian juga ketika ditanyakan komposisianggota Komite Sekolah. Dari total responden,sebagain besar (63.3 persen) menjawab salah.3.2.3 Mahalnya biaya sekolah

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Tabe

l 7. P

enge

tahu

an g

uru

dan

oran

g tu

a m

urid

men

gena

i Kom

ite S

ekol

ah

GU

RU

O

RAN

G T

UA

MU

RID

Pe

rnya

taan

Ag

ustu

s 20

03

Febr

uari

2004

Ag

ustu

s 20

03

Febr

uari

2004

A. K

omite

Sek

olah

mer

upak

an b

adan

m

andi

ri (o

tono

m),

tidak

ber

ada

di b

awah

di

baw

ah s

ekol

ah

39

31.4

38

43

.3

A. K

omite

Sek

olah

mer

upak

an b

adan

ya

ng d

iben

tuk

oleh

sek

olah

61

68

.6

62

56.7

B.

Jum

lah

angg

ota

Kom

ite S

ekol

ah

seku

rang

-kur

angn

ya 9

ora

ng d

an

jum

lahn

ya h

arus

gan

jil 47

.6

23.5

36

.7

30

B. J

umla

h an

ggot

a Ko

mite

Sek

olah

te

rgan

tung

kep

ada

kebi

jaka

n m

asin

g-m

asin

g se

kola

h 52

.4

76.5

63

.3

70

Page 57: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

94 95MENDAGANGKAN SEKOLAH

lain, pihak sekolah tidak mau kompromi bila orangtua siswa belum mampu memenuhi kewajibannya.Biasanya sangsi ditimpakan pada siswa, misalnya,dengan cara mengucilkan atau menegur di depankelas. Tapi cara yang paling umum dipakai adalahdengan menahan hak-hak siswa, seperti rapor atauijazah.

“Kita dulu pernah tidak setuju biaya SPP yangditawarkan sekolah karena kemahalan tapi,tetap aja tidak didengar. Pernah saya nggak bayarsatu bulan ternyata nggak dikasih rapor, itu barusebulan, gimana yang tiga bulan.”61

Walau menganggap sekolah penting tapi karenabiaya sangat mahal, orang tua siswa berpikir dua kaliuntuk melanjutkan sekolah anaknya. Merekamenganggap semakin tinggi level pendidikan semakinbesar biaya yang harus ditanggung sehingga lebihmemilih mendorong anaknya untuk bekerja ataukawin.

“Saya akan lihat-lihat dulu kalau biayasekolahnya terjangkau akan lanjutin, tapisepertinya sekarang malah biayanya nambah-nambah terus. Kalau anak saya perempuan sihsaya kawinin.”62

Survey ini juga menanyakan kepada respondenapakah di sekolah ada sejumlah dana potongan yang

1994 tentang wajib belajar pendidikan dasar,pemerintah membuat terobosan besar dalam sejarahpendidikan Indonesia yakni, mewajibkan masyarakatsekolah minimal hingga tingkat SLTP. Konsekuensikebijakan yang dikenal dengan istilah wajib belajarsembilan tahun ini pemerintah menanggung semuabiayai dalam penyelenggaraan sekolah.

Akan tetapi setelah sekian lama digembar-gemborkan, bukannya gratis, biaya sekolah malahmakin melambung. Jumlahnya banyak dan beragambahkan, jauh lebih besar dibanding sebelum kebijakanwajib belajar sembilan tahun ini digulirkan. Biaya SPPyang dihapus diganti dengan berbagai jenis pungutanbaru bahkan, ada jenis biaya yang aneh seperti pensiunguru atau kenang-kenangan.

“Kemarin Pak Sutiyoso datang dan bilang SDSPP-nya dibebasin tapi, sekarang malahdinaikan dari Rp. 44 ribu menjadi Rp. 46 ribu.Jadi nggak ada sekolah gratis, semuanya bayarmulai dari seragam, buku, hinggaekstrakurikuler.”60

Beragam biaya inilah yang mengganjal masyarakatuntuk terus menyekolahkan anaknya. Malah porsiterbesar pengeluaran keluarga dihabiskan untukmembayar kewajiban yang dibebankan oleh sekolah.Untuk itu mereka kerap mengorbankan kebutuhanprimer lainnya seperti makan, baik kualitas maupunkuantitasnya, untuk memenuhi biaya sekolah. Di sisi

60 Pernyataan guru dalam diskusi di Kebon Jeruk, Juli 200361 Pengakuan orang tua siswa, FGD Kebon Jeruk Juli 200362 Pernyataan orang tua siswa, FGD Kebon Jerus, Juli 2003

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 58: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

96 97MENDAGANGKAN SEKOLAH

tingkat sekolah dasar masih impian. Artinya,pernyataan pemerintah bahwa setiap warga negerawajib sekolah minimal tingkat SMP dan gratis, padatingkat sekolah tidak terlaksana. Grafik 5memperlihatkan lebih jelas perbandingan jenis danapotongan menurut guru dan orang tua murid. Darigrafik terlihat ada perbedaan pengakuan antara gurudan orang tua murid. Orang tua murid lebih banyakyang menjawab adanya berbagai pungutan dari sekolahdari pada guru. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Bisajadi, apa yang dianggap potongan dana oleh orangtua siswa tidak dianggap sebagai potongan oleh pihakguru dan sekolah.

Sekolah memang tidak diharamkan menarik dana

dibebankan kepada orang tua murid. Hasilnyamenunjukkan banyak aneka potongan yangdibebankan oleh sekolah. Paling tidak ada 17 danapotongan ditemukan di sekolah dasar di Jakarta, sepertibiaya ujian, bangunan sekolah, seragam sekolah,seragam olahraga, buku paket, wisata belajar (studytour), kegiatan ekstrakulikuler, daftar ulang, raporsiswa, OSIS,UKS, perpustakaan, perayaan hari rayabesar, dana taktis sekolah, gaji guru honorer hinggamutasi kepala sekolah.

Banyaknya biaya yang dibebankan kepada orangtua murid ini menunjukkan pendidikan gratis di

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Tabel 8. Jenis-jenis pungutan di sekolah No Pungutan No Pungutan 1 Biaya formulir pendaftaran 24 Biaya sewa buku 2 Biaya bangunan (awal tahun) 25 Biaya buku LKS 3 Biaya seragam (Baju biasa) 26 Biaya buku sangkil 4 Biaya seragam olahraga 27 Buku Pelajaran 5 Biaya batik 28 Biaya kunti 6 Biaya Rapor 29 Iuran MKS 7 Biaya adm. Ambil rapor 30 Transportasi rapat MKS 8 Biaya sampul rapor 31 Biaya perbaikan WC 9 Biaya foto rapor 32 Korpri 10 Biaya kartu bayaran 33 Pungutan subsidi beras 11 Biaya Ujian Umum Bersama 34 Biaya disket 12 Biaya Ujian Tahunan 35 Biaya kursus 13 Biaya ujian bayangan 36 Biaya SPP 14 Biaya fotocopy ujian 37 Biaya nilai olahraga 15 Biaya mencontek 38 Biaya mutasi guru/kepsek 16 Biaya Osis 39 Biaya les 17 Biaya Ektrakurikuler 40 Data Taktis sekolah 18 Biaya Hari besar nasional 41 Perawatan sekolah 19 Biaya Komputer 42 Biaya pendalaman materi 20 Usaha Kesehatan Sekolah 43 Perpustakaan 21 Biaya Keagamaan 44 Biaya operasional Komite

Sekolah 22 Biaya infak 45 Biaya membeli kapur 23 Biaya pompa 46 Biaya

sarana/perlt.Olahraga

Page 59: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

98 99MENDAGANGKAN SEKOLAH

Grafik 6 memperlihatkan apakah berbagaipotongan itu didiskusikan terlebih dahulu atau tidak.Baik guru maupun orang tua murid seperti terlihatdalam grafik menyatakan hanya sejumlah potongansaja yang banyak didiskusikan oleh pihak sekolah.Misalnya biaya bangunan sekolah, sebanyak 70.5persen responden orang tua siswa menyatakan adadiskusi terlebih dahulu sebelum dirinya diminta uangbangunan, sementara 61.3 persen guru menyatakanhal yang sama.

Selain potongan tersebut, ada sejumlah potonganyang dilakukan secara tidak transparan karena jarangdidiskusikan oleh pihak sekolah kepada orang tuamurid. Potongan untuk gaji honorer misalnya, hanya38.7 persen orang tua murid yang mengaku kalaupotongan ini pernah didiskusikan terlebih dahulu olehpihak sekolah. Sisanya, tidak tahu kalau potongantersebut diperuntukkan sebagai gaji para guru hon-orer. Termasuk potongan yang kurang transparanadalah potongan mutasi kepala sekolah. Hanya 39.5persen yang mengaku pernah diajak diskusi terlebihdahulu soal pemakaian dana potongan untuk mutasikepala sekolah. Sisanya mengatakan tidak tahumenahu karena tidak ada diskusi terlebih dahulumengenai jenis potongan ini.

Pertanyaan penting untuk diajukan berkaitandengan dana potongan untuk orang tua murid ini

dari orang tua murid sesuai dengan kebutuhan. Tetapi,

Grafik 5 Jenis biaya yang dibebankan sekolah

pemotongan itu sebaiknya dilakukan secaratransparan, misalnya, pihak sekolah memungutsejumlah uang, didiskusikan secara terbuka denganpihak orang tua siswa baik keperluan maupun besarnyapotongan. Akan tetapi dari hasil survei ditemukanbanyak potongan yang dikenakan pihak sekolahkepada orang tua murid tanpa melalui diskusi yangtransparan.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Ada/Tidak Ada Pungutan Menurut Responden Guru dan Orang Tua Murid. Nilai Rata-Rata Hasil Survei Agustus 2003 dan Februari 2004

40.3

36.0

42.8

71.6

52.6

54.6

34.4

37.0

11.4

31

7.7

10.6

10.5

30.2

21.2

15.5

18.9

59.0

68.0

74.7

71.6

82.4

75.1

65.2

65.7

22.7

31.0

7.7

10.6

10.5

30.2

21.2

15.5

18.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Biaya ujian (tiap catur w ulan)

Bangunan sekolah

Seragam sekolah

Seragam olahraga

Buku paket

Study tour (kunjungan)

Kegiatan ekstra kurikuler

Pelajaran tambahan (les)

Daftar ulang

Rapor sisw a

Dana OSIS

Dana UKS

Perpustakaan

Perayaan hari besar

Dana taktis sekolah

Gaji guru honorer

Mutasi kepala sekolah

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 60: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

100 101MENDAGANGKAN SEKOLAH

memberatkan. Hanya 32.4 persen yang mengatakanpotongan ini tidak memberatkan. Potongan daftarulang dan dana taktis sekolah juga dinilai oleh orangtua siswa lebih banyak memberatkan. Sementara jenispotongan yang dinilai tidak memberatkan adalahbiaya rapor, ujian, seragam sekolah, seragam olahragadan perayaan hari raya besar. Potongan inikemungkinan dipandang tidak memberatkan karenamemang berkaitan langsung dengan kebutuhanpokok dari siswa.

Transparansi pungutan dana kepada orang tuasiswa itu selain bisa dinilai dari ada tidaknya diskusi

Grafik 6. Prosedur penarikan pungutan

adalah apakah menurut orang tua berbagai potonganini memberatkan atau tidak? Grafik 7 memperlihatkansikap orang tua murid terhadap berbagai jenispotongan. Dari grafik terlihat ada sikap yang bervariasitergantung pada jenis dana potongan. Ada potonganyang dinilai memberatkan tapi, ada juga potonganyang dinilai tidak memberatkan. Jenis potongan yangdianggap memberatkan di antaranya bangunansekolah. Sebanyak 48.6 persen responden survei or-ang tua murid menganggap potongan ini

Grafik 7. Sikap orang tua mengenai pungutan sekolah

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Apakah Berbagai Pungutan Itu Didiskusikan Terlebih Dahulu Kepada Orang Tua Murid? Prosentase Responden Guru dan Orang Ta Murid Yang Menjawab Pungutan Didiskusikan Terlebih Dahulu. Nilai Rata-Rata Survei

Agustus 2003 dan Februari 2004

75.4

61.3

58.9

70.7

61.9

83.5

69.0

70.4

22.9

45.6

28.6

70.4

33.3

50

37.1

43.6

28.6

62.8

70.5

60.7

64.4

60.7

69.5

60.7

62.9

45.3

52.8

52.4

65.4

32.0

45.1

46.8

38.7

39.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Biaya ujian (tiap catur w ulan)

Seragam sekolah

Buku paket

Kegiatan ekstra kurikuler

Daftar ulang

Dana OSIS

Perpustakaan

Dana taktis sekolah

Mutasi kepala sekolah

Orang Tua MuridGuru

Apakah Potongan Memberatkan Orang Tua Murid?

27.2

48.6

19.4

17.2

28.7

33.5

25.2

20.5

36

29.9

31

31.8

34.2

22.7

33.3

33.3

34.2

51.2

32.4

62.3

68.2

54.8

47.2

51

58.2

32.8

49.6

32

34.6

40.4

55.3

36.7

36

39.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Biaya ujian (tiap catur w ulan)

Bangunan sekolah

Seragam sekolah

Seragam olahraga

Buku paket

Study tour (kunjungan)

Kegiatan ekstra kurikuler

Pelajaran tambahan (les)

Daftar ulang

Rapor sisw a

Dana OSIS

Dana UKS

Perpustakaan

Perayaan hari besar

Dana taktis sekolah

Gaji guru honorer

Mutasi kepala sekolah

Persen

tidak memberatkanmemberatkan

Page 61: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

102 103MENDAGANGKAN SEKOLAH

termasuk jumlahnya berapa. Akan tetapi, proses sepertiitu tidak terjadi di sekolah karena dari pembuatanhingga pelaksanaan, kepala sekolah sangatmendominasi. Dalam penentuan pungutan misalnya,baik jenis maupun besarnya sudah ditentukan sekolah,orang tua siswa tinggal menerima. Rapat tahunan or-ang tua siswa dengan sekolah, tidak lebih dari sosialisasiyang diiringi tawar menawar jumlah pungutan.

Sekolah tidak pernah mengumumkan berapabesar subsidi yang diterima sekolah dari pemerintahdan dialokasikan untuk apa saja. Biasanya yangdibicarakan adalah daftar kekurangan yang mestiditanggung masyarakat. Sehingga sulit diketahui

sebelum potongan dikenakan, juga bisa dilihat dariapakah ada laporan atau tidak setelah uang dibayarkanoleh orang tua murid. Grafik 8 memperlihatkanpendapat guru dan murid mengenai ada tidaknya buktiatau laporan dana potongan. Dari grafik terlihat, adapotongan yang dilaporkan secara jelas oleh pihaksekolah—seperti biaya les tambahan, study tour (wisatabelajar), biaya uang bangunan, buku paket dan biayaujian. Tetapi, ada potongan yang jarang dilaporkanoleh pihak sekolah ke orang tua murid. Misalnyapotongan dana taktis sekolah, mutasi kepala sekolahatau gaji guru honorer. Hanya 37.5 persen orang tuamurid yang mengaku mendapat laporan mengenaipemakaian dana potongan untuk dana taktis sekolah.Demikian juga dengan mutasi kepala sekolah, hanya35 persen saja yang mengaku mendapat laporanpemakaian dana tersebut.

4. APBS yang tidak parsitipatifAnggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(APBS) merupakan patokan bagi sekolah untukmenentukan sumber-sumber pendapatan dan belanja.Secara umum sumber pendapatan sekolah berasal darisubsidi pemerintah dan sumbangan masyarakat.Logikanya, masyarakat baru bisa diminta apabilasubsidi dari pemerintah tidak mencukupi.

Itu sebabnya, dalam penentuan APBS, terutamapenarikan dana dari orang tua siswa mesti melibatkanbanyak pihak, terutama dari masyarakat dan komitesekolah. Sehingga bisa diketahui apa yang harusdibiayai pemerintah dan yang masih belum tertutupi,

Grafik 8. Akuntabilitas Pungutan

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Apakah Ada Laporan Pemakaian Dana Pungutan? Prosentase Responden Guru dan Orang Tua Murid Yang Menjawab Ada Laporan Pemakaian Dana.

Nilai Rata-Rata Survei Agustus 2003 dan Februari2004

65.9

47.8

48.2

45.7

53.7

67.6

59.3

51.0

44.1

42.4

28.6

63

45.8

49.2

36.1

38.5

28.6

54.7

50.5

52.9

47.1

54.160.8

49.3

53.9

50.9

40.3

50.056.0

45.0

49.3

37.5

30.0

35.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Biaya ujian (tiap catur wulan)

Seragam sekolah

Buku paket

Kegiatan ekstra kurikuler

Daftar ulang

Dana OSIS

Perpustakaan

Dana taktis sekolah

Mutasi kepala sekolah

Persen

Orang Tua MuridGuru

Page 62: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

104 105MENDAGANGKAN SEKOLAH

Dalam pelaksaaannya, kepala sekolah sangatdominan dan sulit di kontrol. Masyarakat pun engganmenanyakannya sedangkan kepala sekolah tidak mauterbuka dan tak pernah melaporkan penggunaan danayang mereka ambil dari orang tua siswa. ApalagiAPBS tidak dibagikan pada orang tua siswa ataukomite sekolah.

Begitu juga kontrol internal pihak guru. Karenatidak mengetahui apalagi memiliki APBS, akhirnyaguru membiarkan begitu saja kepala sekolahmengelola dana. Di samping itu, mereka tidak memilikikeberanian untuk mengritik atau mempertanyakankebijakan kepala sekolah karena merasa takut.

5. Korupsi Dalam SekolahMembayangkan korupsi tumbuh subur dalam

sektor pendidikan adalah mustahil. Tapi itulahkanyataannya. Jika dianalogikan sungai, mulai darihulu yaitu Departemen Pendidikan Nasional(Depdiknas) hingga sekolah yang menjadi hilirnyasecara luas, praktek korupsi terjadi. Pelakunya puntidak sebatas birokrasi ataupun guru dan kepalasekolah, karena bisa juga melibatkan penerbit,kontraktor bangunan, bahkan distributor pakaian dansepatu.

Korupsi yang timbul di sekolah merupakan bagiandari rangkaian korupsi institusi pelaksana pendidikandi atasnya seperti, dinas pendidikan kecamatan,kabupaten/kota, bahkan Depdiknas. Sebagai contoh,

apakah benar sekolah kekurangan dana atau tidak.

“Kami tak pernah di undang untukmembicarakan program sekolah dan besarnyadana untuk menjalankannya. Hanya setahunsekali pada saat naik-naikan kita diberiundangan untuk menentukan sumbangan tapi,jumlahnya sudah ditentukan oleh sekolah. Daridulu usul-usul kita tidak pernah ditanggapi, sayabingung, kita orang kecil mau usul kemanalagi.”63

Orang tua siswa enggan menanyakanperuntukkan biaya yang telah ditetapkan sekolahapalagi berani menolak. Ketakutan mereka ketikabanyak memprotes pengajuan sumbangan dari sekolahadalah anaknya dipersulit, misalnya di beri nilai jelekatau tidak diperhatikan oleh guru.

Akan tetapi di internal sekolah pun tidaksemuanya mengetahui APBS. Hanya kepala sekolahdan orang kepercayaannya yang merencanakan danmengelola anggaran, sedangkan guru ataupun komitesekolah tidak dilibatkan.

“APBS hanya diketahui kepala sekolah kalaukita-kita tidak mengerti. APBS itu bendakeramat-nya sekolah sehingga disimpannya pundi lemari besi supaya tidak ada orang yang bisamengambil.”64

63 Pernyataan masyarakat dalam FGD di Kampung Bandan, Juli 2003 64 Pernyataan dari guru SLTPN di Jakarta, FGD guru 5 Juli 2003

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 63: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

106 107MENDAGANGKAN SEKOLAH

uang oleh pejabat pendidikan di atasnya.

“Kita pun dimintai banyak pungutan oleh parapejabat di atas. Agar bisa bertahan, caranyadengan membuat pungutan lagi pada orang tuasiswa.”66

Secara umum ada dua macam pungutan baikterhadap masyarakat maupun guru. Pertama, biasanyapungutan yang didukung oleh peraturan baik sekolahmaupun dinas pendidikan atau Depdiknas. Pungutanjenis ini termasuk resmi atau legal. Akan tetapi adajuga pungutan yang tidak ada dasar aturannya,pungutan jenis kedua ini merupakan pungutan ille-gal.

Akan tetapi sekolah sering membuat pungutanyang didasari oleh keputusan kepala sekolah namunsebenarnya tergolong liar. Misalnya, pungutan untukbangunan, pemerintah dengan tegas melarangpungutan jenis ini tapi, dalam prakteknya sekolahmasih meminta pada orang tua.

Banyak sekali kegiatan ataupun barang yangsudah disubsidi pemerintah tapi sekolah masih tetapmenarik dana dari masyarakat. Alokasi dana darimasyarakat inilah yang kemudian di korup terutamaoleh kepala sekolah. Contohnya, biaya untuk ujiancatur wulan maupun ujian akhir, pemerintah telahmenyediakan dana untuk sekolah namun, menjelangujian siswa diwajibkan membayar.

Dalam biaya yang dilegalkan inipun sering terjadi

dalam setiap APBS sekolah selalu menganggarkanbiaya koordinasi dengan dinas kecamatan dan dinaskabupaten atau kota. Ilustasi lain bagaimanasistematisnya korupsi di sekolah adalah soal penentuanbuku pegangan siswa. Agar bisa mengalokasikanbukunya ke sekolah-sekolah, penerbit mesti melobipejabat Depdiknas, Dinas pendidikan kabupaten/kotadan kecamatan agar bersedia memberi rekomendasipada sekolah. Pada tingkat sekolah merekamenegoisasikan prosentase keuntungan dengan kepalasekolah dan guru. Kemudian guru akan mewajibkansiswa membeli buku tersebut. Malah untuk buku padasaat pendaftaran siswa baru atau daftar ulang, orangtua siswa sudah diwajibkan membayar buku paket.

“Air kotor memang sudah dari atasnya hinggamuaranya akan lebih kotor lagi. Sebagai contoh,dalam rehab sekolah nilainya Rp. 529 juta tapi,yang dikerjakan antara 10 sampai 20 persen.Selain itu dalam unit sekolah SD hingga SMUada dana koordinasi dengan dinas pendidikan.Bagaimana kita bisa menyikapinya karena yangkita lawan adalah orang-orang yang memegangnyawa kita. Mereka memegang gaji dan SKkita.”65

Jadi mahalnya biaya sekolah sangat erat kaitannyadengan perilaku korupsi pelaksana pendidikan baikdi sekolah maupun birokrasi di atasnya. Menurut guru,kenapa mereka memungut biaya macam-macam padaorang tua siswa karena mereka pun dimintai banyak65 Pernyataan Guru, FGD di Rawamangun, Juli 2003 66 Pernyataan Guru, FGD di Rawamangun, Juli 2003

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 64: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

108 109MENDAGANGKAN SEKOLAH

maupun kepala sekolah bisa menerornya. Sehinggawalaupun dibuat rapat penentuan biaya mereka hanyabisa diam. Kondisi tersebut di dukung lemahnyasolidaritas antar-orang tua siswa. Banyak orang tuasiswa yang ingin di puji sekolah malah mengusulkansendiri beberapa macam biaya.

“Saya bingung pak, banyak sekali pungutannyasekolah, ada buku, seragam, bangunan, jugarenang, tapi kalau nggak renang juga bayar. Larike lapangan Banteng aja bayar. Saya pengentanya sama pemerintah kurikuler di sekolah ituada nggak dananya.”68

Munculnya banyak pungutan terhadap orang tuasiswa karena diawali tidak adanya transparansi dalampenyelenggaraan keuangan sekolah, karena yangmonopoli kepala sekolah. Menurut guru, banyak jugapungutan yang dibebankan pada orang tua siswa yangdi luar sepengetahuan mereka. Dalam pembuatananggaran misalnya, hanya beberapa orang kepercayaankepala sekolah yang dilibatkan, sedangkan merekamenjadi pelaksana kebijakan saja. Walau demikian,kepala sekolah juga kerap berbagai uang yang dikutipdari orang tua siswa.

pembengkakan harga. Seragam dan buku sebagaicontoh. Harga seragam atau buku di jual dua kali lipatkepada orang tua siswa dan tidak bisa di tawar lagi.

“Baju seragam SD aja harganya sampai Rp. 110ribu, padahal bahannya saya tahu persistermasuk jelek, tidak masuk akal pak. Itu punkepala sekolah mintanya dibayar kontan, tidakboleh di cicil.”67

Selain harus menanggung biaya yang dilegalkansekolah, orang tua siswa pun membayar biaya-biayatambahan yang tidak ada aturan pendukungnya.Walau nilainya tidak terlalu besar tapi jumlahnyatergolong banyak. Biaya-biaya ilegal tersebut banyakjuga yang sebenarnya sudah dibayar oleh orang tuasiswa sebelumnya. Contohnya biaya perawatansekolah. Pada awal tahun pelajaran baru orang tuasiswa biasanya dimintai uang untuk bangunan danperawatan padahal, pemerintah sudah memberisubsidi. Tapi biaya perawatan ini kemudiandibebankan juga pada orang tua siswa, biasanyadengan dalih perlombaan kebersihan kelas, siswadiminta untuk berpatungan membereskan sekolahseperti mengecat.

Orang tua siswa mengakui mengetahui biayasekolah yang dibebankan padanya hanyalah akal-akalan sekolah. Tetapi, mereka tidak mengetahuibagaimana cara memprotesnya. Karena jika merekaterlalu vokal, anaknya bisa menjadi korban. Guru

67 Pernyatan orang tua siswa, FGD Kampung Bandan 68 Pernyatan orang tua siswa, FGD Kampung Bandan

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 65: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

110 111MENDAGANGKAN SEKOLAH

Pola Korupsi di Era Manajemen Berbasis Sekolah69

PendahuluanKebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS)

mendorong semua pihak yang berkaitan dengan sekolahseperti guru, orang tua siswa, bahkan masyarakat untukberpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Sekolah tidakhanya melaksanakan kebijakan unit pengelola di atasnyaseperti dinas pendidikan tapi, juga bisa menentukankebijakan yang dipandang sesuai kondisi dan kebutuhandi sekolah.

Peran orang tua siswa, guru, kepala sekolah, bahkansiswa menjadi sangat penting dalam pengelolaan sekolah.Guru yang tadinya hanya diposisikan sebagai pelaksanakegiatan belajar mengajar (KBM) bisa disertakan dalamkegiatan lainnya seperti, penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Begitupun or-ang tua siswa dan masyarakat, yang biasanya cumamenjadi sumber pendanaan sekolah, bisa ikutmerencanakan bahkan melaksanakan kegiatan sekolah.

Secara formal, untuk mendorong partisipasi aktifmasyarakat dalam pengelolaan sekolah, pemerintah telahmengeluarkan keputusan menteri pendidikan nasional(Kepmendiknas) 044/U/2002 mengenai komite sekolahdan dewan pendidikan. Pengelolaan sekolah seperti yangtergambar dalam Kepmen 044/U/2002 seharusnyapartisipatif, transparan, serta akuntabel.

Dikelolanya sekolah secara partisipatif, transparan,serta akuntabel selain menumbuhkan rasa kepemilikanjuga mendorong para pengelola sekolah seperti guru dankepala sekolah untuk serius menjalankan tugasnya karena

mereka mesti mempertanggungjawabkan tugasnya padamasyarakat. Tidaknya hanya pengelolaan kegiatan belajarmengajar tetapi juga dalam hal keuangan. Jika dikelolasecara partisipatif sekolah tidak akan semena-menamenentukan besarnya pungutan yang dibebankan padaorang tua siswa. Karena yang menentukan jenis pungutandan besarannya tidak hanya sekolah tapi juga orang tuasiswa. Begitupun transparansi dan akuntabilitas dalampengeloaan dana sekolah akan menekan praktek korupsikarena orang tua siswa bisa terus mengawasi dana yangmereka berikan dan bisa meminta pertanggungjawabanpada sekolah.

Akan tetapi kenyataannya tidak begitu. Birokrasipendidikan masih memiliki peran penting dalam pengelolaansekolah, sedangkan di tingkat sekolah kepala sekolah yangmerasa memiliki kewenangan yang besar tidak maumelibatkan guru apalagi orang tua siswa dan masyarakatdalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakansekolah.

Institusi seperti komite sekolah pun belum bisamenjalankan kewajibannya, karena keberadaannya lebihkarena kebutuhan kepala sekolah yang ingin menunaikankewajiban yang telah ditetapkan pejabat di atas ketimbangkarena kebutuhan masyarakat. Komite sekolah yangseharusnya bisa mengkontrol kepala sekolah fungsinyamalah menjadi legitimator kepala sekolah untuk menarikdana dari masyarakat.

Akhirnya kebijakan MBS yang mestinya mampumendorong transparansi dan menghilangkan praktekkorupsi di sekolah malah menciptakan model korupsi barudengan aktor utamanya kepala sekolah yang dibantu komitesekolah dan birokrasi pendidikan seperti dinas pendidikankecamatan, kabupaten/kota. Hasilnya, berbagai pungutandi sekolah jenisnya makin beragam dan jumlahnyabertambah. Biaya sekolah pun tiap tahunnya bertambah

69 Kasus di empat sekolah, SMU 1 dan 5 Cimahi, SLTPN 70 Jakarta,SDN 03 Pagi Mangga Dua, Jakarta

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 66: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

112 113MENDAGANGKAN SEKOLAH

mahal

Korupsi di Sekolah

Pola korupsi yang terekam berdasarkan hasil riset daninvestigasi kasus di empat sekolah adalah:1. Kepala Sekolah Masih Memonopoli

KebijakanKepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas

tambahan untuk memimpin sekolah. Secara fungsionalkepala sekolah mesti bertindak sebagai manajer danpemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampumengatur supaya semua potensi sekolah dapat berfungsisecara optimal. Artinya, kepala sekolah mesti bisamelakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, yaituperencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sertapengawasan.

Sebagai seorang manajer semua kegiatan memangharus berada dalam pengawasan kepala sekolah namuntidak berarti segala hal dikuasainya. Dalam menjalankanfungsi manajemennya, kepala sekolah mesti melibatkansemua pihak yang memiliki kepentingan pada sekolahseperti guru, siswa, dan orang tua siswa.

Apalagi semenjak di gulirkannya kebijakan MBS yangdidukung dengan Kepmendiknas No.044/U/2002, kepalasekolah memiliki partner yaitu komite sekolah. Keberadaankomite sekolah menjadi pendorong agar tugas dan fungsiyang dijalankan kepala sekolah bisa lebih partisipatif,transparan, dan akuntabel sehingga semua potensi sekolahtermasuk masyarakat bisa berfungsi optimal.Penyelenggaraan sekolah pun akan lebih terbuka dan bisadipertanggungjawabkan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kepala sekolahmasih memosisikan diri sebagai penguasa sekolah. Semuakebijakan dan kegiatan masih berpusat pada dirinya.Sebagai misal dalam pembuatan APBS, guru dan orangtua siswa tidak pernah dilibatkan padahal dalamkepmendiknas 044/U/2002 dengan jelas menginginkanadanya partisipasi semua pihak dalam penentuan kebijakan

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Tabel 9. Bentuk penyimpangan di sekolah Keterangan SMU 5 Cimahi SMU 1 Cimahi SMP 70 Jakarta SD 03 Jakarta

Peran Kepala Sekolah

Memonopoli semua kebijakan di sekolah hingga keuangan.

Monopoli kebijakan sekolah mulai dari Administrasi hingga keuangan.

Monopoli kebijakan mulai dari manajemen kepegawaian

Monopoli kebijakan mulai dari manajemen kepegawaian hingga keuangan.

Peran Guru Hanya sebagai pengajar

Hanya sebagai pengajar

Hanya sebagai pengajar

Hanya sebagai pengajar

Peran Orang tua Siswa/Masyarakat

Sumber pendanaan sekolah yang dipungut tiap tahun ajaran baru.

Sumber pendanaan sekolah. Tiap tahun ajaran baru

Sumber pendanaan sekolah. Tiap tahun ajaran baru

Sumber pendanaan sekolah. Tiap tahun ajaran baru

Pembentukan Komite Sekolah

Komite sekolah ditunjuk langsung kepala sekolah.

Komite sekolah ditunjuk langsung kepala sekolah.

Komite sekolah ditunjuk langsung kepala sekolah. Pada awalnya guru yang membuat pemilihan komite sekolah. Akan tetapi karena kepala sekolah tidak menyetujui, kemudian hasil pemilihan guru dibekukan dan diganti oleh pilihan kepala sekolah

Komite sekolah ditunjuk langsung kepala sekola. Ketua komite sekolah adalah mantan ketua BP3.

Perencanaan APBS

Dimonopoli kepala sekolah dengan dibantu orang kepercayaannya, tidak ada keterlibatan guru dan orang tua siswa

Dimonopoli kepala sekolah dengan dibantu orang kepercayaannya, tidak ada keterlibatan guru dan orang tua siswa

Dimonopoli kepala sekolah dengan dibantu orang kepercayaannya, tidak ada keterlibatan guru dan orang tua siswa

Tidak ada keterlibatan komponen sekolah dalam perencanaan APBS

Pengelolaan APBS

Kepala sekolah yang mengetahui dan tdak ada transparansi

Kepala sekolah yang mengetahui dan tidak ada transparansi

Kepala sekolah yang mengetahui dan tdak ada transparansi

Kepala sekolah yang mengetahui dan tdak ada transparansi

Pertanggungjawaban APBS

Tidak ada pertanggungjawaban baik kepada orang tua siswa maupun guru.

Tidak ada pertanggungjawaban baik kepada orang tua siswa maupun guru.

Tidak ada pertanggungjawaban baik kepada orang tua siswa maupun guru.

Tidak ada pertanggungjawaban baik kepada orang tua siswa maupun guru.

Korupsi APBS

a. Anggaran ganda b.Anggaran tidak direalisaikan c.Realisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas

a.Anggaran ganda b.Anggaran tidak direalisaikan c.Realisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas

a.Anggaran ganda b.Anggaran tidak direalisaikan c.Realisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas

1. Anggaran ganda

2. Anggaran tidak

direalisaikan 3. Realisasi

anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas

Korupsi Dana Non-APBS

Dana mutasi siswa, DBO, BOMM, BBE

Dana mutasi siswa, DBO, BOMM, BBE

Kelebihan jam mengajar (KJM), uang pengganti

PMT-AS

Page 67: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

114 115MENDAGANGKAN SEKOLAH

pertimbangan, (advisory agency), pendukung (support-ing agency), pengontrol (controlling agency), serta me-diator antara pemerintah dan masyarakat. Dengan empatperannya, komite sekolah menjadi sebuah lembaga yangsuper.

Akan tetapi umumnya kemunculan komite sekolahberasal dari inisiatif kepala sekolah karena adanya tekanandari pemerintah. Munculnya KS tidak karena adanyakebutuhan dari masyarakat tapi, tidak lebih dari usaha untukmenjalankan kewajiban yang telah ditetapkan olehpemerintah.

Sehingga untuk membentuk KS, kepala sekolahbiasanya mengambil jalan pintas. Biasanya denganmengubah nama lembaga yang sudah ada seperti BP3 ataudengan menunjuk beberapa orang langsung menjadipengurus KS. Pada akhirnya, KS tidak lebih darikepanjangan tangan dan posisinya posisisinya sub-ordinatkepala sekolah.

Di empat sekolah yang menjadi contoh, komite sekolahmerupakan hasil bentukan kepala sekolah. Bahkan di SMP70 Jakarta, kepala sekolah memveto komite sekolah pilihandewan guru dengan alasan tidak ada kewajiban bagi kepalasekolah untuk menjalankan hasil keputusan rapat dewanguru.

Akhirnya dalam menjalankan tugas, komite sekolah akanmengabdi pada kepala sekolah. Apapun kebijakan yangdigulirkan kepala sekolah sekalipun pada akhirnyamerugikan orang tua siswa atau masyarakat akan tetapdisetujui. Bahkan komite sekolah kerap dijadikan sebagai‘alat’ oleh kepala sekolah untuk mengeruk uang darimasyarakat. Komite sekolah dimanfaatkan oleh kepalasekolah sebagai legitimator segala aktivitasnya.

dan kegiatan di sekolah.

APBS empat sekolah yang dijadikan contoh merupakanbuatan kepala sekolah tanpa melibatkan guru apalagi or-ang tua siswa. Bahkan di SMU 1 Cimahi, sempat munculmosi tidak percaya dari sebagian guru dan meminta agarkepala sekolah lebih partisipatif dan transparan dalampengelolaan sekolah.

Monopoli kebijakan kepala sekolah ini diikuti denganketidakterbukaan dalam pengelolaan kegiatan dankeuangan sekolah. Misalnya, dalam pembelian beberapaperalatan seperti komputer, semuanya dikuasai kepalasekolah. Jangankan masyarakat, guru pun yang menjadikomunitas utama sekolah tidak mengetahui berapaharganya. Selain itu, pertangungjawaban kepala sekolahatas setiap kebijakan terutama keuangan sekolah pun tidakada. Misalnya, dalam pungutan perayaan hari besarkeagamaan dan nasional atau kegiatan OSIS baik gurumaupun orang tua siswa tidak mengetahui berapa danayang dikumpulkan dan berapa besar dana tersebut dipakai.Kepala sekolah tidak mempertanggungjawabkan dana-danayang telah dipungut dari orang tua siswa.

2. Komite Sekolah Tidak Mampu MenjalankanFungsi

Dalam Kepmen 044/U/2002 ditegaskan bahwa komitesekolah (KS)70 adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuanpendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, sekolah,maupun luar sekolah. Sebagai badan yang independen,komite sekolah memiliki empat peran yaitu sebagai pemberi

70 Namanya bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

71 Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,”Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 68: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

116 117MENDAGANGKAN SEKOLAH

karenanya dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBSmelibatkan berbagai pihak dalam sekolah, mulai dari kepalasekolah, guru, komite sekolah, maupun masyarakat.

Secara formal, pemerintah memang mendorongkeikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RAPBSmenjadi APBS dan memantau pelaksanaannya. KeputusanMenteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) nomor 044/U/2002 dengan jelas menyatakan, salah satu fungsi komitesekolah yang mewadahi aspirasi masyarakat adalahmemberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasidalam penentuan RAPBS, termasuk melakukan evaluasidan pelaksanaannya.72

Selain itu, APBS merupakan cerminan kekuatansekolah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatanpendidikannya, sekaligus menggambarkan status ekonomikeluarga siswa. APBS terdiri dari rencana pendapatan danrencana pengeluaran sekolah. Dalam rencana pendapatanterdapat komponen sumber dana yang berasal daripemerintah, siswa, dan sumbangan masyarakat lainnya.Sedangkan pengeluaran terdapat komponen gaji guru(pegawai) yang paling dominan dan non-gaji(pemeliharaan, pengadaan sarana penunjang seperti alatperaga, penyelenggaraan KBM, serta kegiatanekstrakurikuler).

Komponen gaji di sekolah negeri yang bersumber daripemerintah bersifat tetap. Sekolah tidak dapat melakukanperubahan kecuali menyalurkan kepada para guru. Karenakomponen gaji sangat dominan maka besar kecil APBSsangat bergantung pada jumlah guru. Selain itu, APBSjuga sangat bergantung pada jumlah siswa, semakinbanyak semakin besar dana APBS.

Adapun komponen non-gaji mencerminkan kekuatan

3. Korupsi di SekolahPendanaan dalam sekolah berasal dari tiga sumber,71

pemerintah (termasuk dari hibah dan pinjaman luarnegeri), orang tua siswa, serta masyarakat (di luarkeluarga siswa seperti alumni). Tiga sumber itusemestinya dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (APBS).

Namun, kenyataannya tidak semua sumber pendanaantersebut dimasukkan dalam APBS sehingga APBS tidakmencerminkan keseluruhan dana yang mendukungsekolah. Beberapa dana seperti proyek-proyek yangberasal dari hibah dan utang luar negeri atau dana mutasikerap tidak dicantumkan. Sebagai misal di SMU 1 Cimahi,dana mutasi dan proyek Broad Based Education ( BBE)tidak masukan dalam APBS. Selain itu, dalam kesehariansiswa sering dibebani beberapa pungutan oleh guruataupun kepala sekolah. Walaupun banyak pungutan ex-tra tersebut juga tidak dicantumkan secara resmi sebagaipemasukan sekolah.

Untuk melihat bagaimana praktek korupsi dijalankandi sekolah harus dimulai dengan menelusuri sumberdananya. Tentunya sumber dana tersebut tidak hanya yangtercantum dalam APBS. Jadi secara umum korupsi dalamsekolah terjadi di dua sumber pendanaan, yaitu:

a. Korupsi dana APBSb. Korupsi dana di Luar APBS (non-budgeter)

a. Korupsi APBSAPBS merupakan rumusan panduan bagi pelaksanaan

kegiatan di sekolah dalam satu tahun yangmenggambarkan distribusi hak dan kewajiban antarapemerintah, sekolah, dan masyarakat, sekaligus menjadiperwujudan amanah orang tua siswa pada penyelenggarasekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penting 72 Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan

dan Komite Sekolah

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 69: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

118 119MENDAGANGKAN SEKOLAH

sebuah kekeliruan. Apalagi kemudian penggunaannya puntidak jelas dan pertanggungjawabannya tidak ada.

Alokasi dana yang tidak jelasAkibat tidak ada partisipasi dalam penyusunan RAPBS

dan tidak adanya kontrol dalam pengelolaan APBS,pengeluaran sekolah banyak dipakai untuk kegiatan ataupembelian barang yang tidak ada hubungannya dengankegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh, dana APBSdialokasikan untuk tim koordinasi kecamatan dankoordinasi kabupaten. Tak ada penjelasan yang rasionaluntuk menerangkan kenapa muncul alokasi biaya sepertiitu. Misalnya koordinasi, tak jelas siapa menjadi timkoordinasi dan bagaimana ia menjalankan fungsinya. Baikorang tua siswa maupun guru juga tidak mengetahui kalaudananya yang dibebankan padanya dipakai untuk kegiatanyang tidak jelas.

Di SMU 1 Cimahi, orang tua siswa dibebankan Rp.6.000/tahun yang akan dipakai untuk kegiatan KelompokKerja Kepala Sekolah (K3S). Akan tetapi bagaimanakegiatan K3S dan hasilnya seperti apa tidak pernahdipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah yangmemungut biaya tersebut.

Anggaran yang tidak ada realisasinyaUntuk menggalang banyak dana dari masyarakat, kepala

sekolah memasukkan banyak sumber pembiayaan. Akantetapi dalam prakteknya banyak sumber pembiayaan yangdicantumkan kepala sekolah tidak mendapat alokasi dana.Padahal dana dari orang tua siswa sudah dikumpulkan.

Di SMU 1 dan 5 Cimahi, walaupun sekolahmembebankan kepada orang tua siswa dan untuk kegiatanPalang Merah Remaja (PMR) yang dianggarkan totalsebanyak Rp. 4,2 juta. Kenyataannya di SMU 5 Cimahitidak ada kegiatan PMR sehingga dana yang sudah

sekolah dalam mendukung proses pendidikan karenaalokasinya langsung menunjang keperluan sekolah. Olehkarena itu kekuatan APBS dalam mendukungpenyelenggaraan pendidikan bukan semata-matabergantung pada jumlah totalnya, malainkan berapa besarkomponen non-gaji didalamnya.

Secara umum korupsi yang terjadi dalam APBS sebagaiberikut:

Membuat Anggaran gandaSumber-sumber pendanaan sekolah baik dari

pemerintah, orang tua siswa, maupun masyarakat biasanyadipakai untuk jenis pembiayaan yang berbeda-beda. Dalampenggunaannya sumber-sumber pendanaan tersebutseharusnya saling mendukung dan tidak tumpang tindih.Misalnya, pemerintah telah memberikan dana untuk gajidan tunjangan kesejahteraan guru dan kepala sekolah.Sehingga dana yang ditarik dari masyarakat tidak dipakaiuntuk pembiayaan yang sejenis.

Akan tetapi biasanya sekolah memungut biaya dariorang tua siswa dan masyarakat untuk pembiayaan yangsudah didanai oleh pemerintah sehingga terjadi pembiayaanganda. Malah sering untuk melaksanakan kegiatan tertentuyang pendanaannya sudah di sediakan pemerintah atausudah dimintai pada orang tua siswa, diminta kembali olehsekolah sehingga satu kegiatan di danai tiga sumber.

Sebagai contoh di SMU 5 Cimahi untuk perbaikan danpemeliharaan sekolah, selain mendapat dana rutinpemerintah, sekolah pun meminta pada orang tua siswa.Dua sumber pendanaan tersebut kemudian ditambahdengan dua program pemerintah yaitu Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) dan Broad Based Education(BBE). Penempatan empat sumber pendanaan untukmembiayai satu kegiatan dalam mengatur keuangan jelas

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 70: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

120 121MENDAGANGKAN SEKOLAH

utamanya meningkatkan kecakapan hidup siswa.73

Sedangkan dana yang berasal dari orang tua siswa,misalnya pungutan-pungutan di luar pungutan formal. Ataupendanaan dari mutasi siswa. Dan dari masyakat,misalnya, sumbangan uang ataupun barang dariperusahaan maupun alumni. Karena tidak tercatat, sangatsulit untuk mengawasi sumber-sumber pendanaantersebut.

Sebagai misal, di SMU 1 dan 5 Cimahi, jumlah siswayang masuk kedua sekolah tersebut tergolong banyak.Contohnya, jumlah siswa yang mutasi ke SMU 5 padatahun ajaran 2000/2001 sebanyak 55 orang, masing-masing siswa dikenakan biaya rata-rata Rp. 1,5 juta. Jikadihitung total pemasukan yang diterima sekolah sebesarRp. 82,5 juta. Akan tetapi karena dana tersebut langsungditerima kepala sekolah, maka penggunaannya tidak jelaske mana. Contoh lainnya di SDN 03 Mangga dua. Sekolahini mendapat dana untuk Program Pemberian MakananTambahan Anak Sekolah (PMT-AS). PMT-AS merupakanbagian dari program pemerintah yang dilaksanakan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat sekolah terhadappentingnya gizi bagi siswa sekolah dalam meningkatkanprestasi akademik dan dilaksanakan didaerah tertinggaldalam rangka pemerataan pelayanan untuk mendukungprogram pengentasan rakyat dari kemiskinan (PovertyAlleviation).74

Jangka waktu pelaksanaan PMT-AS adalah pada haribelajar efektif yaitu 9 bulan dengan pelaksanaan kegiatansekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu atau 108 hari

dipungut dari orang tua siswa tidak jelas kemana larinya.Contoh lainnya pembelian stop watch dan bola tangan yangsudah dianggarkan sebesar Rp. 1,425 ribu. Namun dalampelaksanaanya dua benda tersebut tidak dibeli dan uangyang diperuntukannya pun tidak dipertanggungjawabkan.

Ada pula kegiatan atau pembelian yang realisasinyahanya setengah dari anggaran, akan tetapi sisa dana yangtidak terpakai tidak jelas kemana larinya dan juga tidak adapertanggungjawabannya dari kepala sekolah yang mengaturkeuangan tersebut. Sebagai misal, penulisan STTB/Danemyang dianggarkan sebesar Rp. 4.350.000 namunrealisasinya hanya Rp. 900.000, akan tetapi kepala sekolahtidak menjelaskan kemana sisanya dana yang tidakterpakai.

Contoh lainya di SMU 1 Cimahi, dialokasikan anggaransebesar Rp. 13,8 juta untuk penyelenggaraan rapatsebanyak 30 kali dalam satu tahun. Akan tetapikenyataannya, rapat hanya dilakukan antara 5 –6 kali.,sedangkan dana rapat yang sudah dianggarkan tidak jelasdipakai untuk apa.

b. Korupsi dana di luar APBSDana non-budgeter yang dimiliki sekolah tergolong

banyak. Sumbernya bisa berasal dari pemerintah, bisa pulaorang tua siswa ataupun masyarakat. Sumber dana sepertiitu biasanya tidak rutin.

Dana-dana yang bersumber dari pemerintah misalnya,subsidi BBM atau dana yang berasal dari hibah atau utangluar negeri seperti, Dana Bantuan Operasional (DBO),Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), sertadana bantuan Broad Based Education (BBE). Pendanaantersebut dipakai untuk mendukung kegiatan belajarmengajar di sekolah. Misalnya program BBE tujuan

73 http://www.diknas-jabar.go.id/kebijakan

74 Program pngelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi siswaSD & MI di desa tertinggal. Departemen Kesehatan RI, 1994.

75 Penyedian, penyaluran dan pencairan Dana PMT-AS tahun anggaran1998/1999, Forum Koordinasi PMT-AS tingkat pusat DirjenPembangunan Masyarakat Desa, 1998.

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK MBS DI SEKOLAH

Page 71: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

122 123MENDAGANGKAN SEKOLAH

makan anak (HMA) untuk setiap siswa SD/MI dalam satutahun ajaran.75 . Untuk tahun 2003 jumlah bantuan uangsebesar Rp.1.100,00 per siswa. Akan tetapi tidak adatransparansi dana PMT-AS, bahkan pembelian makanansemua dilakukan kepala sekolah. Ada dugaan makananyang diberikan tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan,seharusnya Rp 1100,00 menjadi hanya Rp.300,00.

Sedangkan di SMU 1 Cimahi, kepala sekolah tidakmencantumkan dana yang didapat dari proyek BBE dalamAPBS. Selain itu, penggunaan dan pertanggungjawabandana bantuan tersebut juga tidak jelas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir padatanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan

reformasi yang menghendaki pemerintahan pascaSoeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Idepembentukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop)ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat aktivisOrnop yang memiliki integritas dan komitmen akanpemerintahan yang demokratis, transparan dan bersihdari KKN. Pendirian ini bukan tanpa sebab,dilatarbelakangi oleh korupnya pemerintahanSoeharto yang mewariskan bibit-bibit korupsi,kelompok masyarakat merasa perlu berbicara danbertindak dalam persoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayah eksekutifdan legislatif (political corruption), tetapi juga lembagayudikatif (judicial corruption), bahkan diwilayah-wilayah sosial seperti bantuan asing, pengungsi danbencana alam (humanitarian corruption) tidak terlepasdari praktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak adaruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas iniditerima masyarakat sebagai bagian dari kebudayaanyang menyimpang.

Krisis ekonomi yang nyaris melumpuhkankehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997,banyak yang menuding, dipicu atau diperburuk olehmasalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

INDONESIA CORRUPTION WATCHBersama Rakyat Memberantas Korupsi

Page 72: MENDAGANGKAN SEKOLAH -  · PDF filepenerbitan buku ini didukung oleh ... Pola-pola Korupsi Dalam Sekolah 110. ... dalam agenda peningkatan mutu pimbinaan para guru

124 125MENDAGANGKAN SEKOLAH

Monopoli, proteksi, dan sumber daya ekonomi yangvital diberikan atas nama kepentingan nasionalkepada kerabat dan konco penguasa. Birokrasi danhukum hanya melayani penguasa dan mereka yangsanggup membelinya. Sementara rakyat harusmembayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk.

Korupsi di tingkat elit ditimbulkan oleh adanyasentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tanganpresiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitaspublik. Kekuasan presiden tidak bisa dikontrol karenaDPR telah disubordinasi dan kekuataan civil societymenjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasiyang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaantidak terjadi dan karenanya checks and balances dalamhubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadimacet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendahan terjadi selainsebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elit, tetapijuga karena gaji pegawai negeri yang rendah danterbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yangpanjang dan sentralistis. Praktik suap-menyuap antarapenyelenggara negara dan masyarakat adalahpemandangan sehari-hari yang membentuk moralkorupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untukdiberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintah dansektor swasta. Adapun rakyat banyak adalah korbanutamanya. Karenanya, ICW percaya bahwa gerakananti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaanrakyat untuk mengimbangi kolaborasi pemerintah dansektor swasta. Hanya dengan cara itu reformasi

kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi, dansosial yang mendukung pemerintahan yang bersih darikorupsi dapat diwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misi pemberdayaanmasyarakat baik dalam memperjuangkan terwujudnyasistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yangbersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial.Maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.Sedangkan dalam menjalankan misi tersebut, ICWmengambil peran untuk memfasilitasi penyadaran danpengorganisasian masyarakat dibidang hak-hakwarganegara dan pelayanan publik. Penguatankapasitas masyarakat dalam proses pengambilan danpengawasan kebijakan publik. Mendorong prakarsamasyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsiyang terjadi dan melaporkan pelakunya kepadapenegak hukum serta masyarakat luas untuk diadilidan mendapat sanksi sosial. Meningkatkan kapasitasmasyarakat dalam penyelidikan dan pengawasankorupsi. Menggalang kampanye publik gunamendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasiyang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Sertamemfasilitasi penguatan good governance di masyarakatsipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Sekretariat ICWJalan Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005Homepage http//www.antikorupsi.orgEmail: [email protected]

PROFIL ICW