municipal development fund

Upload: benny-aryanto-sihaloho

Post on 17-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    1/122

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    LAPORAN TIM ASISTENSI KEMENTERIAN KEUANGAN

    BIDANG DESENTRALISASI FISKAL 2013

    Didukung oleh:

    MUNICIPALDEVELOPMENTFUNDSSEBAGAI ALTERNATIFPEMBIAYAANINFRASTRUKTURDAERAH

    AustralianAid

    AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP

    FOR DECENTRALISATION (AIPD)

    Dr. B. Raksaka Mahi

    (Universitas Indonesia)

    Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya

    (Universitas Gajah Mada)

    Dr. Fauziah Zen

    (Universitas Indonesia)

    PENULIS EDITOR

    Prof. Dr. Robert A. Simanjuntak

    (Universitas Indonesia)

    Dr. Hefrizal Handra

    (Universitas Andalas)

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    2/122

    | Mendekatkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korbanii

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    3/122

    Australian

    Aid

    AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP

    FOR DECENTRALISATION (AIPD)

    Acknowledgement

    Buku Municipal Development Funds

    Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah ini

    disusun oleh Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang

    Desentralisasi Fiskal (TADF) Republik Indonesia dan

    didukung oleh Program Australia Indonesia Partnership for

    Decentralisation (AIPD).

    Disclaimer

    Pandangan dan pendapat dalam buku Municipal

    Development Funds Sebagai Alternatif Pembiayaan

    Infrastruktur Daerah ini bersumber dari Tim AsistensiKementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF)

    Republik Indonesia dan tidak menggambarkan pandangan

    Pemerintah Australia.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    4/122

    | Mendekatkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korbaniv

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    5/122

    v

    Daftar Isi

    Kata Pengantar Direktur Program AIPD ............................................. vii

    Kata Pengantar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .............. ix

    Ringkasan Eksekutif ........................................................................... xi

    1 Pendahuluan ............................................................................... 1 1.1. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian .......................................... 6

    1.2. Metodologi ........................................................................... 7

    1.3. Sistematika Penulisan ............................................................ 7

    2 Kebutuhan Indonesia Terhadap Perantara Pembiayaan untuk

    Infrastruktur Daerah ................................................................... 9

    2.1. Kondisi Infrastruktur Daerah Saat Ini ..................................... 9

    2.2. Keterbatasan Skema Pinjaman Daerah Saat ini...................... 18 2.3. Besarnya Biaya Transaksi Pembiayaan Proyek Infrastruktur

    Daerah .................................................................................. 21

    2.4. Kebutuhan untuk Mekanisme Persetujuan Pinjaman

    Kompetitif ............................................................................. 24

    2.5. Kebutuhan untuk Memupuk Modal dalam Jangka Panjang .. 25

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    6/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAHvi

    3 MDF: Prinsip, Karakteristik, dan Praktik Negara Lain ................. 28

    3.1. Definisi dan Cakupan Municipal Development Funds. ........... 28

    3.2. Implementasi MDF di Berbagai Negara ................................. 31

    3.3. Sumber Modal MDF .............................................................. 34 3.4. Pentingnya MDF Bagi Kota-Kota Negara Berkembang ........... 35

    4 MDF Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah di

    Indonesia ..................................................................................... 38

    4.1. Analisis Awal Fungsi dan Permodalan MDF .......................... 38

    4.2. Analisis Kerangka Institusional MDF ...................................... 40

    4.3. Bentuk Ideal Institusi Perantara Pembiayaaan:

    BLU atau BUMN? .................................................................. 50 4.4. Anatomi Kelembagaan Pembiayaan Infrastruktur Saat Ini ..... 51

    4.5. Opsi Kelembagaan MDF dalam Jangka Pendek ..................... 54

    5 Desain Kebijakan ......................................................................... 62

    5.1. Desain Insentif ...................................................................... 62

    5.2. Struktur Modal ...................................................................... 64

    5.3. Model Pengelolaan................................................................ 66

    5.4. Proteksi Pinjaman .................................................................. 66

    5.5. Kriteria Pemerintah Daerah yang Berhak Meminjam ............ 68

    5.6. Kelembagaan MDF ............................................................... 71

    5.7. Kerjasama dengan Entitas Lain .............................................. 72

    6 Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................... 74

    7 Daftar Pustaka............................................................................. 77

    8 Lampiran ..................................................................................... 81 8.1. Rangkuman Mengenai Findeter dan TNUDF ......................... 81

    8.2. Hasil Survei Awal Kepada Pemangku Kepentingan Pinjaman

    Daerah Tentang Minat Terhadap MDF ................................... 85

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    7/122

    vii

    Kata PengantarDirektur Program AIPD

    Sejak tahun 2012, Program AIPD mendukung Kementerian Keuangan,

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Tim Asistensi Ke-

    menterian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TADF), terutama

    untuk pengembangan kebijakan desentralisasi fiskal berbasis penelitian

    (research based policy).

    Pada tahun 2013 TADF mendapatkan mandat untuk melaksanakan em-

    pat kajian dan penyusunan sejumlahpolicy brief. Hasil kajian tersebut telah

    didokumentasikan dalam empat judul buku berikut ini:

    1) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK): Kondisi dan Strategi ke Depan;

    2) Municipal Development Funds sebagai Alternatif Pembiayaan Infra-

    struktur Daerah;

    3) Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya ter-

    hadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah;

    4) Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa-

    jak Daerah dan Retribusi dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah.

    Sedangkan hasilpolicy brief yang disusun oleh TADF didokumentasikan

    dalam buku Policy Brief 2013.

    Kami mengharapkan bahwa kelima buku tersebut dapat berkontribusi

    untuk dialog kebijakan yang dapat memperkuat implementasi desentralisasi

    fiskal di Indonesia, terutama untuk dampak peningkatan layanan publik bagi

    masyarakat.

    Jessica Ludwig-Maaroof

    Direktur Program

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    8/122

    | Mendekatkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korbanviii

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    9/122

    ix

    Kata PengantarDirektur JenderalPerimbangan Keuangan

    D

    inamika hubungan keuangan pusat dan daerah yang juga dipengaruhi

    oleh perubahan kondisi global maupun dinamika politik perlu men-

    dapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat karena sangat ber-

    kaitan dengan berbagai kebijakan yang langsung berdampak pada penyeleng-garaan layanan publik oleh Daerah. Oleh karenanya, perbaikan kebijakan yang

    didasarkan pada hasil kajian yang sifatnya netral, jujur, dan ilmiah harus dila-

    kukan secara terus menerus.

    Dalam rangka melakukan perbaikan kebijakan yang berbasis penelitian

    atau research based policy, maka Kementerian Keuangan telah menjalin

    kerjasama dengan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi

    Fiskal (TADF). TADF beranggotakan para akademisi dari berbagai universitasterkemuka di Indonesia dan para pakar di bidang desentralisasi fiskal dan

    otonomi daerah. Pada tahun 2013, TADF telah melakukan empat buah pene-

    litian dan menghasilkan 7 (tujuh) buahpolicy briefdan 1 (satu) buahpolicy

    note.

    Salah satu hasil penelitian tersebut adalah Municipal Development

    Funds Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Penelitian ini

    pada dasarnya berusaha untuk menawarkan alternatif penyediaan sumber

    pembiayaan infrastruktur bagi Pemerintah Daerah. Alternatif pembiayaan

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    10/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAHx

    tersebut adalah pengembangan Municipal Development Fund(MDF), seba-

    gaimana yang telah diterapkan dibeberapa negara lain. Berdasarkan best-

    practicesyang ada tim peneliti menyimpulkan bahwa MDF bisa dikembangkan

    di negara Indonesia agar kebutuhan daerah akan pembiayaan infrastrukturyang kontinyu dan jangka panjang bisa dipenuhi melalui penyediaan dana

    dari institusi MDF. Untuk itulah, Pemerintah Indonesia diharapkan agar segera

    merintis upaya untuk menyiapkan Institusi MDF.

    Rekomendasi lain yang sangat menarik untuk ditindaklanjuti dari pene-

    litian ini adalah perlu disusun tujuh buah desain kebijakan strategis dalam

    rangka mengoptimalkan potensi MDF di masa mendatang. Desain kebijakan

    strategis tersebut meliputi desain insentif, struktur modal, desain pengelolaan,proteksi pinjaman, kriteria daerah yang berhak meminjam, kelembagaan

    MDF dan kerjasama dengan entitas lain.

    Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

    telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kepadaAustralia

    Indonesia Partnership for Decentralizationyang telah mendukung terlaksana-

    nya rangkaian kegiatan TADF 2013. Kami berharap bahwa hasil penelitian ini

    bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mendukung

    pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih baik di

    Indonesia.

    Direktur Jenderal,

    Boediarso Teguh Widodo

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    11/122

    xi

    Gambar 1. Persentase Akses Penduduk terhadap Air Bersih (19932009) ...... 11

    Gambar 2. Peningkatan Panjang Jalan Kota/Kabupaten dan Provinsi (ribu km) 11

    Gambar 3. Kualitas Jalan Kabupaten/Kota di Indonesia (2001-2009) ............. 12

    Gambar 4. Kemampuan Pembiayaan Infrastruktur Daerah ............................ 13

    Gambar 5. Profil Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ....................... 14

    Gambar 6. Incomplete MarketPembiayaan Infrastruktur Perkotaan ............ 17

    Gambar 7. Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia ......................................... 17Gambar 8. Pinjaman dan Belanja Modal Daerah Sebagai Persentase Terhadap

    Belanja Daerah (Riil) ......................................................................... 21

    Gambar 9. Struktur MDF Secara Umum ......................................................... 29

    Gambar 10. Tahapan dalam Pengadaan Proyek Infrastruktur........................... 30

    Gambar 11. Tantangan dalam Urbanisasi ........................................................ 36

    Gambar 12. PIP dan PT. SMI Sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah Pusat ....... 53

    Gambar 13. Opsi Kelembagaan MDF dalam Jangka Pendek ............................ 55

    Gambar 14. Tahapan Transisi PIP Menuju BUMN Pelaksana MDF ..................... 59

    Gambar 15. Desain Insentif MDF ..................................................................... 63

    Gambar 16. Alternatif Sumber Modal Bagi MDF .............................................. 65

    Gambar 17. Model Pengelolaan ....................................................................... 66

    Gambar 18. Proteksi Pinjaman ......................................................................... 67

    Gambar 19. Kriteria Pemerintah Daerah yang Berhak Meminjam .................... 69

    Gambar 20. Kerjasama MDF dengan Entitas Lain............................................. 73

    Gambar 21. Operasional Findeter .................................................................... 83

    Gambar 22. Operasional TNUDF ...................................................................... 84

    Daftar Gambar

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    12/122

    xii

    Tabel 1. Penduduk Urban dan Rural di Indonesia ............................... 2

    Tabel 2. Persentase Penduduk Urban Per Provinsi di Indonesia,

    2005-2025................................................................................... 2

    Tabel 3. Pemerintah Daerah Kreditor dengan Outstanding Debt

    per 31 Desember 2012 .......................................................... 19Tabel 4. Jumlah Pokok Kredit Macet Pemerintah Daerah

    per 31 Desember 2012 ......................................................... 20

    Tabel 5. Ringkasan Persyaratan Pinjaman Daerah ............................... 22

    Tabel 6. Rincian Salah Satu Portofolio Proyek Investasi Infrastruktur

    TNUDF ................................................................................... 23

    Tabel 7. Berbagai Tipe Pembiayaan Perantara untuk Pemerintah Daerah 31

    Tabel 8. Tantangan dalam Implementasi MDF di Negara Lain ............. 32

    Tabel 9. Beberapa Contoh Sukses Implementasi MDF ......................... 33

    Tabel 10. Berbagai Skema Pemodalan MDF .......................................... 34

    Tabel 11. Perbandingan Bentuk Kelembagaan Penyedia Infrastruktur .. 41

    Tabel 12. Anatomi Kelembagaan Formal Institusi Penyedia Infrastuktur

    di Indonesia .......................................................................... 51

    Tabel 13. Perbandingan PIP dengan PT. SMI ......................................... 53

    Tabel 14. Fungsi Lembaga Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia ........ 54

    Daftar Tabel

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    13/122

    xiii

    Ringkasan Eksekutif

    Diperkirakan akan terjadi peningkatan penduduk perkotaan,

    namun antisipasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan infra-

    struktur masih rendah.

    Kawasan perkotaan merupakan mesin utama perekonomian, di mana

    setengah kegiatan perekonomian dunia berjalan. Kini, kawasan perkota-

    an di berbagai negara dihadapkan pada tantangan laju urbanisasi yang

    tinggi. Distribusi populasi perkotaan dunia diperkirakan akan mencapai

    angka 70% pada tahun 2050 (UNDESA, 2012).

    Pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya di perkotaan sangatlah

    penting dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan penduduk yang

    tinggal di perkotaan. Untuk Indonesia, diperkirakan sekitar 68% populasi

    Indonesia akan hidup di wilayah perkotaan pada akhir tahun 2025. Pe-

    ningkatan penduduk perkotaan (urban) ini akan terjadi hampir semua

    Provinsi di Indonesia.

    Namun demikian, upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi ur-

    banisasi ini masih sangat minim. Hal ini terlihat dari besarnya belanja

    modal Pemerintah Daerah tidak lebih dari 0,7% dari total PDRB pada

    periode 1997-2009. Ini berakibat kurangnya penyediaan berbagai infra-

    struktur dasar. Hingga saat ini hanya 50% penduduk perkotaan di Indo-nesia yang menikmati layanan air bersih, dengan proporsi yang semakin

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    14/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAHxiv

    menurun tiap tahun, sedangkan jaringan drainase hanya ada di 11 kota

    besar (Bank Dunia, 2009).

    Salah satu kendala dalam peningkatan infrastruktur adalah penyediaan

    sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah.

    Bentuk infrastruktur yang saat ini sangat diperlukan oleh Pemerintah

    Daerah adalah infrastruktur lingkungan (environmental infrastructure)

    yang umumnya tidak memberikan pendapatan proyek yang menjanji-

    kan (non-revenue generating project).

    Untuk membiayai infrastruktur ini, Pemerintah Daerah memerlukan

    sumber pembiayaan tidak saja dari dana perimbangan maupun Penda-

    patan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dari pinjaman daerah, baik dengan

    meminjam dari Pemerintah Pusat maupun lembaga keuangan, ataupun

    dengan menerbitkan surat utang.

    Sangat tidak mudah bagi Pemerintah Daerah untuk menemukan sumber

    pinjaman jangka panjang. Saat ini sebagian besar pinjaman daerah ada-

    lah warisan masa lalu dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme pene-

    rusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement). Skema pinjaman SLA masih

    bersifatsupply-driven, jumlahnya relatif terbatas dan akses pinjamannya

    pun tidak terbuka bagi semua Pemerintah Daerah. Sedangkan pinjaman

    demand-drivenmelalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dikeluhkan per-

    syaratan dan besaran bunganya.

    Di berbagai negara, kebutuhan pembiayaan infrastruktur jangka panjang

    ini dapat dipertemukan dengan berbagai sumber dana melalui sebuah

    lembaga perantara pembiayaan, yang sering disebut sebagai MDF (Mu-

    nicipal Development Fund).

    Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa Indonesia memerlukan kehadiran

    MDF dalam pembiayaan infrastruktur daerah:

    1. Sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur daerah.

    2. Menutupgap(celah) dalam penyediaan infrastruktur daerah, baik secara

    kuantitas maupun kualitas infrastruktur.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    15/122

    RINGKASAN EKSEKUTIF xv

    3. Melengkapi pasar penyediaan infrastruktur daerah, khususnya untuk

    pasar pembiayaan infrastruktur lingkungan (environmental infrastruc-

    ture) yang bersifat non-revenue generating.

    4. Masih adanya berbagai keterbatasan pada skema pinjaman daerah saatini, baik pinjaman dari Pemerintah Pusat lewat Pusat Investasi Pemerintah

    maupun mekanisme penerusan pinjaman (SLA), pinjaman dari lembaga

    keuangan bank dan non-bank, maupun penerbitan surat utang.

    5. Memenuhi kebutuhan untuk penyediaan pinjaman yang kompetitif.

    6. Kebutuhan untuk memupuk modal bagi pembiayaan infrastruktur di

    masa depan, yang dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi, saham

    khusus, saham biasa, pinjaman kepada pihak luar, dan kumulasi keun-tungan usaha.

    7. Mengurangi biaya transaksi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur

    daerah. Dalam jangka panjang, MDF juga dapat melakukan pengum pul-

    an (pooling) berbagai proyek infrastruktur daerah, untuk kemudian diter-

    bitkan obligasi dalam jumlah yang signifikan dalam rangka membiayai

    semua proyek tersebut di daerah.

    Bentuk MDF yang optimal bagi Indonesia adalah MDF yang menyalurkanPinjaman daerah secara langsung kepada Pemerintah Daerah (first-tier)

    dan memiliki kelembagaan berbentuk BUMN.

    Dengan kondisi saat ini, bentuk MDF yang optimal untuk Indonesia ada-

    lah institusi yang memberikan pinjaman kepada daerah, bukan yang

    memberikan hibah, dan juga tidak bertindak sebagai Bank Obligasi yang

    membeli obligasi dari Pemerintah Daerah.

    Selain itu institusi MDF Indonesia adalah MDF yang memberikan pinjam-an langsung kepada Pemerintah Daerah (first-tier), dan bukanlah MDF

    yang menyalurkan pinjaman daerah melalui lembaga keuangan lain

    (second-tier).

    Berdasarkan analisa kelembagaan menggunakan 12 (dua belas) aspek ber-

    ikut ini: pertanggungjawaban (liability), orientasi perusahaan, investasi,

    permodalan, keputusan untuk memberikan pinjaman, sumber pendanaan,

    proteksi pinjaman, peraturan pendirian, koordinasi, manajemen, pasar mo-

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    16/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAHxvi

    dal, dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk terbaik untuk

    institusi MDF di Indonesia adalah BUMN (Badan Umum Milik Negara).

    Terdapat 3 (tiga) opsi kelembagaan MDF dalam jangka pendek, yaitu (1)

    Transisi melalui BUMN yang ada saat ini, (2) Transisi melalui BLU yang

    ada saat ini, dan (3) Membuat BLU Baru.

    1. Transisi melalui BUMN yang ada:

    Saat ini terdapat PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebagai BUMN yang

    bergerak dalam pembiayaan infrastruktur nasional dan daerah, terutama

    melalui mekanisme PPP (Public Private Partnership). Apabila PT. SMI di-

    minta melaksanakan fungsi MDF tersebut, maka MDF ini akan menjadiunit di bawah PT. SMI yang khusus melakukan pinjaman infrastruktur

    kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan kewajiban ini, PT. SMI

    memerlukan peningkatan instrumen keamanan pinjaman, yang dapat

    diusulkan kepada Pemerintah: (1) PT. SMI dapat melakukan intercept

    DAU (Dana Alokasi Umum), (2) PT. SMI dapat meminta jaminan aset dari

    Pemerintah Daerah, (3) PT. SMI dapat meminta komitmen dari DPRD

    melalui penerbitan Perda. Selain itu, PT. SMI memiliki kepentingan men-

    jaga credit rating-nya, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai modal

    awal MDF lebih baik dicatatkan sebagai hibah ekuitas dibandingkan

    dengan utang, karena langsung mempengaruhi Debt-to-Equity Ratio

    (DER), aktivitas MDF juga dapat dicatatkan dalam buku terpisah (sub-

    ledger).

    2. Transisi melalui BLU yang ada:

    Saat ini BLU yang telah aktif melakukan pinjaman daerah adalah PIP(Pusat Investasi Pemerintah). Sebagai pengelola kekayaan negara untuk

    diinvestasikan (sovereign wealth fund) (PP 1/2008), PIP memiliki mandat

    yang sangat luas baik dalam skala maupun cakupan tujuan manfaat. Di

    lain pihak, tujuan dan skala MDF sangat spesifik tetapi memerlukan ke-

    leluasaan ruang gerak yang sulit dilakukan jika masuk dalam sistem

    birokrasi. Seandainya MDF dimasukkan ke dalam PIP, maka ada tambahan

    tugas baru untuk PIP, yang memerlukan penyesuaian yang tidak seder-

    hana untuk mencapai tujuan MDF. Selain itu, mengingat bahwa dalam

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    17/122

    RINGKASAN EKSEKUTIF xvii

    jangka menengah, MDF yang ideal haruslah berbentuk BUMN, maka

    diperlukan sebuah mekanisme transisi dari bagian BLU menjadi BUMN

    yang harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Momen pen-

    tahapan ini sangat penting, mengingat bahwa menjadi MDF yang kom-petitif haruslah MDF yang dapat mengakses pasar modal secara leluasa,

    yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN.

    3. Transisi dengan mendirikan BLU baru:

    Mendirikan BLU baru adalah sebuah opsi dengan maksud tidak meng-

    ganggu sistem di PIP sebagai pilihan transisi, karena untuk mencapai

    tujuan efektif MDF perlu dalam format BUMN. Namun pada akhirnya

    harus tetap diingat bahwa secara konteks tujuan besar, yaitu untuk men-

    jadi sebuah MDF potensial dalam jangka menengah dan jangka panjang,

    maka pengalaman internasional membuktikan bahwa bentuk BLU baru

    inipun bukanlah bentuk optimal untuk sebuah pendirian MDF. Jadi, bila

    opsi membentuk BLU baru ini yang akan dipilih, maka diperlukan juga

    sebuah tahapan, yang memungkinkan bahwa bentuk BLU ini akan

    menjadi bentuk BUMN di dalam jangka menengah.

    Untuk menjadi MDF yang potensial, setidaknya perlu dibuat sebuah de-

    sain kebijakan yang meliputi 7 (tujuh) kebijakan strategis:

    1. Desain Insentif: Insentif dapat diberikan dalam bentuk fiskal dan non-

    fiskal. Insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk subsidi modal, subsidi

    bunga pinjaman, atau masa tenggang waktu memulai cicilan pemba-

    yaran.

    2. Struktur Modal: Struktur modal awal MDF dapat berupa 100% modal

    atau dengan komposisi modal-utang. Modal murni dapat menekan

    biaya pinjaman, jika dipandang dari sisi neraca keuangan institusi karena

    tanpa cost of funds; walaupun opportunity costdari alokasi tersebut

    harus dipertimbangkan dari sisi kebijakan fiskal. Sumber modal murni

    dapat berasal dari swasta atau non-swasta

    3. Model Pengelolaan: Pengelolaan MDF harus bersifat independen,

    profesional, dan efisien. Dewan direksi dipagari oleh prinsip hard budget

    constraintsehingga tidak ada dana tambahan Pemerintah untuk menu-

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    18/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAHxviii

    tup kerugian karena kesalahan manajemen. Sistem reward and punish-

    mentjuga harus mengacu pada pasar.

    4. Proteksi Pinjaman: Pinjaman selalu mengandung risiko gagal bayar

    (Non-Performing Loan, atau NPL). Lembaga pinjaman harus mempunyai

    cara untuk meminimasi risiko gagal ini. Desain dari proteksi pinjaman

    akan memerlukan beberapa perubahan dalam Undang-undang maupun

    cukup berupa peraturan Menteri.

    5. Kriteria Pemerintah Daerah yang Berhak Meminjam: Jika Pemda me-

    mang belum mampu meminjam, maka seharusnya mendapatkan sum-

    ber pembiayaan lain seperti hibah. Pinjaman diberikan hanya pada dae-

    rah yang mempunyai kapasitas untuk membayar pinjaman dengankriteria meminjam yang jelas dan transparan.

    6. Kelembagaan MDF: Dari uraian sebelumnya, untuk membentuk MDF

    yang independen, profesional, dan efisien, dari berbagai bentuk institusi

    yang telah dielaborasi, solusi ideal mengerucut pada pembentukan

    sebuah BUMN baru. Dalam jangka pendek telah diuraikan beberapa opsi

    yang dapat dipilih oleh Pemerintah.

    7. Kerjasama dengan Entitas Lain: MDF perlu menjalin kerjasama dengan

    berbagai pihak untuk penyediaan Technical Assistancedan Capacity

    Buildingke Pemda.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    19/122

    1

    Pendahuluan

    D

    engan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka keber-

    hasilan pembangunan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci

    keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Langkah penting

    yang harus diambil oleh Pemerintah adalah pengembangan strategi

    pemberdayaan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur

    khususnya di daerah perkotaan1sebagai simpul penghubung pertumbuhan

    ekonomi di daerah.

    Kawasan perkotaan merupakan mesin utama perekonomian, di mana

    setengah kegiatan perekonomian dunia berjalan. Kini, kawasan perkotaan di

    berbagai negara dihadapkan pada tantangan laju urbanisasi yang tinggi.

    Distribusi populasi perkotaan dunia diperkirakan akan mencapai angka 70%

    pada tahun 2050 (UNDESA, 2012).

    Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Selama kurun waktu 50 tahun

    terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari proporsi populasi per-

    1 Yang dimaksud dengan perkotaan adalah daerah yang memiliki ciri-ciri urban, dan bukan

    secara khusus merujuk kepada daerah dengan klasifikasi Kota menurut Kementerian DalamNegeri. Di masa kini, banyak Kabupaten yang juga telah menunjukkan ciri-ciri urban (Simatupang,2008).

    1

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    20/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH2

    kotaan terhadap total populasi (lihat Tabel 1), yaitu dari dari 17,2 % di tahun

    1971 menjadi 49,8% di tahun 2010.

    Tabel 1.Penduduk Urban dan Rural di Indonesia

    TahunPenduduk Urban

    (juta jiwa)Penduduk Rural

    (juta jiwa)Total

    (juta jiwa)

    PendudukUrban

    (%)

    1971 20,5 98,9 119,4 17,17

    1980 32,8 114,1 146,9 22,33

    1990 55,5 123,8 179,3 30,95

    2000 85,8 117,7 203,5 42,16

    2010 118,3 119,3 237,6 49,79

    Sumber: diolah dari data Sensus 2010 BPS (www.bps.go.id)

    Gambaran yang lebih rinci dapat dilihat padaTabel 2. Pada tahun 2005,

    hanya terdapat 6 provinsi (di luar DKI Jakarta) yang memiliki proporsi pendu-

    duk urban lebih dari 50% total populasi. Pada akhir tahun 2025, diperkirakanjumlah itu akan meningkat menjadi 26 provinsi. Laju urbanisasi yang sangat

    tinggi tergambarkan dari selisih jumlah penduduk urban dalam periode 2025-

    2005 tersebut: Provinsi Jawa Tengah dan Lampung akan bertambah proporsi

    populasi urbannya sebanyak 25,2% selama kurun waktu 20 tahun. Sehingga,

    sekitar 68% populasi Indonesia akan hidup di wilayah perkotaan pada akhir

    tahun 2025. Peningkatan populasi urban ini terutama akan terjadi di 25-30

    kota megapolitan dan metropolitan yang kini ada.

    Tabel 2.

    Persentase Penduduk Urban Per Provinsi di Indonesia, 2005-2025

    Provinsi 2005 2015 2025Selisih2025-2005

    DKI Jakarta 100,0 100,0 100,0 0,0

    DI Yogyakarta 64,3 75,2 82,8 18,5

    Banten 60,2 73,0 81,5 21,3

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    21/122

    PENDAHULUAN 3

    Provinsi 2005 2015 2025Selisih2025-2005

    Jawa Barat 58,8 72,4 81,4 22,6

    Bali 57,7 70,7 79,6 21,9

    Kalimantan Timur 62,2 69,9 75,9 13,7

    Jawa Tengah 48,6 63,1 73,8 25,2

    Jawa Timur 48,9 63,1 73,7 24,8

    Riau 50,4 62,1 71,1 20,7

    Nusa Tenggara Barat 41,9 55,2 66,0 24,1

    Sulawesi Utara 43,4 55,7 65,7 22,3Kepulauan Bangka Belitung 47,8 56,5 63,9 16,1

    Sumatera Utara 46,1 54,4 63,5 17,4

    Kalimantan Selatan 41,5 51,6 60,6 19,1

    Kalimantan Tengah 34,0 47,2 58,8 24,8

    Bengkulu 35,2 46,5 56,5 21,3

    Sumatera Barat 34,3 45,3 55,6 21,3

    Sumatera Selatan 38,7 47,0 54,6 15,9

    Gorontalo 31,3 42,8 53,2 21,9

    Lampung 27,0 39,8 52,2 25,2

    Nanggroe Aceh Darussalam 28,8 39,7 49,9 21,1

    Jambi 32,4 40,6 48,4 16

    Sulawesi Selatan 32,2 38,8 46,7 14,5

    Kalimantan Barat 27,8 34,8 43,7 15,9

    Sulawesi Tenggara 23,0 28,5 35,5 12,5

    Maluku Utara 29,7 31,5 33,6 3,9

    Sulawesi Tengah 21,0 24,9 29,9 8,9

    Maluku 26,1 27,9 29,9 3,8

    Nusa Tenggara Timur 18,0 23,5 29,3 11,3

    Papua 22,8 24,3 26,0 3,2

    Sumber: diolah dari estimasi BPS & LD FEUI dalam datastatistik-indonesia.com

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    22/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH4

    Kawasan perkotaan selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di

    Indonesia. Pertumbuhan penduduk perkotaan akan berimbas kepada me ning-

    katnya kebutuhan terhadap berbagai layanan publik dan terutama, infra-

    struktur. Tanpa dibarengi penyediaan layanan publik dan infrastruktur yangbaik, urbanisasi justru dapat menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi

    dan menurunkan kualitas hidup penduduk daerah tersebut.

    Ketidaksiapan banyak Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi urbani-

    sasi terlihat dalam penyediaan berbagai infrastruktur dasar yang masih buruk.

    Jumlah belanja modal Pemerintah Daerah tidak lebih dari 0,7% dari total PDRB

    pada periode 1997-2009. Akibatnya, hanya 50% penduduk perkotaan di Indo-

    nesia yang menikmati layanan air bersih, dengan proporsi yang semakin me-nurun tiap tahun, sedangkan jaringan drainase hanya ada di 11 kota besar.

    Juga, meskipun pasca-desentralisasi terdapat penambahan panjang jalan

    yang signifikan, kondisi jalan di Indonesia justru semakin memburuk karena

    minimnya pemeliharaan dan meningkatnya beban transportasi darat (Bank

    Dunia, 2009).

    Dengan kondisi tersebut, merupakan suatu prioritas genting bagi Peme-

    rintah Daerah untuk memperbaiki perencanaan daerah, dan meningkatkan

    kinerja penyediaan berbagai infrastruktur: transportasi, air, pengolahan lim-

    bah, energi, komunikasi, dsb. Sementara beberapa tipe infratruktur relatif mu-

    dah dipenuhi lewat penyediaan swasta (mis. energi, komunikasi) karena mudah

    dikomersialkan, penyediaan infrastruktur-infrastruktur dasar lainnya membu-

    tuhkan insentif dan intervensi dari pemerintah karena eksternalitasnya yang

    tinggi, dan sifatnya yang viable secara ekonomi, tidak secara komersial. Con-

    toh infrastruktur dasar adalah barang publik seperti jalan raya dan infrastruktur

    lingkungan (environmental infrastructure) seperti pengolahan limbah, dan air.

    Infrastruktur dasar memiliki ciri khas padat modal, dengan investasi ber-

    sifat jangka panjang, serta memberikan eksternalitas tinggi kepada daerah-

    daerah sekitarnya (interjurisdictional spillover). Sifat eksternalitas antardaerah

    yang tinggi ini mengakibatkan tidak mudahnya membebankan retribusi atas

    penggunaan fasilitas infrastruktur tersebut; pada umumnya hasil dari retribusi

    ini tidak akan mampu menutup biaya investasi. Selain itu, perencanaan infra-

    struktur lingkungan juga rawan dipengaruhi politik dan birokrasi.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    23/122

    PENDAHULUAN 5

    Hal-hal di atas menyebabkan tipe infrastruktur tersebut tidak diminati oleh

    pihak swasta, sehingga tidak dapat diharapkan untuk tersedia melalui meka-

    nisme pasar. Padahal di sisi lain, dengan kapasitas anggaran yang terbatas

    dimana sebagian besar penerimaan adalah untuk pembayaran pegawai dankebutuhan rutin lainnyaPemerintah Daerah telah terbukti sulit untuk dapat

    menyediakan cukup infrastruktur dasar bagi masyarakatnya melalui ang-

    garan.

    Di masa lalu, pembiayaan untuk infrastruktur dasar mayoritas berasal

    dari anggaran Pemerintah Pusat. Selain itu, pembiayaan juga berasal dari

    hibah maupun pinjaman yang sebagian besar berupa pinjaman yang dite-

    ruskan dari luar negeri (yakniSubsidiary Loan Agreement sebagai two-steploan atau Penerusan Pinjaman Luar Negeri). Namun, praktik ini menuai ba-

    nyak kritik. Karena perencanaannya yang bersifat top-down, acapkali program

    yang dijalankan tidaklah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain

    itu, risiko kurs serta anuitas pinjaman menambah beban pinjaman Pemerintah

    Daerah: pada akhirnya bunga pinjaman menjadi berkali lipat dibandingkan

    pokoknya. Juga, pinjaman melalui skema SLA tidaklah berkesinambungan

    karena berbasis program yang didorong oleh donor asing.

    Skema lainnya yang kemudian dibuka, baik melalui Rekening Dana

    Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD) pada masa Orde Baru,

    maupun Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada masa reformasi, ternyata juga

    tidak dapat diandalkan. RDI dan RPDsebagai suatu rekening Pemerintah

    Pusatmengalami masalahsupply-drivenyang mirip dengan SLA, dan tidak

    pernah mendapatkan kejelasan institusi. Sementara itu, pembiayaan melalui

    PIPmeskipun telah mengadopsi sepenuhnya prinsip demand-driven,dan

    dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum yang diharapkan lebih lincah

    tetap tidak beranjak dari birokrasi yang panjang. Bunga yang cukup tinggi,

    setara dengan bunga pasar, pun membuat skema pinjaman melalui PIP tidak

    begitu atraktif bagi Pemerintah Daerah.

    Tentu saja, di atas kertas juga telah diundangkan bahwa Pemerintah Dae-

    rah dapat meminjam kepada pasar, baik kepada lembaga keuangan bank dan

    non-bank, maupun lewat penerbitan surat utang. Namun regulasi pinjaman

    daerah yang terlewat rigid(penerimaan dan aset daerah tidak diperbolehkansebagai pinjaman, surat utang hanya boleh diterbitkan melalui pasar modal,

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    24/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH6

    dsb), justru menghambat Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dana yang

    ada di pasar. Lembaga keuangan tidak ingin memberikan pinjaman kepada

    Daerah karena tidak adanya kolateral, sedangkan penerbitan surat utang me-

    lalui pasar modal masih problematik di sisi municipality credit rating, karenatidak adanya rujukan kinerja masa lalu untuk memeringkat keuangan Daerah.

    Dengan berbagai kendala yang ada pada berbagai skema pembiayaan

    infrastruktur yang telah adabaik anggaran Pemerintah Daerah, skema-ske-

    ma pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat, maupun sumber pembiayaan

    dari swastaperlu suatu skema alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan

    Pemerintah Daerah akan sumber pembiayaan infrastruktur yang terbuka, ber-

    kesinambungan, berbasis demand-driven, profesional, dan atraktif bagi Pe-merintah Daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui suatu perantara pembiaya-

    an (financial intermediary) yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada

    Pemerintah Daerah.

    Financial intermediary ini berupa suatu Municipal Development Fund

    (MDF) yang dikhususkan untuk tujuan peningkatan infrastruktur, seperti yang

    telah dijalankan di beberapa negara. Kajian MDF berikut ini adalah sebuah

    upaya untuk lebih memahami sejauh mana MDF dapat dimanfaatkan diman-

    faatkan sebagai sebuah instrumen pembiayaan untuk pembangunan infra-

    struktur daerah di Indonesia. Dalam kajian ini akan dibahas secara rinci bebe-

    rapa argumentasi tentang perlunya MDF dibangun di Indonesia serta rencana

    pengembangan kelembagaan MDF di Indonesia.

    1.1. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

    Penelitian ini merupakan suatu penelitian aplikatif untuk mendukung peng-

    ambilan kebijakan di bidang pinjaman daerah. Secara khusus, penelitian ini

    dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan:

    a. Melakukan kajian terhadap pentingnya dibentuk MDF bagi Indonesia.

    b. Melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk institusi yang tepat agar MDF

    dapat berfungsi sesuai yang diinginkan.

    c. Melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan pokok yang perlu diim-

    plementasikan bila MDF berfungsi.

    d. Melakukan inventori permasalahan dan solusinya dari MDF dalam men-

    jalankan fungsi-fungsinya.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    25/122

    PENDAHULUAN 7

    Laporan ini mencoba memenuhi tujuan penelitian dengan menjawab

    beberapa pertanyaan di bawah ini:

    a. Pinjaman Daerah untuk pembangunan infrastruktur dirasakan belum

    optimal: Perlukah, tetapi perlukah Indonesia memiliki MDF?

    b. Bila MDF dirasakan perlu untuk Indonesia, bentuk kelembagaan apakah

    yang tepat untuk MDF?

    c. Pokok-pokok kebijakan apa saja yang diperlukan oleh MDF untuk dapat

    melaksanakan fungsi dan tugasnya?

    1.2. Metodologi

    Untuk menjawab ketiga pertanyaan riset, Tim Penulis menggunakan beberapa

    metodologi yang digunakan:

    a. Focus Group Discussiondengan berbagai pihak (Instansi Pusat, Daerah,

    mitra pembangunan, serta lembaga keuangan) untuk mengetahui minat

    dan kebutuhan daerah terhadap pembiayaan infrastruktur.

    b. Analisis deskriptif terhadap berbagai data sekunder mengenai kondisi

    infrastruktur dan pinjaman daerah kini.

    c. Studi literatur untuk menganalisis dan membandingkan berbagai model

    MDF di berbagai negara.

    d. Institutional Development Process (Metode Analisa Kelembagaan).

    Cakupan analisis ini antara lain mencakup regulasi, business process dan

    kelembagaan MDF, sumber pendanaan MDF, pengelolaan MDF, dsb.

    1.3. Sistematika Penulisan

    Laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama, 1. Penda-

    huluan, dijelaskan latar belakang yang mendasari kajian mengenai MDF,

    berikut Tujuan dan Pertanyaan Penelitian, Metodologi, serta Sistematika Pe-

    nulisan. Pada bagian kedua, 2. Kebutuhan Indonesia Terhadap Perantara Pem-

    biayaan untuk Infrastruktur Daerah, Tim meneguhkan berbagai argumen yang

    melatarbelakangi perlunya suatu perantara pembiayaan di Indonesia untuk

    menjawab kondisi pembiayaan infrastruktur daerah saat ini. Bagian ketiga,

    MDF: Prinsip, Karakteristik, dan Praktik Negara Lain, memaparkan hasil studi

    literatur mengenai berbagai model MDF di negara lain. Analisis kelembagaan

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    26/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH8

    mengenai model institusi MDF yang cocok untuk kasus Indonesia ada di ba-

    gian keempat, 4. MDF Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah di

    Indonesia. Sementara itu, bagian selanjutnya, 5. Desain Kebijakan, memapar-

    kan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain kebijakan pen-dirian MDF, 6. Kesimpulan dan Rekomendasiterangkum dalam bagian terakhir,

    7. Daftar Pustaka, dan 8. Lampiran..

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    27/122

    9

    KebutuhanIndonesia TerhadapPerantara

    Pembiayaan untukInfrastruktur Daerah

    Terdapat suatu celah yang besar dalam

    pembiayaan infrastruktur di Indonesia.Skema-skema pembiayaan infrastruktur

    yang telah ada tidaklah optimalmemiliki

    kendalanya masing-masing dan tidak mampu

    membiayai kebutuhan infrastruktur, terutama

    infrastruktur dasar untuk kawasan perkotaan.

    Dibutuhkan suatu terobosan bentuk pembiayaan

    infrastruktur baru melalui perantara pembiayaan(financial intermediary) untuk dapat mengisi

    celah tersebut.

    2.1. Kondisi Infrastruktur Daerah Saat Ini

    Percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia, khususnya dikawasan perkotaan, membutuhkan tidak saja perencanaan yang baik, namun

    2

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    28/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH10

    juga dukungan pembiayaan yang jelas. Dalam era desentralisasi, pembangun-

    an infrastruktur publik di daerah menjadi tanggung jawah Pemerintah Dae-

    rah. Sayangnya, keinginan untuk membangun layanan publik yang baik kadang

    terkendala oleh kemampuan daerah menyediakan pendanaan untuk infra-struktur tersebut.

    Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari dana perimbangan mau-

    pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah satu-satunya sumber pendanaan

    untuk membangunan infrastruktur di perkotaan. Pemerintah Daerah dapat

    memperoleh pembiayaan dengan melakukan pinjaman daerah, baik dengan

    meminjam maupun menerbitkan surat utang. Di berbagai negara, kebutuhan

    pembiayaan infrastruktur ini dapat dipertemukan dengan berbagai sumberdana melalui sebuah lembaga perantara pembiayaan.

    Mengingat kondisi infrastruktur daerah di Indonesia saat ini, dan menya-

    dari besarnya kebutuhan untuk pelayanan publik di daerah, khususnya di kawa-

    san perkotaan di masa mendatang, pembentukan lembaga perantara pembi-

    ayaan menjadi sangat penting. Beberapa alasan strategis yang melatarbelakangi

    pentingnya Indonesia untuk memiliki lembaga perantara pembiayaan untuk

    pembiayaan infrastruktur dasar di daerah akan diuraikan dalam bagian ini.

    2.1.1. Masih Besarnya Celah dalam PenyediaanInfrastruktur Daerah

    Laju urbanisasi yang cepat telah menjadi tantangan utama bagi banyak ne-

    gara di duniatermasuk di Indonesia. Namun kuantitas dan kualitas infrastruk-

    tur dasarterutama di perkotaanmasih cenderung buruk. Jaringan drainase

    hanya ditemukan di 11 kota, hanya sekitar 2% dari penduduk perkotaan Indo-

    nesia yang memperoleh akses terhadap sistem sanitasi. Selain itu, pada tahun

    2009 hanya sekitar 50% penduduk di Indonesia yang memperoleh akses

    terhadap air bersih, seperti yang terlihat dalam Gambar 1. Penduduk daerah

    perdesaan mengalami perbaikan akses terhadap air bersih, tetapi kondisi pen-

    duduk daerah perkotaan pasca-desentralisasi justru memburuk. Dapat diduga,

    bahwa daerah perkotaan memiliki beban yang lebih besar akibat laju per-

    tumbuhan penduduk yang lebih pesat.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    29/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 11

    Gambar 1. Persentase Akses Penduduk terhadap Air Bersih (19932009)

    Sumber: Bank Dunia (2012)

    Gambaran lain dari keterbatasan fasilitas publik di perkotaan terlihat dari

    kondisi jalan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, panjang jalan di Kabupa-

    ten dan Kota mengalami peningkatan sepanjang periode 1978-2008khususnya

    pada periode pasca-desentralisasi ketika terjadi peningkatan yang tajam (lihat

    Gambar 2). Pertumbuhan total panjang jalan di Indonesia ditumpu oleh kinerja

    pertumbuhan panjang jalan Pemerintah Kabupaten/Kota, dari 292 ribu kilome-

    ter pada tahun 2001 menjadi 353 ribu kilometer pada tahun 2007.

    Gambar 2. Peningkatan Panjang Jalan Kota/Kabupaten dan Provinsi (ribu km)

    Sumber: Bank Dunia (2013a)

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    30/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH12

    Namun, bila dilihat dariGambar 3, yakni ditinjau dari segi kualitas jalan,

    maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih perlu diperbaiki.

    Jumlah jalan Kabupaten/Kota yang memiliki kualitas baik masih berada di

    bawah 40% dari total panjang jalan untuk periode 2001-2009, sementarakondisi jalan yang jelek maupun rusak kurang lebih sekitar 40% juga dalam

    periode yang sama. Ini menandakan masih buruknya kondisi jalan di Kabupa-

    ten dan Kota.

    Gambar 3. Kualitas Jalan Kabupaten/Kota di Indonesia (2001-2009)

    Sumber: Bank Dunia (2013a)

    Dari gambaran di atas, sangat nyata terdapat sebuah celah kebutuhan

    yang signifikan terhadap investasi infrastruktur lingkungan (environmental

    infrastructure) seperti air dan sanitasi. Selain itu, infrastruktur yang terkait de-

    ngan transportasi, khususnya jalan, juga tampak mengalami celah kebutuhan

    yang besar. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memikirkan strategi pembi-

    ayaan yang tepat untuk infrastruktur lingkungan maupun transportasi yangrelatif masih sangat kurang.

    Berdasarkan penelitian Tim Pokja Pinjaman Lunak pada tahun 2012, ter-

    dapat celah yang signifikan antara kebutuhan daerah untuk pembangunan

    infrastruktur dengan besarnya alokasi belanja modal terhadap pendapatan

    daerah (Gambar 4). Pada penelitian terdahulu, kira-kira separuh responden

    Pemerintah Daerah menjawab mereka hanya memiliki 10-40% kapasitas pem-

    biayaan infrastruktur.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    31/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 13

    Gambar 4. Kemampuan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

    Sumber: TADF (2012)

    2.1.2. Terbatasnya Sumber Pembiayaan Jangka Panjanguntuk Infrastruktur Daerah

    Pada dasarnya, investasi infrastruktur perkotaan dapat dibagi menjadi 3 kate-

    gori:

    Pertama, adalah investasi yang bersifat barang publik murni, seperti

    taman kota, jalan dalam kota, jembatan, yang pembiayaannya sepenuhnyadapat berasal dari pajak dan pinjaman daerah.

    Kedua, adalah investasi yang lebih memiliki sifat seperti barang swasta

    (private goods), yaitu air bersih dan tempat pembuangan sampah. Untuk ka-

    tegori ini, pembiayaan dapat berasal dari retribusi. Namun demikian, bila retri-

    busi diterapkan sepenuhnya dalam rangka penggantian biaya investasi, maka

    dapat dipastikan bahwa tarif retribusi akan tinggi. Oleh karena itu, pada umum-

    nya tarif retribusi disubsidi untuk mengurangi tingginya tarif yang dibebankankepada masyarakat pengguna.

    Ketiga, proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (revenue gene-

    rating projects) seperti jalan tol maupun jembatan berbayar. Untuk jenis inves-

    tasi ini, maka pembiayaannya dapat sepenuhnya berasal dari pungutan yang

    dibebankan kepada pengguna fasilitas infrastruktur tersebut.

    Dengan melihat ke 3 jenis kategori investasi tadi, setidaknya untuk inves-

    tasi kategori pertama dan kedua sangat membutuhkan peran dari pendapatan

    daerah. Selain itu beberapa jenis investasi pada infrastruktur lingkungan dan

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    32/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH14

    trasportasi, membutuhkan pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu

    tahun anggaran (multi-year investment).

    Bila investasi tersebut akan sepenuhnya dibiayai sendiri melalui sumber

    pendapatan Pemerintah Daerah, maka terdapat keterbatasan, karena padaumumnya anggaran belanja Pemerintah Daerah sudah tidak lagi fleksibel,

    karena telah terikat kepada berbagai kebutuhan wajib tertentu dan untuk

    pembiayaan satu tahun anggaran. Sebagai gambaran, berikut ini adalah ber-

    bagai kemungkinan sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan keterbatas-

    annya:

    Dana Alokasi Umum (DAU): Meskipun transfer Pemerintah Pusat (uta-

    manya DAU) menjadi pendapatan yang besar bagi banyak Pemerintah Daerahdi Indonesia, komponen belanja pegawai masih menjadi komponen paling

    signifikan dalam belanja Pemerintah Daerah.

    Gambar 5. Profil Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    Sumber: diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012)

    Sekitar 40% dari belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan

    belanja pegawai, apabila dibandingkan dengan pendapatan DAU, maka pen-

    dapatan DAU di hampir semua Kabupaten/Kota habis untuk belanja pegawai,

    seperti yang terlihat dalam Gambar 5 di atas.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    33/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 15

    Dana Alokasi Khusus (DAK): Beberapa DAK saat ini memang ditujukan

    untuk pembangunan infrastruktur di daerah, misalnya DAK untuk pembangun-

    an jalan. Namun demikian, berdasarkan peraturan yang ada, penetapan besar-

    nya DAK dilakukan setiap tahun, dan tidak berbasis kepada multi-year invest-ment. Oleh karena itu untuk infrastruktur yang tidak dapat diselesaikan da lam

    satu tahun anggaran, akan mengalami ketidakpastian.

    Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa saat ini Pemerintah Daerah masih

    sangat memerlukan sumber dana pembiayaan infrastruktur dengan keterbatas-

    an pendapatan yang dimilikinya saat ini, terutama untuk pembiayaan yang ber-

    sifat multi-year(lebih dari satu tahun anggaran). Dalam kaitan ini, maka lembaga

    MDF memiliki kapasitas untuk mengumpulkan berbagai sumber dana yangdapat dialokasikan untuk membiayai investasi jangka menengah dan panjang.

    2.1.3 Pasar Pembiayaan Infrastruktur Sebagai SuatuIncomplete Market

    Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disampaikan bahwa kebutuhan pem-

    biayaan infrastruktur di perkotaan sangatlah besar, namun secara makro-

    ekonomi ketersediaan sumber dananya masih terbatas. Keterbatasan skema

    pembiayaan infrastruktur yang ada saat ini dapat dilihat dalam Gambar 6.

    1. Skema pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme PPP, umumnya

    diminati untuk pembiayaan infrastruktur yang bersifat komersial, yaitu

    jalan tol, bandar udara, pelabuhan, pasar. Pemerintah Indonesia telah

    berupaya agar mekanisme pembiayaan PPP ini dapat berjalan dengan

    baik, tetapi mekanisme ini masih mengalami berbagai hambatan dalam

    implementasinya di Indonesia. Meskipun suatu saat PPP akan dapat ber-

    kembang, tetapi pembiayaan via PPP tidak dapat dijadikan tumpuan

    untuk infrastruktur dasar, karena hanya cocok untuk diterapkan untuk

    proyek-proyek dengan karakteristik tertentu. Di negara maju seperti Ing-

    gris dan Afrika Selatan, pembiayaan PPP hanya sekitar 5-10% dari total

    pembiayaan infrastruktur, sedangkan di Australia dan Korea sekitar 10-

    15%.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    34/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH16

    2. Pinjaman langsung dari perbankan: bagi perbankan, pinjaman untuk

    pembangunan infrastruktur, khususnya kepada Pemerintah Daerah, ma-

    sih dianggap kurang menarik karena setidaknya dua alasan: (1) Tingkat

    pengembalian investasi untuk infrastruktur umumnya lama. (2) Risikogagal bayar (default) dari Pemerintah Daerah masih cukup tinggi. Oleh

    karena itu, sumber pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan

    non-bank menjadi sangat terbatas. Pilihan pinjaman langsung dari bank

    dan lembaga keuangan non-bank masih belum berkembang di Indo-

    nesia.

    3. Pembiayaan dari APBD. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pem-

    biayaan melalui APBD masih sangat terbatas. Melihat keterbatasan keuang-an daerah pada umumnya, maka sumber pembiayaan dari APBD hanya

    mampu untuk melakukan perbaikan secara marjinal pada fasilitas publik

    yang mengalami kerusakan, seperti jalanan kota, taman dan lampu jalan.

    Sifatnya lebih kepada rehabilitasi daripada investasi baru.

    4. Pembiayaan investasi daerah yang bersifatmulti-yearmelalui lem-

    baga perantara pembiayaan (financial intermediaries). Skema pen-

    danaan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan diIndonesia. Fokus dari pembiayaannya adalah pembangunan fasilitas da-

    sar publik, seperti air bersih, sanitasi, tempat pembuangan sampah dan

    transportasi dalam kota. Pertimbangannya tidak semata-mata dari segi

    keuangan, namun lebih pada segi efisiensi ekonomis, jadi bukanlah se-

    mata-mata proyek yang menghasilkan pendapatan (revenue-generating

    projects). Saat ini dapat dikatakan bahwa terjadi kevakuman (ketiadaan)

    pembiayaan untuk kebutuhan investasi ini. Yang terjadi saat ini masih

    merupakan pinjaman dari Pusat, yang dikelola melalui sistem pinjaman

    SLA (Subsidiary Loan Agreement) yang sangat terbatas dan tidak pasti.

    Oleh karena itu, salah satu bentuk ideal untuk memenuhi kekosongan

    pasar ini adalah dengan membentuk lembaga perantara pembiayaan

    seperti MDF (Municipal Development Fund).

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    35/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 17

    --------------

    Skema pembiayaan PPP (Public-PrivatePartnership), penerbitan obligasi

    Proyek berskala besar, berjangka panjang, yangmenciptakan penerimaan dan menarik bagi swasta.

    Jumlahnya terbatas.

    --------------

    Pinjaman langsung dari perbankan

    Proyek berskala menengah dan besar, yangdianggap bankable. Saat ini tidak berkembangkarena bank menganggap pinjaman daerah berisiko.

    --------------

    Pembiayaan investasi daerah yangbersifatmulti-yearmelalui lembagaperantara pembiayaan (financialintermediary)

    Proyek berskala dan berjangka menengah danpanjang, umumnya tidak dapat menciptakanpenerimaan karena eksternalitas yang tinggi.Proyek-proyek ini saat ini tidak memiliki dukunganpembiayaan yang jelas, sehingga ada bagianyang tak lengkap dalam pembiayaan infrastrukturperkotaan.

    --------------

    Pembiayaan melalui APBD

    Pemeliharaan dan proyek berskala kecil denganjangka pendek.

    Gambar 6. Incomplete MarketPembiayaan Infrastruktur Perkotaan

    Sumber: Bank Dunia (2013c)

    Pembiayaan yang belum ada sumber dananya: IDR 300-400 Triliun (Nominal 2012)

    Gambar 7. Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

    Pilihan Pembiayaan:

    1. PPP + Privatisasi (terbatas)2. Pinjaman komersial (bank):

    mahal dan umumnya jangka

    pendek3. Bonds dan Pasar Modal:belum siap

    4. Pinjaman dari LembagaKeuangan/BankPembangunan

    MDF mengisisebagianperan ini

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    36/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH18

    Apabila kebutuhan belanja infrastrukur di Indonesia dihitung secara kasar

    (10% dari Produk Domestik Bruto), maka pembiayaan infrastruktur di Indo-

    nesia membutuhkan sumber pembiayaan lain sebesar 300-400 triliun rupiah

    per tahun. Tentu saja, sebagian dari belanja ini akan disumbangkan oleh privat.Namun, belanja infrastruktur privat menunjukkan tren menurun (Bank Dunia,

    2013a). Pilihan pembiayaan lain yang dapat dilakukan adalah PPP dan priva-

    tisasi, maupun utang oleh Pemerintah, baik melalui pinjaman maupun pener-

    bitan obligasi. MDF akan membantu mengisi sebagian celah pembiayaan me-

    lalui pinjaman dari lembaga keuangan non-bank kepada Pemerintah Daerah.

    2.2. Keterbatasan Skema Pinjaman Daerah Saat iniSkema pinjaman yang tersedia bagi Pemerintah Daerah saat ini adalah melalui

    SLA (Subsidiary Loan Agreement) dan pinjaman daerah yang dilakukan oleh

    PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Di masa lalu pernah terdapat mekanisme

    pinjaman melalui Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan

    Daerah (RPD), yang dianggap bermasalah, sehingga tidak lagi dilanjutkan.

    Pada masa lalu, pinjaman SLAterutama yang berada di bawah program

    IUIDP (Integrated Urban Infrastructure Development Program)telah dikritikatas sifatnya yangsupply-driven, yang didesain oleh lembaga donor asing

    tanpa melibatkan Pemerintah Daerah dalam perencanaannya (Lewis, 2007).

    RPD kemudian didirikan pada tahun 1988 sebagai respon terhadap permin-

    taan Pemerintah Daerah akan mekanisme pembiayaan infrastruktur yang

    lebih baik dibandingkan dengan SLA, terutama dari sisi kecocokan permintaan

    Pemerintah Daerah akan pembiayaan. Meskipun ada sedikit perbaikan, seba-

    gian besar proyek yang didanai RPD masih berupa proyek yang direncanakan

    oleh Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum).

    Mekanisme pinjaman SLA, RDI, dan RPD telah digunakan Pemerintah

    Indonesia untuk menyalurkan pinjaman jangka panjang kepada Provinsi,

    Kabupaten/Kota, dan PDAM (BUMD). Secara jumlah, pinjaman Pemerintah

    Daerah lewat mekanisme SLA dan RPD sangat kecil; sepanjang tahun 1975-

    2004 hanya ada 838 transaksi pinjaman. Umumnya, jangka waktu pinjaman

    SLA, RDI, dan RPD adalah sekitar 18-20 tahun, dengangrace periodselama

    3-5 tahun, dengan komposisi cicilan-pokok berupa anuitas (Lewis, 2007).

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    37/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 19

    Saat ini, skema pinjaman SLA jumlahnya relatif terbatas dan akses pinja-

    mannya pun tidak terbuka (no open access) bagi semua Pemerintah Daerah.

    Pada umumnya Pemerintah Pusat telah memiliki ketentuan tentang daerah

    yang dapat memperoleh fasilitas pinjaman SLA. Mekanisme pinjaman SLA jugatidak kompetitif, tidak memiliki kriteria penetapan yang jelas (noncriteria-

    based lending). Bila dilihat praktek pinjaman SLA yang pernah terjadi, misalnya

    pinjaman SLA kepada PDAM untuk penyediaan air bersih, tampak bahwa pin-

    jaman tersebut diberikan tanpa kriteria yang jelas. Sebagai akibatnya, bebe-

    rapa PDAM yang tidak memiliki kinerja keuangan yang baik juga tetap mem-

    peroleh kesempatan meminjam, dan menimbulkan banyak kejadian gagal

    bayar pada sejumlah PDAM. Non Performing Loan(NPL) pada PDAM sangatlahbesar, dan belum terselesaikan hingga saat ini.

    Tabel 3.

    Pemerintah Daerah Kreditor dengan Outstanding Debt

    per 31 Desember 2012

    Pemerintah Daerah BUMD

    RDI 8 13

    RPD 79 195

    SLA 144 197

    Jumlah 231 405

    Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2012)

    Pada tahun 2010, utang jatuh tempo Pemerintah Daerah dan PDAM me-

    lalui mekanisme SLA, RDI, dan RPD, adalah sebesar 5,1 Trilliun rupiah. Sebagian

    besar utang ini adalah utang PDAM, dimana dari 205 PDAM yang mendapatkan

    pinjaman, 175 menunggak (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2010). Bu-

    ruknya tingkat gagal bayar PDAM telah memaksa Pemerintah Pusat untuk me-

    lakukan restrukturisasi utang. Pada tahun 2012, kredit pokok macet Peme-

    rintah Daerah tetap didominasi oleh BUMD PDAM, dengan total kredit pokok

    macet sejumlah 564 miliar rupiah (lihat Tabel 4).

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    38/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH20

    Tabel 4.

    Jumlah Pokok Kredit Macet Pemerintah Daerah

    per 31 Desember 2012

    (juta rupiah)

    Pemerintah Daerah BUMD Jumlah

    RDI 13.489 8.604 22.093

    RPD 26.090 349.220 375.311

    SLA 44.872 206.645 251.517

    Total 84.451 564.469 648.920

    Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2012)

    Gagalnya SLA, RDI, dan RDP sebagai sumber pembiayaan infrastruktur

    daerah berbasis pinjaman, serta stagnannya pinjaman daerah kepada lem-

    baga keuangan bank, membuat Pemerintah Pusat memberi mandat kepada

    Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menja-

    lankan fungsi sebagai lembaga penyalur pinjaman daerah.

    Tahun 2013, PIP menyalurkan pinjaman daerah sebesar 1,56 triliunrupiah. Jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan total kelolaan

    dana PIP sebesar 26,4 triliun rupiah pada tahun yang sama. Fungsi lembaga

    penyedia pinjaman daerah yang tidak maksimal ini ditengarai akibat berben-

    turan dengan mandat lain yang juga dijalankan PIP, yakni sebagai lembaga

    pengelolasovereign wealth fund, yang merupakan mandat utamanya.

    Di luar itu, Pemerintah Daerah mengeluhkan panjangnya birokrasi dan

    tingginya bunga pinjaman yang diberikan oleh PIP. Cukup banyak juga usulanpembiayaan proyek kepada PIP yang tidak disetujui, karena berbagai persya-

    ratan yang kurang. Salah satu yang dianggap menyulitkan Pemerintah Daerah

    adalah diperlukannya Peraturan Daerah yang disetujui DPRD sebagai wujud

    komitmen melakukan pinjaman kepada PIP. Selain itu Pemerintah Daerah

    masih menganggap ketentuan tingkat bunga yang diberikan PIP masih diang-

    gap tinggi, dimana tinggi bunga adalah berbasis kepada tingkat bunga SBI

    ditambah tingkat bunga untuk menutup administrasi dan keuntungan, yang

    berakibat berkurangnya minat Pemerintah Daerah meminjam kepada PIP.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    39/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 21

    Gambar 8. Pinjaman dan Belanja Modal Daerah Sebagai Persentase

    Terhadap Belanja Daerah (Riil)

    Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012)

    Berbagai mekanisme pinjaman daerah yang telah ada masih belum da-

    pat mengembangkan kinerja pinjaman daerah. Meskipun terlihat tren positif

    dalam lima tahun terakhir, pinjaman daerah masih merupakan setitik kecil

    komponen anggaran Pemerintah Daerah, dengan proporsi pinjaman daerah

    Provinsi/Kabupaten/Kota selama 5 tahun berturut-turut konsisten di bawah

    1% apabila dibandingkan dengan total belanjanya. Selama 5 tahun terakhir,

    (2007-2012), belanja modal daerah stagnan dan cenderung menurun, dari

    kisaran sepertiga total belanja daerah, menjadi di bawah seperempat total

    belanja daerah (22,27%).

    2.3. Besarnya Biaya Transaksi Pembiayaan ProyekInfrastruktur Daerah

    Pembiayaan infrastruktur di mata Pemerintah Daerah membutuhkan belanja

    modal yang besar, yang mana memerlukan keterlibatan sektor swasta untuk

    turut meningkatkan kemampuan pembiayaan ini. Idealnya dapat diperoleh

    biaya yang murah untuk jangka panjang, sehingga APBD dapat juga diman-

    faatkan optimal untuk keperluan lainnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi dewasa ini mening-

    katkan kemampuan penawaran dana dari pihak swasta, yang dapat diman-

    faatkan untuk membiayai proyek infrastruktur. Namun, proyek infrastruktur

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    40/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH22

    daerah, khususnya infrastruktur lingkungan, masih belum menjadi minat bagi

    investor swasta ini, karena dua alasan: pertama, pada umumnya pinjaman

    daerah yang dibutuhkan untuk pembiayaan proyek ini tidaklah besar, yang

    berakibat tingginya biaya transaksi. Kedua, beragamnya sumber-sumber pen-dapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai bunga pinjaman (debt

    service), yang memiliki beragam risiko yang berbeda.

    Tabel 5.

    Ringkasan Persyaratan Pinjaman Daerah

    Investasi

    PemerintahPusat

    PPLNLK Bank/Non-

    BankSuratUtang

    Pemangkukepenting-an

    Kemenkeu Kemenkeu,Kemendagri

    Kemenkeu,Kemendagri,Gubernur

    Kemenkeu

    Kisaranbunga

    > Bunga pasar 11,5%-11,75%(Lewis, 2007)

    > Bunga pasar Belum adacontoh

    Dokumenuntukappraisal

    RPJMD,audit WTP3x berturut-turut, APBD,persetujuanDPRD, dsb

    RekomendasiKemendagri,RPJMD,audit WTP3x berturut-turut, APBD,persetujuanDPRD, dsb

    RekomendasiKemendagri,RPJMD,audit WTP3x berturut-turut, APBD,persetujuanDPRD, dsb

    Persetu-juan DPRD,credit rating(hinggasaat inihanya adashadowrating), dsb

    Status Terbatas Terbatas,mayoritassupply-driven

    Terbatas Belum adacontoh

    Jangka Menengah &Panjang

    Menengah &Panjang

    Pendek-Panjang

    Panjang

    Lamaproses

    >1 tahun > 1 tahun > 1 tahun Belum adacontoh

    Jaminan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kegiatansertabarangyangmelekat

    padakegiatan tsb

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    41/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 23

    Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa persyaratan pinjaman

    daerah masih tergolong tinggi, misalnya tingkat bunga. Selain itu prosedur

    yang diperlukan dalam melakukan proses pinjaman daerah juga harus meng-

    ikuti prosedur yang panjang, yaitu perlunya persetujuan DPRD. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga perantara pembiayaan yang

    dapat mengurangi biaya transaksi pinjaman daerah, baik lewat prosedur

    yang lebih dipermudah, maupun lewat inovasi baru. Misalnya, mengumpulkan

    (pooling) berbagai kebutuhan investasi Pemerintah Daerah ini, dan kemudian

    mengelolanya menjadi paket investasi yang menarik, untuk mengurangi

    risiko dan juga biaya transaksi.

    Dengan menggunakan mekanismepoolingini, maka lembaga perantarapembiayaan membuka akses (open-access) bagi setiap jenis daerah, baik Ka-

    bupaten/Kota besar maupun kecil, yang memiliki rencana investasi infrastruk-

    tur dan berminat untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kriteria. Sebagai

    ilustrasi, lembaga perantara pembiayaan Tamil Nadu Urban Development

    Fund (TNUDF) membuat bundlingberbagai proyek pembangunan infrastruktur

    lingkungan dan transportasi di Provinsi Tamil Nadu, India. Dengan pooling

    berbagai proyek infrastruktur ini, maka biaya transaksi untuk penerbitan obli-

    gasi daerah menjadi lebih murah dan dibebankan secara proporsional kepada

    Pemerintah Daerah sesuai ukuran proyeknya. Contoh salah satu portofolio

    investasi infrastruktur yang telah diterbitkan obligasinya oleh TNUDF dapat

    dilihat dalam Tabel 6.

    Tabel 6.

    Rincian Salah Satu Portofolio Proyek Investasi

    Infrastruktur TNUDF

    No RincianBiaya

    proyekPagu

    pinjamanPinjaman

    tersalurkan

    Skema Penyediaan Air

    1 Ambattur Municipality 336,56 67,32 67,32

    2 Tambaram Municipality 182,00 109,20 109,20

    3 Madhavaram Municipality 325,00 195,00 105,754 Rajapalayam Municipality 85,00 51,00 51,00

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    42/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH24

    No RincianBiaya

    proyekPagu

    pinjamanPinjaman

    tersalurkan

    Daerah Sekitar Perkotaan /

    Adjacent Urban Areas (AUA)

    5 (i) Alandur Municipality 427,00 403,00 403,00

    6 (ii) Pammal Municipality 378,00 357,00 357,00

    7 (iii) Ankapathur TownPanchayat

    188,00 178,00 178,00

    8 (iv) Ullagaram TownPanchayat

    298,00 281,00 281,00

    9 (v) Porur Town Panchayat 579,00 547,00 547,0010 (vi) Maduravoyal Town

    Panchayat146,00 138,00 138,00

    11 (vii) Valsaravakkam TownPanchayat

    189,00 179,00 179,00

    12 (viii) Meenambakkam TownPanchayat

    17,00 16,00 16,00

    Drainase Bawah Tanah

    13 Madurai Corporation 1407,00 500,00 325,00

    Total 4557,56 3021,52 2757,27

    Sumber: www.tnuifsl.com

    2.4. Kebutuhan untuk Mekanisme PersetujuanPinjaman Kompetitif

    Prosedur dan mekanisme persetujuan pinjaman melalui lembaga perantarapembiayaan semacam MDF memungkinkan penerapan sistem keberhati-

    hatian untuk menghindari gagal bayar. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah

    yang akan melakukan pinjaman dievaluasi tidak saja kemampuan membayar

    kembali pinjaman, namun juga kesediaannya untuk membuka rekening ber-

    sama yang merupakan rekening untuk pengembalian pinjaman (escrow

    account).

    Untuk mengurangi risiko gagal bayar, maka MDF dapat menetapkan ting-kat bunga dan nilai tukar tetap. Selain itu MDF juga memiliki petunjuk kriteria

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    43/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 25

    yang jelas, yang secara mudah dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi

    batas kemampuan pinjaman Pemerintah Daerah, berdasarkan kepada kapa-

    sitas pembayaran hutang.

    Berikut ini adalah beberapa mekanisme yang umumnya diterapkan olehMDF untuk memperkuat persetujuan pinjaman ke pemerintah kota:

    a. Terdapat kriteria pinjaman yang jelas

    b. Sistem penilaian proposal pinjaman dilakukan oleh lembaga inde pen-

    den

    c. Latar belakang pinjaman masa lalu diperhitungkan (credit history)

    d. Memiliki jaminan pemda yang diperkuat dengan esrow account

    e. Pinjaman obligasi dievaluasi atas dasar rating-nya oleh lembaga ratingindependen

    Pengalaman dua MDF yang dianggap sukses dalam tingkat pengembalian

    pinjaman, yaitu MUFIS (Republik Ceko) dan FINDETER (Kolombia) bekerja sama

    dengan bank swasta untuk sepenuhnya melakukan analisa kelayakan kredit

    dari Pemerintah Daerah untuk semua aspek risiko dan menggunakan sistem

    komersial untuk melakukan penagihan/pembayaran pinjaman.

    Namun demikian, metode evaluasi kelayakan kredit yang ketat ini me-

    merlukan persyaratan tersendiri, yaitu adanya kestabilian pendapatan peme-

    rintah kota. Untuk kasus Indonesia, sebenarnya hal ini tidaklah sulit, meng-

    ingat bahwa porsi terbesar dari pendapatan pemerintah kota adalah berasal

    dari dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), yang selama ini telah

    terbukti stabil dan pasti, dari segi besarannya maupun penyalurannya setiap

    bulan ke daerah.

    2.5. Kebutuhan untuk Memupuk Modal dalamJangka Panjang

    Salah satu kelebihan dari MDF adalah dapat menarik investor-investor baru

    yang tertarik untuk melakukan pembiayaan infrastruktur perkotaan. Dengan

    demikian terjadi peningkatan modal pada MDF. Selain itu, kelebihan dari MDF

    adalah, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan infrastruktur dapat di-

    pupuk kembali untuk menambah modal. Dengan demikian, lembaga MDF

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    44/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH26

    dapat memiliki struktur permodalan yang kuat dan pada akhirnya mampu

    meningkatkan pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur perkotaan.

    Sifat pemupukan modal ini akan makin besar apabila bentuk kelemba-

    gaannya adalah sebuah perseroan terbatas, atau lembaga yang pengelolaan-nya terpisah dari pemerintah. Lembaga ini dengan demikian akan meningkat-

    kan kapasitas modalnya untuk lebih jauh menarik investor yang berminat

    melakukan investasi pembiayaan infrastruktur kota, khususnya infrastruktur

    lingkungan, dalam durasi jangka menengah dan panjang.

    Untuk meningkatkan modal, maka dapat dilakukan beberapa cara:

    1. Menerbitkan obligasi.Keuntungan dari penerbitan obligasi oleh MDF

    adalah memungkinkannya untuk memperoleh tingkat bunga yang lebihrendah, karena umumnya tingkat bunga obligasi memperoleh perlakuan

    tingkat pajak yang lebih rendah. Namun demikian, bagi MDF yang pada

    tahun tertentu tidak memiliki kinerja yang baik, tetap diwajibkan melaku-

    kan pembayaran bunga obligasi ini kepada pembelinya. Selain itu, seba-

    gai pilihan alternatif ekspansi dari sebuah MDF, maka sangat tergantung

    dari ukuran MDF itu sendiri. Bila MDF yang masih relatif kecil, maka pem-

    beli obligasinya umumnya menginginkan tingkat bunga yang lebih tinggi,

    yang pada akhirnya membebani MDF yang bersangkutan.

    2. Menerbitkan Saham Khusus (Preferred Stock).MDF dapat memilih un-

    tuk menerbitkan saham preferred untuk meningkatkan modalnya. Pem-

    beli saham ini akan memperoleh status khusus dalam hal MDF memiliki

    masalah keuangan.Selain itu pemilik saham khusus ini juga akan mem-

    peroleh keistimewaan dalam hal memperoleh terlebih dahulu dividen

    yang dibayarkan.

    3. Menerbitkan Saham biasa (Common Stock). Apabila MDF dalam per-

    kembangannya memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, maka salah

    satu sumber utama dalam meningkatkan modal adalah dengan mener-

    bitkan saham biasa, yang dilakukan di pasar modal. Prosesnya adalah me-

    lalui IPO (initial public offering). Pada umumnya untuk penerbitan saham

    ini dapat dibantu oleh sebuah Bank/Lembaga Investasi yang setuju untuk

    membeli saham tersebut pada harga minimum tertentu, dalam kasus ma-

    syarakat tidak tertarik membeli saham yang ditawarkan oleh MDF ter-

    sebut.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    45/122

    KEBUTUHAN INDONESIA TERHADAP PERANTARA PEMBIAYAAN UNTUK INFRASTRUKTUR DAERAH 27

    4. Melakukan Pinjaman. Pada umumnya, karena fungsinya yang jelas, yaitu

    pembiayaan infrastruktur jenis tertentu (misalnya infrastruktur lingkung-

    an), maka sebuah MDF dapat melakukan ekspansi melalui pinjaman ke-

    pada lembaga komersial tertentu. Selain itu, bila komposisi kepemilikan-nya masih didominasi oleh pemerintah, maka dimungkinkan MDF tersebut

    untuk memperoleh pinjaman berbunga murah dari lembaga internasio-

    nal, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan lainnya.

    5. Mempergunakan Kumulasi dari Keuntungan (profit).Strategi dasar

    dari sebuah korporasi untuk melakukan pemupukan modal adalah me-

    lalui laba yang ditahan (retained earnings). Besarnya laba yang ditahan

    ini berbeda-beda untuk setiap jenis MDF yang melakukan pengembangansektor yang berbeda.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    46/122

    28

    MDF: Prinsip,Karakteristik, danPraktik Negara Lain

    M

    unicipal Development Funds

    merupakan suatu perantara

    pembiayaan (financial intermediary)

    yang dikhususkan kepada pembiayaan

    infrastruktur bagi Pemerintah Daerah. MDF

    dapat memberikan pembiayaan berbasis utang

    maupun hibah, baik dengan cara memberikan

    pinjaman langsung, tak langsung, menerbitkan

    surat utang, maupun meneruskan hibah.

    3.1. Definisi dan Cakupan Municipal DevelopmentFunds.

    Berbagai bentuk dan peran MDF di berbagai negara telah dibahas pada bab

    sebelumnya. Walaupun bentuk kelembagaan memiliki perbedaan antara satu

    MDF dengan MDF lainnya, namun pada dasarnya setiap MDF memiliki fungsi

    yang kurang lebih sama, yaitu :

    3

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    47/122

    MDF: PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN PRAKTIK NEGARA LAIN 29

    1. Membentuk dan meningkatkan modal

    2. Memberikan pinjaman modal kepada pemerintah kota atau lembaga

    investasi pembangunan infrastruktur kota.

    3. Melakukan penagihan pinjaman berikut bunganya.

    Gambar 9. Struktur MDF Secara Umum

    Davey (1988) mendeskripsikan Municipal Development Fund sebagai

    berikut:

    A municipal development fund is a pool of money operated at a level above

    individual subnational governments that is available to the subnational

    government for investment purposes.

    The main objective of these pools of funds is to mobilize resources fromprivate lenders, the central government, and donor agencies, and to make

    these resources available for investment in urban infrastructure.

    Dari definisi di atas, terlihat bahwa MDF berperan layaknya institusi khu-

    sus yang mengumpulkan berbagai sumber dana. MDF didesain untuk sebagai

    perantara Pemerintah Daerah mengakses sumber pembiayaan untuk penye-

    diaan infrastruktur.

    Beberapa literatur melaporkan bahwa MDF memiliki perbedaan-perbe-

    daan dalam wilayah kerjanya (lihat Peterson, 1996, dan Alm, 2010). Area tang-

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    48/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH30

    gungjawab yang nantinya akan dimandatkan kepada MDF harus berpijak pada

    tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan batasan-batasan yang dimiliki. Proyek-

    proyek infrastruktur dapat dipecah menjadi 5 tahapan yang tergambar dalam

    bagan di bawah ini. Fokus pada satu atau dua tahapan dapat menjadi salahsatu kunci sukses MDF dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini, fokus MDF

    adalah kepada pendanaan/pembiayaan infrastruktur daerah.

    Gambar 10. Tahapan dalam Pengadaan Proyek Infrastruktur

    Lembaga MDF harus menjalankan beberapa fungsi dasar sebagai berikut:

    Menghimpun modal agar dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada

    Pemerintah Daerah;

    Menyediakan pinjaman untuk Pemerintah Daerah/lembaga lain dalam

    rangka penyediaan infrastruktur daerah;

    Menarik angsuran pinjaman.

    Dalam menyediakan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah, MDF me-

    lakukan beberapa tugas: (1) uji kelayakan keuangan/ekonomi; (2) menentukan

    pendanaan yang tepat bagi proyek yang berbeda; (3) pengawasan pelaksa-

    naan proyek (perencanaan/selama konstruksi/setelah konstruksi); (4) pendam-

    pingan teknis; (5) penyaluran pinjaman. Fungsi-fungsi tersebut dalam dilaksa-

    nakan seluruhnya atau melimpahkan sebagian fungsi ke lembaga yang lain.

    Sangat penting bagi MDF untuk melaksanakan kemampuan utamanya

    untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Mengabaikan prinsip ini dapat

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    49/122

    MDF: PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN PRAKTIK NEGARA LAIN 31

    menyebabkan MDF terpapar oleh berbagai risiko yang beragam. Apabila dike-

    lola secara profesional, MDF pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi

    dalam investasi proyek infrastruktur di daerah, dan meningkatkan transparansi

    keuangan daerah.Sebagai penyalur pinjaman, MDF harus menjalankan beberapa fungsi da-

    sar sebagai berikut:

    - Menghimpun modal agar dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada

    Pemerintah Daerah

    - Menyediakan pinjaman untuk Pemerintah Daerah/lembaga lain dalam

    rangka penyediaan infrastruktur daerah

    -Menarik angsuran pinjaman berikut bunga

    Dengan memegang prinsip:

    - Memiliki kriteria pinjaman yang jelas

    - Bersifat open-access(dapat diakses semua Pemerintah Daerah)

    - Appraisal yang independen

    - Memiliki mekanisme pengaman (kolateral, escrow account, dsb)

    - Memperhitungkan credit historydebitur

    -Manajemen risiko dan portofolio yang baik

    - Berkesinambungan (memupuk modal)

    3.2. Implementasi MDF di Berbagai Negara

    Tabel 7.

    Berbagai Tipe Pembiayaan Perantara untuk Pemerintah Daerah

    PenyalurPinjaman(First-TierLender)

    PenyalurPinjaman Level

    Kedua(Second-Tier

    Lender)

    BankObligasi

    PenyalurHibah

    Basis Utang Hibah

    Dana Awal Berbagai

    sumber

    Berbagai

    sumber

    Berbagai

    sumber

    Pemerintah,

    Mitra Pem-bangunan

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    50/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH32

    Debitur PemerintahDaerah

    LembagaKeuangan yangmemberikanpinjaman

    kepadaPemerintahDaerah

    PemerintahDaerah

    -

    Akses kePasar Modal

    Dimungkinkan Dimungkinkan Terintegrasi -

    PemupukanModal

    Dimungkinkan Dimungkinkan Dimung-kinkan

    -

    Contoh TNUDF, India Findeter,Kolombia

    Bond Bank,Amerika

    Serikat

    RIF,Australia

    Sumber: kompilasi Tim dari berbagai sumber

    Menjadi hal yang penting untuk memahami bahwa mengimplementasikan

    MDF bukan sebuah tugas yang mudah. Meskipun beberapa negara menunjuk-

    kan keberhasilan dalam implementasi MDF, beberapa negara lainnya meng-

    alami pengalaman yang buruk. MDF yang terbukti berhasil dalam implemen-

    tasinya ternyata didukung oleh penerapan disiplin pasar dan keuangan sertapenilaian proyek yang ketat. Tabel berikut ini menyajkan beberapa pelajaran

    berharga dari beberapa negara tentang berbagai tantangan yang mereka

    hadapi dalam implementasi MDF:

    Tabel 8.

    Tantangan dalam Implementasi MDF di Negara Lain

    Negara:Institusi MDF

    Tantangan/Permasalahan dengan Implementasi MDF

    India:Tamil Nadu UrbanDevelopment Fund(TNUDF)

    Sektor swasta belum menyuntikkan modal tambahandan belum melaksanakan skema pembiayaanbersama di tingkat daerahAdanya kompetitor bagi lembaga ini yang justrudibentuk oleh pemerintah Tamil NaduJatuhnya tingkat suku bunga membuka ruangkompetisi dengan lembaga pembiayaan lainnyaPrinsip-prinsip pasar tidak sepenuhnya diterapkan,

    karena institusi MDF dijalankan sebagai badanpemerintah bukan sebagai konsep KerjasamaPemerintah-Swasta.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    51/122

    MDF: PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN PRAKTIK NEGARA LAIN 33

    Negara:Institusi MDF

    Tantangan/Permasalahan dengan Implementasi MDF

    Nepal:

    Town DevelopmentFund Board (TDBF)

    Pemerintah Daerah memiliki kapasitas yang terbatas

    dalam mempersiapkan studi kelayakan proyek dandetailed engineering designuntuk pinjaman yangmereka ajukanPemerintah Daerah memiliki kompetensi yangterbatas dalam memulai sebuah proyek danpenyusunan dokumen pengajuan pinjamanSengketa dengan masyarakat karena buruknyapengelolaan masyarakat dan perubahan terhadapdesain teknis yang sudah disepakati di awalKartel kontraktor menjadi hambatan untukmendapatkan kontraktor yang layak

    Prosedur birokrasi yang tidak efisienDiperlukan persetujuan dari kementerian tertentuAdanya kepentingan politik terselubungBatas atas pinjaman yang terlalu rendah.

    Kolombia:FINDETER

    Krisis keuangan (1999-2001) memaksa FINDETER untukmengurangi persetujuan pinjamannya menjadi COP(Colombian Peso) 229 miliar

    Georgia Tidak terlalu banyak Pemerintah Daerah yang mampumelakukan pinjaman untuk utang jangka pendek danmenengah.

    Sumber: kompilasi Tim dari berbagai sumber

    Sebaliknya, aspek keberhasilan MDF disajikan secara singkat dalam tabel

    di bawah:

    Tabel 9.

    Beberapa Contoh Sukses Implementasi MDF

    Negara:MDF

    Dampaknya Terhadap PenyediaanInfrastruktur

    Nilai Kredityang Disetujui

    Kolombia:FINDETER

    Keberhasilan dalam pembayaran darisektor pelayanan publik (30% dari pem-bayaran); jalan & transportasi (30%) danfasilitas pendidikan (13%)

    COP (Colombia Peso)37 miliar pada tahun1990, naik menjadiCOP 413,5 miliar danmencapai COP 1,02triliun pada 2003

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    52/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH34

    Georgia Peningkatan kualitas pelayananpublik, 83 proyek infrastruktur dis-etujui oleh MDF (2002);55% pinjaman dialokasikan untuk

    perbaikan jalan perkotaan dan 20%lainnya untuk air bersih dan saluranpembuangan;

    USD (United StatesDollar) 17 juta padatahun 2002

    Sumber: kompilasi Tim dari berbagai sumber

    3.3. Sumber Modal MDF

    Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa tidak ada sumber dana tunggal

    bagi sebuah MDF dan sumber permodalannya bervariasi untuk beberapa ne-gara. Namun demikian, APBN adalah sumber dana awal yang standar bagi ope-

    rasional awal MDF karena seringkali MDF dibentuk atas inisiatif pemerintah.

    Akses terhadap pasar modal yang lebih luas dan kompetitif sepenuhnya ter-

    gantung dari peringkat kredit yang diperoleh MDF yang ditentukan oleh

    kinerja keuangannya. Kinerja keuangan ini juga ditentukan oleh baik tidaknya

    penerapan disiplin pasar dan rendahnya kredit macet. Memastikan bahwa

    Pemerintah Daerah yang meminjam dana mampu membayar angsurankreditnya dengan lancar adalah aspek yang paling utama untuk mencapai

    peringkat kredit yang baik. Di bawah ini adalah contoh internasional tentang

    berbagai sumber dana MDF:

    Tabel 10.

    Berbagai Skema Pemodalan MDF

    Negara:MDF

    Peme-rintah

    dan/atauDonor

    TabunganPeme-rintahDaerah

    LembagaSimpanan

    PasarModal

    PasarKreditDaerah

    Brazil:PrAM/PIMES

    Ya Tidak Tidak Tidak Tidak

    Kolombia:FINDETER

    Ya Tidak Ya Ya (kecil) Ya

    Rep. Ceko:

    MUFIS Ya Tidak Tidak Tidak Ya

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    53/122

    MDF: PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN PRAKTIK NEGARA LAIN 35

    Ekuador:BEDE

    Ya Ya Tidak Tidak Tidak

    Honduras:

    BANMA

    Ya Ya Ya Tidak Tidak

    Indonesia:RDP1

    Ya Tidak Tidak Tidak Tidak

    Yordania:CVDB

    Ya Ya Ya Parsial Tidak

    Kenya:LGLA

    Ya Ya Tidak Tidak Tidak

    Maroko:

    FEC

    Ya Ya Ya Partial Tidak

    Filipina:MDF

    Ya Ya Tidak Tidak Tidak

    Sumber: Peterson (1996)1

    3.4. Pentingnya MDF Bagi Kota-Kota NegaraBerkembang

    Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian awal tulisan ini, Pemerintah Dae-

    rah harus mewaspadai peningkatan populasi di tahun-tahun mendatang.

    Urbanisasi yang sangat pesat memicu peningkatan kebutuhan akan pelayanan

    publik dan infrastrukur yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Sayang-

    nya, kota-kota di negara berkembang memiliki keterbatasan kapasitas untuk

    meningkatkan pendanaan karena terbatasnya ruang fiskal atau rendahnya

    keberanian birokrat untuk mengelola risiko. Bahkan ketika terdapat akses ter-

    hadap pasar modal dan ruang fiskal yang cukup, Pemerintah Daerah sering-kali tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam pengelolaan keuangan dan

    proyek. Ketika tantangan tersebut diatasi secara bertahap, urbanisasi akan

    terus terjadi dan kebutuhan akan infrastruktur akan terus meningkat.

    Bersamaan dengan fenomena urbanisasi, Pemerintah Daerah terutama

    di negara-negara berkembang yang menerapkan desentralisasi fiskal tetap

    diharuskan untuk: (1) meningkatkan daya saing ekonomi lokal; (2) memenuhi

    1 Catatan untuk Indonesia: Beberapa ahli menganggap bahwa Rekening Pembangunan Daerah(RPD) di Indonesia di masa lalu adalah suatu bentuk MDF.

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    54/122

    MUNICIPAL DEVELOPMENT FUNDS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH36

    kebutuhan akan layanan publik; (3) memperluas dan melakukan diversifikasi

    basis pajak daerah; (4) mengupayakan pendanaan bagi investasi. MDF mengisi

    kebutuhan Pemerintah Daerah akan sumber dana investasi yang berkelanjutan

    untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur di daerah.

    Gambar 11. Tantangan dalam Urbanisasi

    Pengalaman internasional mengungkapkan bahwa pinjaman jangka

    panjang terpapar beberapa risiko (risiko gagal bayar, risiko kurs, risiko politik,

    risiko pasar, risiko makroekonomi, dsb). Risiko-risiko ini memerlukan skema

    pendanaan yang berbeda. Sebagai contoh, negara-negara di Amerika Utara

    cenderung mengandalkan pada obligasi Pemerintah Daerah, negara-negara

    Eropa Barat mengandalkan bank pembangunannya. Sementara itu, negara-

    negara berkembang seringkali tidak dapat mengakses pasar modal sehingga

    menerbitkan obligasi daerah menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Negara-

    negara ini cenderung menerapkan skema pendanaan berlapis, secara lang-

    sung atau melalui lembaga keuangan intermedier (Venkatachalam, 2005). MDFadalah suatu bentuk financial intermediary (lembaga keuangan intermedier)

    Terdapat beberapa manfaat yang mungkin dapat dituai dari penerapan

    MDF:

    1. Aksesibilitas Pemerintah Daerah kepada pasar kredit berarti bahwa Pe-

    merintah Daerah memiliki akses terhadap sumber belanja modal;

    2. Kesiapan proyek yang lebih baik. Pemerintah Daerah didorong untuk meng-

    akses pasar kredit dan juga berusaha untuk layak mendapatkan pinjaman

  • 7/23/2019 Municipal Development Fund

    55/122