newsletter tata ruang dan pertanahan (trp) edisi 4/bulan april 2014

Upload: pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp

Post on 08-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014

    1/4

    TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

    T: 021 392 7412 E: [email protected] WWW.TATARUANGPERTANAHAN.COM

    Dinamika Isu Tata Ruang dan Pertanahan

    PERTEMUAN PERDANA RAN

    halaman 2

    PRE WORKSHOPDAS CILIWUNG

    halaman 2

    RESENSI BUKU: MOBILITAS PERKOTAAN

    halaman 4

    EDISI 3/APRIL 2014

    ISU TATA RUANG :

    Maret menjadi bulan utama isu penataan

    kawasan yang diusung dalam kontekspemberitaan tata ruang. Penataan

    kawasan tidak hanya di kawasan

    perkotaan, melainkan meliputi kawasan

    lindung geologi, kawasan hutan lindung,

    kawasan konservasi, dan kawasan

    karst. Saat ini RPP Karst yang digagas

    akan mengusung prinsip perlindungan

    bagi ekosistem yang sensitif itu. Proses

    pembahasan RPP yang menjadi

    amanat Undang-Undang Nomor 32

    Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

    Pengelolaan Lingkungan Hidup itu pada

    tahap sinkronisasi antar-kementerian.

    Adapun ruang publik yang dibahas

    masih seputar okupasi ruang publik

    oleh berbagai pihak, terutama okupasi

    jalan raya yang sering menjadi keluhan

    para pejalan kaki. Selain itu, maraknya

    parkir liar dan lapak liar PKL menjadi

    sorotan yang harus menjadi perhatian

    pemerintah. Munculnya taman-

    taman kota sebagai ruang publik

    menjadi sarana hiburan kreatif yang

    mengajak masyarakat untuk bersama-sama menikmati ruang terbuka hijau.

    Namun demikian, ada kekhawatiran

    pemanfaatan ruang terbuka hijau

    yang disalahgunakan, sehingga

    berubah menjadi ruang komersial.

    ISU PERTANAHAN:

    Alih fungsi lahan menjadi mayoritas

    isu di bulan Maret ini. Banyak lahan

    sawah yang beralih fungsi menjadi

    kawasan permukiman dan industri,

    terutama di wilayah Jawa Barat. Untuk

    mengimbangi alih fungi lahan tersebut,

    distribusi lahan sebagai aset ekonomi

    mesti dilakukan karena penguasaannya

    amat timpang. Beberapa hal yang dapat

    dilakukan untuk mengatasi hal tersebut,

    yakni, distribusi lahan dan melindungi

    lahan-lahan petani. Untuk itu, harus ada

    pembatasan penguasaan lahan yang

    diatur dalam sistem penguasaan lahan.

    Terkait dengan pengelolaan hutan,banyak terjadi kasus kekeringan lahan

    yang menjadi pemicu kebakaran

    hutan. Hal ini perlu menjadi sorotan

    utama pemerintah dan segera dicari

    solusinya. Kebakaran hutan dan

    lahan, selama ini menjadi bencana

    dengan dampak ekonomi terbesar

    100 tahun terakhir. Kebakaran hutan

    di Sumatera-Kalimantan tahun 1997

    merupakan bencana paling merugikan

    Indonesia dalam periode 1900-2014,

    dengan kerugian 8 juta dollar AS.

    NEWSLETTER

    KILAS BALIK:

    REFORMA AGRARIA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI MANDAT ... HAL 3

    Fokus Pemberitaan

    Bidang TATA RUANG

    Fokus Pemberitaan

    Bidang PERTANAHAN

  • 7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014

    2/4

    PertemuanBilateral Sekretariat BKPRN

    Pertemuan ini merupakan tindak lanjut

    Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN tanggal

    19 Februari 2014 dalam rangka penajaman

    tindak lanjut penetapan Lahan Pertanian

    Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW.

    Status terakhir penetapan LP2B, sebanyak

    160 Perda RTRW kabupaten/kota telah

    mencantumkan penetapan LP2B dengan

    total luasan lahan 4,7 juta Ha, sedangkan

    sebanyak 187 Perda RTRW kabupaten/kota

    yang telah ditetapkan, belum menetapkan

    LP2B. Untuk itu, berdasarkan amanah

    UU 41/2009, penetapan LP2B dapat pula

    dilakukan melalui peraturan bupati/

    walikota apabila belum tercantum dalam

    RTRW. Pada pertemuan ini disampaikan

    pula oleh Kementerian Pertanian bahwa

    bentuk insentif kepada petani agar

    bersedia menetapkan LP2B, diberikan

    dalam bentuk sarana prasarana

    irigasi, jalan dan lain-lain yang bersifat

    pemberian insentif secara berkelompok,

    bukan pada tataran insentif individu.

    Hasil dari pertemuan Bilateral

    ini diantaranya meliputi: i) Perlu

    penyusunan mekanisme penetapan LP2B

    pada (a) Daerah yang sudah menetapkan

    RTRW tetapi belum menetapkan

    LP2B, (b) Daerah yang sudah memiliki

    persetujuan substansi RTRW kab/kota

    dari Kementerian PU, dan (c) Daerah

    yang sudah menetapkan LP2B, tetapi

    belum terdapat rincian lokasi dan luasan

    hamparannya; dan ii) Perlu integrasi peta

    Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

    (KP2B) Nasional kedalam RTRWN. Status

    terakhir peta KP2B Nasional dengan

    skala 1:250.000, telah disampaikan secara

    informal kepada Tim Budidaya, Direktorat

    Tata Ruang Wilayah Nasional, KementerianPekerjaan Umum. Pada skala nasional dan

    provinsi, peta KP2B sudah tersedia dan akan

    dimasukkan sebagai bagian revisi RTRWN.

    Di masa mendatang, diharapkan

    LP2B yang telah dicantumkan dalam

    RTRW dapat diintegrasikan ke dalam

    Rencana Pembangunan seperti Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

    Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah (RPJM), dan Rencana

    Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana

    amanat pada UU 41 tahun 2009. (SY)

    POTRET KEGIATAN:

    Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam RTRW

    Pertemuan PerdanaKegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

    Jakarta, 10/3, Koordinasi Strategis Reforma

    Agraria Nasional yang berada di bawahnaungan Direktorat Tata Ruang dan

    Pertanahan, menyelenggarakan Kick Off

    Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis

    Reforma Agraria Nasional, di Ruang

    SG-5 Bappenas. Tujuan dari kegiatan ini

    fokus pada dua hal, yakni: (1) Kick-off

    Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis

    Reforma Agraria Nasional Tahun 2014;

    (2) Penyepakatan Rencana Kerja Tim

    Koordinasi Strategis RAN Tahun 2014.

    Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh

    Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr.

    Ir. Oswar Mungkasa, MURP, didampingi

    perwakilan dari Biro Perencanaan dan

    Kerjasama Luar Negeri, Sunrizal. Dihadiri

    pula oleh perwakilan dari Badan

    Pertanahan Nasional, Kementerian

    Kehutanan, Kementerian Pertanian,

    Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

    Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian

    Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

    Kementerian Perumahan Rakyat, beserta

    mitra Direktorat K/L di Bappenas.

    Menengah, Kementrian Perumahan Rakyat,

    beserta mitra Direktorat K/L di Bappenas.

    Dalam pertemuan ini Kasubdit Pertanahan

    Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,

    Uke Mohammad Hussein, SSi. MPP,

    menyampaikan paparannya mengenai

    rencana kerja tim Koordinasi StrategisReforma Agraria Nasional. Beberapa poin

    penting terkait rencana kerja tersebut

    meliputi: 1) Kebijakan Pendaftaran Tanah

    Publikasi Positif; 2) Kebijakan Reforma Agraria

    (Asset dan Access Reform); 3) Kebijakan

    Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di

    Pengadilan; dan 4) Kebijakan PemenuhanSDM, serta beberapa kegiatan koordinasi yang

    melibatkan sektor dan pemerintah daerah.

    Reforma Agraria menjadi komitmen

    pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang

    dalam TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan

    Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,

    yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah

    kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan

    sumber daya alam secara berkeadilan dan

    berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan

    kerja RAN, diperlukan sinergi antara Tim

    Koordinasi RAN dengan seluruh Kementerianterkait. Dengan berdirinya RAN diharapkan ke

    depan dapat membantu menyelesaikan konflik

    pertanahan, hingga masalah terkait bidang

    pertanahan berkurang secara signifikan. (AY)

    Sumber: Dokumentasi TRP

    2

  • 7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014

    3/4

    REFORMA AGRARIA

    Reforma Agraria merupakan implementasi

    dari mandat Ketetapan Majelis

    Permusyawaratan Rakyat Republik

    Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/

    MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

    dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

    Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003

    tentang Penugasan kepada MPR-RI

    untuk Menyampaikan Saran atas Laporan

    Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh

    Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang

    Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu

    butir saran dimaksud kepada Presiden

    Republik Indonesia, terkait dengan

    perlunya Penataan Struktur Penguasaan,

    Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan

    Tanah.

    Dalam tataran operasional Reforma

    Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui

    2 (dua) langkah yaitu; (1) Penataan kembali

    sistem politik dan hukum pertanahan

    berdasarkan Pancasila, Undang-Undang

    Dasar 1945 dan Undang-Undang

    Pokok Agraria (UUPA); dan (2) Proses

    Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu

    penataan aset tanah bagi masyarakat

    dan Penataan akses masyarakat terhadap

    sumber-sumber ekonomi dan politik

    yang memungkinkan masyarakat untuk

    memanfaatkan tanahnya secara baik. Didalam penyelenggaraan Land Reform Plus

    mencakup dua hal penting yaitu Asset

    Reformdan Access Reform.

    Maksud dan Tujuan Reforma Agraria

    Reforma agraria yang dilaksanakan

    oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

    saat ini antara lain bertujuan untuk: (i)

    menata kembali ketimpangan struktur

    penguasaan, pemilikan, penggunaan

    dan pemanfaatan tanah ke arah yang

    lebih adil; (ii) mengurangi sengketa dan

    konik pertanahan dan keagrarian; (iii)

    memperbaiki akses rakyat kepada sumber-

    sumber ekonomi, terutama tanah; (iv)

    mengurangi kemiskinan; (v) menciptakan

    lapangan kerja; (vi) memperbaiki dan

    menjaga kualitas lingkungan hidup; dan

    (vii) menguatkan ketahanan pangan dan

    energi.

    Arah Kebijakan Reforma Agraria

    Dalam pelaksanaannya, memperhatikan

    amanat UUPA dan telah diperkuat dengan

    TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan

    Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya

    Alam, Indonesia perlu melanjutkankebijakan pelaksanaan redistribusi tanah

    yang merupakan bagian dari reforma

    agraria, sebagai berikut:

    (1) Redistribusi tanah sebagai bagian

    Program Pembaruan Agraria Nasional

    (PPAN) harus dilengkapi dengan kerangka

    waktu pelaksanaan.

    Terkait dengan pelaksanaannya, Indonesia

    diusulkan untuk melakukan redistribusi

    tanah dalam kurun waktu sepuluh tahun

    yang dibagi dalam dua tahap. Tahap I

    dalam 5 tahun meliputi identifkasi potensi

    rinci, menghitung berapa luas dan lokasi

    sumber TORA, dan melakukan pelaksanaan

    redistribusi itu sendiri, dan menyelesaikan

    sengketa dan konik pertanahan skala

    nasional (besar). Tahap II dalam 5 tahun

    yakni pelaksanaan redistribusi sejalan

    dengan pengembangan teknologi

    pertanian dan pangan.

    (2) Penyediaan input sumber daya

    pendamping bagi penerima program

    redistribusi tanah Access Reform

    Pemerintah perlu melengkapi pemberian

    bidang tanah dengan sumber dayalain yang dibutuhkan penduduk miskin

    penerima untuk dapat mengolah dan

    memanfaatkan tanah redistribusi. Bila

    bidang tanah redistribusi dianggap

    sebagai asset, maka sumber daya

    pelengkap yang diperlukan dapat

    dianggap sebagai access menuju tingkat

    kesejahteraan yang lebih layak.

    (3) Pembangunan interkoneksi usaha

    Pembangunan interkoneksi usaha

    merupakan bagian dari bantuan

    pemasaran dan pengembangan pasarbaru.

    Objek Reforma Agraria

    Tanah merupakan komponen dasar dalam

    reforma agraria, maka pada dasarnya tanah

    yang ditetapkan sebagai objek reforma

    agraria adalah tanah-tanah negara dari

    berbagai sumber yang menurut peraturan

    perundang-undangan dapat dijadikan

    sebagai objek reforma agraria.

    Subjek Reforma Agraria

    Pada dasarnya subjek Reforma Agraria

    adalah penduduk miskin di perdesaan

    baik petani, nelayan maupun non-petani/

    nelayan. Penduduk miskin dalam kategori

    ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi

    ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan

    dibuka kemungkinan untuk melibatkan

    kaum miskin dari daerah lain (perdesaan

    dan perkotaan).

    Sumber:

    Whitepaper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan

    Nasional, Bappenas.

    WAWASAN

    LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan,

    Bappenas

    Portal Tata Ruang dan Pertanahan

    Sekretariat BKPRN

    Potret Kegiatan TRPPertemuan Bilateral Sekretariat BKPRN

    Pra Workshop 3 Koordinasi Penanganan

    DAS Ciliwung

    Kick Off Meeting Koordinasi Strategis

    Reforma Agraria Nasional

    Gambar Ilustrasi Reforma Agraria

    3

    http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.tataruangpertanahan.com/http://www.bkprn.org/http://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/222/Rapat-Koordinasi-BKPRN-Tingkat-Eselon-II.htmlhttp://www.bkprn.org/http://www.tataruangpertanahan.com/http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669
  • 7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014

    4/4

    Pedoman Perencanaan

    MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIAKota-kota di Indonesia saat ini berkembang pesat. Seiring dengan pesatnya kemajuan di

    perkotaan, harus diimbangi dengan sistem transportasi yang terencana, andal, dan dinamis.

    Kebutuhan akan mobilitas perkotaan yang berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan

    ekonomi yang menyediakan akses kepada seluruh warga secara inklusif untuk memenuhi

    segala kebutuhan, seperti menciptakan

    lapangan kerja, pasar, arus informasi,

    pelayanan sosial, kesehatan, budaya,

    ibadah, dan lain-lain, sangat mendesak.

    Bappenas bekerja sama dengan pemerintah

    Jerman dalam bidang pengurangan

    emisi untuk transportasi perkotaan,

    GIZ SUTIP (Sustainable Urban Transport

    Improvement Project), menyusun sebuah

    buku pedoman perencanaan mobilitas

    perkotaan di Indonesia. Fokus di dalam

    buku pedoman ini adalah agar pemerintah

    kota mendapatkan gambaran atas

    perencanaan dasar kebijakan transportasi

    perkotaan, pentingnya koordinasi antar

    lembaga, dan aspek penting pembentukan

    konsep transportasi perkotaan. Elemen

    penting yang dibahas di dalam buku ini,

    meliputi: (1) kebijakan dan perencanaan;

    (2) manajemen dan pengendalian; dan (3)

    skenario tata ruang publik. Dalam kebijakan

    dan perencanaan, faktor kelembagaan,

    regulasi, pendanaan, kesadaran

    masyarakat, dan perubahan perilaku

    masyarakat menjadi faktor pendukung

    utama yang harus diperhatikan. Sementara

    dalam manajemen, desain ruang publik

    menjadi penting untuk dilakukan. Dengan

    hadirnya buku ini, diharapkan dapat

    dijadikan pedoman untuk transformasi dan

    perbaikan sistem transportasi di Indonesia.

    Judul Buku:

    Pedoman Perencanaan Mobilitas

    Perkotaan di Indonesia

    Penyusun: Bappenas - GIZ Indonesia

    Penerbit : Bappenas - GIZ Indonesia

    Jumlah halaman: 100

    DIR EKTORAT TATA RUAN G DAN

    PERTANAHAN,

    BAPPENAS

    Jalan Taman Suropati No. 2A

    Gedung Madiun Lt. 3

    T : 021 392 7412

    F :021 392 6601

    E : [email protected]

    W: www.trp.or.id

    Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:

    RESENSI BUKU:

    Jakarta, (6/3), Direktorat Tata Ruang dan

    Pertanahan, menghadiri Pre Workshop

    3 Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya

    Penanganan DAS Ciliwung yang diwakili

    oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,

    Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, beserta stafsubdit Infosos, Gina Puspitasari. Workshop

    ini diselenggarakan oleh Kementerian

    Lingkungan Hidup yang berlokasi di

    Ruang Kalpataru, Gedung B, Kementerian

    Lingkungan Hidup. Peserta yang hadir

    dalam workshopini, yakni Badan Pengkajian

    dan Penerapan Teknologi, Kementerian

    PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan

    Umum, Badam Nasional Penanggulangan

    Bencana, Badan Pengelola Lingkungan

    Hidup Daerah, Dana Mitra Lingkungan, dan

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    (Bappeda).

    Workshopyang dipimpin oleh Asisten Deputi

    Pengendalian Pencemaran dan Manufaktur,

    Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan

    Hidup ini bertujuan untuk berkoordinasi

    dan berbagi informasi program kerja

    dalam upaya penanganan DAS Ciliwung

    yang dilakukan oleh berbagai pihak baik

    pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM,

    dan swasta. Menghadirkan narasumber,

    di antaranya: 1) perwakilan Balai Besar

    Sungai Ciliwung (BBWSCC) Citarum-

    Cisadane; 2) perwakilan BPLHD Kab.

    Bogor; dan 3) perwakilan BPDAS Citarum-

    Ciliwung. Kegiatan ini merupakan bagian

    dan tindak lanjut dari Pengembangan

    Knowledge Management Center (KMC)

    Ciliwung. Output kegiatan ini adalah

    grand design penanganan DAS Ciliwung,

    yang harapannya dapat direplikasi ke DAS

    lainnya. Selain di DAS Ciliwung, pilot project

    penyusunan grand designdilakukan juga di

    DAS Brantas dan DAS Citarum.

    Grand designini direncanakan selesai Bulan

    April agar materi dapat masuk ke dalam

    RPJMN dan Renstra K/L. Dalam konteks

    penataan ruang, upaya pengendalian

    dan normalisasi DAS Ciliwung ini dapat

    mendorong implementasi rencana tata

    ruang, dan sebagai bahan masukan bagi

    RTR KSN Jabodetabekpunjur yang saat

    ini sedang dilakukan peninjauan kembali.

    Selain dalam kegiatan penanganan Ciliwung,

    Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP)juga akan terus mengikuti perkembangan

    KMC untuk mendorong pengembangan

    Knowledge Management Bidang Tata

    Ruang dan Pertanahan, yang saat ini sedang

    dikembangkan di Direktorat TRP (AY).

    Pre Workshop 3 Koordinasi Lintas SektorDalam Upaya Penanganan DAS Ciliwung

    Sumber: Dokumentasi TRP

    4