newsletter tata ruang dan pertanahan (trp) edisi 4/bulan april 2014
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014
1/4
TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
T: 021 392 7412 E: [email protected] WWW.TATARUANGPERTANAHAN.COM
Dinamika Isu Tata Ruang dan Pertanahan
PERTEMUAN PERDANA RAN
halaman 2
PRE WORKSHOPDAS CILIWUNG
halaman 2
RESENSI BUKU: MOBILITAS PERKOTAAN
halaman 4
EDISI 3/APRIL 2014
ISU TATA RUANG :
Maret menjadi bulan utama isu penataan
kawasan yang diusung dalam kontekspemberitaan tata ruang. Penataan
kawasan tidak hanya di kawasan
perkotaan, melainkan meliputi kawasan
lindung geologi, kawasan hutan lindung,
kawasan konservasi, dan kawasan
karst. Saat ini RPP Karst yang digagas
akan mengusung prinsip perlindungan
bagi ekosistem yang sensitif itu. Proses
pembahasan RPP yang menjadi
amanat Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup itu pada
tahap sinkronisasi antar-kementerian.
Adapun ruang publik yang dibahas
masih seputar okupasi ruang publik
oleh berbagai pihak, terutama okupasi
jalan raya yang sering menjadi keluhan
para pejalan kaki. Selain itu, maraknya
parkir liar dan lapak liar PKL menjadi
sorotan yang harus menjadi perhatian
pemerintah. Munculnya taman-
taman kota sebagai ruang publik
menjadi sarana hiburan kreatif yang
mengajak masyarakat untuk bersama-sama menikmati ruang terbuka hijau.
Namun demikian, ada kekhawatiran
pemanfaatan ruang terbuka hijau
yang disalahgunakan, sehingga
berubah menjadi ruang komersial.
ISU PERTANAHAN:
Alih fungsi lahan menjadi mayoritas
isu di bulan Maret ini. Banyak lahan
sawah yang beralih fungsi menjadi
kawasan permukiman dan industri,
terutama di wilayah Jawa Barat. Untuk
mengimbangi alih fungi lahan tersebut,
distribusi lahan sebagai aset ekonomi
mesti dilakukan karena penguasaannya
amat timpang. Beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi hal tersebut,
yakni, distribusi lahan dan melindungi
lahan-lahan petani. Untuk itu, harus ada
pembatasan penguasaan lahan yang
diatur dalam sistem penguasaan lahan.
Terkait dengan pengelolaan hutan,banyak terjadi kasus kekeringan lahan
yang menjadi pemicu kebakaran
hutan. Hal ini perlu menjadi sorotan
utama pemerintah dan segera dicari
solusinya. Kebakaran hutan dan
lahan, selama ini menjadi bencana
dengan dampak ekonomi terbesar
100 tahun terakhir. Kebakaran hutan
di Sumatera-Kalimantan tahun 1997
merupakan bencana paling merugikan
Indonesia dalam periode 1900-2014,
dengan kerugian 8 juta dollar AS.
NEWSLETTER
KILAS BALIK:
REFORMA AGRARIA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI MANDAT ... HAL 3
Fokus Pemberitaan
Bidang TATA RUANG
Fokus Pemberitaan
Bidang PERTANAHAN
-
7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014
2/4
PertemuanBilateral Sekretariat BKPRN
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut
Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN tanggal
19 Februari 2014 dalam rangka penajaman
tindak lanjut penetapan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW.
Status terakhir penetapan LP2B, sebanyak
160 Perda RTRW kabupaten/kota telah
mencantumkan penetapan LP2B dengan
total luasan lahan 4,7 juta Ha, sedangkan
sebanyak 187 Perda RTRW kabupaten/kota
yang telah ditetapkan, belum menetapkan
LP2B. Untuk itu, berdasarkan amanah
UU 41/2009, penetapan LP2B dapat pula
dilakukan melalui peraturan bupati/
walikota apabila belum tercantum dalam
RTRW. Pada pertemuan ini disampaikan
pula oleh Kementerian Pertanian bahwa
bentuk insentif kepada petani agar
bersedia menetapkan LP2B, diberikan
dalam bentuk sarana prasarana
irigasi, jalan dan lain-lain yang bersifat
pemberian insentif secara berkelompok,
bukan pada tataran insentif individu.
Hasil dari pertemuan Bilateral
ini diantaranya meliputi: i) Perlu
penyusunan mekanisme penetapan LP2B
pada (a) Daerah yang sudah menetapkan
RTRW tetapi belum menetapkan
LP2B, (b) Daerah yang sudah memiliki
persetujuan substansi RTRW kab/kota
dari Kementerian PU, dan (c) Daerah
yang sudah menetapkan LP2B, tetapi
belum terdapat rincian lokasi dan luasan
hamparannya; dan ii) Perlu integrasi peta
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B) Nasional kedalam RTRWN. Status
terakhir peta KP2B Nasional dengan
skala 1:250.000, telah disampaikan secara
informal kepada Tim Budidaya, Direktorat
Tata Ruang Wilayah Nasional, KementerianPekerjaan Umum. Pada skala nasional dan
provinsi, peta KP2B sudah tersedia dan akan
dimasukkan sebagai bagian revisi RTRWN.
Di masa mendatang, diharapkan
LP2B yang telah dicantumkan dalam
RTRW dapat diintegrasikan ke dalam
Rencana Pembangunan seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana
amanat pada UU 41 tahun 2009. (SY)
POTRET KEGIATAN:
Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam RTRW
Pertemuan PerdanaKegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional
Jakarta, 10/3, Koordinasi Strategis Reforma
Agraria Nasional yang berada di bawahnaungan Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, menyelenggarakan Kick Off
Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis
Reforma Agraria Nasional, di Ruang
SG-5 Bappenas. Tujuan dari kegiatan ini
fokus pada dua hal, yakni: (1) Kick-off
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis
Reforma Agraria Nasional Tahun 2014;
(2) Penyepakatan Rencana Kerja Tim
Koordinasi Strategis RAN Tahun 2014.
Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr.
Ir. Oswar Mungkasa, MURP, didampingi
perwakilan dari Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri, Sunrizal. Dihadiri
pula oleh perwakilan dari Badan
Pertanahan Nasional, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Kementerian Perumahan Rakyat, beserta
mitra Direktorat K/L di Bappenas.
Menengah, Kementrian Perumahan Rakyat,
beserta mitra Direktorat K/L di Bappenas.
Dalam pertemuan ini Kasubdit Pertanahan
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Uke Mohammad Hussein, SSi. MPP,
menyampaikan paparannya mengenai
rencana kerja tim Koordinasi StrategisReforma Agraria Nasional. Beberapa poin
penting terkait rencana kerja tersebut
meliputi: 1) Kebijakan Pendaftaran Tanah
Publikasi Positif; 2) Kebijakan Reforma Agraria
(Asset dan Access Reform); 3) Kebijakan
Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di
Pengadilan; dan 4) Kebijakan PemenuhanSDM, serta beberapa kegiatan koordinasi yang
melibatkan sektor dan pemerintah daerah.
Reforma Agraria menjadi komitmen
pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang
dalam TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,
yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah
kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan
sumber daya alam secara berkeadilan dan
berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan
kerja RAN, diperlukan sinergi antara Tim
Koordinasi RAN dengan seluruh Kementerianterkait. Dengan berdirinya RAN diharapkan ke
depan dapat membantu menyelesaikan konflik
pertanahan, hingga masalah terkait bidang
pertanahan berkurang secara signifikan. (AY)
Sumber: Dokumentasi TRP
2
-
7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014
3/4
REFORMA AGRARIA
Reforma Agraria merupakan implementasi
dari mandat Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003
tentang Penugasan kepada MPR-RI
untuk Menyampaikan Saran atas Laporan
Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh
Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang
Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu
butir saran dimaksud kepada Presiden
Republik Indonesia, terkait dengan
perlunya Penataan Struktur Penguasaan,
Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan
Tanah.
Dalam tataran operasional Reforma
Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui
2 (dua) langkah yaitu; (1) Penataan kembali
sistem politik dan hukum pertanahan
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA); dan (2) Proses
Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu
penataan aset tanah bagi masyarakat
dan Penataan akses masyarakat terhadap
sumber-sumber ekonomi dan politik
yang memungkinkan masyarakat untuk
memanfaatkan tanahnya secara baik. Didalam penyelenggaraan Land Reform Plus
mencakup dua hal penting yaitu Asset
Reformdan Access Reform.
Maksud dan Tujuan Reforma Agraria
Reforma agraria yang dilaksanakan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
saat ini antara lain bertujuan untuk: (i)
menata kembali ketimpangan struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah ke arah yang
lebih adil; (ii) mengurangi sengketa dan
konik pertanahan dan keagrarian; (iii)
memperbaiki akses rakyat kepada sumber-
sumber ekonomi, terutama tanah; (iv)
mengurangi kemiskinan; (v) menciptakan
lapangan kerja; (vi) memperbaiki dan
menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
(vii) menguatkan ketahanan pangan dan
energi.
Arah Kebijakan Reforma Agraria
Dalam pelaksanaannya, memperhatikan
amanat UUPA dan telah diperkuat dengan
TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Indonesia perlu melanjutkankebijakan pelaksanaan redistribusi tanah
yang merupakan bagian dari reforma
agraria, sebagai berikut:
(1) Redistribusi tanah sebagai bagian
Program Pembaruan Agraria Nasional
(PPAN) harus dilengkapi dengan kerangka
waktu pelaksanaan.
Terkait dengan pelaksanaannya, Indonesia
diusulkan untuk melakukan redistribusi
tanah dalam kurun waktu sepuluh tahun
yang dibagi dalam dua tahap. Tahap I
dalam 5 tahun meliputi identifkasi potensi
rinci, menghitung berapa luas dan lokasi
sumber TORA, dan melakukan pelaksanaan
redistribusi itu sendiri, dan menyelesaikan
sengketa dan konik pertanahan skala
nasional (besar). Tahap II dalam 5 tahun
yakni pelaksanaan redistribusi sejalan
dengan pengembangan teknologi
pertanian dan pangan.
(2) Penyediaan input sumber daya
pendamping bagi penerima program
redistribusi tanah Access Reform
Pemerintah perlu melengkapi pemberian
bidang tanah dengan sumber dayalain yang dibutuhkan penduduk miskin
penerima untuk dapat mengolah dan
memanfaatkan tanah redistribusi. Bila
bidang tanah redistribusi dianggap
sebagai asset, maka sumber daya
pelengkap yang diperlukan dapat
dianggap sebagai access menuju tingkat
kesejahteraan yang lebih layak.
(3) Pembangunan interkoneksi usaha
Pembangunan interkoneksi usaha
merupakan bagian dari bantuan
pemasaran dan pengembangan pasarbaru.
Objek Reforma Agraria
Tanah merupakan komponen dasar dalam
reforma agraria, maka pada dasarnya tanah
yang ditetapkan sebagai objek reforma
agraria adalah tanah-tanah negara dari
berbagai sumber yang menurut peraturan
perundang-undangan dapat dijadikan
sebagai objek reforma agraria.
Subjek Reforma Agraria
Pada dasarnya subjek Reforma Agraria
adalah penduduk miskin di perdesaan
baik petani, nelayan maupun non-petani/
nelayan. Penduduk miskin dalam kategori
ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi
ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan
dibuka kemungkinan untuk melibatkan
kaum miskin dari daerah lain (perdesaan
dan perkotaan).
Sumber:
Whitepaper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan
Nasional, Bappenas.
WAWASAN
LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Bappenas
Portal Tata Ruang dan Pertanahan
Sekretariat BKPRN
Potret Kegiatan TRPPertemuan Bilateral Sekretariat BKPRN
Pra Workshop 3 Koordinasi Penanganan
DAS Ciliwung
Kick Off Meeting Koordinasi Strategis
Reforma Agraria Nasional
Gambar Ilustrasi Reforma Agraria
3
http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.tataruangpertanahan.com/http://www.bkprn.org/http://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/225/Kick-Off-Meeting-Evaluasi-Bidang-Tata-Ruang-dan-Pertanahan-2014.htmlhttp://www.trp.or.id/detailberita/222/Rapat-Koordinasi-BKPRN-Tingkat-Eselon-II.htmlhttp://www.bkprn.org/http://www.tataruangpertanahan.com/http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669http://www.bappenas.go.id/unit-kerja/deputi-bidang-pengembangan-regional-dan-otonomi-daerah/direktorat-tata-ruang-dan-pertanahan/?&kid=1394762669 -
7/22/2019 Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Edisi 4/Bulan April 2014
4/4
Pedoman Perencanaan
MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIAKota-kota di Indonesia saat ini berkembang pesat. Seiring dengan pesatnya kemajuan di
perkotaan, harus diimbangi dengan sistem transportasi yang terencana, andal, dan dinamis.
Kebutuhan akan mobilitas perkotaan yang berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan
ekonomi yang menyediakan akses kepada seluruh warga secara inklusif untuk memenuhi
segala kebutuhan, seperti menciptakan
lapangan kerja, pasar, arus informasi,
pelayanan sosial, kesehatan, budaya,
ibadah, dan lain-lain, sangat mendesak.
Bappenas bekerja sama dengan pemerintah
Jerman dalam bidang pengurangan
emisi untuk transportasi perkotaan,
GIZ SUTIP (Sustainable Urban Transport
Improvement Project), menyusun sebuah
buku pedoman perencanaan mobilitas
perkotaan di Indonesia. Fokus di dalam
buku pedoman ini adalah agar pemerintah
kota mendapatkan gambaran atas
perencanaan dasar kebijakan transportasi
perkotaan, pentingnya koordinasi antar
lembaga, dan aspek penting pembentukan
konsep transportasi perkotaan. Elemen
penting yang dibahas di dalam buku ini,
meliputi: (1) kebijakan dan perencanaan;
(2) manajemen dan pengendalian; dan (3)
skenario tata ruang publik. Dalam kebijakan
dan perencanaan, faktor kelembagaan,
regulasi, pendanaan, kesadaran
masyarakat, dan perubahan perilaku
masyarakat menjadi faktor pendukung
utama yang harus diperhatikan. Sementara
dalam manajemen, desain ruang publik
menjadi penting untuk dilakukan. Dengan
hadirnya buku ini, diharapkan dapat
dijadikan pedoman untuk transformasi dan
perbaikan sistem transportasi di Indonesia.
Judul Buku:
Pedoman Perencanaan Mobilitas
Perkotaan di Indonesia
Penyusun: Bappenas - GIZ Indonesia
Penerbit : Bappenas - GIZ Indonesia
Jumlah halaman: 100
DIR EKTORAT TATA RUAN G DAN
PERTANAHAN,
BAPPENAS
Jalan Taman Suropati No. 2A
Gedung Madiun Lt. 3
T : 021 392 7412
F :021 392 6601
W: www.trp.or.id
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:
RESENSI BUKU:
Jakarta, (6/3), Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, menghadiri Pre Workshop
3 Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya
Penanganan DAS Ciliwung yang diwakili
oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,
Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, beserta stafsubdit Infosos, Gina Puspitasari. Workshop
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup yang berlokasi di
Ruang Kalpataru, Gedung B, Kementerian
Lingkungan Hidup. Peserta yang hadir
dalam workshopini, yakni Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi, Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan
Umum, Badam Nasional Penanggulangan
Bencana, Badan Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah, Dana Mitra Lingkungan, dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda).
Workshopyang dipimpin oleh Asisten Deputi
Pengendalian Pencemaran dan Manufaktur,
Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan
Hidup ini bertujuan untuk berkoordinasi
dan berbagi informasi program kerja
dalam upaya penanganan DAS Ciliwung
yang dilakukan oleh berbagai pihak baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM,
dan swasta. Menghadirkan narasumber,
di antaranya: 1) perwakilan Balai Besar
Sungai Ciliwung (BBWSCC) Citarum-
Cisadane; 2) perwakilan BPLHD Kab.
Bogor; dan 3) perwakilan BPDAS Citarum-
Ciliwung. Kegiatan ini merupakan bagian
dan tindak lanjut dari Pengembangan
Knowledge Management Center (KMC)
Ciliwung. Output kegiatan ini adalah
grand design penanganan DAS Ciliwung,
yang harapannya dapat direplikasi ke DAS
lainnya. Selain di DAS Ciliwung, pilot project
penyusunan grand designdilakukan juga di
DAS Brantas dan DAS Citarum.
Grand designini direncanakan selesai Bulan
April agar materi dapat masuk ke dalam
RPJMN dan Renstra K/L. Dalam konteks
penataan ruang, upaya pengendalian
dan normalisasi DAS Ciliwung ini dapat
mendorong implementasi rencana tata
ruang, dan sebagai bahan masukan bagi
RTR KSN Jabodetabekpunjur yang saat
ini sedang dilakukan peninjauan kembali.
Selain dalam kegiatan penanganan Ciliwung,
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP)juga akan terus mengikuti perkembangan
KMC untuk mendorong pengembangan
Knowledge Management Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, yang saat ini sedang
dikembangkan di Direktorat TRP (AY).
Pre Workshop 3 Koordinasi Lintas SektorDalam Upaya Penanganan DAS Ciliwung
Sumber: Dokumentasi TRP
4