pedoman penerapan puu pplh dan psda terkait dengan proses amdal, ukl-upl dan izin lingkungan-4 juni...

7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.

1/21

0 | P a g e

PUU PSDA yang terkait dengan Proses Amdal, UKL-

UPL dan Izin Lingkungan

Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan

Deputi Bidang Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta@2014


2/21

1 | P a g e

PUU PSDA yang terkait dengan Proses Amdal, UKL-

UPL dan Izin Lingkungan

A. Pendahuluan

Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Amdal merupakan

kombinasi antara Science and Art, karena itulah para penyusun

dan penilai/pemeriksan dokumen lingkungan hidup (Amdal & UKL-

UPL) dan penulis izin lingkungan paling sedikit memerlukan tiga

kompetensi sebagai berikut:

1. Kompentesi saintifik terkait dengan identifikasi, prakiraan,

evaluasi dan mitigasi dampak serta berbagai metodologi ilmiah

Amdal menjadi pondasi yang sangat penting untuk menjaga

Amdal sebagai kajian ilmiah yang dapat memberikan informasi

yang tepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kompetensi scientifik tersebut juga harus ditopang dengan

kompetensi terkait dengan kebijakan dan regulasi, sehingga

keputusan yang diambil tetap dalam koridor hukum yang telahditetapkan.

3. Hasil keputusan terkait dengan penilaian amdal harus

dituangkan secara tertulis mulai dari peryataan kelengkapan

administrasi dokumen Amdal sampai dengan keputusan izin

lingkungan. Karena itu kompetensi terkait dengan penulisan

(drafting) keputusan administratif penilaian Amdal, terutama

penulisan izin lingkungan(environmental permit writing) menjadi

hal penting yang harus dikuasai oleh para penilai Amdal. Izin

lingkungan yang ditulis harus secara rinci, jelas dan pasti serta

sesuai dengan kajian Amdal; dapat mengintegrasikan izin PPLH

dan compatible dengan perizinan sektor; dan dapat secara

operasional diterapkan oleh pemegang izin lingkungan dan

diawasi oleh PPLH.

Panduan atau pedoman ini disusun dalam upaya untuk

meningkatkan kompetensi para penyusun dan penilai/pemeriksa

dokumen lingkungan terkait dengan aspek kebijakan dan regulasi.


3/21

2 | P a g e

Pedoman ini dapat memandu para penyusun dan

penilai/pemeriksan dokumen lingkungan terkait dengan PUU dan

ketentuan-ketentuan PUU yang dapat digunakan sebagai dasar

dalam penyusunan dan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkunganterkait dengan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang

berlokasi di luar, berbatasan langsung dan/atau di dalam kawasan

hutan lindung.

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Lingkungan Hidup telah

mengkompilasi dan menganalis Peraturan Perundang-Undangan

PSDA (Sektor) beserta pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang

yang terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. PUU

tersebut terdiri dari:

1) PUU Sektor Terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: daftar

PUU seperti UU, PP atau Peraturan Menteri dari 14 Bidang/Sektor

dan 72 Jenis Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan MENLH

No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan Wajib Memiliki Amdal serta memuat pasal-pasal dari

setiap PUU yang menyebutkan ketentuan bahwa Amdal atau

UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai persyaratan permohonan

izin usaha dan/atau kegiatan;2) PUU Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yang terkait

dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: berisi daftar PUU

Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yang terkait

dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, serta pasal-pasal

yang memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan yang

membolehkan atau mengizinkan jenis-jenis kegiatan tertentu

yang dapat dilakukan di dalam kawasan lindung;

Panduan/pedoman ini berisifat living document yang akan terus

disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan

peraturan perudang-undangan.


4/21

3 | P a g e

B. Ketentuan-Ketentuan PUU PSDA dan Keterkaitannya denganAmdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

1. PUU Sektor Terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

(Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib MemilikiAmdal)

No Bidang dan JenisKegiatan

PUU Keterangan

A. Bidang MultiSektor

1. Reklamasi WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU 27 Tahun2007 tentangPengelolaanWilayah Pesisirdan Pulau-PulauKecil

PeraturanPresiden No. 122

Tahun 2012tentangReklamasi diWilayah Pesisirdan Pulai-PulauKecil;

Peraturan MenteriPerhubungan No.52 Tahun 2011tentangPengerukan danReklamasi

UU 27 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (23):reklamasi adalah kegiatan yangdilakukan oleh orang (orangperseorangan dan/atau badanHukum) dalam rangkameningkatkan manfaat sumber daya

lahan ditinjau dari sudut lingkungandan sosial ekonomi dengan carapengurugan, pengeringan lahan ataudrainase

Pasal 18 Perpres 122/2012:Permohonan izin pelaksanaanreklamasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 wajib dilengkapidengan:

a. izin lokasi;b. rencana induk reklamasi;c. izin lingkungan;d. dokumen studi kelayakanteknis dan ekonomi finansial;

e. dokumen rancangan detailreklamasi;f. metoda pelaksanaan dan jadwalpelaksanaan reklamasi; dang. bukti kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan;

Pasal 20 Perpres 122/2012: Izinpelaksanaan reklamasi dapatdicabut apabila:a. tidak sesuai dengan perencanaan

reklamasi; dan/ataub.izin lingkungandicabut;

Pasal 18 huruf b angka 4 PeraturanMenteri Perhubungan No. 52 Tahun

2011: Salah satu persyaratanPengajuan permohonan lzinreklamasi adalah hasil studi Amdalatau sesuai dengan ketentuan PUU

2. Pemotongan Bukitdan PengurukanLahan

3. Pengambilan AirPermukaan

UU No. 7 Tahun2004 tentangSumber Daya Air

PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air

Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampakpenting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).


5/21

4 | P a g e


PUU Keterangan

4. Pengambilan AirBawah Tanah


PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air

PP No. 43 Tahun2008 tentang Air

Tanah

Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampak

penting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PP43/2008: Untuk memperoleh izinpemakaian air tanah atau izinpengusahaan air tanah pemohonwajib mengajukan permohonansecara tertulis kepadabupati/walikota dengan tembusankepada Menteri dan gubernur.Salah satu informasi yang harusdilampirkan dalam permohonan

tersebut adalah UKL-UPL atauAMDAL sesuai dengan ketentuanPUU;

5. PembangunanBangunan Gedung

UU No. 28 Tahun2002 tentangBangunanGedung

PP No. 36 Tahun2005 tentangPelaksanaan UUNo. 28 Tahun2002 tentangBangunanGedung

PeraturanMendagri No. 32

Tahun 2010

Pasal 15 UU No. 28 tahun 2002:salah satu persyaratan bangunangedung adalah persyaratanpengendalian dampak lingkungnbagi bangunan gedung yang dapatmenimbulkan dampak penting bagilingkungan. sesuai denganketentuan PUU di bidang LH.

Persyaratan pengendalian dampaklingkungan menjadi salah satupersyaratan tata bagunan sesuai

dengan ketentuan pasal 16 PP36/2005. Setiap bangunanbangunan gedung yangmenimbulkan dampak penting harusdidahului dengan menyertakanAMDAL (Pasal 26 PP 36/2005).

Terkait dengan hal tersebut, Pasal14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, PPNo. 36 Tahun 2005 secara tegasmenyatakan bahwa setiap orang

yang akan mendirikan bangunangedung wajib memiliki izinmendirikan bangunan (IMB). Salahsatu persyaratan atau kelengkapan

yang dibutuhkan untuk pengajuanpermohonan IMB gedung adalahAMDAL;

Pasal 9 ayat (2) huruf f PermendagriNo 32/2009: Amdal atau UKL-UPLbagi yang terkena kewajibanmerupakan salah satu persyaratandokumen adminsitrasi permohonanIMB;

B. BIDANGPERTAHANAN

1. PembangunanPangkalan TNI AL

2. Pembangunan

Pangkalan TNI AU


6/21

5 | P a g e


PUU Keterangan

3. PembangunanPusat Latihan

Tempur

C. BIDANGPERTANIAN

1. Budidayatanaman pangan

PP 18 Tahun 2010tentang UsahaBudidaya Tanaman

Pasal 11 ayat (1) huruf (j) PP18/2010:Untuk mendapatkan izinusaha.... pemohon harus memenuhipersyaratan......j. hasil analisismengenai dampak lingkungan atauupaya pengelolaan lingkunganhidup dan upaya pemantauanlingkungan hidupsesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkunganhidup;

Pasal 17 ayat (1) huruf b PP

18/2010: Pelaku usaha budidayatanaman wajib melaksanakan upayapelestarian sumber daya alamdan/atau fungsi lingkungan hidupsesuai dengan ketentuan PUU.

2. Budidayatanamanhortikultura

PP 18 Tahun 2010tentang UsahaBudidaya Tanaman

UU No. 13 Tahun2010 tentangHortikultura

3. Budidayatanaman

perkebunan

UU No. 18 Tahun2004 tentang

Perkebunan

Pasal 25 UU 18/2004:

Wajib memelihara kelestarian fungsi

lingkungan hidup & mencegahkerusakannya;

Sebelum memperoleh izin usahaperkebunan (a) wajib, membuatAMDAL, (b) analisis danmanajemen risiko (hasil rekayasaGenetik), (c) pernyataankesanggupan untuk menyediakansarana, prasarana, dan systemtanggap darurat untukpenanggulangan kebakaran lahan

wajib menerapkan AMDAL danmelaksanakan UKL/UPL dan/atauanalisis dan manajemen risiko

lingkungan hidup Tidak ada AMDAL atau UKL-UPL,

Permohonan Izin ditolak

tidak menerapkan AMDAL atauRKL/RPL, izin usahanya, dicabut

D. Bidang Perikanandan Kelautan

1. Usaha Budidayaperikanan(tambak)

UU No. 31 Tahun2004 tentangPerikanan;

Keputusan MenteriKKP No.2/MEN/2004

tentang Perizinan

Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan: Setiap orang

yang melakukan usaha perikanan(kecuali nelayan kecil dan/ataupembudidaya ikan kecil)pembudidayaan dan pengolahan

ikan wajib memiliki Surat Izin

2. Usaha budidayaperikananterapung


7/21

6 | P a g e


PUU Keterangan

UsahaPembudidayaanIkan

Usaha Perikanan (SIUP;

Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5-Pasal 19 serta pasal 45 Keputusan

Menteri KKP No. 2/MEN/2004tentang Perizinan UsahaPembudidayaan Ikan pada dasarnyamenyebutkan bahwa salah satusyarat penerbitan Izin UsahaPerikanan (IUP) PembudidayaanIkan (di air tawar, air payau dan airlaut) adalah Amdal sesuai denganketentuan PUU.

E. BIDANGKEHUTANAN

1. Usahapemanfaatan hasilhutan kayu dari

hutan alam

UU No. 41 Tahun1999 tentangKehutanan

PP No. 6 Tahun2007 tentang TataHutan danPenyusunanRencanaPengelolaan Hutanserta PemanfaatanHutan

Pasal 69 PP No. 6/2007:Pemanfaatan hutan yangkegiatannya dapat mengubah

bentang alam dan mempengaruhilingkungan, diperlukan analisismengenai dampak lingkungan(AMDAL) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

2. Usahapemanfaatan hasilhutan kayu darihutan tanaman

F. BIDANGPERHUBUNGAN

1. PembangunanJalur Kereta Api

UU No. 23 Tahun2007 tentangPerkeretapian;

PP 56 Tahun 2009

tentangPenyelengaraanPerkeretapian

Pasal 70, ayat (3) huruf e PP56/2009: Jalur kereta api yangbersambungan harusmemperhatikan aspek keselamatan

dan keamanan operasi kereta api,serta memenuhi persyaratan, salahsatunya adalah Amdal atau UKL-UPL;

Pasal 314 ayat (1) huruf b PP56/2009: Badan Usaha yang telahmemiliki izin usaha penyelenggaraanprasarana perkeretaapian umumharus melaksanakan kegiatan:a. perencanaan teknis;b. analisis mengenai dampak

lingkungan hidup atau UKL danUPL;

c. pengadaan tanah; dan

d. mengajukan izin pembangunanprasarana perkeretaapian umumsebelum memulai pelaksanaanpembangunan fisik.

Pasal 321 ayat (3) PP 56/2009 huruff: Salah satu perysratan teknispermohonan izin pembangunanprasarana perkeretaapian umumadalah Amdal atau UKL-UPL;

Pasal 355 ayat (1) huruf b PP56/2009: Badan usaha yang telahmemiliki persetujuan prinsippembangunan perkeretaapiankhusus harus melaksanakan

kegiatan:


8/21

7 | P a g e


PUU Keterangan

a. perencanaan teknis;b. analisis mengenai dampak

lingkungan hidup atau UKL dan

UPL; danc. pengadaan tanah

Pasal 356 ayat (2) huruf g: Salahsatu perysratan teknis permohonanizin pembangunan prasaranaperkeretaapiankhusus adalah Amdalatau UKL-UPL;

2. Pembangunanterminalpenunmpang dan

terminal barangtransportasi jalan

UU No. 22 Tahun2009 tentang LaluLintas danAngkutan Umum

Pasal 40 ayat 1 huruf e UU 22Tahun 2009: PembangunanTerminal harus dilengkapi denganAmdal;

Penjelasan Pasal 99 ayat (1) UU22/2009: Analisis dampak lalu

lintas dalam implementasinya dapatdiintegrasikan dengan analisismengenai dampak lingkungan

3. Pengerukan danpenempatan hasilkeruk

UU No. 17 Tahun2008 tentangPelayaran;

PP No. 05 Tahun2010 tentangKenavigasian

Peraturan MenteriPerhubungan No.52 Tahun 2011tentang

Pengerukan danReklamasi

Pasal 189 UU 17/2008: salah satupersyaratan teknis pengerukanadalah kelestarian lingkungan;

Pasal 99 ayat 3 huruf b dan Pasal 5:studi kelayakan lingkungan yangdilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidupmerupakan salah satu persyaratanteknis pengerukan;

Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b danPasal 7: Pekerjaan pengerukanwajib memenuhi persyaratan teknis.Salah satu persyaratan teknisadalah kelestarian lingkunganberupa berupa studi kelayakanlingkungan yang dilakukan sesuaidengan ketentuan PUU di bidanglingkungan hidup;

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 7:salah satu persyaratan Izinpengerukan adalah persyartanteknis, salah satunya berupadokumen Amdal sesuai dengan

ketentuan PUU.4. Pembangunan

pelabuhan UU No. 17 Tahun

2008 tentangPelayaran;

PP 61 Tahun 2009tentangKepelabuhan

Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 PP61/2009: Persyaratan kelestarianlingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81ayat (3) berupa studi lingkungan

yang dilakukan sesuai denganketentuan PUU di bidang lingkunganhidup;

Pasal 84 PP 61/2009: Dalammengajukan permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3)harus disertai dokumen yang terdiri

atas:


9/21

8 | P a g e


PUU Keterangan

a. Rencana Induk Pelabuhan;b. dokumen kelayakan;c. dokumen desain teknis; dan

d. dokumen lingkungan Pasal 94 PP 61/2009: Sistem

pengelolaan lingkungan hidupmerupakan salah satu persyaratanizinpengoperasian pelabuhan.

Pasal 117 PP 61/2009: Persyaratankelestarian lingkungan berupa studilingkungan yang dilakukan sesuaidengan ketentuan PUU di bidanglingkungan hidup merupakan salahsatu persyaratan izin pembangunanterminal khusus;

Pasal 120 PP 61/2009: laporanpelaksanaan kajian lingkungan

merupakan salah satu syarat izinpengoperasian terminal khusus;

Pasal 136 ayat (2) huruf h PP 61Tahun 2009: studi lingkungan yangtelah disahkan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuanPUU merupakan salah satu syaratpersetujuan pengelolaan terminaluntuk kepentingan sendiri.

5. PembangunanBandar Udara

UU No. 1 Tahun2009 tentangPenerbangan;

PP No. 40 Tahun2012 tentang

Pembangunan danPelestarianLingkungan HidupBandar Udara

Pasal 215 ayat (2) huruf e dan Pasal247 UU 1/2009: Kelestarianlingkungan merupakan salah satupersyaratan izin mendirikanbangunan bandar udara dan bandar

udara khusus; Penjelasan Pasal 215 ayat ayat (2)

huruf e UU 1/2009: Persyaratanmengenai kelestarian lingkunganditunjukkan dengan adanya studiAnalisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL), KerangkaAcuan Andal (KA-ANDAL), AnalisisDampak Lingkungan (ANDAL),Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL), Rencana PemantauanLingkungan (RPL), UpayaPengelolaan Lingkungan atau UpayaPemantauan Lingkungan (UKL-UPL),

atau Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup(DPPL) yang merupakan dokumenuntuk terpenuhinya persyaratankelestarian lingkungan.

Pasal 12 huruf e PP 40/2012:Kelestrian lingkungan merupakansalah satu persyaratan penerbitanIzin mendirikan bangunan BandarUdara;

Pasal 18 PP 40/2012: Kelestarianlingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf e, merupakanizin lingkungan sesuai dengan

ketentuan PUU dibidang PPLH;


10/21

9 | P a g e


PUU Keterangan

Pasal 20 huruf e PP 40 Tahun 2010:Izin lingkungan salah satu lampiranPermohonan izin mendirikan

bangunan Bandar UdaraG. BIDANGTEKNOLOGISATELIT

1. Pembangunan danpengoperasianbandar antariksa

UU No. 21 Tahun2013 tentangKeantariksaan

Pasal 48 UU 21/2013: Membangunbandar antariksa wajib memilikiAmdal yang diatur sesuai denganketentuan PUU;

Pasal 87 dan pasal 88 UU 21/2013:Pelestarian lingkungan

2. Pembangunanfasilitaspeluncuran roketdi darat dantujuan lainnya

3. Pembangunanfasilitas

pembuatanpropelan roket

4. Pabrik roket

5. Pembangunanfasilitas uji staticdan fasilitaspeluncuran roket

H. BIDANGPERINDUSTRIAN

1. Industri Semen UU No. 5 Tahun1984 tentangPerindustrian;

PP No. 13 Tahun1995 tentang Izin

Usaha Industri Perindustrian No.

41/MIND/PER/6/2008 tentangKetentuan dan TataCara Izin UsahaIndustri, IzinPerluas dan TandaDaftar PerusahaanIndustri;

PP No. 24 Tahun2009 tentangKawasan Industri

Pasal 21 UU 5/1984: Kewajibanperusahan industri untuk mencegahpencemaran dan kerusakanlingkungan hidup;

Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan

Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008: Amdal atau UKL-UPL merupakan salah satupersyaratan Izin Usaha Industridengan Persetujuan Prinsi untukPerusahaan Industri;

Pasal 13 PP 24/2009: Amdl menjadisalah satu persyaratan Izin KawasanIndustri;

Pasal 23 ayat (1) PP 24/2009:Perusahaan Industri di dalamkawasan industri wajib memilikiupaya pengelolaan lingkungan danUpaya Pemantauan Lingkungan.

2. Industri pulp dankertas yangterintegrasidengan hutan

tanaman industri3. Industri

Petrokimia Hulu

4. Kawasan Industri

5. Industri galangankapal

6. Industri propelan,amunisi danbahan peledak

7. Industri peleburantimah hitam

8. Kegiatan industriyang tidaktermasuk angka 1-

7I. BIDANG

PEKERJAANUMUM

1. PembangunanBendungan/Waduk atau Jenis

Tampungan Airlainnya


PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air;

PP No. 37 Tahun2010 tentangBendungan

Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampakpenting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).

Pasal 1 angka 15 PP 37/2010:dokumen pengelolaan lingkunganhidup: Amdal atau UKL-UPL;

Pasal 2 PP 37/2010: Kelayakan


11/21

10 | P a g e


PUU Keterangan

lingkungan merupakan salah satuaspek yang diperhatikan dalampenyelenggaran pembangunan

bendungan; Pasal 15 ayat (3) huruf c PP

37/2010: Dokumen pengelolaan LHmerupakan salah satu persyaratanteknis permohonan persetujuanprinsip pembangunan bendungan;

Pasal 19 ayat (1) PP 37/2010:Perencanaan pembangunan bendungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf b meliputi:a. studi kelayakan;b. penyusunan desain; danc. studi pengadaan tanah;

Pasal 21 Studi kelayakansebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1) huruf a didahului denganpra-studi kelayakan. Studikelayakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disertai denganstudi analisis mengenai dampaklingkungan;

Pasal 30 ayat 2 huruf c PP 37/2010:Dokumen pengelolaan LHmerupakan salah satu persyaratanteknis izin pelaksanaan kontruksibendungan;

Pasal 36 ayat 3 PP 37/2010: Dalampelaksanaan konstruksi dilakukanrencana pemantauan lingkungandan

rencana pengelolaan lingkungan.

2. Daerah Irigasi UU No. 7 Tahun2004 tentangSumberdaya Air

PP No. 20 Tahun2006 tentangIrigasi

3. PengembanganRawa: ReklamasiRawa untukKepentinganIrigasi

4. Pembangunan

Pengaman Pantaidan PerbaikanMuara Sungai

5. Normalisasisungai (termasuksudetan) danpembuatan kanalbanjir

UU No. 7 Tahun2004 tentangSumberdaya Air;

PP 38 Tahun 2011tentang Sungai

6. Pembangunandan/ataupeningkatan jalantol


Jalan;

PP No. 15 Tahun2005 tentang Jalan

Tol

Pasal 24 ayat (2) PP 15/2005:Persiapan pengusahaan mencakuppelaksanaan prastudi kelayakanfinansial, studi kelayakan, dananalisis mengenai dampak

lingkungan;


12/21

11 | P a g e


PUU Keterangan

Pasal 25 PP 15/2005: Studikelayakan dan analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)dilakukan untuk mengevaluasikelayakan proyek dari aspek teknis,ekonomi dan finansial sertalingkungan. Analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakupkegiatan pengkajian dampak-dampak lingkungan yang mungkinterjadi akibat adanya rencanakegiatan pembangunan jalan tol.Hasil kegiatan studi kelayakan dananalisis mengenai dampaklingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijadikan dasar dalamproses pelelangan;

Pasal 26 PP 15/2005: Kegiatananalisa kelayakan finansial, studikelayakan, dan analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)dilaksanakan oleh BPJT.

7. Pembangunandan/ataupeningkatanpelebaran jalan


Jalan;

PP 34 Tahun 2006tentang Jalan.

Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) PP34/2006: Jalan umum dioperasikansetelah ditetapkan memenuhipersyaratan laik fungsi jalan umumsecara teknis dan administratif

sesuai dengan pedoman yangditetapkan oleh Menteri dan menteriterkait. Suatu ruas jalan umumdinyatakan laik fungsi secaraadministratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) apabila memenuhipersyaratan administrasiperlengkapan jalan, status jalan,kelas jalan, kepemilikan tanah ruangmilik jalan, leger jalan, dandokumen analisa mengenaidampak lingkungan (AMDAL).

8. PembangunanSubway/

Underpass,Terowongan/tunnel, jalanlayang/flyover,

jembatan

9. Persampahan, i.e.TPA, transferstation, instalasipengolahansampah terpadu,composting plan

UU No. 18 Tahun2008 tentangPengelolaanSampah;

PeraturanPemerintah Nomor81 Tahun 2012tentangPengelolaan

Sampah RumahTangga dan

Pasal 21 ayat (1) huruf b PP16/2005: Lokasi tempatpengumpulan dan pengolahansampah serta TPA, wajibmemperhatikan: hasil kajian analisismengenai dampak lingkungan

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c,Pasal 11 ayat (1) Peraturan MenteriPU 03/2013: Kajian lingkungan

merupakan bagian dari studikelayakan kegiatan penyediaan


13/21

12 | P a g e


PUU Keterangan

Sampah SejenisSampah Rumah

Tangga

PP 16 Tahun 2005tentangPengembanganSistem PenyediaanAir Minum;

Peraturan MenteriPU NO.03/PRT/M/ 2013tentangPenyelenggaraanPrasarana danSaranaPersampahandalam Penanganan

Sampah RumahTangga danSampah SejenisSampah Rumah

Tangga

prasarana dan sarana persampahanyang menggunakan teknologipengolahan dan pemrosesan akhir

berupa proses biologi, termal atauteknologi lain dengan kapasitasnlebih besar dari 100 ton/hari. Kajianlingkungan didasarkan atas studiAmdal atau UKL-UPL;

10. Air limbahdomestik i.e. IPLT,IPAL, Sistemperpipaan airlimbah


11. Pembangunansaluran drainaseprimer dan/atau

sekunder12. Jaringan air

bersih (jaringandistribusi dantransmisi)


Peraturan MenteriPU No.7/PRT/M/2013tentang PedomanPemberian IzinPenyelenggaraanPengembanganSistem Penyediaan

Air Minum OlehBadan Usaha danMasyarakat UntukMemenuhiKebutuhan Sendiri

Pasal 5 ayat (5) huruf b dan Pasal 6Peraturan Menteri PU No. 7/2013:Izin prinsip dasar untukpelaksanaan Amdal atau UKL-UPLSPAM. Amdal atau UKL-UPL salahsatu persyaratan untukmendapatkan izin penyelenggaraanpengembangan Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM);

J. BIDANGPERUMAHANDAN KAWASANPEMUKIMAN

1. Pembangunanperumahan dankawasanpermukimandengan pengelola

tertentu

UU No. 1 Tahun2011 tentangPerumahan danKawasanPermukiman

Pasal 66 ayat 7 huruf c UU No.1/2011: Penetapan lokasipembangunan lingkungan hunianbaru sebagaimana dimaksud padaayat (5) dilakukan berdasarkan hasil

studi kelayakan;


14/21

13 | P a g e


PUU Keterangan

a. rencana pembangunan perkotaanatau perdesaan;

b. rencana penyediaan tanah; dan

c.

analisis mengenai dampak lalulintas dan lingkungan

K. BIDANG ESDM

K.1 MINERALBATUBARA

1. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral danBatubara

UU No. 4 Tahun2009 tentangMineral dan BatuBara;

PP 23 Tahun 2010tentangPelaksanaanKegiatan Usaha

PertambanganMineral Batubara

Ketentuan-ketentuan terkait denganKegiatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi mineral barubaratercantum dalam Pasal 1 UU No. 4

Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2),Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 Ayat(2)PP No. 23/2010;

Persyaratan IUP Eksplorasi:

administratif, teknis, lingkungan;dan finansial. Terkait denganlingkungan hidup adalahpernyataan untuk mematuhiketentuan PUU di bidang PPLH;

Persyaratan IUP Operasi Produksiadalah: administratif, teknis,lingkungan; dan finansia.Persyaratan lingkungansebagaimana disebutkan di atassangat terkait dengan pernyataankesanggupan untuk mematuhiketentuan PUU di bidang PPLHdanpersetujuan dokumen lingkungan

hidup sesuai dengan ketentuanPUU

2. Eksploitasi(Operasi Produksi)Batubara

3. Eksploitasi

(Operasi Produksi)Mineral Logam

4. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral BukanLogam

5. Pengolahan danPemurnian

6. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral Radioaktif

7. Penambangan diLaut

8. Penempatantailing di bawahlaut

K.2 MIGAS

1. Eksploitasi MIGASsertapengembangan

produksi di darat,laut, pipanisasimigas dan BBM,pembangunankilang (LPG, LNGdna minyak bumi),kilang minyakpelumas, CBM

UU No. 22 Tahun2001 tentangMinyak dan Gas;

PP No. 35 Tahun2004 tentangKegiatan UsahaHulu MIGAS

Pasal 11 ayat 3 huruf k UU 22/2001dan Pasal 26 huruf k PP 35/2004 :Salah satu muatan Kontrak Kerja

Sama (KKS/PSC): ketentuanpengelolaan lingkungan hidup

K.3. KETENAGALISTRIKAN

1. PembangunanJaringanTransmisi

UU No. 30 Tahun2009 tentangKetenagalistrikan

PP 14 Tahun 2012

Izin Usaha untuk Penyedian TenagaListrik: Izin usaha penyediaantenaga listrik dan izin operasi (Pasal19 a dan b UU 30/2009);2. a. Pembangunan

PLTD/PLTG/P


15/21

14 | P a g e


PUU Keterangan

LTU/ PLTGU tentang KegiatanUsaha Penyedian

Tenaga Listrik

Pasal 42 UU 30/2009: Setiapkegiatan usaha ketenagalistrikanwajib memenuhi ketentuan yang

disyaratkan dalam PUU di bidanglingkungan hidup;

Persyaratan Izin usaha penyediaantenaga listrik dan izin operasiadalah (a) Persyaratan administratif,teknis, dan lingkungan. (b)Persyaratan lingkungan berlakuketentuan PUU di bidang PPLH(Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) Pasal29 ayat (1) dan ayat (4) PP 14/2012)

b. PLTP

c. PLTA

d. PLTSe. Pembangkit

listrik lain

K.4. ENERGI BARUDANTERBAHARUKAN

(EBT)1. Eksploitasi PanasBumi

UU No. 27 Tahun2003 tentangPanas Bumi;

PP 59 Tahun 2007tentang KegiatanUsaha PanasBumi;

Pasal 16 ayat 1 PP 59/2007:Pemegang IUP dapat melakukanEksploitasi setelah menyelesaikanStudi Kelayakan serta telahmendapat keputusan kelayakanlingkungan berdasarkan hasil kajianAmdal atau UKL-UPL sesuai denganketentuan PUU di bidang LH;

Pasal 31 PP 59/2007: Keputusankelayakan LH berdasarkan hasilkajian Amdal atau UKL-UPLdilampirkan dalam laporan hasilstudi kelayakan yang disampaikan

oleh pemegang IUP kepada Menteri,gubernur atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannyasebelum melakukan eksploitasi;

Pasal 55 PP 59/2007: KewajibanPemegang IUP untuk memenuhikinerja perlindungan LH;

2. Pembangunankilang biofuel

L. BIDANGPARIWISATA

1. KawasanPariwisata dan

Taman Rekreasi2. Lapangan Golf

M. BIDANGKETENAGANUKLIRAN

1. Pembangunan danpengoperasianreaktor daya dannon daya

UU No. 10 Tahun1997 tentangKetenaganukliran

PP 43 Tahun 2006tentang PerizinanReaktor Nuklir;

PP 54 Tahun 2012tentangKeselamatan dan

Keamanan

Pasal 12 ayat (2) huruf h PP43/2006: keputusan kelayakanlingkungan hidup dari instansi yangbertanggung jawab merupakan salahsatu persyaratan permohonan izinkonstruksi;

Pasal 15 ayat (2) huruf g PP43/3006: dokumen laporanpelaksanaan pengelolaan lingkungan

dan pemantauan lingkungan


16/21

15 | P a g e


PUU Keterangan

Instalasi nuklir merupakan salah satu persyaratanpermohonan izin komisioning;

Pasal 18 ayat (2) huruf c PP

43/3006: dokumen laporanpelaksanaan pengelolaan lingkungandan pemantauan lingkunganmerupakan salah satu persyaratanpermohonan izin operasi;

Pasal 21 ayat (5) huruf l PP43/2006: keputusan kelayakanlingkungan hidup dari instansi yangbertanggung jawab merupakan salahsatu persyaratan teknis permohonanizin gabungan (Izin konstruksi, izinkomisioning, dan izin operasi).

Pasal 5 dan 7 PP 54 Tahun 2012:Pemegang izin wajib melakukan

pemantauan tapak instalasi nuklirpada tahap konstruksi, komisioning,operasi, dan dekomisioning.Pemantauan tapak wajibdilaksanakan sesuai dengan RKL-RPL;

2. Pembangunan danpengoperasianinstalasi nuklirnon reaktor (INRR)


3. Pembangunan danpengoperasian

instalasi limbahradioaktif


Ketenaganukliran PP No. 29 Tahun

2008 tentangPerizinanPemanfaatanSumber RadiasiPengion dan BahanNuklir

Pasal 20 PP 29/2008: Persyaratankhusus pengelolaan limbah

radioaktif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) hurufc,untuk kegiatan:a. Konstruksi: keputusan kelayakan

lingkungan hidup dariinstansiyang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup;

b. Operasi: laporan pelaksanaanpengelolaan dan pemantauanlingkungan selama komisioning

c. Pasal 66 ayat (1) huruf l PP29/2008: Pemegang Izinberkewajiban untukmelaksanakan Rencana

Pengelolaan Lingkungan danRencana PemantauanLingkungan

4. Produksiradioisotop


PP No. 29 Tahun2008 tentangPerizinanPemanfaatanSumber RadiasiPengion dan BahanNuklir

Pasal 19 PP 29/2008: Persyaratankhusus produksi radioisotopsebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (2) huruf b, untuk kegiatan:a. konstruksi, meliputi: keputusan

kelayakan lingkungan hidup dariinstansi yang bertanggung jawabdi bidang lingkungan hidup;

b. komisioning: laporanpelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup

selama konstruksi;


17/21

16 | P a g e


PUU Keterangan

c. operasi, meliputi: laporanpelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup

selama komisioning Pasal 66 ayat (1) huruf l PP

29/2008: Pemegang Izinberkewajiban untuk melaksanakanRencana Pengelolaan Lingkungandan Rencana Pemantauan

N. BIDANGPENGELOLAANLB3

PP 18 Tahun 1999tentang PengelolaanLB3

Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat(1), Ayat (2) dan ayat (3), ayat (4),Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) PP 18/1999: memuatketentuan terkait dengankewajiban memiliki Amdal terkaitdengan pengelolaan LB3 dan

persyaratan izin LB3.

1. Industri JasaPengelolaan LB3

2. Pemanfaatan LB3

3. Pengolahan LB3

4. Penimbunan LB3

2. PUU Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yangterkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

No PUU Keterangan SifatInformasi

Publik

1. PP No. 26 Tahun2008 tentang RTRWN

Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008: Indikasi

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Tersediasetiap

saat2. UU No. 41 Tahun

1999 tentangKehutanan

Pasal 38 UU 41/1999: Penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasanhutan lindung

Tersediasetiapsaat

2. PP No. 24 Tahun2010 tentangPenggunaanKawasan Hutan

Pasal 3 dan Pasal 4 PP 24/2010: 12 jenis Usahadan/atau Kegiatan yangdiiziinkan/diperbolehkan untuk dilakukan diHutan Lindung;

Tersediasetiapsaat

3. PP No. 28 Tahun2011 tentangPengelolaan KawasanSuaka Alam dan

Kawasan PelestarianAlam

Pasal 33-37 PP No. 28 Tahun 2011: JenisKegiatan yang diizinkan dalam KawasanKonservasi (KSA) dan KPA

Tersediasetiapsaat


18/21

17 | P a g e

2.1. Jenis Kegiatan yang izinkan dalam Kawasan Lindung Sesuai dengan Ketentuan

Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

No. Kawasan Lindung Dalam

Peraturan MENLH No.

05 Tahun 2012

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun

2008

1. Kawasan Hutan Lindung a. wisata alam tanpa merubah bentang alam;

b. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli

dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat

2. Kawasan bergambut a. wisata alam tanpa merubah bentang alam

3. Kawasan Resapan Air a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki

kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan

terbangun yang sudah ada

4. Sempadan Pantai a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk

mencegah abrasi;

c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang

kegiatan rekreasi pantai;

5

dan6

Sempadan Sungai dan

Kawasan sekitardanau/waduk

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

b.

bangunan untuk pengelolaan badan air dan/ataupemanfaatan air;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi

taman rekreasi;

7

dan

8.

Suaka margasatwa dan

suaka margasatwa laut

serta Suaka margasatwa

dan suaka margasatwa

laut

a. penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

9. Kawasan pantai

berhutan bakau

a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam

10. Taman Nasional atau

taman nasional laut

a. wisata alam tanpa merubah bentang alam;

b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya

diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan

luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan

di bawah pengawasan ketat

11. Taman hutan raya a. penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

b.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk


19/21

18 | P a g e

menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

huruf a;

12. Taman Wisata Alam danTaman Wisata Alam Laut

a.wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

b.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk

menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

huruf a; da

13. Kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan

a. penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b.pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan

yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan

14. Kawasan cagar alam

geologi

a. pariwisata tanpa mengubah bentang alamb. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk

penelitian arkeologi dan geologic. pelindungan bentang alam yang memiliki ciri

langka dan/atau bersifat indah untukpengembangan ilmu pengetahuan, budaya,dan/atau pariwisata.

d. pelindungan kawasan yang memiki ciri langkaberupa proses geologi tertentu untukpengembangan ilmu pengetahuan dan/ataupariwisata

15 Kawasan imbuhan air

tanah

a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang

memiliki kemampuan tinggi dalam menahan

limpasan air hujan;b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk

pada lahan terbangun yang sudah ada

16. Sempadan mata air a. ruang terbuka hijau

17. Kawasan perlindungan

plasma nutfah

a.wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

b.pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik

kawasan

18. Kawasan pengungsian

satwa

a. wisata alam tanpa mengubah bentang alam;b.pelestarian flora dan fauna endemik kawasan

19. Terumbu Karang a. pariwisata bahari

20. Kawasan koridor bagi

jenis satwa atau biota

laut yang dilindungi


20/21

19 | P a g e

2.2. Jenis Kegiatan yang diizinkan dalam Kawasan Konservasi (KSA) dan KPA sesuai

dengan PP 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam

No Jenis Pemanfaatan KSA dan KPA Kawasan Suaka Alam

(KSA)

Kawasam Pelestarian Alam

(KPA)

Cagar

Alam (CA)

Suaka

Marga-

satwa

(SM)

Taman

Nasional

(TN)

Taman

Wisata

Alam

(TWA)

Taman

Hutan

Raya

(Tahura)

1. penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan

2. pendidikan dan peningkatan

kesadartahuan konservasi alam

koleksi kekayaan keanekaragaman

hayati

3. penyerapan dan/atau penyimpanan

karbon

4. pemanfaatan air serta energi air, panas,

dan angin serta wisata alam terbatas

5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

6. pemanfaatan sumber plasma nutfah

untuk penunjang budidaya

7. pemanfaatan tradisional oleh

masyarakat setempat.

8. pembinaan populasi melalui

penangkaran dalam rangka

pengembangbiakan satwa atau

perbanyakan tumbuhan secara buatan

dalam lingkungan yang semi alami.

9. pembinaan populasi dalam rangka

penetasan telur dan/atau pembesaran

anakan yang diambil dari Alam

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung)

untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat

dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat

dielakkan, meliputi kegiatan:

1. religi;

2. pertambangan;


21/21

20 | P a g e

3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru

dan terbarukan;

4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun

relay televisi;

5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum

untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan

saluran air bersih dan/atau air limbah;

8. fasilitas umum;

9. industri terkait kehutanan;

10. pertahanan dan keamanan;

11. prasarana penunjang keselamatan umum; atau

12. penampungan sementara korban bencana alam.

pedoman penerapan puu pplh dan psda terkait dengan proses amdal, ukl-upl dan izin lingkungan-4 juni...

Documents