pelanggaran kode etik profesi dalam jasa konstruksi.ppt

Upload: ririn-utari

Post on 09-Oct-2015

504 views

Category:

Documents


26 download

TRANSCRIPT

  • Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Jasa Konstruksi

    Oleh : Tahnia Nazthalia 03081001005

  • PendahuluanLatar Belakang

    Pengertian Etika

    Etika merupakan konsep yang dimiliki individu atau kelompok untuk menilai tindakan tindakan tersebut baik atau buruk Etika merupakan self control

  • Peranan Kode Etik Profesi

    Menjaga martabat serta kehormatan profesi itu sendiri Melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian

  • Pelanggaran kode Etik Profesi mencangkup dua kasus utama Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional.

  • TujuanMelakukan pengamatan terhadap bentuk bentuk pelanggaran dalam kode etik profesi dalam jasa konstruksi dengan sample contoh kasus sebuah proyek kasa konstruksi

  • PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI PELAYANAN JASA KONSTRUKSI PELABUHAN A

  • PermasalahanPelanggaran kode etik yang terjadi pada proyek jasa konstruksi pelabuhan A yaitu : Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat korupsi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi

  • PenjelasanPelanggaran Pertama :

    Korupsi yang di lakukan beberapa pihak ini disinyalir terbagi dalam beberapa aspek. Yang terlihat nyata yaitu dalam pengerjaan pembangunan jalan menuju ke arah lokasi pelabuhan. Jalan yang dibangun di daerah yang umumnya bertipe tanah rawa tidak di jalankan secara maksimal. Jalan yang di bangun tersebut telah rusak dalam kurun waktu kurang dari sebulan

  • Jalan menuju lokasi proyek

  • Selanjutnya, pengalihfungsian lokasi proyek. Lokasi proyek pelabuhan A ini adalah kawasan hutan mangrove yang merupakan cagar budaya dimana seharusnya kawasan ini perlu dilestarikan. Disinyalir guna mempermudah pengalihfungsian lokasi tersebut, pihak kontraktor menurunkan dana dengan nominal yang cukup besar.

  • Pelanggaran kedua :

    Adanya Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi. Hal yang dimaksudkan adalah belum turunnya surat izin pengalihfungsian lokasi pelabuhan A dari pemerintah pusat akan tetapi proyek telah berjalan.

  • Pelanggaran Ketiga :

    Adanya pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi. Yaitu belum turunnya surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat tentang pembangunan pelabuhan A.

  • PembahasanUU no 18 tahun 1999 menyatakan setiap tenaga ahli dan terampil yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi harus memiliki sertifikat dan bertanggung jawab dalam profesinya.

  • Pelanggaran pertama Pada kasus yang pertama, yaitu adanya pelanggaran berupa tindak pidana korupsi. Pihak yang terlibat pada pelanggaran ini telah melanggar beberapa pasal perundangan dan kode etik dalam berprofesi. UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencangkup perbuatan : Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara [Pasal 2] ; Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara [Pasal 3] ; Kelompok delik penyuapan [Pasal 5,6 dan 11] dan beberapa pasal lainnya. Kasus pelanggaran pada proyek pelabuhan A ini dapat dirumuskan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini telah melanggar UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang tertera pada pasal 2 yang menyebutkan Pengaturan jasa kontruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan 1. Badan usaha sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 dan orang peseorangan sebagaiman di maksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ; 2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

  • Pelanggaran yang dilakukan selanjutnya yaitu terhadap kaidah dasar dan kode etik HPJI yaitu :1. Bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan organisasi2. Wajib bertindak konsekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya 3. Setia dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Wajib menjunjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab secara profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual

  • Pelanggaran kedua

    Pelanggaran kedua yaitu terhadap perbuatan pelayanan jasa konstruksi yang bersifat perizinan lokasi pengerjaan proyek jasa konstruksi. Hal ini melanggar kaidah dasar dan kode etik HPJI yaitu : Wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan

  • Pelanggaran ketiga

    Pelanggaran ketiga yaitu adanya pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa kontruksi yang bersifat perizinan usaha jasa konstruksi. Yaitu belum turunnya surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat tentang pembangunan pelabuhan A. Hal ini melanggar UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 8 Perencana kontruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. Pasal 10 Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan

  • KESIMPULAN

    1. Etika merupakan self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri

    2. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

    3. Proyek Pelabuhan A merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang menggambarkan bentuk umum dari pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mencangkup dua kasus utama :a. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.b. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional.

  • SARANDalam proyek kontruksi pelabuhan A tersebut dan juga pekerjaan konstruksi lainnya harus ditangani oleh tenaga yang benar benar ahli dan berkemampuan tinggi baik teknis maupun manajerial serta berdedikasi tinggi, memahami dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Harus ada penanganan secara tegas dan pengenaan secara hukum terhadap orang orang yang melakukan kecurangan dalam tubuh jasa konstruksi yang membawa kerugian bagi Negara.

  • Terimakasih