P l d T tP l d T tPeluang dan TantanganPeluang dan Tantangandalamdalamdalamdalam

PPerpreserpres 54 54 TTahunahun 2010 2010 tentangtentang

PPengadaan Barang/Jasa Pemerintahengadaan Barang/Jasa PemerintahPPengadaan Barang/Jasa Pemerintahengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dr. Agus PrabowoDeputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakanp g g g g j

LKPP

Jakarta 23 Oktober 2010Jakarta, 23 Oktober 2010

Peluang : Delegasi kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan

(PA/KPA, ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, dsb); Posisi tawar RI di depan donor/lender lebih kuat; Peluang memperoleh insentif yang lebih baik;

Lebih leluasa dalam menghadapi keadaan darurat/bencana; Lebih leluasa dalam menghadapi keadaan darurat/bencana; Prosedur lebih sederhana.

Tantangan :P i i i b b t di l h b t j b Prinsip siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab;

Pelaksanaan E-procurement (SDM, jaringan, infrastruktur); Pembentukan ULP secara profesional;Pembentukan ULP secara profesional; Tantangan dalam menjalankan aturan-aturan baru (organisasi

pengadaan, kontrak payung, sayembara/kontes, alutsista TNI & p g , p y g, y ,almatsus Polri, sanggah banding, dsb.

Latar Belakang Perubahan (Sosial-Politik) :

1. Demokrasi dan otonomi daerah yang semakin y gberkembang delegasi kewenangan dan tanggung jawab yg lebih besar ke pejabat pengadaan;j yg p j p g

2. Perkembangan teknologi ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) keharusan melaksanakan Transaksi Elektronik) keharusan melaksanakan E-Procurement;

3 P b h li k t t i i t i l (P i 3. Perubahan lingkungan strategis internasional (Paris Declaration 2005, Jakarta Committment 2009)posisi tawar RI lebih baik, tapi aturan harus complydengan international best practices.g p

Latar Belakang Perubahan (Teknokratik) :1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;2 Si t P d B /J P i t h b l d2. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong

percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalamAPBN/APBD (bottleneck);APBN/APBD (bottleneck);

3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorongterjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian j y yindustri dalam negeri;

4. Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalamK 80/2003Keppres 80/2003;

5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana namun tetap menjaga koridor good governance sertalebih sederhana, namun tetap menjaga koridor good governance sertamasih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;

6 Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih6. Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebihbaik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Arah Perubahan :1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi

belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD j g p p p(debottlenecking)Aturan yang dibuat a/l: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan Standard

/ /Bidding Document; lelang/seleksi sederhana s/d Rp200 jt; PengadaanLangsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP (Unit Layanan Pengadaan); dsb (Unit Layanan Pengadaan); dsb.

2. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebihsederhana dengan tetap memperhatikan good governanceg p p g gAturan yang dibuat a/l : menghapuskan metoda pemilihan langsung(kecuali pekerjaan konstruksi) menjadi pelelangan sederhana, mendorong pelaksanaan e-announcement, e-procurement, e-catalogue, dsb

3 Memperjelas konsep swakelola3. Memperjelas konsep swakelolaAturan yang dibuat a/l: penambahan pekerjaan yang dapatdiswakelolakan mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk

5

diswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untukswakelola.

Arah Perubahan :

4. Klarifikasi AturanContoh : jenis jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapandata administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar (force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb.

5. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif sertakemandirian industrikemandirian industriAturan yang dibuat a/l : swakelola dan metode sayembara/kontesuntuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskang gPengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategisDN, dsb

6 M k lk i t R d & P i h t l bih dil6. Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adilAturan yang dibuat a/l : mengupayakan insentif yang wajar kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit Layanan PengadaanPejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ anggota Unit Layanan Pengadaan(ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasankapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasus pengadaan;

6

p p y gy y p g ;dsb.

Perbedaan Pokok (dgn Keppres 80/2003):(dgn Keppres 80/2003):

1. Ruang Lingkup Pendanaan dengan PHLN

Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harus Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harusmengikuti Perpres ini.

Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini denganApabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini denganketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberiPinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata

d k di kcara pengadaan yang akan dipergunakan

2 Jenis Pengadaan:2. Jenis Pengadaan:1. Barangg2. Pekerjaan Konstruksi3. Jasa Konsultansi4. Jasa Lainnya

3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional; Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014; Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang

kendalinya;ULP dii i j b t k t d i t it t j i d ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak;

4. Keharusan melaksanakan E-Procurement : E-Proc = lebih cepat murah transparan bebas premanisme/mafia; E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia; Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional

(www.inaproc.lkpp.go.id);( p pp g ); Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc pada tahun 2012; E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;g p g; LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA:

PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan(pelaksanaan kontrak);

ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender; ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender;

6 T t b ih k d h k il6. Tetap berpihak pada usaha kecil:

P k t k j tk h k il ik d i 1M k 2 5M Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M; Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa

l i 5 NPt KD t k d b d j lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan. T h hi NP ik d i h j di 10 h Tahun perhitungan NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun

7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan: Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya s/d

Rp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt; Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt; Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk

k j k l kpekerjaan kompleks. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk

pengadaan Rp 10 M (barang tertentu)pengadaan Rp.10 M (barang tertentu). Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank

umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi.umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi. Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum

Tahun Anggaran. gg Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Perorangan Surat penawaran tidak perlu dibubuhi materai

8. Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes: Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi,

riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat , p y ( p g pditentukan). Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;

Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan; ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri);

9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat:

Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang; termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;

Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap j g g ( , p psubject to audit).

10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus: Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya

ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;p p ( ) p j g g; Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus

pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung; Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk

langsung.

11. Pengadaan secara Swakelola Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara

swakelolaswakelola. Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk

pelaksanaan swakelolapelaksanaan swakelola

12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri:

Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri;

Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN; Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari

pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN;;

Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri;Menhan/Kapolri;

Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler. reguler.

13. Pengadaan di Luar Negeri Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat

mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak applicable dapat u g e ggu a a e p es ; da a a da app cab e dapamengikuti aturan negara setempat;

Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh MenluTatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu.

14. Perbedaan-perbedaan Lainnyap y Kontrak Payung; Keikutsertaan perusahaan asing; Keikutsertaan perusahaan asing; Sanggah dan Sanggah Banding; Konsep Ramah Lingkungan; Konsep Ramah Lingkungan; Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri); dsb dsb

15. Pemberlakuan1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat g yg p p

berpedoman pada Keppres 80/2003.3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003,

dil j tk d t t b d d K 80/2003 dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003. 4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres

80/2003 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.

16. Pengumuman melalui koranPengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak p , p g y p j jpenayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

T i k ihTerima kasihnaskah lengkap dapat didownload di : www lkpp go idnaskah lengkap dapat didownload di : www.lkpp.go.id

LKPPSMESCO I d i L t i 8SMESCO Indonesia Lantai 8

Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan 12780 Tel/Fax 021 7991252Tel/Fax 021-7991252

Website: www.lkpp.go.idEmail : prabowo@lkpp.go.id; sutan@lkpp.go.id; linda@lkpp.go.ida p abo o@ pp go d; suta @ pp go d; da@ pp go d