penegakan hukum islam di indonesia
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
1/6
PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
1. Sejarah Penegakan Hukum Islam di IndnesiaHukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di NusantaraAkar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli
sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad
ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam
kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang dijadikan
sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan seara
perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam
pertama di Peureulak, Aeh !imur. "erkembanganya k#munitas muslim
di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam
pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal dengan Samudera
Pasai, terletak di wilayah aeh utara. Dengan berdirinya kerajaan Pasaiitu, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirinya
kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aeh.Selain itu ada beberapa yang ada di jawa antara lain kesultanan demak,
mataram, dan ireb#n. Kemudian di daerah sulawesi dan maluku yang
ada kerajaan g#wa dan kesultanan ternate serta tid#re. Hukum islam
pada masa ini merupakan sebuah $ase penting dalam sejarah hukum
islam di Ind#nesia. Dengan adanya kerajaan%kerajaan islam
menggantikan kerajaan Hindu%"udha berarti untuk pertama kalinya
hukum islam telah ada di Ind#nesia sebagai hukum p#siti$. Hal initerbukti dengan $akta%$akta dengan adanya literatur%literatur &'ih yang
ditulis #leh para ulama( nusantara pada abad )* dan )+ an. aman
para penguasa ketika itu memp#sisikan hukum islam sebagi hukum
Negara. Hukum Islam di berlakukan #leh raja%raja di Ind#nesia dengan
ara mengangkat ulama%ulama untuk menyelesaikan sengketa. "entuk
peradilannya berbeda%beda tergantung dengan bentuk peradilan adat.
Karena palaksanaan peradilan yang ber#rak Islam dilakukan dengan
ara menampurkan -mengawinkan dengan bentuk peradilan Adat di
Ind#nesia pada kerajaan%kerajaan di jawa pada pelaksanaannya ahlihukum Islam memliki tempat yang terh#mat yang kemudian di kenal
dengan sebutan penghulu di mana tugasnya di samping sebagai ulama
juga menyelesaikan perkara%perkara perdata, perkawinan, dan
kekeluargaan, pr#ses penyelesaian -peradilan di selesaikan di manjid.
Seara yuridis raja%raja di Ind#nesia memberlakukan hukum Islam akan
tetapi tidak dalam k#nteks peraturan atau perundang%undangan
kerajaan. Hukum islam di berlakukan dalam k#nteks ijtihad ulama,
permasalahan%permasalahan yang terjadi terkadang tidak bias di
selesaikan #leh perundang%undangan kerajaan maka terkadang di
tanyakan kepada /lama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
2/6
menyandarkan pendapatnya kepada kitab%kitab &'h. Dengan p#la ini
ma0hab imam 1 sya&i(I, Hana&, Maliki, dan Hambali berkembang di
Ind#nesia hingga saat ini. Sistem hukum islam terus berjalan
bersamaan dengan sistem hukum adat di Ind#nesia hingga masuknya
k#l#nialisasi yang dilakukan #leh Negara%negara barat di Ind#nesia.Semula pedagang dari P#rtugis, Kemudian Spany#l, di susul #leh
"elanda, dan Inggris. Pada masa Kerajaan2kesultanan Islam di
Nusantara hukum Islam dipraktikkan #leh masyarakat dalam bentuk
yang hampir bisa dikatakan sempurna -syumul, menakup masalah
mu(amalah, ahwal al%syakhsiyyah -perkawinan, pereraian dan
warisan, peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah.
!. Perse"aran dan Persen#ase Pemeluk Agama di Indnesia
Menurut hasil sensus tahun 34)4
https522id.wikipedia.#rg2wiki2Agama6di6Ind#nesia
Persentase Pemeluk Agama di Ind#nesia
Islam Kristen Kat#lik Hindu "udha K#ng Hu 7u !idak terdata
$. Am"igui#as Penegakan Hukum Islam di Indnesia
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
3/6
8ang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang diyakini
memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum
amaly berupa interaksi sesama manusia, jinayat2pidana Islam. 9adi,
segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni2mahdah
tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. :ingkasnya, ia adalahhukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum p#siti$ bagi umat
Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.!elah kita tahu bahwa Ind#nesia adalah negara dengan penduduk
muslim terbesar di dunia, akan tetapi penegakan hukum Islam masih
sangat banyak menimbulkan pertanyaan, atau bisa di bilang ambigu.
1. Peradilan Agama dan %e&rmasi Hukum IslamSejak dibuat // N#. + !ahun );
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
4/6
semakin banyak p#pulasi muslim, maka semakin banyak pula
aspirasi yang masuk dan terwakili. Namun realitas ini tidak serta
merta menjadi menjadi nisaya, karena sangat tergantung pada
bagaimana keinginan dan upaya umat islam
mengimplementasikannya. >akt#r pendukung lain terletak padaakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya,
hukum islam merupakan alternati$ utama dalam pembentukan tata
hukum,karena mampu mengak#m#dasi berbagai kebutuhan hukum
masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil
nilai%nilai islam yang bersi$at uni=ersal -sebagai n#rma abstrak
untuk dijadikan sebagai k#nsep te#ritis guna dituangkan dalam
peraturan perundang%undangan. >akt#r keempat yang juga penting
adalah peran akti$ lembaga atau #rganisasi islam. Seara struktural
keberadaan #rganisasi%#rganisasi islam dalam sistem p#litik
Ind#nesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah.
K#ntribusi nyata dari berbagai #rganisasi islam setidaknya menjadi
daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang
menyangkut kepentingan umum.Keempat $akt#r diatas memberikan gambaran betapa hukum islam
memiliki peluang yang besar untuk menjadi hukum nasi#nal. Namun
semua itu tergantung bagaimana umat islam mengel#la p#tensi
tersebut. Hal yang terpenting adalah menyatukan =isi tenteng islam,
tanpa kesatuan islam maka ita%ita untuk mengimplementasikan
hukum islam hanya akan menjadi angan%angan, atau hanya tampildalam waana diskusi di kalangan umat islam. Disamping peluang
atau pr#spek p#siti$ di atas, perlu diermati juga hambatan yang
menjadi penghalang bagi berlakunya hukum islam di Ind#nesia.
". (ak#r Pengham"a#
Seara sederhana $akt#r yang tidak mendukung pr#spek
hukum islam di Indd#nesia tediri dari $akt#r internal dan ekstenal.
>akt#r internal berasal dari kurang@ka$ahnya( -masimal institusi#nalisasi dan pandangan dik#t#mis
terhadap hukum islam. Sedangkan $akt#r eksternalnya adalah
pengaruh p#litik hukum pemerintah terhadap bidang%bidang hukum
tertentu. "elum ka$ahnya pelembagaan hukum Islam di Ind#nesia
terlihat dari pandangan dikh#t#mis dalam implementasinya. Hukum%
hukum yang berhubungan dengan masalah perdata atau hubungan
antar pribadi hampir sepenuhnya mendapat perhatian khusus.
Namun hukum%hukum selainnya, seperti hukum pidana dan
ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian. Sehingga
penetapan peraturan%peraturan atau hukum yang berlaitan dengan
masalah tersebut belum ada ampur tangan yang serius. Hal ini
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
5/6
tidak lepas dari peran k#l#nial "elanda yang melakukan represi dan
eliminasi terhadap hukum Islam. Pada masa kerajaan islam, hukum
Islam berlaku sepenuhnya, dalam arti menjadi pegangan para
hakim2 'adhi untuk memutuskan jenis perkara, baik perdata maupun
pidana. Inter=ensi penjajah dengan kekuatan p#litiknyamenyebabkan terjadinya dikh#t#mis, dimana hukum pidana dan tata
negara digantikan dengan sistem hukum "arat2 Br#pa.P#la dikh#t#mi hukum pri=at dan publik ini berlanjut setelah
Ind#nesia merdeka. Pemerintah yang baru hanya memberi
kewenangan pemberlakuan hukum perdata Islam. Sedangkan hukum
publik menjadi m#n#p#li pemerintah,yang masih memberlakukan
hukum "elanda. Pengadilan Agama sebagai institusi resmi, hanyaberwenang menangani perkara%perkara yang terjadi diantara #rang%
#rang yang beragama Islam,misalnya dalam bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, waka$, serta sada'#h yang dilaksanakanmenurut hukum Islam.
Kurang melembagakan hukum publik Islam ini juga
dipengaruhi #leh $akt#r p#litik hukum. Negara Ind#nesia bukanlah
negara agama, permasalahan penetapan hukum adalah kekuasaan
negara, termasuk masalah agama menjadi wewenang negara.
Sehingga dalam hal ini umat Islam sepenuhnya tunduk pada
undang%undang yang diberikan #leh negara. Menyikapi hal ini perlu
adanya penegasan kaidah agama dengan ara penegakan diri agar
para penganutnya tidak melanggar ajaran agamanya. Dengandemikian, syariat Islam tidak hanya didakwahkan tetapi
diaktualisasikan dan dis#sialisasikan guna membatasi kelemahan
dan kekurangan hukum p#siti$. Dari paparan di atas dapat
disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam di Ind#nesia pada
dasarnya ditentukan #leh dua hal, yaitu keinginan umat Islam sendiri
dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ketika kedua hal tersebut
bergayut, maka pemberlakuan hukum Islam menjadi mudah. Namun
sebaliknya jika kedua hal tersebut bertentangan #rientasinya, maka
pemerintah menjadi pihak yang menentukan kedudukan hukumIslam. K#ndisi inilah yang mewarnai sejarah hukum Islam di
Ind#nesia sejak masa awal hingga masa k#ntemp#rer sekarang.
Seberapa besar keinginan umat Islam dan seberapa kuat bargaining
p#wernya menjadi $akt#r yang menentukan eksistensi hukum Islam.
Dalil). C"arangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang
ka&rE, -F.sG al%Maidah2511.
-
7/24/2019 Penegakan Hukum Islam Di Indonesia
6/6
3. C"arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang
0alimE, -F.sG al%Maidah251,. C"arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah #rang%#rang yang
$asikE, -F.sG al%Maidah251+.1. C9ika ada seg#l#ngan daripada kamu beriman kepada apa yang
aku diutus untuk menyampaikannya dan ada -pula seg#l#nganyang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkanhukumnya di antara kitaG dan Dia adalah Hakim yang sebaik%baiknya.E -F.S Al% A(:a$ 5