penerapan new public service di indonesia

Download PENERAPAN NEW PUBLIC SERVICE DI INDONESIA

Post on 10-Oct-2015

1.069 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah tentang penerapan new public service di Indonesia

TRANSCRIPT

PENERAPAN NEW PUBLIC SERVICEDI INDONESIAMAKALAH disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Teori Manajemen Publikyang dibina oleh Bapak Drs. Mochamad Rozikin M.AP

Oleh:Farida Budiarti125030100111028Rosa Nina Mauludyah125030100111033Nunung Dewi Setya A125030107111021Pristi Devintania125030107111027Wilda Fitri125030107111046

UNIVERSITAS BRAWIJAYAFAKULTAS ILMU ADMINISTRASIJURUSAN ADMINISTRASI PUBLIKOktober 2013

BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar BelakangKajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas persoalan ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Setelah paradigma Old Public Administration dan New Public Management, kemudian muncul paradigma New Public Service.PerspektifNew Public Servicemengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan demokratis. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Dalam paradigma New Public Service seharusnya pemerintahan tidak dijalankan sebagai sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis dan menjamin hak-hak setiap warga masyarakat. Kepentingan publik harus dipandang sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama yang mengutamakan kepentingan masyarakat.Munculnya pardigma New Public Service tersebut menyebabkan implikasi terhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkait dengan pelayanan publik. Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam penyelengaraan pemerintahan dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Corak dan ragam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal, dalam artian sejauh mana Indonesia dapat menyesuaikan diri untuk menerapkan New Public Service yang berkembang.

1.2Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:1. Bagaimana penerapan New Public Service di dalam pemerintahan Indonesia?2. Apa dampak yang timbul setelah penerapan New Public Service dalam pemerintahan Indonesia?

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

Sebelum paradigma New Public Service muncul, berkembanglah paradigma New Public Management pada tahun 1990an. Paradigma New Public Management berprinsip bahwa mengjalankan sebuah pemerintahan negara sama halnya dengan menggerakkan perusahaan yang berbasis pada sektor bisnis. Pada tahun 1992, Osborne dan Gaebler menghasilkan konsep Reinventing Government yang secara garis besar serupa dengan New Public Management yakni untuk menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara, sebab birokrasi publik harusnya lebih mampu mengarahkan. Dengan cara mengarahkan tersebut, pemerintah tidak lagi bekerja memberikan pelayanan publik secara langsung, melainkan diserahkan kepada masyarakat dan mekanisme pasar, sehingga akhirnya peran negara hanya sebagai katalisator penyelenggaraan urusan publik saja (Namniels).Dalam pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal. Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut. Urusan kayuh-mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah. Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misalnya persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri (Wahyu).

2.1Latar Belakang Munculnya New Public ServiceParadigmasteering rather than rowingala New Public Management dikritik oleh Denhardt dan Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (who owned the boat). Seharusnya pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara karena warga negaralah pemilik kapal.Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo. New Public Service berakar dari beberapa teori, yang meliputi (Putria):1.demokrasi kewarganegaraan perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.2.model komunitas dan masyarakat sipil akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun kepercayaan sosial, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.3.organisasi humanis dan administrasi negara baru administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.4.administrasi negara postmodern mengutamakan dialog terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakanone best way perspective.

2.2New Public ServiceParadigma New Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul The New Public Service : Serving, not Steeringterbit tahun 2003.Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a businesssatau market as solution to the ills in public sector.Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep The New Public Service (NPS) menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu, dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini, setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik.Di dalam paradigma ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton.Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Citizens First harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah (Denhardt & Gray, 1998Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat dari suka memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, bahkan dari suka mengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat Karena dalam paradigma The New Public Service dengan menggunakan teori demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada rakyat pula. Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (citizens). Pelayanan publik yang di praktekkan dengan situasi yang kreatif, dimana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara.Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap The New Public Service (NPS) dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata pemerintahan. Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep New Public Service

2.3Prinsip-Prinsip New Public ServiceAdapun prinsip-prinsip yang ditawarkan Denhart & Denhart (2003) adalah sebagai berikut (Putria):1.Melayani Warga Negara, bukan customer(Serve Citizens, Not Customers)New Public Servicememandang publik sebagaicitizenatau warga negarayang mempunyai hak dan kewajiban publikyang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya.New Public Servicemelihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi Negara dan publik tidak bersifat sukarela.Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap customer , tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya