pengertian landreform

7/23/2019 Pengertian Landreform

1/23

https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-2/hukum/hukum-

agraria/pengertian-landreform/

PENGERTIN LANDREFORM

IstilahLand Reformpada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan dinegara komunis atau negara blok timur dengan adagium land to the tiller untuk

memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan landlord, untukkepentingan politis di negara tersebut.

Di Indonesia, landreform yang dimaksud tidak sama dengan yang dimaksud di negara

komunis.Landreformdi negara Indonesia bukan hanya dalam pengertian politis belakatapi juga dalam pengertian tehnis. Selain itu landreformdilaksanakan bukan hanya untuk

kepentingan negara atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan untuk memberikan

kemakmuran bagi rakyat baik secara individual maupun bersama dengan cara mengakui

adanya hak milik perorangan, sedangkan landreformdi Negara komunis adalah semata

mata untuk kepentingan partai.

Secara harfiah istilah landreformberasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata !land

yang berarti tanah dan katareformyang berarti perombakan. "leh karena itu

landreformsecara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. #kan tetapidalam konsep landreformyang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu, artinya tidak

hanya perombakan tanah atau perombakan struktur penguasaan tanah, melainkan

perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia denganmanusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan

perombakan ini sifatnya mendasar. "leh karena itu untuk mempelajari konsep

landreformyang sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli mengenai landreformyang

dapat lihat dalam beberapa literatur $literatur agraria Dari pernyataan tersebut diatasbah%a pengertian tanah mempunyai arti yang bermacammacam dan sangat tergantung

dalam bidang ilmu mana orang melihatnya. Dari aspek hukum tanah dapat diartikansebagai milik &hak milik', tetapi dari disiplin lain pengertian tanah tidak demikian, bisa

saja mempunyai arti sumber kekuatan atau strategi politik, factor produksi, merupakan

bagian darisystem socialyang menunjukan pada, atau mempunyai pengertian lahan

dalam ilmu pertanian dan lainlain. (etapi secara umum pengertianstratifikasi socialtanah tersebut menunjukan pada penggunaan tanah. Sedangkan istilah reformsudah jelas

menunjukan kepada perombakan, mengubah)membentuk kembali sesuatu untuk menuju

perbaikan. Dengan demikian landreformberkaitan dengan perubahan struktur secarainstitusional yang mengatur hubungan mansuia dengan tanah.

Lipton dalam salah satu tulisannya mendefinisakan konsep landreformdiartikan sebagai *

+engambil alihan tanah secara paksa, yang biasanya dilakukan oleh negara, dari

pemilikpemilik tanah yang luas, dengan ganti rugi sebagian. Dan pengusahaan tanahsedemikian rupa sehingga manfaat dari hubungan anatara manusia dengan tanah dapat

tersebar lebih merata dari pada sebelum pengambilalihan.


2/23

Dalam definisi tersebut landreformmengandung dua makna yaitu pada suatu sisi negara

dapat mengambil tanahtanah yang dikuasai oleh perorangan kemudian membagibagikan

tanah tersebut &kepada perorangan tentunya' dalam unit yang kecil, dalam hal initentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini landreform

diartikan sebagaidistributivist reform. +ada sisi yang lain tanahtanah yang telah diambil

alih tersebut diusahakan bersama secara kolektif dalam bentuk usaha bersama sepertikoperasi atau usaha tani lainnya. Dalam pengertian terakhir ini landreformmengandung

maknacolektivist reform.

+engertian yang lain landreformberarti mengubah dan menyusun kembali tatanan dan

prosedurprosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsistendengan persyaratanpersyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi.

+andangan ini didasari oleh sutu pemikiran bah%a tatanan yang berlaku &dalam sistem

penguasaan tanah' pada suatu kondisi tertentu ditinjau dari perspektif pembangunanekonomi sudah tidak memungkinkan lagi. "leh karena itu perlu dilakukan perombakan

atau reformasi. +andangan ini tentu saja melihat landreformlebih berorientasi pada aspek

ekonomi.

+endapat selanjutnya dikemukakan oleh una%an -iradi yang menyatakan bah%alandreformmengacu kepada penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi

kepentingan petani kecil, penyakap &tenants', buruh tani tak bertanah, inilah yang

dimaksud dengan redistribusi, yaitu yang mencakup pemecahan dan penggabungansatuansatuan usaha tani dan perubahan skala pemilikan. onsep ini kemudian

berkembang, landreformdiberi arti yang mencakup dua macam sasaran yaitu, Tenure

Reformyang berarti sama seperti tersebut diatas, danTenancyReformyaitu

perbaikan atau pembaharuan dalam hal perjanjian se%a, bagi hasil, gadai, dan seterusnyatanpa harus mengubah distribusi kepemilikan. Dalam pengertian landreformdimasukan

juga onsolidasi (anah &Land consolidation)yang berarti menyatukan kepemilikantanah yang letaknya terpencarpencar menjadi satu hamparan, dengan cara tukarmenukar, karena terpencarnya tanah itu dianggap tidak efisien oleh karena perlu

dikonsolidasikan.

#rie Sukanti /utagalung mengartikan bah%a landreformadalah * suatu perubahan yang

disengaja dalam suatusistem land tenure, penguasaan hakhak atas tanah dan lainlainyang berhubungan dengan tanah. Selain beberapa pandangan tersebut diatas dalam

kepustakaan agraria sering sekali dijumpai istilahAgrarian Reformselain istilah

landreform. 0ahkan kadang kadang penggunaan istilah tersebut digunakan secarabergantian untuk menunjuk pada konsep yang sama. edua istilah tersebut sering dipakai

secara bergantian dalam diskusidiskusi yang menyangkut perbaikanperbaikan dan

perubahanperubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian.

Di samping istilah landreformdan agrarian reform diatas una%an -iradimengetengahkan istilah reforma agraria. +emakaian reforma agraria digunakannya untuk

mengganti istilah landreformdengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan

prombakan penguasaan tanah. Dalam suatu masyarakat non industri, tanahmencerminkan bentuk dasar dari kemakmuran dan sumber dasar dari prekonomian dan


3/23

politik. Di sisi lain sistem penguasaa tanah mencerminkan hubunganhubungan dan

susunansusunan pengelompokan sosial. enyataan ini umumnya dari suatu negara serta

kemauan politik pemerintahnya, menentukan pula corak reform yang dilakukan. #rtinyareforma agrariadapat dilancarkan dengan titik berat yang berbedabeda. perubahan dan

perlindungan terhadap petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan tuan tanah,

larangan memiliki tanah pertanian yang luas, larangan absente &guntai' dan penetapansuatu ceiling bagi pemilik tanah.

Dalam lingkup masalah tersebut #.+.+arlindungan menyatakan kalaulah mau konsekuen

dengan ketentuan bunyi +asal 1 dan pasal 2 33+# seharusnya digunakan istilah agrarian

reform, dimana didalamnya terdapat landreform, %ater reform dan air reform. Dengandemikian yang diadakan perombakan tidak hanya hubungan manusia dengan tanahnya

saja tetapi juga dengan air dan ruang angkasa, karena itu dalam konteks 33+#,

#.+.+arlindungan lebih suka menggunakan istilah agrarian reform. Dari uraian tersebut#.+.+arlindungan secara tersirat membedakan antara landreformdengan agrarian reform,

dan menyatakan bah%a landreformmerupakan salah satu bagian dari program agrarian

reform.

+engertian dan cakupan kegiatan landreformIndonesia akan disesuaikan denganpandangan hidup pancasila, keadaan alam dan kebudayaan Indonesia. Seperti yang

diungkapkan oleh Sein Lin dalam bukunya Readings In Land Reform *

The concept of the term land reform varies from nation to nation culture toculture and

ideology to ideology. In the narro!est sense land reform "ustmeans the redistribution ofland !hile the broadest definition encompassesreform of tenurial structure production

structure and structure of supporting services. The tearm agrarian reform and land

reform are use asinterchangeable by some# there are others !ho identify agrarian

reform !iththe broader consept. $ether this concept !ill change !ith the changingemphasis in land policy remains to be seen

0oedi /arsono mengatakan bah%a landreformdidalam arti sempit merupakan

serangkaian tindakan dalam rangkaAgrarian ReformIndonesia. Dan dalam arti luas.Landreformmeliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta

hubungan $ hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Demikian pula pengertian dari sudut harfiah * ! reformartinya perubahan atau

perombakan atau hervorming, sedangkan landatau tanah.Landreformartinya perubahandasar &perombakan' struktur pertanahan. 4adi landreformdisini dipakai dalam arti

perombakan atau perintah dasar dan bukan sekedar prubahan yang berarti tambal sulam

atau repormistis. emudian perlu dikutip beberapa batasan dan pendapat lain tentangistilah Landreform tersebut * !pengertianLandreformdalam 3ndang3ndang +okok

#graria &33+#' 3ndangundang N5.6 (ahun 1785 dan 3ndang 3ndang N5.68 +rp 1785

adalah pengertian dalam arti yang luas sesuai dengan pengertian menurut rumusan 9#"ialahLandreformadalah dianggap meliputi program tindakan yang saling berhubungan

yang bertujuan untuk menghilangkan penghalangpenghalang dibidang ekonomi social

yang timbul dari kekuarangankekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.


4/23

Demikian pula jika diacu kepada 0/N maka hal tersebut telah ditegaskan sebagai

berikut *

!husus mengenai masalah tanah, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan langkahlangkahuntuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan, pemilikan dan

pengalihan hak atas tanah sehingga benarbenar sesuai dengan asas adil dan merata!pembangunan +ertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata guna tanah sehingga

penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjaminkemudahan dan kelancaran usahausaha pertanian serta benarbenar sesuai dengan asas

adil dan merata Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bah%a istilan landreform

dan agrarian reformtidak perlu dipertentangkan. :eskipun Indonesia menggunakanistilah landreform, di Indonesia pelaksanaan landreformberlandaskan kepada +ancasila

dan 33D 17;6 yang ter%ujud dalam suatu rangkaian kegiatan dalam bidang pertanahan

yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan di dalam penataanpemilikan, penguasaan, penggunaan dan peralihan sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesarbesarnya bagi rakyat secara adil dan merata.

Dalam pembaruan agrarian tercakup permasalahan redistribusi tanah, peningkatan

produksi dan produktifitas, pengembangan kredit untuk pertanian, pajak lahan, hubunganpenyakapan dan regulasi baru sistem pengupahan buruh tani, dan konsolidasi tanah.

Dengan kata lain, ada dua pembaruan yang harus dilakukan dalam pembaruan agraria,

yaituland tenure reform&hubungan pemilik dan penyakap' danlandoperation reform&perubahan luas penguasaan, pola budidaya, hukum penguasaan, dan lainlain'.

Dalam (ap :+< No. I= tahun 2551 pasal 2 disebutkan* !+embaruan agrarian mencakup

suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam

rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuranbagi seluruh rakyat Indonesia. (erlihat disini, bah%a ada dua bagian pokok yang

menjadi perhatian pembaruan agraria, yaitu aspek !penguasaan dan pemilikan di satusisi, dan aspek !penggunaan dan pemanfaatan di sisi lainnya. +enataan penguasaan dan

pemilikan tersebut merupakan kegiatan utamalandreformdengan intinya berupa

redistribusi tanah.

Dorren -arriner sebagaimana yang dikutip oleh #rie Sukanti /utagalung, mengatakanbah%a pada dasarnya landreformmemerlukan program retribusi tanah untuk keuntungan

pihak yang menegrjakan tanah danah dan pembatasan dalam hakhak individu atas

sumbersumber tanah. 4adi, landreform lebih merupakan suatu alat perubahan social

dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi tujuan politik, kebebasan,dan kemerdekaan suatu bangsa.

+elaksanaan konsep landreformmerupakan upaya yang dilakukan oleh setiap Negara

untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. "leh karena itu,pelaksanaan landreformini berkaitan erat dengan kemauan politik dari suatu Negara. /al

itu membuat +00 memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan landreformdi

dunia. -orld 0ank dalam sebuah publikasinya mengenai landreform, juga memberikan


5/23

pengertian mengenai berbagai pola penguasaan dan pemilikan tanah di berbagai

masyarakat. :enurutnya, pola ini ada karena pengaruh berbagai factor, yaitu &1' Sistem

dan situasi politik> &2' Struktur ekonomi> &?' system social> &;' system hokum> &6' situasigeografi> &8' system pertanian> &@' basis sumber daya nasional masingmasing.

Sehubungan dengan pengertian landreformtersebut, maka tujuan diadakannyalandreformadalah*

1. 3ntuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah> ada dua dimensi untuk tujuanini> pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di

anatar para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu

dengan redistribusi tanah> kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antarapetani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki

persamaan di antara petani secara menyeluruh.

1. 3ntuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

&Supriadi*2515'

:enurut -iradi &17A;', reforma agrariaadalah modifikasi berbagai persyaratan yang

dapat mempengaruhi sektor pertanian misalnya berupa kredit, kebijakan harga, penelitian

dan penyuluhan, pengadaan input, koperasi dan lainlain. Seluruh komponen tersebut

sudah menjadi perhatian kebijakan pemerintah selama ini, namun karena tidak didahuluidenganlandreform, maka selain hasil yang dicapai tidak optimal, juga dibarengi oleh

ketimpangan penguasaan yang berimplikasi kepada ketimpangan kesejahteraan,

marjinalisasi petani kecil, urbanisasi yang tidak terkendali dari para buruh tani dan petanisempit, dan lainlain.

:enurut /arsono &255?',landreform secara luas meliputi lima program, yaitu*

pelaksanaan pembaruan hukum agraria,penghapusan hakhak asing dan konsesikolonialatas tanah, diakhirinya kekuasaantuan tanah dan para feodal, perombakan pemilikan danpenguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai

kemampuannya. +rogramlandreformsecaralebih spesifik adalah larangan penguasaan

tanah melebihi batas maksimum, larangantanah absentee, redistribusi tanah objeklandreform, pengaturan pengembalian danpenebusan tanah yang digadaikan, pengaturan

tentang bagi hasil, serta penetapan luasminimum dan pelarangan fragmentasi lahanpada

batas tertentu.

Secara umum, reforma agraria dapat menempuh dua jalan, yaitu secara serentak, cepat,dan menyeluruh> atau secara gradual namun berkelanjutan. 4alan pertama banyak

didukung oleh kalangan pemerhati agraria, terutama dari golongan LS:, dimana aspek

Landreform merupakan focus utamanya. Sementara, jalan yang kedua yang terkesanlebihsoftdidukung oleh kalangan birokrasi terutama departemendepartemen teknis,

misalnya Departemen +ertanian. alangan ini beranggapan bah%a untuk

mengimplimentasikan jalan pertama syarat yang dibutuhkan lebih berat, misalnyadiperlukan pembiayaan yang besar dan sekaligus, pendataan secara menyeluruh,

melibatkan banyak organisasi, dan resiko politik yang sangat besar. Selain itu,


6/23

perkembangan ekonomi juga akan tersendat dalam jangka pendek semenjak reforma

agraria tersebut dijalankan.

http*))umemsindonesia.blogspot.co.id)2512)11)landreformdiindonesia.html

Pengertian "andreform di Indonesia

+erkataan Landreform berasal dari kata !Land yang artinya tanah dan !


7/23

Sedangkan Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakantindakan

dalam rangka #graria


8/23

6. 3ntuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian

yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong

lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem

perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.

Disamping itu ada pula yang berpendapat bah%a tujuan Landreform terdiri atas *

1. (ujuan sosial Ckonomi *

a' :emperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta

memberi isi fungsi sosial pada hak milik.b' :empertinggi produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi

penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. (ujuan Sosial +olitik *a' :engakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.

b' :engadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah

dengan maksud agar ada pembagan yang adil pula.

?. (ujuan Sosial +sikologis *

a' :eningkatkan kegairahan kerja bagi para penggarap dengan jalan memberikan

kepastian hak mengenai pemilikan tanah.b' :emperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

"andasan $ukum Pelaksanaan "adreform di Indonesia

%. Landasan Ideal * +ancasila.

2. Landasan onstitusional * +asal ?? 33D 17;6.

&. Landasan "perasional *

a' +asal @, 15 dan 6? 33+#.

(' 33 No. 68)+rp)1785 tentang +enetapan Luas (anah +ertanian.

c' 33 No. 2 (h. 1785 jo. Inpres No. 1? (h. 1785 tentang +erjanjian 0agi /asil.

d' ++ No. 22; (h. 1781 jo. ++ No. ;1 (h. 178; mengatur +elaksanaan +embagian (anah

dan +embayaran anti


9/23

Program )Program "andreform

1. Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas & +asal 18 33 No. 6 (h.

1785'.

+asal @ 33+# menetapkan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan

dan penguasaan atas tanah yang melampauai batas tidak diperkenankan. +asal ini

dimaksudkan untuk mencegah bertumpuknya tanah ditangan golongan orang tertentu.

"leh karena itu setiap orang atau keluarga hanya diperbolehkan menguasasi tanah

pertanian, baik miliknya sendiri, kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama

kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum, sebagaimana

ditetapkan dalam pasal 1 33 No. 68)+rp)1785'. Letak tanah itu tidak perlu disatu tempat

yang sama, tetapi dapat pula di beberapa daerah misalnya di dua atau lebih daerah tingkat

II yang berdekatan. 0erdasarkan S :enteri #graria tanggal ?1 Desember 1785 N". S7@A)a)1785 ditegaskan luas tanah pertanian untuk tiaptiap daerah tingkat II. 4ika tanah

pertanian yang dikuasai itu merupakan tanah sa%ah dan tanah kering, maka untuk

menghitung luas maksimum tersebut luas tanah sa%ah ditambah ?5 di daerah yang

tidak padat, dan 25 di daerah yang padat, dengan ketentuan bah%a tanah pertanian

yang dikuasai seluruhnya tdak boleh lebih dari 25 /a. +enetapan batas luas tanah

maksimum ini memakai dasar unit keluarga, ialah yang masih menjadi tanggungan

sepenuhnya dari keluarga itu, dengan jumlah anggota keluarga ditetapkan maksimum @

orang, termasuk epala eluarga. 4ika jumlah nya melebihi @ orang, maka luas

maksimum bagi keluarga tersebut, untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya

ditambah 15 dari batas maksimum, tetapi tidak melebihi 65 , sedangkan jumlah

tanah pertanian yang dikuasasi seluruhnya tidak boleh lebih dari 25 /a, baik sa%ah atau

tanah kering maupun sa%ah dan tanah kering.

Luas maksimum yang ditetapkan harus memperhatikan keadaan daerah tk.II masingmasing

dengan faktorfaktor sbb.

1. (ersedianya tanahtanah yang masih dapat dibagi.2. epadatan penduduk.

?. 4enisjenis kesuburan tanahnya &diadakan perbedaan antara sa%ah dan tanah

kering, dan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak.;. 0edarnya usaha tani yang sebaikbaiknya menurut kemampuan satu keluarga

dengan mengerjakan beberapa buruh tani.

6. (ingkat kemajuan tehnik pertanian


10/23

Suatu pengecualian, dimana penetapan luas maksimum itu tidak berlaku terhadap tanah

pertanian yang dikuasai *

a. Dengan /ak una 3saha.

b. Dengan hakhak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari

pemerintah hak pakai atas hak negara'.c. (anah bengkok) jabatan.

d. "leh badanbadan hukum.

#pabila perorangan atau suatu keluarga yang memiliki tanah pertanianyang besarnya

melebihi luas maksimum diberi suatu ke%ajiban berupa *

a. :elapor.b. meminta iBin apabila ingin memindahkan hak atas tanahnya.

c. usaha penguasaan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan.

2. Larangan pemilikan tanah secara absentee) guntai &+sl. ? ++ No. 22; (h. 1781'.

+asal 15 33+# menegaskan bah%a setiap orang) badan hukum yang mempunyai hak atastanah pada asasnya d%ajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif

dengan mencegah caracara pemerasan. 3ntuk melaksanakan asas yang tercantum dalam

pasal 15 33+# tersebut diadakanlah ketentuanketentuan untuk menghapuskan tanah

pertanian yang dikuasasi secara absentee)guntal.dalam pasal ? ++ No. 22; (h. 1781 dan

++ No. ; h. 17@@. Eang dimaksud dengan tanah absentee &guntai' adalah tanah yang

terletak di luat ecamatan tempat tinggal pemilik taah &+asal ? ++ No. 22; (h. 1781. Ini

berarti bah%a setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada

kecamatan yang berbeda dengan kecamatan dimana si pemilik bertempat tingal, karena

pemilikan yang demikian akan menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya

tentang penyelengaraannya, penga%asannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga

menimbulkan sistem penghisapan. +engecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang

bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat

tinggal pemilik dan tanhnya menurut pertimbangan +anitia Landreform Daerah (k.II

masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. etentuan

tersebut juga mengingat prinsip Landreform &+asal 15 33+#' yaitu bah%a !tanah

pertanian %ajib diusahakan dan dikerjakan oleh si pemilik tanah Dalam %aktu 8 bulan ,

pemilik tanah yang masih tetap memiliki tanah secara absentee) guntai diber ke%ajiban

untuk *

a. :elepaskan dan memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak yang bertempat tinggal

di ecamatan yang sama dengan tanah tersebut berada, atau.


11/23

b. 0erpindah tempat tinggal pada satu kecamatan yang sama dengan tempat dimana tanah

itu berada &+asal ? ayat &?' ++ No. 22; (h. 1781 jo. +asal ? ayat &1' dan +asal 2 ++ No. ;

(h. 178;'.

+engecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah, apabila *

a. Letak tanah tersebut berada berbatasan dengan kecamatan dimana pemilik bertempat

tinggal, dan tanahnya menurut pertimbangan +anitia Landreform Daerah (k.II masih

memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. &+asal ? ayat &2' ++ No.

22; (h. 1781'.b. Subyek pemilik tanah *

1' 0erdasarkan pasal ? ayat &;' ++ No. 22; (h. 1781 *

a' :ereka yang menjalankan tugas negara &pega%ai negeri, pejabatpejabat militer serta

yang dipersamakan dengan mereka.b' :ereka yang menunaikan ke%ajiban agama.

c' :ereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima.2' 0erdasarkan +asal 2 ayat &1' ++ No. ; (h. 17@@ *

a' +ensiunan pega%ai negeri, dan

b' 4anda pega%ai negeri dan janda pensiunan pega%ai negeri selama tidak menikah lagi

dengan seorang yang bukan pega%ai negeri atau pensiunan pega%ai negeri.

0agi subyek yang dikecualikan tersebut di atas, dibatasi memiliki tanah secara absentee

sampai batas 2)6 daari luas maksimum yang ditetapkan +asa 2 33 No. 68)+rp)1785, dan

berlaku hanya apabila pega%ai negeri itu sudah memiliki tanah pada tanggal 2;

September 1781.

Dalam ++ No. ;1 (h 178;, pega%ai negeri tidak diperbolehkan menerima hak milik atas

tanah pertanian absentee kecuali karena %arisan. Setelah pega%ai negeri itu pensiun ia

di%ajibkan pindah ke kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas

tanahnya kepada orang lain yang bertempat tnggal di kecamatan letak tanah tersebut.

#kan tetapi berdasarkan ++ No. ; (h. 17@@, pega%ai negeri dalam %aktu 2 tahun

menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian absentee seluas dari

batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah (k. II yang bersangkutan.

:engingat faktor obyektif de%asa ini umumnya sukar bagi pensiunan berpindah

ketempat letak tanah, maka pega%ai negeri yangtelah pensiun tidak di%ajibkan berpindah

ke kecamatan letak tanah. etentuan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan bah%a

para pega%ai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan untuk


12/23

menentukan sendiri tempat tinggal. :aka jika tanah itu sudah dimiliki pada saat mulai

berlakunya ++ No. 22; (h. 1781 atau diperolehnya karena %arisan, mereka boleh

memiliki tanah tersebut. Sering terjadi kesulitan untuk memndahkan tanah tersebut

kepada pihak lain, disamping karena kepemilikan tanah itu justru dimaksudkan untuk

menjamin hari tua. Dengan kondisi tersebut, maka dikeluarkanlah ++ No. ; (h. 17@@

yang menetapkan antara lain *

a. +engecualian mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee yang

berlaku bagi pega%ai negeri berlaku juga *

a' +ensiunan pega%ai negeri.b' 4anda pega%a negeri dan janda pensiunan pega%ai negeri selama tidak menikah lagi

dengan seorang bukan pega%ai negeri.

b. Seorang pega%ai negeri dalam %aktu 2 &dua' tahun menjelang masa pensiun

diperbolehkan membeli tanah pertanian secara absentee seluas 2)6 dari batas maksimum

untuk Daerah (k II ybs.c. (anahtanah yang dimiliki oleh para pensiunan pega%ai negeri secara absentee, yang

sudah dikuasai oelh +emerintah, tetapi belum dikeluarkan Surat eputusan

+embagiannya dikembalikan kepada pemiliknya.

d. +ara pensiunan +ega%ai Negeri yang tanahnya telah dibagibagikan sesuai peraturan

perundangundangan diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti kerugian dari

+emerintah.

?.


13/23


14/23

a' 15 dalam bentuk simpanan di 0ank.

b' 75 dalam bentuk Surat /utang Landreform &S/L'.

c' &diatur oleh +erpu No. 6 (h. 178? yang kemudian ditetapkan menjadi 33 No. 8 (h.

178;'

6. +engaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan &+asal @33 No. 6 (h. 1785'.

Eang dimaksud dengan gadai tanah menurut hukum adat adalah hubungan hukum antara

seseorang dengan tanah kepunyaan pihak lain, yang telah menerima uang gadai dari

padanya. Selama uang tersebut belum dilunasi, tanah tetap berada dalam penguasaan

yang meminjamkan uang &pemegang gadai' dan selama itu hasil tanah seluruhnya

menjadi hak pemegang gadai sebagai bungan dari utang tersebut.

+enebusan kembali yanahnya tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah

yang menggadaikan. Dilihat kenyataannya, banyak gadai yang berlangsung bertahun

tahun, bahkan sampai puluhan tahun, hal ini dikarenakan pemilik tanah belum mampu

melakukan penebusan.

adai menurut hukum adat mengandung unsur ekploitasi atau pemerasan, karena hasil

yang diterima pemegang gadai setiap tahunnya jauh lebih besar daripada bunga yang

layak dari uang gadai yang diterima oleh pemilik tanah.itu. 3ntuk menghilangkan unsur

unsur yang bersifat pemerasan dari gadai tanah yang didasarkan pada hukum adat itu,

maka gadai tanah diatur dalam 33 No. 6)+rp)1785. adai itu berhubungan dengan

pelaksanaan ketentuan tentang batas minimum. 4ika tanahtanah selebihnya dari batas

maksimum itu milik orang yang bersangkutan maka tanahtanah tersebut dikuasai oleh

Negara, jika tanah selebihnya dari batas maksimum itu tanah gadai, maka tanah tersebut

harus dikembalikan kepada yang mempunyai tanah. Di dalam pengembalian tanah gadai

timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang gadainya.

3ang gadai ratarata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya

dalam %aktu 6 $ 15 tahun ditambah dengan 15 . Dengan demikian tanah yang sudah

digadai selama @ tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa

ke%ajiban untuk membayar uang tebusan. :engenai gadai yang berlangsung selama @

tahun, begitu juga mengenai gadai baru, diadakan ketentuan bah%a se%aktu%aktu

pemilik tanah dapat meminta kembali tanahnya setiap %aktu, setelah tanaman yang ada

selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung dengan rumus


15/23

& @ F 1)2 ' %aktu berlangsungnya gadai

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG= uang gadai

@

0ila gadai sudah berlangsung selama @ tahunatau lebih, maka pemegang gadai %ajib

mengembalikan yag digadaikan tanpa pembayaran uang tebusan.+engembalian itu

dilakukan dalam %aktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

etentuanketentuan mengenai gadai tanah ini tidak hanya mengenai tanahtanah gadai

yang harus dikembalikan karenamelebihi batas maksimum, tetapi mengenai gadai pada

umumnya. 0egitu juga untuk gadaigadai yang diadakan dalam %aktu yang akan datang.

+elaksanaan selanjutnya mengenai gadai tanah pertanian ini diatur dalam +:+# No. 25(h. 178? tentang +edoman +enyelesaian :asalah adai. Dalam peraturan ini ditentukan

bah%a pengertian !gadai dalam kenyataanna tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat

berupa benda atau jasa yang dapat dinilai dengan uang.

8. +engaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil &33 No. 2 (h. 1785'

a. Syarat penggarapan

1' "rang tani.

2' Luas tanah yang akan digarap tidak akan lebih dari ? /a.?' (anah garapan bisa berupa *

a' epunyaan penggarap sendiri.b' Diperoleh penggarap secara menye%a atau.

c' :elalui perjanjian bagi hasil atau

;' Hara lainnya.

b. 0entuk perjanjian1' +erjanjian dibuat secara tertulis.

2' Dihadapan epala Desa.

?' Disaksikan oleh 2 orang saksi.;' :emerlukan pengesahan camat.6' 4angka %aktu *

a' 3ntuk sa%ah adalah ? tahun.

b' 3ntuk tanah kering adalah 6 tahun.c' 4angka %aktu dapat diperpanjang tidak lebih dari 1 tahun.


16/23

0esarnya bagi hasil tanah, ditetapkan oleh 0upati dengan memperhatikan *

1' 4enis tanah.2' eadaan tanah

?' epadatan penduduk.

;' akat yang disisihkan sebelum dibagi.

6' 9aktorfaktor ekonomis.8' /ukum adat setempat.

@. +erencanaan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta laranganmelakukan

perbuatanperbuatan yang mengakibatkan perpecahan pemilikan tanah pertanian menjadi

bagianbagian yang terlampau kecil &+asal 7 33 No. 68)+rp)1785'.

0agi setiap petani sekeluarga yang memiliki tanah pertanian minimum 2 /a bisa berupa

sa%ah, tanah kering atau sa%ah dan tanah kering. +enetapan luas minimum ini bertujuan

supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat hidup

layak.

3ntuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan usahausaha untuk mencapai target supaya

setiap keluarga petani mempunyai tanah pertanian dengan hak milik seluas minimum 2

/a, misalnya dengan jalan *

a' +erluasan tanah pertanian &ekstensifikasi' dengan pembukaan tanah secara besar

besaran di luar +ulau 4a%a.

b' :elaksanakan transmigrasi.

c' 3saha Industrialisasi ."leh karena berbagai kendala yang mengakibatkan belum memungkinkan dicapainya

batas minimum itu dalam %aktu yang singkat, maka pelaksanaan dilakukan berangsur

angsur &tahap demi tahap'. *

+ada tahap pertama perlu dicegah pemecahanpemecahan pemilikan tanah pertanian,

dengan jalan diadakannya pembatasanpembatasan didalam pemindahan hak yang berupa

tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 /a. Larangan ini tidak berlaku bagi yang

mempunyai tanah kurang dari 2 /a dapat dijual sekaligus.

Suatu peristi%a hukum berupa pembagian %arisan tidak dibatasi atau dilarang untuk

melakukan pemecahan pemilikan tanah pertania, karena itu terjadi karena hukum.

:engenai bagian %arisan yang kurang dari 2 /a akan diatur oleh suatu +eraturan

+emerintah >


17/23

4ika ada 2 orang atau lebih mempunyai tanah pertanian kurang dari 2 /a, harus

mengambil alternatif *

a' :enunjuk salah seorang untuk menjadi pemilik tanah pertanian yang bersangkutan,

atau.

b' :emindahkan hak tanahnya kepada pihak lain.

http://m*ri+al-,.(logspot.co.id/2%%/&/landreform.html

"andreform

leh : 0. 1usri+al 3$. 04n.

. Pengertian dan Tu#uan "andreform

Landreform berasal dari dua kata yaitu !land yang berarti tanah dan !reform yang

berarti perombakan, sehingga dalam hubungan dengan hukum agraria, maksud dan

pengertian Landreform adalah perombakan secara mendasar terhadap sistem pemilikantanah.

3ndang 3ndang +okok #graria merupakan induk dari ketentuan landreform dibentuk

atas dasar pertimbangan sebagai berikut *a. arena /ukum #graria yang berlaku sekarang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan

sendi dari pemerintah jajahan.

b. arena /ukum #graria mempunyai sifat hukum dualisme, yaitu yang berasal dari/ukum #dat dan yang berasal dari /ukum 0arat.

+rogram Landreform dalam arti luas mempunyai bidang yang lebih luas sehingga seringdiartikan sebagai suatu #grarian


18/23

1. :emperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dan

memberikan fungsi sosial.

2. :emperbaiki produksi nasional, khususnya pada sektor pertanian.b. (ujuan Sosial +olitis

1. :engakhiri penguasaan tanah ada orang tertentu dan menghapuskan sistem tuan tanah.

2. :engadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani.c. (ujuan :ental +sikologis

1. :eningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarapnya.

2. :emperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarap.

5. Tanah (#ek "andreform

Dalam rangka pelaksanaan landreform yang dikatagorikan dalam objek landreform

adalah *

%. Tanah 4ele(ihan

(anah kelebihan merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum sebagaimana yang

ditentukan dalam 3ndang3ndang dan tanah kelebihan tersebut diambil alih olehpemerintah dengan diberikan ganti rugi.

2. Tanah (sentee/Guntai

Dalam +asal 15 3ndang3ndang Nomor 6 (ahun 1785 ditegaskan bah%a setiap orang

dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya di%ajibkan

mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah caracarapemerasan.

:engerjakan atau mengusahakan secara aktif berarti yang mempunyai hak itu langsung

turut serta dalam proses produksi, ini berarti bah%a tidak segala pekerjaan harus

dilakukan sendiri oleh pemilik tetapi dapat mempergunakan tenaga orang lain sebagaipenggarap sebagai langkah ke arah pelaksanaan dan penggunaan tanah secara aktif,

dengan tujuan untuk menghapuskan tanah absentee)guntai, artinya orang atau pihak yang

berhak atas tanah pertanian tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanahyang bersangkutan atau di luar kecamatan tetapi masih berbatasan dengan kecamatan

letak tanah itu.

(anah absentee)guntai dilihat dari asal usulnya dapat terjadi karena ? &tiga' hal, yaitu *

a. (anah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

yaitu pemilik yang bersangkutan berpindah tempat dari kecamatan letak tanah selama 2

tahun berturutturut. 4ika pihak tersebut melapor kepada pejabat setempat tentang


19/23

kepergiannya, maka dalam %aktu satu tahun sejak berakhirnya jangka %aktu tersebut ia

di%ajibkan memindahkan hak milik atas tanah pertaniannya kepada orang lain yang

bertempat tinggal di kecamatan tersebut.b. +e%arisan

4ika karena pe%arisan maka dalam %aktu 1 tahun terhitung sejak si pe%aris meninggal,

ahli %aris bersangkutan di%ajibkan untuk mengalihkan hak milik atas tanah tersebutkepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu berada, atau

apabila ahli %aris ingin tetap memiliki tanah tersebut, maka ia harus berpindah ke

kecamatan tanah yang bersangkutan.c. 4ual beli

Eaitu * beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan.

#dapun halhal yang dikecualikan dalam pemilikan tanah secara absentee adalah *

a. +emilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tanahtersebut berada.

b. +ega%ai negeri dan anggota #0


20/23

;. (ercapainya batas minimum termaksud dalam #yat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan

dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsurangsur.

0atas maksimum yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah,

dan faktorfaktor lain maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 3ndang

3ndang Nomor 68 +rp (ahun 1785 tentang penetapan luas tanah pertanian adalah sebagaiberikut *

8aerah 3awah tau Tanah kering

1. (idak padat 16 ha 25 ha

2. urang padat 15 ha 12 ha

?. Hukup padat @,6 ha 7 ha

;. Sangat padat 6 ha 8 ha

Dengan memakai dasar dalam tabel di atas maka tanah yang dikuasai merupakan tanah

sa%ah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum adalah luas sa%ah

dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sa%ah ?5di daerahdaerah yang tidak padat dan 25 di daerah yang padat dengan ketentuan,

bah%a tanah yang dikuasai seluruhnya tidak melebihi dari 25 ha.

#tas dasar ketentuan ini maka penetapan luas maksimum untuk tiap daerah dilakukan

dengan perhitungan seperti tersebut diatas. etentuan ini tidak berlaku terhadap tanahpertanian *

a. Eang dikuasai dengan hak guna usaha atau hakhak lain yang bersifat sementara dan

terbatas yang diperoleh dari pemerintah.

b. (anah yang dikuasai oleh badanbadan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, bagi keluarga yang beranggotakan lebih dari tujuh orang maka

untuk penetapan batas maksimum yang boleh dimiliki oleh keluarga tersebut adalahditambah 15 untuk setiap anggota keluarga dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari

65 dengan jumlah tanah tidak lebih dari 25 baik untuk tanah sa%ah atau tanah kering.

Sedang untuk daerah khusus luas maksimum pemilikan tanah dapat ditambah palingbanyak 6 hektar.

8. rganisasi Pelaksana "andreform

3ntuk menjamin pelaksanaan landreform secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk

panitia penyelenggaraan landreform baik pimpinan, pelaksana dan penga%as agar

tercapai koordinasi yang mantap baik di tingkat pusat atau daerah.

+anitia landreform dibentuk atas dasar eputusan +residen Nomor 1?1 (ahun 1781

tentang "rganisasi +enyelenggaraan Landreform, dengan disempurnakan oleh eputusan+residen Nomor 28? (ahun 178; (entang +enyempurnaan +anitia Landreform.

emudian untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan

pelaksanaannya yang ditetapkan tanggal 21 9ebruari 17A1 dengan bentuk peraturannya

yaitu eputusan :enteri Dalam Negeri Nomor ?A (ahun 17A1.


21/23

Dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang kegiatan pelaksanaan dan tugas panitia

landreform, yaitu *a. egiatan :enteri Dalam Negeri meliputi *

:enetapkan tentang kebijaksanaan tekhnis pelaksanaan landreform.

:engambil keputusan tentang persoalan pokok landreform. :engajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari panitia landreform

pusat.

:emberikan bimbingan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan landreform di daerah. :enyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul karena pelaksanaan landreform

yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah.

:elakukan penga%asan umum dalam pelaksanaan landreform.

:emberikan laporan tentang landreform kepada presiden.b. egiatan ubernur epala Daerah, meliputi *

:elaksanakan Instruksi :enteri Dalam Negara.

:enyusun pelaksanaan landreform pada Daerah (ingkat abupaten sesuai dengan

pedoman dari :enteri Dalam Negeri. :engajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari +anitia

+ertimbangan +ropinsi. :emberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk tentang pelaksanaan landreform di

daerahnya masingmasing.

:engambil keputusan tentang halhal yang berhubungan dengan pelaksanaanlandreform.

:emberikan hak milik atas tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform.

:enyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul yang berhubungan dengan

landreform sesuai dengan ke%enangannya. :engadakan penga%asan dan evaluasi terhadap pelaksanaan landreform di daerah

masingmasing.

:emberikan laporan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada :enteriDalam Negeri.

c. egiatan 0upati atau -alikota, meliputi *

:elaksanakan Instruksi dari :enteri Dalam Negeri dan ubernur epala Daerah (ingkat+ropinsi.

:enyusun rencana kerja pelaksanaan landreform di daerahnya sesuai dengan instruksi

yang meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah

pertanian yang ada di daerahnya. :engajukan dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari +anitia +ertimbangan

Landreform abupaten.

:enetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum. :enetapkan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik menurut

pedoman yang diberikan oleh ubernur epala Daerah dan :enteri Dalam Negeri.

:endaftar para penggarap dan menetapkan prioritas petani yang akan mendapat bagiantanah, serta menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan.

:engeluarkan Surat IBin :enggarap &SI:' dan menetapkan uang pemasukan dari objek

landreform yang akan diredistribusikan dan pencabutan iBin menggarap apabila tidak

memenuhi syarat.


22/23

:enentukan jenis tanah yang masih tetap akan dimiliki dan mengatur jumlah dan cara

pembayaran ganti rugi dari petani yang akan memperoleh pembagian tanah.

:engusulkan tentang objek landreform. :emberikan iBin pemindahan hak atas tanah pertanian yang diredistribusikan.

:encegah terjadinya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh orang yang

bertempat tinggal di luar kecamatan tempat tanah berada. :engadakan dan mengusulkan pembinaan kepada petani landreform

+enga%asan dan evaluasi mengenai pelaksanaan landreform.

:endamaikan dan memberikan putusan sengketa yang timbul akibat pelaksanaanlandreform.

:emberikan laporan tentang pelaksanaan landreform di daerahnya kepada ubernur

epala Daerah dan :enteri Dalam Negeri.

d. egiatan Hamat, meliputi * :embantu 0upati dalam kegiatan *

a. :eneliti tentang pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian yang terkena

landreform.

b. :enentukan bagian tanah yang masih tetap dimiliki dan tanah yang dikuasai olehpemerintah.

c. :enginventarisasi obyek landreform.d. :enginventarisasi dan meneliti para penggarap tanah objek landreform.

e. :eneliti dan menentukan prioritas petani yang akan menerima redistribusi tanah.

f. :engumpulkan data mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan dan absentee.g. :emberikan pertimbangan dalam pemberian iBin pemindahan hak atas tanah pertanian.

h. :emberikan pertimbangan tentang penyelesaian sengketa landreform.

:elaksanakan instruksi dari bupati.

:elaksanakan tugastugas yang diberikan kepadanya, yang meliputi *a. :enerima pembayaran uang pemasukan dari penerima redistribusi dan menyetorkannya

kepada Habang 0ank


23/23

pengertian landreform

Documents