peran laz dalam peningkata wajib zakat

7/25/2019 Peran LAZ Dalam Peningkata Wajib Zakat

1/80

PERAN BAZ DALAM MENINGKATKAN JUMLAH

WAJIB ZAKAT

(Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Disusun oleh:

SITI FATIMAH

NIM 052311063

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011


2/80


3/80

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAHJl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : SITI FATIMAH

NIM : 052311063

Jurusan : MUAMALAH

Judul : PERAN BAZ DALAM MENINGKATKAN JUMLAH

WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

23 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1)

guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 4 Juli 2011

Mengetahui

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag. M.H Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19711101 200604 1 003 NIP. 197308118 200003 1 004

Penguji I Penguji II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. Johan Arifin, S.Ag. M.M.

NIP. 19630801 199203 1 001 NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. H.A. Gunaryo, M.Soc. Sc. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19620810 199103 1 003 NIP. 197308118 200003 1 004


4/80

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi

ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.


Deklarator,

Siti Fatimah

NIM 052311063


5/80

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi

hablum minallahdan dimensi hablum minannas. Zakat dapat dimanfaatkan bagi

kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan

menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara

profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-

persyaratan: Pertama, kesadaran akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua,

amil zakat bener-bener orang yang terpercaya. Ketiga, perencanaan dan

pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Akan tetapi kenyataannya, di Kota Semarang yang mayoritas

penduduknya beragama Islam dan memilik potensi yang sangat besar. Banyakmasyarakat yang penghasilannya sudah cukup nisab dan beragama Islam tidak

melaksanakan kewajiban zakat, diantaranya mereka yang berprofesi sebagai

advokat, mubaligh, pegawai negeri sipil, dokter.

Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu

pada pokok masalah sebagai berikut: Apa saja yang sudah dilakukan BAZ Kota

Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat? Dan Bagaimana pandangan

hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota Semarang dalam meningkatkan

jumlah wajib zakat?

Jenis penelitan ini termasuk penelitian lapangan atau field research yang

dilakukan di BAZ Kota Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis

menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber

data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan

menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan

kualitatif.

Akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, dalam pelaksanaan

pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang sudah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari muzakki setelah muzakki

meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahiq di wujudkan

dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang dilakukan BAZ Kota

Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam pengumpulan zakatBAZ Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama

dengan lembaga/ instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan zakat

BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi. Penyalurannya

kepada mustahiq, BAZ Kota Semarang mengidentifikasikan terlebih dahulu, siapa

yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu,

secara konsumtif dan produktif.


6/80

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang

telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan

berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk yang

diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan

hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1.

Prof. Dr. Muhibbin, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang

2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai

kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di fakultas

3.

Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc, Sc dan Nur Fatoni, M.Ag, selaku

dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan

perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan

skripsi.

4. Bapak Dede Rodin selaku dosen wali studi

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah

memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat

mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang

6. Bapak Muhammad Asyhar selaku Manager dan Staf Badan Amil Zakat Kota

Semarang

7. Ibu Kos dan Keluarga, teman-teman kos Mbah Chaliem dan Ibu Abduh

yang mengisi hari-hari penulis

8. Teman-teman sepaket Muammalah A, terimakasih atas pertemanan yang

penuh kehangatan


7/80

9. Segenap karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang

10.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas amal baik dari

pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis

menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, serta

masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak

sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi diri sendiri khususnya dan kepada orang yang

membaca skripsi ini pada umumnya.


Penulis,

Siti Fatimah

NIM 052311063


8/80

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu tercinta, tanpa bosannya doamu selalu mengiringi langkahku

Bapak Satari (Alm) dan Kakak Rojikin (Alm), Karena Semangatmu ku

gapai cita-citamu

Kakak dan adek tercinta, tetaplah optimis menghadapi hidup

Kakanda tercinta, (Bambang Agus Setianto, S.Pdi) yang telah memberi

motivasi, kasih sayang serta doa kepadaku hingga dapat menyelesaikan

karya ini

Bapak dan Ibu Mertua, terimakasih saran dan doa yang tidak ada hentinya

Keluaga besarku, terimakasih atas spirit dan doa yang kalian berikan,

karena engkaulah aku bisa menyelesaikan kuliah ini

Sahabat tercinta, Aeni, Lisa, Aya, Shofee, Nani dan Choris, terimaksaih

atas spirit, waktu dan doa yang kalian berikan


9/80

MOTTO

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka,

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).


10/80

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii

HALAMAN DEKLARASI .................................................................................. iv

HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................... v

HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.......................................................................... viiiHALAMAN MOTTO ......................................................................................... ix

DAFTAR ISI. ...................................................................................................... x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6

D. Telaah Pustaka ........................................................................................ 6

E. Metode Penelitian.................................................................................... 8

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AMIL ZAKAT

A. Pengertian Amil Zakat ............................................................................ 12

B. Syarat-syarat Amil Zakat ........................................................................ 14

C. Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam .................................................. 18

D. Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia ............................................... 21

E.

Tugas Dan Wewenang Amil Zakat ......................................................... 25

BAB III : PROFIL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG

A.

Gambaran Umum BAZ Kota Semarang ................................................. 33

1.

Letak Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang .................. 33


11/80

2. Visi dan Misi ..................................................................................... 34

3. Program Kerja ................................................................................... 35

4.

Landasan Yuridis Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang ........... 37

B. Fungsi Dan Tugas BAZ Kota Semarang ................................................. 39

C. Pola Pengumpulan Zakat di BAZ Kota Semarang .................................. 42

D.

Pola Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang .................................... 48

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERAN AMIL ZAKAT DALAM

MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT DI BADAN AMIL

ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG

E. Analisis Terhadap Pola Pengumpulan Zakat di BAZ Kota Semarang ....54

F.

Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang .............. 60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................. 64

B. Saran ........................................................................................................ 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIO DATA PENULIS


12/80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi

hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Zakat dapat dimanfaatkan

bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari

kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya

pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan

oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat,

meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan

zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran

masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat bener-

bener orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya

kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan

kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan

pelaksanaan pemungutan yang baik.1

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus

1 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, Ilmu

Fiqh Jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN,1985, Cet. 2, hlm.268.


13/80

2

mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam

memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan

diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah

menjadi muzakki.2 Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan

dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian,

pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.3

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut

ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat

dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki

harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan.

Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai

jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya , kemana harta

zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data

terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa

memberi jawaban.4

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan

bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap

kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di

masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.5

2Zubaidi,Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kiai

Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilaiPesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet.

I, hlm. 93-94.3 Suparman Usman, Hukum Islam Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata

Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2, hlm. 163.4 Qodri Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat Membangun prospek

Berkembangnya Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. I, hlm. 144.5Sahal Mahfudh,Nuansa Fiqh Sosial,Yogyakarta: LKiS, 1994, Cet. I. hlm. 141.


14/80

3

Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan

organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat.

Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat

dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik,

mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak

menerima hadiah serta sogokan.6

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri

Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2000tenteng perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang

pajak penghasilan.7

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang

harta yang termasuk dalam obyek zakat , pengumpulan zakat dilakukan oleh

BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang

tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan

kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya

dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu

6 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan

Keuangan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 121.7

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,Jakarta: Gema Insani Press,2002, hlm. 126


15/80

4

mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan

terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup mustahiq.

Badan Aml Zakat Kota Semarang, dibentuk untuk mencapai daya

guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan

sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kota

Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan

pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang sesuai dengan Keputusan

Wali Kota Semarang Nomor 451.1.05.159 tentang Pembentukan Badan Amil

Zakat Kota Semarang.

Masyarakat Kota Semarang, memiliki potensi yang sangat besar.

Banyak dari mereka memiliki profesi yang berpenghasilan tinggi, diantanya

sebagai advokat, pegawai negeri sipil, dokter dan lain sebagainya. Akan tetapi

masih banyak dari mereka yang beragama Islam, dan memiliki hasil yang

tinggi tidak sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan zakat. Badan Amil

Zakat berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam programnya dituntut untuk

menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam

pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan

Al Quran dan As Sunah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota

Semarang. Badan Amil Zakat juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan


16/80

5

kepada para mustahiqsesuai dengan hukum Syaridan Undang-undang yang

berlaku.

Jumlah pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang periode

2010-2013 sebanyak 47 orang, yang terdiri dari 9 Dewan Pertimbangan, 7

Komisi Pengawas dan 31 Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Semarang dalam melakukan pengumpulan zakat melakukan kerjasama dengan

Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan melakukan berbagai upaya seperti,

sosialisasi ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, bekerjasama

dengan Instansi yang terkait baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-

pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan

martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan

ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat

dikalangan orang yang wajib zakat (muzakki) harus terus digencarkan oleh

Badan Amil Zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat

dibutuhkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat, sehingga Badan ini benar-

benar dipercaya oleh muzakki.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat,

untuk itu penulis mengambil judul PERAN BAZ DALAM


17/80

6

MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di BAZ Kota

Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan

merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam

skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apa saja yang sudah dilakukan BAZ Kota Semarang untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota

Semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat?

C.

Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana yang dilakukan BAZ Kota

Semarang untuk menarik masyarakat wajib zakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap

kebijakan BAZ Kota Semarang untuk menarik masyarakat wajib zakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap

peneliti skripsi yang sudah ada. Sebagai penguat dalam skripsi ini peneliti


18/80

7

menghubungkan berbagai sumber kajian ilmiah yang relevan dengan

penelitian, antara lain:

Skripsi M. Tasrifin Salim (052032006) yang berjudul Studi

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat

Sultan Agung (LPDU-Sa) Semarang yang membahas tentang pelaksanaan

pengumpulan zakat, pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan pendistribusian

zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa).

Skripsi ini hanya membahas bagaimana cara pengumpulan sampai dengan

pendistribusian zakat yang ada di LPDU-Sa.

Skripsi Choirunnisak (2101117) yang berjudul Problematika

Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Lapangan Perumahan Departemen Agama

IAIN Walisongo Semarang) yang membahas tentang problem yang ada di

Perumahan Depag dalam melaksanakan zakat mal. Skripsi yang di bahas oleh

Choirunnisak adalah problem pelaksanaan zakat mal yang ada di Perumahan

Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi Moh. Subechi (2101057) yang berjudul Peran Amil Zakat

terhadap peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan di Badan Amil

Zakat Kota Semarang) yang membahas tentang pola-pola pengumpulan,

teknik pengelolaan dan peran amil zakat di BAZ Kota Semarang yang

dikaitkan dengan peningkatan Perekonomian Umat. Skripsi ini membahas

peran dari amil dalam pengelolaan harta zakat.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda

dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulisan skripsi lebih


19/80

8

ditekankan pada peran Badan Amil Zakat untuk menarik kesadaran

masyarakat wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap

peran Badan Amil Zakat untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data penelitian.8 Dalam metode penelitian akan diuraikan:

Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini lapangan (field research) yaitu penelitian

yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang

terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bias

disebut penelitian kasus/ study kasus (case study) dengan pendekatan

deskriptif-kualitatif.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan

dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang

dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a.

Pengurus BAZ

Sumber data yang pertama adalah penulis wawancara dengan

pengurus BAZ Kota Semarang yang bertujuan untuk mendapat

informasi langsung dari BAZ Kota Semarang.

8

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktikJakarta: RinekaCipta, 1998, hlm. 121.


20/80

9

b.

Dokumentasi

Selain informasi dari pengurus BAZ, penulis juga

menggunakan data dokumentasi yaitu catatan yang berkaitan atau

berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis

menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan

penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan

untuk memperkuat data pokok.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat

di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang

akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan

beberapa metode:

a.

Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

fenomena-fenomena yang diselidiki.9

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara

langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum BAZ Kota

Semarang, yaitu untuk mengetahui letak kantor ABZ Kota Semarang,

sarana dan prasarana.

9Sutrisno Hadi,Metodologi Research,Yogyakarta: Andi Offset, 2004, Cet. 2, hlm. 151.


21/80

10

b.

Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan

informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari

para sumber.10

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung

kepada pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, yakni

manager BAZ Kota Semarang, dan bagian administrasi BAZ Kota

Semarang.

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan

zakat di BAZ Kota Semarang dan apa saja yang telah dilakukan oleh

BAZ untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat membayar

zakatnya di BAZ Kota Semarang.

c.

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat

agenda.11

Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang

lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi, dan

disebut data sekunder.12

10Ibid,hlm. 218.

11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,Bandung: Remaja Rosydakarya,

2002, hlm. 161.12Rianto Adi,Metodologi Penelitian Social dan Hukum,Jakarta: Granita, 2004, hlm. 70.


22/80

11

Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai letak

kantor, sejarah berdirinya BAZ, struktur organisasi, jumlah

karyawan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara

tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan

dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam hal ini, penulis menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan pola fikir induktif,

yaitu pola fakir ini untuk menganalisis tentang bagaimana cara untuk

menarik kesadaran masyarakat wajib zakat dan bagaimana pandangan

Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota Semarang untuk menarik

kesadaran masyarakat wajib zakat.


23/80

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AMIL ZAKAT

A. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafii amilunadalah orang-orang yang diangkat untuk

memungut zakat dari pemilik-pemiliknya.1 Dari pengertian di atas maka amil

ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Muhammad Rasyid ridho menafsirkan amil zakat adalah orang-orang

yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan

pengumpulan zakat, serta menyimpan, termasuk pula penggembala dan

petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang muslim.2

Menurut Qardhawi amilun adalah semua orang yang bekerja dalam

perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan,

penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk

surat.3 Definisi amil menurut Rasyid Ridha sudah berkembang, yaitu

menyebutkan nama-namanya. Dan makna dari Yusuf Qardhawi senada

dengan Rasyid Rida.

Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu

Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilinadalah petugas yang diberi

upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah

1Asnaini,Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.

54.2M. Rasyid Ridha,tt, hlm.513.

3Yusuf Qardhawi,Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman

Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin,Jakarta: PT.Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat danInfak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545.


24/80

13

mereka.4

Definisi menurut UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat.5

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala

pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-

pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak

dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat

sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena

mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam,

walaupun mereka kaya.6

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan

personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.7

Amil zakat, menurut Ar-Rani sesuai dengan bagian-bagiannya adalah

sebagai berikut:

1)

As Saai: petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat

2)

Mushoddiq: karena tugasnya menghimpun shodaqoh

3)

Al Qossam: Tugasnya membagi zakat

4 Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqh IndonesiaPenggagas dan Gagasannya

Yogyakarta:Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209.5Undang-undang RI NO. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

6Sayyid Sabiq,Fiqh Sunnah Jilid 3,Bandung: Al-Maaif, 2006, hlm. 91.

7

Muhammad Dauad Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 68.


25/80

14

4)

Al Haasyir: Tugasnya menghimpun zakat

5)

Al Arief : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan ashnaf

mustahiklainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahik.

6) Hasib: Orang yang diangkat untuk menghitung zakat

7) Hafidz: Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat

8) Jundi: Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat

9) Jabir : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan

zakat.8

Keterangan di atas pengertian amil berkembang dari yang tradisional

sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah

orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala

kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses

penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses

pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat

tersebut.

B. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam

kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau

mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq.

Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa

syarat, yaitu:

8Nuruddin Ar-Raniri, Siratal Mustaqim, Syirkah Nur Asia, ttt, hlm. 82.


26/80

15

a.

Beragama Islam

b.

Mukallaf

c. Memiliki sifat amanah / jujur

d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

e. Mengerti dan memahami hokum-hukum zakat sehingga dia mampu

melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah

zakat.9

f. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi

amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al adaat taammah (kecakapan

bertindak hokum secara penuh).10

Amil Zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat

disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al quran telah

mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk

menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan

zakat.11

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya

adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi

dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh

karenanya amilinzakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang

ditentukan oleh Islam.

9Yusuf Qardhawi, op.cit. hlm. 551-555

10Abdul Aziz dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997,

Cet. I, hlm. 1987.11

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan PusatMuhammadiyah, 1997, Cet. I, hlm. 76.


27/80

16

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.

Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai

sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang

ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan

seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak

mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak

mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non

muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat,

melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

2. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.

3. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat

harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara

langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan

mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua

itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah

dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang

tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk

mengetahui hukum-hukum zakat.

Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-

hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap

melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap

hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga


28/80

17

pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak

mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka

masyarakat akan masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para

petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak

tahu tentang zakat.

4. Jujur dan Amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus

dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan

berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah

juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan

masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah,

maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga

pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka

akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga

tersebut, begitupun sebaliknya.

5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas. Disamping syarat-syarat yang

telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu

melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang

diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah

menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, Jadikanlah aku

bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang

yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kata menjaga (khifzu) berarti


29/80

18

kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik.

Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan..

C. Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang

(dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas

menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzakki kepada

mustahik.12

Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah

seperti tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 103:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.13

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai

kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul

mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan

membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal.

Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi

12Muhammad Sulthon,Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat,Jakarta: Tesis

Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 235.13Departemen Agama RI,Al-Quran Dan Terjemahannya,Jakarta: , 1997, hlm. 204.


30/80


31/80

20

resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat

tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul

mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat

itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syariat.17

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu

banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian

segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan

Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun

sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan

tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada

seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para

muzakkisegera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari

pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana

dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol.

Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan

Khalifah Abu Bakar.18

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam

berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan

memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhaan

belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar

itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan

muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan

17Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,Jakarta: Gema Insani,

2001, hlm. 37.18Muhammad Sulthon, Op. cit. hlm. 274.


32/80

21

muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan

baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, system administrasi

dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di

local. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang

keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin

bertambah.19

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah

Saw dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya

sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dan zakat, infak,

sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.20

D. Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia

Pendapat ulama fiqh sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang

yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan

menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.21Sedangkan Amil

Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh

pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan

dilindungi oleh pemerintah.

22

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan

perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

19 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta:

Gema Insani, 2001, hlm. 192.20

Gustian Juanda, Op. cit.hlm. 3.21

Nur Fatoni, Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah Telaah Atas Pemahaman UlamaTerhadap Nash Dan Realitas, Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/IAIN, 2008,

hlm. 117.22Nur Fatoni,Ibid, hlm. 129.


33/80

22

Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

UU No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Zakat.23

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun

belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam

perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut

antara lain: (1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau

bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/

penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah. Dampaknya

orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada

melalui lembaga zakat. (2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan

zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang

Idul Fitri. (3) Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan

dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya

untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga

dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga. (4) Terdapat

semacam kejemuan di kalangan muzakki, di mana dalam periode waktu yang

relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.

23Gustian Juanda, Op.cit. hlm. 3.


34/80

23

(5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan

dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.24

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi

pengelola zakat, yaitu: (1) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola

zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh

pemerintah. (2) badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang

dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang

dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi,

dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi.

Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas

usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat,

Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan

Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ

tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Membentuk

tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional,

praktisis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan

pemerintah. (2) Menyusun kriteria calon pengurus. (3) Mempublikasikan

rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat. (4) Melakukan

24Asnaini, Op.cit.hlm. 64-65.


35/80

24

penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya. (5) Calon

pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.25

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain:

memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional,

berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan paham fiqih zakat.

BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses

pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsure

masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari

pejabat Departemen Agama.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan

rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai

pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan

pengawasan / internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan

Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri mempunyai fungsi melaksanakan

kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan

zakat.

BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: Segera

melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun

laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan

keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga

pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan

25Didin Hafidhuddin, Op.cit, hlm. 130.


36/80


37/80


38/80

27

zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk

menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah

sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Ketua

1. Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)

dari setiap pekerja.

2. mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan

Shadaqah).

3. berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi

atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

4. bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq

dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan

penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadqah) dari para muzakki baik

melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada

manajemen.

b.

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

1.

Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung

jawab Ketua

2. Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana

Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan


39/80

28

3.

Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang

disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.

4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas

pelaksanaan kegiatan.

c. Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan, rumah

tangga kantor.

2. Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang

diterima atau yang dikeluarkan.

3. Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk

ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

4. Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota

dan kegiatan.

d. Tugas dan Wewenang Bendahara

1. Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat,

Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.

2. menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS

(Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi

laporan bulanan atau tahunan.

3.

Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau

administrasi dana.


40/80

29

e.

Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:

1.

Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan

Teknologi)

a. Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang

pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai

tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai

pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

b. Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat,Infaq, dan

Shodaqah),sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan

Shadaqah)

c. Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infak dan

Shadaqah),meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS

(Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas

operasional.

d. Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun

masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat,

Infak dan Shadakah).

e.

Membuat website.

2.

Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan

a.

Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon mustahik dan

mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan

Shadaqah).


41/80

30

b.

Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infak

dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.

c. Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan

diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq

dan Shadaqah).

d. Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk

dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.

3. Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Produktif dan

Penyuluhan

a. Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan

pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan

penyuluhan.

b. Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha

produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha

kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.

c. Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar

dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.

d.

Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang

sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS

(Zakat, Infaq dan Shadaqah).30

30http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html


42/80

31

Tugas-tugas yang dipercaya kepada amil zakat ada yang bersifat

pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan

kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para

ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.31

Surat At taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang

perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, Ambillah dari harta

mereka shadaqah (zakat). Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya

almubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu

saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap

khudz (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan

pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan

daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

Selain tugas-tugas di atas amil zakat juga memiliki wewenang yaitu

diantaranya:

1) Para pengurus badan atau lembaga zakat berhak mendapat bagian zakat

dari bagian amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang

mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari

upah standar, sekalipun mereka bukan orang fakir, dengan upaya

menekankan semaksimal mungkin agar total biaya gaji amilin, biaya

administrasi dan operasional tidak lebih dari sepedelapan zakat (12,5%)

2) Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal dalam

penghimpunan dan pendistribusian)

31http ://uchinfamiliar.blogspot.fatwa zakat 20004.com/2009/06. html.


43/80


44/80

BAB III

PROFIL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum BAZ Kota Semarang

1. Letak Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jumat,

tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang

No. 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil

Zakat Kota Semarang. Surat Keputusan Walikota Semarang diperbaharui

sesuai dengan masa bakti pengurus BAZ yaitu Surat Keputusan Wali

Kota Semarang No. 451. 12/ 442.

Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang me-launching

sekretariat yang baru di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang

menggantikan Sekretariat lama BAZ Kota Semarang di Gedung Junag Lt.

7 Jl. Pemuda 163 Semarang.

Masa bakti Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode pertama

(2003-2007) adalah H. Mustain. Periode kedua (2007-2010) ketua Badan

Amil Zakat Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota

Semarang No. 451.1.05.240 dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. Drs.

H. Soemarmo HS, M.Si menjabat ketua BAZ Kota Semarang periode

ketiga (2010-2013).1

1Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang


45/80

34

BAZ Kota Semarang diharapkan dapat ikut serta meringankan

beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain

BAZ Kota Semarang ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas

sama seperti BAZ Kota Semarang yaitu mengumpulkan zakat. Sehingga

tidak semua muzakki melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZ

Kota Semarang tapi ke lembaga-lembaga lain yang ada di Kota Semarang.

Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif

sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal

tersebut bisa dijadikan tantangan untuk BAZ Kota Semarang, yaitu

bagaimana caranya menarik para muzakki untuk membayar zakatnya di

BAZ Kota Semarang. Dengan adanya BAZ diharapkan dapat dijadikan

sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang

nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

2. Visi dan Misi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang berdaya

guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan..

Sedangkan misi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yaitu:

Pertama, Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti

pentingnya ZIS. Kedua, Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis

manajemen modern dan syariah. Ketiga, Memberdayakan dan

meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa).


46/80


47/80

36

Kelurahan Kandri berupa peternakan Belut. Sedangkan program bina mitra

mandiri Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memberikan pinjaman

modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya

dengan sistem qardhul hasandan mudhorobahsesuai dengan mekanisme.

(3) Semarang Peduli, yaitu merupakan program pemberian bantuan sosial

kepada mustahikdi Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat, seperti

bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik

banjir, rob, tanah longsor dan bedah rumah warga miskin. (4) Semarang

Sehat, merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota

Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan. (5)

Semarang Taqwa, program ini mempunyai dua bagian yaitu, tebar qurban

dan stimulus pengembangan masjid. Tebar Qurban, merupakan program

layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga

penyandang cacat mata di Kota Semarang dengan memberikan bantuan

berupa Al-Quran dan Al-Quran Braille. Stimulus Pengembangan Masjid

/ Musholla, merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan

musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa

membantu memakmurkan masjid atau musholla.

Program yang telah dicanangkan tersebut telah dilaksanakan dan

diharapkan dapat menggugah para aghniyauntuk berzakat di BAZ Kota

Semarang sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang

dapat berkurang.3

3Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Semarang periode 2010-2013


48/80

37

4. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota

Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam

pengelolaan dana zakat.

a. Al-Quran,

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan

petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang

menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan

menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat, Allah berfirman dalam

al-Quran surat At-Taubah:

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan

mendoalah utuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha

Mendengar Lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah :

103).4

Dan surat At-Taubah ayat 60:

4Departemen Agama RI,Al-Quran dan Terjemahaanya, Jakarta: 1997, hlm. 204.


49/80


50/80


51/80

40

2.

Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan

hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Kota Semarang.

3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang

pengelolaan zakat.

4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

6. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana

yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

7. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

8. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja

yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

9. Menyusun laporan tahunan.

10.Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang

11.Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat

(BAZ) Kota Semarang.7 BAZ Kota Semarang untuk bisa menjalankan

tugas dan fungsinya maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur

dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab

secara merata.

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang periode 2010-2013

terdiri dari :

7Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Periode 2010-2013


52/80

41

1.

Dewan Pertimbangan, meliputi: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil

Sekretaris, dan Anggota.

3. Badan Pelaksana, Meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil

Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi : Pengumpulan,

Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pengembangan.

Susunan pengurus BAZ Kota Semarang periode 2010-2013

berdasarkan surat edaran dari Walikota Semarang Nomor 451.12/442 adalah

terdiri dari : Dewan Pertimbangan, yang diketuai oleh Drs. H. Soemarmo HS,

Msi, H. Taufik Rahman, SH, M.Hum sebagai Wakil Ketua, Sekretaris: Ir.

Kukrit Suryo Wicaksono, Wakil Sekretaris: Drs. KH. Abdul Karim Assalawy,

Mag, dan Anggota: Drs. KH. Hadlor Ichsan, DR. Yusuf Suyono, MA, H.

Mustain, H. Hasan Toha Putra, MBA, Dr. Ir. H. Edi Noersongko, Mkom;

Komisi Pengawas, Ketua: Drs. Djasirudin, SH MM, Wakil Ketua: H. Bayi

Priyono, SH MM, Sekretaris Drs. H. Akhmat Zaenuri, MM, Wakil Sekretaris:

Rahmulyo Adi Wibowo, dan anggota-anggotanya adalah H. Mahfudz Ali, SH

M.Si, Drs. KH. Dzikron Abdullah, H. Azhar Wibowo, SH MPd.I; dan yang

terakhir adalah Badan Pelaksana, Ketua: Hendrar Prihadi, SE. MM, Wakil

Ketua Prof. DR. H. Muhibbin, MA dan Supriyadi, S. Sosial, Sekretaris: Dra.

Chuwaisoh, Wakil Sekretaris: Drs. H. Bambang Indriyatmo, Msi, dan Imam

Sucahyo, SE, Bendahara: Djody Aryo Setiawan, SE, Akt.


53/80


54/80

43

memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal.

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen

pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat. Sistem

manajemen pengumpulan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip

manajemen yang sehat dan baik disamping administrasi yang teratur dan jelas

akan terlihat tata pelaksana yang baik.

Tahap awal penggalian dan pengumpulannya berasal dari zakat, infaq

dan shodaqoh yang terkoordinir bagi pegawai/ karyawan-karyawati yang

beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Muzakki

diprioritaskan kepada: Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri; Karyawan

BUMN dan BUMD yang ada di Kota Semarang; Pensiunan; Penabung di

Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo yang disesuaikan dengan nisab emas

dan perak. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan swasta; Karyawan

Swasta.9

Dalam rangka meningkatkan pengumpulannya, Badan Amil Zakat

(BAZ) Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

pengumpulan sesuai yang telah di targetkan sehingga apa yang menjadi

harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota

Semarang, yaitu dengan cara; pertama, membuat kerjasama dengan berbagai

Dinas Instansi yang ada di Kota Semarang dengan cara membentuk Unit

Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Semarang.

9

Hasil Wawancara dengan bapak Yudi selaku Staf BAZ Kota Semarang pada tanggal 8Maret 2011.


55/80

44

Upaya yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam meningkatkan

target pengumpulan, selain membuat kerjasama dengan berbagai dinas

instansi, juga membuat website BAZ Kota Semarang yakni www.

bazsemarang. or.id atau [email protected] sehingga keberadaan

BAZ Kota Semarang dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet

yang diharapkan para aghniya dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan

shodaqohnya melalui rekening BAZ Kota Semarang.

Masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Semarang dapat

melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar

zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu:

1. Langsung

Yakni aghniya dapat memberikan langsung dana zakat, infak dan

shodaqoh (ZIS) ke kantor BAZ Kota Semarang.

2. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan BAZ Kota Semarang kepada

aghniya dengan menjemput zakat, infak dan shodaqoh.

3. Bank

Aghniya dapat memberikan dana zakat, infak dan shodaqohnya

melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet,

ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening BAZ

Kota Semarang:

a. Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-021-000767

b. Bank Niaga dengan Nomor Rekening 015-01-31106-003
mailto:[email protected]:[email protected]


56/80

45

c.

Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 05000-800-84.10

Dalam mensukseskan kinerjanya dalam hal pengumpulan zakat,

BAZ Kota Semarang membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat

Kota Semarang. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang

sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan zakat

mal atau penarikan dana zakat dari pegawai/ karyawan/ karyawati pada

umumnya. Saat ini BAZ Kota Semarang memiliki 54 UPZ yang ada pada

Instansi Pemerintah, BUMD maupun Swasta di Kota Semarang.

Langkah-langkah pengumpulan zakat oleh BAZ Kota Semarang

dapat digambarkan sebagai berikut :

a. BAZ Kota Semarang mengadakan Pendataan di instansi, lemabaga dan

perusahaan sesuai dengan tingkatannya.

b.

BAZ mengadakan rapat dengan pimpinan instansi, lembaga dan

perusahaan untuk membahas pembentukan UPZ.

c. Mengusulkan pembentukan UPZ di instansi-instansi pemerinath maupun

swasta yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari walikota

Semarang.

d.

Lembaga/ instansi membentuk susunan pengurus UPZ dan mengusulkan

untuk diterbitkannya SK UPZ.

e.

UPZ di masing-masing lembaga/ instansi diberi tugas untuk

mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing dan

10

Hasil Wawancara dengan bapak Wahyudi selaku seksi Pendistribusian Zakat di BAZKota Semarang pada tanggal 10 Maret 2011.


57/80


58/80

47

UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas

Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas

Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Dinas Kebakaran, Dinas

Pasar, DPKAD; dan yang terakhir adalah Unit Pengumpulan Zakat BUMD

terdiri dari, PDAM, PD BPR BKK, Perusahaan Percetakan, Perusahaan

RPH BHP, PD BPR BANK PASAR, Unit Pengumpulan Zakat Instansi

Vertikal, Kantor Pemerintahan Agama Kota, Kantor Pertahanan Nasional,

BPS.12

Adapun rincian pemasukan harta ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah)

melalui UPZ ke BAZ Kota Semarang tahun 2010 adalah sebagai berikut:13

No Keterangan Zakat Infaq

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

UPZ SETDA

UPZ BADAN

UPZ KANTOR

UPZ DINAS

UPZ BUMD

UPZINSTANSI VERTIKAL

MUZAKKI PERORANGAN

JUMLAH

923.800,

2.898.900,-

-

5.898.950,-

-

27.571.100,-

2.401.500,-

39.694.250,-

2.826.500,-

4.896.000,-

549.000,-

18.479.000,-

1.919.000,-

203.000,-

854.500,-

29.727,250,-

12

Data Unit Pengumpulan Zakat di masing-masing lembaga atau instansi tahun 201013Lpaoran Penerimaan Harta ZIS di BAZ Kota Semarang tahun 2010


59/80


60/80


61/80

50

Bentuk dari kepedulian BAZ Kota Semarang terhadap pendidikan

anak bangsa yaitu berupa santunan biaya pendidikan dan kebutuhan

sekolah lainnya.

b. bidang sosial

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk

kegiatan non-produktif yaitu dalam program Semarang peduli, Semarang

sehat dan Semarang taqwa, program-program ini meliputi bantuan

kesehatan, seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan;

tanggap darurat yaitu bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah

atau bencana baik banjir, rob atau tanah longsor. Sedangkan program

Semarang taqwa merupakan program layanan memakmurkan masjid atau

musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Semarang.

c.

bidang ekonomi

BAZ Kota Semarang dalam bidang ekonomi mencanangkan

program Semarang makmur dan Bina mitra mandiri. Program Semarang

makmur, BAZ Kota Semarang memberi bantuan berupa hewan ternak bagi

warga miskin produktif di Kota Semarang. Sedangkan program bina mitra

mandiri, BAZ Kota Semarang memberikan pinjaman modal usaha kecil

kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya.14

Kebijaksanaan pengelolaan zakat di atas, maka dapat diketahui

bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam tiga

kategori:

14

Hasil Wawancara dengan Ibu Chuwaisoh selaku Sekretaris BAZ Kota Semarang padaTanggal 15 Maret 2011


62/80

51

Kategori pertama, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif

tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak

menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat

fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta

yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua, adalah zakat konsumtif kreatif, yang dimaksudkan dengan

zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari

barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah

dan beasiswa.

Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksudkan

dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong

orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir

miskin.

Fakir miskin di BAZ Kota Semarang mempunyai kebijaksanaan bersifat

konsumtif dan produktif. Hal itu dimaksudkan dengan keadaan si penerima zakat

tersebut. Bagi mereka yang lemah tenaga karena jompo atau cacat fisik berat,

mendapat secara konsumtif diterima secara langsung atau melalui lembaga-

lembaga sosial yang mengurusnya. Sedangkan untuk mereka yang lemah dalam

bidang harta benda, tetapi fisiknya mampu bekerja. Mendapatkan bagian secara

langsung mendapat penghargaan dan pembinaan serta penyuluhan manajemen

dari pengurus BAZ bidang pendayagunaan dan pembangunan.

Pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ Kota Semarang akan

memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kota yang membutuhkan


63/80


64/80


65/80


66/80

56

karyawan.3 Dan setelah terkumpul selama 1 tahun baru diserahkan ke BAZ

Kota Semarang. Ini berbeda dengan pengumpulan zakat di lembaga/instansi

pemerintah lainnya yang jumlah zakatnya relative kecil, ini disebabkan karena

tidak menerapkan sistem yang digunakan Departemen Agama dalam

mengumpulkan zakat dari karyawan. Di lembaga/instansi lain penarikan zakat

hanya bersifat himbauan, tidak mengikat. Ini menyebabkan kurang respeknya

karyawan di lembaga/instansi pemerintah untuk membayar zakat. Mereka

lebih senang membayar zakatnya langsung diberikan kepada mustahiq, karena

lebih jelas sasarannya.

BAZ Kota Semarang bisa mengusulkan kepada lembaga/instansi

terkait untuk mencoba menerima pengumpulan zakat yang telah dilakukan di

Departemen Agama, yaitu dengan melakukan pemotongan gaji secara

langsung setiap bulan terhadap para karyawan melalui Unit Pengumpulan

Zakat (UPZ) yang telah terbentuk. Sesuai dengan pendapat Wahbah az-

Zuhayly yang menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang terima

seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, penjahit, wirausaha,

advokat, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti yang mendapat gaji

secara tetap, seperti sebulan sekali dapat diminta untuk membayar zakat (al-

Zuhayly, 1995: 275). Maka kitapun dapat memungut dari penghasilan

lainnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Misalnya, bagi setiap karyawan

yang menerima gaji bulanan, maka zakatnya langsung diberikan, tanpa ada

ketentuan haul.

3Laporan Keuangan BAZ Kota Semarang Tahun 2010


67/80


68/80

58

terhadap pentingnya memberikan sebagian hartanya untuk membayar melalui

BAZ, karena hanya sedikit orang yang mengetahui tentang BAZ, bahkan

pegawai Pemerintah Kota Semarang banyak yang tidak tahu BAZ itu sendiri

dan di mana kantornya.

BAZ Kota Semarang juga bekerjasama dengan tingkat RT, kerja dari

RT itu sendiri adalah mendata dan mengumpulkan harta zakat dari muzakki

yang ada di RT masing-masing, setelah terkumpul dari RT disetorkan ke BAZ

Kota Semarang, itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja BAZ

itu sendiri, karena muzakkiyang ada di tingkat RT yang tahu adalah perangkat

RT

Pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang dengan cara langsung, aksi

jemput dan melalui bank bisa untuk mempermudah para muzakki untuk

membayar zakatnya. Di samping itu, merupakan tugas BAZ dalam

pengumpulan zakat, yaitu sesuai dengan kode etik yang diberikan oleh Nabi

Muhammad kepada amil zakat, yaitu amil-lah yang harus mendatangi muzakki

bukan muzakkiyang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta

sedekah.4 Akan tetapi di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat, pemerintah tidak diperbolehkan untuk menarik langsung kepada

muzakki.5 Dari dua perbedaan pendapat ini dapat diambil solusi titik

tengahnya yaitu, BAZ Kota Semarang mengambil dengan langsung dan

menjemput harta zakat dari muzakki, apabila dari pihak muzakki meminta

BAZ Kota Semarang untuk mengambilnya. Dan untuk masalah zakat lewat

4

Muhammad Sulthon, Op.cit.hlm. 2635Undang-undang NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat


69/80


70/80

60

diberi tugas untuk menjalankan tugas itu harus orang-orang yang memahami

tentang hukum-hukum zakat, missal hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta,

kadar nishab, dan haul. Dan juga harus tahu siapa dan syarat-syarat apa yang

harus dipenuhi untuk disebut dari delapan ashnaf(golongan).

Pengurus BAZ Kota Semarang bisa menjadi uswatun hasanah yaitu

dengan memberikan contoh yang baik agar ditiru oleh masyarakat dengan

membayar zakat setiap bulan dari gajinya.

B. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dengan

menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah

ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang

Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa, pelajar dan

santri yang berprestasi dan berkepribadian baik. Bidang Sosial, yaitu

digunakan untuk kegiatan non-produktif dan Bidang Ekonomi, yaitu bantuan

berupa hewan ternak dan memberi pinjaman modal. Dan harta zakat diberikan

kepada delapan golongan(ashnaf). Dan untuk mengimplementasikan hal

tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil

sebelumnya perlu mengidentifikasikan mustahiq.7

Pendapat penulis pengelolaan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ

Kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu penggunaan harta

7Program-program BAZ Kota Semarang tahun 2011


71/80


72/80

62

siapa-siapa yang menerima dana zakat. Dan para muzakki diharapkan

menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang

membutuhkan. Secara tidak langsung para muzakkimenyadari, bahwa mereka

mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara BAZ

Kota Semarang untuk menarik kesadaran para muzakki untuk membayar

zakatnya.

Penyaluran secara produktif, penyaluran yang sangat tepat, karena

esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk

mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat akan

tercapai. Karena harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis

dan esensi dari zakat cuma sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan

diberikan secara konsumtif, maka lebih baik kalau amil zakat membuat

batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara

konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja,

dikarenakan cacat, pikun atau sudah lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang

masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya sehari-harinya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini

dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum

diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi

zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola

zakat tersebut atau tidak. Dan selanjutnya amil zakat perlu melihat

permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq, apakah lebih baik diberikan uang

secara tunai ataukah berupa barang seperti ternak, hibah atau mungkin juga


73/80

63

berupa pemberian ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan,

maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi mustahiq,

tahun depan bisa menjadi muzakki.Hal seperti inilah yang coba diterapkan di

BAZ Kota Semarang, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan

berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dalam

menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha

dan pemberian binatang ternak amil zakat atau muzakkiharus bisa tahu apakah

harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Jika tidak, maka

dikhawatirkan mustahiq akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan

yang tidak semestinya. Jadi, apabila BAZ ingin menerapkan pola

pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ perlu membentuk sebuah tim

yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat

tersebut. Sedangkan untuk dana operasionalnya diambilkan dari bagian amil

zakat. Amil zakat dan muzakkijuga harus tahu keadaan binatang ternak yang

diberikan untuk mustahiqzakat.


74/80


75/80

65

meminta untuk mengambilnya. Dalam mengumpulkan zakat BAZ Kota

Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama dengan

lembaga/ instansi (pemerintah dan swasta) dengan membentuk Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ) dan bekerjasama dengan RT (dikalangan

kelurahan). Akan tetapi dalam pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang

harus melakukan evaluasi dalam pencatatan antara harta zakat dan sedekah,

apakah dipisahkan atau dicampur.

B. Saran-saran

1. Dalam penyaluran secara produktif BAZ Kota Semarang atau muzakki

harus tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal

usaha dan perlu membentuk tim yang bertugas untuk mengawasi atau

mengontrol penggunaan harta zakat. Jika tidak, dikhawatirkan mustahiq

akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya.

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat wajib zakat, BAZ Kota Semarang perlu memaksimalkan tugas

dan perannya, yaitu dalam pengumpulan yang dilakukan BAZ Kota

Semarang tidak sekedar bersifat himbauan. Yaitu dengan memaksimalkan

kerja BAZ Kota Semarang. Dan perlu memperhatikan antara harta zakat

dan sadaqah. Yaitu dalam mencatat dan penyalurannya. BAZ dalam

menarik harta zakat dari karyawan diusahakan untuk meniru cara yang

digunakan oleh Departemen Agama, yaitu dengan cara memotong gaji

setiap bulannya.


76/80

66

3.

Untuk mengoptimalkan program kerja yang dicanangkan oleh BAZ Kota

Semarang perlu dalam menyusun pengurusnya memperhatikan orang yang

benar-benar mau bekerja keras. Dan bila perlu orang-orang yang siap

bekerja secara full time yaitu, bekerja di BAZ Kota Semarang secara

permanent, artinya tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat

mengganggu kinerja BAZ Kota Semarang.

C. Penutup

Demikianlah pembahasan skripsi ini kami sampaikan, dengan harapan

dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para

pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini banyak

kekurangannya serta kelemahan, ini dikarenakan terbatasnya kapasitas

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif,

dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan demi

kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat

Islam. Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penyusun memohon, semoga hidayah

dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.


77/80

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, ProsedurPenelitian Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka

Cipta,1998.

Ash Shiddiqy, T. M. Hasbi,Pedoman zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2008.

Azizi, Qodri, Membangun Fondasi Ekonomi Umat Menoropong Prospek

Berkembangnya Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Zakat, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan

Pusat Muhammadiyah, 1997.

Choirunnisak,Problematika Pelaksanaan Zakat Mal Studi Lapangan Perumahan

Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Skripsi IAIN Walisongo,

2008.

Daud Ali, Muhammad, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Ed. I, Jakarta: PT.

raja Grafindo Persada, 1995.

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit

Diponegoro, 2000.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,

Ilmu Fiqh Jilid 1, Jakarta: Proyek Pembinaan Dan Prasarana Perguruan

Tinggi Agama/ IAIN, 1958.

Fatoni, Nur, Kontroversi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah,Penelitian Telaah

Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash dan Realitas, 2008.

Hadi, Sutrisno,Metodologi Penelitian Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hafidhuddin, Didin,Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani

Press, 2002.

Http://Dekuonstruksi hukum Amil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html.

Http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa zakat 2004.com/2009/06.html.

J. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2002.
http://dekuonstruksi/http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa/http://uchinfamiliar.blogspot.fatwa/http://dekuonstruksi/


78/80

Juanda, Gustian, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Adiwarman Azwar,Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer Jakarta:

Gema Insani, 2001.

, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isalam, Jakarta: Gema

Insani, 2001.

M. Tasrifin, Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan

Dana Umat Sultan Agung LPDU-SaSemarang, Skripsi Unisula, 2008.

Mahfudz, Sahal,Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Mahmud Al Baly, Abdul Al- Hamid, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter

dan Keuangan SyariahJakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Moh. Subechi, Peran Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat

Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Semrang, Skripsi IAIN

Walisongo, 2008.

Mursyidi,Akuntasi Zakat, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Qardhawi, Yusuf, Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh

Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka

Litera dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.

Ridha, M. Rasyid,

Sayid, Sabiq,Fiqh Sunnah Jilid 13, Bandung: Al- Maarif, 2006.

Shiddiqy, Nouruzzaman,Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Ygyakarta:

Pustaka Pelajar, ttt.

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, Yogyakarta: Ekkonosia,

2003.

Sulton, Muhammad, Dakwah Nabi Muhammad dalam Bidang Shadaqah, Tesis

Program P

peran laz dalam peningkata wajib zakat

Documents