perbandingan sistem pemerintahan negara indonesia dengan negara lain
TRANSCRIPT
-
7/21/2019 Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
1/5
Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain.
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN
Negara Indonesia Negara-negara lain
Setelah Amandemen UUD 19! 1" Pran#is
Bentuk pemerintahan adalah republik,
dengan sistem peme-rintahan adalah
presidensial.
Presiden dan wakilnya dipilih secara
langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk
masa jabatan 2004 200.
!abinet atau menteri diangkat dan
diberhentikan oleh presi-den, serta
bertanggung jawab kepada presiden.
Parlementerdiri atas 2 bagian
"bikameral#, yaitu De$an Per$a%ilan
Ra%&at"$P%# dan De$an Per$a%ilan
Daerah"$P$#.
!ekuasaan legislati& ada pada $P% yang
memiliki tugas membuat '' dan mengawasi
jalannya pemerintahan.
!ekuasaanyudikatifdijalankan oleh
Mah%amah Ag'ngdan badan peradilan di
bawahnya, yaitu pengadilan tinggi danpengadilan negeri serta sebuah Mah%amah(onstit'sidan (omisi )'disial.
!edudukan eksekuti& "Presiden# kuat, karena dipilih langsun
oleh rakyat.
!epala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selam
tujuh tahun.
Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa
darurat dalam menyelesaikan krisis.
(ika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislati&,
presiden boleh membubarkan legislati&.
(ika suatu undang-undang yang telah disetujui legislati& nam
tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepa
rakayat melalui re&erandum atau diminta pertimbangan dari
)ajelais !onstitusional.
o Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalny
sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidangbadan legislatif, harus didukung oleh *0+ dari jumla
anggota badan itu.
Catatan bahwa sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh
Perancis ini sebenarnya bukan parlementer murni. etapi, pemisahajabatan kepala negara dan kepala pemerintahan memang menunjukk
ciri parlemenrterisme.
*" Inggris
!epala negara dipegang oleh %aja%atu yang bersi&at simbo
-
7/21/2019 Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
2/5
dan tidak dapat diganggu gugat.
Peraturan perundangan dalam penyelenggaraan negara lebih
banyak bersi&at kon/ensi "peraturan tidak tertulis#.
!ekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana )enteri
yang memimpin menteri atau sering disebut Cabinet
Government"pemerintahan kabinet#. Perdana )enterimempunyai kekua-saan cukup besar, antara lain a# memim
kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri, b#
membimbing )ajelis %endah, c# menjadi penghubung dengraja, dan d# memimpin partai mayoritas.
!abinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan
legislati& harus segera meletakkan jabatan.
Perdana )enteri sewaktu-waktu dapat mengada-kan pemilih
umum sebelum masa jabatan Parlemen yang lamanya limatahun berakhir.
o anya ada dua partai besar "Partai Konservatifdan
Partai Buruh# sehingga yang menang pemilu "posisi
memperoleh dukungan mayoritas, sedangkan yang
kalah menjadi oposisi.
+" India
Badan eksekuti& terdiri dari seorang presiden sebagai kepala
negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang
perdana menteri.
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota
anggota badan legislati& baik di pusat maupun di negara-neg
bagian.
o $alam penyelenggaraan pemerintahan, sangat miripdengan 1nggris dengan model Cabinet Government.
o Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat3 dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelakupolitik dan kegiatan media masa agar tidak
mengganggu usaha pembangunannya.
-
7/21/2019 Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
3/5
" Ameri%a Seri%at
Badan eksekuti&, terdiri dari presiden beserta menteri-mente
yang merupakan pembantunya.
Presiden dinamakan Chief Executif3 dengan masa jabatan
selama 4 "empat# tahun dan dapat diperpanjang menjadi
"delapan# tahun.
Presiden sama sekali terpisah dari badan legislati& dan tidak
mempengaruhi organisasi dan penye-lenggaraan pekerjaan!onggres.
Presiden tidak dapat membubarkan !onggres dan sebalikny
!onggres juga tidak dapat membubar-kan Presiden.
o )ayoritas undang-undang disiapkan pemerintah dan
diajukan dalam !onggres dengan perantaraan anggot
separtai dalam !onggres.
o Presiden memiliki wewenang untuk mem-vetosuatu
rancangan undang-undang yang telah diteri-ma baikoleh !onggres. api jika rancangan tersebut diterima
dengan mayoritas 25 dalam setiap majelis, maka /et
presiden dianggap batal.
o $alam rangka checks and balance, maka presiden di
samping boleh memilih menterinya sendiri, tetapiuntuk jabatan Ha%im Ag'ngdan D'ta Besarharus
disetujui oleh Senat. $emikian pula untuk setiap
perjanjian internasional yang sudah ditan-dangani
presiden, harus pula disetujui oleh Senat.
!" Pa%istan
Badan eksekuti& terdiri dari presiden yang beragama 1slam
beserta menteri-menterinya.
Perdana menteri adalah pembantunya yang tidak boleh
merangkap anggota legislati&.
Presiden mempunyai wewenang mem-vetorancangan undan
uindang yang telah diterima oleh badan legislati&. 6amun /e
-
7/21/2019 Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
4/5
dapat dibatalkan, jika rancangan undang-undang tersebut
diterima oleh mayoritas 25 suara.
Presiden juga berwenang membubarkan badan legislati&,
namun demikian presiden juga harus mengundurkan diri dalwaktu 4 "empat# bulan dan mengadakan pemilihan umum ba
$alam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan
ordinances yang diajukan kepada legislati& dalam masa palin
lama 7 "enam# bulan.
Presiden dapat dipecat "impeach# oleh badan legislati& kalau
melanggar undang-undang atau berkelakuan buruk dengan 8jumlah suara badan legislati&.
Perbanidngan 9istem Pemerinthan 1ndonesia dengan 6egara asia
No" (etegori Indonesia India ,h
* Bentuk negara !esatuan dengan otonomi luas. :ederal dengan 27 negara
dan ; kesatuan teritorial.
!e
pro
2 BentukPemerintahan
%epublik. %epublik. %e
5 9istem
Pemerintahan
Presidensial untuk masa jabatan egislati& atau
Parlemen
Bikameral, yaitu $P% dan $P$.
?nggota $P% dan $P$ menjadianggota )P%.
Bikameral, yaitu $ewan
6egara "%ajya 9abha# dan)ajelis %akyat ">ok
'n
6aAo
-
7/21/2019 Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
5/5
9abha#. %a
un
7 Cudikati& )ahkamah ?gung, badan peradilan
dibawahnya, dan )ahkamah
!onstitusi.
9upre Aourt. 9u
Pe
Ao