perkembangan pasar modal syariah di indonesia

Upload: anton-no-backname

Post on 05-Oct-2015

32 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Lembaga Keuangan Syariah

TRANSCRIPT

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIAPerkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, hal ini tercermin dari keluarnya beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Ada 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah:1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah 3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;5. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Untuk mengembangkan pasar modal syariah Bapepam-LK memberikan perhatian besar dengan adanya master plan 5 tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam-LK untuk pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. 1. Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. 2. Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK menjadi tujuh implementasi strategi , yakni:1) mengatur penerapan prinsip syariah;2) menyusun standar akuntansi;3) mengembangkan profesi pelaku pasar;4) sosialisasi prinsip syariah;5) mengembangkan produk;6) menciptakan produk baru;7) meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.Untuk mendukung pasar modal syariah dibentuklah Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan hasil kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000.Tujuan Pembentukan Jakarta Islamic Index1. Meningkatkan kepercayaan investor melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek;1. Mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia; 2. Menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal.Penerapan prinsip syariah pada pasar modal ditujukan pada penilaian instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. Menurut Dewan Pengawas Syariah, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Perkembangan instrumen pasar modal syariah di Indonesia cukup baik, menurut data BEI sampai dengan Juni 2010 terdapat 401 saham yang tercatat di BEI diantaranya 194 saham (48%) merupakan saham syariah. Dengan kapitalisasi mencapai Rp 1.105 triliun (48%) dari total kapitalisasi bursa yang sebesar Rp 2.309 triliun.

Reksa Dana Saham : Trillion Club VS Billion Club

Pada artikel 3 tahun sebelumnya saya pernah membahas tentang reksa dana Trillion Club atau T-Club. T-Club adalah kategori untuk reksa dana saham yang dana kelolaannya telah menembus angka Rp 1 Triliun. Di kalangan investor, reksa dana T-Club ini menjadi perdebatan. Sebab ada semacam mitos, bahwa reksa dana saham yang dana kelolaannya sudah tinggi atau masuk dalam kategori T-Club, dianggap sudah terlalu gemuk sehingga kinerjanya melambat dan kalah gesit dibandingkan reksa dana saham yang dana kelolaannya lebih kecil.Di satu sisi, mitos tersebut juga saya pertanyakan. Sebab jika faktor kinerja merupakan salah satu pertimbangan utama dalam berinvestasi di reksa dana, maka otomatis reksa dana yang gemuk akan ditinggalkan dan semua investor akan beralih ke reksa dana yang lebih gesit. Nantinya reksa dana yang gesit tersebut akan menjadi gemuk dan akhirnya ditinggalkan. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Kebanyakan reksa dana yang besar tetap besar, dan yang menjadi besar umumnya bisa bertahan. Sementara reksa dana yang kecil, meskipun kinerjanya bagus terkadang juga tidak mendapat perhatian dari investor sehingga tetap kecil.Untuk itu, saya percaya bahwa faktor kinerja bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dari para investor. Meski demikian, saya tetap penasaran. Apakah mitos bahwa reksa dana saham yang dana kelolaannya sudah besar itu pasti akan kalah dengan yang kecil itu memang benar? Hal inilah akan saya bahas secara tuntas dalam artikel ini. Untuk memudahkan pembahasan, reksa dana saham dengan dana kelolaan di bawah 1 triliun saya sebut dengan Billion Club atau B-Club. Artikel ini akan berfokus pada pembahasan kinerja reksa dana saham T-Club Vs B-Club.Industri Reksa Dana Berkembang3 tahun sudah berlalu, industri reksa dana saham juga sudah jauh berkembang. Jika pada tahun 2011 yang lalu, hanya terdapat sekitar 13 reksa dana dengan dana kelolaan di atas Rp 1 Triliun, maka pada bulan Desember tahun 2013, sudah ada sekitar 23 reksa dana saham. Perkembangan terakhirnya adalah sebagai berikutJumlah Reksa Dana Saham B-Club dan T-Club Periode 2004 2013Dengan logika dana kelolaan baru bisa besar jika kinerjanya bagus tentu anggapan bahwa reksa dana gendut kinerjanya kurang maksimal kurang tepat. Sebab bagaimana mungkin para investor mau mempercayakan dananya jika sejak awal sudah memiliki anggapan bahwa kinerja reksa dana akan kurang bagus karena terlalu gendut ?Apakah pada kenyataannya justru reksa dana saham yang gendut tersebut malahan yang kinerjanya bagus? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut saya melakukan riset terhadap kinerja dan dana kelolaan reksa dana saham. Riset yang saya lakukan, langkahnya adalah sebagai berikut:1. Mencari dana kelolaan reksa dana saham setiap akhir tahun dari 2004 2013 dan membagi sampel reksa dana saham menjadi B-Club dan T-Club2. Menghitung Return Tahunan dari IHSG dan rata-rata reksa dana saham secara keseluruhan yang diwakili oleh Infovesta Equity Fund Index3. Merata-ratakan Return dari Reksa Dana yang masuk kategori B-Club dan T-Club4. Membandingkan hasil return untuk point 2 dan 3.Hasil dari perbandingannya adalah sebagai berikut:

Perbandingan secara spesifik antara rata-rata return reksa dana T-Club dengan B-Club adalah sebagai berikut:

Dari kedua tabel di atas, saya mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata reksa dana saham T-Club menang 8 kali dibandingkan IHSG. Sementara rata-rata reksa dana saham hanya 3 kali dan reksa dana B-Club hanya 2 kali saja. Artinya anggapan bahwa dana kelolaan besar akan kalah dengan dana kelolaan kecil itu tidak terbukti. Jika membandingkan antara reksa dana saham T-Club dan B-Club saja, reksa dana T-Club mengalahkan B-Club 9 kali dalam 10 tahun terakhir. Satu-satunya tahun dimana B-Club mengalahkan T-Club adalah pada tahun 2005 dengan selisih kurang dari 1%. Artinya secara rata-rata kinerja reksa dana saham yang dana kelolaannya besar justru lebih baik 4 tahun terakhir (2010 2013) merupakan masa yang sulit karena hampir semua reksa dana saham kalah dibandingkan IHSG. Secara rata-rata kinerja reksa dana T-Club yang lebih baik. Jika dilihat selisih persentase antara rata-rata Return T-Club dan B-Club dengan IHSG, ketika T-Club kalah, selisihnya masih kurang dari 3%. Sementara untuk reksa dana B-Club, ketika kalah bisa selisih sampai 12% seperti pada tahun 2010.Dengan melihat analisa di atas, mitos reksa dana yang T-Club akan kalah dengan B-Club DIPATAHKAN. Jika hanya melihat satu atau dua reksa dana secara individu, memang terkadang reksa dana yang returnnya tinggi adalah reksa dana yang dana kelolannya masuk dalam kategori B-Club. Namun investor lupa, reksa dana yang returnnya paling rendah biasanya juga reksa dana yang masuk dalam kategori B-Club. Sehingga kalau dirata-ratakan, bahkan lebih rendah daripada rata-rata reksa dana T-Club.Dengan demikian, baik reksa dana saham yang dana kelolaan besar dan dana kelolaan kecil memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Untuk reksa dana saham yang dana kelolaannya besar, keunggulannya adalah lebih stabil. Dengan berinvestasi pada reksa dana tersebut, investor diperkirakan akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada IHSG meski selisihnya tidak terlalu besar. Kelemahannya adalah jika investor mengharapkan bahwa reksa dana tersebut memberikan return yang paling tinggi, mungkin sulit.Sebaliknya untuk reksa dana saham yang dana kelolaannya kecil, keunggulannya adalah dengan berinvestasi pada reksa dana tersebut, investor berpotensi mendapatkan reksa dana saham dengan tingkat return paling tinggi. Kelemahannya, jika pilihan reksa dana sahamnya salah atau strategi yang dijalankan reksa dana saham kurang berhasil, bisa jadi pilihannya menjadi reksa dana saham dengan return paling rendah.Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat bagi anda semua.Penyebutan produk investasi (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

BPJS dan Jaminan Sosial SyariahJaminan social (at-takaful al-ijtimaiy) adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya. Prof.Dr Ahmad Muhammad Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Saudi Arabia, dalam buku An-Nizam al-Iqtishadity al Islami, menyebutkan bahwa rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu, kepemilikan (al-milkiyyah), kebebasan (al-hurriyyah) dan jaminan social (at-takaful al-ijtimaiy).Jaminan social, dengan demikian, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena itu secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan system jaminan social di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diundangkan tahun 2004 dan melalui pembentukan BPJS yang diundangkan tahun 2011, sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperative dari ajaran syariah. Maka kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Negara atau ulil amri (pengelola Negara) yang telah menerapkan program kesejahteraan masyarakat melalui pembetukan BJPS ini, baik BJPS Kesehatan maupuan BJPS ketenagakerjaan. Namun harus dicatat, jaminan sosial dalam studi Islam, terdiri dari dua macam :Pertama jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui Instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedeqah, waqaf dan bahkan termasuk pajak. Al-Quran sering menyebut doktrin jaminan sosial dalam bentuk instrumen zakat, infaq, sedeqah dan waqf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara. Jaminan sosial dalam bentuk ini bertujuan humanis (filantropis) serta tujuan-tujuan bermanfaat sosial lainnya menurut syariat Islam, seperti pendidikan, dan kesehatan bahkan sandang dan pangan. Jaminan sosial dalam definisi ini tidak mewajibkan rakyat membayar sejumlah iyuran (premi) ke lembaga negara (Badan Pengelola Jaminan Sosial), karena sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedeqah, waqaf, diyat, kafarat, warisan berlebih, dsb.Kedua, Jaminan sosial yang berberbentuk asuransi sosial (at-takmin al-taawuniy). Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau. Konsep jaminan sosial dalam bentuk at-takmin at-taawuniy ini, merupakan implementasi dari perintah Al-quran agar hambanya saling menolong (taawun), dan saling melindungi. Cukup banyak ayat Alquran, apalagi hadits Nabi Saw yang memerintahkan agar manusia saling menolong, saling melindungi, saling menyayangi. Implementasi dari doktrin syariah tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasinoal dan BPJS sesungguhnya adalah penerapan at-takmin at-taawuniy yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam. Konsep Islam mengenai jaminan social ini sejalan pula dengan UUD 45. Landasan konsitusisonal Negara Indoenesia ini dengan jelas mengintruksikan bahwa salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan suatu sistem jaminan social (at-takaful al-ijtimaiy). Dalam UU BPJS No 40/2011 disebutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; Menurut UU BPJS tersebut, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.Pasal 3 UU BPJS menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.Sebelum UU BPJS lahir, pemerintah sudah mengeluarkan UU mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni UU No 40/2004. UU tentang JKN ini adalah seruan imperatif dari UUD 1945. Untuk merealisasikan sistem jaminan sosial itu pemerintah menerbitkan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kalau dilhat jarak tahun antara kedua UU tersebut, implementasi UU JKN ini memakan waktu yang sangat panjang, karena baru pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan UU No 24/2011 tentang BPJS. Berarti selngg waktunya 7 tahun.Melalui undang-undang No 40/2004 tentang JKN tersebut, negara ini sesungguhnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Walaupun implementasinya terlambat dan lama baru bisa dirasakan masyakakat.Berdasarkan Undang-Undang BPJS itu, maka dibentuklah dua BPJS, Pertama BPJS Kesehatan, transformasi dari PT Askes-yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan Kedua, BPJS Ketenagakerjaan-transformasi dari PT Jamsostek-yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini telah resmi terbentuk dan mulai beroperasi 1 Januari 2014 setelah diresmikan Presiden SBY pada 31 Desember 2013. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap ke seluruh lapisan masyarakat.Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syariah. Pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu melihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs. Resiko-risiko ketenaga-kerjaan yang mungkin dialami oleh para karyawan, juga harus dilindungi, termasuk jaminan hari tua dan kematian para karyawan. Semuanya merupakan perintah dari syariah.Oleh karena itu masyarakat ekonomi syariah sangat mendukung kehadiran BPJS. Dengan kehadiran BPJS diharapkan persoalan layanan kesehatan yang masih menjadi beban berat bagi sebagian besar warga bisa teratasi sedikt demi sedikit. Secara total Badan tersebut akan mengelola jaminan bagi sekitar 176,84 juta penduduk. Dari jumlah itu Negara menjamin 86,4 juta warga miskin Indonesia dengan subsidi dari APBN. Warga Negara yang mampu akan membayar iyuran kepesertaan.Bagi warga miskin yang berjumlah 86,4 juta, pemerintah menyediakan anggaran subsidi. Khusus untuk subsidi premi warga miskin, pemerintah melalui APBN 2014 akan mengalokasikan anggaran besar Rp19,93 triliun. Jumlah itu merupakan sebagian dari total Rp26 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk seluruh jaminan sosial nasional.Selain jaminan kesehatan, pemerintah juga akan memberikan perhatian yang serius pada jaminan ketenagakerjaan dan menjanjikan agar asas manfaat bagi pengusaha dan pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus melebihi manfaat yang diterima pada saat menjadi peserta Jamsostek.Itu berarti manfaat tambahan yang diterima peserta juga tidak boleh berkurang, bahkan sebaliknya harus memberikan yang lebih baik dibandingkan saat dana pengusaha dan pekerja masih dikelola PT Jamsostek.Selama ini, pengelolaan PT Jamsostek memberikan manfaat bagi peserta tidak hanya yang wajib berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, maupun Jaminan Kematian, tetapi juga manfaat tambahan lainnya seperti beasiswa untuk anak pekerja, pinjaman uang muka perumahan, pembangunan rumah susun sewa, dan pinjaman lunak bagi koperasi.Kebijakan Negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini merupakan tonggak baru di Indonesia, dimana Negara semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan rakyat seperti dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.Secara konsepsional, keberadaan BPJS benar-benar mulia dan syariy, sebagaimana tercermin pada pasal 4 UU BPJS No 24/2011 :BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:a. kegotongroyongan;b. nirlaba;c. keterbukaan;d. kehati-hatian;e. akuntabilitas;f. portabilitas;g. kepesertaan bersifat wajib;h. dana amanat; dani. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembanganprogram dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.Semua prinsip di atas merupakan prinsip syariah yang wajib dijunjung tinggi. Kegotongroyongan (at-tawun), nirlana (tabarru), keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan pernyataan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembanganprogram dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Oleh karena kandungan kemaslahatan dan maqashid syariah yang demikian nyata, maka semua warga Negara Indonesia harus mengikuti program ini demi terciptanya tolong menolong (at-taawun) nasionalUsulan Masa Depan.Sebagaimana disebut di atas, bahwa program jaminan social melalui BPJS ini merupakan ajaran dari syariah dan secara substansial merupakan kehendak syariah. Namun, di masa depan system pengelolaan (menajemennya) perlu dibentuk unit syariah yang menjalankan system operasinya seuai dengan prinsip syariah. Ketika program jaminan social dikelola sebuah lembaga, seperti BPJS, maka prinsip-prinsip at-takmin at-taawuniy (asuransi social), seharusnya diterapkan. Untuk menerapkan prinsip itulah diperlukan Unit Syariah. Dalam Unit Syariah, dana premi yang dibayarkan peserta, dibagi kepada beberapa bagian. Bagian pertama untuk dana tabarru,yang akan digunaan untuk membayar klaim jika peserta sakit, sehinngga sumber dananya jelas (tidak gharar). Untuk dana tabarru ini dibuka rekening khusus dana tabarru., Bagian yang lainnya digunakan untuk ujrah (fee) bagi pengelola BPJS. Inilah konsep asuransi syariah, memisahkan dana tabarru dengan dana bukan tabarru, sehinga tidak bercampur dana tabarru dan dana bukan tabarru.Usulan berikutnya, adalah sebaiknya sebagian dana jaminan social yang terkumpul nantinya diinvestasikan di investasi yang halal, produktif (menguntungkan), sedikit resikonya dan mendatangkan manfaat bagi perekonoman Indonesia baik dalam skala mikro maupun makro. Contohnya investasi di Sukuk Negara (SBSN), perbankan syariah dan sukuk corporate syariah seperti multifinance syariah, pegadaian syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Syariah (Indonesia Exim bank) serta pasar modal syariah.Penempatan dana untuk investasi tersebut di atas, sesungguhnya sesuai dengan Pasal 11 UU BPJS yang bunyinya sebagai berikut :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:a. menagih pembayaran Iuran;b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadaiPerlunya sosialisasi Oleh karena konsep BPJS adalah barang baru di Indonesia, maka upaya sosialisasi yang lebih intens perlu dilakukan. Sosialisasi itu terutama mengenai bentuk pelayanan dari BPJS Kesehatan dan juga termasuk koordinasi manfaat antara asuransi swasta dan BPJS Kesehatan. Banyak stakeholders dan masyarakat yang menilai bahwa sosialisasi BPJS masih kurang. Pejabat dan manajemen BPJS harus melakukan pekerjaan rumah ini agar pelaksanaan jaminan sosial ini bisa dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan social ini.Geliat Asuransi Syariah di Indonesia - Prudential Dukung Perkembangan Industri Syariah di IndonesiaJakarta, 9 November 2012 Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang mencapai 6,3 persen (1) di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2011 serta sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar di dunia bisnis asuransi jiwa syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu lima tahun, pasar asuransi syariah tumbuh sebesar 53 persen, yaitu mencapai Rp 7,3 triliun. Sementara hingga akhir tahun lalu, asuransi syariah mencetak premi sebesar Rp4,97 triliun atau tumbuh 34,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2). Pertumbuhan terkini juga dapat dilihat dari total pemasukan premi syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang mencapai Rp997,9 miliar, naik 24,2 persen, sampai 30 Juni 2012 dibanding periode yang sama di tahun 2011.

Menyadari potensi perkembangan pasar yang besar serta mendengarkan kebutuhan konsumen untuk mendapatkan proteksi jiwa yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah, Prudential Indonesia mengembangkan unit bisnis syariahnya sejak tahun 2007.

William Kuan, Presiden Direktur Prudential Indonesia mengatakan, Asuransi jiwa syariah memiliki peluang yang luar biasa besar di Indonesia, melihat beberapa faktor utama seperti populasi Muslim terbesar di dunia, PDB yang terus meningkat, penetrasi asuransi yang masih rendah, serta meningkatnya kelas menengah. Hasil mendengarkan kami melalui survei menunjukkan bahwa baru 1% dari responden survei yang memiliki asuransi jiwa syariah. Dari yang tidak memiliki, 12% mempertimbangkan untuk memiliki asuransi jiwa syariah. Ini angka yang cukup baik untuk menggambarkan potensi pasar yang ada.

William melanjutkan, Survei kami tersebut juga menunjukkan bahwa dari mereka yang tidak mempertimbangkan untuk memiliki asuransi jiwa syariah, jumlah terbesarnya, yaitu 38% mengatakan bahwa alasan mereka karena tidak mengerti mekanisme atau produknya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tentang asuransi jiwa syariah perlu terus dilakukan. Kami sangat gembira dipercaya oleh masyarakat untuk menyediakan perlindungan berbasis syariah melalui produk PRUlink syariah. Sampai 30 Juni 2012, peningkatan kontribusi (premi) baru dari PRUlink syariah mencapai 25,7 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa produk-produk syariah kami mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, dan atas dasar kepercayaan mereka tersebut Prudential bersyukur dapat memimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia.Dana Pensiun Syariah Makin MenawanDikeluarkannya Fatwa MUI No.88 Terkait Dana Pensiun Syariah Memberikan Pilihan Bagi Para Muslim Di Indonesia Untuk Mulai Merencanakan Tabungan Hari Tua Sesuai Prinsip Islam.Dream- Kebanyakan masyarakat Indonesia pada usia produktif belum memikirkan keuangannya di hari tua nanti. Saat ini berbagai produk tabungan hari tua masih didominasi bank-bank konvensional.Namun, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan Fatwa nomor 88 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Ke depannya, dana pensiun berbasis syariah dapat menjadi pilihan menarik bagi umat muslim untuk merencanakan hari tua yang bahagia.Direktur Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mochamad Muchlasin menyatakan dengan dikeluarkannya Fatwa MUI terkait dana pensiun syariah tersebut memberikan label halal bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk mengelola dana pensiun secara prinsip syariah."Jadi fatwa itu supaya orang merasa lega bahwa dia (DPLK dan DPPK) ada cap halal, jadi sebagai pengakuan," ujarnya di Jakarta, Senin 12 Mei 2014.Menurut Muchlasin, perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan syariah terletak pada akad dan kejelasan investasinya."Syariah itu konsep-konsep akadnya, jadi begitu dia berjalan, dia akan menggunakan konsep apa, ada kejelasan. Jadi syariah akan diinvestasikan ke sektor syariah seperti sukuk, saham-saham syariah, atau deposito syariah, ketentuan bagi hasilnya juga harus jelas," katanya.Saat ini, lanjut Muchlasin, ada beberapa bank dan non bank yang menarik dana pensiun syariah. Lembaga-lembaga ini menyambut baik adanya fatwa tersebut."Yang sudah jelas kan Bank Muamalat, lalu yang sudah punya paket investasi syariah itu ada Bank Mandiri, BPD Jateng, asuransi Manulife, DPPK seperti Muhammadiyah, ada 11 dana pensiun yang jadi anggota Ikatan Dana Pensiun Islam," jelasnya.Dukungan OJKSayangnya, fatwa tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena belum adanya Peraturan OJK (POJK). Diharapkan, pada tahun depan para lembaga penghimpun dana pensiun bisa membuka produk syariah."Begitu fatwa ini keluar harus dikeluarkan juga Peraturan OJK dulu, fatwa kan belum hukum positif karena baru menurut ketentuan Islam. Peraturan OJK mudah-mudahan tahun ini kelihatan," ungkapnya.Muchlasin mengakui dana pensiun masih belum populer di tengah masyarakat karena masih besarnya harapan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, potensi BPJS mengamankan hidup di hari tua seluruh tenaga kerja se-Indonesia sangat kecil. Selain itu, masih kecilnya upah yang diterima para pekerja di Indonesia."Perkiraan kita kalau sudah berjalan, BPJS ini akan kecil, tidak akan membuat orang kaya, namanya juga jaminan untuk seluruh Indonesia, makanya kita lakukan pendekatan, karena banyak yang tidak mau menabung pensiun dalam jangka waktu lama, 30 tahun, dengan iming-iming hanya tidak ada pajaknya," jelasnya."Menurut saya yang cukup besar (andil dalam meningkatnya dana pensiun) adalah kenaikan upah, karena kalau upah naik maka pensiun juga naik, ini kita tengarai mengapa Dapen belum populer. Kalau ini sudah settle, maka mulai bergerak," tandasnya.Pembiayaan modal ventura syariah naik 33,6% JAKARTA. Pembiayaan modal ventura dengan prinsip bagi hasil alias syariah tumbuh 33,6%, yakni dari Rp 241 miliar pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi sebesar Rp 322 miliar pada periode yang sama tahun ini.Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan atau penyertaan perusahaan modal ventura syariah tersebut berasal dari empat perusahaan modal ventura murni syariah. Kinerja kinclong ini otomatis mengerek aset modal ventura syariah menjadi sebesar Rp 382 miliar.Aset modal ventura syariah tersebut tercatat tumbuh 38,9% ketimbang kuartal ketiga tahun lalu, yakni Rp 275 miliar. Atau naik 22,8% jika dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar Rp 311 miliar, ujar Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, kemarin.Sayangnya, kinerja kinclong modal ventura syariah ini, sambung dia, juga diikuti dengan pertumbuhan tinggi pada kewajiban atau sumber pendanaan. Pinjaman jangka panjang modal ventura syariah tercatat melesat 61% atau menjadi Rp 264 miliar.

OJK turunkan uang muka pembiayaan syariah 5%-10%JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengisyaratkan menurunkan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor berprinsip syariah. Tak tanggung-tanggung, penurunan uang muka tersebut akan berkisar 5% dari uang muka pembiayaan konvensional untuk pembiayaan berakad murabahah, serta 10% untuk pembiayaan berakad musyarakah mutanaqisah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) dan mudharabah.Itu artinya, uang muka pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor produktif akan menciut dari saat ini 20% menjadi 15%. Sementara, uang muka pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor konsumtif dari sebelumnya 25% menjadi hanya 20%. Itu kajian sementara OJK. Kajian akan diselesaikan dalam 1-2 minggu ke depan, ujar Muchlasin, Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, ditemui KONTAN, Selasa (24/2).Jika tidak ada aral melintang, sambung dia, kajian akan segera diajukan ke Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Edaran pada Maret 2015 mendatang. SE ini sekaligus sebagai diferensial antara industri pembiayaan konvensional dengan syariah yang notabene disinyalir menghambat pertumbuhan industri pembiayaan syariah, serta menciutkan pangsa pasarnya menjadi 5,2% - 5,5%.Padahal, dari sisi risiko, industri pembiayaan syariah berbeda dengan industri pembiayaan konvensional. Lihat saja, aset pembiayaan syariah sendiri baru sekitar Rp 31,387 triliun. Sementara, aset pembiayaan konvensional sudah mencapai Rp 420,442 triliun. Itu artinya, industri pembiayaan syariah tidak akan berdampak sistemik, mengingat ukurannya yang masih kecil, terang Muchlasin.Hingga akhir tahun lalu, total pembiayaan syariah mencapai Rp 20,429 triliun. Angka itu tidak terpaut jauh dari posisi awal tahun yang sebesar Rp 19,886 triliun. Pembiayaan murabahah mendominasi sebesar Rp 20,426 triliun, sedangkan sisanya merupakan pembiayaan berakad hiwalah. Industri pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor sendiri masih menggunakan akad murabahah.Itu artinya, hampir seluruh pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor nantinya hanya menikmati penurunan uang muka di kisaran 5%. Uang muka pembiayaan berakad musyarakah mutanaqisah dan IMBT bisa turun 10%, tetapi sayangnya, kebanyakan industri menggunakan akad murabahah. Maklum, skema ini kurang pas untuk otomotif, kecuali untuk pembiayaan rumah, imbuh dia.Saat ini, OJK mencatat, 44 pelaku industri pembiayaan syariah. Tiga di antaranya merupakan perusahaan pembiayaan murni syariah, dan sisanya merupakan unit usaha syariah dari induk usaha mereka. 90% di antaranya konsentrasi pada pembiayaan kendaraan bermotor, dan sisanya menggarap alat berat, dan pembiayaan rumah.LAZ dan BAZPengelolaan zakat kini tidak lagi dimonopoli oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus (takmir masjid / musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)) juga bisa menyalurkan zakat.Hal itu cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang untuk mengelola zakat. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, dalam sidang putusan hari ini di MK, Jakarta, Kamis (31/10/2013).Mahkamah menyatakan mengabulkan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.Pasal tersebut menyatakan "a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan 108 kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.Mahkamah juga mengabulkan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, "Memiliki pengawas syariat" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pengawas syariat, baik internal, atau eksternal. Kenalkan Produk Gadai Syariah, Pegadaian Gandeng OJK

MEDAN - PT Pegadaian (Persero) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mensosialisasikan produk Gadai Syariah yang saat ini mulai berkembang pesat di tanah air. Sosialisasi ini dimulai dari 11-17 Agustus, di wilayah kerja PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan yakni Sumatera Utara.

Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Ketut Suhardiono melalui Kepala Humas Lintong Parulian Panjaitan mengatakan, kegiatan sosialisasi dengan menggandeng OJK ini menargetkan komunitas muslim, seperti pondok pesantren, Islamic Center dan kegiatan di Masjid Raya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengenalkan dan mempromosikan Kemilau Emas Pegadaian ke sekolah-sekolah dan universitas.

"Gadai Syariah ini merupakan salah satu bentuk layanan dari PT Pegadaian (Pegadaian), yang diterapkan dengan konsep syariah. Konsep syariah maksudnya segala transaksi dan pengaturan dalam pelayanannya berlandaskan pada aturan Islam, ujarnya di Medan, Selasa (12/8/2014).

Layanan syariah ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan menginginkan transaksi yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan begitu, masyarakat Muslim pun bisa merasa nyaman dan aman serta tidak takut lagi dengan hal yang berbau riba dalam melakukan transaksi di Pegadaian," tambah dia.

Sistem pembiayaan Pegadaian Syariah ini memang tidak jauh berbeda dibandingkan Pegadaian konvensional. Hanya saja, ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan, agar sesuai dengan syariat Islam.

"Kalau di Pegadaian konvensional, biasanya menggunakan bunga, tapi kalau Pegadaian Syariah menggunakan ijaroh atau ujroh. Dari ijaroh atau ujroh inilah Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan,"jelas Lintong.

Lintong memaparkan, Pegadaian Syariah memiliki empat produk. Yakni Rahn, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

Kedua, Arrum (Arrahn Untuk Usaha Mikro), yakni skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor.

Ketiga, Produk Logam Mulia atau mas batangan murni 99,99 persen ada sertifikat katanya dan ID Number nya. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Lembaga Pengelolaan WakafMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menaruh harapan besar kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Maftuh Basuni untuk memajukan dan memberdayakan institusi itu mengingat potensi wakaf sangat besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat.

Kementerian Agama (Kemenag) dan BWI akan berupaya mengelola wakaf di Indonesia agar bernilai secara ekonomis kendati dari sisi aspek legalitasnya masih perlu dukungan, kata Lukman tatkala menerima pengurus BWI masa bakti 2014-2017 di ruang kerjanya, Selasa.

Ketua BWI yang juga mantan Menteri Agama H Maftuh Basuni menghadap Menag Lukman Hakim Saifuddin terkait kegiatan BWI yang akan mengembangkan usahanya di sektor ekonomi. Selama ini BWI dalam menjalankan aktivitasnya dikesankan sebagai lembaga nirlaba dan banyak bergerak di kegiatan ibadah semata. Aset wakaf banyak difokuskan untuk rumah ibadah. Padahal dari sisi ekonomi, wakaf memiliki kekuatan sangat besar.

Pada pertemuan itu Maftuh didampingi Wakil Ketua H Slamet Riyanto, Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Jurist Efrida Robbiyantono, Sekretaris Dr. H. Nur Samad Kamba dan Staf Sekretaris BWI Haddy Furqon. Ikut mendampingi Menag Dirjen Bimas Islam Muhasin dan Direktur Wakaf Kemenag Hamka.

Kemenag berharap pengelolaan wakaf ke depan semakin baik. Potensinya yang besar dari sisi ekonomi harus ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) memadai. Regulasi yang ada pun sebetulnya sudah mendukung, tetapi pemberdayaan wakaf masih perlu didorong lagi dengan cara-cara lebih baik.

Pada kesempatan itu Menag mendapat laporan belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf di berbagai daerah. Lukman pun optimis kekayaan harta wakaf berupa tanah yang ada dan belum bisa didayagunakan.

Ia pun sempat mendiskusikan tanah wakaf di Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah tanah wakaf cukup luas tetapi belum dapat dikelola secara baik. Bukan hanya di Jawa Tengah, juga di daerah lainnya.

Menag akan membahas secara hukum, agar pengelolaan wakaf kedepan semakin maksimal, kata Menag.

Pada dasarnya, ia setuju jika penggunaan aset wakaf yang begitu besar dikelola secara ekonomis, karena sangat naif jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Maftuh Basyuni mengatakan, jika wakaf di Indonesia bisa dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kesejahteraan.

Selama ini pemahaman masyarakat masih memandang wakaf hanya sekedar untuk pembangunan masjid. Tidak menghasilkan secara ekonomi. Ke depan, wakaf harus bisa dikelola secara ekonomi agar dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kalau wakaf bisa dikelola dengan baik, saya yakin ekonomi kita akan semakin meningkat," ujar Maftuch.

Sementara itu Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Robbiyantono menjelaskan bahwa dari data yang dihimpun diketahui tanah tanah wakaf di Indonesia tercatat seluas 4,2 miliar meter persegi di 42.3000 lokasi. Jelas, itu potensi ini sangat besar untuk kemakmuran masyarakat.

Inkopsyah BMT Targetkan Pembiayaan Rp 1,3 T

Ilustrasi koperasi (sumber: Istimewa)Jakarta Induk Koperasi Syariah baitul Maal wat Tamwil (Inkopsyah BMT) menargetkan outstanding penyaluran pembiayaan tahun ini mencapai Rp 1,3 triliun, tumbuh 116,67 persen dibandingkan periode sama pada 2013 yang mencapai Rp 600 miliar. Untuk mencapai target, Inkopsyah BMT berencana meningkatkan pola pendanaan channeling, sehingga tidak terkendala rasio permodalan.Ketua Pengurus Inkopsyah BMT Abdullah Yazid mengatakan, sampai akhir tahun lalu aset yang dimiliki Inkopsyah BMT tumbuh 33,22 persen atau menjadi Rp 305,31 miliar dibandingkan posisi tahun 2013 yang mencapai Rp 229,18 miliar. Untuk tahun ini, diharapkan aset Inkopsyah BMT dapat mencapai Rp 550 miliar. Sementara itu, modal ditargetkan tumbuh menjadi Rp 72 miliar dari posisi akhir tahun lalu yang mencapai Rp 33 miliar.Tahun ini, kami menargetkan outstanding pembiayaan dapat mencapai Rp 1,3 triliun. Jumlah tersebut dua lebih tinggi dari perolehan tahun lalu yang mencapai Rp 600 miliar. Tahun lalu, pola pendanaan untuk pembiayaan kami mayoritas adalah executing sebesar 60 persen, ujar dia seusai rapat anggota tahunan Inkopsyah BMT ke-14 di Jakarta, Rabu (25/2).Selain executing, jelas Abdullah, pola pendanaan Inkopsyah BMT juga dapat melalui channeling.Sepanjang tahun ini, Inkopsyah BMT ingin posisi pola pendanaan channeling yang lebih besar. Sebab, jelas dia, sumber dana dari executing akan terkait dengan rasio permodalan. Kalau melalui channeling itu tidak ada batasan, jelas dia.