permen pu 441-1998_persyaratan teknis bangunan gedung

7/23/2019 Permen PU 441-1998_Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

1/110

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 441/KPTS/1998

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang

Pekerjaan Umum kepada Daerah, urusan penyelenggaraan

bangunan gedung telah diserahkan kepada Daerah baik Daerah

Tingkat I maupun Daerah Tingkat II;

b. bahwa perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung dewasaini semakin kompleks sehingga perlu adanya pengaturan mengenai

ketentuan teknis yang menyangkut peruntukan dan intensitas

bangunan, arsitektur dan lingkungan, serta keandalan bangunan

yang menjadi persyaratan pokok suatu bangunan gedung;

c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1987, kepada Menteri Pekerjaan Umum diberi wewenang untuk

melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis dalam

penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas perlu mengatur persyaratan teknis bangunan gedung, dengan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Parumahan dan

Permukiman;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum

kepada Daerah;

6. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Rl Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan

atas Keputusan Rl Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan

Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali

Diubah Terakhir Dengan Keputusan Rl Nomor 23 Tahun 1994

8. Keputusan Presiden Rl Nomor 122/M Tahun 1998 tentang

Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

OBSO

LETE

telah diganti dengan PerMen PU 29/2006 PedomanPersyaratan Teknis Bangunan Gedung
http://../Daftar_8.pdf


2/110

9. Keputusan Menteri PU Nomor 211/KPTS/1994 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGPERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu

lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau di dalam tanah dan atau perairan

secara tetap yang berfungsi sebagai tampat manusia melakukan kegiatannya.

2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pemanfaatan bangunan gedung

3. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kabupaten/Kotamadya DaerahTingkat II.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah T'ngkat II.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pengaturan persyaratan teknis bangunan gedung dimaksudkan untuk mewujudkan

bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya.

(2) Pengaturan persyaratan teknis bangunan gedung bertujuan terselenggaranya fungsi

bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, efisien, seimbang, serasi dan selaras dengan

lingkungannya

OBSO

LETE


3/110

BAB II

PENGATURAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Persyaratan Teknis

Pasal 3

(1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan mengenai :

a. Peruntukan dan Intensitas Bangunan.

b. Arsitektur dan lingkungan.

c. Struktur Bangunan Gedung.

d. Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran.

e. Sarana Jalan Masuk dan Keluar.

f. Transportasi dalam Gedung.g. Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya.

h. Instalasi Listrik Penangkal Petir, dan Komunikasi dalam Gedung

i. Instalasi Gas.

j. Sanitasi dalam gedung.

k. Ventilasi dan Pengkondisian Udara

I. Pencahayaan.

m. Kebisingan dan Getaran.

(2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini tercantum pada lampiran Keputusan Menten ini yang merupakan satu

kesatuan pengaturan dalam keputusan ini

(3) Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan

pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengaturan Pelaksanaan di Daerah

Pasal 5

(1) Untuk pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah perlu dibuat

Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri

ini.

(2) Dalam hal Daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini maka terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah

OBSO

LETE


4/110

diberlakukan ketentuan-ketentuan Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3.

(3) Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang persyaratan teknis bangunan

gedung sebelum Keputusan Menteri ini diterbitkan harus menyesuaikannya dengan

ketentuan-ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaPasal 3.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedung, Pemerintah Daerah

melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah maupun masyarakat dalam

memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk

terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung, Pemerintah

Daerah wajib menggunakan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 sebagai landasan dalam mengeluarkan persetujuan atau

perizinan yang diperlukan.

(3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah yang bertugas dalam pengendalian pembangunan

bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan

sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan

Pasal 4 Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sesuai

dengan tingkat pelanggaran dapat berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Pembatasan kegiatan

c. Penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratanteknis bangunan gedung.

d. Pencabutan izin yang telah dikeluarkan untok menyelenggarakan pembangunan

bangunan gedung.

(3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di dalam Peraturan

Daerah dapat diatur mengenai pengenaan denda dan tindakan Pembongkaran atas

terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung.

OBSO

LETE


5/110

BAB III

PEMB1NAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 8

(1) Pembinaan dan Pengawasan Teknis untuk pelaksanaan ketentuan persyaratan teknis

bangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini didasarkan pada Rencana dan program yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Cipta Karya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri inl, maka semua ketentuan persyaratan teknis

bangunan gedung yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini

masih tetap berlaku, sampai digantikan dengan yang baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN Dl : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 10 NOPEMBER 1998

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RACHMADI BAMBANG SUMADHIJO

OBSO

LETE


6/110

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 441/KPTS/1998

TANGGAL 10 NOPEMBER 1998

DAFTAR ISIBAGIAN IKETENTUAN UMUM

I. 1 PENGERTIAN

1. Umum

2. Teknis

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

2. Tujuan

BAGIAN II

PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN

II.1 PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

1. Peruntukan Lokasi

2. Fungsi Bangunan

3. Klasifikasi Bangunan

II.2 INTENSITAS BANGUNAN

1. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan

2. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB

3. Perhitungan KDB dan KLB

II.3 GARIS SEMPADAN BANGUNAN

1. Garis Sempadan (muka) Bangunan

2. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan

3. Pemisah di Sepanjang Halaman Depan, Samping, dan Belakang Bangunan

BAGIAN III

ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN

III.1 ARSITEK BANGUNAN

1. Tata Letak Bangunan

2. Bentuk Bangunan

3. Tata Ruang Dalam4. Kelengkapan Bangunan

III.2 RUANG TERBUKA HIJAU PEKARANGAN

1. Fungsi dan Persyaratan Ruang Tebuka Hijau Pekarangan

2. Ruang Sempadan Bangunan

3. Tapak Basement

4. Hijau Pada Bangunan

5. Tata Tanaman

III.3 SIRKULASI, PERTANDAAN, DAN PENCAHAYAAN RUANG LUAR BANGUNAN

1. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir2. Pertandaan (Signage)

3. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan

OBSO

LETE


7/110

III.4 PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. Dampak Penting

2. Ketentuan Pengelolaan Dampak Ligkungan

3. Ketentuan UPL dan UKL

4. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan

5. Pengelolaan Daerah Bencana

BAGIAN IV

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

IV.1 PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN

1. Persyaratan Struktur

2. Persyaratan Bahan

IV.2 PEMBEBANAN

IV.3 STRUKTUR ATAS

1. Kontruksi Bangunan2. Kontruksi Baja

3. Kontruksi Kayu

4. Kontruksi Dengan Bahan dan Teknologi Khusus

5. Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi

IV.4 STRUKTUR BAWAH

1. Pondasi Langsung

2. Pondasi Bawah

IV.5 KEANDALAN STRUKTUR

1. Keselamatan Struktur

2. Keruntuhan Struktur

IV.6 DEMOLISI STUKTUR

1. Kriteria Demolisi

2. Prosedur dan Metoda

BAGIAN V

PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

V.1 SISTEM PROTEKSI PASIF

1. Ketahanan Api dan Stabilitas

2. Tipe Konstruksi Tahan Api3. Tipe Konstruksi Yang Diwajibkan

4. Kompartemensasi dan Pemisahan

5. Proteksi Bukaan

V.2 SISTEM PROTEKSI AKTIF

1. Sistem Pemadam Kebakaran

2. Sistem Diteksi & Alarm Kebakaran

3. Pengendalian Asap Kebakaran

4. Pusat Pengendali Kebakaran

OBSO

LETE


8/110

BAGIAN VI

SARANA JALAN MASUK DAN KELUAR

VI.1 FUNGSI DAN PERSYARATAN KINERJA

1. Fungsi

2. Pesyaratan Kinerja

VI.2 KETENTUAN JALAN KELUAR

1. Persyaratan Keamanan

2. Kebutuhan Jalan Keluar

3. Jalan Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran

4. Jarak Jalur Menuju Pintu Keluar

5. Jarak antara Pintu-pintu Keluar Alternatif

6. Dimensi/ukuran Pintu Keluar

7. Jalur Lintasan Melalui Jalan Keluar Yang Diisolasi Tehadap Kebakaran

8. Tangga Luar Bangunan

9. Lintasan Melalui Tangga/ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran

10. Keluar Melalui Pintu-pintu Keluar11. Pintu Keluar Horisontal

12. Tangga, Ramp atau Eskalator Yang Tidak Disyaratkan

13. Ruang Peralatan dan Ruang Motor Lift

14. Jumlah Orang Yang Ditampung

VI.3 KONTRUKSI JALAN KELUAR

1. Penerapan

2. Tangga dan Ramp Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran

3. Tangga dan Ramp Yang Tidak Diisolasi Terhadap Kebakaran

4. Pemisahan Tanjakan dan Turunan Tangga

5. Ramp dan Balkon Akses Yang Terbuka

6. Lobby Bebas Asap

7. Instalasi pada Pintu Keluar dan Jalan Lintasan

8. Perlindungan pada Ruang di Bawah Tangga dan Ramp

9. Lebar Tangga

10. Ramp Pejalan Kaki

11. Lorong Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran

12. Atap sebagai Ruang Terbuka

13. Injakan dan Tanjakan Tangga

14. Bordes

15. Ambang Pintu

16. Balustrade

17. Pegangan Rambat pada Tangga18. Pintu

19. Pintu Ayun

20. Pengoperasian Gerendel Pintu

21. Masuk dari Pintu Keluar Yang Diisolasi Terhadap Kebakaran

22. Rambu pada Pintu

VI.4 AKSES BAGI PENYANDANG CACAT

OBSO

LETE


9/110

BAGIAN VII

TRANSPORTASI DALAM GEDUNG

VII.1 LIF

1. Kapasitas Lif

2. Lif Kebakaran

3. Peringatan Terhadap Pengguna Lif pada Saat Terjadi Kebakaran

4. Lif untuk Rumah Sakit

5. Sangkar Lif

6. Saf Lif

7. Mesin Lif dan Ruang Mesin Lif

8. Instalasi Listrik

9. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan

VII.2 TANGGA BERJALAN DAN LANTAI BERJALAN

BAGIAN VIIIPENCAHAYAAN DARURAT, TANDA ARAH KELUAR, SISTEM PERINGATAN BAHAYA

VIII.1 1SISTEM PENCAHAYAAN DARURAT

VIII.2 TANDA ARAH KELUAR

VIII.3 SISTEM PERINGATAN BAHAYA

BAGIAN IX

INSTALANSI LISTRIK, PENANGKAL PETIR, DAN KOMUNIKASI DALAM GEDUNG

IX.1 INSTALANSI LISTRIK

1. Perencanaan Instalansi Listrik

2. Jaringan Distribusi Listrik

3. Beban Listrik

4. Sumber Daya Listrik

5. Transformator Distribusi

6. Pemerikasaan dan Pengujian

7. Pemeliharaan

IX.2 INSTALANSI PENANGKAL PETIR

1. Perencanaan Penangkal Petir2. Instalansi Penangkal Petir

3. Pemeriksaan dan Pengujian

4. Pemeliharaan

IX.3 INSTALASI KOMUNIKASI DALAM GEDUNG

1. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung

2. Instalansi Telepon

3. Instalansi Tata Suara

OBSO

LETE


10/110

BAGIAN X

INSTALANSI GAS

X.1 INSTALANSI GAS PEMBAKARAN

1. Jenis Gas

2. Jaringan Distribusi Gas Kota


X.2 INSTALANSI GAS MEDIK

1. Jenis Gas

2. Jaringan Distribusi Gas Medik


BAGIAN XI

SANITASI DALAM GEDUNG

XI. 1 SISTEM PLAMBING1. Perencanaan Sistem Plumbing

2. Sistem Penyediaan Air Bersih

3. Sistem Pembuangan Air Kotor

4. Alat Plambing

5. Tangki Penyediaan Air Bersih

6. Pompa Air Bersih

XI. PERSAMPAHAN

1. Penempatan pada Bangunan

2. Pewadahan

3. Sampah Berbahaya

BAGIAN XII

VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA

XII.1 VENTILASI

1. Kebutuhan Ventilasi

2. Ventilasi Alami

3. Ventilasi Buatan

XII.2 PENGKONDISIAN UDARA

1. Kebutuhan Pengkondisian Udara2. Konservaasi Energi

3. Perhitungan Perkiraan Beban Pendinginan

BAGIAN XIII

PENCAHAYAAN

XIII.1 KEBUTUHAN PENCAHAYAAN

XIII.2 PENCAHAYAAN BUATAN

XIII.3 PENCAHAYAAN ALAMI

OBSO

LETE


11/110

XIII.4 PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

BAGIAN XIV

KEBISINGAN DAN GETARAN

XIV.1 KEBISINGAN

XIV.2 GETARAN

BAGIAN XV

PENUTUP

LAMPIRAN

OBSO

LETE


12/110

I. KETENTUAN UMUM

1. PENGERTIAN

1. Umum

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

a. Daerahadalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II atau Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

b. Kepala Daerahadalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, atau

Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

c. Dinas Bangunan adalah salah satu Dinas Teknis di Daerah yang diantaranya

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan

pengendalian pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang berada diDaerah yang bersangkutan.

d. Pengawas/Penilik Bangunan adalah pejabat atau tenaga teknis profesional

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau ketentuan yang

berlaku untuk bertugas mengawasi/menilik bangunan gedung.

2. Teknis

a. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran dapur,

kamar mandi, kakus dan peralatan-peralatan pembuangan lainnya.

b. Atriumadalah suatu ruang dalam suatu bangunan yang menghubungkan 2 atau

lebih tingka/lantai, di mana:

i. seluruh atau sebagian ruangnya tertutup pada bagian atasnya oleh lantai atau

atap, termasuk struktur atap kaca;

ii. termasuk setiap ruang yang berbatasan/ berdekatan tetapi tidak terpisahkan

oleh pembatas;

iii. tidak termasuk lorong tangga, lorong ramp, atau ruang dalam shaft.

c. Bangunan gedungadalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam

suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di daiam tanah

dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk

melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha, bersosial-budaya, dan

kegiatan lainnya.

d. Bangunan turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan

dari bangunan yang sudah ada.

e. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia

berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat

publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah raga,

perbelanjaan, dsb.

OBSO

LETE


13/110

f. Bangunan Induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam

suatu persil.

g. Baku Tingkat Getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal

tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan pada

media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dankesehatan serta keutuhan bangunan.

h. Baku tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang

diperbolehkan dituang kelingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak

menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

a. Daerah HijauBangunan, yang selanjutnya disebut DHB adalah ruang terbuka

pada bangunan yang dimanfaatkan untuk penghijauan.

b. Demolisiadalah kegiatan merobohkan atau membongkar bangunan secara total.

c. Dinding Pembatasadalah dinding yang menjadi pembatas antara bangunan.

d. Dinding Luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan

dinding pembatas.

e. Dinding Luar Non-strukturaladalah suatu dinding luar yang tidak memikul

beban dan bukan merupakan dinding panel.

f. Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bebas minimum dari bidang

terluar suatu massa bangunan terhadap:i. Batas lahan yang dikuasai,

ii. Batas tepi sungai/pantai,

iii. Antar massa bangunan lainnya, atau

iv. Rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan

sebagainya.

g. Garis sempadan pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar

pekarangan.

h. Garis sempadan lotengadaiah garis yang terhitung dan tepi jalan berbatasan

yang tidak diperkenankan didirikan tingkat bangunan.

i. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang

terhadap suatu titik acuan.

j. Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat.

k. Getaran mekanikadalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan

kegiatan manusia.

l. Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alamdan kegiatan manusia.

OBSO

LETE


14/110

m. Jarak antara bangunan adalah jarak terkecil antara bangunan yang diukur

antara permukaan-permukaan denah bangunan.

n. Jaringan persil adalah jaringan sanitasi dan jaringan drainasi dalam persil.

o. Jaringan saluran umum kota adalah jaringan sarana dan prasarana saluranumum perkotaan, seperti jaringan sanitasi dan jaringan drainasi.

p. Kamar adalah ruangan yang tertutup seluruhnya atau sebagian, untuk tempat

kegiatan manusia, selain kamar untuk MCK dan dapur.

q. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam

tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan

kenyamanan lingkungan.

r. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)adalah koefisien perbandingan antara luas

lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.

s. Koefisien Daerah Hijau (KDH)adalah angka prosentase perbandingan antara

luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/

penghijauan dengan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.

t. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)adalah koefisien perbandingan antara luas

keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.

u. Koefisien Tapak Basement (KTB)adalah angka prosentasi perbandingan luastapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.

v. Lubang Atrium adalah ruang dari suatu atrium yang dikelilingi oleh batas

pinggir bukaan lantai atau oleh batas pinggir lantai dan dinding luar.

w. Mendirikan Bangunan

i. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar secara

keseluruhan atau sebagian suatu bangunan;

ii. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang

dimaksud pada butir 2.w.i.

x. Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil/ kaveling/blok

peruntukan bangunan.

y. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)adalah pedoman rencana

teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian

pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan/kawasan (urbandesign

and development guidelines).

OBSO

LETE


15/110

z. Ruang persiapanadalah ruang yang berhubungan dengan, dan berbatasan ke

suatu panggung pada bangunan klas 9b yang dipergunakan untuk barang-barang

dekorasi panggung, peralatan, ruang ganti, atau sejenisnya.

aa. Rumahadalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang

borhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau huniandan sarana pembinaan keluarga.

bb. Sambungan jaringanadalah penghubung antara sesuatu jaringan persil dengan

jaringan saluran umum kota.

cc. Tingkat kebisinganadalah ukuran energi bunyi yang akan dinyatakan dalam

satuan Desibel disingkat dB.

dd. Tinghat Ketahanan Api (TKA), adalah tingkat ketahanan api yang

dipersyaratakan pada bagian atau komponen bangunan sesuai ketentuan butir

V.1.2 dalam ukuran waktu satuan menit, dengan kriteria-kriteria berurut yaitu

aspek ketahanan struktural, integritas, dan insulasi. Contoh: TKA 90/-/60

berarti hanya terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit

dan insulasi 60 menit.

ee. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap dengan

muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratan

teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan

bangunan gedung di Indonesia, termasuk dalam rangka proses perijinan pelaksanaan

dan pemanfaatan bangunan, serta pemeriksaan kelaikan fungsi/keandalan bangunan

gedung.

2. Tujuan.

Tujuan Pedoman Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung

sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis, yaitu meliputipersyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur dan lingkungan, serta

keandalan bangunan.

Adapun tujuan dari pengaturan per-bagian adalah:

a. Peruntukan dan Intensitas:

i. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata

bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan,

ii. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,

OBSO

LETE


16/110

iii. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.

b. Arsitektur dan Lingkungan:

i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan

karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah,sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

ii. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan

dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

iii. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Strukfur Bangunan:

i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang

timbul akibat perilaku alam dan manusia.

ii. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang

disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.

iii. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang

disebabkan oleh perilaku struktur.

iv. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan

oleh kegagalan struktur.

d. Ketahanan terhadap Kebakaran:

i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang

timbul akibat perilaku alam dan manusia pada saat terjadi kebakaran.

ii. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa

sehinga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga:

(1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;

(2) cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk

memadamkan api;

(3) dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

e. Sarana Jalan Masuk dan Keluar:

i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak,

aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya.

ii. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cedera atau luka saat

evakuasi pada keadaan darurat

OBSO

LETE


17/110

iii. menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk

bangunan fasilitas umum dan sosial.

f. Transportasl dalam Gedung:

i. menjamin tersedianya alat transportasi yang layak, aman, dan nyaman di dalam

bangunan gedung.

ii. menjamin tersedianya aksesibiltas bagi penyandang cacat khususnya untuk

bangunan fasilitas umum dan sosial.

g. Pencahayean Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya:

i. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan

gedung apabila terjadi keadaan darurat;

ii. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila

terjadi keadaan darurat.

h. Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi:

i. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam

menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan

fungsinya;

ii. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya daribahaya akibat petir;

iii. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

i. Instalasi Gas:

i. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

ii. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup;

iii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan secara baik.

j. Sanitasi dalam Bangunan:

i. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

ii. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan

bagi penghuni bangunan dan lingkungan;

iii menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

OBSO

LETE


18/110

k Ventilasi dan Pengkondisian Udara:

i. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun

buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung

sesuai dengan fungsinya;

ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara

baik.

l. Pencahayaan:

i. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami

maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan

gedung sesuai dengan fungsinya;

ii. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara

baik.

m. Kebisingan dan Getaran:

i. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan

getaran yang tidak diinginkan;

ii. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang

menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya

pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.

OBSO

LETE


19/110

II. PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN

II.I. PERUNTUKAN, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

1. Peruntukan Lokasi

a. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang

diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang

bersangkutan.

b. Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui:

i. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah,

ii. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR),

iii. Peraturan bangunan setempat dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL).

c. Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam butir a, merupakan peruntukan

utama, sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan di dalam

ketentuan tata bangunan yang ada di Daerah setempat atau berdasarkan

pertimbangan teknis Dinas Bangunan.

d. Setiap pihak yang memerlukan keterangan atau ketentuan tata ruang dan tata

bangunan dapat memperolehnya secara terbuka melalui Dinas Bangunan.

e. Keterangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir d meliputiketerangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan, seperti

kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.

f. Dalam hal rencana-rencana tata ruang dan tata bangunan sebagaimana

dimaksud pada butir b belum ada, Kepala Daerah dapat memberikan

pertimbangan atas ketentuan yang diperlukan, dengan tetap mengadakan

peninjauan seperlunya terhadap rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada

di Daerah.

g. Bagi Daerah yang belum memiliki RTRW, RRTR, ataupun peraturan bangunan

setempat dan RTBL, maka Kepala Daerah dapat memberikan persetujuanmembangun bangunan gedung dengan pertimbangan:

i. Persetujuan membangun tersebut berstfat sementara sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tata ruang yang lebih makro,

kaidah perencanaan kota dan penataan bangunan

ii. Kepala Daerah segera menyusun dan menetapkan RRTR, peraturan

bangunan setempat dan RTBL berdasarkan rencana tata ruang yang lebih

makro.

iii. Apabila persetujuan yang telah diberikan terdapat ketidak sesuaian dengan

rencana tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan kemudian, maka perlu

OBSO

LETE


20/110

diadakan penyesuaian dengan resiko ditanggung oleh pemohon/pemilik

bangunan.

iv. Bagi Daerah yang belum memilih RTRW Daerah, Kepala Daerah dapat

memberikan persetujuan membangun bangunan pada daerah tersebut untuk

jangka waktu sementara.

v. Apabila di kemudian hari terdapat penetapan RTRW Daerah yang

bersangkutan, maka bangunan tersebut harus disesuaikan dengan rencana

tata ruang yang ditetapkan.

h. Pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain

perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai

berikut:

i. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah;

ii. tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun

barang;

iii. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah dan

atau diatas tanah;

iv. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

i. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi sarana dan

prasarana jaringan kota perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan

pertimbangan sebagai berikut:


ii. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

iii. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah;

iv. penghawaan dan pencahayaan bangunan telah memenuhi persyaratan

kesehatan sesuai fungsi bangunan;

v. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagipengguna bangunan.

j. Pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas air perlu mendapatkan

persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:


ii. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan,dan fungsi indung kawasan;

iii. tidak menimbulkan perubahan atau arus air yang dapat merusak

lingkungan;

OBSO

LETE


21/110

iv. tidak menimbulkan pencemaran;

v. telah mempertimbangkan faktor keamaan, kenyamanan, kesehatan dan

aksesibilitas bagi pengguna bangunan.

k. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara (transmisi

tegangan tinggi perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah denganpertimbangan sebagai perikut:


ii. letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as (proyeksi) jalur

tegangan tinggi terluar;

iii. letak bangunan tidak boleh melebihi atau melampaui garis sudut 45 (empat

puluh lima derajat) diukur dari as (proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar;

iv. setelah mendapat pertimbangan teknis dari para ahli terkait.

2. Fungsi Bangunan

a. Fungsi dan klasifikasi bangunan merupakan acuan untuk persyaratan teknis

bangunan gedung, baik ditinjau dari segi intensitas banguanan arsitektur dan

lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, maupun dari segi

keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

b. Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan yang bersifat sementara harus dengan

mempertimbangkan tingkat permanensi, keamanan, pencegahan danpenanggulangan terhadap bahaya kebakaran, dan sanitasi yang memadai.

c. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan.

d. Fungsi bangunan dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi

sosial dan budaya, dan fungsi khusus.

e. Bangunan dengan fungsi hunian meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama

hunian yang merupakan:

i. Rumah tinggal tunggal

ii. Rumah tinggal deret

iii. Rumah tinggal susun

iv. Rumah tinggal vila

v. Rumah tinggal asrama

f. Bangunan dengan fungsi usaha meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama

untuk:

i. Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dansejenisnya.

OBSO

LETE


22/110

ii. Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan

sejenisnya.

iii. Bangunan Perhotelan/Penginapan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan

sejenisnya.

iv. Bangunan Industri : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat.

v. Bangunan Terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus,

pelabuhan laut.

vi. Bangunan Penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.

vii Bangunan Pariwisata: tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya.

g. Bangunan dengan fungsi umum, sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung

dengan fungsi utama untuk :

i. Bangunan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah

lanjutan, sekolah tinggi/universitas.

ii. Bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah

sakit klas A, B. & C, dan sejenisnya.

iii. Bangunan peribadatan: mesjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara.

iv. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya

h. Bangunan dengan fungsi khusus meliputi bangunan gedung dengan fungsi utama

yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, atau tingkat resiko bahaya tinggi :

seperti bangunan kemiliteran, bangunan reaktor, dan sejenisnya.

i. Dalam suatu persil, keveling, atau blok peruntukan dimungkinkan adanya fungsi

campuran (mixed use), sepanjang sesuai dengan peruntukan lokasinya dan standar

perencanaan lingkungan yang berlaku.

j. Setiap bangunan gedung, selain terdiri dari ruang-ruang dengan fungsi utama, jugadilengkapi dengan ruang fungsi penunjang, serta dilengkapi pula dengan instalasi

dan kelengkapan bangunan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan,

sesuai dengan persyatatan pokok yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

3. Klasifikasi Bangunan

Klasifikasi bangunan atau bagian dari bangunan ditentukan berdasarkan fungsi yang

dimaksudkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada

bangunan.

a. Klas 1: Bangunan Hunian Biasa

Adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan:

OBSO

LETE


23/110

i. Klas 1a: bangunan hunian tunggal yang berupa:

(1) satu rumah tunggal; atau

(2) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing

bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasukrumah deret, rumah taman, unit town house , villa, atau

ii. Klas 1b: rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas

total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara

tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau

bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi.

b. Klas 2: Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang

masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.

c. Klas 3: Bangunan hunian diluar bangunan klas 1 atau 2, yang umum digunakansebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak

berhubungan, termasuk:

i. rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau

ii bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau

iii. bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau

iv. panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau

v. bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang

menampung karyawan-karyawannya.

d. Klas 4 : Bangunan Hunian Campuran

Adalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan

merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut

e. Klas 5:Bangunan kantor

Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional,

pengurusan administrasi, atau usaha komersial, diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9.

f. Klas 6:Bangunan Perdagangan

Adalah bangunan toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat

penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada

masyarakat, termasuk

i. ruang makan, kafe, restoran,; atau

ii. ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau

motel; atau

iii. tempat potong rambut /salon, tempat cuci umum; atauiv. pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel.

OBSO

LETE


24/110

g. Klas 7: Bangunan Penyimpanan/Gudang

Adalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk:

i. tempat parkir umum; atau

ii. gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.

h. Klas 8: Bangunan Laboratorium/lndustri/Pabrik

Adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk

tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan,

finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau

penjualan.

i. Klas 9: Bangunan Umum

Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat

umum, yaitu:

i. Klas 9a: bangunan perawatan kesehatan, termasuk bagian-bagian dari bangunan

tersebut yang berupa laboratorium;

ii. Klas 9b: bangunan pertemuan, temmasuk bengkel kerja, laboratorium atau

sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan peribadatan,

bangunan budaya atau sejenis, tetapi tidak temmasuk setiap bagian dari

bangunan yang merupakan klas lain.

j. Klas 10: Adalah bangunan atau struktur yang bukan hunian:

i. Klas 10a: bangunan bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, carport, atau

sejenisnya;

ii. Klas 10b: struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau

dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.

k. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus

Bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan

1 s/d 10 tersebut, dalam Pedoman Teknis dimaksudkan dengan klasifikasi yang

mendekati sesuai dengan peruntukannya

l. Bangunan yang penggunaannya insidentil

Bagian bangunan yang penggunaannya insidentil dan sepanjang mengakibatkan

gangguan pada bagian bangunan lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama

dengan bangunan utamanya.

m. Klasifikasi jamak

Bangunan dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harusdiklasifikasikan secara terpisah, dan:

OBSO

LETE


25/110

i. bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas

lantai dari suatu tingkat bangunan, dan b' laboratorium, klasifikasinya disamakan

dengan klasifikasi bangunan utamanya;

ii. Klas-klas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b adalah klasifikasi yang terpisah;

iii. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lift, ruang boiler atau sejenisnya

diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak

II.2 INTENSITAS BANGUNAN

1. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan

a. Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan kepadatan dan

ketinggian bangunan gedung berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah

yang bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan

peraturan bangunan setempat.

b. Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi ketentuan

tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB

padat, sedang, dan renggang.

c. Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi ketentuan

tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.

d. Persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunan ditentukan

oleh:

i. kemampuannya dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahan dan

optimalnya intensitas pembangunan,

ii. kemampuannya dalam mencerminkan keserasian bangunan dengan

lingkungan,

iii. kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna sertamasyarakat pada umumnya.

e. Untuk suatu kawasan atau lingkungan tertentu, seperti kawasan wisata,

pelestarian dan lain lain, dengan pertimbangan kepentingan umum dan dengan

persetujuan Kepala Daerah dapat diberikan kelonggaran atau pembatasan

terhadap ketentuan kepadatan, ketinggian bangunan dan ketentuan tata bangunan

lainnya dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.

f. Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak diperkenankan

mengganggu lalu-lintas udara.

OBSO

LETE


26/110

2. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB

a. Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam II.2.1 butir b dan c, ditetapkan dengan mempertimbangkan

perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/

lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.

b. Apabila KDB dan JLB/KLB belum ditetapkan dalam rencana tata ruang, rencana

tata bangunan dan lingkungan, peraturan bangunan setempat, maka Kepala

Daerah dapat menetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan setelah

mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.

c. Ketentuan besarnya KDB dan JLB/KLB dapat diperbanui sejalan dengan

pertimbangan perkembangan kota, kebijaksanasn intensitas pembangunan, daya

dukung lahan/lingkungan, dan setelah mendengarkan pendapat teknis para ahli

terkait.

d. Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan, Kepala

Daerah dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan

dengan persyaratan:

i. setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan yang

telah diatur di dalam rencana tata ruang,

ii. apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitungkan

berdasarkan luas tanah di belakang garis sempadan jalan (GSJ) yang dimiliki.

iii. untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebut dilengkungkan atau

disikukan, untuk memudahkan lalu lintas, maka lebar dan panjang persil

tersebut diukur dari titik pertemuan garis perpanjangan pada sudut tersebutdan luas persil diperhitungkan berdasarkan lebar dan panjangnya.

iv. penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentuan

KDB dan KLB tidak dilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaan

lapangan, keserasian dan keamanan lingkungan serta memenuhi persyaratan

teknis yang telah ditetapkan.

v. dimungkinkan adanya pemberian dan penerimaan besaran KDB/KLB diantara

perpetakan yang berdekatan, dengan tetap menjaga keseimbangan daya

dukung lahan dan keserasian lingkungan.

e. Dimungkinkan adanya kompensasi berupa penambahan besarnya KDB JLB/KLB

bagi perpetakan tanah yang memberikan sebagian luas tanahnya untukkepentingan umum.

f. Penetapan besamya KDB, JLB/KLB untuk pembangunan bangunan gedung

diatas fasilitas umum adalah setelah mempertimbangkan keserasian,

keseimbangan dan persyaratan teknis serta mendengarkan pendapat teknis para

ahli terkait.

3. Perhitungan KDB dan KLB

Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

OBSO

LETE


27/110

a. perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan

sampai batas dinding terluar;

b. luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya

lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut dihiitung penuh 100 %;

c. luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya dibatasi

oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m diatas lantai ruangan dihitung 50 %, selama

tidak melebihi 10 % dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB

yang ditetapkan;

d. overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar kelebihannya

tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;

e. teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas

lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;

f. luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak diperhitungkan

dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50 % dari KLB yang ditetapkan,

selebihnya diperhitungkan 50 % terhadap KLB;

g. ramp dan tangga terbuka dihitung 50 %, selama tidak melebihi l0% dari luas

lantai dasar yang diperkenankan;

h. Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang

dibelakang GSJ;

i. Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) ditetapkan Kepala

Daerah dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat

teknis para ahli terkait;

j. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan KDB dan

KLB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan, dan total

keseluruhan luas lantai bangunan dalam kawasan tersebut tehadap total

keseluruhan luas kawasan;

k. Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh

ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebutdianggap sebagai dua lantai;

l. Mezanine yang luasnya melebihi 50 % dari luas lantai dasar dianggap sebagai

lantai penuh;

I.3 GARIS SEMPADAN BANGUNAN

1. Garis Sempadan (muka) Bangunan

a. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan dalam rencana tata ruang, rencana tata

bangunan dan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat.

OBSO

LETE


28/110

b. Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau sebagian dari suatu

bangunan, Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam butir a. tidak boleh dilanggar.

c. Apabila Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada butir a.tersebut belum ditetapkan, maka Kepala Daerah dapat menetapkan GSB yang

bersifat sementara untuk lokasi tersebut pada setiap permohonan perijinan

mendirikan bangunan.

d. Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada pertimbangan

keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan serta

ketinggian bangunan.

e. Daerah menentukan garis-garis sempadan pagar, garis sempadan muka

bangunan, garis sempadan loteng, garis sempadan podium, garis sempadan

menara, begitu pula garis-garis sempadan untuk pantai, sungai, danau,

jaringan umum dan lapangan umum.

f. Pada suatu kawasan/lingkungan yang diperkenankan adanya beberapa klas

bangunan dan di dalam kawasan peruntukan campuran, untuk tiap-tiap klas

bangunan dapat ditetapkan garis-garis sempadannya masing-masing.

g. Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan

berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagian muka bangunan harus

ditempatkan pada garis tersebut.

h. Daerah berwenang untuk memberikan pembebasan dari ketentuan dalam butir

g, sepanjang penempatan bangunan tidak mengganggu jalan dan penataan

bangunan sekitarnya.

i Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan

perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan,

maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli

terkait.

2. Garis sempadan samping dan belakang bangunan

a. Kepala Daerah dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan

kenyamanan, juga menetapkan garis sempadan samping kiri dan kanan, serta

belakang bangunan terhadap batas persil, yang diatur di dalam rencana tata

ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, dan peraturan bangunan

setempat.

b. Sepanjang tidak ada jarak bebas samping maupun belakang bangunan yang

ditetapkan, maka Kepala Daerah menetapkan besarnya garis sempadan

tersebut dengan setelah mempertimbangkan keamanan kesehatan dan

kenyamanan, yang ditetapkan pada setiap permohonan perijinan mendirikan

bangunan.

OBSO

LETE


29/110

c. Untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-

bahan/benda-benda yang mudah terbakar dan atau bahan berbahaya, maka

Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai jarak-

jarak yang harus dipatuhi, diluar yang diatur dalam butir a.

d. Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis sempadan sampingdan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:

i. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;

ii. struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya

10 cm kearah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah

tinggal;

iii. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan

bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya,

disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding

batas terdahulu;

iv. pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping,

sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari

besarnya garis sempadan muka bangunan.

e. Pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, maka jarak bebas samping

dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:

i. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 4 mpada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan,

jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai di bawahnya

sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m, kecuali untuk bangunan

rumah tinggal, dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri dapat

diatur tersendiri.

ii. sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak

dibangun pada kedua sisi samping kiri dan kanan serta bagian belakang

yang berbatasan dengan pekarangan.

f. Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentukapapun.

g Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur sebagai berikut:

i. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan,

maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak

bebas yang ditetapkan;

ii. dalam hal salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok

tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka dan atau berlubang, maka

jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak bebas yang

ditetapkan;

OBSO

LETE


30/110

iii. dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang saling berhadapan,

maka jarak dinding terluar minimal setengah kali jarak bebas yang

ditetapkan.

3. Pemisah disepanjang halaman depan, samping, dan belakang bangunan

a. Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari jalan menurut cara

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan keamanan,

kenyamanan, serta keserasian lingkungan.

b. Kepala Daerah menetapkan ketinggian maksimum pemisah halaman muka.

c. Untuk sepanjang jalan atau kawasan tertentu, Kepala Daerah dapat menerapkan

desain standar pemisah halaman yang dimaksudkan dalam butir a.

d. Dalam hal yang khusus Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan dari

ketentuan-ketentuan dalam butir a dan b, dengan setelah mempertimbangkan

hal teknis terkait.

e. Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada GSJ dan antara

GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 m di atas

permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk

bangunan industri maksimal 2 m di atas permukaan tanah pekarangan.

f. Pagar sebagaimana dimaksud pada butir e harus tembus pandang, dengan

bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 m diatas

permukaan tanah pekarangan.

g Untuk bangunan-bangunan tertentu, Kepala Daerah dapat menetapkan lain

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir e dan f.

h Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah disepanjang jalan-jalan umum

tidak diperkenankan.

i. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang

untuk bangunan renggang maksimal 3 m di atas permukaan tanah pekarangan,

dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal

bertingkat tembok maksimal 7 m dari permukaan tanah pekarangan, atauditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan

kesehatan lingkungan.

j. Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum kota harus diadakan

pemagaran. Pada pemagaran ini tidak boleh diadakan pintu-pintu masuk,

kecuali jika jalur-jalur jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan

belakang untuk umum .

k. Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang

berkaitan dengan desain dan spesifikasi teknis pemisah di sepanjang halaman

depan, samping, dan belakang bangunan.

OBSO

LETE


31/110

l. Kepala Daerah dapat menetapkan tanpa adanya pagar pemisah halaman

depan, samping maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau

kawasan tertentu, dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan kemudahan

hubungan (aksesibilitas), keserasian lingkungan, dan penataan bangunan dan

lingkungan yang diharapkan.

OBSO

LETE


32/110


33/110

ii. Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan

yang dilestarikan, harus serasi dengan bangunan yang dilestarikan

tersebut.

iii. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil tampak

bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan

atau dinding yang telah ada di sebelahnya.iv. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan

terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap

lingkungannya.

v. Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna bangunan harus

dirancang memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingkungan yang

telah ada dan atau yang direncanakan kemudian dengan tidak

menyimpang dari persyaratan fungsinya.

vi. Bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya harus dirancang

dengan mempertimbangkan kestabilan struktur dan ketahanannya

terhadap gempa.

vii. Syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi/tingkat dan sesuatunya

ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan rencana tata ruang, dan atau

rencana tata bangunan lingkungan yang ditetapkan untuk daerah/lokasi

tersebut.

b. Perancangan Bangunan

i. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga

setiap nuang dalam dimungkinkan menggunakan pencayahayaan dan

penghawaan alami.

ii. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir II 1.1.2.b.i tidak berlaku

apabila sesuai fungsi bangunan diperlukan sistem pencahayaan danpenghawaan buatan.

iii. Ketentuan pada butir II.1.1.2.b.ii harus tetap mengacu pada prinsip-

prinsip konservasi energi.

iv. Untuk bangunan dengan lantai banyak, kulit atau selubung bangunan

harus memenuhi persyaratan konservasi energi.

v. Aksesibilitas bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua

orang, termasuk para penyandang cacat dan usia lanjut.

vi. Suatu bangunan gedung tertentu berdasarkan letak ketinggian dan

penggunaannya, harus dilengkapi dengan perlengkapan yang berfungsi

sebagai pengaman terhadap lalu lintas udara dan atau lalu lintas laut.

3. Tata Ruang Dalam

a. Ketentuan Umum

i. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan

bawah langit-langit ke permukaan lantai.

ii. Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup untuk

fungsi yang diharapkan.

iii. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan

arsitektur bangunannya.

iv. Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur dari permukaan atas

lantai sampai permukaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai

permukaan bawah kaso-kaso.

OBSO

LETE


34/110

v. Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan,

perluasan, penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya

fungsi/penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian

bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana

jalan keluar/masuk.

vi. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagianbangunan dapat diijinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan

jenis bangunan dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan

serta penghuninya.

vii Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan

kegiatan bangunan, sepanjang tidak menyimpang dari penggunaan utama

bangunan.

viii.Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang yang harus disediakan

pada setiap jenis penggunann bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

ix. Tata ruang dalam untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental,

gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung

sekolah, gedung olah raga, serta gedung sejenis lainnya diatur secara

khusus.

b. Perancangan Ruang Dalam

i. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi

utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga bersama dan

kegiatan pelayanan.

ii. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama

yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum dan ruang pelayanan.

iii. Bangunan toko sekurang-kurang memiliki ruang-ruang fungsi utama yang

mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum dan pelayanan.iv. Suatu bangunan gudang, sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar

mandi dan kakus serta nuang kebutuhan karyawawan

v. Suatu bangunan pabrik sehurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas

kamar mandi dan kakus, ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang

istirahat, serta ruang pelayanan kesehatan yang memadai.

vi. Perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke

lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter, maka ketinggian bangunan

dianggap sebagai dua lantai, kecuali untuk penggunaan ruang lobby, atau

ruang pertemuan dalam bangunan komersial (antara lain hotel, perkantoran,

dan pertokoan).

vii. Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap sebagailantai penuh. ;

viii. Penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria dan wanita harus

terpisah.

ix. Ruang rongga atap hanya dapat diijinkan apabila penggunaannya tidak

menyimpang dari fungsi utama bangunan serta memperhatikan segi

kesehatan, keamanan dan keselamatan bangunan dan lingkungan.

x. Ruang-rongga atap untuk rumah tinggal harus mempunyai penghawaan dan

pencahayaan alami yang memadai.

xi. Ruang rongga atap dilarang dipergunakan sebagai dapur atau kegiatan lain

yang potensial menimbulkan kecelakaan/ kebakaran

OBSO

LETE


35/110


36/110


37/110


38/110


39/110

b. Sirkulasi

i. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus saling mendukung, antara

sirkulasi eksternal dengan internal bangunan, serta antara individu

pemakai bangunan dengan sarana transportasinya. Sirkulasi harus

memberikan pencapaian yang mudah dan jelas, baik yang bersifatpelayanan publik maupun pribadi.

ii. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus telah memperhatikan

kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.

iii. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (clearance)

dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan

pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan lainnya.

iv. Sirkulasi pertu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan,

rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi (dapat

berupa elemen perkerasan maupun tanaman), guna mendukung sistim

sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.

c. Jalan

i. Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan pedestrian,

penghijauan, dan ruang terbuka umum.

ii. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar

bangunan yang tidak hanya terbatas dalam Damija, dan termasuk untuk

penataan elemen lingkungan, penghijauan, dll.

iii. Pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas

lingkungan yang dikehendaki, dan keJelasan kontinyuitas pedestrian.

d. Pedestrian

i. Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkan sistem pedestrian

secara keseluruhan, aksesibilitas terhadap subsistem pedestrian dalam

lingkungan, dan aksesibilitas dengan lingkungan sekitarnya.

ii. Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakan manusia yang

tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan.

iii. Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanya ruang yang

layak digunakan/manusiawi, aman, nyaman, dan memberikan

pemandangan yang menarik.

iv. Elemen pedestrian (street fumiture) harus berorientasi pada kepentinganpejalan kaki.

e. Parkir

i. Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki,

memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.

ii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan tidak

mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan

dengan daya tampung lahan.

iii. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk

jalan, pedestrian dan penghijauan.

OBSO

LETE


40/110

2. Pertandaan (Signage)

a. Penempatan signage termasuk papan iklan/ reklame, harus membantu

orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan/

dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan keveling, pagar,

atau ruang publik.

b. Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan/

kawasan tertentu, Kepala Daerah dapat mengatur pembatasa-pembatasan

ukuran, bahan, motif, dan lokasi dari signage.

3. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan

a. Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan dengan memperhatikan

karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan estetika amenity, dan

komponen promosi.

b. Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian dengan

pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum

c. Pencahayaan yang dihasilkan dengan telah menghindari penerangan ruang

luar yang berlebihan, silau, visual yang tidak menarik, dan telah

memperhatikan aspek operasi dan pemeliharaan.

III.4 PENGELOLAAN DAMPAK LAINGKUNGAN

1. Dampak Penting

a. Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang mengganggu

dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi

dengan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang menimbulkan

dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat

dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi

diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan

adalah bila rencana kegiatan tersebut akan:

i. menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan,

yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan

penundang-undangan yang bertaku;

ii. menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang

melampaui kriteria yang diakui, berdasarkan pertimbangan ilmiah;

iii. mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan atau endemik, dan atau

dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam

punah; atau habitat alaminya mengalami kerusakan;

OBSO

LETE


41/110

iv. menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan

lindung, cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya)

yang telah ditetapkan menunut peraturan perundang-undangan;

v. merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan

sejarah yang bernilai tinggi;

vi. mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahanalami yang tinggi;

vii. mengakibatkan/ menimbulkan konflik atau kontroversi dengan

masyarakat, dan atau pemerintah.

d. Kegiatan yang dimaksud pada butir III.3.1.c merupakan kegiatan yang

berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pengelolaan Dampak Lingkungan

Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan atau lingkungannya

yang wajib AMDAL, adalah sesuai Ketentuan pengelolaan Dampak Lingkungan

yang berlaku.

3. Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL)

Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan atau lingkungannya

yang harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) adaiah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lingkungan

a. Persyaratan Bangunan

i. Untuk mendirikan bangunan yang menurut fungsinya menggunakan

menyimpan atau memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan lain yang

sifatnya mudah meledak, dapat diberikan ijin apabila:

(1) Lokasi bangunan terletak di luar lingkungan perumahan atau berjarak

tertentu dari jalan umum, jalan kereta api dan bangunan lain di

sekitarnya sesuai rekomendasi dinas teknis terkait.

(2) Bangunan yang didirikan harus terletak pada jarak tertentu daribatas-batas pekarangan atau bangunan lainnya dalam pekarangan

sesuai rekomendasi dinas terkait.

(3) Bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan ke

daerah yang paling aman.

ii. Bangunan yang menurut fungsinya menggunakan, menyimpan atau

memproduksi bahan radioaktif, racun, mudah terbakar atau bahan lain

yang berbahaya, harus dapat menjamin keamanan keselamatan serta

kesehatan penghuni dan lingkungannya.

iii. Pada bangunan yang menggunakan kaca pantul pada tampak bangunan,

sinar yang dipantulkan tidak boleh melebihi 24% dan dengan

memnperhatikan tata letak serta orientasi bangunan terhadap matahari.

OBSO

LETE


42/110

iv. Bangunan yang menurut fungsinya memerlukan pasokan air bersih

dengan debit > 5 l/dt atau > 500 m3/hari dan akan mengambil sumber air

tanah dangkal dan atau air tanah dalam (deep well) harus mendapat ijin

dari dinas terkait yang bertanggung jawab serta menggunakan hanya

untuk keperluan darurat atau alternatif dari sumber utama PDAM.

v. Guna pemulihan cadangan air tanah dan mengurangi debit air larian, makasetiap tapak bangunan gedung harus dilengkapi dengan bidang resapan

yang ukurannya disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

vi. Apabila bangunan yang menurut fungsinya akan membangkitkan LHR >=

60 SMP per 1000 ft2 luas lantai, maka rencana teknis sistem jalan akses

keluar masuk bangunan gedung harus mendapat ijin dari dinas teknis yang

berwenang.

b. Persyaratan Pelaksanaan Konstruksi

i. Setiap kegiatan konstruksi yang menimbulkan genangan baru sekitar

tapak bangunan harus dilengkapi dengan saluran pengering genangan

sementara yang nantinya dapat dibuat permanen dan menjadi bagian

sistem drainase yang ada.

ii. Setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dapat menimbulkan

gangguan terhadap lalu lintas umum harus dilengkapi dengan

rambu-rambu lalu lintas yang dioperasikan dan dikendalikan oleh tim

pengatur lalu lintas.

iii. Penggunaan hammer pile untuk pemancangan pondasi hanya diijinkan

bila tidak ada bangunan rumah sakit di sekitarnya, atau tidak ada

bangunan rumah yang rawan keretakan.

iv. Penggunaan peralatan konstruksi yang diperkirakan menimbulkankeretakan bangunan, sekelilingnya harus dilengkapi dengan kolam

peredam getaran.

v. Setiap kegiatan pengeringan (dewatering) yang menimbulkan kekeringan

sumur penduduk harus memperhitungkan pemberian kompensasi berupa

penyediaan air bersih kepada masyarakat selama pelaksanaan kegiatan,

atau sampai sumur penduduk pulih seperti semula.

c. Pembuangan limbah cair dan padat

i. Setiap bangunan yang menghasilkan limbah cair dan padat atau buangan

lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah, harusdilengkapi dengan sarana pengumpulan dan pengolahan limbah sebelum

dibuang ke tempat pembuangan yang diijinkan dan atau ditetapkan oleh

instansi yang berwenang.

ii. Sarana pongumpulan dan pongolahan air limbah harus dipelihara secara

berkala untuk menjamin kualitas effluen yang memenuhi standar baku

mutu limbah cair.

iii. Sampah yang dikumpulkan di sarana pengumpulan sampah padat harus

selalu dikosongkan setiap hari untuk menjamin agar lalat tidak

berkembang biak dan mengganggu kesehatan lingkungan bangunan

gedung.

OBSO

LETE


43/110


44/110

IV. STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

IV. 1 PERSYARATAN STRUKTUR DAN BAHAN

1. Persyaratan Struktur

a. Struktur bangunan yang direncanakan secara umum harus memenuhi

persyaratan keamanan (safety) dan kelayakan (serviceability).

b. Struktur bangunan harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa,

sehingga pada kondisi pembebanan maksimum, keruntuhan yang terjadi

menimbulkan kondisi struktur yang masih dapat mengamankan penghuni,

harta benda dan masih dapat diperbaiki.

c. Struktur bangunan harus direncanakan mampu memikul semua beban dan /

atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan

struktur, termasuk kombinasi pembebanan yang kritis (antara lain: meliputi

beban gempa yang mungkin terjadi sesuai zona gempanya), dan beban-beban

lainnya yang secara logis dapat terjadi pada struktur.

2. Persyaratan Bahan

a. Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi semua persyaratan

keamanan, termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna

bangunan, serta sesuai standar teknis (SNI) yang terkait.

b. Dalam hal bilamana bahan struktur bangunan belum mempunyai SNI maka

bahan struktur bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan teknis yang

sepadan dari negara/ produsen yang bersangkutan.

c. Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus diproses sesuai

dengan standar tata cara yang baku untuk keperluan yang dimaksud.

d. Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehingga memiliki sistem

hubungan yang baik dan mampu mengembangkan kekuatan bahan-bahan

yang dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saatpemasangan/pelaksanaan.

IV.2 PEMBEBANAN

1 Analisa struktur harus dilakukan untuk memeriksa tanggap struktur terhadap

beban - beban yang mungkin bekerja selama umur layan struktur, termasuk beban

tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.

2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus sesuai

dengan standar teknis yang berlaku, seperti :

OBSO

LETE


45/110


46/110


47/110

IV.4 STRUKTUR BAWAH

1. Pondasi Langsung

a. Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga

dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukungtanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami

penurunan yang melampaui batas.

b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori

mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter

tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai

tipikal dan korelasi tipikal dengan korelasi tipikal parameter tanah yang lain.

c. Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan

spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang

memiiki sertifikasi sesuai.

d. Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton

bertulang.

2. Pondasi Dalam

a. Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan

daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah sehingga

penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang

berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.

b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori

mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter

tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai

tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.

c. Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan

percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan

dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang

lazim.

d. Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan

berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh

perencana ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

e. Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dari jumlah

titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random,

kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas

Bangunan.

OBSO

LETE


48/110

IV.5 KEANDALAN STRUKTUR

1. Keselamatan Struktur

a. Keselamatan struktur tergantung pada keandalan struktur tersebut terhadap

gaya-gaya yang dipikulnya, beban akibat perilaku manusia maupun bebanyang diakibatkan oleh perilaku alam.

b. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan

pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan

dalam Pedoman/ Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan

Bangunan Gedung.

c. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai

rekomendasi hasil pemeriksaan keandaian bangunan gedung, sehingga

bangunan gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.

d. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara berkala sesuai

klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang

memiliki sertifikasi sesuai.

2. Keruntuhan Struktur

a. Keruntuhan sruktur adalah diakibatkan oleh ketidak andalan suatu sistem

atau komponen stnuktur untuk memikul beban sendiri, beban yang

didukungnya, beban akibat perilaku manusia, dan atau beban yang

diakibatkan oleh perilaku alam.

b. Ketidak andalan struktur akibat beban sendiri dan atau beban yang

didukungnya disebabkan oleh karena umur bangunan yang secara teknis

telah melebihi umur yang direncanakan, atau karena dilampauinya beban

yang harus dipikulnya sesuai rencana sebagai akibat berubahnya fungsi

bangunan atau kesalahan dalam pemanfaatannya.

c. Ketidak andalan struktur akibat beban perilaku alam dan atau manusia dapat

diakibatkan oleh adanya kebakaran, gempa, maupun bencana lainnya.

d. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkanpemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai

dengan pedoman/ petunjuk teknis yang berlaku.

IV.6 DEMOLISI STRUKTUR

1. Kriteria Demolisi

Demolisi struktur dilakukan apabila:

a. Struktur bangunan sudah tidak andal, dan kerusakan struktur sudah tidak

memungkinkan lagi untuk diperbaiki karena alasan teknis dan atau

OBSO

LETE


49/110


50/110

V. PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

V.1 SISTEM PROTEKSI PASIF

1. Ketahanan Api dan Stabilitas.

a. Bangunan gedung harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran,

sehingga:

i. cukup waktu untuk evakuasi penghuni secara aman;

ii. cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk

memadamkan api;

iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

b. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana/ prasarana pengamanan dan

pencegahan penyebaran api, terutama pada bangunan klas 2, 3 atau bagian dan

bangunan klas 4:

i. yang menghubungkan kompartemen api, dan

ii. antara bangunan.

c. Bangunan gedung harus mempunyai bagian atau elemen bangunan yang pada

tingkat tertentu akan mempertahankan stabilitas struktural selama kebakaran,

yang sesuai dengan:

i. fungsi atau penggunaan bangunan;

ii. beban api;

iii. intensitas kebakaran;

iv. tingkat bahaya api;

v. ketinggian bangunan;

vi. kedekatan dengan bangunan lain;

vii sistem proteksi aktif yang dipasang pada bangunan;

viii.ukuran setiap kompartemen api;

ix intervensi pasukan pemadam kebakaran; dan

x. elemen bangunan lainnya.

d. Ruang perawatan pasien dari bangunan klas 9a harus dilindungi daripenyebaran api dan asap untuk memberi waktu cukup untuk evakuasi yang

tertib dalam keadaan darurat.

e. Bahan dan komponen bangunan harus tahan-penyebaran api, membatasi

berkembangnya asap dan panas, serta gas-gas beracun yang mungkin timbul,

sampai dengan tingkat tertentu, yang sesuai dengan:

i. waktu evakuasi

ii. jumlah, mobilitas dan karakteristik penghuni lainnya;

iii. fungsi atau penggunaan bangunan;

iv. sistem proteksi aktif yang dipasang dalam bangunan.

OBSO

LETE


51/110

f. Dinding luar beton yangdapat runtuh dalam bentuk panel yang utuh (misalnya

beton pracetak) harus dirancang sehingga pada kejadian kebakaran dalam

bangunan, keruntuhan tersebut dapat dihindari.

g. Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat

tertentu menghindarkan penyebaran api dari peralatan utilitas yang mempunyaipengaruh bahaya api yang tinggi, atau potensial dapat meledak.

h. Bangunan gedung harus mempunyai elemen bangunan yang pada tingkat

tertentu menghindarkan penyebaran api, sehingga peralatan darurat yang

tersedia dalam bangunan tetap beroperasi pada jangka waktu yang diperlukan

pada waktu terjadi kebakaran.

i. Setiap elemen bangunan yang disediakan untuk menahan penyebaran api, yaitu

pada bukaan, sambungan konstruksi, dan lubang untuk instalasi harus

dilindungi sedemikian, sehingga diperoleh tingkat kinerja yang memadai dari

elemen tersebut.

j. Akses ke dan sekeliling bangunan harus disediakan bagi kendaraan dan personil

pemadam kebakaran, untuk memudahkan tindakan pasukan pemadam

kebakaran secara memadai, sesuai dengan:

i. fungsi bangunan,

ii. beban api,

iii. intensitas kebakaran,

iv. tingkat bahaya api,

v. sistem proteksi aktif, dan

vi. ukuran kompartemen.

2. Tipe Konstruksi Tahan Api.

Dikaitkan dengan ketahanannya terhadap api, terdapat 3 (tiga) tipe konstruksi yaitu:

a. Tipe A:

Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuknya adalah tahan api dan

mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran pada bangunan minimal

2 (dua) jam. Pada konstruksi ini terdapat dinding pemisah pembentuk

kompartemen untok mencegah penjaiaran panas ke ruang-ruang yang

bersebelahan di dalam bangunan dan dinding luar untuk mencegah penjalaranapi ke dan dari bangunan didekatnya.

b. Tipe B:

Konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuk kompartemen penahanan api

mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam

bangunan dan unsur dinding luarnya mampu menahan penjalaran kebakaran

dari luar bangunan selama sekurang kurangnya 1 (satu) jam.

c. Tipe C:

Konstruksi yang terbentuk dari unsur-unsur struktur yang dapat terbakar dan

tidak dimaksudkan untuk mampu bertahan terhadap api.

OBSO

LETE


52/110

3. Tipe konstruksi yang diwajibkan

Minimum tipe konstruksi tahan api dari suatu bangunan harus sesuai dengan

ketentuan pada tabel berikut:

Tabel V.1.3Tipe Konstruksi yang diwajibkan

KLAS BANGUNANKETINGGIAN

(dalam jumlah lantai) 2,3,9 5,6,7,8

4 atau lebih A A

3 A B

2 B C

1 C C

4. Kompartemenisasi dan Pemisahan

a. Ukuran Kompartemen

Ukuran k

permen pu 441-1998_persyaratan teknis bangunan gedung

Documents