permendagri 55-2008 ttg tata cara penatausahaan & penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara...

7/21/2019 Permendagri 55-2008 Ttg Tata Cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Hal.1-55)

1/55

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA

PENYAMPAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi danakuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBD, perlu disusun tatacara penatausahaan dan penyusunan laporanpertanggungjawaban bagi bendahara sertapenyampaiannya;

b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah, mengamanatkan Menteri DalamNegeri untuk menyusun tata cara penatausahaandan penyusunan laporan pertanggungjawabanbendahara serta penyampaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Tata Cara Penatausahaan danPenyusunan Laporan Pertanggung-jawabanBendahara serta Penyampaiannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4286);

1


2/55

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesianomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepubli lndonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia

2


3/55

Tahun 2006 omor 25, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4614);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Dalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DANPENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN BENDAHARA SERTAPENYAMPAlANNYA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjukuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

3


4/55

menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uangpendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unitkerja SKPD.

3. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaanuang yang bersumber dari transaksi PPKD.

4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluanbelanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerjaSKPD.

6. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yangditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluantransaksi PPKD.

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruhpengeluaran daerah.

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerahuntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakanuntuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yangditetapkan.

9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalahdokumen yang menyatakan tersedianya dana untukmelaksanakan kegiatan sebagai dasarpenerbitan SPP.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPPadalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan pembayaran.

4


5/55

11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UPadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranuntuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisiankembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaranuntuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapatdilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkatSPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharapengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakankegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapatdigunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

14. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yangselanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasaadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranatau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaanpembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah,penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yangdokumennya disiapkan oleh PPTK.

15. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yangselanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji danTunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharapengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangandengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu.16. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranPPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksiyang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, danwaktu pembayaran tertentu.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D

5


6/55

atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2Dadalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan danayang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

(1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bendahara penerimaan SKPD berwenang:a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli

daerah;b. menyimpan seluruh penerimaan;c. menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari

pihak ketiga ke rekeningkas umumdaerah paling lambat 1hari kerja;

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterimamelalui Bank.

(3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografissehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalamikesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satuatau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untukmelaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaanSKPD.

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporanpertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan

bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampaiannyatercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakandan mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan

PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

6


7/55

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkanbukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

(3) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang

bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan PPKD serta penyampaiannyatercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang-gungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP/GU/TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yangdikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yangdiberikan oleh PPTK;

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan

oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syaratdan/atau tidak lengkap.

(3) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagiankewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjukbendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakansebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.

(4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu SKPD

7


8/55

berwewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TUdan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal

dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP daribendahara pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yangdikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yangdiberikan oleh PPTK;

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikanoleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syaratdan/atau tidak lengkap.

(5) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendaharapengeluaran pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantumdalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakandan mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKDdalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bendahara pengeluaran PPKD berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LSPPKD;

b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada

pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidakmemenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(3) Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban bendahara pengeluaran PPKD serta penyampaiannyatercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

8


9/55

(1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan ataspengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. Laporan Posisi Kas Harian

b. Rekonsiliasi Bank

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikankepada Kepala Daerah setiap hari kerja.

(4) Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerahtercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk tata caraadministrasi bendahara daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjangtidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tatacara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

bendahara serta penyampaiannya dengan berpedoman padaPeraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Desember 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 55 TAHUN 2008TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

9


10/55

TATACARA

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD SERTAPENYAMPAIANNYA

1.A. BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaransejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak

(SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR)dan/atau dokumen lain yang dipersamakan denganSKP/sKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/ataupihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untukmelakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uangdengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat

Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untukdiberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendaharapenerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umumdaerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya denganmenggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah,Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaanmenggunakan Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara

10


11/55

penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentusebagai dasar pencatatan antara lain:1. Surat Tanda Bukti Pembayaran2. Nota Kredit

3. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan4. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaandidokumentasikan dalam RegisterSTS.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)prosedur, antara lain:a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui

rekening bendahara penerimaan.c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas

Umum Daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atasketiga prosedur tersebut.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN

11


12/55

SKPD : ............Periode : ............

Penerimaan Penyetoran

No. Tgl. No.Bukti CaraPembayaran KodeRekening Uraian Jumlah Tgl. No.STS Juml ah Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Penerimaan : .................Jumlah yang disetorkan : .................Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : .................Terdiri atas:

a. Tunai sebesar .................b. Bank sebesar ............... ..c. Lainnya ............. ..............

Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas)NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yangbersangkutan dan Periode

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan,

bank, atau melalui kas umum daerah

6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan

13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan*14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan*

15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di

12


13/55

pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan dibank, ataupunlainnya*

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan PenggunaAnggaran disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

13


14/55

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......REGISTER STS

SKPD ...........TAHUN ANGGARAN

Bendahara Penerimaan : ............

No.No.STS

TanggalKode

RekeningUraian Jumlah Penyetor Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan



Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yangbersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas

Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan PenggunaAnggaran disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

14


15/55

a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendaharapenerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau

wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukanpada saat cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatandilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkanpendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saatpenyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunaiadalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah,bendahara penerimaan mengisi Buku Penerimaan danPenyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dankolom nomor bukti. Setelah itu bendahara penerimaanmengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dankode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaanmengisi kolom kode rekening.

3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolomjumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalahsebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan

penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kasumum daerah.

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umumdaerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendaharapenerimaan pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No.STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register

STS.

15


16/55

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan prosesPembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas PenerimaanSecara Tunai

A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai

Uraian Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan menyiapkan SuratTanda Bukti Pembaaayaran/Bukti LainYang Sah

2. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah Tersebut, BendaharaPenerimaan melakukan Pengisian BukuPenerimaan dan Penyetoran BendaharaPenerimaan pada bagian penerimaan.Kolom yang diisi ialah no. bukti, tanggaltransaksi, cara pembayaran, koderekening, uraian dan jumlah.

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah bukupenerimaan dan penyetoran Bendahara

Penerimaan yang sudah terupdate

Proses Penerimaan Tunai

Surat Tanda BuktiPembayaran/BuktiLain Yang Sah

Melakukan Pengisianbuku penerimaan danpenyetoran bendahara

penerimaan

Buku Penerimaan

dan PenyetoranBendaharaPenerimaan

16


17/55

A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai


1. Bendahara penerimaan menyiapkan buktisurat tanda setoran ke rekening kas umumdaerah.

2. Berdasarkan STS tersebut, BendaharaPenerimaan mengisi Buku Penerimaandan Penyetoran Bendahara Penerimaanpada bagian Penyetoran Kolom Tanggal,No. STS dan Jumlah Penyetoran

3. Kemudian Bendahara Penerimaan mengisi

register STS

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran BendaharaPenerimaan dan register STS yang sudahter update

Proses Penyeotranpenerimaan tunai ke kas

umum daerah

Surat Tanda Setoran

Melakukan PengisianBuku Penerimaandan Penyetoran

Melakukan Pengisianregister STS

Register STS

Buku Penerimaandan Penyetoran

BendaharaPenerimaan

17


18/55

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening BankBendahara Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melaluirekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut,pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerimainformasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatanpada rekening bendahara penerimaan hingga penyetoran nya.


Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterimadi rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan)mengenai adanya penerimaan di rekening bendaharapenerimaan.

2. Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajibpajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yangsah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi danrekonsiliasi atas penerimaan tersebut.

3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asalpenerimaan, bendahara penerimaan mencatat penerimaan diBuku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaankolom no. Bukti, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran.Pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaranmelalui rekening bendahara penerimaan.

4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode

rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima.Setelah itu bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan

jumlah penerimaan yang didapat.

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekeningkas umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekeningbank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukanpenyetoran pendapatan yang diterimanya dengan cara

18


19/55

transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan kerekening kas umum daerah.

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umumdaerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara

penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal,No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi registerSTS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan prosesPembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaanmelalui rekening bendahara penerimaan.

19


20/55

B.1. Pembukuan Penerimaan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan


1. Bendahara penerimaan menyiapkan notakredit/informasi lainnya mengenai adanyapenerimaan di rekening bank bendaharapenerimaan

2. Bendahara Penerimaan melakukanpengisian Buku Penerimaan danPenyetoran pada bagian Penerimaan.

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran yang sudahterupdate

Surat Tanda Buktipembayaran/BuktiLain Yang Sah


Melakukan PengisianBuku Penerimaandan Penyetoran

Proses Penerimaan diBank bendahara

enerimaan

20


21/55

B.2. Penyetoran Penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah


1. Bendahara penerimaan menyiapkan buktisurat tanda setoran ke rekening kas umumdaerah dan nota kredit yang dikeluarkanoleh bank

2. Berdasarkan STS dan nota kredit tersebut,bendahara penerimaan mengisi BukuPenerimaan dan Penyetoran pada bagianPenyetoran

3. Kemudian bendahara penerimaan mengisiBuku Register STS

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran sertaRegister STS yang sudah terupdate

Surat Tanda Setoran


Melakukan PengisianBuku Penerimaan dan

Penyetoran

Proses PenyetoranPenerimaan ke kas

umum daerah

Nota Kredit

Melakukan PengisianRegister STS

Register STS

21


22/55

c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas UmumDaerah

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secaralangsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan

dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi BUDmengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kasumum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterimalangsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagaiberikut:

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yangsah dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang merekalakukan ke kas umum daerah.

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendaharapenerimaan mencatat penerimaan pada Buku Penerimaandan Penyetoran pada bagian penerimaan.

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendaharapenerimaan juga mencatat penyetoran pada BukuPenerimaan dan Penyetoran pada bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan prosesPembukuan Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melaluirekening kas umum daerah.

22


23/55

C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah


1. Bendahara Penerimaan menerima slipsetoran/bukti lain yang sah dari penyetoranmelalui rekening kas umum daerah

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yangsah Bendahara Penerimaan mencatatpenerimaan di Rekening kas umum daerahitu pada Buku Penerimaan dan Penyetoranpada bagian Penerimaan

3. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yangsah ini juga Bendahara Penerimaanmencatat penyetoran ke Rekening kasumum daerah itu pada Buku Penerimaandan Penyetoran pada bagian Penyetoran

4. Hasil akhir dari proses ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran yang sudahterupdate

Slip Setoran/BuktiLain yang sah



Penyetoran

Proses Penerimaan di

kas umum daerah


Penyetoran

23


24/55

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

A. Pertanggungjawaban Administ rat if

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnyasecara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaanmerupakan penggabungan dengan LPJ bendaharapenerimaan pembantu dan memuat informasi tentangrekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada

di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada

akhir bulan berkenaanb. Register STSc. Bukti penerimaan yang sah dan lengkapd. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertang-

gungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagaiberikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawabanyang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu palinglambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasidan analisis kebenaran pertanggungjawaban yangdisampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telahdiverifikasi dalam proses pembuatan laporanpertanggungjawaban bendahara penerimaan yangmerupakan gabungan dengan laporan pertanggung-

jawaban bendahara pembantu.4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan

Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPKSKPD.

24


25/55

5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan olehbendahara penerimaan, maka PPK SKPD akanmelakukan verifikasi kebenaran terhadap LaporanPertanggungjawaban tersebut.

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akanmenandatangani Laporan Pertanggungjawaban(administratif) sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahunanggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulantersebut.

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagaiberikut:

25


26/55

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF

BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :

PERIODE :

A. Penerimaan Rp. ..............

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. .............

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. .............

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. .............

4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. .............

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. ..............

C. Jumlah penyetoran Rp. ..............

D. Saldo Kas di Bendahara Rp. ..............1. Bendahara Penerimaan Rp. .............2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. .............3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. .............4. dst ...... Rp. .............

Menyetujui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan



26


27/55

B. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan pertanggung-jawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat padatanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang

sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsionalini dilampiri dengan:

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup padaakhir bulan berkenaan

b. Register STSc. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung-jawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawabanyang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu palinglambat tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dananalisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikanoleh bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah

diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungandengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabilaterdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukanverifikasi atas pertanggungjawaban administratif.

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembarlaporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk

pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10bulan berikutnya.6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis

dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahunanggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulantersebut.

27


28/55

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONALBENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :

PERIODE :

A. Penerimaan Rp. ..............

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp. .............

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. .............

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. .............

4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. .............

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. ..............

C. Jumlah penyetoran Rp. ..............

D. Saldo Kas di Bendahara Rp. ..............1. Bendahara Penerimaan Rp. .............2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. .............3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... Rp. .............4. dst ...... Rp. .............

Mengetahui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan



28


29/55

3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Uraian PPKD Pengguna Anggaran PPK SKPD Bendahara PenerimaanBendaharaPenerimaanPembantu

1. Berdasarkan Pertanggungjawaban bendaharapenerimaan pembantu,Buku Penerimaan dan

Penyetoran yang telahditutup pada akhir bulanserta Register STS,bendahara penerimaanmembuat Pertanggungjawaban BendaharaPenerimaan

2. bendahara penerimaanmenyerahkanPertanggung jawabanbendahara penerimaan kePengguna Anggaranmelalui PPK SKPD.

3. PPK SKPD melakukanverifikasi atas Pertang-gungjawaban yang di-sampaikan dan kemudianmemberikan kpd Peng-guna Anggaran untukdiotorisasi

4. Bendahara Penerimaanmenyerahkan pertang-gungjawban fungsionalkpd PPKD

PertanggungjawabanBendahara PenerimaanPembantu

Bukti-bukti yang sah

Register STS

Buku Penerimaan danPenyetoranBendaharaPenerimaan

Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan

Pertanggungjawaban


Apakah

disetujui?Tidak

Ya

Pertanggungjawaban


Pertanggungjawaban


PertanggungjawabanBendaharaPenerimaan

29


30/55

1.B. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerimapembayaran sejumlah uang yang tertera pada SuratKetetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat KetetapanRetribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakandengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusidan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyaikewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaianantara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudianmembuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yangsah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendaharapenerimaan pembantu SKPD harus disetor ke rekening kasumum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnyadengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah,Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran(sTs) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (sKP) daerah,Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

2. PEMBUKUAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaanpembantu menggunakan Buku Penerimaan danPenyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu .

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendaharapenerimaan pembantu menggunakan dokumen-dokumentertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:

30


31/55

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan3. Surat Tanda Setoran

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan

pembantu didokumentasikan dalam Register STS.Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satuprosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaranyang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi.Prosedur tersebut adalah pembukuan atas pendapatanyang dilakukan secara tunai.

31


32/55

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

BUKU PENERIMAAN/PENYETORANBENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD : ............Periode : ............

Penerimaan PenyetoranNo.

Tgl. No.BuktiCara

PembayaranKode

RekeningUraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Penerimaan : .................Jumlah yang disetorkan : .................Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : .................Terdiri atas:a. Tunai sebesar .................b. Bank sebesar .................c. Lainnya ...........................

Mengetahui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu



Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutandan tahun anggaran

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu.6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan

32


33/55

13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan*14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan*15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di

pegang oleh bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, tabunganataupun lainnya*

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diketahuiPA/KPA disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

33


34/55

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

REGISTER STSSKPD ...........

TAHUN ANGGARAN ..................

Bendahara Peneriman Pembantu : ...............

No.No.STS

TanggalKode

RekeningUraian Jumlah Penyetor Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu


(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutandan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu STS bisa

terdiri dari beberapa pendapatan6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor9. Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan di

ketahui PA/KPA disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

34


35/55

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendaharapenerimaan pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajakatau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro,maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukanpada saat cek tersebut diterima. Sedangkan pencatatan transaksi

penyetoran dilakukan pada saat bendahara penerimaan pembantumenyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umumdaerah.


Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah

sebagai berikut:1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara

penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan danPenyetoran pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolomnomor bukti. Setelah itu Bendahara penerimaan pembantumengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasijenis dan kode rekening pendapatan. Lalu bendahara

penerimaan pembantu mengisi kolom kode rekening.3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada

kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagaiberikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukanpenyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umumdaerah.

2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kasumum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendaharapenerimaan pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal,No. STS dan Jumlah Penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi registerSTS.

35

B ik d l h b li b k P b k


36/55

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses PembukuanPenerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai

2.1. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

Uraian Bendahara Penerimaan Pembantu

1. Bendahara penerimaan pembantumenyiapkan Surat Tanda BuktiPembayaran/Bukti Lain yang Sah

2. Berdasarkan Surat Tanda BuktiPembayaran/Bukti Lain Yang Sah

tersebut, Bendahara PenerimaanPembantu melakukan pengisian BukuPenerimaan/Penyetoran BendaharaPenerimaan pada bagian penerimaan.Kolom yang diisi ialah no. Bukti, tanggaltransaksi, cara pembayaran, koderekening, uraian dan jumlah.

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran BendaharaPenerimaan Pembantu yang sudahterupdate

Surat Tanda BuktiPembayaran/BuktiLain Yang Sah

Buku Penerimaan danPenyetoran Bendahara

Penerimaan Pembantu

Melakukan PengisianBuku Penerimaan danPenyetoran bendaharapenerimaan pembantu

Proses PenerimaanTunai

36


37/55

2.2. Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai

Uraian Bendahara Penerimaan Pembantu

1. Bendahara penerimaan pembantumenyiapkan Surat Tanda BuktiPembayaran/Bukti Lain yang Sah

2. Berdasarkan STS dan nota kredit,bendahara penerimaan pembantu mengisiBuku Penerimaan dan PenyetoranBendahara Penerimaan pada BagianPenyetoran Kolom Tanggal, No. STS danjumlah Penyetoran

3. Kemudian bendahara penerimaanpembantu mengisi register STS

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah BukuPenerimaan dan Penyetoran BendaharaPenerimaan Pembantu dan register SPPyang sudah terupdate

Surat TandaSetoran

Register STS


Penyetoran

Proses PenyetoranPenerimaan Tunai ke

kas umum daerah

Melakukan PengisianRegistrasi STS

Buku Penerimaan danPenyetoran BendaharaPenerimaan Pembantu

37


38/55


Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikanpertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling

lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban iniberupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukanpenutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:b. Register STSc. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu padabulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari

kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikanpertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalahsebagai berikut:1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan

Buku Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungantotal penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yangdipegang olehnya.

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STSdan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku

Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupandilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yangsah dan lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD,paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses

penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendaharapenerimaan pembantu SKPD.

38

3 P i P t j b B d h P i P b t


39/55

3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Uraian PPKD Pengguna Anggaran PPK SKPD Bendahara PenerimaanBendaharaPenerimaanPembantu

1. Berdasarkan Buku Pene-rimaan dan Penyetoranyang telah ditutup padaakhir bulan, Register STS

dab bukti-bukti pengeluar-an yang sah, bendaharapenerimaan pembantumembuat SPJ Bendaha-ra Penerimaan Pembantu

2. Bendahara penerimaanpembantu memberikanPertanggung jawabanpenerimaannya kebendahara penerimaanpaling lambat tanggal 5bulan berikutnya.

3. Bendahara penerimaanmelakukan prosesverifikasi, evaluasi dananalisis

4. PertanggungjawbanBendahara penerimaanpembantu akan dijadikandokumen dalammelakukanPertanggungjawaban dibendahara penerimaan

Bukti-bukti yang sah

Register STS

Buku Penerimaan dan

Penyetoran



TidakApakahdisetujui?

Ya

Pertanggungjawaban

Bendahara PenerimaanPembantu

A

MENTERI DALAM NEGERI

ttdH. MARDIYANTO

39


40/55

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 55 TAHUN 2008TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

TATACARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan danaperimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaanpenerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secaralangsung di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredityang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baikberupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun koderekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib

mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telahditetapkan.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKDmenggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaanPPKD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar

pencatatan, antara lain:1. Nota Kredit2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendaharapenerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUDmengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang

40

sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD


41/55

sah, bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKDpada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomorbukti.

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasijenis dan kode rekening pendapatan.

3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi padakolom jumlah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKD dan bagan aliryang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaanpendapatan PPKD.

41

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........


42/55

BUKU PENERIMAAN PPKDBENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Nomor TanggalKode

Kredit

Bukti

Lain

Kode

RekeningUraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah bulan ini

Jumlah s/d bulan laluJumlah Akhir

Menyetujui: ........., tanggal ...............PPKD Bendahara Penerimaan PPKD



Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan4. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan5. Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit6. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan9. Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan

10. Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan*11. Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan

bulan lalu*12. Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai

dengan bulan lalu*13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan

PPKD disertai nama jelas*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

42

1. Pembukuan Penerimaan PPKD


43/55

Uraian Bendahara Penerimaan PPKD

1. Bendahara penerimaan PPKD menerimaNota Kredit/bukti lain yang sah daripenyetoran melalui rekening kas daerah.

2. Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yangsah Bendahara Penerimaan PPKDmencatat penerimaan di Rekening kasumum daerah itu pada Buku PenerimaanPPKD

3. Hasil akhir dari proses ini adalah BukuPendapatan PPKD

Nota Kredit/BuktiLain yang sah

Buku PenerimaanPPKD

Melakukan PengisianBuku Penerimaan

PPKD

Proses Penerimaan di kasumum daerah yang telah

diatur dalam PerKDHmengenai system danprosedur pengelolaan

keuan an daerah

43


44/55


Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepadaPPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKDyang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiridengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaianpertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalahsebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan BukuPenerimaan PPKDdan melakukan rekapitulasi perhitungan.

2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yangsah dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan BukuPenerimaan PPKDyang telah dilakukan penutupan dilampiridengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepadaPPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan prosespenyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendaharapenerimaan PPKD.

44

2. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD


45/55

y p gg gj

URAIAN PPKD Fungsi VerifikasiBendaharaPenerimaan

PPKD

1. Berdasarkan BukuPendapatan PPKD danBukti penerimaan yangsah BendaharaPenerimaan PPKDmenyusun Pertang-gungjawabannya

2. Bendahara PenerimaanPPKD menyerahkan

Pertanggungjawabanbendahara penerimaanPPKD kepada fungsiverifikasi PPKD

3. Dilakukan prosesverifikasi, evaluasi dananalisis untukmendapatkan informasipendapatan PPKD yangsinkron dan kredibel

4. PPKD melakukanmenandatanganipertanggungjawabanbendahara penerimaansebagai bentukpersetujuan

Buku Pendapatan

PPKD

Buku Penerimaan

yang sah

PertanggungjawabanBendahara

Penerimaan PPKD

PertanggungjawabanBendahara

Penerimaan PPKD

Proses verifikasiPertanggungjawaban

bendahara

penerimaan PPKD

PertanggungjawabanBendaharaPenerimaan PPKD

PertanggungjawabanBendaharaPenerimaan PPKD

45

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR : 55 TAHUN 2008


46/55

NOMOR : 55 TAHUN 2008TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

TATA CARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANSKPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD

SERTA PENYAMPAIANNYA

1.A. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN(SPP).

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja.Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumenSPP yang dapat berupa:a) Uang Persediaan (UP)b) Ganti Uanag (GU)

c) Tambah Uang (TU)d) Langsung (LS)

LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan

LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran jugamembuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2Dyang sudah diterima oleh bendahara.

a. SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UangPersediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelahdikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP.SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaantiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekalidalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekeningtertentu.

46

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yangdiperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP


47/55

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP,selain dari dokumen SPP UP itu sendiri. Lampirantersebut antara lain:b) Salinan SPD

c) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggarand) Lampiran lain yang diperlukan

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkansebagian uang persediaan yang dikelolanya kepadabendahara pengeluaran pembantu SKPD untukkelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebutdilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)Pada saat uang persediaan telah terpakai bendaharapengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti UangPersediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJpenggunaan uang persediaan yang telah disahkan padaperiode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapatdisampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapakegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misal, suatuSKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan padatanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000. Pada tanggal20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yangmenghabiskan uang UP sebesar Rp.80.000.000, makaSPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp.80.000.000dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkaitkegiatan tersebut.Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yangdiperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU,

selain dari dokumen SPP GU itu sendiri. Lampirantersebut antara lain:a) Salinan SPDb) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaranc) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaand) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sahe) Lampiran lain yang diperlukan

47

c. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya


48/55

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnyamendesak, yang harus dikelola oleh bendaharapengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupikarena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain,

maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatpersetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rinciankebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yangdimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-

jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkankembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan

dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktupenyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulanb) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang

telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU,selain dari dokumen SPP TU itu sendiri. Lampirantersebut antara lain:a) Salinan SPDb) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaranc) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TUd) Lampiran lain yang diperlukan

d. SPP Langsung (LS)

SPP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untukpembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlahyang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkanmenjadi:a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjanganb. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yangdiperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS,

48

selain dari dokumen SPP LS itu sendiri. Lampirantersebut antara lain:


49/55

tersebut antara lain:

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangana) Salinan SPDb) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaranc) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri

atas: pembayaran gaji induk; gaji susulan; kekurangan gaji; gaji terusan; uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan

daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang

duka wafat/tewas; SK CPNS; SK PNS; SK kenaikan pangkat; SK jabatan; kenaikan gaji berkala; surat pernyataan pelantikan; surat pernyataan masih menduduki jabatan; surat pernyataan melaksanakan tugas; daftar keluarga (KP4); fotokopi surat nikah; fotokopi akte kelahiran; surat keterangan pemberhentian pembayaran

(SKPP) gaji; daftar potongan sewa rumah dinas; surat keterangan masih sekolah/kuliah; surat pindah;

surat kematian; SSP PPh Pasal 21; dan peraturan perundang-undangan mengenai

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sertagaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepaladaerah.

d) Lampiran lain yang diperlukan

49

Untuk SPP-LS Barang dan Jasa


50/55

g

a) Salinan SPDb) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaranc) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh

PPTK) yang terdiri atas: salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis

terkait; SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang

telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; surat perjanjian kerjasama/kontrak antara

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarandengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor

rekening bank pihak ketiga; berita acara penyelesaian pekerjaan; berita acara serah terima barang dan jasa; berita acara pembayaran; kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-

tangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

surat jaminan bank atau yang dipersamakan yangdikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan

non bank; dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnyabersumber dari penerusan pinjaman/hibah luarnegeri;

berita acara pemeriksaan yang ditandatanganioleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitiapemeriksaan barang berikut lampiran daftar

barang yang diperiksa; surat angkutan atau konosemen apabila

pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayahkerja;

surat pemberitahuan potongan dendaketerlambatan pekerjaan dari PPTK apabilapekerjaan mengalami keterlambatan;

foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan/

50

penyelesaian pekerjaan; potongan jamsostek (potongan sesuai dengan


51/55

ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuanjamsostek); dan

khusus untuk pekerjaan konsultan yang

perhitungan harganya menggunakan biayapersonil (billing rate), berita acara prestasikemajuan pekerjaan dilampiri dengan buktikehadiran dari tenaga konsultan sesuaipentahapan waktu pekerjaan dan buktipenyewaan/pembelian alat penunjang serta buktipengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalamsurat penawaran.

d) Lampiran lain yang diperlukan

51

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........REGISTER SPP/SPM/SP2D

SKPD


52/55

SKPD ................

SPP SPM SP2DNo.

Jenis

UP/GU/TU/LS Tgl. Nomor Tgl. Nomor Tgl. Nomor

Uraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

........., tanggal ...............Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)NIP.

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA dan nama SKPD yangbersangkutan

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut3. Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/TU/LS4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan.6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada

kolom sebelumnya7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM

pada kolom sebelumnya9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan yang diperlukan13. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran disertai nama

jelas

52

2. PEMBUKUAN BELANJA

A B k B k Y Di k


53/55

A. Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaranmenggunakan:1. Buku Kas Umum (BKU)2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:

a. Buku Pembantu Kas Tunai;b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;c. Buku Pembantu Panjar;d. Buku Pembantu Pajak;e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuandigunakan secara bersamaan untuk membukukan satutransaksi keuangan yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran. Buku apa saja yang digunakan untuk setiaptransaksi akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalammelakukan pembukuan adalah:1. SP2D UP/GU/TU/LS

2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana

yang diatur dalam peraturan yang berlaku

Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut;

53

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN


54/55

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : .....

No. Tanggal Uraian KodeRekening

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. ...............( .................................... dengan huruf)terdiri dari:a. Tunai Rp. ........b. Saldo Bank Rp. ........c. Surat Berharga Rp. ........

Mengetahui: ........., tanggal ...............Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan



Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPDyang bersangkutan

2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU BendaharaPengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yangdigunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan.Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebihpencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukupmenggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat

3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

54

4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi

hanya untuk transaksi belanja


55/55

hanya untuk transaksi belanja6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

9. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolomsaldo pada saat penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluarandapat berupa kas tunai atau simpanan di Bank. *

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran disertai nama jelas. *

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

55

permendagri 55-2008 ttg tata cara penatausahaan & penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara...

Documents