pkn resume buku

7/23/2019 Pkn Resume Buku

1/23

KEWARGANEGARAAAN

RESUME BUKU

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIPERGURUAN TINGGI

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H.

Christine S.T. Kansil, SH., M.H.

Oleh:

Ratna Yuliati

Nim : 102030100012

Fakultas Psikologi

Semester V Pagi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2012


2/23

Bab I

Par. 1 pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Dasar kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK)

Dalam keputtusan menteri pendidikan Nasional Nmor 232/U/2000, ditegaskan bahwa

jenis kurikulum terdiri dari:

1. Kurikulum inti

2. Kurikulum Institusional

Ad. 1. Kurikulum Inti

a. Merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus diakup dalam

suatu suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku

secara Nasional

b. Kurikulum inti program inti S1/DIII terdiri dari :

1. Kelompok MPK (Mata kuiah pengembangan Kepribadian)

2. Kelompok MKK (Matakuliah Keilmuan dan ketrampilan)

3. Kelompok MKB ( Mata kuliah Keahlian Berkarya)

4. Kelompok MPB ( Mata kuliah Perilaku Berkarya)

5. Kelompok MBB ( Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)

Ad. 2. Kurikulum Institusional

a. Sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum

pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti

yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta

cirri khas perguruan tinggi yangbersangkutan


3/23

b. Kelompok MPK secara inkonstitusional meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu social Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Filsafat,

Olahraga dan lain-lain.

Par. 2. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam Bahasa latin disebut Civis, selanjutnya dari

kata civis ini dalam Bahasa Inggris timbul kata Civic artinya mengenai warga

Negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic ini lahir kata civicsilmu

kewarganegaraan dan civic Education, pendidikan kewarganegaraan.

Pelajarancivics mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790dalam rangka mengamerikaakan bangsa Amerika atau yang terkenal dengan

nama theory of Americanization.

Dalam taraf ini pelajaran civics membicarakan masalah government, hak

dan kewajiban warga negar dan civics merupakan bagian dari ilmu politik.

Definisi-definisi tentang civics berbeda-beda, namun dari banyak definisi

dapat diketahui bahwa civics menyangkut:

a. Warga Negara dengan hak dan kewajibannya

b. Pemerintah

c. Negara

d. Sebagian dari definisi mengatakan bahwa civics adalah cabang dari

ilmu politik.

Menurut Numan Soemantri, bahwa obyek studi dari civics dan civics education adalah

warga Negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, social,

ekonomi, agama, kebudayaan dan Negara. Termasuk dalam obyek studi ini adalah:

a. Tingkah laku

b. Tipe pertumbuhan berfikir

c. Potensi yang ada dalam setiap diri warga Negara

d. Hak dan kewajiban


4/23

e. Cita-cita dan aspirasi

f. Kesadaran (patriotism, nasionalisme, pengertian internasional, moral pancasila)

g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab (work shop Metodologi Pendidikan

kewarganegaraan).

Jadi dalam civics itu bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-

undang Dasar. Karena itu materi civics hendaknya memasukkan unsur:

a. Lingkungan fisik

b. Sosial, pendidikan,kesehatan

c. Ekonomi keuangan

d. Politik, hukum, pemerintahan

e. Etika, agama

f. Pengetahuan teknologi

2. Pelajaran Civics pada zaman Hindia Belanda

Pelajaran civics telah dikenal di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda

dengan nama Burgerkunde. Waktu itu ada dua buku, yaitu:

a. Indische Burgerschapkunde yang ditulis oleh P. Tromps dengan penerbitnya J.B.

Wolters Maatschappij N. V. Gronigen, Den Haag, Batavia tahun 1934.

b. Recht en Plicht (Indische Burgerschapkunde vooriedereen) karangan

J.B.Vortman dengan penerbitnya G.C.T van Dorp & Co. N.V(derde, heziene en

Vermeerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung tahun 1940.

Buku pertama berisikan masalah: masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang

social, ekonomi, hokum, ketatanegaraan dan kebudayaan; Hindia belanda dan

rumah tangga dunia; masalah pertanian, masalah perburuhan, masalah kaummenengah dalam industry perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan

Hindia Belanda, perubahan maupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan

Rakyat (volksraad);hokum dan pelaksanaannya; masalah pendidikan, masalah

kesehatan masyarakat, masalah pajak, tentara dan angkatan laut.


5/23

Sedang dalam buku kedua yang dibicarakan adalah: badan pribadi yang

mengutarakan a.l. masyarakat dimana kita hidu, dari lahir sampai kedewasaannya,

pernikahan dan keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada; masalah bezitdari

obyek hokum dimana dibicarakan antara lain; eigendom Eropa dan hak-hak atas

tanah, hak-hak agraris atas tanah; masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-

kewajiban warga Negara dalam pemerintahan Hindia Belanda yang membicarakan

antara lain: sejarah pemerintahan Hindia Belanda, masalah perundang-undangan,

sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan.

3. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah

Mata pelajaran terurai pada Sekolah Menengah Atas tahun 1950 itu dikatakan

bahwa: Kewarganegaraan yang diberikan disamping tata Negara adalah: Tugas dan

kewajiban warga Negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga dan diri

sendiri, misalnya soal-soal:

a. Akhlak, pendidikan, pengajaran dan ilmu pengetahuan.

b. Kehidupan rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agrarian,

kemakmuran rakyat, kewanitaan dan lain-lain

c. Keadaan dalam dan luar negri, pertahanan rakyat, perwakilan, pemerintah

dan soal-soal internasional.

Pelajaran tersebut tidak diberikan secara ilmu pengetahuan, melainkan sebagai

dasar yang berjiwa nasional serta kewarganegaraan yang baik (good citizenship)

dimana ilmu pengetahuan tata Negara dan tata hokum dan lain-lain bertalian.

4. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2000

a. UU No. 2 Tahun 2000

Menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang

pendidikan wajib memuat:

- Pendidikan Pancasila


6/23

- Pendidikan Agama

Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Pendidikan Pendahuluan

Bela Negara (PPBN).

b. Keputusan Dirjen Dikti No. 150/DIKTI/Kep/2000 dan No.

267/DIKTI/Kep/2000

Perkembangan system pendidikan nasional yang demikian pesat,

mengharuskan Ditjen Dikti Depdiknas pada tanggal 10 Agustus 2000

menghasilkan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/Kep/2000 tentang

Penyempurnaan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada

Perguruan Tinggi di Indonesia (yang memuat silabus dan Garis-garis

Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

c. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dewasa ini.

- Dasar Hukum dan Pertimbangan MPK

- Visi dan Misi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

- Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

- Dasar Substansi Kajian Matakuliah Pendidikan Kewarganegaran

- Metodologi Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan


7/23

Bab 2

HAK ASASI MANUSIA

Par. 3. Pengakuan Atas Martabat dan Hak-hak yang Sama Sebagai

Manusia Hidup di Dunia

I. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan

diumumkan oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

bangsa tanggal 10 Desember 1948.

Isi dari deklarasi tersebut antara lain mengenai bahwa semua

orang yang dilahirkan merdeka ddan memiliki hak-hak yang sama,

tentang hak yang sama meski berbeda ras dalam bidang apapun,

berhak atas penghidupan,tidak ada perbudakan, tidak ada

penganiyaan, berhak atas pengakuan yang sama, keadilan,

ditangkap/ditahan secara sewenang-wenang, perlakuan yang sama

dan suaranya didengarkan dimuka umum secara adil dan

sebagainya.

II. Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1999

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999)

A. Pengertian Pokok Hak Asasi Manusia

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal

budi dan nurani yang membuatnya memiliki kebebasan untuk

memutuskan sendiri perilakunya, mendapatkan perlindungan

dari Negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, tidak

ada perbedaan ras, segala yang berkenaan dengan hak asasi

manusia diatur dalam hukum yang ada.

B. Penjelasan beberapa istilah dalam Hak Asasi Manusia

1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:


8/23

- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak

asasi manusia.

- Diskriminasi adalah setiap pembatasan , pelecehan, atau pengucilan

yang langsung ataupun tidak langsung iasarkan pada pembedaan

manusia atas dasar agama, suku ras, etnik, kelompok, golongan

status sosia, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik,

yang berakibat pengurangan, penyimpangan baik individu mapupun

kelompok.

- Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja,

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik

jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh

pengakuan atau keterangan daari seseorang atau dari orang ketiga

dalam bentuk ancaman, memaksa, diskriminasi, rasa sakit,

penderitaan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau

publik.

- Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18(delapan belas)

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersenut adalah demi kepentingannya.

- Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau

kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini, dan

tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh


9/23

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme

hukum yang berlaku.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat

dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak

asasi manusia.

C. Asas-asas Dasar

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus

dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta

keadilan.

D. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar Manusia

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan

meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia,

sejahtera, lahir dan batin, memperjuangkan hak pengembangan dirinya,

baik secara pribadi maupun kolektif, membangun masyarakat bangsa dan

negaranya.

III. Penghargaan Hak Manusia dan Perlindungan Hukum

E. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan

dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalamperkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil

untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.


10/23

F. Hak atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani

dank arena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan

darinya, bebas memeluk agamanya mgamnyaasing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, berhak memiliki,

memperoleh dan mempertahankan status kewarganegaraannya.

G. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan

politisi dari Negara lain, berhak atas rasa aman dan tentram serta

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu, tidak diganggu serta kemerdekaan dan rahasia dalam

hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana

elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau

kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

H. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa

dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, pencabutan

hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan

dengan mengganti kerugian, hak milik mempunyai fungsi social.

I. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


11/23

J. Hak Wanita

Segala hak-hak yang berkenaan dengan wanita dalam legislative, pemilu,

eksekutif, yudikatif, pendidikan, memilih, dipilih dan dalam perkawinan,

K. Hak Anak

Hak anak atas perlindungan, hak hidup, beribadah, mengetahui siapa

orangtuanya, perawatan, pengasuhan, kebersamaan dengan orang tua,

pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

L. Kewajiban Dasar Manusia

Kewajiban ikut berpartisipasi dalam upaya pembelaan Negara,

menjalankan hak dan kebebasannya serta mematuhi peraturan

perundang-undangan, hukum baik tertulis maupun tidak.

M. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam

undang-undang melalui langkah yang iplementasi yang efektif dalam

bidang hukum, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan

Negara dan bidang lain.

N. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi HAM bertujuan:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi

manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, serta deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia dan,

- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna

berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan

kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.


12/23

O. Partisipasi Masyarakat

Setiap orang, kelompok,organisasi politik, organisasi masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya,

berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak

asasi manusia.

P. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk

Pengadilan Hak asasi Manusia dilingkungan Peradilan Umum atau diadili

oleh pengadilan yang berwenang.

Par. 4. Penghargaan dan Penghormatan Atas Hak-hak asasi Manusia

dengan Perlindungan Hukum

I. Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Kedudukan dan tempat kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Lingkup kewenangan

- Hukum acara pengadilan Hak asasi manusia

- Penahanan

- Penyelidikan

- Penyidikan

- Pemeriksaan disidang pengadilan

- Acara Pemeriksaan

- Ketentuan Pidana

- Pengadilan HAM Ad Hoc


13/23

II. Kemerdekaan menyampaikan Pendapat dimuka umum

- Pengertian pokok kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka

umum

- Istilah dalam UU No. 9 Tahun 1998

- Asas dan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka

umum

- Hak dan kewajiban

- Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum

- Sanksi yang diberikan


14/23

Bab III

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Par.5. Proses Berbangsa dan Bernegara

1. Bangsa

Bangsa adalah sekumpulan orang senasib, mempunyai perasaan untuk bersatu,

karena memiliki kesamaan asal keturunan, adat, Bahasa dan sejarah serta

berpemerintahan sendiri.

2. Negara

Adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-

sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan

yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut.

3. Pemerintahan Negara

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah

dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

4. Otonomi Daerah Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang

pemerintah Daerah.

Par.6. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

Adapun hak dan kewajiban warga Negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah:

Pasal 26 menjelaskan siapa warga Negara; Yang menjadi warga Negara ialah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga Negara. Hal-hal mengenai warga Negara

dan penduduk diatur dengan undang-undang.


15/23

Bab IV

BELA NEGARA

Par.7. Makna Bela Negara

1. Pertahanan dan Keamanan

a. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai kekuatan utama.

b. Rakyat sebagai kekuatan Pendukung.

2. Prinsip-prinsip Pembelaan Negara

a. Dalam Kehidupan bernegara

b. Era Globalisasi

c. Pertahanan Negara

d. Sistem Pertahanan Negara

e. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara

yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan lain

sebagainya.

Par.8. Implementasi Bela Negara

1. Penyelenggaraan Pertahanan Negara

2. Hak dan kewajiban dalam Bela Negara

3. Peranan TNI


16/23

Bab V

DEMOKRASI

Par.9. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani demokratia, arti pokok: Demos = rakyat, kratos =

kekuasaan; jadi kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan Negara, dimana

rakyat berpengaruh diatasnya, singkatnya, pemerintahan rakyat. Pada waktu sekarang

ini demokrasi memiliki cirri-ciri, tiap-tiap keputusan selalu bersandarkan pada suara

terbanyak. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat.

Par.10. Demokrasi Dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia

UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara

kesatuan yang berbentuk Republik. Sedangkan diayat 2, kedaulatan adalah ditangan

rakyat. Dan dilaksanakan menurut UUD.

Bagi Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasiyang khas bagi bangsa

Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pengertian demokrasi bentuk

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dinyatakan jelas didalam UUD 1945, baik

dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya.

Upaya tujuan pembangunan Nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan

kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan

musyawarah untuk mufakat.


17/23

Bab VI

WAWASAN NUSANTARA

Par.11. Latar Belakang Filosofi Wawasan Nusantara

1. Perwujudan cita-cita suatu Bangsa

Cita-cita suatu bangsa diwujudkan melalui faktor-faktor penentu yang berikut ini:

a. Bumi tempat bangsa itu hidup

b. Jiwa dan semangat juang rakyatnya

c. Lingkungan disekitarnya

2. Wawasan Nasional Suatu bangsa

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pncasila mengnut paham tentang

perang dan damai berdasarkan Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta

kemerdekaan.

3. Apakah yang dinamakan Geopolitik?

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar Archipelago Concept yaitu laut

sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kepulauan yang

utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

4. Unsur Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara itu mempunyai 3(tiga) unsure utama yaitu:

a. Wadah

b. Isi

c. Tata Laku


18/23

5. Tujuan dan fungsi Wawasan Nusantara

a. Tujuan:

- Kedalam, mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan

nasional yaitu aspek alamiah dan aspek social.

- Ke luar, pada lingkungan bangsa dan Negara yang mengelilingi

Indonesiaialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian

dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan social dan perdamaian

abadi.

b. Fungsi :

- Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan

Negara Indonesia.

- Merupakan ajran dasarnasional yang melandasi kebijakan dan strategi

pembangunan Nasional.

6. Implementasi Wawasan Nusantara

a. Manfaat yang nyata dari penerapan Wawasan Nusantara adalah dibidang

politik, khususnya dibidang wilayah.

b. Dibidang ekonomi, diharapkan lebih merata karena sarana prasarana lebih

baik.

c. Di bidang social-budaya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merasa

sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dan berasas tunggal

Pancasila.

d. Dibidang Pertahanan Keamanan, TNI sebagai kekuatan Negara dan

didukung rakyat untuk antisipasi berbagai ancaman seluruh bangsa dan

Negara.


19/23

Bab VII

KETAHANAN NASIONAL

Par.13. Konsep Ketahanan Nasional

1. Arti Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata tahan yang berarti:

a. Tahan penderitaan, tabah, kuat

b. Dapat menguasai diri

c. Tidak kenal mnyerah

Dari kata tahan itu terbentuklah kata ketahanan nasional yang berarti:

a. Perihal Tahan(kuat)

b. Keteguhan hati

c. Ketabahan

2. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional?

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa , berisi keuletan

dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan, kekuatan

nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,

hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang

langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas,

kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan

perjuangan nasionalnya.

Par.14. Fungsi Ketahanan Nasional

- Pokok-pokok kehidupan Nasional berdasarkan konsepsi ketahanan

Nasional.

Par.15. Pengaruh Lingkungan Hidup terhadap Ketahanan Nasional

- Ketahanan dibidang Politik

- Ketahanan dibidang Ekonomi

- Ketahanan dibidang Sosial Budaya

- Ketahanan dibidang Pertahanan keamanan


20/23

Bab VIII

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Par.16. Faktor yang Mempengaruhi Polstranas

1. Dasar Pemikiran Polstranas

Dasar pemikiran penyusunan polstranas adalah bersumber kepada: geopolitik

bangsa Indonesia, wawasan nusantara,ketahanan nasional,dan tata bina

nasional.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polstranas

a. Ideologi dan politik

b. Ekonomi

c. Sosial Budaya

d. Hankam

Par. 17. Politik Nasional dan Strategi Nasional

3. Pengertian Politik

Proses politik adalah suatu interaksi(saling pengaruh mempengaruhi0 antara

bentuk struktur/lembaga dalam masyarakat, yang keseluruhannya(supra dan

infra struktur) yang merupakan struktur politik yang masing-masing

melaksanakan fungsi input dan output.

4. Pengertian Strategi Nasional

Strategi Nasionaldiartikan sebagai seni dan ilmu mengembangkan/menggunakan

kekuatan nasional(ideology, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan

keamanan)IPOLEKSOSBUDHANKAM, baik dalam masa damai maupun masa

perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.


21/23

Bab 9

LAMPIRAN

I. Pengertian Kewarganegaraan Indonesia

1. Warga Negara

Yaitu orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya

peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat

tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai Tanah airnya, dan bersikap

setia kepada Negara Republik Indonesia, serta disahkan dengan undang-

undang.

2. Kewarganegaraan

Pasal 26 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahwa syarat-syarat yang mengenai

kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu:

- UU No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Indonesia,

- UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

II. Peraturan Kewarganegaraan Indonesia

A. Warga Negara dan penduduk Negara Indonesia (UU No.3 tahun 1946)

B. Orang-orang yang termasuk warga Negara Indonesia

C. Kewarganegaraan Indonesia dengan cara Naturalisasi

D. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

E. Pembuktian Kewarganegaraan

F. Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 62 Tahun

1958)

G. Hak Warga dan Kewajiban warga Negara serta Penduduk dalam UUD

1945.


22/23

PENILAIAN TERHADAP BUKU

1. Nilai Lebih :

Buku ini disajikan secara detil, jelas, lugas dan menyeluruh. Pembaca didorong

secara teoritis masuk kekancah kewarganegaraan secara akurat dan penuh

dengan kekuatan nasionalis yang tinggi. Memang beginilah harusnya penyajian

sebuah Pendidikan Kewarganegaraan di taraf Mahasiswa. Banyak teori-teori

yang selama ini dipahami kurang mendalam karena penyajian yang kurang detil.

Poin-poin penting tertulis secara lengkap dan terstruktur rapi serta mengandung

makna yang dalam.

2. Nilai Kurang :

- Adanya media penguat seperti potongan sejarah dan gambar yang

bersangkutan dengan isi kajian tidak terdapat dalam buku ini.

Sehingga jika para mahasiswa baru yang tidak begitu memahami

dasar pendidikan kewarganegaraan ditingkat akademik sebelumnya,

akan mengalami kejenuhan/bosan.

- Karena buku banyak berisi poin-poin penting(hampir seluruh isinya),

mengakibatkan kesulitan bagi pembaca untuk meringkas.

- Tidak banyak buku serupa beredar di tengah masyarakat, sehingga

memperolehnya banyak mengalami keterbatasan.

3. Usulan/saran buat buku:

- Ditambahkan media penguat seperti gambar dan potongan

sejarah/catatan kaki untuk memudahkan menghubungkan sejarah

dengan isi kajian dari buku.

- Diperbanyak cetakan buku untuk memudahkan sarana belajar bagi

Mahasiswa.

- Dimodifikasi dengan lembar Tanya jawab tentang kewarganegaraanyang sering terjadi di Indonesia, meski di buku ini pada bab terakhir

dilampirkan beberapa catatan penguat dengan kondisi ril

dimasyarakat.


23/23

Daftar Pustaka

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., MH,

Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, PT. Pradnya

Paramita Jakarta, 2005(Cetakan kedua)

pkn resume buku

Documents