7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

1/17

MODUL 2 PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

KelasX a

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

2/17

UPAYA PEMAJUANPENGHORMATAN

DANPERLINDUNGANHAK ASASIMANUSIA

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

3/17

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hakdasar yang dimiliki oleh pribadi manusiasecara kodrat.

Hak asasi atau hak dasar merupakan hak

pokok yang sifatnya universal, artinyahak dasar itu dimiliki oleh setiap orangdan tidak dapat dipisahkan dari siapapundari manapun dan kapanpun manusia itu

berada. Hak dasar tersebut meliputi hakhidup, hak kemerdekaan/kebebasan danhak memiliki sesuatu.

PENGERTIAN HAM

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

4/17

Hak asasi pribadi (personal rights)

Hak asasi politik (political rights)

Hak asasi ekonomi (property rights)

Hak asasi hukum dan pemerintahan

(rights of legal equality) Hak asasi sosial dan kebudayaan

(social and culture rights)

Hak asasi tata peradilan danperlindungan (procedural right)

MACAM-MACAM HAM

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

5/17

Tahun 1215

Lahirnya Magna Charta di Inggris. Piagam ini dianggap sebagaipiagam pertama tentang HAM di dunia. Piagam ini didorongoleh adanya gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropasecara revolusioner di bidang hukum, hak asasi manusia, danketatanegaraan pada abad ke17 -19

SEJARAH PERKEMBANGANHAM

Tahun 1679Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Hobeas Corpus Art, yangisinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegahpenjeraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat.

Tahun 1689Lahir piagam Bill of Rights di Britania Raya, yaitu berisi undang-undang tentang hak-hak asasi dan kebebasan warga negara.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

6/17

Tahun 1776

Declaration of Independence di Amerika, yaitu deklarasikemerdekaanyang diumumkan secara aklamasi oleh tiga belasnegara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasimanusia karena mengandung pernyataan, bahwa semuabangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang MahaPencipta.

Tahun 1789

Lahir piagam Declaration des Droits deLhomme

et duCitoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia danwarga negara sebagai hasil dari Revolusi Prancis di bawahkepemimpinan Jenderal Laffayette.

Revolusi Prancis dengan semboyan liberte (kemerdekaan),egalite (persamaan), fraternite (persaudaraan).

Tahun 1918

Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Rights ofDetermination, Naskah ini diusulkan oleh Presiden TheodoreWoodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untukmencapai perdamaian yang adil.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

7/17

Tahun1941Atlantic Charter dengan pelopornya F.D. Roosevelt, mengusulkan empatkebebasan (The Four Freedoms) Isinya adalah : Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat (free for

speak, andexpression).

Kebebasan untuk beragama (freedom for religion) Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Tahun 1948Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mengesahkan Piagam Hak AsasiManusia atau Universal Declaration of Human Rights.

Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak asasimanusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948.

Tahun1966Hasil Sidang Majelis Umum PBB menerima Convenants of Human Rightyang isinya antara lain :1). The International on Civil and Political Right yaitu memuat tentang

hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan hak antara pria danwanita)

2). Optimal Protokol yaitu adanya kemungkinan seorang warga negarayang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada The Human RightCommittee PBB sudah melalui upaya pengadilan di negaranya.

3). The International Convennant on Economic, Social and CulturalRightyaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi,ekonomi, sosial dan budaya.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

8/17

LANDASAN HUKUM HAM

DI INDONESIA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45

BATANG TUBUH

1) Pasal 27 ayat 1 dan 2

2) Pasal 283) Hak Bab XA Pasal 28a s.d. 28j

4) Pasal 29 ayat 2

5) Pasal 31 ayat 1

UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia

Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia(HAM) yang telah diratifikasi negara Republik

Indonesia

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

9/17

UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Hambatan1) Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk

melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinyamaupun pihak lain.

2) Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM adhoc.

3) Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap

bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

4) Masalah Hakim, ternyata tidak begitu mudah menentukan paracalon hakim ad hoc diluar hakim karir, meskipun sampai sekarangsudah begitu lantang orang berbicara tentang pelanggaran HAMdan banyak pelatihan-pelatihan dan penanaman hak asasimanusia. LSM hak asasi manusia pun ternyata tidak banyak yang

tersedia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang telah terkait tugas dilembaga-lembaga lain.

5) Sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum sebab hanyaorang yang berpengalaman penuntutan saja yang diangkat ataudengan kata lain sifatnya tertutup.

6) Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, masih

tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari peradilantingkat pertama langsung ke Mahkamah Agung.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

10/17

Tantangan1). Dengan disahkannya UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak-hak

Asasi Manusia ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasimanusia yang terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak

dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia,sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkinlagi dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc,misalnya :

a). Kasus penembakan mahasiswa Tri Sakti pada bulan Mei 1998

b). Peristiwa Tanjung Priok pada bulan September 19842). Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada Pasal 28 tentang

larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkanpara tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilandan luput dari proses hukum keadilan dan luput dari proseshukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara, akan

sangat tidak adil pelaksanaan hukum itu.

3). Nabis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orangyang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat dituntutoleh pengadilan pidana biasa. Namun keterbatasan lingkuppengadilan HAM yang haknya terbatas pada genosida

(pembantaian massal) dan kejahatan melawan kemanusiaan,mengakibatkan ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

11/17

Kelembagaan

1). Komnas Ham

Kombinasi nasinal hak asasi manusia (Komnas HAM) dibentuk tanggal 7 Juni

1993. Tujuan pembentukan Komnas HAM sebagai berikut :

a). Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuaidengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal

HAM.

b). Meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM, terutama bagi

manusia Indonesia seutuhnya.

2). Pengadilan HAMMenurut UU Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan HAM adalah pengadilan khusus

yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah

kabupaten atau kota. Tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan perkara

pelanggaran HAM berat seperti genosida dan tindak kejahatan terhadap

manusia.

3). Pengadilan HAM ad hoc

Pengadilan ini untuk menyelesaikan perkara HAM pada pengadilan HAM karena

keterbatasan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara

pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan UU Nomor 26 Tahun

2000.

4). Komisi Kebenaran dan RekonsiliasiLemba a ini meru akan alternatif en elesaian elan aran HAM berat diluar

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

12/17

PROSES PENEGAKAN HAMDI INDONESIA

Untuk menegakkan HAM di Indonesia ada beberapalangkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Penegasan penyelidikan hanya dapat dilakukan olehKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),sehingga semua pengaduan atau laporan yangdidasarkan KUHP tidak dapat diterima oleh jaksa.

b) Proses peradilannya dilaksanakan oleh peradilanHAM ad hoc atau peradilan khusus. Hal ini sebagai

pertanda dari diselenggarakannya atau diadakannyahanya untuk maksud tertentu yang sifatnya khususatau spesial, atau dalam bahasa latin ad hoc. Secarakhusus sifat ad hoc berarti pula hanya berlaku untuksatu kasus tertentu saja.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

13/17

c) Tenggang waktu dibutuhkan hukum acara peradilan HAMdalam hal penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Untuk perkara prinsip tidak terdapat keadaankadaluwarsa bagi pelanggar berat terhadap HAM. Namun untuk

kepentingan praktis harus ada pedoman atau pegangantenggang waktu. Misalnya dalam UU pengadilan HAM tenggangwaktu untuk suatu perkara adalah sebagai berikut :

1). Pemeriksaan dibatasi sampai 180 hari pada tingkat Satu

2). Tingkat banding 90 hari.

d) Perlindungan para korban dan saksi karena proses peradilan iniberkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran berat,sehingga korban dan saksi sangat penting artinya jangansampai instansi atau orang yang diduga melanggar HAM secaraserius justru mengintimidasi korban, saksi, jaksa dan hakim.

e) Kompensasi para korban semestinya mendapat kompensasi,hanya ini belum secara tegas diatur dalam UU No. 26 tahun2000. Bagi bangsa Indonesia melaksanakan hak asasi manusiabukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya,melainkan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

14/17

Konsekuensi suatu negara yang tidak

menegakkan HAMDi negara Indonesia, konsekuensi penegakan HAM dilakukan melalui

penetapan Undang-undang yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun1999, sedangkan pengadilan atas pelanggaran HAM berdasarkan UUNomor 26 tahun 2000. Pembentukan pengadilan, HAM di Indonesiatidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional,melainkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional.Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM maka ada beberapa

konsekuensi yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut : Negara tersebut dikucilkan dari percaturan dunia internasional Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun

internasional terhadap pemerintah dari negara yangbersangkutan.

Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pembantaian

massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, makamelalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin yangbersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke MahkamahInternasional.

Dengan melihat konsekuensi tersebut, sekarang semakin banyaknegara-negara di dunia yang mendukung pengadilan internasionalterhadap pelanggaran HAM termasuk negara kita sangat mendukungtegaknya hukum dan keadilan di muka bumi ini.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

15/17

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

16/17

Peradilan HAM Internasional

Peradilan HAM merupakan lembaga perlindungan hak asasi manusiayang dibentuk untuk memenuhi tuntutan masyarakat secara umum,

selain telah terpenuhinya intrumen-instrumen hukum HAM secaranasional maupun internasional. Perlindungan HAM internasionalseperti Komisi HAM-PBB (The United Nations Commission on HumanRights) dan Mahkamah Internasional (Internasional Criminal Court),sedangkan di kelembagaan nasional dapat dilakukan melalui KomnasHAM, pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Apabila menurut pengawasan PBB terhadap suatu negara terdapatpelanggaran HAM yang berat dan negara tersebut tidak mampumelindungi hak asasi warga negaranya serta tidak mampu mengadilipelakunya, maka komisi HAM-PBB dapat merekomendasikan campurtangan PBB dan mengadili para pelakunya di Pengadilan Internasional

(asas admissibility). Misalnya akibat dari lumpuhnya asas inadmissible, muncul asas admissible bagi peradilan pidanainternasional untuk negara bekas Yugoslavia sehingga membukakewenangan DK-PBB untuk membuka Ad Hoc Internasional CriminalTribunal. Kebijakan dan kewengan PBB ini tercantum secara universal

melalui beberapa instrumen hukum internasional untuk terlibatsecara langsung dalam suatu negara yang berdaulat.

7/22/2019 PKn Xa Bab 3 2012

17/17

SELESAI

Terima Kasih