proposal akhir.docx

7/22/2019 Proposal Akhir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/proposal-akhirdocx 1/57

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT

TERHADAP PERINGKAT SURAT UTANG

DAN YIELD SURAT UTANG

PROPOSAL PENELITIAN

AKUNTANSI

Diajukan Oleh :

Rikat Danella

108694061

Arif Nugroho

108694082

M. Abdurrosyid

108694079

Okta Wiskey

108694084

M. Yusuf Akbar

108694080

Putu Pradita

108694089

Kepada

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2013



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat,

hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan

proposal penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit

Terhadap Peringkat Surat Utang dan Yield Surat Utang”.

Walaupun dalam penulisan proposal penelitian ini penulis telah mencurahkan

segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan

maupun dorongan dari beberapa pihak maka proposal penelitian ini tidak akan

mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan

bantuannya secara moril maupun materiil yang telah diberikan selama ini.

2. Para Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam

menyusun proposal penelitian ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan

proposal penelitian ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan

saran bagi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga proposal

penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, April 2013

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………… i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

ABSTRAK ………………………………………………………………….. x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah……………………………………….... 8

1.3. Tujuan Penelitian ..……………..……………..……………... 8

1.4. Manfaat Penelitian …………………………………………. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu ………………………………… 10

2.2. Landasan Teori ……………………..…………………..….. 12

2.2.1. Obligasi.…………………………………………….. 19

2.2.1.1.Pengertian Obligasi..………………………… 19

2.2.1.2.Jenis-jenis Obligasi….………………………. 19

2.2.1.3.Karakteristik Obligasi…………………..…… 21

2.2.1.4.Yield Obligasi……………………………….. 22

2.2.1.5.Harga Obligasi………………………………. 23

2.2.2. Laporan Keuangan……..……………………………. 26

2.2.2.1.Pengertian Laporan Keuangan………………. 26

2.2.2.2.Tujuan Laporan Keuangan…………………... 27

2.2.2.3.Jenis- jenis Laporan Keuangan………………. 28

2.2.3. Corporate Governance………………………………. 29

2.2.3.1.Pengertian Corporate Governance………….. 29

2.2.3.2.Prinsip- prinsip Corporate Governance……… 30

2.2.3.3.Mekanisme Corporate Governance………… 30

2.2.4. Komite Audit…………..…………………………… 31

2.2.4.1.Pengertian Komite Audit………..………….. 31

2.2.4.2.Karakteristik Komite Audit…………………. 32



2.2.4.3.Peranan Komite Audit……………………… 33

2.3. Kerangka Pikir……………………………………………… 37

2.4. Hipotesis……………………………………………………. 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel……………. 39

3.2. Teknik Pengumpulan Sampel……………………………….. 42

3.2.1. Populasi……………………………………………… 42

3.2.2. Sampel………………………………………………. 43

3.3. Teknik Pengumpulan Data………………………………….. 45

3.3.1. Jenis Data…………………………………………… 45

3.3.2. Sumber Data………………………………………… 45

3.3.3. Pengumpulan Data………………………………….. 46

3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis………………………….. 46

3.4.1. Uji Normalitas………………………………………. 46

3.4.2. Uji Asumsi Klasik…………………………………… 46

3.4.3. Teknik Analisis………………………………………. 50

3.4.4. Uji Hipotesis………………………………………… 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perusahaan-perusahaan besar yang memliki tingkat kegiatan

operasional dalam jumlah nominal yang tinggi tentunya membutuhkan sumber

dana yang lebih besar. Sumber dana tambahan bagi perusahaan biasanya berasal

instrument pasar modal. Ada beberapa instrumen pasar modal yang dapat

dimanfaatkan perusahaan untuk mengumpulkan dana yaitu dari penerbitan

surat-surat berharganya. Salah satu jenis surat berharga yang digunakan

perusahaan adalah obligasi.

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat

dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk

membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok

utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Obligasi ini cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal. Pada

prinsipnya penerbitan obligasi berarti penerbitan surat utang yang mengandung

kewajiban memberikan pembayaran tingkat suku bunga serta pelunasan pokok

pinjaman pada waktu jatuh tempo.

Bagi para investor atau kreditur, pinjaman atau investasi yang

dilakukannya tentunya mengandung risiko dan ketidakpastian. Seorang investor

atau kreditur sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan dua hal,

yaitu pendapatan yang diharapkan dan risiko yang terkandung pada invertasi

atau pinjamannya.



Sumber informasi yang dapat digunakan oleh kreditur atau investor

dalam mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman kredit melalui

pembelian surat utang adalah laporan keuangan atau laporan keuangan tahunan

dari perusahaan yang bersangkutan. Di dalam laporan tersebut terdapat

informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Salah satu informasi non-

keuangan yang digunakan adalah struktur organisasi perusahaan. Struktur

organisasi perusahaan ini secara tidak langsung akan mendukung kualitas dari

laporan keuangan perusahaan. Sebagai contoh yaitu fungsi dari komite audit

dalam menegakkan kedisiplinan organisasi serta lingkungan pengendalian untuk

mencegah kecurangan dan penyimpangan yang meliputi: (1) peningkatan

kualitas keterbukaan dalam pelaporan keuangan; (2) review atas ruang lingkup,

keakuratan, dan efektivitas biaya penugasan yang dilakukan auditor eksternal,

dan independensi serta objektivitas auditor eksternal.

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang dipilih dari anggota

dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan

keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite audit terdiri dari pihak yang

independen yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan.

Komite audit harus menjamin bahwa perusahaan dikelola dalam koridor yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku dan praktik yang

sehat.

Komite audit merupakan salah satu komponen Good Corporate

Governance yang berperan penting dalam system pelaporan keuangan yaitu

dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses

pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang

penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.. Corporate



governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau

dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

( Forum for Corporate Governance in Indonesia).

Belakangan ini, istilah corporate governance semakin populer. Hal ini

disebabkan berbagai skandal kasus korporasi dunia pada perusahaan besar

seperti Enron, Tyco, Xerox, WorldCom, mengindikasikan bahwa kegagalan

bisnis perusahaan tersebut akibat tata kelola perusahaan yang buruk. Kelemahan

di dalam penerapan corporate governance merupakan salah satu sumber

kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-

negara Asia pada tahun 1997 dan 1998.

Krisis keuangan di Asia tidak hanya disebabkan oleh hilangnya

kepercayaan diri dari investor tetapi lebih penting juga disebabkan adanya

kemunduran corporate governance yang efektif. Hal ini diperjelas dengan

penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) yang

menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara Asia, termasuk Indonesia,

adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director ) dan komite

audit (audit committee) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam

melindungi kepentingan pemegang saham dan pengelolaan perusahaan yang

belum profesional.

Selain itu McKinsey & Company memberi indikasi bahwa para manajer

di Asia akan membayar 26-30% lebih untuk surat berharga perusahaan dengan

corporate governance yang baik ketimbang dengan perusahaan dengan



corporate governance yang meragukan. Sedangkan pada tahun 1999, Price

Waterhouse Coopers melakukan survei terhadap investor internasional di Asia

dan menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk

dalam bidang standar-standar akuntansi dan penaatan, pertanggungjawaban

terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi

serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan

konsep corporate governance di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan

profesionalisme tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders, termasuk para

kreditor yang memberikan pinjaman kredit serta inverstor dalam obligasi

perusahaan.

Pada sebuah penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Setyaningrum

(2005) dengan sample 213 observasi selama tahun 2002-2004, menemukan

peringkat surat utang memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas

transparansi dan pengungkapan informasi keuangan yang diaudit oleh KAP big-

4. Kualitas LK ini memungkinkan para kreditur memiliki tingkat kepercayaan

yang berbeda terhadap perusahaan. Hasil tersebut diperjelas oleh penelitian

Rinaningsih (2011), yang menyimpulkan bahwa praktek CG dapat digunakan

untuk menjelaskan default risk yang diproksi dengan peringkat surat utang.

Hubungan peringkat surat utang yang positif dan signifikan dengan praktek CG

terjadi pada segi transparansi dan kualitas pelaporan keuangan yaitu auditor

KAP big-4 dan komite audit. Temuan lainnya adalah bahwa hubungan antara

yield dengan praktek CG tidak signifikan, namun manakala peringkat surat

utang dimasukkan kedalam model hubungan tersebut memberikan dampak

inkremental. Hubungan antara yield dengan praktek CG menjadi signifikan

pada jumlah pemilik minimal 5% saham perusahaan (positif signifikan). Hal ini



menunjukkan bahwa praktek good corporate governance berpengaruh pada

peringkat surat utang dan yieldnya.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada

pihak manajemen dan stakeholder (kreditur, pemegang obilasi) akan pentingnya

peran komite audit dalam penerapan corporate governance. Atas dasar hal

tersebut di atas maka timbul minat penulis untuk mengadakan penelitian

berkaitan faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat surat utang dan yield

surat utang atau obligasi dengan judul “ Pengaruh Karakteristik Komite

Audit Terhadap Peringkat Surat Utang Dan Yield Surat Utang (Obligasi)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap peringkat surat utang

dan yield surat utang atau obligasi?

2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap peringkat surat

utang dan yield surat utang atau obligasi?

3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap

peringkat surat utang dan yield surat utang atau obligasi?

4. Apakah kompetensi anggota komite audit berpengaruh terhadap

peringkat surat utang dan yield surat utang atau obligasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara

empiris pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi



pertemuan komite audit, serta kompetensi anggota komite audit terhadap

peringkat surat utang dan yields surat utang atau obligasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Investor atau Kreditur

Sebagai pedoman bagi para investor dan kreditur khususnya dan

masyarakat umumnya dalam memberikan informasi yang lebih lengkap, dan

jelas mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap peringkat surat

utang dan yield surat utang atau obligasi, sehingga dapat menambah

informasi dan referensi guna mempermudah mengambil keputusan untuk

untuk memberikan pinjaman atau menaruh sumber dana atau modal ke

perusahaan.

b. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi wacana pentingnya pengawasan

terhadap mekanisme corporate governance oleh komite audit.

c. Bagi Perusahaan (Emiten)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

membentu emiten tentang keadaan dan kondisi perusahaan yang dapat

tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, serta dapat membantu dalam

pembuatan kebijakan yang tepat agar dapat memperoleh sumber dana

penerbitan surat utang atau obligasi.

d. Bagi Peneliti

Dengan mengadakan penelitian secara langsung serta dihadapkan pada

kenyataan yang ada, maka didapatkan pengetahuan mengenai pemecahan



masalah yang sesungguhnya. Selain itu untuk menambah waawasan dan

pandangan peneliti tentang komite audit dalam mempelajari peringkat surat

utang dan yield surat utang serta variabel-variabel yang mempengaruhinya.

e. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas sebagai

Dharma Bakti terhadap perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya pada

umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan

yang sangat berguna bagi penulis.

Penelitian oleh Rinaningsih (Universitas Indonesia, 2007), telah

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Praktek Corporate Governance

Terhadap Resiko Kredit, Yield Surat Hutang (Obligasi)” dengan sampel 51

observasi pada tahun 2006 untuk menguji hubungan antara peringkat surat

hutang dengan praktek corporate governance. Serta 35 observasi pada

pengujian hubungan yield dengan praktek corporate governance. Dan

menyimpulkan bahwa praktek CG dapat digunakan untuk menjelaskan default

risk yang diproksi dengan peringkat surat utang. Hubungan peringkat surat

utang yang positif dan signifikan dengan praktek CG terjadi pada segi

transparansi dan kualitas pelaporan keuangan yaitu auditor KAP big-4 dan

komite audit. Temuan lainnya adalah bahwa hubungan antara yield dengan

praktek CG tidak signifikan, namun manakala peringkat surat utang dimasukkan

kedalam model hubungan tersebut memberikan dampak inkremental. Hubungan

antara yield dengan praktek CG menjadi signifikan pada jumlah pemilik

minimal 5% saham perusahaan (positif signifikan), kepemilikan institusional

(negatif signifikan) dan auditor KAP big-4 (negatif signifikan). Kelemahan dari

penelitian ini antara lain pada komponen CG yang digunakan serta ketersediaan

data yang digunakan.



Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Rieka Sartika Hs Alimuddin

(Universitas Hassanudin, 2012) tentang “Pengaruh Karakteristik Komite Audit

Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2007-2011”. Dan menyimpulkan bahwa

bahwa ukuran komite audit yang diproksikan oleh jumlah anggota komite audit

yang dimiliki perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

financial distress. Sedangkan independensi, frekuensi pertemuan, dan

kompetensi anggota komite audit memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap financial distress.

Sedangkan Aprillya Trihartati (Universitas Diponegoro, 2010),

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Independensi Dan Efektivitas Komite

Audit Terhadap Manajemen Laba”. Dan menyimpulkan bahwa Independensi

komite audit terbukti secara signi! kan berpengaruh negatif terhadap tingkat

manajemen laba.

Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya

adalah sama-sama menggunakan factor-faktor komponen corporate governance

termasuk komite audit didalamnya. Persamaan dengan penelitian Rinaningsih

adalah pada variable risiko kredit dan yield surat utang. Sedangkan pada

penelitian Rieka Sartika Hs Alimuddin dan Aprillya Trihartati adalah pada

variable komite audit.

Perbedaannya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhi risiko

kredit dan yield surat utang serta factor-faktor yang dipengaruhi oleh komite

audit. Pada penelitian ini juga menggunakan komponen CG yaitu komite audit

yang lebih komprehensif. Maka penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya



diatas digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang mendukung

dalam penelitian ini.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Obligasi

2.2.2.1.Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang

dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan

untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan

melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak

pembeli obligasi tersebut (Bursa Efek Indonesia).

2.2.2.2.Jenis-jenis Obligasi

Obligasi memiliki beberapa kategori serta jenis yang berbeda,

antara lain :

1. Dilihat dari sisi penerbit yaitu sebagai berikut :

Corporate Bonds merupakan obligasi yang diterbitkan oleh

perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara

(BUMN), atau badan usaha swasta.

Government Bonds merupakan obligasi yang diterbitkan oleh

pemerintah pusat.

Municipal Bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah untut membiayai proyek-proyek yang

berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).

2. Dilihat dari sistem pembayaran bunga yaitu sebagai berikut :



Zero Coupon Bonds merupakan obligasi yang tidak melakukan

pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok

dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Coupon Bonds merupakan obligasi dengan kupon yang dapat

diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan

penerbitnya.

Fixed Coupon Bonds merupakan obligasi dengan tingkat kupon

bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar

perdana dan akan dibayarkan secara periodik.

Floating Coupon Bonds merupakan obligasi dengan tingkat

kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut,

berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average

time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku

bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

3. Dilihat dari hak penukaran/opsi yaitu sebagai berikut :

Convertible Bonds merupakan obligasi yang memberikan hak

kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi

tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.

Exchangeable Bonds merupakan obligasi yang memberikan

hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham

perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik

penerbitnya.

Callable Bonds merupakan obligasi yang memberikan hak

kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga

tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.



Putable Bonds merupakan obligasi yang memberikan hak

kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli

kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi

tersebut.

4. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya yaitu sebagai berikut :

Secured Bonds merupakan obligasi yang dijamin dengan

kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain

dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya

adalah:

- Guaranteed Bonds yaitu Obligasi yang pelunasan bunga

dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari pihak

ketiga.

- Mortgage Bonds yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan

pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti

atau asset tetap.

- Collateral Trust Bonds yaitu obligasi yang dijamin

dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya,

misalnya saham-saham anak perusahaan yang

dimilikinya.

Unsecured Bonds merupakan obligasi yang tidak dijaminkan

dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan

penerbitnya secara umum.

5. Dilihat dari segi nilai nominal antara lain :

Konvensional Bonds merupakan obligasi yang lazim diperjual

belikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.



Retail Bonds merupakan obligasi yang diperjual belikan dalam

satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun

government bonds.

6. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil yaitu :

Konvensional Bonds merupakan obligasi yang diperhitungan

dengan menggunakan sistem kupon bunga.

Syariah Bonds merupakan obligasi yang perhitungan imbal

hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam

perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu:

- Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah

yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga

pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut

diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

- Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang

menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee

ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan

sejak awal obligasi diterbitkan.

2.2.2.3.Karakteristik Obligasi

Berdasarkan penjelasan Bursa Efek Indonesia, karakteristik

obligasi adalah sebagai berikut :

1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu

obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat

obligasi tersebut jatuh tempo.

2. Kupon (Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima

pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon



obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi

dinyatakan dalam annual prosentase.

3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang

obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau

Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo

obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5

tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan

lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang

lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode

jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin

panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon /

bunga nya.

4. Penerbit / Emiten (Issuer). Mengetahui dan mengenal penerbit

obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan

investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari

penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan

atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat

dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh

lembaga pemeringkat seperti PEFINDO.

2.2.2.4.Yield Obligasi

Pendapatan atau imbal hasil atau returnyang akan diperoleh dari

investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan

diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan

obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor

harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi, sebagai faktor



pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ada 2 (dua)

istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan yield to maturity.

1. Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasrkan jumlah

kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi

tersebut.

Current yield = bunga tahunan

harga obligasi

2. Sementara itu yiled to maturity (YTM) adalah tingkat

pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor

apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Formula YTM

yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah YTM

approximation atau pendekatan nilai YTM, sebagai berikut:

YTM approximation = C + R – P

n x 100%

R + P

2

Keterangan:

C = kupon

n = periode waktu yang tersisa (tahun)

R = redemption value

P = harga pemeblian (purchase value)

2.2.2.5.Harga Obligasi

Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata

uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase

dari nilai nominal. Berdasarkan situs resmi PT Bursa Efek Indonesia ada

3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:



1. Par (nilai Pari) yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal

Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada

harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50

juta = Rp 50 juta.

2. at premium (dengan Premi) merupakan harga obligasi lebih

besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal

RP 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi

adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta.

3. at discount (dengan Discount) merupakan Harga Obligasi lebih

kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal

Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi

adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta. Berbeda dengan harga

saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi

dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai

nominal.

2.2.2. Laporan Keuangan

2.2.3.1.Pengertian Laporan Keuangan

Menurut SAK (2009: 1-2), laporan keuangan merupakan bagian

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi

kekeuangan (yang bisa disajikan dengan berbagai cara, misalnya sebagai

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan.



Sedangkan menurut Kasmir (2008: 7), laporan keuangan adalah

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini

atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses

pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Catatan

informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan

laporan lain serta materi penjelasan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.2.3.2.Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:) secara umum laporan keuangan bertujuan

untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat

tertentu maupun pada periode tertentu atau memberikan informasi

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan

terhadap perusahaan. Salah satunya untuk mengetahui berapa jumlah

assets, liabilitas, serta ekuitas perusahaan yang dimiliki perusahaan dan

memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam

suatu periode.

Menurut SAK (2009: 3), tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta



perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.3.3.Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008: 58), jenis-jenis laporan keuangan

dikelompokkan menjadi lima laporan, antara lain sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan jumlah assets (harta),

kewajiban (utang), dan modal (ekuitas) perusahaan pada saat

tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kondisi usaha

dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah

pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba

atau rugi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menggambarkan

jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab

berubahnya modal.

4. Laporan Arus Kas



Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas

masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan laporan kekuangan adalah laporan yang dibuat berkaitan

dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan

informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laoran

keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.

2.2.3. Corporate Governance

2.2.4.1.Pengertian Corporate Governance

Untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten

dengan peraturan perundang-perundangan, maka diperlukan pelaksanaan

good corporate governance.

Menurut Parkinson (1994), menyatakan bahwa corporate

governance adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan

untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan

dengan kepentingan para pemegang saham (shareholders). Penerapan

corporate governance pada perusahaan diharapkan akan dapat

memaksimalkan nilai perseroan tersebut bagi pemegang saham. Evans et

al. (2002), mengartikan corporate governance sebagai seperangkat

kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur

pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan pelaksanaan GCG, setiap perusahaan harus

memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di

semua jajaran perusahaan. Asas GCG tersebut antara lain: transparansi



(Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa salah satu elemen

corporate governance yang penting adalah transparansi (transparency)

atau keterbukaan), akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta

kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan

usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

2.2.4.2.Prinsip-prinsip Corporate Governance

Pada tahun 2004, OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip

corporate governance yang meliputi enam hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka

yang dibangun dalam corporate governance harus mampu

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut

meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1)

menjamin keamanan cara pendaftaran atas kepemilikan, (2)

mengalihkan saham atau menyerahkan saham, (3) memperoleh

informasi yang relevan tentang perusahaan secara teratur dan

tepat waktu, (4) berperan dalam memberikan hak suara dalam

RUPS, (5) memilih anggota pengurus, serta (6) memperoleh hak

pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya

perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham,

termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

3. Peranan stakeholders dalam corporate governance. Kerangka

corporate governance harus mengakui terhadap hak-hak

stakeholders, yang ditentukan dalam undang-undang atau



perjanjian (mutual agreements), dan bersama-sama menciptakan

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders

dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan,

dan kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Kerangka corporate governance

harus memastikan adanya keterbukaan informasi yang tepat

waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang material yang

berkaitan dengan perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja

perusahaan, kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan..

Disamping itu, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang

sudah disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang

berkualitas tinggi baik secara periodik maupun insidentil.

Manajemen diharuskan untuk meminta kerjasama dengan auditor

eksternal untuk melakukan audit yang bersifat independen atas

laporan keuangan.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi Kerangka corporate

governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan,

monitoring yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan

oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris

terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga

memuat kewenangan- kewenangan yang harus dimiliki oleh

dewan komisaris beserta kewajiban- kewajiban profesionalnya

kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan juga

harus melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen di

perusahaan.



2.2.4.3.Mekanisme Corporate Governance

Agrawal and Knoeber, (1996) menjelaskan bahwa pembagian

mekanisme pengendali corporate governance menjadi 2, eksternal dan

internal Mekanisme eksternal dijelaskan melalui outsiders. Hal ini

termasuk pemegang saham institusional, outside block holdings, dan

kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar

modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat

sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator,

serta stakeholder lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang

berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan

perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi ada juga komite-

komite dibawahnya seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan

manajemen. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal,

anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan

komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar

perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

Bagan 2.1

Internal Eksternal

Shareholder

Board of Director

Board of Commisioner

Management

Reputational Agents:

- Accountants

- Lawyers

- Credit Rating

- Investment Bankers

- Financial Media

- Investment Advisors

- Corporate Governance Analysis

Standards Laws Regulations

Financial

- Debt

- Equity Markets



- Competitive factor & product

markets

- Foreign Direct Investment

- Corporate control

Sumber: Cadbury, 2000. Corporate Framework for Implement Action

2.2.4. Komite Audit

2.2.5.1.Pengertian Komite Audit

Menurut Manual Komite Audit, komite audit merupakan komite

yang dibentuk oleh dewan komisaris (bertanggung jawab ke Komisaris

Independen) dengan tujuan untuk membantu Komisaris Independen

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Dasar hukum pembentukan komite audit ini berpedoman pada

Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000

tentang Pembentukan Komite Audit Emitan dan Perusahaan Publik.

Keanggotaan Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab

kepada Komisaris Independen.

Bagi BUMN, pada awal Agustus 2002 telah dikeluarkan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-

MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance

pada BUMN/BUMD. Bagi perusahaan publik, Bapepam telah

mengeluarkan Surat Edaran No.SE-03/PM/2000 dan Direksi BEJ telah

mengeluarkan Surat Direksi No.Kep. 339/BEJ/07-2001 yang kemudian

dipaparkan lebih rinci dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A

tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Berdasarkan rujukan tersebut, BUMN dan Perusahaan Publik wajib

memiliki Komite Audit sebagai sub-komite dari fungsi Dewan



Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal auditor.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah

akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan

internal, serta auditor independen (FCGI).

2.2.5.2.Karakteristik Komite Audit

Pedoman pembentukan komite audit yang efektif (2002)

menyatakan bahwa tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah

untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan

pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan

pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol serta

melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan

corporate governance.

Mekanisme corporate governance yang baik penting untuk

mengoptimalkan check and balances demi menghindari permasalahan

keuangan. Efektivitas kinerja dari komite audit dapat diukur melalui

karakteristik komite audit antara lain ukuran, independensi, aktivitas

serta kompetensi yang dimiliki oleh komite audit.

Ukuran komite audit terkait dengan jumlah komite audit yang

mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen. Penetapan jumlah

anggota komite audit menyiratkan bahwa ukuran komite audit

merupakan atribut yang tidak terpisahkan dalam mengontrol proses

akuntansi. Krishnan dan Visanathan (2008) dalam Inaam et al. (2012)

menyatakan bahwa tujuan dalam menentukan ukuran komite audit yang

optimal adalah memiliki komite audit yang cukup kecil untuk dikelola



tapi cukup besar untuk secara efektif memantau. Anderson et al. (2004)

menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang

lebih besar mampu mengawasi pelaporan keuangan dan sistem

pengendalian internal. Melalui pernyataan tersebut dapat diasumsikan

jika semakin besar ukuran komite audit maka diharapkan mampu

menunjukkan transparansi akuntansi yang lebih besar.

Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota

komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi

komite audit, pedoman corporate governance menyatakan bahwa komite

audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen

dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar

perusahaan. Klein (2006) menyatakan ada hubungan positif antara

independensi komite audit dan integritas pelaporan keuangan. Abbott et

al. (2004) dalam Hutchinson (2009) menyatakan bahwa komite audit

yang terdiri dari anggota independen dan sekurang-kurangnya satu orang

anggota dengan keahlian akuntansi akan memiliki hubungan negatif

yang signifikan dengan penyajian kembali laporan keuangan.

Aktivitas komite audit berkaitan dengan frekuensi pertemuan

formal anggota komite audit dalam setahun. Dalam rapatnya, komite

audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan

isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan pihak manajemen.

DeZoort et al. (2002) dalam Sutaryo dkk (2011) menyatakan bahwa

frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden

masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal.



Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan

fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Sedangkan kompetensi komite audit berkaitan dengan kompetensi

yang dimiliki di bidang audit, akuntansi, dan keuangan serta pengalaman

dalam praktek peraturan dan perundang-undangan corporate governance

dalam proses bisnis industri terkait. Dhaliwal et al. (2007) menyatakan

bahwa kompetensi yang dimiliki anggota komite audit akan berdampak

positif pada kualitas akrual, keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota

komite audit akan membuat mereka lebih efektif dalam melaksanakan

tanggung jawab utama komite audit dan memastikan kualitas pelaporan

keuangan yang lebih baik. Sedangkan lingkup kerja Komite Audit harus

terdiri atas:

1. Charter

Komite audit harus mempunyai suatu Audit Committee

Charter (atau ketentuan tertulis) yang menetapkan secara jelas

peran dan tanggungjawab Komite Audit dan lingkup kerjanya.

Audit Committee Charter tersebut termasuk di dalamnya:

Sasaran dan kekuatan menyeluruh;

Peran dan tanggungjawab;

Struktur;

Syarat-syarat keanggotaan;

Rapat dan pertemuan;

Pelaporan; dan

Kinerja



Audit Committee Charter disiapkan oleh Komite Audit dan

disetujui oleh Dewan Komisaris. Audit Committee Charter harus

dikaji ulang setiap tahun oleh Komite Audit dan Dewan

Komisaris. Audit Committee Charter disebarkan kepada semua

stakeholders perusahaan tersebut.

2. Srtuktur

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris

atau setidaknya oleh Komite Nominasi.

Anggota Komite Audit terdiri dari orang-orang yang

independen, seperti Komisaris yang tidak terlibat dalam

pengurusan perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi.

Komite audit paling sedikit terdiri atas 3 orang anggota.

Perlu dicatat, berdasarkan praktek dan pengalaman dalam

lingkup internasional, kebanyakan dari komite audit yang

efektif terdiri dari 3 sampai 5 anggota.

Anggota baru Komite Audit harus menerima orientasi

dalam organisasinya, peran dan tanggungjawab Komite

Audit dan lingkup fungsionalnya.

Ketua Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris,

atau setidaknya oleh Komite Nominasi.

Anggota Komite Audit, termasuk ketua Komite Audit

diangkat untuk jangka waktu paling sedikit 1 tahun.

Namun, perlu diperhatikan bahwa praktek dan

pengalaman dalam lingkup internasional menunjukkan,



bahwa komite audit yang paling efektif adalah yang

bertugas antara 1 sampai 3 tahun.

Sehubungan dengan sifat aktivitas Komite Audit yang

memiliki tujuan jangka panjang, kelangsungan

keanggotaan menjadi sangat penting. Namun hal ini harus

diimbangi oleh keperluan untuk mempertahankan suatu

pendekatan penyegaran dan independensi, sehingga

memerlukan suatu pergantian anggota Komite Audit.

Pengangkatan kembali serta periode yang berakhir di

tahun yang berbeda akan membantu tercapainya sasaran

ini. Diupayakan pula menghindari anggota yang

berpengalaman diganti secara serentak.

3. Syarat keanggotaan

Anggota Komite Audit harus memiliki suatu keseimbangan

ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang

luas. Anggota Komite Audit harus:

Independen

Objektif

Profesional

Integritas

Dedikasi

Pemahaman organisasi lingkungan bisnis

Pemahaman mengenai risiko dan kontrol

Pemahaman mengenai pelaporan keuangan

4. Rapat dan pertemuan



Penting artinya, bahwa rapat dan pertemuan Komite Audit

direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite

harus bertanggungjawab atas agenda dengan bahan-bahan pendu-

kung yang diperlukan.

Komite Audit harus mengadakan rapat paling sedikit

setiap tiga bulan.

Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat ini,

termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai

keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris,

manajemen senior, kepala auditor internal dan audit

eksternal.

Rapat harus diadakan sesuai agenda yang telah disepakati.

Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan

dibagi-bagikan kepada para peserta rapat semuanya.

5. Pelaporan

Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit

memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris

yang diwakili oleh Presiden Komisaris.

Komite Audit harus lapor paling sedikit setiap tahun dan

menjelaskan apakah telah memenuhi dan melaksanakan

peran dan tanggungjawab mereka sebagimana diuraikan

dalam Audit Committee Charter.

Presiden Komisaris harus menerima salinan-salinan dari

semua notulen dan laporan.

6. Kinerja setiap tahunnya harus dipantau secara independen.



2.2.5.3.Peranan Komite Audit

Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas

tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Peran

dan tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi

suatu perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya akan mengarah pada

pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Dalam peran dan tanggunjawab komite audit harus termasuk:

1. Pelaporan keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab

Komite Audit adalah:

Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan

menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang

berlaku terpenuhi.

Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai

dengan standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah

konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh

anggota Komite Audit, dan

Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai

mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor

eksternal.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan

tanggung jawab Komite Audit adalah:



Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol,

termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk

mengecilkan risiko tersebut.

Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal

untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan

kontrol diperhatikan.

Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua

rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang

dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

3. Corporate Governance

Tanggungjawab Komite Audit di bidang Corporate

Governance adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan

tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang

berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan

mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan

kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal

Corporate Governance peran dan tanggungjawab Komite Audit

harus termasuk juga:

Mengawasi proses Corporate Governance

Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan

Corporate Governance

Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of

Conduct



Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat

mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial

perusahaan

Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-

undang dan peraturan yang berlaku

Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis

hasil pemeriksaan Corporate Governance dan temuan

lainnya.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, komite audit harus

memiliki hubungan kerja dengan perangkat lain, termasuk antara lain:

1. Auditor eksternal

Auditor eksternal biasanya akan melapor kepada direktur

yang bertanggungjawab atas aktivitas keuangan perusahaan.

Namun sehubungan dengan perannya untuk mengadakan

pengawasan eksternal audit, maka Komite Audit harus:

Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau

penggantian auditor eksternal.

Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal.

Meninjau biaya untuk eksternal audit.

Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal

Meninjau laporan audit eksternal

Meninjau management letters audit eksternal

Memonitor kinerja auditor eksternal



Memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai

dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya

dalam hubungan dengan independensi.

2. Auditor internal

Institute Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa

Komite Audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama.

Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat

membantu Komite Audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya

kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak luar

lainnya.

Walau Kepala Auditor internal adalah bagian dari manajemen

dan harus melapor kepada Direktur Utama, namun Kepala

Auditor internal harus juga dapat melapor (“garis putus- putus”)

kepada Komite Audit. Oleh karena itu, sehubungan dengan

perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, Komite Audit

dapat:

Memberika rekomndasi terhadap pengangkatan dan/atau

penggantian kepala auditor internal yang ditunjuk oleh

Direktur Utama

Meninjau internal audit charter

Meninjau struktur fungsi audit internal

Meninjau rencana tahunan audit intern

Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai

metodologi, alat dan sumber yang memadai untuk



memenuhi charter audit internal audit charter dan

mengerjakan rencana tahunan audit intern

Meninjau semua laporan audit internal

Memonitor kinerja fungsi audit internal

Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi

standar profesional yang bersangkutan.

3. Manajemen

Disamping bidang khusus keuangan, risiko dan kontrol, dan

Corporate Governance, Komite Audit dapat mempertimbangkan

suatu rangkaian pokok persoalan yang lebih luas, dan ini dapat

diserahkan secara khusus oleh Dewan Komisaris, yaitu :

Manajemen harus mempergunakan Komite Audit untuk

membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan

tanggungjawab sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Karenanya, sehubungan dengan perannya untuk

mengawasi Corporate Governance, Komite Audit harus

mengadakan pertemuan dengan manajemen secara

berkala untuk membicarakan „secara terbuka‟ semua

pokok-pokok persoalan, yang dapat mempengaruhi

kinerja finansial atau non-finansial organisasi.

2.1. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas dan juga berdasarkan

hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat premis-premis sebagai berikut :



Premis 1 : Independensi komite audit memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap peringkat surat utang.

Premis 2 : Ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

peringkat surat utang.

Premis 3 : Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap peringkat surat utang.

Premis 4 : Kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap peringkat surat utang.

Premis 5 : Independensi komite audit memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap yield surat utang atau obligasi.

Premis 6 : Ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

yield surat utang atau obligasi.

Premis 7 : Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap yield surat utang atau obligasi.

Premis 8 : Kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap yield surat utang atau obligasi.

Berdasarkan premis yang ada diatas maka dapat digambar bagan

kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir

Peringkat Surat Utang

(Y1)

Yield Surat Utang

(Y2)Kompetensi Anggota

Komite Audit (X4)

Frekuensi Pertemuan

Komite Audit (X₃)

Ukuran Komite

Audit(X2)

Independensi Komite

Audit (X1)



2.2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya diatas dan juga

berdasarkan kerangka piker diatas, maka dapat diajukan hipotesis :

1. Independensi, ukuran, frekuensi pertemuan, dan kompetensi anggota

komite audit secara negatif maupun positif berpengaruh signifikan

terhadap peringkat surat utang.

2. Independensi, ukuran, frekuensi pertemuan, dan kompetensi anggota

komite audit secara negatif maupun positif berpengaruh signifikan

terhadap yield surat utang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu variabel yang diberikan kepada suatu

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk

mengukur variabel tersebut (Nazir, 2005: 126).

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y)

antara lain sebagai berikut:



1. Variabel Dependen

1.1.Peringkat Surat Utang

Pada penelitian ini peringkat surat utang (obligasi) akan dibagi

menjadi tujuh klasifikasi (tabel 1) seperti yang dilakukan oleh

Rinaningsih (2007). Pada penelitian tersebut surat utang dibagi

menjadi dua kategori yaitu kategori spekulatif dan kategori

investment. Kategori spekulatif yaitu obligasi yang mempunyai

peringkat 1 – 3 yang sifatnya relatif rentan terhadap perubahan

kondisi ekonomi dan resiko gagal bayar (default risk), sedangkan

kategori investment yaitu obligasi yang peringkatnya 4 – 7 yang

relatif tidak terlalu rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian

dan resiko gagal bayar (default risk) relatif kecil.

1.2.Yield Surat Utang

Untuk pengujian yield obligasi, seperti yang dilakukan pada

penelitian Rinaningsih (2007). Data yield dari transaksi perdagangan

pada tanggal 31 Maret 2013 yang diperoleh dari perdagangan

obligasi di BEI. Yield yang digunakan adalah kuartal I, karena

diasumsikan pada waktu itu laporan keuangan dan peringkat surat

utang tahun fiscal 2012 sudah diumumkan. Sehingga investor sudah

mengetahui struktur corporate governance dan kondisi keuangan

perusahaan emiten obligasinya (Bradley dkk. 2007).

Dalam penelitian ini rumus yang dipergunakan adalah sebagai

berikut:



Yield current= Kupon yang disetahunkan / Harga pasar

Obligasi

2. Variabel Independen

2.1.Independensi Komite Audit

Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota

komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga

independensi komite audit, pedoman corporate governance

menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu

orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang

anggota lain yang berasal dari luar perusahaan.

2.2.Ukuran Komite Audit

Anderson et al. (2004) menyimpulkan bahwa perusahaan

dengan ukuran komite audit yang lebih besar mampu mengawasi

pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Melalui

pernyataan tersebut dapat diasumsikan jika semakin besar ukuran

komite audit maka diharapkan mampu menunjukkan transparansi

akuntansi yang lebih besar.

2.3.Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Aktivitas komite audit berkaitan dengan frekuensi pertemuan

formal anggota komite audit dalam setahun. Dalam rapatnya, komite

audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau

mendiskusikan isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan

pihak manajemen. DeZoort et al . (2002) dalam Sutaryo dkk (2011)

menyatakan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan



dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan

peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat komite

audit menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung

jawabnya.

2.4.Kompetensi Anggota Komite Audit

Kompetensi komite audit berkaitan dengan kompetensi yang

dimiliki di bidang audit, akuntansi, dan keuangan serta pengalaman

dalam praktek peraturan dan perundang-undangan corporate

governance dalam proses bisnis industri terkait. Dhaliwal et al.

(2007) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki anggota komite

audit akan berdampak positif pada kualitas akrual, keahlian khusus

yang dimiliki oleh anggota komite audit akan membuat mereka lebih

efektif dalam melaksanakan tanggung jawab utama komite audit dan

memastikan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

Diharapkan penerapan karakteristik komite audit yang tepat akan

memiliki hubungan negatif dengan kesulitan keuangan perusahaan

(Wardhani, 2006).

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan di penelitian ini juga digunakan

pada penelitian Rinaningsih (2007) dan beberapa peneliti sebelumnya

seperti Setyaningrum (2005) Berikut operasionalisasi variable

independen dan variabel kontrol di tabel 2.

3.2. Teknik Penentuan Sampel

3.2.1. Populasi



Populasi merupakan kelompok subyek/obyek yang memiliki ciri-ciri

atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subyek/obyek

lain, dan kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil

penelitian (Sumarsono, 2004: 44).

Penelitian akan menggunakan data obligasi dari emiten yang tercatat

di BEI (Bursa Efek Indonesia) per tanggal 31 Desember 2012. Peneliti

memilih tahun 2012 karena laporan keuangan emiten obligasi terakhir

yang relatif lengkap adalah tahun 2012. Data obligasi dan peringatnya

diperoleh dari PT Pefindo. Sedangkan data transaksi obligasi dan data

laporan keuangan emiten dari www.idx.com.

Perhitungan yield dilakukan pada kuartal I seperti yang dilakukan

oleh Bradley dkk.(2007). Diasumsikan pada tanggal tersebut laporan

keuangan dan peringkat surat utang sudah diumumkan, sehingga investor

sudah mengetahui struktur corporate governance dan laporan keuangan

perusahaan.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri

dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah

sampel harus merupakan representative dari sebuah populasi

(Sumarsono,2004:44).

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode “purposive sampling”. Menurut

Sugiyono (2005:61) metode Purposive sampling adalah teknik penentuan

sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan

atas tujuan tertentu.

http://www.idx.com/

http://www.idx.com/

http://www.idx.com/

http://www.idx.com/



Berikut ini adalah kriteria-kriteria perusahaan yang dijadikan sampel

dalam penelitian ini :

1. Perusahaan yang data obligasinya tercatat di Bursa Efek Indonesia

per tanggal 31 Desember 2012.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012

yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

yang berupa data sekunder yaitu data berupa dokumentasi perusahaan

yang diserahkan ke Bursa Efek Indonesia dan download dari situs resmi

Bursa Efek Indonesia. Data tersebut berupa laporan keuangan. Serta data

berupa peringkat surat utang perusahaan yang didownload dari situs

resmi PT Pefindo.

Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan disajikan

dalam bentuk table atas peghitungan-penghitungan matematis maupun

statistik.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan

dikumpulkan melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id berupa transaksi

obligasi dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2012. Sedangkan data peringat obligasi diperoleh dari

Pefindo.

3.3.3. Pengumpulan Data

http://www.idx.co.id/






Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi

dengan cara melihat, mempelajari, dan mengutip catatan-catatan yang

diperoleh dari dokumen Bursa efek Indonesia, Pefindo, dan Harian bisnis

Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan, peringkat surat utang,

dan transaksi harian periode tahun 2012.

3.4. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis

3.4.1. Uji Out Layer

Uji outlayer merupakan salah satu alat uji yang dapat digunakan

untuk menormalkan data. Kriteria dari uji outlayer adalah nilai Zscore

yang dihasilkan dari uji outlayer tidah boleh melebihi ±1,96. Jika setelah

diuji nilai Zscore data melebihi selang tersebut maka data tersebut harus

dibuang.

3.4.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data

mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data

tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan metode

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan program SPSS (Sumarsono,

2004: 40).

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data

mengikuti distribusi normal adalah :

- Jika nilai signifikan (nilai profitabilitasnya) lebih kecil dari 5%,

maka distribusi adalah tidak normal.

- Jika nilai signifikasi (nilai profitabilitasnya) lebih besar dari nilai 5%,

maka distribusi adalah normal.



3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi diatas tersebut harus bersifat BLUE ( Best Linear

Unbiased Estimator ) artinya pengambilan keputusan uji F dan uji t tidak

boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus

dipenuhi tiga asumsi klasik yaitu:

1. Non Autokorelasi (tidak boleh ada autokorelasi)

2. Non Multikolinearitas (tidak boleh ada multikolinearitas)

3. Homoskedastisitas (tidak boleh ada heteroskedasitisitas)

Apabila salah satu dari ketiga asumsi tersebut dilanggar, maka

persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE. Sehingga

pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Di bawah ini

asumsi dasar dari BLUE, yaitu:

1. Autokorelasi

Menurut Gujarati dalam Habibi 2005, autokorelasi

didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi

yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu)/

ruang (seperti dalam data crossseetional ). Jadi dalam model regresi

linier diasumsikan tidak terdapat gejala autokorelasi. Artinya nilai

residual (y observasi – y prediksi) pada waktu ke t tidak boleh ada

hubungan dengan nilai residual periode sebelumnya (et – 1). Untuk

mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi maka perlu dilihat tabel

Watson dengan jumlah variabel bebas (k) dan jumlah data (n)

sehingga diketahui dι dan dν maka dapat diperoleh distribusi daerah

keputusan ada atau tidak terjadi autokorelasi.



AdaAutokorelasi

Positif

Daerah

Keragu –

raguan

Daerah

Keragu –

raguan

Ada

Autokorelasi

Negatif

Tidak ada

autokorelasi

positi f dan tidak

ada autokor elasi

Gambar 3.1

Distribusi Daerah Keputusan Autokorelasi f ( d )

0 dL du 4-du 4-dL 4

(Habibi,2005)

Diagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin – Watson (Uji

DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai Durbin Watson

Durbin Watson Test Kesimpulan

Kurang dari 1,08

1,08 s.d. 1,66

1,66 s.d. 2,34

2,34 s.d. 2,92

Lebih dari 2,92

Ada autokorelasi

Tanpa kesimpulan

Tidak ada autokorelasi

Tanpa kesimpulan

Ada autokorelari

Sumber : Algifari ( 2000 : 89 )

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya adanya hubungan linier yang

“sempurna” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang



menjelaskan dari model regresi. Alat uji yang digunakan untuk

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini

dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor (VIF).

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai variance inflation

factor (VIF) < 10, dan mempunyai angka tolerance mendekati 1

maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditentukan adanya

kolerasi antar variabel bebas atau bebas multikolinieritas (Ghozali,

2006: 96).

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual

suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang bersifat

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,

2006: 125).

Menurut Santoso dalam Kussuwantoro (2010), deteksi adanya

heteroskedastisitas adalah:

a. Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.

b. Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.

3.4.4. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini tergolong dalam analisis

kuantitatif yaitu suatu teknik analisis dimana data-data yang berbentuk



angka-angka dengan membandingkan melalui perhitungan dan

mengaplikasikannya dengan berbagai rumus statistik yang sesuai.

Untuk menguji hipotesis 1 digunakan persamaan 1 dengan

menggunakan statistik ordered probit model. Model logit adalah model

regresi yang digunakan untuk menganalisis dimana variabel

dependennya berupa dummy (kualitatif). Model probit merupakan

pengembangan dari model logit (Winarno, 2007). Model ordered

logit/probit digunakan karena variabel dependen penelitian ini adalah

variabel kualitatif yang berurut (ordered).

Dengan demikian tidak dapat digunakan model logit yang lainnya,

seperti multinomial logit atau binary logit. Untuk menguji hipotesis 2

digunakan persamaan 2 dan 3 dengan menggunakan statistik Ordinary

least square (model regresi berganda).

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1. Uji F

Digunakan untuk menguji kesesuaian atau tidaknya model regresi

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y1

dan Y2. prosedur Uji F dengan kriteria sebagai berikut:

a. H0a : β1= β2 = β3 = 0 (model regresi yang dihasilkan tidak sesuai)

H1a : β1= β2 = β3 ≠ 0 (model regresi yang dihasilkan sesuai)

H0b : β1= β2 = β3 = 0 (model regresi yang dihasilkan tidak sesuai)

H1b : β1= β2 = β3 ≠ 0 (model regresi yang dihasilkan sesuai)

b. Level signifikan (βo) = 0,05



c. Kriteria pengujian :

Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0,05 maka H0a

diterima dan H1a ditolak.

Jika nilai probabilitas (P value ) / signifikan < 0,05 maka H0a

di tolak dan H1a diterima.

Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0,05 maka H 0b

diterima dan H1b ditolak.

Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0,05 maka H0b


3.5.2. Uji t

Uji t dapat digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya

pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel

dependen, digunakan uji t dengan prosedur sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

H0a : βi = 0 (secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat).

H1a : βi ≠ 0 (secara parsial terdapat pengaruh positif variabel bebas

terhadap variabel terikat)Dimana i = 1, 2, 3

b. Hipotesis 2

H0b : βi = 0 (secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat).

H1b : βi ≠ 0 (secara parsial terdapat pengaruh positif variabel bebas

terhadap variabel terikat)Dimana i = 1, 2, 3

c. Level of signifikan (βo) = 0,05

d. Ketentuan pengujian:



Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0,05 maka H0a

diterima dan H1a ditolak.

Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan < 0,05 maka H0a

ditolak dan H1a diterima.

Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0,05 maka H 0b


Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan < 0,05 maka H 0b

ditolak dan H1b diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Ronald, Sattar A. Mansi, and Dvaid M. Reeb, 2004. Board Characteristics,

Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt. Journal of Accounting and

Economics, 37, 315-342.

Abbott, L.l, Parker dan G.F. Peters. 2002. Audit Committee Characteristics andFinancial Misstatement: A Study of Effi cacy of Certain Blue Ribbon

Committee Recommendations.

Abbott, L.J., S. Parker dan G.F. Peters. 2004. Audit Committee Characteristics and

Restatement. Auditing: A Journal of Practice and Th eory, Vol. 23, 69-87

Aprillya Trihartati, 2010. Pengaruh Independensi Dan Efektivitas Komite Audit

Terhadap Manajemen Laba

Ashbaugh-Skaife, H., D. Collins, and R. LaFond, 2006. The Effects of Corporate

Governance on Firms‟ Credit Ratings. www.ssrn.com

http://www.ssrn.com/






Boardman, C.and R.McEnally, 1981. Factors Affecting Seasoned Corporate Bond

Prices. Journal of Financial and Quantitative Analysis (16), 207-216

Bradley, M., Dong Chen, George Dallas, and Elizabeth Snyderwine, 2007. The

Relation between Corporate Governance and Credit Risk, Bond Yields and Firm

Valuation. Working Paper. www.ssrn.com

Bradley, M., Dong Chen, George Dallas, and Elizabeth Snyderwine, 2007. The

Relation between Corporate Governance and Credit Risk, Bond Yields and Firm

Valuation. Working Paper. www.ssrn.com

Ghozali, 2002, Aplikasi Analisis Multivarrate dengan program SPSS. Edisi 11,

Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba

Empat, Jakarta.

Kaplan, R, and G. Urwitz, 1979. Statistical Models of Bond Ratings: A

Methodological Inquiry. Journal of Business(52), 231-261.

Kasmir, Jakfar, 2008, Analisa Laporan keuangan. Edisi ke 1, Cetakan pertama.

Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Klein, A. 2002. Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings

Management. Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, 375- 400

Klock, Mark, Sattar A. Mansi, and William F. Maxwell, 2005. Does Corporate

Governance Matter to Bondholders? Journal of Financial and Quantitative

Analysis, vol. 40, no. 4, 693-719

Nachrowi, DN., Hardius Usman. Penggunaan Teknik Ekonometri. Pendekatan

Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis & Pengolahan Data dengan

Menggunakan Paket Program SPSS. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Nazir, Mohammad, 2005, Metodologi Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia,

Yogyakarta.

Rieka Sartika Hs Alimuddin, 2012. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap

Financial Distress Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar

Di Bursa Efek Indonesia 2007-2011

Rinaningsih, 2007. Pengaruh Praktek Corporate Governance Terhadap Resiko Kredit,

Yield Surat Hutang (Obligasi). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal,

vol.2 no.5.

Setyaningrum, Dyah. 2005. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap

Peringkat Surat Utang Perusahaan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Indonesia, vol.2,no.2, 73-102

Sumarsono, 2004, Metode Penelitian Akuntansi. Edisi Revisi. Penerbit UPN“Veteran” Jawa Timur, Surabaya.











Winarno, Wing Wahyu. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews,

UPP STIM YKPN, edisi pertama, Yogyakarta

Asian Development Bank

Price Waterhouse Coopers

Forum Corporate Governance Indonesia. 2000. Peranan Dewan Komisaris dan

Komite Audit dalam Pelak- sanaan Corporate Governance.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia.

Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang

Pembentukan Komite Audit Emitan dan Perusahaan Publik.

www.pefindo.com

www.idx.co.id

www.fcgi.or.id

LAMPIRAN

Tabel 1

Peringkat Surat Utang

Peringkat Utang Klasifikasi Kategori

idAAA 7 Investment

idAA+ 6 Investment

idAA 6 Investment

idAA- 6 Investment

idA+ 5 Investment

idA 5 Investment

idA- 5 Investment

idBBB+ 4 Investment

http://www.pefindo.com/




http://www.fcgi.or.id/







idBBB 4 Investment

idBBB- 4 Investment

idBB+ 3 Speculative

idBB 3 SpeculativeidBB- 3 Speculative

idB+ 2 Speculative

idB 2 Speculative

idB- 2 Speculative

idCCC+ 1 Speculative

idCCC 1 Speculative

idD atau idSD 1 Speculative

Tabel 2

Variabel Independen dan Variabel Kontrol

Variabel Independen Definisi Operasional

Independensi komite audit Keterlibatan anggota komite audit dengan

aktivitas perusahaan. Komite audit terdiri dari

sekurang-kurangnya satu orang komisaris

independen dan sekurang-

Ukuran komite audit Jumlah total keanggotaan komite audit

Frekuensi pertemuan

komite audit

Frekuensi rapat pertemuan formal anggota

komite audit dalam setahun.

Kompetensi anggota

komite audit

Kompetensi anggota di bidang audit, akuntansi,

dan keuangan serta pengalaman dalam praktek

peraturan dan perundang-undangan corporate

governance dalam proses bisnis industri terkait.

Variabel Kontrol Definisi Operasional

LEV Total utang dibagi totas assets

ROA Laba bersih sebelum pos luar biasa dibagi total

assets

SIZE Nilai total assets

FIN-UTILITY Dummy, 1 jika perusahaan adalah lembaga



keuangan atau utilitas, 0 jika lainnya

Tabel 3

Ringkasan SampelSampel 1 (Hipotesis 1)

Obligasi terbesar dari masing-masing perusahaan n

Obligasi dalam USD n

Laporan keuangan dalam USD n

Jumlah sampel I n

Sampel 2 (Hipotesis 2)

Obligasi yang ada data harga pasar per tanggal 31 Maret 2012 n

Tabel 4

Transaksi Perdagangan Obligasi 31 Maret 2013

NoBondID Rating Coupon Mature

Val

(Bil) Today

1 ADHISM1CN1 idA(sy) 0,00000 3-Jul-17 2,500 10,000,000

2 ADMF02ACN1 idAA+ 685,000 11-Mar-14 20,036 10,018,000

3 ADMF05C idAA+ 960,000 27 Mei 2014 0,943 9,925,000

4 AKRA01B idAA- 875,000 21 Des 2019 0,450 10,000,000

5 ASDF01ACN2 idAA+ 665,000 22 Okt 2013 10,030 10,030,000

6 BBMISMSB1CN1 idA(sy) 0,00000 29-Jun-22 22,000 10,000,0007 BBMISMSB1CN2 idA(sy) 0,00000 28-Mar-23 134,000 10,000,000

8 BBRI02 A+(idn) 1,095,000 22 Des 2014 43,000 10,750,000

9 BBTN01CN2 idAA 790,000 27-Mar-23 10,075 10,075,000

10 BCAF01CCN1 idAA+ 760,000 09 Mei 2015 60,405 10,067,500

11 BFIN01ACN2 A+(idn) 750,000 1-Mar-14 15,008 10,005,000

12 BFIN01BCN2 A+(idn) 850,000 19-Feb-15 75,000 10,000,000

13 BNGA01B idAAA 830,000 23 Des 2016 0,100 10,000,000

14 BNGA01BCN1 idAAA 775,000 30 Okt 2017 2,022 10,110,000

15 BNGA01SB AA(idn) 1,130,000 8-Jul-17 13,036 10,863,000

16 BNGA02SB AA(idn) 1,085,000 23 Des 2020 6,497 10,650,000

17 BNII01BCN1 idAA+ 875,000 06 Des 2016 2,086 10,430,000

18 BSDE01CCN1 idAA- 950,000 4-Jul-19 60,144 10,024,000

19 BSLT04 idA- 1,200,000 9-Apr-15 64,650 10,775,000

20 BTPN03B AA-(idn) 920,000 22 Des 2015 20,900 10,450,000

21 CFIN03C idA+ 1,025,000 08 Nop 2014 63,810 10,292,000

22 FIFA01ACN2 idAA+ 675,000 14-Apr-14 10,000 10,000,000

23 FIFA10D idAA+ 1,055,000 29-Apr-14 51,800 10,360,000

24 FIFA11C idAA+ 960,000 26-Apr-14 21,685 10,228,790

25 IMFI01CCN1 idA 825,000 11 Mei 2016 0,197 9,825,000

26 IMFI04B idA 1,015,000 9-Jun-14 2,049 10,245,000



27 INDF06 idAA+ 725,000 31 Mei 2017 20,080 10,040,000

28 ISAT05A idAA+ 1,020,000 29 Mei 2014 1,039 10,385,000

29 ISAT07A idAA+ 1,125,000 08 Des 2014 14,917 10,655,000

30 ISAT08B idAA+ 887,500 27-Jun-22 0,732 10,450,000

31JMPD11PXBFTW idAA 1,300,000 10 Okt 2013 5,160 10,320,000

32 MYOR04 idAA- 850,000 09 Mei 2019 55,107 10,205,000

33 PNBN01SBCN1 idAA- 940,000 20 Des 2019 57,500 10,000,000

34 PPLN10A idAAA 1,475,000 9-Jan-14 21,228 10,614,000

35 SANF02C idAA- 840,000 20-Jan-15 0,099 9,900,000

36 SDRA01SB idBBB 1,262,500 29 Nop 2019 168,554 10,033,000

37 SIAISA01 idA-(sy) 0,00000 5-Apr-18 5,000 10,000,000

38 SIKISAT02 idAA+(sy) 0,00000 29 Mei 2014 1,045 10,452,000

39 SIKPPLN01 idAAA(sy) 0,00000 10-Jul-17 2,528 10,110,000

40 SIKPPLN02A idAAA(sy) 0,00000 9-Jan-14 3,271 10,903,000

41 SISSMM01 idA(sy) 0,00000 30 Nop 2017 5,000 10,000,00043 SMKMYOR02 idAA-(sy) 0,00000 09 Mei 2017 1,000 10,000,000

44 SOFN04C idAA 950,000 28 Okt 2013 23,345 10,119,000

45 SSIA01B idA 930,000 06 Nop 2017 6,074 10,123,000

46 TBLA02 idA 1,050,000 5-Jul-17 41,000 10,000,000

47 TRAC02C idA+ 1,020,000 5-Jul-15 20,620 10,310,000

proposal akhir.docx

Documents