PROPOSAL KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL

BEST PRACTICES UNTUK KEBERHASILAN IMPLEMENTASI EGOVERNMENT DI INDONESIA

Subtema : Mencari solusi bagi berbagai permasalahan implementasi eGovernment di Indonesia

Sekretariat Panitia :

Kantor Program Magister Teknologi Informasi Gedung Teknik Elektro, Lantai 2.

Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta 55281

Ph/Fax : +62274547506, 631175 Website :mti.ugm.ac.id /seminarcio

email:mti@mti.ugm.ac.id

contact person sponsorship : Adamin S H P. : 08125865020

1

Proposal Kegiatan Seminar Nasional

Tema Kegiatan

BEST PRACTICES UNTUK KEBERHASILAN IMPLEMENTASI EGOVERNMENT DI INDONESIA Subtema: Mencari solusi bagi berbagai permasalahan implementasi eGovernment di Indonesia

Dasar Pemikiran

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang akses, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi. Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance. Oleh sebab itu, instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumber daya TIK secara baik dan benar.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah daerah selama ini masih mengalami berbagai hambatan dan kendala. TIK masih dipandang sebagai cost center dan bukan sebagai long term investment sehingga belum terlihat manfaatnya secara jelas. Selain itu, faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan banyaknya fakta kegagalan pemanfaatan dan pengelolaan TIK, serta hambatan dan kendalanya di berbagai daerah , maka diperlukan suatu forum antar daerah untuk sharing pengalaman. Pelaksanaan seminar nasional ini merupakan forum diskusi untuk mencari masukan dan solusi dari best practice berberapa daerah. Selain itu, seminar nasional ini diharapkan mampu memperjelas roadmap keberhasilan implementasi e Government (eGov) di daerah.

2

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Seminar Nasional ini bertujuan untuk :

1.Mendorong terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam usahausaha pengembangan eGov berdasarkan praktekpraktek terbaik (best practice) untuk meningkatkan keberhasilannya.

2.Meningkatkan awareness terhadap usahausaha pengembangan dan pemanfaatan TIK guna mendukung keberhasilan implementasi eGov.

3.Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan tatakelola TIK yang selaras dengan birokrasi pemerintahan untuk mendukung proses transformasi.

Sasaran Peserta

1.Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota

2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop insi/Kabupaten/Kota

3.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang TIK

4.Perangkat pemerintahan yang terkait dengan pengembangan eGovernment

5.Wakil dari Lembaga Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

6.Pelaku Bisnis, Pemerhati dan Praktisi TIK

Susunan Acara

Registrasi: 7.30 8.30 WIB

Pembukaan : 8.30 9.00 WIB

Sambutan 1: Ketua Jurusan Elektro, Fakultas Teknik UGM

Sambutan 2: Rektor UGM (sekaligus membuka acara) Keynote Speaker : 9.009.30 WIB

Pembicara: Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Topik: Roadmap & Indikator Implementasi EGov di Indonesia

Coffee break: 9.30 10.00 WIB

Sesi 1 : 10.00 11.15 WIB

Pembicara : Dr. Made Suwandi, M.Soc,sc (Direktorat Urusan Pemerintah Daerah, Ditjen Otda Depdagri

Topik: Kelembagaan TIK dalam Struktur Pemerintahan untuk Mendukung Keberhasilan EGovernment di Indonesia

3

Sesi 2 : 11.15 12.30 WIB

Pembicara : Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP, Ph.D. (Kepala Badan Informasi Daerah Provinsi DIY, mewakili praktisi) dan Dr. Didi Achjari, MBA (mewakili akademisi)

Topik: Penyelarasan TIK dengan Sistem Birokrasi Pemerintahan

ISHOMA : 12.30 13.30 WIB

Sesi 3 : 13.3014.30 WIB

Pembicara : Ir. Fadel Muhammad (Gubernur Provinsi Gorontalo, mewakili praktisi)

dan Dr. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc. (Magister Teknologi informasi) Topik: Mendayagunakan Peran TIK untuk mewujudkan transparasi pelayanan

publik

Sesi 4 : 14.3015.30 WIB

Pembicara : Untung Wiyono (Bupati Sragen, mewakili praktisi) dan Drs. Wing Wahyu Winarno, MAFIS (mewakili akademisi)

Topik: Isu, Peluang, dan Strategi Pemanfataan TIK Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesi 5 (panel) : 15.30 16.30 WIB

Sesi ini mendiskusikan pembicaraan pada sesisesi sebelumnya dari perspektif yang berbeda, yang diwakili oleh pembicara (Panelis) yang berasal dari kalangan yang berbeda: unsur legislatif (anggota DPR/DPRD), pelaku implementasi eGov di institusi pemerintah (mahasiswa Program CIO MTI UGM), dan masyarakat sebagai pemakai layananlayanan eGovernment.

PENUTU PAN SEMINAR & BREAK 16.30 WIB

Pelaksanaan

Hari: Rabu

Tanggal: 2 April 2008

Tempat: Gedung Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

4

Kontak Person

Sekretariat Panitia :

Kantor Program Magister Teknologi Informasi

Gedung Teknik Elektro, Lantai 2.

Jl. Grafika No. 2, Yogyakarta 55281

Ph/Fax : +62274547506, 631175

Website : www.mti.ugm.ac.id

email: mti@mti.ugm.ac.id

farista06@yahoo.com ym id : farista06

Susunan Panitia

(terlampir)

Anggaran Kegiatan

(terlampir)

Sponsorship (contact person : Adamin S. HP. 08125865020)

(terlampir)

Ir. Rudy Hartanto, MT

Penutup

Kami sangat berterimakasih apabila semua pihak memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk merealisasikan kegiatan ini dan kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Februari 2008

Ketua Panitia,

Sayuri Egaravanda, S.Kom

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik ElektroPengelola Program MTI

Fakulta s Teknik UGMJurusan Teknik Elektro FT UGM

6

Lampiran 1

TOR

Road map & Indikator Implementasi EGov Road

map & Indikator Implementasi EGov

Pemerintah melalui Keppres 20 tahun 2006 membentuk Dewan TIK Nasioanal yang salah satu tugasnya adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Dalam Blueprint TIK Nasional ada 4 Main Components dimana salah satu komponen nya adalah EGov, dengan program antara lain : legalisasi software pada Instansi Pemerintah (proprietary atau opensource), eservices dan eproc, National Single Window, NIN dan eBudget.

Agar Program tersebut dapat terimplementasi dengan baik maka diperlukan pengawasan Road Map TIK Nasional. Keragaman karakter Pemerintah Daerah dalam mengembangkan eGov merupakan sebuah tantangan dalam perkembangan eGov secara Nasional. Ada pemerintah daerah yang telah sukses mengembangkan eGov dan sukses meningkatkan PAD nya melalui implementasi TIK. Sementara sebagian baru memulai membangun eGov yang oleh sebagian daerah di artikan sebagai memiliki website dan memiliki jaringan LAN.

Agar Pengembangan eGov Pemerintah Daerah selaras dengan Pengembangan egov Nasional maka diperlukan:

1.Review Hambatan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov.

2.Keselarasan Road Map TIK Nasional dengan pengembangan eGov Pemerintah Daerah.

3.Indikator keberhasilan Implementasi eGov Indonesia dan Pemerintah Daerah.

4.Pembinaan dan pengendalian Implementasi dan pemanfaatan eGov

7

Kelembagaan TIK dalam Struktur

Organisasi Pemerintah

Review Kebijakan PP 41 Tahun 2007

Perumpunan Urusan Pemerintahan.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi TIK, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Pembinaan dan Pengendalian Organisasi.

Kendala Saat Ini

Struktur organisasi saat ini tidak kondusif untuk terwujudnya perencanaan TI yang terpadu lintas unit kerja. Beberapa kendala yang menjadi penyebab adalah:

1.Pada proses Perencanaan dan Penganggaran IT yang selama ini berada di BAPEDA, menemui kendala yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan Skill dari Pihak BAPEDA dalam menilai, mengarahkan, mengaudit atau mengevaluasi sebuah Proses Perencanaan sampai pada proses Evaluasi sebuah Program TI

2.Belum ada stakeholder secara khusus yang mengarahkan pengembangan TI?

3.Koordinasi antar lintas sektor sulit, karena keterbatasan otoritas.

Dengan memperhatikan konsep dasar tentang peran GCIO (Goverment Chief Information Officer), dan kondisi khas yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia, maka MTI UGM mengusulkan untuk merinci peran GCIO Indonesia sebagai berikut:

1. Penyusun strategi TI. Dapat dikatakan saat ini semua pemerintah daerah di Indonesia sedang berada dalam tahap awal pembangunan egov seperti diamanahkan oleh UndangUndang no. 3/2003. Menurut Bank Dunia, pemanfaatan TI dalam egov pada akhirnya harus bisa melahirkan transformasi relasi antara pemerintah dengan warga, antara pemerintah dengan dunia usaha, dan antara sesama lembaga pemerintah sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan visi, misi, dan strategi pemanfaatan TI yang tepat. Salah satu tugas GCIO adalah

8

memformulasikan ketiga hal fundamental tersebut, yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.Promotor penyelarasan prosesproses bisnis/birokrasi. TI sebagai enabler pada akhirnya harus berjalan seiring dengan prosesproses birokrasi yang ada. Pada umumnya sistem dan proses birokrasi yang ada saat ini tidak kondusif bagi pemanfaatan TI secara optimal, sehingga perlu ada pendekatan topdown agar keselarasan antara keduanya bisa tercapai. Pendekatan harus secara topdown karena pada umumnya penyelarasan TI dengan sistem/proses birokrasi melibatkan penataan birokrasi (struktur, mekanisme kerja, tupoksi, dan sebagainya). GCIO pada posisi strategis (misalkan setingkat Sekda) dapat mengemban peran sebagai promotor dan inisiator bagi penyelarasan ini.

3.Promotor manajemen solusi TI. Seorang GCIO harus dapat melihat bagaimana TI memberikan solusi terhadap masalahmasalah yang dihadapi. Sebagai promotor untuk solusisolusi TI, GCIO harus dapat mendefinisikan tujuan dan sasaran solusi yang akan diimplementasikan, strategi pengembangan dan operasionalisasinya, dan tahapantahapan yang harus dijalankan.

4.Penentu kebutuhan TI. Sebagai konsekuensi dari peran no. 2 dan 3, pemerintah daerah akan memerlukan sarana dan fasilitas TI (perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, dan data). Penentuan kebutuhan dengan memanfaatkan prinsip efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan oleh GCIO. Lingkupnya adalah pada seluruh kabupaten/kota, sehingga perlu memperhitungkan alokasi dan pemakaian bersama di lembagalembaga yang ada.

5.Perancang anggaran TI. GCIO juga perlu memiliki fungsi perancang anggaran, untuk menjamin kebutuhankebutuhan TI dapat dianggarkan secara tepat guna.

6.Pengelola operasional sistem dan teknologi informasi. Pada tataran operasional, GCIO diperlukan untuk menjamin operasional sistem dan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

7.Penilai kinerja TI. Implementasi TI yang berjalan perlu dinilai kinerjanya untuk berbagai kepentingan. Untuk kepentingan audit, penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kelayakan implementasi dengan anggaran. Untuk kepentingan pengembangan dan penyempurnaan, evaluasi kinerja dapat memberitahu aspek aspek apa saja yang perlu mendapatkan perhatian. GCIO harus dapat menjadi promotor maupun eksekutor dalam evaluasi kinerja TI.

9

Pendekatan Struktural dalam Mengakomodasi Profesi GCIO di Indonesia

Peranperan GCIO di atas memerlukan kapabilitaskapabilitas berikut ini agar program program pemanfaatan TI bisa terlaksana secara efektif: perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan (eksekusi). Kapabilitaskapabilitas ini harus diletakkan dalam struktur organisasi pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) no. 41 tahun 2007 mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Secara garis besar, struktur organisasi perangkat daerah. Dari penjelasan peran GCIO dapat diketahui ada 3 jenis posisiposisi struktural yang berbeda:

Jenis peran strategik, yang berurusan dengan visi, misi, dan strategi TI yang diturunkan dari visi, misi, dan strategi pemerintah daerah. Jenis peran ini juga bertanggungjawab atas keselarasan implementasi TI di seluruh daerah dengan strategi TI yang bersifat nasional.

Jenis peran koordinatif, yang berurusan dengan perencanaan programprogram TI dan berbagai bentuk koordinasi yang diperlukan.

Jenis peran pelaksana (eksekutor), yang bersifat sektoral dan spesifik dalam sebuah dinas atau lembaga teknis daerah.

Ketiga kebutuhan jenis peran GCIO tersebut di atas diakomodasi dengan posisiposisi struktural yang diajukan dengan dasar pemikiran untuk lebih memperkuat penetrasi inisiatif pengembangan TI melalui fungsifungsi organisasi yang sudah ada saat ini. Dengan melekatkan fungsi pengelolaan informasi pada tupoksi perangkat daerah, diharapkan bisa terjadi asimilasi yang selaras antara TI dengan fungsifungsi penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Posisi Asisten Sekda bidang Informasi membawa jenis peran GCIO strategik. Dengan eselon 2, Asisten Sekda memiliki kewenangan yang setara dengan posisi Kepala SKPD (Dinas), tetapi memiliki otoritas Sekretariat Daerah untuk mengarahkan dinas yang ada.

10

Penyelarasan TIK dengan Sistem

Birokrasi Pemerintahan

Teknologi informasi (TI) mempunyai kekuatan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dan kepercayaan semacam ini biasanya menjadi dasar justifikasi bagi investasi TI. Tetapi apakah benar bahwa investasi TI memang bisa mewujudkan impian organisasi untuk menjadi lebih efisien dan produktif, jawabannya mungkin ya, sebab pekerjaan seperti pembuatan laporan, desain, atau penghitungan bunga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Tetapi sering terjadi, investasi TI tidak bisa mendongkrak kinerja keuangan organisasi bisnis. Investasi TI justru bisa mengurangi produktivitas dan efisiensi organisasi.

Fenomena ini lebih populer dengan istilah productivity paradox. Kegagalan investasi tersebut antara lain disebabkan oleh kegagalan mengelola perubahan, ketidakcocokan antara sistem informasi yang dengan kebutuhan organisasi, ketidakcocokan kultur, dan lainlain.

Kerangka

1.Interaktivitas dan interdependensi ketiga elemen pendukung organisasi TIK yaitu pelaku, teknologi dan kebijakan yang menjadi kunci pokok dari keberhasilan proses transformasi organisasi.

2.Visi menjadi sebuah sarana pemersatu berbagai perbedaan pandangan dan friksi dalam organisasi yang mungkin saja bisa menjadi batu sandungan bagi pencapaian tujuan organisasi.

3.Pembuatan elemen kebijakan yang perlu melihat karakteristik dan effort pelaku dan teknologi.

11

Mendayagunakan Peran TIK untuk

Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik

TIK dan Fungsi Layanan Publik

Penerapan dan pemanfaatan TIK akan menghasilkan potensi keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

Efisiensi, Menyederhanakan proses, menghemat biaya dan mengurangi lamanya waktu yang dibutuhkan;

Layanan baru dan lebih baik (efektivitas), Mengkombinasikan layanan yang sudah ada dengan solusi baru pemanfaatan TIK;

Peningkatan partisipasi masyarakat, Membuka peluang partisipasi yang lebih luas, horisontal dengan memanfaatkan semua media, menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak terbatas ruang dan waktu;

Transparansi, Pemanfaatan TIK juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan transparansi pelayanan publik. Mekanisme dan prosedur layanan online telah membuka peluang bagi pembelajaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memonitor proses pelayanan publik.

Transparansi Pelayanan Publik dengan TIK

Dalam beberapa dekade terakhir terjadi transformasi sistem politik dan ekonomi yang signifikan di banyak negara. Meskipun tiap transformasi ini memiliki kualitas spesifik, arah dari perubahan ini tampak menuju bentuk pemerintah yang lebih demokratis dan menuju ekonomi yang lebih berorientasi pasar dan berpihak pada kepentingan masyarakat umum. Dalam domain politik dan ekonomi, komponen kunci perubahan adalah informasi yang menjadi lebih terdesentralisasi dan tersedia secara bebas.

Transparansi pelayanan publik khususnya interaksi Pemerintah dengan bisnis (G2B) yang paling krusial adalah proses pengadaan barang dan jasa. Sektor G2B mendapat perhatian yang signifikan, karena tingginya antusiasme sektor bisnis dan potensi untuk mengurangi biaya melalui praktikpraktik perbaikan pengadaan dan peningkatan kompetisi. Dengan G2B pemerintah membolehkan bisnis untuk memperoleh informasi pemerintah secara tepat waktu dan melakukan transaksi dengan instansi pemerintah, seperti penawaran dan pelelangan pekerjaan secara online (eProcurement).

12

Isu, Peluang dan Strategi Pemanfatan

TIK untuk Peningkatan PAD

TIK :necessity advantage versus competitive advantage

Kemajuan TIK mempengaruhi berbagai fungsi interaksi antar masyarakat, termasuk interaksi pemerintah dengan masyarakat (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (G2B) maupun interasi di dalam pemerintahan sendiri. TIK telah menjadi sarana interaksi dan bahkan menggantikan fungsi layanan pemerintah.

Di awal era otonomi daerah, pemanfaatan TIK dalam pengembangan layanan pemerintah dipandang sebagai competitive adv. Namun dalam perkembangannya saat ini, pemanfaatan TIK dalam fungsi layanan pemerintah telah menjadi keharusan (necisity adv).

Ketika TIK menjadi keharusan sebagai fungsi layanan, maka pemanfaatan TIK harus melingkupi seluruh fungsi dan interaksi yang djalankan oleh pemerintah.

Benefit oriented versus profit oriented

Berbeda dengan institusi swasta yang menjadikan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan (profit), pemanfaatan TIK di dalam pemerintahan lebih ditekankan pada peningkatan manfaat layanan (benefit) bagi masyarakat. Pada akhirnya pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi layanan.

Lebih jauh, pemanfaatan TIK memiliki fungsi strateis dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan PAD.

Strategic plan to increase income

Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan PAD. Bagaimana mengelola potensipotensi unggul yang dimiliki daerah dengan TIK atau memanfaatkan potensi TIK untuk inovasi layanan.

13

Lampiran 2

SUSUNAN PANITIA

Pelindung: Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Pengarah: Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Penanggung Jawab : Ketua Program Magister Teknologi Informasi UGM

Panitia Pelaksana Ketua

Wakil Sekretaris Bendahara

:Sayuri Egaravanda :Abdul Manan :Dedy Cahyadi :Zulfiana Farista

SeksiSeksi Seksi Acara (A)

:Suparmin

Cecilia Lusiani

Yoga Agung Wardani

Bambang Dwi Anggono

Eka Iman Prabawa

Perkap (P)

:I Made Cipta Wahyudi

Wimbo B. Prasodjo Rahayu Slamet Munsyif Sahirul Alim

Konsumsi (K)

Ex. Affair (E)

Transportasi (T)

Sponsorship (S)

:Arie Widawati Kanastasia DAD

:I Nyoman Murditha Haris Fuady

Bayu Wijayanto :Eko Wibowo Sugeng Wahyu :Adamin Siregar Dwihansyah A.N. Estiarto Wahyu S. Budi Yuwono Andiono