proposal penawaran klinik dr.nyoman

Download PROPOSAL Penawaran Klinik Dr.nyoman

Post on 12-Oct-2015

206 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penawaran ke perusahaan

TRANSCRIPT

PROPOSAL PENAWARANPENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAN PT. SUGAR LABINTA(Jl. Ir.Sutami No.45 Malangsari Lampung Selatan Indonesia)

I. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangNegara Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja terbesar nomor 4 di dunia yaitu 106 jiwa (survey BPS, 2005) dan jumlah industri yang cukup besar berjumlah 102.000 perusahaan. Oleh karena itu kesehatan kerja sangat penting peranannya dalam meningkatkan produktifitas perusahaan. Jika tingkat kesehatan pekerja terpelihara dengan baik, maka angka kesakitan, absensi, kecacatan, kecelakaan kerja dan kerugian materi dapat diminimalkan. Dengan demikian produktifitas pekerja akan meningkat yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Dibeberapa daerah di Indonesia pelayanan kesehatan kerja belum banyak dilakukan, hal ini berdasarkan hasil kajian kebutuhan yang dilakukan pada beberapa propinsi di Indonesia. Secara factual menggambarkan wawasan mengenai kesehatan kerja dan sumber daya manusia di bidang K3 masih kurang serta sistem informasi kesehatan kerja yang belum dilaksanakan.

Salah satu permasalahan kesehatan nasional baik masa kini maupun mendatang adalah penganggulangan dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang berkaitan dengan adanya intensitas industrial. Berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan maupun pnyakit yang diperoleh dari tempat kerja ataupun karena pekerjaannya diperkirakan akan meningkat baik kualitas maupun intensitasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan maupun pengembangan institusi pelayanan dalam satu kerangka sistem rujukan yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam konstitusi organisasi kesehatan sedunia (WHO) tahun 1948 disepakati antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pada dasarnya sehat merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat pekerja.Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 23 menyebutkan bahwa setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan upaya kesehatan kerja. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan swasta di tempat kerja adalah klinik di tempat kerja (perusahaan).Untuk mewujudkan kesehatan pekerjaan yang baik, maka perusahaan diharapkan dapat menyedIakan sarana kesehatan kerja dasar wilayah kerja. Untuk melaksanakan fungsinya perusahaan dilengkapi dengan ketenagaan, obat, peralatan, dan prasarana pendukung lainnya. Perbedaan masalah kesehatan yang ada, potensi bahaya yang dimiliki, kondisi perusahan, maka jenis pelayanan yang diberikan serta kebutuhan luas dan karakteristik ruangan klinik perusahaan akan berbeda. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya pedomanan klinik di tempat kerja/perusahaan, agar pelayanan kesehatan yang diberikan termasuk tenaga sarana, dan prasarana yang dibangun sesuai dengan kaidah pelayanan kesehatan.1.2 TujuanA. Tujuan Umum 1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja secara optimal di klinik perusahaan terhadap masyarakat pekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja.

2. Terjalinnya suatu hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan dokter dalam menjamin kesehatan karyawan perusahaan.

B. Tujuan khusus 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta rujukan di klinik perusahaan.

2. Terlaksananya pelaporan khususnya tentang penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan kecelakaan akibat kerja di klinik perusahaan.

3. Tersedianya tenaga, sarana, dan prasarana di klinik perusahaan.

4. Memberikan kemudahan bagi karyawan untuk berobat, dan mempercepat rujukan.5. Memperkecil angka indisipliner dengan alasan sakit.6. Menghindari terjadinya wabah dan penyakit menular.1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja2. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja3. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan4. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan5. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Social Nasional7. Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja8. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Wajiab Laporan Penyakit Akibat Hubungan KerjaII. KESEHATAN KERJA2.1 DefinisiKesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja (occupational disease) adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Penyakit berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit terkait kerja (work related disease) adalah penyakit yang dipermudah timbulnya, diperberat atau diperparah oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

Pelayanan kesehatan kerja adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan :

Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja

Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja

Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja

Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Upaya kesehatan kerja adalah berbagai program dan kegiatan kesehatan di tempat kerja yang terdiri dari 4 (empat) upaya kesehatan yaitu :

Pencegahan (Preventif) Peningkatan (Promotif) Pengobatan (Kuratif) Pemulihan (Rehabilitatif)Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah dokter sebagai penanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh pengusaha atau kepalna instansi/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja.

2.2 Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaPelayanan kesehatan kerja wajib melaksanaakan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif) yang meliputi upaya kesehatan : Pencegahan (Preventif), Pembinaan/Peningkatan (Promotif), Pengobatan (Kuratif) Pemulihan (Rehabilitatif), dengan lebih menitik beratkan pada upaya kesehatan pencegahan dan pembinaan/peningkatan (promotif dan preventif).Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, sedangkan tenaga pelaksananya dapat terdiri dari :

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja (penanggung jawab merangkap pelaksana), Dokter perusahaan dan atau Paramedis perusahaan.2.3 Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaA. Syarat Lembaga Pelayanan Kesehatan Kerja :

1. Memiliki personil kesehatan kerja yang yang meliputi :

Dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja,

Tenaga pelaksanan kesehatan kerja berupa dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan,

Petugas administrasi atau pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan kerja.

2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja,

3. Pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan mendapat pengesahan dari instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya,

4. Pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan wajib dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja antara pengusaha dengan kepala unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya.

B. Syarat Personil Pelayanan Kesehatan Kerja

1. Syarat dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja :

a. Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit/instansi yang

bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya;

b. Telah mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja (dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan) :

a. Memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja (atau sertifikat lainnya) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

b. Mematuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kode etik profesi dan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Syarat dokter perusahaan :

a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, atau sejenisnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

b. Surat ijin praktek (SIP) dokter yang masih berlaku dari instansi yang berwenang

C. Syarat Sarana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaJumlah dan jenis sarana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko yang ada di perusahaan. Jenis sarana pelayanan kesehatan kerja minimal terdiri dari sarana dasar dan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang sesuai kebutuhan.(Tabel 1)

2.4 Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaPenyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan, dalam bentuk rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan atau dilakukan dengan cara kerjasama melal