radadadpp jkk (25 feb 2011)

7/25/2019 RadadadPP JKK (25 Feb 2011)

1/29

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan

Pasal 34 ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu diatur

tentang iuran dan manfaat jaminan kecelakaan kerja

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

4456;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KECELAKAAN KERJA.


2/29

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah

jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan

kerja berupa manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai.

2. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan

kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah

menuju tempat kerja atau sebaliknya,kecelakaan yang terjadi dalam

perjalan dinas atau yang ditugaskan pemberi kerja,dan penyakit yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.

3. Peserta adalah setiap orang yang mengikuti program JKK dan

iurannya telah dibayar, termasuk orang asing yang bekerja paling

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,

atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau

penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

2


3/29

8.Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja

yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

9.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau

hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung

mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk

menjalankan pekerjaannya.10.Cacat total adalah Cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan

seseorang baik fisik maupun mental untuk melakukan pekerjaan rutin

atau sesuai profesinya selama kurun waktu dua tahun.

11. Cacat total tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan

seseorangbaik fisik maupun mentaluntuk melakukan pekerjaan

apapun untuk memperoleh pendapatan untuk sisa hidupnya.

12. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan programjaminan kecelakaan kerja

jaminan sosial.

13. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian

khusus yang ditunjuk oleh Menteri.

14. Dokter pemeriksa adalah dokter pemberi kerja atau dokter yangditunjuk oleh pemberi kerja atau dokter pemerintah???(yang memiliki

ijin praktik?)yang memeriksa dan merawat tenaga kerja yang

mengalami kecelakaan kerja.

15. Dokter penasehat adalah dokter yang ditunjuk (???) oleh Menteri

Kesehatan atas usul Menteri.

16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk

memastikan peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan

3


4/29

santunan uang tunai apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau

menderita penyakit akibat kerjadengan atau tanpa kecacatan/kematian.

BAB II

KEPESERTAANPasal 3

(1)Peserta program jaminan kecelakaan kerja meliputi:

a.Pemberi kerja;

b.Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja sektor

swasta/BUMN/BUMD/pemberi kerja perkumpulan/permberi kerja

berbadan hukum lainnya

c.Pekerja tidak tetap/honorer pada pemberi kerja sektor



d.Pekerja yang mendapat upah harian pada pada pemberi kerja sektor



e.Orang yang berusaha sendiri;???

f.Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g.Pejabat Negara;

h.Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

i.Prajurit siswa TNI dan POLRI;

j.Peserta magang di pemberi kerja dan siswa sekolah yang

melakukan pekerjaan di perusahaan.

(2) Kepesertaan jaminan kecelakaan kerja bersifat wajib dan

penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

Untuk pertama kali penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja

diwajibkan bagi:

a.Pemberi kerja yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih

beserta pekerjanya, atau membayar upah paling sedikit sebesar Rp.

4


5/29

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan untuk seluruh

pekerjanya;

b. Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;

c. Pejabat Negara;

d. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

e. Prajurit siswa TNI dan POLRI;

f. Peserta magang di pemberi kerja dan siswa sekolah yang melakukan

pekerjaan di perusahaan.

Huruf b-e sudah termasuk dalam a. Huruf

f sebaiknya tidak sekarang. Akan menyulitkan siswa/mahasiswa

magang.

Pasal 5

UntukpSebelum seluruh pemberi kerja yang diwajibkan sebagaimana

dimaksud pasal 4 telah melakukan kewajibannya, Pemberikerja sektor

swasta yang mempekerjakan pekerja dibawah

kurang dari 10 (sepuluh)

orang dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja secara

sukarela.

BAB III

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 6

(1) Peserta yang tertimpa kecelakaan atau penyakit akibatkerjaberhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang

meliputi:

a. Biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan

kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya

pertolongan pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama

di Rumah sakit, termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat

ganti (prothese) bagi peserta yangkehilangananggota badannya

hilang atausalah satu organ indera tubuhtidak berfungsi akibat

kecelakaan kerja.

5


6/29

(2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

kepada peserta yang tertimpa kecelakaan kerjaberhak menerima

diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;

b. Santunan cacad sebagian untuk sisa hidupnyaselama-

lamanya;

c. Santunan cacad totaltetap untuk sisa hidupnyaselama-

lamanya baik fisik maupun mental; dan atau

d. Santunan kematianyang diberikan kepada ahli waris pekerja

e. Santunan berkala

(3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Perubahan besarnya penggantian biaya dan santunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)disesuaikan tiap dua tahun

dengan Peraturan Presidendapat dilakukan secara berkala.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kecelakaan kerjadi tempat kerja, pemberi kerja

wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan dari tempat

terjadinya kecelakaan kerja ke tempat pelayanan kesehatan atau ke

rumah pekerja yang mengalami kecelakaan kerjauntuk kemudian

mengajikan klaim biaya tersebut kepada BPJS.

(2)Dalam hal kecelakaan kerja diluar tempat kerja akibat suatu tugas

yang diberikan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar

terlebih dahulu biaya-biaya medis dan pengankutan untuk

kemudian mengajikan klaim biaya tersebut kepada BPJS

Pasal 9

Klaim manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami penyakit yang timbul

akibat hubungan kerja daluarsa setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak

berakhirnya hubungan kerja dengan pemberi kerja tersebut.

Mohon

6


7/29

konsul kepada ahli kecelakaan kerja untuk kemungkinan terdapat

penyakit akibat kerja yang dapat muncul setelah tiga tahun paparan

Pasal 10

Hak peserta Program JKK sebagaimana diatur dalam peraturan

pemerintah ini, tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan, atau disita

sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 11

(1)Karena tugas dan tanggung-jawabnya terhadap negara yang khususdengan risiko kerja yang sangat besar, anggota TNI/POLRI/siswa

prajurit berhak atas manfaat tambahan dengan dana bersumber

APBN.

(2)Manfaat tambahan bagi anggota TNI/POLRI/PNS yang mengalami

kecelakaan kerja diaturlebih lanjutsecara tersendiri

oleh Mentri

yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan kemananan.

BAB IV

IURAN

Pasal 12

Iuran jaminan kecelakaan kerja dibayar oleh pemberi kerja.

Pasal 13

(1)Iuran program JKK ditetapkan sebesar prosentase upah/gaji sebulan

dengan batas minimum upah minimum yang berlaku di daerah

domisili pemberi kerja

(2)Besarnya iuran JKK dikelompokan kedalam dua kelompoklingkungan

kerjasebagai berikut:a.Kelompok 1 = 0,25 %

b.Kelompok 2 = 0,75 %

(3)Pengelompokan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran I.

7


8/29

(4)Perubahaan besarnya iuran diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Presidensetiap dua tahun.

Pasal 14

(1) Perhitungan besarnya iuran untuk peserta pemberi kerjaswasta,

BUMN/BUMD berdasarkan upah/gaji sebulan.

(2)Perhitungan besarnya iuran untuk peserta Calon Pegawai Negeri dan

Pegawai Negeri berdasarkan gaji sebulan.

(3)Perhitungan besarnya iuran untuk peserta Pejabat Negara

berdasarkan gaji sebulan.

(4)Perhitungan besarnya iuran untuk peserta prajurit siswa TNI/POLRI,

peserta magang dan murid sekolah yang bekerja di pemberi kerja

didasarkan pada Upah Minimumyang berlaku di daerah domisili

sekolahsetempat.

BAB V

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 15

(1)Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya,seluruhpekerjanya peserta

magang dan siswa sekolah yang melakukan pekerjaan di pemberi

kerja sebagai peserta program JKK pada badan penyelenggara

jaminan sosial dan membayar iuran sesuai dengan kelompok iuran

lingkungan pekerjaan.

(2)Pemberi kerja wajib mendaftarkan calon pegawai negeri, pegawai

negeri, pejabat negara, dan prajurit siswa TNI/POLRI sebagai peserta

program JKK pada badan penyelenggara jaminan sosial dan

membayar iuran sesuai dengan kelompok iuranlingkungan pekerjaan.

(3)Dalam pendaftaran program mendaftarkan peserta ke programJKK,

pemberi kerjaharus mencantumkan sekurang-kurangnya data

mengenai:

a.alamatlengkapperusahaan/instansi/lembaga/pemberi kerjayang

mencakup kelompok iuran, nama pemberi kerja, nomor ijin usaha,

nama jalan, nomor jalan/blok/ruangan, nomor telepon, nomor fax,

dan atau alamat email.

8


9/29

b.Jumlah pekerja/peserta magang dan siswa sekolah yang

melakukan pekerjaan dipadapemberi kerjadengan melampirkan

daftar nama dan Nomor Induk Kependudukan pekerjayang

diikutsertakan dalam program JKK beserta nama ahli

warisnyaanggota keluarganya; atau

c.Jumlah calon pegawai negeri, pegawai negeri, pejabat negara, dan

prajurit siswa TNI/POLRI di instansi/lembaga yang diikutsertakan

dalam program JKK beserta anggota keluarganya dengan

melampirkan daftar nama dan Nomor Induk Kependudukan

pekerjabesertanama ahli warisnya

d.Jenis kelompok iuran

e.Besarnya upah/gaji/honor/beasiswasetiap peserta danbesran

iuran untuk tiap-tiap pekerja/siswa dicantumkan dalam lampiran.

(4)Pemberi kerja wajib melaporkan setiap terjadinya perubahan data

pemberi kerja dan peserta program JKK kepada BPJSpaling lambat

satu bulan setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 16

(1)BPJS wajib menerbitkan Kartu Peserta program JKK paling lama 7

(tujuh) hari setelah diterimanya iuranpendaftaran pemberi kerja

diterima.

Iuran diterima bisa menimbulkan salah tafsir dengan

mengartikan iuran telah masuk ke nomor rekening BPJS, sementara

pada waktu antara tersebut kecelakaan dapat terjadi.

(2)Dalam hal Kartu Peserta belum diterbitkan dan terjadi kecelakaankerja, pekerja yang mengalami kecelakaan berhak atas JKK

berdasarkan bukti pendaftaran yang telah diterima kantor BPJS

setempat.

BAB VI

PROSEDUR MENDAPATKAN MANFAAT

Pasal 17

Pemberi kerja wajib melaporkan setiapkejadianterjadinya kecelakaan

kerja kepada BPJS dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan setempat

(tidak perlu menambah pelaporan dua kali pleh

pemberi kerja. BPJS lah yang diwajibkan melaporkan tiap bulan kepada

9


10/29

kementraian naker atau nama penggantinya)dalam waktu 2 (dua) kali 24

(dua puluh empat) jam terhitung sejaksaatterjadinya kecelakaan kerja.

Seorang dokter yang memeriksa seorang pekerja dan menemukan

diagnosis suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang

wajib melaporkan dan meminta pekerja melaporkan kejadian tersebut

kepada BPJS setempat untuk mendapatkan manfaat JKK dalam waktu 2

x 24 jam setelah diagnosis ditegakkan dengan menyertakan surat

keterangan dokter.

Pasal 18

(1) Untuk mendapatkan klaim manfaat JKK, pemberi kerja wajib

melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada BPJS dan instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu

2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkannya

surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.

(2) Surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 ayat 1 menyatakan :

a.Dianosis dan kode diagnosis kecelakaan dan atau penyakit akibat

kerja

b.Perkiraan waktu pasien/peserta sementara tidak mampu bekerja

akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang memebutuhkan

perawatan atau pemulihan danberakhirnya kondisi sementara

tidak mampu bekerja;

c.Ada atau tidaknya cacat sebagian untuksementra atau untuk sisa

hidup pesertaselama-lamanya;

d.Ada atau tidaknya cacat totalsementra atau untuk sisa hidup

pesertaselama-lamanya;

e.Peserta meninggal dunia.

(3) Untuk mendapatkan klaim manfaat JKK, pemberi kerja wajib

melaporkan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja kepada BPJS

dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

setempat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam

terhitung sejak tanggal diterbitkannya hasil dianogsis dari Dokter

Pemeriksa atau Dokter Penasehat.

Pasal 19

(1)Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan

kerja dilakukan oleh badan penyelenggara berdasarkan surat

10


11/29

keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat.

(2)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan akibat

kecelakaan kerja dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

(3)Dalam hal penetapan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima oleh badan

penyelenggara atau pengusaha atau peserta, maka penetapan akibat

kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri.

Pasal 20

(1)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja

atau bukan kecelakaan kerja, maka Menteri dapat menetapkan dan

mewajibkan pemberi kerja atau instansi/kementerian/lembaga untuk

memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2).

(2)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja

atau bukan kecelakaan kerja antara badan penyelenggara dengan

pemberi kerja atas dirinya sendiri atau orang yang berusaha sendiri

(bukan penerima upah), maka Menteri dapat menetapkan kecelakaan

kerja atau bukan kecelakaan kerja.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh

Presiden.

Pasal 21

Pelayanan badan penyelenggara kepada peserta dilakukan dengan mudah

dan cuma-cuma.

BAB VIITATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 22

(1) Pemberi kerja wajib membayar iuran program jaminan

kecelakaan kerja bagi dirinya, pekerjanya, peserta magang dan siswa

11


12/29

sekolah yang melakukan pekerjaan di pemberi kerja setiap bulan

paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan

iuran yang bersangkutan kepada badan penyelenggara.

(2) Pemberi kerja wajib membayar iuran program jaminan

kecelakaan kerja bagi calon pegawai negeri, pegawai negeri, pejabat

negara, dan prajurit siswa TNI/POLRI di instansi/lembaga setiap

bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari

bulan iuran yang bersangkutan kepada badan penyelenggara.

Pasal 23

(1)Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua

perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari

iuran yang seharusnya dibayar pemberi kerja.

(2)Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.

Pasal 24

(1)Dalam hal pemberi kerja menunggak iuran 1 (satu) bulan, maka

Pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu JKK yang menjadi hak

peserta.

(2)BPJS akan mengganti jaminan yang menjadi hak peserta kepada

pemberi kerja yang dimaksud pada ayat (1) setelah pemberi kerja

membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

(3)Permintaan penggantian yang menjadi hak peserta oleh pemberi kerja

kepada BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh melebihi

jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4)BPJS wajib membayar penggantian jaminan sebagaimana dimaksud

ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung

dinyatakan lengkap.

Pasal 25

(1)BPJS wajib membayar JKK dalam waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan

sejak dokumen dilengkapi.

12


13/29

(2)BPJS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut pada

ayat (1) dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu per seratus) dari

jumlah jaminan untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan

kepada peserta yang bersangkutan.

Pasal 26

(1)Selama peserta yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu

bekerja, pemberi kerja tetap membayar upah peserta sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai penetapan akibat

kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan

oleh Menteri.


melakukan tugas, pemberi kerja tetap membayar uang saku peserta

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g dan h sampai

penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak

atau dilakukan oleh Menteri.


bekerja atau belum mampu melakukan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atau ayat (2), pemberi kerja tetap membayar upah atau

uang saku peserta sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)Badan penyelenggara mengganti santunan sementara belum mampu

bekerja atau belum mampu melakukan tugas kepada pemberi kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang telah dibayar

terlebih dahulu oleh pemberi kerja.

(5)Dalam hal santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih

besar dari yang dibayarkan oleh pemberi kerja, maka selisihnya

dibayarkan langsung kepada peserta.

(6)Dalam hal penggantian santunan yang dibayarkan oleh badan

penyelenggara lebih kecil dari upah atau uang saku yang telah

dibayarkan oleh pemberi kerja, maka selisihnya tidak dapat

dimintakan pengembaliannya kepada peserta.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendaftaran

13


14/29

kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan

JKK diatur lebih lanjut Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan program JKK oleh pemberi

kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan olehpegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 29

(1) Selain penyidik pejabat polisi

Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberi

wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana pelanggaran program jaminan kecelakaan

kerja;

b.melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja yang diduga

melakukan tindak pidana pelanggaran program jaminan

kecelakaan kerja;

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran program

jaminan kecelakaan kerja;

d.melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana pelanggaran program jaminan

kecelakaan kerja;

14


15/29

e.melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang

tindak pidana pelanggaran program jaminan kecelakaan kerja;

f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana pelanggaran program jaminan

kecelakaan kerja; dan

g.menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana pelanggaran program

jaminan kecelakaan kerja.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1)Pemberi Kerja dikenakan sanksi administratif apabila tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Pasal 17 dan Pasal 22.

(2)Badan Penyelenggara dikenakan sanksi administratif apabila tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3)Bentuk dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

15


16/29

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ......

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .. TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

I. UMUM

Pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut

tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah

satunya adalah perlindungan yang sangat mendasar. Perlindungan

tersebut berupa penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang

diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan

sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dengan amanat tersebut, mengandung arti bahwa Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program Negara yang

bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila

16


17/29

terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan

pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun, dan meninggal dunia.

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankanbeberapa program jaminan sosial. Undang-undang yang secara khusus

mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang antara lain mengatur

program jaminan kecelakaan kerja.

Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian

Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI

beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut dan amanat Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu diatur

program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk seluruh penduduk yangbekerja dengan prinsip manfaat dan iuran yang sama dengan Peraturan

Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

17


18/29

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud diatur tersendiri dalam pasal ini antara lain

pengaturan di dalam PP 56 tahun 2007 tentang Santunan dan

Tunjangan Cacat Prajurit TNI, PP12 tahun 1981 tentang Perawatan,

Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokan iuran didasarkan pada risiko lingkungan

kerja.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14Ayat (1)

Yang dimaksud upah/gaji sebulan termasuk tunjangan yang

bersifat tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud gaji sebulan termasuk tunjangan.

18


19/29

Ayat (3)

Yang dimaksud gaji sebulan termasuk tunjangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tersebut

dimaksudkan untuk melindungi hak peserta atas jaminankecelakaan kerja karena perubahan dimaksud langsung atau

tidak langsung akan mempengaruhi manfaat yang akan

diperoleh peserta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

19


20/29

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....

NOMOR ......

20


21/29

LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN

KECELAKAAN KERJA

_______________________________________________________________________

TABEL KELOMPOK IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

KELOMPOK JENISLINGKUNGAN PEKERJAANUSAHA

(DIKELOMPOKKAN MENURUT JASA DAN PRUDUK BARANG)

I 1.Penjahitan/Konveksi

2.Pabrik Topi

3.Industri pakaian lainnya (paying, kulit ikat pinggang,

gantungan celana/bretel).

4.Pembikinan layer dan krey dari tekstil

5.pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden,

dan lain-lain yang ditenun)

6.Perdagangan ekspor impor

7.Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar,

distributor, makelar, dan lain-lain)

8.Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain

9.Bank dan Kantor-kantor Dagang.

10.Perusahaan pertanggungan

11.Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen-

departemen).12.Jasa pendidikan, termasuk pendidikan agama dan

pendidikan informal seperti taman kanak-kanak

13.Pengobatan dan kesehatan lainnya

14.Organisasi-organisasi keagamaan

15.Lembaga kesejahteraan

16.Persatuan perdagangan dan organisasi buruh

17.Balai penyelidikan yang berdiri sendiri

18.Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan,

kebon binatang, perkumpulan sosial.

19.Pemangkas rambut dan salon kecantikan.

20.Peternakan

21.Pertanian rakyat

22.Perkebunan gula

23.Perkebunan tembakau

24.Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau

25.Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-

lain.

26.Pabrik teh

27.Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk28.Pabrik gula

29.Pabrik sigaret

30.Pabrik cerutu

31.Pabrik rokok kretek, dan lain-lain

32.Perusahaan tembakau lainnya

33.Pabrik cat dan lak

21


22/29

34.Pabrik tinta dan lem

35.Pabrik kina

36.Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya

37.Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan pengukuran dan

pemeriksaan laboratorium

38.Reparasi arloji dan lonceng39.Industri alat-alat musik

40.Pabrik alat-alat olah raga

41.Pabrik mainan anak

42.Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah,

rumah, garasi dan lain-lain)

43.Jasa perhubungan seperti PTT, Radio

44.Perusahaan pembuatan film dan pengedar film

45.Bioskop

46.Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain.

47.Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop

48.Perusahaan binatu, celup

49.Perusahaan potret

50.Calon Pegawai Negeri Sipil

51.Pegawai Negeri Sipil

52.Pejabat Negara

53.Peserta Magang di Perusahaan

54.Siswa Murid di Perusahaan

II 1.Pelayanan pengairan

2.Perusahaan kehutanan

3.Pengumpulan hasil hutan

4.Pembakaran arang (di hutan)

5.Perburuan

6.Pemeliharaan ikan tawar

7.Pemeliharaan ikan laut

8.Penangkapan ikan tawar

9.Pembantaian

10. Pemotongan dan pengawetan daging

11. Pemotongan susu dan mentega

12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah

13. Pabrik pengawetan ikan

14. Penggilingan padi

15. Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain)

16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)

17. Pabrik roti dan kue

18. Pabrik biscuit

19. Pabrik gula (perkebunan)20. Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain

21. Pabrik mie dan bihun

22. Pabrik kerupuk

23. Pabrik tahu

24. Pabrik kecap

25. Pabrik es krim dan es lilin

22


23/29

26. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak

27. Industri makanan lainnya

28. Pabrik alkohol dan spiritus

29. Pabrik minuman dan alkohol

30. pabrik anggur

31. Pabrik bir32. pabrik air soda, sari buah dan minuman

33. Pabrik pemintalan

34. Pemintalan tali sepatu, perban

35. Pertenunan

36. Permadani

37. Pabrik triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)

38. Pabrik tali temali (kabel, pukat, rami, sabut, dan lain-lain)

39. Industri tekstil lainnya.

40. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal

plastik, dan lain-lain termasuk pabrik barang-barang

plastik.

41. Reparasi barang-barang keperluan kaki

42. Pabrik kayu gabus

43. Penggergajian kayu

44. Pabrik peti dan gentong kayu

45. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)

46. Pembikinan meubel dari rotan dan bamboo

47. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya.

48. Pabrik kertas Koran dan karton49. Pabrik barang-barang dari kertas dan karton

50. Perusahaan percetakan, penerbitan.

51. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan.

52. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainya

53. Remiling karet

54. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaran luar dan

dalam, mainan anak-anak dan lain-lain).

55. Perusahaan vulkanisir

56. Asam garam

57. Pabrik gas/zat asam arang dan sebagainya

58. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis

dan lain-lain).

59. Terpentin dan damar

60. Industri minyak kelapa

61. Industri minyak kelapa sawit

62. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan

63. Minyak dan gemuk dari hewan

64. Pabrik sabun

65. Pabrik obat-obatan/farmasi66. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik

67. Pabrik barang-barang untuk mengkilap

68. Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, DDT, dan

lain-lain)

69. Cokes oven (distribusi gas)

70. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat

23


24/29

71. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas

72. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin

73. Pabrik semen

74. Pembakaran gambing

75. Pabrik tegel, ubin, pipa beton

76. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja77. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi,

lembaran besi, pipa, corong)

78. Pabrik timbangan

79. Pabrik klise dan huruf cetak

80. Pabrik galvanisir (partikel)

81. Pabrik barang-barang logam lainnya

82. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik

83. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu

84. Reparasi sepeda dan becak

85. Industri potret dan optic

86. Industri arloji dan lonceng

87. Perusahaan perak

88. Industri barang-barang dari logam mulia

89. Pabrik es

90. Industri-industri lain seperti perusahaan, plastic, pemberi

kerja bulu-bulu burung, pipa tembakau

91. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi

tenaga listrik.

92. Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tanggadan pabrik-pabrik.

93. Industri uap untuk tenaga

94. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)

95. Pembersihan (sampah dan kotoran)

96. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara

97. Penyiaran radio

98. Rumah makan dan minuman

99. Hotel, penginapan dan ruang sewa.

100. Pabrik dari hasil minyak tanah

101. Pabrik barang-barang dri minyak tanah atau batu bara

102. Pabrik bata merah dan genteng

103. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil

dan mesin)

104. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja.

105. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api

106. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya

107.Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda

motor)

108. Pabrik dan reparasi kapal udara109. Perusahaan kereta api

110.Perusahaan trem dan bus

111.pengangkutan penumpang di jalan selain bus

112.Penimbunan barang/veem

113.Penebangan dan pemotongan kayu/panglong

114.Penangkapan ikan laut

24


25/29

115. Penangkapan ikan laut lainnya

116.Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan

117.Asam belerang

118.Pabrik pupuk

119. Pabrik kaleng

120. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksiberat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik.

121.Pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut.

122.Pengangkutan barang dan penumpang di udara

123. Pabrik korek api

124.Pertambangan minyak mentah dan gas bumi

125.Penggalian batu

126. Peggalian tanah liat

127. Penggalian pasir

128. Penggalian gamping

129. Penggalian belerang

130. Tambang intan dan batu perhiasan

131. Pertambangan lainnya

132.Tambang emas dan perak

133.Penghasilan batu bara

134.Tambang besi mentah

135.Tambang timah

136.Tambang bauksit

137.Tambang mangan

138.Tambang logam lainnya139.Lori perkebunan.

140. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api.

141. Tentara Nasional Indonesia

142. Polisi Republik Indonesia

143.PNS TNI dan POLRI

144.Prajurit Siswa TNI dan POLRI

LAMPIRAN II

I.BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A.Santunan

1.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan

pertama 100% upah sebulan, 4 bulan kedua 75% upah sebulan

dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan;

2.Santunan cacat;a. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan

secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai table

x 80 bulan upah;

25


26/29

b. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan

secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan

besarnya santunan adalah :

b.1. santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah;

b.2. santunan berkala sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

rupiah selama 24 (dua puluh empat) bulan;

c. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara

sekialigus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah :

% berkurangnya fungsi x % sesuai table x 80 bulan upah.

3.Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan

secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

a. santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah,

sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;

b. santunan berkala sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

c. biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

B.Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan :

1.dokter;

2.obat;

3.operasi;

4.rontgen, laboratorium;

5.perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I;6.gigi;

7.mata;

8.jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapatkan ijin

resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan

tersebut pada B1 sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp.

20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

C.Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat Bantu

(orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali

untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh

Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah

40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya

rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta

rupiah).

D.Biaya penggantian gigi tiruan maksimum sebesar Rp. 2.000.000

(dua juta rupiah)

E.Dalam hal peserta mengalami penyakit yang timbul karena

hubungan kerja, peserta berhak mendapatkan manfaat

sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B.

F.Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan

kerja ke rumah sakit diberikan panggantian biaya sebagai berikut :

26


27/29

1.Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai

maksimum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah);

2.Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal

sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimalsebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

II.TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP

SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH

Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40

Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35

Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35

Lengan kiiri dari atau dari atas siku ke bawah 30

Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke

bawah

32

Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28

Kedua belah kaki dari pengkal paha ke bawah 70

Sebelah kaki dari pangkah paha ke bawah 35

Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50

Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25

Kedua belah mata 70 Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH

Pendengaran pada kedua belah telinga 40

Pendengaran pada sebelah telinga 20

Ibu jari tangan kanan 15

Ibu jari tangan kiri 12

Telunjuk tangan kanan 9

Telunjuk tangan kiri 7

Salah satu jari lain tangan kanan 4

Salah satu jari tangan kiri 3

Ruas pertama telunjuk kanan 4,5

Ruas pertama telunjuk kiri 3,5

Ruas pertama jari lain tangan kanan 2

Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5

Salah satu ibu jari kaki 5

Salah satu jari telunjuk kaki 3

Salah satu jari kaki lain 2

CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH

27


28/29

Terkelupasnya kulit kepala 10 30

Impotensi 30

Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm 10

5 7,5 cm 20

7,5 cm atau lebih 30 Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10

desibel

6

Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10

desibel

3

Kehilangan daun telinga sebelah 5


Kehilangan kedua belah daun telinga 10 Cacat hilangnya cuping hidung 30

Perforasi sekat rongga hidung 15

Kehilangan daya penciuman 10

Hilangnya kemampuan kerja phisik

o 51% - 70 % 40

o 25% - 50% 20

o 10% - 25% 5

Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70


Kehilangan sebagian fungsi penglihatan

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%

Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda,

maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus

kehilangan efisiensi penglihatan :

(3 x ef. Peng. Terbaik) +%ef peng. terburuh

7

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7

Kehilangan penglihatan warna 10 Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

28


29/29

29

radadadpp jkk (25 feb 2011)

Documents