PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUHNOMOR ...... TAHUN 2014

TENTANGPENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan KotaPayakumbuh akan berkorelasi terhadappeningkatan timbulan sampah termasuk jenis dankarakteristiknya yang semakin beragam;

b. bahwa dengan meningkatnya timbulan sampahdiperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benaruntuk memperoleh kebersihan lingkungan sehinggaterwujud Kota Payakumbuh yang bersih, tertib, amandan nyaman;

c. bahwa pengelolaan sampah tidak akan terwujuddengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat;

d. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawabbersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha danmasyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengelolaansecara komprehensif dan terpadu;

e. bahwa dengan perkembangan dan kemajuanpembangunan Kota Payakumbuh, perlu diatur tatacara penanganan dalam pengelolaan sampah;

f. bahwa dalam rangka usaha mengatur pengelolaansampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c , huruf d dan huruf e di atas, perludiatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalamlingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok danPayakumbuh ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5347);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman PengelolaanSampah;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman MateriMuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis SampahRumah Tangga.

8. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945;

9. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalamlingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok danPayakumbuh ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19 );

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5347);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman PengelolaanSampah;

14 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman MateriMuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis SampahRumah Tangga.

15 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945;

16 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalamlingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah joPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok danPayakumbuh ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19 );

17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851);

19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5347);

20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan permukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4377);

22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);

24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2009 NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5145);

28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor80, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4490);

29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentangAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

30 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup NomorKep/51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan industri sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomorKep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Industri;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAYAKUMBUH

danWALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.5. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentukmelalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayananpemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurahdan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badanhukum.

12. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat.14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari

dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidaktermasuk tinja dan sampah spesifik.

15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal darirumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ataufasilitas lainnya.

16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, danberkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen,kondominium, asrama, dan sejenisnya.

18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usahaperdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasaranapenunjang.

19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yangdilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untukkepentingan nasional/berskala nasional.

21. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempatpenampungan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

22. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle) yangselanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatanpengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skalakawasan

23. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalahtempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

24. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untukmemroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagimanusia dan lingkungan.

25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatifyang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.

26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdaladalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yangdirencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidupyang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadapUsaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidupyang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ataukegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

29. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuankerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugaspemerintahan di bidang persampahan di daerah.

30. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kota untuk kepentingan orangpribadi atau badan.

31. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUDPersampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah kota yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dandalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas.

32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.33. Penghasil Sumber sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam

yang menghasilkan timbulan sampah.34. Timbulan Sampah adalah sampah yang dihasilkan/timbul dari kegiatan pada

sumber sampah.35. Sumber Sampah adalah tempat atau pusat dihasilkannya timbulan sampah.36. Pemilahan sampah adalah kegiatan setiap orang baik di dalam pemakaian

lokasi kegiatan dan di tempat umum untuk menempatkan sampah di tempatsampah berdasarkan peruntukannya yaitu sampah organik, anorganik danB3 Rumah Tangga.

37. Pengolahan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untukmengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan,berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baikyang sederhana maupun teknologi tinggi.

38. Kebersihan adalah suatu keadaan dan keharusan fisik kota yang bebas darisampah.

39. Lingkungan hidup adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasukdidalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalamsuatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusiaserta kelangsungan mahluk hidup lainnya.

40. Bahan berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, adalah setiapbahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secaralangsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakanlingkungan hidup, kesehatan,kelangsungan hidup manusia serta makhlukhidup lain.

41. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat atausetengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam,maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktifitasmanusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki olehpemiliknya serta dibuang sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya

tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)industri dan rumah sakit.

42. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan olehmasing-masing pemakai persil.

43. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampahdari sumber sampah persil ke TPSS

44. Tempat Pengelolaan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalahtempat yang harus ada di setiap pemakai persil dan/atau unit lingkungan yangterdiri atas satu atau beberapa Rukun Warga sebagai tempat untuk melakukanpengurangan sampah (reduce), guna ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) dalambentuk pengomposan, bank sampah dan kegiatan teknologi lainnyaberdasarkan SOP yang dibuat Dinas.

45. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalahtempat yang disediakan Pemerintah untuk menampung sampah residu(sampah yang telah diolah dalam TPSS) untuk selanjutnya akan diangkut keTPPAS.

46. Tempat Sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampungsampah didalam kendaraan yang disediakan oleh pemilik kendaraan.

47. B3 Rumah Tangga adalah sampah hasil aktifitas rumah tangga yangmengandung bahan berbahaya, beracun karena bahan, sifat ataukonsentrasinya jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapatmerusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia sertamahluk hidup lainnya.

48. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam daerah Kota Payakumbuh dalambentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum

49. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halamanumum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah KotaPayakumbuh sebagai fasilitas umum.

50. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP sebagaipetunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

51. Mitra Kerja adalah BUMD dan atau pihak swasta lainnya yang ditunjukuntuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.

52. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh dinas atau badan terkait untukmelaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

53. Pengomposan adalah proses degradasi bahan organik (sampah organik) olehmikroba dengan hasil kompos.

54. Tempat Pengomposan adalah tempat dilakukannya proses pembuatan komposyang ada di Kota Payakumbuh dan merupakan aset Pemerintah KotaPayakumbuh atau milik perseorangan/ swasta/pihak lainnya.

55. Residu Sampah Akhir adalah ampas sisa akhir dari proses pengelolaansampah.

56. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana TeknisDepartemen/Lembaga Non Departemen baik pemerintah, maupun swasta.

57. Bank Sampah adalah pengelolaan sampah dengan proses pemilahan sampahdari penghasil sampah yang dapat menghasilkan finansial dari bahan yangdapat didaur ulang.

58. Pengomposan sampah secara aerob adalah proses degradasi sampah olehmikroorganisme untuk menghasilkan energi dalam sel dengan memanfaatkanoksigen.

59. Pengomposan sampah secara anaerob adalah proses degradasi sampah olehmikro organisme untuk menghasilkan energi dalam sel tanpa oksigen.

60. Sanitary landfill adalah metoda pengurugan sampah khususnya untuk residuakhir dengan cara menutup sampah secara rutin kemudian dilakukanproses pemadatan dengan bantuan alat berat serta kontrol yang ketat terhadappengaliran gas dan pengolahan lindi.

61. Lindi adalah cairan yang dihasilkan akibat degradasi sampah yang dapatmenimbulkan pencemaran terhadap lingkungan jika tidak dikelola denganbenar

62. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umumyang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis olehpara pihak yang bersengketa.

63. Negosiasi adalah suatu proses dimana dua belah pihak yang salingbersengketa mencapai suatu kesepakatan melalui musyawarah mufakat.

64. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara pribadi informalmelalui mediator yang membantu para pihak untuk menetapkan keputusan bagipara pihak

BAB IIASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuAsas

Pasal 2Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:a. tanggung jawab;b. berkelanjutan;c. manfaat;d. keadilan;e. kesadaran;f. kebersamaan;g. keselamatan;h. keamanan; dani. nilai ekonomi.

Bagian KeduaTujuanPasal 3

(1) Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan sampahdalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

(2) meningkatkan upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan ataukepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dansehat.

Bagian KetigaRuang Lingkup

Pasal 4(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai :

a. Pengelolaan persampahan;b. Wewenang, Hak, Kewajiban dan Laranganc. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihand. Insentif dan Disinsentife. kerjasama dan kemitraan;f. Sanksig. Perizinan di bidang persampahan;

(2) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :a. sampah rumah tangga; danb. sampah sejenis sampah rumah tangga.

(3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal darikegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampahpesifik.

(4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitassosial, fasilitas umum.

BAB IIIPENGGOLONGAN SAMPAH DAN SUMBER SAMPAH

Bagian KesatuPenggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya

Pasal 5(1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Sampah Rumah Tangga;b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;c. Sampah B-3 Rumah Tangga;d. Sampah Spesifik

(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal darikegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk Tinja dan sampahspesifik;

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitassosial, fasilitas umum dan / fasilitas lainnya;

Bagian KeduaPenggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Pasal 6(1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

1. Sampah organik;2. Sampah anorganik;3. Sampah B-3 Rumah Tangga;

(2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sampahyang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadipupuk organik;

(3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b adalahsampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadibahan lain;

(4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c adalahsampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapimemerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengelolaan sampah jenis B-3 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanWalikota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaSumber Sampah

(1) Sumber sampah berasal dari :a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri

dan kawasan khusus;b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;c. saluran terbuka berupa : drainase jalan, anak sungai dan sungai;d. jalan umum;e. hasil kegiatan lainnya.

(2) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sampahyang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain;

BAB IVTUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian KesatuTugasPasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampahyang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaansampah;b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan

penanganan sampah;c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan,dan pemanfaatan sampah;d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan

saranapengelolaan sampah;e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada

masyarakatuntuk mengurangi dan menangani sampah;

g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapatketerpaduan dalam pengelolaan sampah;

h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian KeduaWewenangPasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyaikewenangan :a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakan nasional dan provinsi;b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma,

standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain;d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok

swadaya masyarakat (KSM);e. menetapkan penempatan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampahdengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampahsesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf emerupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap daruratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan peraturanperundangundangan.

Pasal 10(1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik danberwawasan lingkungan;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, danpengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenaipenyelenggaraanpengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara

baikdan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan sertasosialisasi;

f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui

proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian KetigaKewajibanPasal 11

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memelihara dan menjaga kebersihanserta keindahan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. tidak melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat;b. menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong atau sejenisnya;c. memisahkan sampah organik dan non organik ke dalam wadah/tempat berbeda

yang telah disediakan;d. menyediakan wadah/tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda

empat atau lebih dan kendaraan di atas air, khusus bagi pemilik kendaraan;e. menanam dan memelihara tanaman di pekarangan/lingkungan persil .

(3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum danfasilitas sosial.

(4) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secaraswakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan,kelurahan dan/atau dinas Teknis

(5) Wadah/tempat sampah organik dan non organik sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus sesuai dengan desain teknis yang ditentukan oleh Dinas Teknis yangmeliputi wadah/tempat sampah di sumber sampah dan/atau pada tempat sampahkomunal.

Pasal 12Setiap orang dan/atau badan hukum yang menguasai/ mengelola/ mengusahakankompleks perumahan/ perkantoran/ pertokoan/ pasar/ kawasan industri/ pusatperbelanjaan/ pelayanan umum/ bangunan lainnya, diwajibkan memelihara danmenjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/ tempat/ wadah sampahkomunal.

Pasal 13Pemerintah Daerah wajib :a. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa :

1. Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPSS);2. TPS 3R;3. Stasiun peralihan antara (SPA)/ Tranfer Depo (TD);4. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS); dan/atau5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).6. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah

yaitusampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga;

b. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara amanbagi kesehatan dan lingkungan;

c. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenissampah rumah tangga, yang memuat :1. sumber sampah;2. timbulan sampah;3. komposisi sampah;4. karakteristik sampah;5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga;

6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampahsejenis sampah rumah tangga.

d. menyediakan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sampah;e. Menyediakan sarana angkutan sampah;f. Menyediakan Tenaga Operasional Persampahan;g. Menyediakan regulasi/ ketentuan yang berkaitan pengelolaan persampahan;h. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan

memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan gunaulang sampah.

Pasal 14(1) Masyarakat wajib melaksanakan :

a. pengurangan sampah;b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukandengan cara :a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/ataub. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukandengan cara :a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;b. membuang sampah pada tempatnya;c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan,

pemindahan dan pengangkutan sampah;d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; danf. meyediakan dan melihara sarana persampahan dilingkungannya.

Pasal 15(1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:

a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; danb. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui :a. penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan;b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; danc. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah

Daerah dan masyarakat.(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dengan cara :a) memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;b) pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;

c) pemilahan sampah;d) pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur

ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawabsosial dan lingkungan;

e) penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatanproduksi yang dilakukannya;

f) pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;g) optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; danh) menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 16(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan :a. fasilitas pemilahan sampah;b. lokasi dan fasilitas TPS;c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dand. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas

kegiatannya.e. Menyampaikan laporan data timbulan, jenis dan pengelolaannya.

(2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari DinasTata Ruang dan Kebersihan.

Pasal 17(1) Untuk mempermudah pengendalian Sampah setiap pemilik/

penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan Tempat Sampahyang tertutup, kedap air yang ditempatkan di lingkungan pekarangan.

(2) Dalam melakukan pembuangan Sampah ke Tempat Sampah wajib dilakukanpemilahan Sampah organik dengan Sampah an organik.

(3) jadwal pembuangan sampah ke Tempat Sampah dan/atau TPS dilakukanantara pukul 18.00 sampai pukul 06.00 WIB atau sebelum truk sampah lewat/pelayanan pemerintah kota, atau jadwal tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;

(4) pengadaan Fasilitas TPS/gerobak Sampah/ becak sampah di kawasanpermukiman dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan/atau olehKelurahan dari berbagai sumber pembiayaan yang ada.

(5) Untuk masyarakat yang membuang Sampah langsung ke TPS, diwajibkanmelakukan prosedur pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan (3).

Bagian KeempatLaranganPasal 18

Setiap orang dilarang :a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota,

tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannyabukan untuk sampah;

b. membuang sampah spesifik;c. membakar sampah (plastik / non plastik) yang tidak menggunakan peralatan

pembakar sesuai standar;d. membakar sampah jenis apapun

e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampahtanpa izin.

f. mencampur sampah dengan limbah B3g. membuang sampah infeksius (bangkai hewan, kotoran manusia, kotoran hewan)

yang tidak sesuai dengan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku;h. membuang sampah B3 (oli bekas,kaleng, kaca/ beling, baterai, barang medik)

yang tidak sesuai dengan peundang-undangan dan peraturan yang berlaku;i. menumpuk dan menempatkan sampah bongkaran bangunan, penebangan pohon,

sampah kebun/pekarangan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilaiekonomis maupun yang tidak, pada kiri dan kanan bahu jalan, badan jalan, taman,jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;

j. menghilangkan, merusak, memindahkan sarana persampahan tanpa izink. membuang sampah dari kendaraan

BAB VPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian KesatuUmumPasal 19

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajibmelaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.

(2) Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memberikanpelayanan pengelolaan persampahan.

(3) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan ataumelalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

(4) Bentuk kerjasama pengelolaan persampahan dengan penyedia jasa pengelolaanpersampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelolaan sampahdan kebersihan.

Pasal 20Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiridari :a. pengurangan sampah; danb. penanganan sampah.

Bagian KeduaPengurangan Sampah

Pasal 21(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi

kegiatan :a. pembatasan timbulan;b. pendauran ulang sampah; danc. pemanfaatan kembali sampah.

(5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukanmelalui kegiatan:a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi

ramah lingkungan oleh pelaku usaha; danb. fasilitasi kepada mesyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan

memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, danguna ulang usaha.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dalam PeraturanWalikota.

Penanganan sampahUmumPasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :a. pemilahan di TPS/TPS 3R ;b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan

dan/atauTPST/TPA;d. pengolahan; dane. pemrosesan akhir sampah.

(2) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Teknis.

PemilahanPasal 23

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.Pasal 24

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pemilahansesuai dengan jenis sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan denganmenyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumahtangga disetiap sumber sampah.

Pasal 25(1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) dipilah dan

ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26(1) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen harus mencantumkan simbol dan

label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produkdan/atau kemasan produk :a. dapat terurai oleh proses alam;b. dapat diguna ulang; dan/atauc. dapat didaur ulang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan SampahPasal 27

(1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampahkeTPS/TPS 3R.

(2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, pengelola kawasan

permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitasumum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

(3) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelurahan, kawasan komersial, kawasanindustri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengankebutuhan.

(4) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :a. terpilah yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu

organik,anorganik dan B3 rumah tangga;b. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;c. mudah diakses;d. tertutup;e. memiliki jadwal pengumpulan.

(5) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakanmelalui penetapan lokasi bersama pengurus RW beserta Lurah dan Camat melaluimusyawarah.

(6) SKPD/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka,sungai, taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakanpengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah keTPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS3R diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28Pengangkutan

Pasal 29(1) Pemerintah Daerah melakukan :

a. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST;b. penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan

sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;c. penjadwalan pengangkutan.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf atetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

PengolahanPasal 30

(1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :a. pemadatan;b. pengomposan;c. daur ulang; dan/ataud. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan padasumber, TPS, TPST dan/atau TPA.

(3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan Akhir SampahPasal 31

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungandalam pemrosesan akhir sampah.

(2) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residuhasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 32(1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :a. fasilitas dasar;b. fasilitas perlindungan lingkungan;c. fasilitas operasi; dand. fasilitas penunjang.

(2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 33(1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :

a. lahan urug saniter; dan/ataub. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

(2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkunganhidup.

(3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Bagian KetigaPenanganan Sampah Spesifik

Pasal 34(1) Penanganan sampah spesifik akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;c. sampah yang timbul akibat bencana;d. puing bongkaran bangunan;e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atauf. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian KeempatInsentif dan Disinsentif

Pasal 35(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan

pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;c. pengurangan timbulan sampah; dan/ataud. tertib penanganan sampah.

(2) Terhadap orang yang melaksanakan pengelolaan sampah sejak dari sumberbaik perorangan atau kelompok, dapat diberikan insentif sesuai dengankemampuan Pemerintah Daerah.

(3) Terhadap masyarakat yang melakukan pengorganisasian pengelolaan sampahbaik dalam bentuk pengomposan maupun bank sampah dan atau dalam bentukkoperasi pengelolaan sampah, maka Pemerintah Kota Payakumbuh perlumemberikan insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Terhadap masyarakat yang mampu mengembangkan teknologi tepat gunapengelolaan sampah yang ramah lingkungan, maka Pemerintah Kota

Payakumbuh dapat memberikan insentif berupa penghargaan dan kesempatankepada pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan produknya secara lebihluas.

Pasal 36(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang

melakukan:a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ataub. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentifdan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIKERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian KesatuKerjasama Antar Daerah

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar PemerintahKabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelibatkan 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atauantar Provinsi.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentukkerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

(4) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKemitraanPasal 38

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan denganbadan usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :a. penyediaan/pembangunan TPA;b. sarana dan prasarana TPA;c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;d. pengelolaan TPA; dan/ataue. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB VIIRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 40(1) Pemerintah Kota dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang

ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digolongkan pada retribusi jasa umum.(3) Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori :

a. rumah tinggal;b. sosial;c. komersial/non komersial;d. pedagang sektor informal; dane. angkutan umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkanjenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 41(1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS

melalui swakelola Rukun Warga (RW)/ lembaga pengelola dapat memungut iuransebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.

(2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian KeduaKompensasiPasal 43

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatifyangditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.

(2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :a. pencemaran air;b. pencemaran udara;c. pencemaran tanah;d. longsor;e. kebakaran;f. ledakan gas methan; dan/ataug. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa :a. relokasi;b. pemulihan lingkungan;c. biaya kesehatan dan pengobatan;d. ganti rugi; dan/ataue. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 44(1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dilaksanakanmelalui :a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatifpengelolaan sampah; dan

c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasidan hasilkajian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dengan PeraturanWalikota.

BAB IXPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menangani masalah Pengelolaan Sampah

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.(2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan,

dan pengolahan sampah; danc. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah kota dalam

kegiatan pengelolaan sampah.d. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi

pengelolaan sampah;e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa

persampahan; danf. pengelolaan Sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui

pembuatan tempat Sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan danpemindahan Sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kaderPengelolaan Sampah.

(3) Untuk lebih mengaktifkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah,Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengelolaan Sampahpada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan sertamemfasilitasi pembentukan kader-kader Pengelolaan Sampah ditingkat RukunWarga maupun Kelurahan.

BAB XPERIZINANPasal 46

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memilikiizin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaansampahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkankepadamasyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatizindan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah/penanganan sampah diluar Pemerintah Daerah wajib mendapat izin dari Walikota.

BAB XIKETENTUAN SANKSI

Bagian KesatuSanksi Administratif

Pasal 48(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1 s/d

5), Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 18, sebagaimana dimaksud dalam PeraturanDaerah ini, dikenakan sanksi administrasi;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupaperingatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, danpenutupan kegiatan;

(3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

Bagian KeduaSanksi Pidana

Pasal 49(1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1 s/d 5), Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 18,Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk pada pelanggaran;

BAB XIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50(1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

Penyidik Umum dan atau dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berwenang:a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang PengelolaanSampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraanpengelolaan sampah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggaraan pengelolaansampah sehubungan dengan tindak pidana;

d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkitan dengan tindakpidana;

f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantidak pidana;

h. Menghentikan penyidikan;i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukanpenangkapan, penahanan, dan atau penggeledahan;

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Penyitaan benda;c. Pemeriksaan saksi;d. Pemeriksaan tempat kejadian;

(5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasilpenyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIIIPENUTUPPasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diaturdengan Peraturan Walikota.

Pasal 52Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan dalamPeraturan Daerah Kota Payakumbuh Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, danKesehatan Lingkungan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau belum dicabut dengan ketentuanbaru;

Pasal 53Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerahini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh;

Disahkan di Payakumbuhpada tanggal ................WALIKOTA PAYAKUMBUH,

...........................................Diundangkan di Payakumbuhpada tanggal...................SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,................................LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 NO......