raperda pengelolaan sampah (1 juni 2015)

7/21/2019 Raperda Pengelolaan Sampah (1 Juni 2015)

1/29

WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a.bahwa Kedudukan Kota Balikpapan sebagai

kawasan perkotaan, maka mengakibatkan

pertambahan penduduk dan perubahan pola

konsumsi masyarakat menimbulkan

bertambahan volume, jenis dan karakteristik

sampah yang semakin beragam;

b.bahwa sampah telah menjadi permasalahan kota

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar


2/29

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi

masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta

dapat mengubah perilaku masyarakat;

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai

dengan kondisi sampah di Kota Balikpapan;

d.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan

kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan

kewenangan pemerintah, pemerintah daerah,

serta peran masyarakat dan dunia usaha

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan

secara proporsional, efektif dan efisien;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu membentukmenetapkanPeraturan

Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-undang (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Temabahan


3/29

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209);

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);


4/29

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5103);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolan

Sampah;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi

Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui

Bank Sampah;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang


5/29

menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan

(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008

Nomor 2 Seri E);


Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun

2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2011 Nomor 8);


Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh

Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan


Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Balikpapan Nomor 18);


Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan

Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan


Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Balikpapan Nomor 19);

18. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan

2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BALIKPAPAN

dan


6/29

WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH KOTA BALIKPAPAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.Pemerintah Kota Balikpapan

3.Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki

tugas, pokok dan fungsi untuk pengelolaan sampah

4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses alam yang berbentuk padat.

5.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi

dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus yang

meliputi Sampah yang mengandung bahan berbahaya danberacun, Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya

dan beracun, Sampah yang timbul akibat bencana, Puing

bongkaran bangunan, Sampah yang secara teknologi belum

diolah dan atau Sampah yang timbul secara tidak periodik.

6.Sampah yang mudah terurai adalah sampah yang berasal dari

tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat

terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme

seperti makanan dan serasah.


7/29

7.Sampah yang dapat digunakan kembali merupakan sampah

yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses

pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman dan

kaleng.

8.Sampah yang dapat didaur ulang merupakan sampah yang

dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan

antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

9.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk

tinja dan sampah spesifik.

10.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah

tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau

fasilitas lainnya

11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah.

12. Halte Sampah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke

tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat

pengolahan sampah terpadu.

13.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse,recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

14.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya

disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran

ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

15.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA

adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan.

16.Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampan yang

disediakan untuk menampung sampan sementara yang

disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.

17.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan

sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Halte Sampah.

18.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan

sampah dari Halte Sampah ke TPA;

19.Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang

terkandung dalam sampah anorganik.


8/29

20.Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah

organik melalui proses pembusukan.

21.Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari

campuran bahan-bahanorganikyang dapat dipercepat secara

artifisial olehpopulasiberbagai macammikrobadalam kondisi

lingkungan yang hangat, lembab, dan dalam kondiis lingkungan

yangaerobikatauanaerobik

22.Rumah Kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk

membuat kompos.

23.Bank Sampah adalah Bank sampah adalah tempat pemilahan

dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang

dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.24.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara

positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang

pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan

lingkungan.

25.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi

masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan

sampah untuk mencegah dan menanggulangan kerusakan dan

pencemaran lingkungan.

26.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentukklaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

27.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan

kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana penunjang.

28.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang.

29.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang

digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.30.Pengelola kawasan adalah orang/badan usaha yang mengelola

kawasan pemukiman, kawasan komersial dan kawasan

industry.

31.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,

dan/atau badan hukum.
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Populasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Aerobikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Anaerobikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Populasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Aerobikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Anaerobikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1


9/29

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup sampah yang dikelola ini berdasarkan peraturan

daerah ini terdiri atas:

a.Sampah rumah tangga;

b.Sampah sejenis sampah rumah tangga;

c.Sampah spesifik.

(2)Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk

tinja dan sampah spesifik.

(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah

tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau

fasilitas lainnya

(4)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi :

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan

beracun;c. Sampah yang timbul akibat bencana;

d. Puing bongkaran bangunan;

e. Sampah yang secara teknologi belum diolah dan atau;

f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan prinsip:

a.tanggung jawab;

b.keberlanjutan;c.manfaat;

d.keadilan;

e.kesadaran;

f.kebersamaan;

g.keselamatan;

h.keamanan; dan

i.nilai ekonomi.

Pasal 4


10/29

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas lingkungan;

b.meningkatkan kesehatan masyarakat; dan

c.menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk meningkatkan

produktivitas masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga terdiri atas:

a.pengurangan sampah; dan

b.penanganan sampah.

Pasal 6

(1)Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

5 huruf a meliputi:

a.pembatasan timbulan sampah;

b.pemanfaatan kembali sampah;

c.pendauran ulang sampah.

(2)Setiap orang dan produsen harus melakukan kegiatanmengurangi sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

5, dengan cara: menggunakan material yang dapat digunakan

kembali, dapat didaur ulang dan/atau mudah untuk diuraikan

melalui proses alam.

a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang

dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh

proses alam; dan/atau


11/29

b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari

produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 7

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

meliputi:

a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan

sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara

atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat

pemrosesan akhir;

d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,

dan jumlah sampah; dan/ataue.pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media

lingkungan secara aman.

Pasal 8

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a dilakukan oleh :

a.setiap orang pada sumbernya;b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial,Prasarana umumdan fasilitas lainnya; dan

c.pemerintah daerah.

(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam padaayat (1)

dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi

paling sedikit5 (Lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a.sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun serta

limbah bahan berbahaya dan beracun;


12/29

b.sampah yang mudah terurai;

c.sampah yang dapat digunakan kembali;

d.sampah yang dapat didaur ulang; dan

e.sampah lainnya.

(3)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi

persyaratan:

a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b.diberi label atau tanda; dan

c.bahan, bentuk, dan warna wadah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampahsebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan

walikota

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 9

(1)Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung

jawab:

a.Masyarakat dapat langsung membuang sampah ke Halte

Sampah dan/atau TPS 3R.

b.lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT atau

didirikan oleh kelompok masyarakat sendiri untuk

pengumpulan sampah ke Halte Sampah dan/atau TPS 3R;

c.Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari halte

sampah dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA;

d.pengelola kawasan untuk sampah dari kawasan permukiman,

kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus,

dari sumber sampah sampai ke TPA; dan

e.Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum,

fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari halte

sampah dan/atau TPS 3R hingga TPST dan/atau TPA.


13/29

(2)pembuangan/pengangkutan sampah dari rumah tangga,

kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya ke halte sampah dan/atau TPS 3Rdilakukan

dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 kecuali hari minggu.yang

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

(3)Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan

keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan

pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 2

diatur dalam peraturan walikota

Pasal 10

(1)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d meliputi kegiatan:

a.pemadatan;

b.pengomposan;

c.daur ulang material; dan/atau

d.daur ulang energi.

(2)Sampah organik diproses menjadi kompos, makanan ternak

dan/atau daur ulang energi.(3)Sampah anorganik diolah dengan pemulihan bahan untuk daur

ulang/ penggunaan kembali melalui kegiatan di bank sampah,

TPS-3R dan / atau pihak ketiga yang bermitra dengan

Pemerintah Daerah.

(4)Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan oleh:

a.setiap orang pada sumbernya;

b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya; dan

c.pemerintah daerah

d.pihak ketiga???????

Pasal 11


14/29

(1)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

a.metode lahan urug terkendali;

b.metode lahan urug saniter; dan/atau;

c.teknologi ramah lingkungan.

(2)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kerjasama dengan

pihak ketigaSKPD Teknis.

Bagian Kedua

Lembaga Pengelola

Pasal 12

(1)Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat

membentuk lembaga pengelola sampah.

(2)Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga

pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat

(1) di tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan atau yang dikelola oleh

swasta sesuai dengan kebutuhan.

(3)Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembentukan serta

tugas dari lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota.

Bagian KetigaInsentif dan Disinsentif

Pasal 13

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada

lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat, atau

individu yang melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;


15/29

c. pengurangan timbulan sampah; dan

d. tertib penanganan sampah.

(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk

program pembinaan, dana pembinaan dan hadiah lain yang

sifatnya pembinaan.

b. pemberian dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah bagi

setiap orang atau badan usaha yang mengelola sampah sesuai

dengan standar pengelolaan yang ditetapkan dalam Peraturan

daerah ini.

c. Pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu

(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimanayang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota.

Pasal 14

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada

lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat, atau

individu yang melakukan :

a. Pelanggaran terhadap larangan;b. pelanggaran terhadap standar pengelolaan sampah yang telah

diatur dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-

undangan lain yang mengatur mengenai pengelolaan

persampahan.

(2)..

(3)Disinsentif kepada badan usaha dan lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan

izin operasional bagi perusahaan pengelola sampah;b. Sanksi administratif dalam bentuk rekomendasi penundaan

izin apabila ada usulan peningkatan atau perpanjangan izin

oleh badan usaha tersebut.

(4)

(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Walikota.


16/29

Bagian Keempat

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 15

(1)Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan

Pemerintah lain dalam pengelolaan sampah.

(2)Pemerintah lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a.Pemerintah daerah lain di Indonesia;

b.Pemerintah Negara lain yang bekerjasama melalui organisasi

Pemerintah maupun Lembaga Internasional.

(3)Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain:

a. Peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam

pengelolaan sampah;

b. penyediaan/pembangunan halte sampah dan/atau TPS 3R,

TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari halte sampah dan/atau TPS 3R,

TPST, ke TPA;

d. pengelolaan TPA dan pengelolaan produk olahan sampah

lainnya; dan

e. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat

dikembangkan menjadi bioenergi dan energi listrik.

Pasal 16

(1)Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha

pengelola sampah dalam pengelolaan sampah.

(2)Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain:

a.penarikan pemungutan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan;

b.pengelolaan sampah dengan prinsip 3-R (Reduce, Reuse,

Recycle);

c.Pemanfaatan sampah anorganik untuk industri kreatif;


17/29

d.Pemanfaatan sampah Organik Rumah Tangga menjadi

berbagai jenis usaha produktif lainnya yang relevan.

(3)Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada

peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya

pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah :

a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap

dalam jangka waktu tertentu;

b. untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan sampah;

c. untuk melakukan penelitian dan pengembangan pengurangan

sampah dan teknologi penanganan;

d. untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan

upaya pengurangan sampah, pengolahan dan pemanfaatan;

e. untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi

infrastruktur pengelolaan sampah;

f. untuk meningkatkan dan memfasilitasi pengembangan

manfaat dari pengelolaan sampah;

g. untuk memfasilitasi teknologi lokal spesifik di masyarakat

setempat untuk menangani dan mengurangi sampah, dan

h. mengkoordinasikan antar-regional satuan kerja pemerintah,

masyarakat dan badan usaha untuk berintegrasi dalam

pengelolaan sampah

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan sebagai berikut :


18/29

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. menetapkan lokasi HALTE SAMPAH dan / atau HALTE SAMPAH

3R, HALTE SAMPAHT dan/atau TPA yang disesuaikan dengan

rencana tata ruang wilayah; dan

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara

berkala terhadap kapasitas TPA.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan

sampah dari Pemerintah Daerah atau pihak lain yang diberi

tanggung jawab untuk itu;

a.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,

penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan

sampah;b.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu

mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak

negatif dari kegiatan Pemprosesan Akhir;

d.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan

sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 20

(1)Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan

cara yang berwawasan lingkungan.

(2)Setiap orang, baik rumah tangga atau kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial, atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari

sumbernya dan membuang dengan benar.

(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan

fasilitas lainnya prasarana umumwajib menyediakan bak

sampah terpisah dan memilahnya, menyediakan halte sampah


19/29

dan /atau TPS-3R di dalam kawasannyadan mengangkut

sampahnya ke TPA.

(4)Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses

alam.

(5)Perusahaan wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerja sama

dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan

sampah.

(6)Setiap pemilik kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih umum

maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di

kendaraannya.

(7)Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib :a.Bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi

penyelenggaraan kegiatan; dan

b.Mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan

ke TPA.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prosedur dan Tatacara Perizinan

Pasal 21

(1)Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib

memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah.(2)Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.Pengangkutan sampah; dan

b.Pengolahan sampah;

c. Pemprosesan akhir sampah.

Pasal 22

(1)Permohonan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis


20/29

kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan

melampirkan:

a. Dokumen Amdal/UKL/UPL

b.Izin Lingkungan;

c.SIUP;

d.SITU/Izin Gangguan.

(2)Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan

dilakukan pencatatan secara administratif oleh SKPD yang

menangani proses perizinan untuk kemudian dilaksanakan rapat

secara koordinatif dengan dinas/instasi terkait.

(3)Hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara

sebagai bahan pertimbangan Walikota atau pejabat yang ditunjukuntuk :

a. Mengabulkan sebagian/seluruh permohonan; atau

b. Menolak permohonan

(4)Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Berita

Acara Hasil Rapat Koordinasi diterima, Walikota atau Pejabat

yang ditunjuk menerbitkan keputusan menerima atau menolak

permohonan izin usaha pengelolaan sampah.

(5)Dalam hal permohonan izin usaha pengelolaan sampah ditolak,

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepadapemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan

penolakannya.

(6)Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita

Acara Hasil Rapat Koordinasi diterima, Walikota atau Pejabat

yang ditunjuk tidak memberikan jawaban menyetujui atau

menolak permohonan izin usaha pengelolaan sampah, maka

permohonan izin dianggap ditolak.

Pasal 23(1)Izin usaha pengelolaan sampah untuk pengangkutan sampah

berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

(2)Untuk pengolahan dan pemprosesan akhir sampah berlaku

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)Perpanjangan izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)

sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 24


21/29

(1)Pemegang izin usaha pengelolaan sampah berhak untuk

melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan

pemprosesan akhir sampah.

(2)Pemegang izin usaha pengelolaan sampah berkewajiban untuk

melaporkan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan

akhir sampah yang telah diselenggarakan secara berkala setiap 3

(tiga) bulan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Ketentuan mengenai prosedur, tatacara dan persyaratan

permohonan izin usaha pengelolaan sampah dan masa berlaku

serta perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Walikota dan peraturan hukum lainnya.

BAB IV

RETRIBUSI DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Persampahan

Pasal 28

(1)Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan

persampahan.

(2)Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

(3)Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahanmeliputi:

a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke

HALTE SAMPAH/HALTE SAMPAHT;

b. biaya pengangkutan dari HALTE SAMPAH/HALTE SAMPAHT ke

TPA;

c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir

sampah; dan

d. biaya pengelolaan.


22/29

(4)Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Catatan > pemda memungut retribusi atas pelayanan

persampahan di luar sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga/sampah spesifik: misal tebangan pohon

Catatan>Pemda

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 29

(1)Pemerintah daerah secara sendiri atau secara bersama dapat

memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang

ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

(2)Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan

akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan

oleh:

a.pencemaran air;

b.pencemaran udara;c.pencemaran tanah;

d.longsor;

e.kebakaran;

f.ledakan gas metan; dan/atau

g.hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3)Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.relokasi penduduk;

b.pemulihan lingkungan;

c.biaya kesehatan dan pengobatan;d.penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau

e.kompensasi dalam bentuk lain.

(4)Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Wali Kota.

Pasal 31


23/29

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus

dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 32

(1)Masyarakat berperanserta dalam proses pengambilan keputusan,

penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(2)Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga

meliputi :

a. menjaga dan memeliharan kebersihan lingkungan;

b.memiliki tempat sampah terpilah (secara fungsi danstandar) di

setiap rumah tangga/tinggal, kantor dan tempat ibadah serta

bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya termasuk

juga setiap pedagang penjaja;;c.aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,

pengangkutan , dan pengolahan sampah.

d.pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan

pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di

wilayahnya

Pasal 33

(1)Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan dengan cara :a. sosialisasi;

b. kegiatan gotong royong;

c. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang

persampahan; dan

d. pemberian insentif


Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :

a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang

persampahan; dan


24/29

b. pemberian insentif


Pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara :

a. penyediaan media komunikasi;

b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 34

BAB VIPENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

(1)Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah

daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria

pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

(2)Pemerintah daerah melakukan Pengawasan dan pengendalian

yang meliputi :

a.pengawasan dan pengendalian di tingkat teknis operasional,b.administratif maupun

c.dampak terhadap lingkungan.

Pasal 36

Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan kepada

masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

a.bantuan teknis;

b.bimbingan teknis;

c.diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di

bidang pengelolaan sampah; dan/atau

d.pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36

dilaksanakan oleh dinas teknis yang bertanggungjawab di bidang

pengelolaan sampah.


25/29

BAB VI

LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

a.membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan

disediakan;

b.melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di

tempat pemrosesan akhir;

c.membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis

pengelolaan sampah;

d.Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkaibinatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas

umum dan tempat lainnya yang sejenis;

e.Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;

f.Membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke halte sampah

dan sekitarnya serta fasilitas umum;

g.Membuang sampah ke halte sampah dengan menggunakan

kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter

kubik;

h.Membakar sampah di jalan, jalur hijau , taman dan tempat-tempat umum lainnya;

i.Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di

jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;

j.Mengeruk atau mengais sampah di Halte Sampah, kecuali oleh

petugas untuk kepentingan dinas;

k.Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah

ditetapkan;

l.Membuang sampah di Halte Sampah pada siang hari jam 06.00

18.00 WITA;m.Membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan

disekitar TPS;

n.Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke Halte

Sampah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38


26/29

(1)Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada

pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang

ditetapkan dalam perizinan.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a.Peringatan tertulis;

b.paksaan pemerintahan;

c.uang paksa; dan/atau

d.pencabutan izin.

Pasal 39

(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan diterapkan

kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap

persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha

pengelolaan sampah danbelum menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan.(penjelasan)

(2)Sanksi administratif berupa Peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali

secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 5(lima) hari kerja.

(3)Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b diterapkan apabila

pemegang izin:

a.melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan

kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan

sampah; dan/atau

b.menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.(4)Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas

lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang

ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(5)Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan

pemerintah dalam jangka waktu 30 hari dapat dikenakan uang

paksaan sebesar (2x) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam

keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)


27/29

huruf c atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan

pemerintah.

(4)Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d diterapkan apabila

pemegang izin:

a.tidak melaksanakan paksaan pemerintah sampai batas waktu

yang ditentukan;

b.melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam

izin usaha pengelolaan sampah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pengelolaan sampah di daerah dibiayai dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah Kota Balikpapan dan/atau pembiayaan lainnya

yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

a.Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah

daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana.

b.Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang:

a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

pengelolaan sampah;

b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan

dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;


28/29

d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

pengelolaan sampah;

e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga

terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang

hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f.meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

c.Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilpenyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia.

d.Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut

umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XKETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1)Setiap orang yang mempunyai usaha pengelolaan sampah tidak

memiliki ijin yang melanggar Pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) serta wajib melaksanakan penanggulanganpencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan

hidup

(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya paling

banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

adalah tindak pidana ringan.Pelanggaran.


29/29

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota

Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Persampahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksana dari

Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas)

bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Balikpapan

raperda pengelolaan sampah (1 juni 2015)

Documents