regina fitriani 1314111043 pwplt genap 2014-15-2

7/23/2019 Regina Fitriani 1314111043 PWPLT Genap 2014-15-2

http://slidepdf.com/reader/full/regina-fitriani-1314111043-pwplt-genap-2014-15-2 1/6

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR dan PULAU – PULAU KECIL

( Tugas Mata Kuliah Pngl!laan Wila"ah Psisi#$

Olh

Rgina %it#iani

&'&&&&)'

PRO*RAM STU+I ,U+I+AYA PERAIRAN

%AKULTAS PERTANIAN

UNI-ERSITAS LAMPUN*

.)&/



I0 Pntingn"a RZWP1'1K

Lampung merupakan sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir.

Maka harus ada RZWP-3-K yang sudah diamanati pada UU N. !" #ahun !$$"

dan UU N. % #ahun !$%&. 'ehingga Ren(ana Znasi Pesisir )an Pulau-Pulau

Ke(il *RZWP3K+ di Lampung, merupakan hal yang sangat penting.

Pemerintah )aerah harus melakukan penyusunan Ren(ana Znasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Ke(il *RZWP-3-K+, sehingga dapat berungsi se(ara ptimal

bagi penyelenggaraan pembangunan daerah se(ara berkelanutan dalam upaya

menseahterakan rakyat. )engan adanya Perda RZWP-3-K akan memberikan aminan dan kepastian hukum terhadap alkasi ruang di perairan laut dan dapat

diadikan sebagai rekmendasi pemberian peri/inan pemanaatan ruang di

perairan laut. )isamping itu RZWP-3-K dapat berungsi sebagai ruukan

kebiakan bagi penanganan knlik pemanaatan ruang di laut.

II0 P#n2anaan RZWP1'1K

)alam peren(anaan RZWP-3-K, mutlak harus memperhatikan aktr bigeisik

se(ara hlistik. Ruang peren(anaan pengellaan ptensi sumber daya Ren(ana

Znasi Wilayah pesisir dan lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau

ke(il, meliputi daerah peralihan antara eksistem darat dan laut yang dipengaruhi

leh perubahan di darat dan laut. Ke arah darat men(akup wilayah administrasi

ke(amatan, dan ke arah laut seauh %! mil laut diukur dari garis pantai.

RZWP3K men(akup wilayah peren(anaan daratan dari ke(amatan pesisir sampai

wilayah perairan paling auh empat mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling

terkait antara eksistem daratan dan perairan lautnya. )ari segi knstelasi

reginal, wilayah Kabupaten Lampung 'elatan khususnya merupakan alan lintas

'umatera yang dilintas untuk menuu pr0insi 1 pr0insi lain yang ada di

'umatera.



2alur perlintasan ini memiliki mbilitas yang tinggi dan sangat mempengaruhi

sistem pereknmian. danya arus transprtasi dan mbilitas yang tinggi tentunya

memungkinkan teradinya perkembangan dan pembangunan di wilayah ini.

Pada pr0insi Lampung setidaknya ada tuuh bek ke(amatan yang harus disusun

Ren(ana Znasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il *RZWP3K+-nya. Masing-

masing Katibung, 'idmuly, Kalianda, dan Raabasa. Kemudian 'ragi,

Ketapang, dan 4akauheni. RZWP3K diterapkan pada tuuh ke(amatan ini karena

wilayah itu terglng daerah pesisir dan memiliki pulau-pulau ke(il.

#uuan dilaksanakannya RZWP3K ini adalah untuk menyusun ren(ana

pembangunan kegiatan eknmi di wilayah pesisir dan mengidentiikasi prgram-

prgram peningkatan eknmi wilayah pesisir. 5ni uga untuk meningkatkan

pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya pengellaan sumber d6aya

pesisir dan laut se(ara ptimal, eisien, serta berkelanutan. )iketahui, kini

Kabupaten Lamsel memiliki luas laut sekitar !$$.7$8,9 hektare serta terdiri atas

&! pulau besar dan ke(il. :)engan adanya penyusunan ini, kita dapat menggali

ptensi dari masing-masing wilayah dan menyusun prgram untuk

mengptimalisasikannya.

III0 Masalah "ang Ti34ul di da#ah Psisi#

Pengembangan wilayah yang ptensial termasuk wilayah pesisir dan perairan,

akan semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya kebiakan-kebiakan yang

kmprehensi sehingga /na-/na pengembangan bisa tertata dengan baik.

4erdasarkan dkumen atau #L' Lampung, Ren(ana 'trategi Wilayah Pesisir

Lampung, telah diuraikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah pesisir, baik

yang teradi akibat enmena alam maupun ulah manusia.

5su strategis dalam pengellaan wilayah pesisir antara lain abrasi, akresi,

sedimentasi, rb, banir, penyempitan badan sungai, kerusakan mangr0e, dampak



pengembangan industri hulu dan hilir, pen(emaran perairan dan tanah, sanitasi

lingkungan di tempat pelelangan dan penglahan ikan, terbatasnya sarana dan

prasarana pengellaan pesisir, eg sektral, kelembagaan, partisipasi masyarakat

dalam pengellaan pesisir, dan lain-lain.

I-0 Pasal "ang Mngatu# tntang RZWP1'1K

Mandat UU N.!";!$$" ke UU N.%;!$%& tentang Pengellaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Ke(il, pemerintah daerah *pr0insi dan kabupaten;kta+

diwaibkan menyusun RZWP-3-K dan perlu dilegalkan dalam bentuk Peraturan

)aerah *Perda+. RZWP-3-K memuat alkasi ruang di wilayah pesisir dan pulau- pulau ke(il untuk angka waktu !$ tahun.

Pada Pasal %& ayat % UU N. % #ahun !$%& misalnya yang berbunyi< =Usulan

penyusunan R'WP-3-K, RZWP-3-K, RPWP- 3-K, dan RPWP-3-K dilakukan

leh Pemerintah )aerah, Masyarakat, dan dunia usaha>.

2adi semua masyarakat baik masyarakat pesisir maupun masyarakat yang

berdmisili bukan di daerah pesisir dapat melakukan usulan RZWP-3-K ini.

'ehingga semua kalangan baik dari Pemerintah )aerah, masyarakat maupun

dunia usaha berhak dalam usulan penyusunan RZWP-3-K

Pasal ?$ UU N. % #ahun !$%&, berisi <

*%+ )alam Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau 1 Pulau Ke(il, Masyarakat

mempunyai hak untuk<

a. memperleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi 5/in

Lkasi dan 5/in Pengellaan@

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan se(ara tradisinal ke dalam RZWP3K

(. mengusulkan wilayah Masyarakat Aukum dat ke dalam RZWP-3-K@

d. melakukan kegiatan pengellaan 'umber )aya Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il

berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan@



e. memperleh manaat atas pelaksanaan Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Ke(il@

. memperleh inrmasi berkenaan dengan Pengellaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Ke(il@

g. mengaukan lapran dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas

kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengellaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il@

h. menyatakan keberatan terhadap ren(ana pengellaan yang sudah diumumkan

dalam angka waktu tertentu@

i. melaprkan kepada penegak hukum akibat dugaan pen(emaran, pen(emaran,

dan;atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il yang merugikan

kehidupannya@

. mengaukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il yang merugikan kehidupannya@

k. memperleh ganti rugi@ dan

l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang

dihadapi dalam Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

*!+ Masyarakat dalam Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il

berkewaiban<

a. memberikan inrmasi berkenaan dengan Pengellaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Ke(il@

b. menaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Ke(il@(. menyampaikan lapran teradinya bahaya, pen(emaran, dan;atau kerusakan

lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il@

d. memantau pelaksanaan ren(ana Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Ke(il@ dan;atau

e. melaksanakan prgram Pengellaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke(il

yang disepakati di tingkat desa.



2adi dari pasal ?$ ini menelaskan bahwa masyarakat daerah pesisir memiliki hak

dalam menyusun RZWP-3-K dan berhak mengetahui dalam penyusunannya.

'elain itu uga masyarakat memiliki banyak kewaiban atas wilayah Pesisir.

regina fitriani 1314111043 pwplt genap 2014-15-2

Documents