7/23/2019 Review Buku Implementasi Purwanto

1/3

Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media

Menarik dari buku ini dan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk skripasi saya nantiadalah mengenai bagaimana pemerintah mampu untuk mengimplementasikan kebijakan yang

sudah diambil. Dimulai dari generasi pertama para peneliti yang lebih menonjolkan studi kasusuntuk memahami mengapa banyak kebijakan nasional gagal diimplementasikan oleh pemerintahdaerah, studi implementasi kemudian berkembangke arah perumusan model-model implementasiuntuk menjelaskan fenomena kegagalan tersebut.

Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak HaroldLaswell (1956) mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan public dapatdigunakan suatu pendekatan dengan apa yang ia sebut sebagaipohy process approach(pendekatan proses dalam kebijakan). Menurutnya, implementasi merupakan salah satu bagiandari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perurnusan kebijakan publik,selain pembuatan agenda kebijakan, formulasi, legitimasi, dan evaluasi. Meskipun Laswell tidak secara khusus memberi penekanan terhadap arti peniing implementasi kebijakan darikeseluruhan tahapan yang hams dilalui dalam proses perumusan kebijakan, namun sejak saat itukonsep implementasi kemudian menjadi konsep yang mulai dikenal dalam disiplin ilmu politik dan kebijakan publik.

Konsep implementasi banyak dipakai oleh ilmuwan politik dan ilmuwan kebijakan publik untuk menjelaskan berbagai fenomena kebijakan publik. Akan tetapi, meskipun konsep itu sudahsering digunakan oleh para ahli, misalnya Derthick (1972), adalah Jeffrey Pressman dan AaronWidavsky (1973) yang kemudian dianggap sebagai pioner studi implementasi. Hal ini karenakedua orang peneliti inilah yang secara eksplisit menggunakan konsep irnplementasi untuk

menjelaskan fenomena kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai sasarannya dalam bukumereka yang mereka beri judul Implementotion. Sebelum Pressman dan Wildavsky munculdengan buku mereka, para peneliti implementasi menggunakan banyak metapora untuk rnenggambarkan fenomena kegagalan suatu kebijakan merealisasikan tujuantujuannya. Setelah

buku Pressman dan Wildavsky muncul, peneliti berikutnya, misalnya Bardach (1977), kemudianmulai menggunakan konsep irnplementasi secara eksplisit dalam penelitian mereka. Para penelitiangkatan Pressman dan Wildavsky ini kemudian disebut sebagai peneliti generasi pertama. Para

peneliti generasi pertama ini sebagian besar menghasilkan studi kasus untuk menjelaskan apayang mereka sebut sebagai mising link, yaitu kegagalan pemerintah dalam mentransformasikan

good intention menjadi good policy (P.deLeon and L.deLeon, 2002). Dengan pendekatan studi

kasusnya, generasi pertama kemudian menghasilkan banyak sekali kasus-kasus kegagalanimplementasi dengan metode deskripsi yang menarik. Dari berbagai studi kasus tersebut, para

peneliu kemudian muncul dengan resep mereka sendiri-sendiri tentang bagairnana mengatasi permasalahan implementasi suatu kebijakan. Sayangnya, resep-resep yang mereka buat tersebut belum mampu menghasilkan apa yang bisa disebut sebagai teori umum tentang implementasi.

Generasi kedua peneliti implementasi kemudian muncul dengan pendekatan yang lebihkompleks. Para peneliti ini sudah menggunakan hipotesis untuk membuat model-model tentang

7/23/2019 Review Buku Implementasi Purwanto

2/3

implementasi kebijakan dan membuktikan model-model mereka dengan data-data empiris dilapangan. Pada dasarnya peneliti generasi kedua ini dapat diklasifikasikan sebagai topdownersdan bottom-uppers. Peneliti kelompok pertama, misalnya Nakamura dan Smallwood (1980),Edward I11 (1980), Grindle (1980), lebih tertarik untuk menjelaskan bagaimana proses suatukebijakan diimplementasikan untuk dapat mencapai sasaran-saran kebijakan yang telahditetapkan. Cara pendekatan yang demikian id sering disebut sebagai pendekatan command and controll (P.deLeon and L. deleon, 2002), dimana implementasi dipahami sebagai prosesadministrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut pendekatan ini pencapaian tujuan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi olehkejelasan perintah atasan kepada bawahan dan bagaimana cara atasan mengawasi para bawahantersebut. Dan pemahaman itu, mereka kemudian muncul dengan rekomendasi tetang bagaimanacara terbaik untuk dapat mencapai berbagai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan tersebutdalam modelmodel yang mereka buat. Sintesis yang paling baik dari berbagai variabel yangditemukan oleh para top-downers ini barangkali dapat dilihat dalam model implementasi yang

dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983). Kelompok kedua yang dipelopori oleh Hjerndan teman-temannya, misalnya Hjern (1982), mengusulkan agar para peneliti implementasi lebihmemperhatikan birokxat pada level bawah (street level bureatmag yang justru menduduki posisikunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Menurut para boffom-upers ini, implementasi hanya akan berhasil apablla mereka yangterkena dampak utama dari implementasi kebijakan ini dilibatkan sejak awal dalam proses

perencanaan kebijakan maupun implementasinya. Hal inilah yang mereka sebut sering dilupakanoleh para menganut aliran top-downers. Dengan berbagai argurnen tersebut, para bottom-uperr kemudian menganjurkan bahwa untuk memahami implementasi kebijakan secara lebi detail para

peneliti harus memulainnya dari level yang paling bawah, yaitu dengan memahami konstelasi

pohtik aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pemahaman peneliti tentangkonstelasi polidk antar aktor inilah yang akan mampu memberikan penjelasan mengapaimplementasi suatu kebijakan berhasil diimplementasikan di suatu lokasi sementara gaga1 ditempat lain. Pendekatan dari bawah ini sering juga sering disebut sebagai dezcripfive approachkarena kecenderungannya untuk mendeskripsikan berbagai masalah implementasi suatukebijakan tanpa berpretensi untuk membuat preskripsi cara mengatasi masalah tersebut.

Revitalisasi Studi ImplementasiImplementasi bukan hanya semata-mata aktivitas administrasi dan managemen yang kita

artikan sebagai execution of the policy (pelaksanaan kebijakan) yang bebas politik. Realitasnya,implementasi selalu sarat dengan muatan politik. Hal ini dikarenakan implementasi selalumelibatkan banyak aktor dan banyak kepentingan, sehingga dalam praktiknya selalu diwarnaidengan bargaining dan negosiasi yang sangat kental nuansa politiknya. Jika demikiankenyataannya, memahami implementasi hanya sebatas dari aspek kinerja semata-mata dankemudian mencari faktor penjelas yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja tersebut dengantanpa melihat secara keseluruhan bagaimana kinerja tersebut bisa terwujud, sebagaimana banyak

7/23/2019 Review Buku Implementasi Purwanto

3/3

dilakukan oleh studi implementasi selama ini, barangkali tidaklah cukup memadai. Dengan katalain, karena implementasi pada dasarnya adalah proses panjang yang merupakan bagian darisiklus kebijakan, memahami keberhasilan atau kegagalan implementasi sudah selayaknya jugadilakukan dengan menempatkan implementasi itu dalam siklus kebijakan tadi.

Keterbatasan pemahaman implementasi sebagai masalah administrasi dan managementsemata-mata juga terlihat dengan makin menyurutnya dominasi pemerintah sebagai agen tunggalyang mempunya otoritas mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik. Selama ini asumsi yang dipakai bahwa pemerintah yang paling berwenangmengimplementasikan kebijakan. Namun demikian, perlunya keterlibatan masyarakat dan swastadalam suatu system kepemerintahan yang demokratis yang didengungkan lewat konsepgovernance (Pierre Peters,2000), mengisyaratkan bahwa permasalahan implementasi yangdipahami hanya sebagai masalah administrasi dan manajemen yang secara lebih spesifik diartikan sebagai persoalan command dan control menjadi tidak memadai lagi. Problemimplementasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai jenis organisasi baik

pemerinta, swasta, dan masyarakat. Permasalahn implementasi akan lebih menyangkut bagaimana dinamika hubungan antara berbagai komponen organisasi yang mempunyaikepentingan (stakeholeder) suatu kebijakan. Berbagai perkembangan yang terjadi dengan melihaturaian tersebut studi implementasi tidaklah dapat dipisahkan dari induknya yaitu ilmu poitik.Dengan memposisikan implementasi sebagai bagian dari siklus kebijakan diharapkan studiimplementasi akan menjadi lebih dinamis.