risalah_sidang_mk_perkara nomor 21.puu-xii.2014 1 april 2014

7/23/2019 Risalah_sidang_MK_PERKARA NOMOR 21.PUU-XII.2014 1 April 2014

1/10

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 21/PUU-XII/2014

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

PERBAIKAN PERMOHONAN

(II)

J A K A R T A

SELASA, 1 APRIL 2014


2/10

i

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 21/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana[Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf

a, Pasal 156 ayat (2), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bachtiar Abdul Fatah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 1 April 2014, Pukul 13.37 13.55 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman (Ketua)2) Muhammad Alim (Anggota)3) Wahiduddin Adams (Anggota)

Luthfi Widagdo Eddyono Panitera Pengganti


3/10

ii

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1.

Maqdir Ismail2.Dasril Affandi3.Sarizal Zainuddin4.Sucimelianaka5.Mohammad Ihksan6.Alexander Lay


4/10

1

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakanterbuka untuk umum.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahterauntuk kita semua. Sekarang sidang pendahuluan untuk perbaikan.

Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadirpada sidang hari ini. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai, kami yang hadir ini adalahKuasa dari Pemohon dan kemudian ada beberapa kawan di belakang.Kalau dari sebelah kanan saya, ini Saudara Mohammad Ihksan.Kemudian, Saudara Dasril Affandi.Saya sendiri Maqdir Ismail. Kemudian,Saudara Alexander Lay, dan Saudara Sucimelianaka, dan SaudaraSahrizal. Itu, Yang Mulia. Terima kasih.


Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan jadwal yang sayasampaikan tadi bahwa sekarang sidang pendahuluan untuk perbaikan.

Perbaikannya sudah kami terima, ya. Dipersilakan untukmenyampaikan apa-apa yang diperbaiki, ya tentu saja sesuai denganharapan Majelis Panel pada sidang pendahuluan pertama. Ya, pokok-pokoknya yang diperbaiki saja. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami sampaikan atas ...terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untukmenyampaikan perbaikan atas permohonan pengujian terhadapbeberapa pasal dalam KUHAP ini.

Permohonan pengujian sejumlah pasal KUHAP yang dilakukanoleh Pemohon karena pasal-pasal yang diuji telah merugikan hak-hakkonstitusional Pemohon. Jika tidak diberi tafsir yang jelas atau batasanyang pasti, akan menjadi sarana pelanggaran hak terhadap hak asasi

manusia atas nama penegakan hukum yang terjadi secara terus-

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

KETUK PALU 3X


5/10

2

menerus. Undang-Undang Dasar sangat menjunjung tinggi hak asasimanusia karena manusia sangat berharga dan melebihi dari segalanya.

Sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim Yang Mulia, kami telah

meringkas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menurut hemat kami,Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksapermohonan ini. Kemudian sesuai dengan parameter, kerugiankonstitusional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi melaluiPutusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 001/PUU-

V/2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legalstanding untuk mengajukan permohonan ini karena satu, sebagai warganegara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hakkonstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakkonstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process oflaw sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal (suara tidakterdengar jelas) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telahdirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dan KUHAP yang diujimelalui permohonan ini.

Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifikatau khusus dan aktual karena Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP telah

diberlakukan dalam proses pidana kepada Pemohon, dimana penetapanPemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohondilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.Sedangkan Pasal 77 huruf a diberlakukan dalam perkara praperadilanyang diajukan oleh Pemohon. Putusan praperadilan tersebut dapat dilihatdalam Perkara Nomor 38/PID/Pra-B/2012 Pengadilan Negeri JakartaSelatan dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP diberikan ... diberlakukan ataseksepsi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara pidana atasdiri Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terhadap hubungan sebab-akibatantara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini. Karenapemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telahmenyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminanperlindungan ... jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adildan hak konstitusional atas due process of law, sebagaimana diberikanoleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945telah dirugikan. Jika Permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasaldalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkanlagi terhadap Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan


6/10

3

dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut akan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah.

Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa terjadi

beberapa perubahan terhadap posita dari permohonan ini setelahmendapat pencerahan yang sangat berharga dari Majelis Hakim YangMulia. Dalam ringkasan ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.1.Bahwa untuk menjamin kesesuaian ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana Pasal 1 ayat(3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar1945, maka frasa dan guna menemukan tersangkannya dalam Pasal 1angka 2 KUHAP harus dimaknai sebagai dan berdasarkan hasilpenyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanyadengan kata lain, penyidikan itu dilakukan sebelum penyidikan ...

penyidik menemukan tersangka dalam perkara yang dilakukan olehpenyidik.

2.Bahwa untuk menjamin kesesuaian prinsip-prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945sudah seyogianya Mahkamah menyatakan frasa bukti permulaandanbukti permulaan yang cukupyang terdapat dalam Pasal 1 angka 14

juncto Pasal 17 KUHAP tidak konstitusional bersyarat (conditionallyunconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup

tidak dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti. Bahwa Pemohonmengetahui keberadaan 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang telahmemutus mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu PutusanMahkamah Nomor 018/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006,Putusan Mahkamah Nomor 41/PUU-VIII/2010 tanggal 10 Maret 2011,dan Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-IX/2011 tanggal 11 April2012.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 60 ayat (2)Undang-Undang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 tertanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Nomor34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2011 karena permohonan inidisampaikan menggunakan Pasal 28D ayat (1) yang pernah digunakansebagai dasar pengujian pada putusan-putusan sebelumnya, videPutusan Mahkamah Nomor 018 PUU, Putusan Mahkamah Nomor 16 PUU2011 Pemohon juga menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (5),dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang belum pernahdigunakan dalam menguji Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,sehingga permohonan ini tidak nebis in idem.

Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil, makaPemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa melakukantindak pidanadan frasa dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

bahwa tersangka atau terdakwa dan seterusnya bertentangan dengan


7/10

4

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, sehingga Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai menjadi perintahpenahanan atau penahanan kelanjutan dilakukan terhadap seorang

tersangka atau terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti yangcukup akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang buktidan/atau mengulangi tindak pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dengan mengacu kepada materiPasal 77 huruf a KUHAP sesuai dengan prinsip due process of law yangdijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5)Undang-Undang Dasar 1945, maka materi muatan Pasal 77 huruf aharus juga memuat upaya paksa lainnya, sehingga Pasal 77 huruf aKUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaimencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan,penyitaan, pemeriksaan surat, dan seterusnya.

Bahwa berkenaan dengan keberatan terdakwa atau penasihathukum, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 156 ayat (4) KUHAP agartidak terjadi kesia-siaan dalam proses pemeriksaan perkara, maka sudahseyogianya di persidangan dihentikan sementara sambil menungguputusan banding pengadilan tinggi atas eksepsi terdakwa atau penasihathukum. Apalagi mengingat pengadilan tinggi diharuskan untuk memutusmengenai banding atau putusan sela dalam jangka 14 hari sejak

perlawanan diterima agar proses persidangan dapat berjalan sesuaidengan prinsip due process of law yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3),Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945,maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasasebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebutbaru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkanyang terdapat dalam Pasal 156 ayat (2) dinyatakan bertentangan denganUndang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian singkat yang kamisampaikan di atas, maka dalam permohonan ini kami akan sampaikanpetitum dari permohonan ini, yang pertama bahwa mengabulkan ...kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikanputusan sebagai berikut.1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2.Menyatakan frasa guna menemukan tersangkanya dalam Pasal 1

angka 2 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai danberdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapatmenemukan tersangkanya.


8/10

5

3.Menyatakan frasa bukti permulaan Pasal 1 angka 14 KUHAPbertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat(conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya dua alatbukti.

4.Menyatakan frasa bukti permulaan yang cukupdalam Pasal 17 KUHAPbertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat,conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya dua alatbukti.

5.Menyatakan frasa melakukan tindak pidana dan frasa dalam haladanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangkaatau terdakwa dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.

6.Menyatakan ... keenam, menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAPbertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat(conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknyapenetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

7.Menyatakan frasa sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakimberpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesaipemeriksaan, maka sidang dilanjutkan, dalam Pasal 156 ayat (2)

KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.8.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.Majelis Hakim Yang Mulia, kalau misalnya masih diperkenankan,

mungkin ada teman kami yang akan menambahkan. Terima kasih.


Terima kasih. Apa masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Ya,saya lihat juga ini ya, sudah cukup memadai dan nanti ya akan kamilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim ya, Pleno, bagaimanakelanjutan dari permohonan ini.

Selanjutnya, kami mengesahkan alat bukti P-1 sampai dengan P-4, ya? Ya. Enggak ada lagi, ya? Ya nanti kalau ada lagi, ya bisamenyusul. Tapi untuk sementara ini, P-1 sampai dengan P-4, ya?


Ya, Yang Mulia.


9/10

6


Alat bukti P-1 sampai dengan P-4, dinyatakan sah.

Masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup?


Yang Mulia?


Ya?


Kemudian, ada satu pertanyaan sebagaimana kami sampaikanjuga pada persidangan yang lalu, Yang Mulia. Kami perlu mempersiapkanahli dan juga mungkin nanti beberapa orang saksi fakta, sehingga untukitu, apakah terlebih dahulu nama-namanya harus kami sampaikansesudah persidangan ini atau harus kami sampaikan sesudah kami

menerima panggilan untuk persidangan berikutnya?


Nanti setelah kami laporkan ke Pleno RPH Hakim ya, nantibagaimana kelanjutannya, akan disampaikan oleh Kepaniteraanmengenai sidang atau agenda untuk jadwal berikutnya. Nah, nanti di situnanti bisa menyampaikan daftar saksi atau ahli kalau memang sidang iniharus diteruskan. Jadi, tidak tertutup juga kemungkinan untuk langsungputus. Jadi, ada dua kemungkinan: diputus atau nanti dilanjutkan kesidang Pleno, ya.


Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X


10/10

7


Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan selanjutnya

sidang ditutup.

Jakarta, 1 April 2014Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy HeryantoNIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di MahkamahKonstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

risalah_sidang_mk_perkara nomor 21.puu-xii.2014 1 april 2014

Documents