s- 2009- yudi s- peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal...

7/24/2019 S- 2009- Yudi S- Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal (Studi Kasus pa

1/112

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL( Studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company )

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat

dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun oleh :

Nama : Yudi Suardi

NRP : 01.05.041

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA

Terakreditasi (Accredited)

S.K. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 014/BAN- PT/AK-XII/SI/VI/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG

2009


2/112

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL( Studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company )

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat

dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun oleh :

Nama : Yudi Suardi

NRP : 01.05.041

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

( H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

( Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. )

Ketua Program Studi Akuntansi,

( Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. )


3/112

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudi Suardi

NRP : 01.05.041

Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 02 Februari 1987

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Peranan Komite Audit dalam

Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal, adalah benar danhasilnya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala

akibat yang telah ditetapkan. Demikian skripsi ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bandung, 15 Desember 2009

Penulis

Yudi Suardi


4/112

ABSTRAK

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKANEFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Komite audit dalam kegiatannya meliputi melaksanakan penelaahan,

mengevaluasi dan mereview pengendalian sistem intern yang dilaksanakan oleh

audit internal, serta memberikan rekomendasi hasil laporan audit internal.

Sedangkan pelaksanaan audit internal di dalam organisasi perusahaan untuk

mengendalikan intern perusahaan yang optimal dan efektif. Pelaksanaan audit

internal diukur dari standar pelaksanaan berdasarkan Standar Profesional Audit

Internal (SPAI).

Penelitian ini dilakukan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading

Company Tbk dengan data yang diperoleh dari kuesioner. Tujuan penelitian ini

dilakukan adalah untuk mengetahui kefektivitasan pelaksanaan audit internal dan

untuk mengetahui peran komite audit dalam meningkatkan efektivitas

pelaksanaan audit internal.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi

analisis dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data

dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dan

kuesioner (data primer). Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk

mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis yang dipakai untuk dasar

pertimbangan dengan kenyataan yang ada selama dilakukannya penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulanbahwa pelaksanaan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading

Company Tbk telah dilakukan dengan efektif dan demikian pula dengan komite

audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaa audit internal pada PT Ultrajaya

Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini

dapat dilihat dari persentase jawaban kuesioner sebesar 84.23%. Jadi hipotesis

yang penulis kemukakan, yaitu: Komite Audit sangat berperan dalam

meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal, dapat diterima.


5/112

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat

dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit

Internal yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana

Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak mendapat

bantuan berupa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu pada

kesempatan ini penulis ingani mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya

kepada:

1. Kedua orang tua, papah dan mamah tercinta serta adik-adikku, Andi dan Adie

tersayang yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat

serta dukungan moril dan materil dikehidupan penulis.

2.

Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing

yang dengan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian

skripsi.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Widyatama Bandung.

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA, selaku Rektor Universitas

Widyatama.5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.

6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.Si., AK. selaku Sekretaris Program Studi

Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus dosen wali

penulis.


6/112

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Widyatama yang telah banyak

memberikan bimbingan selama masa perkuliahan penulis.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10.Kepada Bapak Zainal Kholiddin, S.E., selaku Staf General Affair di

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., terima kasih telah mengarahkan

penulis untuk melakukan penulisan dan bersedia meluangkan waktu nya

dalam rangka penyusunan skripsi ini

11.Untuk Widya Saraswati, S.E. Daya dan keluarga, yang selalu memberikan

dukungan, nasihat, saran sama gemblengan nya dan bantuan materil serta

doanya yang sangat memberikan motovasi dan semangad dalam

menyelesaikan skripsi ini. Makasih ya Nyon.....

12.Buat sahabat-sahabatku Dgangstah yaitu Anna Ratna Kurnia Sari Ano,

Arini Sri Wahyuni Arin, Dewi Rahmi Azachra Dedew, Nida Annisa

Djayadikarta Needa, Widya Saraswati Daya, Ratih Windarti Wewe,

Aditya Pratama Dower, Ali Subrata Abah, Fajar Shidiq Zay,

Muhammad Miftah Ibrahim Meep, Riza Ahmad Fuazi Iza Cribs, Kang

Yoga Kakang. Sahabat yang selama ini menguatkan, meneguhkan dan

banyak mendoakan penulis. Terima kasih untuk support kalian yang tidak

terputus, untuk kesetiaan dan pengorbanan serta selalu mengajak jalan-jalan

disaat jenuh dan juga telah mengenalkan dengan seseorang yang telah sangat

berati dalam hidup ini.

13.Buat sahabat-sahabat SD Sabang anak kelas 6C yang sekarang suka ngumpul

bareng lagi.

14.Buat Om Aan, Tante Yeyen, dan Tante Santi yang selalu memberi dukungan

pada penulis.

15.Kepada teman-teman angkatan 2005, teman-teman kepanitiaan mabim

2006,2007,2008 yang telah banyak membantu penulis selama masa

perkuliahan.

16.Buat anak-anak TRASH di Jl. Taruna raya yang selalu memberikan support

juga pada penulis.


7/112

17.Buat anak-anak POS Daniel, Abe, Egi, Firman, Acay, Rendy, Midun, Armi,

Berry, Robby, Arly, Dian, Abi, Opick, Candra, Dicky, Riza, Meep, Gilang,

Emir, Husni, Zam-zam, Milvan, Sukma, Anjar, Faldin, Allen, Riska, Rizny,

Achie, Mutty, Ronal, Sinyo, Dean, Ayam, Nova, Mamoth, Rangga, Atis,

Rizky, Bokir, dan semua anak Pos yang belum disebutin, intinya terima kasih

sudah bisa masuk keluarga Pos. Bisa futsal bareng.

18.Buat anak-anak Kelas B Manikam, Amel, Aty, Mayang, Guantina, Denny,

Yudi, Fajar, Rama, Ance, Riche, Anto, Nugie, Adiguna, Avip, Robby, Egi,

dan semua anak Kelas B yang belum disebutin.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan berupa hidayah dan

karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dan semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan tentang Ilmu

Akuntansi bagi siapapun yang membacanya, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 23 Maret 2009

Yudi Suardi


8/112

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ........................................................... 5

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian ............................................. 6

1.4 Kegunaan Penelitian ............................................................. 6

1.5

Kerangka Pemikiran ............................................................ 7

1.6 Objek dan Metode Penelitian ............................................. 10

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Komite Audit ........................................................................ 12

2.1.1 Pengertian Komite Audit .......................................... 12

2.1.2 Perkembangan Komite Audit ................................. 132.1.3 Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit ........... 15

2.1.4 Kompisisi dan Persyaratan Anggota Komite

Audit ......................................................................... 17

2.1.5 Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit .... 20

2.1.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit

kepada Audit Internal ............................................... 22

2.1.7 Mengembangkan Komite Audit yang Handal .......... 23


9/112

2.2 Audit ..................................................................................... 24

2.2.1 Pengertian Audit ...................................................... 24

2.2.2 Jenis-jenis Audit ....................................................... 25

2.3 Audit Internal ....................................................................... 26

2.3.1 Pengertian Audit Internal ......................................... 26

2.3.2 Karakateristik Audit Internal .................................... 27

2.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup audit Internal ............... 28

2.3.4 Peranan Audit Internal ............................................. 31

2.3.5 Program Audit .......................................................... 34

2.3.6 Pelaksanaan Audit Internal ...................................... 36

2.3.7 Laporan Hasil Audit ................................................. 37

2.3.8 Kinerja Audi t Internal ............................................. 40

2.4 Efektivitas ............................................................................ 44

2.4.1 Pengertian Efektivitas .............................................. 44

2.4.2 Indikator efektivitas Audit Internal .......................... 45

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 49

3.1 Objek Penelitian ................................................................... 49

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan .................................... 49

3.1.2 Visi dan Misi PT Ultrajaya .................................... 50

3.1.3 Akta Pendirian & Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan ........................................................ 51

3.1.4 Lokasi Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan .............. 51

3.1.5 Tata Kelola Perusahaan ............................................ 52

3.1.5.1 Anggaran Dasar Perseroan ........................ 52

3.1.5.2 Organisasi Perseroan ................................. 53

3.1.6 Struktur Organisasi Perusahaan ............................... 54

3.1.7 Job DescriptionPerusahaan ..................................... 55

3.1.8 Proses Produksi Perusahaan ..................................... 60


10/112

3.1.9 Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran .................... 62

3.1.9.1 Hasil Produksi ........................................... 62

3.2.9.2 Daerah Pemasaran 63

3.2 Metode Penelitian ................................................................. 65

3.2.1 Metode yang Digunakan .......................................... 65

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ....................................... 65

3.2.3 Operasional Variabel ................................................ 66

3.2.4 Teknik Pengembangan Instrumen ............................ 69

3.2.5 Rancangan Analisis Data ......................................... 70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Audit Internal .................................................. 72

4.1.1. Independensi Audir Internal PT Ultrajaya Milk

Industry .................................................................... 72

4.1.2 Pemeriksaan Audit Internal PT Ultrajaya Milk

Industry .................................................................... 72

4.1.3 Aktivitas Audit Internal PT Ultrajaya Milk

Industry .................................................................... 74

4.1.4 Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Audit

Internal ..................................................................... 76

4.2 Misi, Tugas dan Tata Laksana Komite Audit Komisaris

PT Ultrajaya Milk Industry .................................................. 81

4.2.1 Tugas Komite Audit ................................................. 81

4.2.2 Tugas Khusus ........................................................... 83

4.2.3 Tata Laksana Komite Audit ..................................... 83

4.2.4 Laporan Komite Audit ............................................. 83

4.3 Pembahasan .......................................................................... 84

4.4 Pengujian Data Analisis ....................................................... 90


11/112

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan .............................................................................. 93

5.2 Saran .................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 96


12/112

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Hasil Produksi PT Ultra Jaya ........................................................ 64

Tabel 3.2 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran ..................................... 67

Tabel 3.3 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran...................................... 68


13/112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Proses Produksi Susu ..................................................... 61


14/112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry &

Trading Co.

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Audit Internal PT. Ultrajaya Milk

Industry & Trading Co.

Lampiran 3 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas PT. Ultrajaya Milk

Insdustry & Trading Co.

Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan PT.Ultrajaya

Milk Industry & Trading Co.

Lampiran 5 : Surat Pemerikaan Audit Internal PT. Ultrajaya Milk


Lampiran 6 : Program Operasional Audit PT. Ultrajaya Milk


Lampiran 7 : Surat Survey

Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi


15/112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia,

terutama Asia Tenggara secara terus menerus berusaha menggalakkan

pembangunan ekonomi, yang merupakan bidang yang selalu mendapatkan

prioritas utama. Faktor utama pertumbuhan ekonomi bersumber dari kemajuan

teknologi dan berhubungan juga dengan tingkat keahlian atau kemahiran dari

sumber daya manusia. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pelaku ekonomi

dengan misi dan peran yang dimilikinya, saat ini mengahadapi tantangan

kompetisi global dunia usaha yang semakin besar.

Dalam era globalisasi sekarang ini telah tumbuh dan berkembang

bermacam-macam perusahaan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang

satu sama lain saling bersaing dalam membangun pertumbuhan ekonomi, di

tambah lagi arus informasi yang bergerak sangat cepat, akurat, dan tepat waktu.Perseroan Terbatas (PT) baik yang sudah go public maupun tidak atau

belum go public,kepemilikan satuan usahanya terbagi dalam saham-saham yang

dimiliki oleh para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) dan

diselenggarakan sebagai tempat berkumpulnya para pemilik untuk membahas dan

mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan. Bagi

perusahaan yang go public, di mana para pemegang sahamnya tersebar luas di

berbagai daerah di dalam negeri hingga bahkan di luar negeri sangatlah sulit dan

tidak praktis untuk menghadiri RUPS yang terlalu sering.

Deregulasi, desentralisasi, dan demokratisasi dalam perusahaan sebaiknya

tidak hanya menyangkut aktivitas operasionalnya saja, tetapi menyangkut

kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk

itu perlu kiranya sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris akan terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan bersama

Dewan Direksi perusahaan. Dewan Komisaris umumnya terdiri dari beberapa


16/112

orang dengan latar belakang pendidikan dan atau pengalaman yang berbeda-beda.

Dengan sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris,

tidaklah mungkin dipikirkan dan ditangani sendiri oleh Dewan Komisaris. Dengan

demikian diperlukan suatu unit independen yang dinamakan Komite Audit.

Salah satu prasyarat implementasi Good Corporate Governance (GCG)di

BUMN dan perusahaan publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di

dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit

adalah suatu keharusan bagi BUMN yang telah diatur dan ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002

yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Selain itu, Komite Audit juga

ditetapkan dalam surat keputusan dari Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003

tanggal 22 Desember 2003 pasal 2 tentang Emitten atau perusahaan publik wajib

memiliki Komite Audit.

Bank, BUMN, dan perusahaan publik wajib membentuk dan

mengembangkan fungsi internal audit yang independen, memiliki staf yang

kompeten, dan didukung sumber daya yang memadai. Fungsi internal audit

memberikan assessment (penilaian) atas pengendalian internal dan proses

pengelolaan risiko kepada Manajemen Senior, Direksi, Komite Audit, dan

Komisaris. Direksi dan komisaris pada bank , BUMN, dan Perusahaan Publik

diwajibkan melaporkan hasil penelitian atas efektivitas pengendalian internal pada

organisasinya termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,

dalam laporan tahunan perusahaan. Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik

membentuk Komite Audit untuk membina dan mendukung internal auditor dalam

melakukan penilaian atas proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan

pengendalian internal. Direksi bertanggung jawab atas proses corporate

governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Dewan Komisaris

bertanggung jawab memonitor efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu,

internal audit wajib menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan

kepada Komisaris Utama melalui Komite Audit.


17/112

Komite Audit beranggotakan auditor independen yang bertanggungjawab

dan diketuai oleh komisaris independen. Komite Audit bertanggungjawab kepada

Dewan Komisaris dan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang

independen tentang telaah atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan,

telaah atas ketaatan peusahaan pada peraturan perundang-undangan pasar modal

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan

perusahaan dan telaah atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan

publik untuk memastikan semua risiko telah dipertimbangkan. Selain itu, Komite

Audit juga bertanggungjawab untuk mendorong terbentuknya struktur

pengawasan internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan

pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, biaya

eksternal audit, dan kemandirian serta objektivitas eksternal auditor.

Berdasarkan tinjauan historis dalam artikel yang ditulis oleh Hekinus

(2004 : 5) menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit menjadi semakin

penting terutama untuk memulihkan dan mempertinggi daya tahan perusahaan

setelah berbagai kasus kecurangan yang terjadi. Tujuan pembentukan Komite

Audit umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat

terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain

sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi

pasar.

Masih dari artikel yang dikemukakan Hekinus, disebutkan bahwa hingga

saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolak ukur keberhasilan atau efektivitas

suatu Komite Audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian empiris

mengenai hal ini, Summer (1991) berpandangan bahwa Komite Audit di banyak

perusahaan belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Summer, banyak

Komite Audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, karena banyak di

antara mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, dan

juga banyak yang belum memahami peran pokoknya. Summer berpendapat bahwa

adanya Komite Audit yang efektif akan memberi perlindungan bagi akuntan

publik yang melakukan kegiatan audit, serta mengangkat hakikat auditor internal

karena pelaksanaan fungsinya akan lebih diperhatikan.


18/112

Belum efektifnya Komite Audit juga disebutkan dalam artikel Kompas

(2003) Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur, Wahjudi Prakarsa

mengatakan bahwa Komite Audit belum bertindak secara benar. Menurut Hekinus

Manao selaku Kepala Pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen

Keuangan Republik Indonesia berpendapat bahwa fakta ketidakefektifan Komite

Audit di Indonesia terlihat dari gagalnya Komite Audit pada BUMN dan bank-

bank swasta. Hekinus Manao juga mengatakan kegagalan Komite Audit ini

disebabkan beberapa fakta antara lain peran Komisaris yang oportunis,

pemahaman fungsi Komite Audit masih rendah, kendala implementasi GCG

berkaitan fungsi RUPS yang masih kurang jelas dan masih diperebutkannya

auditor eksternal.

Audit internal yang fungsinya sebagai penilai kegiatan perusahaan

seharusnya memiliki andil yang cukup besar dalam membantu perusahaan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jasa yang diberikan oleh seorang

auditor internal bisa memberi banyak masukkkan baik untuk auditee yang

diperiksanya, untuk pihak manajemen, untuk Dewan Direksi, untuk Komite

Audit, atau bahkan untuk auditor eksternal, apabila tugasnya dilaksanakan secara

efektif. Peran penting auditor internal di dalam suatu organisasi dapat dilihat

dalam laporan survey Harvard University seperti yang dikemukakan Chamber

(1981 : 10), terdapat dalam majalah Internal Audit No. 3 tahun 1997, yaitu :

Audit internal telah menangani sekitar 30% efisiensi dan efektivitas

kegiatan perusahaan. Di samping itu, audit internal semakin banyak

memberikan kepada manajemen di mana aktivitas audit tidak lagi berfokus

kepada keuangan, namun telah banyak ke bidang operasional antara lain

produksi, penjualan, distribusi, personalia, dsb.

Audit internal yang merupakan alat pengendalian perpanjangan tangan

manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan (controlling) adalah penting

untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Lebih lagi perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada

posisi yang lebih penting daripada sebelumnya di mana ada pergeseran peran

audit internal dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan


19/112

pengawasan menjadi suatu fungsi yang dapat memberikan masukkan-masukkan

operasional dan strategis.

Kenyataan ini mendorong penulis untuk mengamati apakah adanya

peranan dan hubungan Komite Audit dengan membantu audit internal dalam

meningkatkan efektivitas pelaksanaanya di dalam perusahaan. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Komite Audit dan

hubungan dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan audit internal di salah satu

Perusahaan yang berada di Bandung. Jika ternyata peran Komite Audit hasilnya

positif dalam efektivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh audit internal, maka

audit internal diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perubahan

pelaksanaannya sebagai implikasi dari adanya peranan Komite Audit sehingga

dapat lebih memberikan nilai tambah dalam mencapai tujuan perusahaan

tempatnya bekerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : PERANAN KOMITE AUDIT DALAM

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELASANAAN AUDIT INTERNAL

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, penulis

mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam peneltian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan audit internal telah berjalan efektif

2. Apakah terdapat peran Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas

pelaksanaan audit internal


20/112

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang

berhubungan dengan berperannya Komite Audit dan meningkatkan efektivitas

pelaksanaan audit internal untuk digunakan peneliti sebagai data penyusunan

skripsi. Skripsi tersebut sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keefektivitasan pelaksanaan audit internal.

2. Untuk mengetahui peran Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas


1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan Komite Audit terhadap

efektivitas pelaksanaan audit internal ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengatahuan atas

permasalahan yang diteliti, pengalaman dan bentuk penerapan ilmu yang telah

didapat selama kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukkan dan saran

kepada pihak perusahaan untuk mengetahui pentingnya peran Komite Audit

terhadap efektivitas audit internal dalam suatu perusahaan, dan untuk

mengevaluasi efektivitas unit audit internal di perusahaan sehingga terjadi

perbaikan di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan

masyarakat umum mengenai peran Komite Audit terhadap efektivitas



21/112

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada perusahaan yang masih memiliki ukuran relatif kecil di mana

operasional atau kegiatan perusahaan dapat dikerjakan beberapa orang, pemilik

atau pimpinan dapat mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi

dalam perusahaan secara langsung. Namun, dengan bertambah besar dan

kompleksnya perusahaan, jarak antara manajemen dan pegawai semakin jauh.

Lebih banyak orang yang terlibat dan lebih banyak struktur yang dibutuhkan

dalam perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan audit internal adalah sangat

penting bagi perusahaan. Mengenai pengendalian manajemen, Ratliff (2002)

mengemukakan:

The management control process is expected to ensure that organization

is working toward its stated objectives and that required resources to

achieve such goals are available when needed

Manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi dan

tanggung jawab ini diwujudkan melalui audit internal untuk mengawasi kinerja

sistem pengendalian organisasi, di mana audit internal berfungsi sebagaifeedback

untuk manajemen. Audit internal merupakan fungsi dalam organisasi yang

bertugas memeriksa dan menilai aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Tanpa

fungsi audit internal, Dewan Direksi tidak memiliki sumber informasi internal

yang bebas mengenai organisasi, mengingat pengertian audit internal adalah :

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting

activity designed to add value and improve an organizations operations.

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a

systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectivenessof risk management, control and governance processes (Arens et al,

2003 : 732; Pickett 2004: 3, IIA Research Foundation-IIARF-2004: xxvii).

Untuk mencapai tujuan tersebut audit internal menganalisis, menilai,

memberikan rekomendasi, memberikan bimbingan, dan memberikan informasi

sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa. Adanya internal audit selama

ini di dalam perusahaan ternyata kurang dapat memberikan kepercayaan

yang maksimal bagi pihak publik atas efektivitas kinerja perusahaan. Maka


22/112

dibutuhkan suatu pihak yang independen yang dapat menjamin kepercayaan

publik terhadap suatu perusahaan yang saat ini dikenal dengan nama Komite

Audit.

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang

lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus (Hiro, 2002:8). Sebuah Komite Audit dapat melayani perusahaan

dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok independen dan memiliki

tanggung jawab yang pasti, pada saat Ia memiliki akses penuh terhadap informasi

keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua kepentingan

manajemen.

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2002:1), faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitasBoard of Directorsdan Komite Audit

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Board of Director dan

Komite Audit suatu entitas mencakup independensi dari Komite Audit,

pengalaman dan kualitas anggotanya, tingkat keterlibatan mereka terhadap

aktivitas, ketepatan tindakan mereka, tingkat kualitas pertanyaan yang

muncul dan terus dipertanyakan kepada manajemen, serta interaks mereka

dengan auditor internal dan auditor ekstenal.

Lingkungan pengendalian (control environment) dari suatu organisasi

secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas Board of Directors (Dewan

Komisaris, Direksi, dan Komite Audit). Board of Directors dan Komite Audit

umumnya bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi suatu entitas. Mereka

bertanggung jawab untuk memonitor operasi dan kemajuan entitas, mengotorisasi

aktivitas tertentu, memberikan nasihat kepada manajemen dan mengawasi

pengendalian intern serta pelaporan keuangan.

Komite Audit harus terhindar dari campur tangan keputusan-keputusan

operasional sehari-hari. Kecuali terhadap jumlah yang terbatas dari pembentukan

suatu lingkungan kontrol yang efektif. Jika Komite Audit mengambil alih fungsi

manajemen, Ia akan kehilangan independensi dan objektivitasnya dalam

hubungan dengan manajemen.


23/112

Menurut Surat Edaran Bapepam SE-03/PM/2003, Komite Audit

mempunyai fungsi Dewan Komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

3. Meningkatkan efektivitas internal auditor dan eksternal auditor.

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Lebih jauh lagi menurut Hiro dan dikutip oleh Kasyful (Media Ak,

2003:49) tentang wewenang dan tanggung jawab Komite Audit kepada auditor

internal atas sebagai referensi kepada auditor internal dalam hal :

1. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal.

2. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua

fungsi audit internal.

3. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan

dari Kepala Audit Internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan Komite Audit.

Peranan yang baik atas Komite Audit diharapkan dapat memberikan

implikasi yang baik terhadap peran yang mungkin dimainkan oleh auditor internal

dalam mencapai efektivitas pelaksanaan audit internal yang baik.

Menurut Komarudin (1994) pengertian peranan (role) dapat didefinisikan

sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam

manajemen.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

3. Bagian dari fungsi seseorang dalam kelompok.

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

padanya.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.


24/112

Pelaksanaan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI)

dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Independensi atau kemandirian bagian internal audit yang membuatnya

terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan keobjektifan para

pemeriksa intern (auditor internal).

2. Kemampuan profesional dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat

dan seksama para pemeriksa intern.

3. Lingkup pekerjaan pemeriksaan intern.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern.

5. Pemantauan tindak lanjut.

Penilaian terhadap efektif tidaknya hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh

audit internal dilihat dari keberadaan peranan Komite Audit di dalam perusahaan

itu sendiri, serta hubungan Komite Audit dengan pihak yang berhubungan

langsung dengan auditor internal (pihak auditee), ataupun pihak lain yang ada

hubungannya dengan internal seperti pihak auditor eksternal ataupun pihak-pihak

yang terlibat dalam organisasi profesi yang diikuti oleh auditor intern.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan

hipotesis, yaitu : Komite Audit sangat berperan dalam Meningkatkan Efektivitas

Pelaksanaan Audit Internal

1.6 Objek dan Metode Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peranan Komite Audit dalam meningkatkanefektivitas pelaksanaan audit internal, yang akan diteliti dengan menggunakan

kuesioner.

Pemilihan data-data di atas didasarkan atas pertimbangan untuk

mendapatkan gambaran mengenai peranan Komite Audit dan hubungannya dalam

meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal.


25/112

1.6.2 Metode Penelitian

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang akan dipakai untuk

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu

metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai objek

yang diteliti. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan

metode survey yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan

lisan dan tertulis. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara

studi literatur. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan diolah, dianalisis dan

diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga dari

data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan cara meneliti data primer yang

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu

perusahaan tempat penelitian yang berupa kuesioner, prosedur-prosedur serta

data-data yang terkait dengan prosedur audit internal dan Komite Audit.

2.

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini gunanya untuk memperoleh data sekunder yang merupakan data

yang diperoleh dari orang atau badan lain yang belum dikumpulkan atau

belum diolah menjadi data-data yang diperlukan. Dengan cara mempelajari

buku-buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat

digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah, selain itu

dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan studi dan penelitian

dalam lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dilakukan di PT. Ultrajaya Milk

Industry & Trading Company Tbk, yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme 131

Padalarang 40552- Kabupaten Bandung. Waktu penelitian dilakukan mulai dari

bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009.


26/112

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komite Audit

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna

dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus

mendelegasikan beberapa tugas kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini

merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan

Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Komisaris

kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (governance)

oleh manajemen. Salah satu komite yang umumnya dibentuk adalah Komite

Audit.

2.1.1 Pengertian Komite Audit

Pengertian Komite Audit adalah komite yang bertugas untuk membantu

dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian

intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal (Hiro, 2004). Di

dalam perusahaan, Komite Audit sangat berguna untuk menangani masalah-

masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan

permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Pengertian Komite Audit menurut Arens et al (2006:84) adalah sebagai

berikut :

An audit committee is a selected number of members of companys Boardof Directors whose responsibilities include helping auditors remain

independent of management. Most audit committees are made up of three

to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of

company management.


27/112

K.H. Spencer Picket menyatakan pengertian Komite Audit (2006:37)

sebagai berikut :

The audit committee (AC) is a standing committee of the main board and

tends to consist of a minimum of three non-executive directors (NEDs).

Most audit committees meet quarterly and they are now found in all

business and government sectors for larger organization. The format is

normally that the CFO, external audit, CEO and CAE attend whenever

required.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk

mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya

anggota Komite Audit hanya terdiri atas anggota Dewan Komisaris yang bukan

termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi

perusahaan).

2.1.2 Perkembangan Komite Audit

Perkembangan Lembaga Komite Audit di Indonesia (Hiro Tugiman, 2004)

adalah sebagai berikut :

Tanggal 5 Oktober 1995

Badan Usaha di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan

terlebih-lebih yang sudah terjun ke pasar modal (go public) sebaiknya diwajibkan

membentuk Komite Audit.

Tanggal 8 Maret 1999

Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (M-P.BUMN)

dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-133/M-BUMN/1999, tentangPembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang antara lain

mengatur : Komisaris Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk Komite Audit

(pasal 2 ayat 1).

Tanggal 6 September 1999

Setelah mengetahui Surat Keputusan yang dikelurkan pada tanggal 8

Maret 1999, Hiro khawatir kalau ada yang bertanya antara lain tentang tugas,

tanggung jawab, hak dan kewajiban dari Komite Audit. Lalu Beliau menyusun


28/112

buku Contoh Anggaran Dasar Komite Audit tertanggal 6 September 1999, yang

mana Beliau selanjutnya mengirimkan buku tersebut kepada sebagian besar

Komisaris BUMN di Indonesia (semuanya dibiayai oleh PT Telkom).

Tanggal 19 Juni 2003

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19

tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain

mengatur : (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite

Audit yang bekerja secara kolektif atau berfungsi membantu Komisaris atau

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 70).

Tanggal 29 Juli 2003

Lima organisasi profesi auditor internal Indonesia yang terdiri dari : (1)

The Institute of Internal Auditors(IIA)Indonesia Chapter; (2) Forum Komunikasi

Satuan Pengawasan Internal (FKSPI BUMN/D); (3) Yayasan Pendidikan Internal

Audit (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA); dan

(5) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) mengeluarkan Position Paper

# 1/ 2003, yaitu: Rekomendasi Mengenai Peran Audit Internal dalamMeningkatkan Corporate Governancedi Indonesia.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh organisasi profesi auditor internal

kapada Gubernur Bank Indonesia, Menteri BUMN, dan Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal; yang isinya antara lain:

(1)Direksi dan Komisaris pada Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar

diwajibkan melaporkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian intern

pada organisasinya termasuk kepatuhan tarhadap peraturan perundangan yangberlaku,dalam laporan tahunan perusahaan.

(2)Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar membentuk Komite Audit untuk

membina dan mendukung auditor internal dalam melakukan penilaian atas

proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern.

Tanggal 22 Desember 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor : KEP-41/PM/2003, tentang Pembentukan dan Pedoman


29/112

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain mengatur : Emiten atau Perusahaan

Publik wajib memiliki Komite Audit sebagaimana diisyaratkan dalam lampiran

keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.

2.1.3 Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit

Perkembangan teknologi setelah revolusi industri memberikan pengaruh

yang besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Dengan perkembangan

teknologi memungkinkan diadakannya mekanisme dan perubahan kerja di

berbagai bidang. Pola kerja lebih cepat dan tepat sehingga lebih efisien dalam

penggunaan sumber daya, dan produk yang dihasilkan lebih optimal. Perubahan

itu berdampak kepada ekspansi usaha yang semakin cepat, yang mana

mengakibatkan semakin besar modal yang dibutuhkan untuk melakukan investasi

baru. Salah satu upaya yaitu dengan melakukan penambahan modal secara go

public.

Karena kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat luas baik

nasional maupun internasional, sehingga berakibat kepada sulitnya pengambilan

keputusan pada tingkat tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tidak mungkin diadakan sesering mungkin

karena beragamnya pemilik. Di lain pihak, banyak wewenang yang harus

diputuskan oleh RUPS di antaranya (Hiro, 1996:6-7) :

1. Melakukan perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga perusahaan.

2. Mengesahkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tahunan.

3.

Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.

5. Menyetujui pengeluaran saham baru.

6. Penunjukkan auditor internal.

7. Menyetujui dan mengesahkan revisi rencana kerja dan anggaran sampai

dengan batas tertentu.


30/112

8. Menghibahkan harta perusahaan.

9. Mengesahkan dan menyetujui pembentukan perusahaan anak.

10.Menyetujui rencana penjualan aktiva tetap.

Oleh karena itu, perlu dilakukan deregulasi wewenang sehingga sebagian

tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Tugas RUPS

dibatasi hanya membahas hal-hal yang sangat signifikan yaitu (Hiro, 1995:8) :

1. Pertanggungjawaban laporan keuangan.

2. Perubahan anggaran dasar perusahaan.

3.

Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Akibat adanya pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris, tugas

yang diemban Dewan Komisaris semakin berat. Untuk menangani pekerjaan

Dewan Komisaris, khususnya mengenai masalah pengendalian, dibentuklah suatu

komite, yang beranggotakan Komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen serta

dapat dibantu oleh pihak luar yang independen. Komite itu dinamakan Komite

Audit.

Secara kuantitatif maupun kualitatif, pembentukan Komite Audit akanbanyak membantu efektivitas dan efisiensi perusahaan. Bahkan adanya Komite

Audit merupakan suatu keharusan apabila perusahaan tersebut mendaftarkan diri

pada bursa saham di New York Stock Exchange, seperti yang dikemukakan oleh

Arens (1994: 84) :

An audit committee is required for all companies listed on the New York

Stock Exchange

Menurut Hiro Tugiman, keuntungan yang dicapai dengan dibentuknya

suatu Komite Audit, yaitu :

1. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite yang

diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu.

2. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, sehingga

masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relatif lebih singkat.

3. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat terus

diawasi.


31/112

4. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam diri

anggota komite, karena mereka membagi tanggung jawab yang sama atas

penyelesaian masalah.

5. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama.

Dalam hal ini untuk kepentingan Dewan Komisaris, pembentukan Komite

Audit kelihatannya berarti suatu perusahaan/peningkatan penugasan dalam arti :

1. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh

eksternal auditor maupun yang dilaksanakan oleh internal auditor.

2.

Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang

dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan.

2.1.4 Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Menteri P.BUMN Nomor : KEP-133/M-P.BUMN/1999

tanggal 8 Maret 1999 pasal 4 dan 5 telah mengatur komposisi dan persyaratan

anggota Komite Audit yaitu :

Pasal 4

(1)Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya :

a. Satu orang Komisaris

b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang

bersangkutan.

(2)Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Pasal 5Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah :

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang

cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang

dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana

tercantum dalam pasal 3 secara optimal.


32/112

2. Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan

dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara

yang bersangkutan, misalnya :

a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat

ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan

pengawas atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

bersangkutan.

b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bersangkutan.

3. Mampu kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.

Surat Keputusan Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003, tanggal 22

Desember 2003, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite

Audit sebagai berikut :

Pedoman Pembentukan Komite Audit :

1. Struktur Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan

dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak

sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi

anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak

sebagai Komite Audit.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman

yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu

berkomunikasi dengan baik.

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi atau keuangan.

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan

keuangan.

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di

bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.


33/112

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa

audit dan atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang

bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII A2 tentang independensi

Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

6. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Publik yang bersangkutan

dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris.

7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten

atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham

akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik,

Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan

Publik.

9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

10.

Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau

Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

Pedoman Kerja Komite Audit

Secara umum, Audit Committee Charter merupakan misi, wewenang,

kewajiban, dan tanggung jawab Komite Audit Charter tersebut harus mendapat

persetujuan dari Dewan Komisaris.


34/112

Audit Committee Charter mendefinisikan :

1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan.

2. Ukuran organisasi, keseringan dan waktu pertemuan.

3. Peranan dan tanggung jawab.

4. Hubungan dengan manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.

5. Tanggung jawab pelaporan.

6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus.

2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugastugas Komite Audit seperti yang disebutkan dalam buku Audit

Internal (Hiro, 2002:3) difokuskan pada :

1. Terhadap proses pemeriksaan

Tanggung jawab tertinggi dari Komite Audit dititikberatkan kepada proses

pemeriksaan di lokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan

penelaahan terhadap ruang lingkup tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

auditor eksternal, yang menyangkut :

a.

Meyakini bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah

ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan/

pemberitahuan kepada auditor.

b. Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor

terhadap hasil pemeriksaan.

c. Melakukan penelaahan terhadap audit program auditor eksternal.

d. Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan

auditor.

e. Melakukan penelaahan atas efektivitas dari auditor eksternal.

2. Terhadap Laporan Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit yang harus dilakukan dalam laporan keuangan

mencakup :

a. Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-

akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.


35/112

b. Melakukan penelaahan tengah tahunan terhadap ikhtisar keuangan

termasuk juga perspektus perusahaan sebelum diserahkan kepada Dewan

Komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan.

c. Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau

kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam

penyiapan akun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar

keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap.

d. Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan

perlakuan akuntansi di masa yang akan datang.

e.

Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan

akuntansi serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan

melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

3. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan

Tanggung jawab Komite Audit dalam masalah keuangan dan pembelanjaan

mencakup :

a. Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan

referensi anggaran kas, deviden yang mungkin diterima atau dibayarkandan laba yang diinginkan.

b. Tanggap terhadap proposal dari pejabat berwenang yang berhubungan

dengan :

1) Target keuangan, termasuk target tahunan.

2) Mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan

memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang

dana.

3)

Mengadakan analisa terhadap batas pembelanjaan modal dalam satu

tahun.

c. Membuat catatan terhadap proposal untuk kegiatan pembelanjaan di atas

jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

d. Melakukan penelaahan terhadap proses pekerjaan untuk kontrak yang

nilainya lebih dari jumlah tertentu.

e. Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak

ada dalam program perusahaan.


36/112

4. Terhadap sistem informasi manajemen

Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem informasi

manajemen yang meliputi :

a. Meyakini akan kebenaran dari sistem informasi manajemen yang

dihasilkan oleh perusahaan.

b. Bertindak sebagai standing committee dari Dewan Komisaris apabila

Dewan Komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan

laporan keuangan dengan obyek atau perusahaan.

5. Terhadap sistem dan pengendalian

Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem dan pengendalian

dalam bentuk :

a. Melakukan penelaahan terhadap efektivitas dari pengendalian manajemen

dan pengendalian intern.

b. Melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian intern.

c. Melakukan penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap sistem

akuntansi dan pengendalian operasi.

d. Melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijaksanaan pengendalian

gabungan dalam hubungannya dengan sistem akuntansi.

e. Tanggap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh eksternal auditor

dalam menyangkut akuntansi, pengendalian intern dan masalah lainnya.

f. Melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan

kebijaksanaan/peraturan yang telah ditetapkan, anggaran, perintah, dan

prosedur yang berhubungan dengan perilaku sikap pejabat/personil

perusahaan.

2.1.6 Wewenang (Authority) dan Tanggung Jawab (Responsibility) Komite

Audit kepada Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman, yang dikutip oleh Kasyful (MIA, 2003:49),

wewenang dan tanggung jawab Komite Audit kepada Audit Internal adalah

sebagai referensi kepada auditor eksternal dalam hal :


37/112

a. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal.

Berdasarkan seminar nasional FKSPI BUMN/BUMD (Antonius:2003), dalam

hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi

audit internal, Komite Audit harus :

1) Memberikan persetujuan atas penunjukkan dan atau pemberhentian Ketua

Audit Internal perusahaan yang diajukan oleh Presiden Direktur.

2) Melakukan reviewatas charter dari audit internal.

3) Melakukan reviewatas struktur fungsi audit internal.

4) Melakukan reviewatas rencana audit tahunan.

b. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua

fungsi audit internal. Komite Audit harus (berdasarkan seminar nasional

FKSPI BUMN/BUMD:2003) :

1) Memastikan bahwa fungsi audit internal memiliki metodologi, alat bantu,

dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi charter

mereka, dan menyelesaikan rencana tahunan audit internal.

2)

Melakukan review atas semua laporan audit internal.

3) Memonitor kinerja fungsi audit internal.

4) Memastikan bahwa fungsi audit internal patuh terhadap standar-standar

profesional yang berlaku.

c. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan

dari Kepala Audit Internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan Komite Audit.

d.

Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan

koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk memberikan

pelayanan yang efektif.

2.1.7

Mengembangkan Komite Audit yang Andal

Sesuai dengan ruang lingkup Komite Audit yang terkait dengan

pengawasan risiko dan pengendalian internal yang efektif. Dewan Komisaris perlu

mengembangkan Komite Audit (dengan memperhatikan komposisi struktur,


38/112

tanggung jawab dan efektivitas) yang andal. Hal yang perlu harus menjadi

perhatian pertama adalah pentingnya anggota Komite Audit memiliki keahlian

dalam bisnis, regulasi, auditing, corporate (financial) reporting, dan corporate

governance. Komite Audit bertanggungjawab untuk mengkaji hasil kerja dan

mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal atau

independen. Komite Audit juga diharapkan memiliki hubungan kerja dan

memberdayakan audit internal atau Satuan Pengawasan Intern (SPI) perusahaan

yang terwujud dengan adanya hubungan langsung.

2.2 Audit

2.2.1 Pengertian Audit

Pengertian mengenai audit internal telah banyak dikemukakan oleh para

ahli. Sebelum mengupas lebih jauh apa itu audit internal, ada baiknya bila kita

mengenal lebih dahulu kata audit itu sendiri.

Pada dasarnya, pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan audit

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah

disajikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan proses

untuk membandingkan antara kenyataan dengan sesuatu yang seharusnya terjadi.

Hal ini sesuai dari pernyataan Mulyadi (2002:9) yang mendefinisikan auditing

adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh tentang kegiatan dan kejadian

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar pernyataan-

penyataan tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-

hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Boynton (2006:6) mendefinisikan audit sebagai berikut :

A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence

regarding assertions about economic actions and events to ascertain the

degree of correspondence between those assertion and established criteria

and communicating the result to interested users.

Arens (2008:4) mendefinisikan audit (auditing) :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about

information to determine and report on the degree of correspondence


39/112

between and information and established criteria. Auditing should be done

by competent, independent person

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten

dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian yang

ditetapkan.

2.2.2 Jenis-jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan dan dikelompokkan oleh

Arens et al (2006, 14-15) yaitu :

1. Operational audit (Audit operasional)

Adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian prosedur dan metode operasi

suatu organisasi unuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas

tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran

rekomendasi pada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas

operasional organisasi.

2. Financial statement audit (Audit laporan keuangan)

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan merupakan informasi terukur

yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu yang

dalam hal ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atas penyajian

laporan keuangan.

3.

Compliance audit (Audit ketaatan/kepatuhan)

Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan yang

mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti atas suatu prosedur atau

peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang memiliki

otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasil atau laporan dari auditor ketaatan

tidak dilaporkan kepada pihak luar tertentu.


40/112

Audit yang dilakukan dapat bermacam-macam. Cashin mengelompokkan

audit menjadi 3 (tiga) cabang seperti yang dikutip oleh Hiro (2002:4) yaitu

independent auditing (audit independen), internal audit (audit internal), dan

governmental auditing(audit pemerintah). Dengan begitu kita dapat mengatakan

bahwa audit internal merupakan bagian dari audit.

2.3 Audit Internal

2.3.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal pada dasarnya merupakan suatu fungsi independen yang ada

di dalam perusahaan untuk melakukan pengendalian atas pengendalian internal

perusahaan.

Internal audit pada dasarnya merupakan suatu fungsi yang independen

yang ada di dalam organisasi untuk pengendalian atas pengendalian internal

perusahaan.

Adapun pengertian audit internal menurut Sawyers (2005:10) adalah

sebagai berikut:

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sitematis dan objektif yang

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda

dalam organisasi untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalakan

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan

diminimalisasi

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa

diterima telah diikuti

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi

5.

Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen

dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya

secara efektif.


41/112

The Institute of Internal Auditors telah memberikan definisi baru tentang

audit internal yang dikutip oleh Arens (2008:9) sebagai berikut:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting

activity designed to add value and improve an organization operations. It

helps an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic,

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management, control and governance processes.

Sementara itu acuan bagi auditor internal di Indonesia dapat kita lihat pada

pernyataan tanggung jawab internal auditor yang disusun oleh Hiro Tugiman

(2006) :Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang

dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan

mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Sedangkan di dalam SPAI (2004: 5) disebutkan bahwa definisi audit

internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif,

yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan

proses governance.

2.3.2 Karakteristik Audit Internal

Dari definisi di atas terdapat lima konsep yang dikemukakan, yaitu :

Independence and objective, assurance and consulting activity, adding value,

organizational objective, anda systematic and disiplined approach. Independensi

merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam suatu fungsi pemeriksaan.

Courtmanche menganggap bahwa independensi dan objektivitas berkaitan erat

dalam mempengaruhi kecenderungan emosional, tetapi independensi tidak selalu

menghasilkan objektivitas.


42/112

Independensi berperan pada saat auditor internal akan mengumpulkan

temuan-temuan dan membuat laporan audit. Independensi tidak lain adalah

kemampuan untuk berbicara atau menuliskan sesuatu yang benar secara bebas

tanpa rasa takut. Masih menurut Courtmanche, seseorang akan mampu bersikap

objektif jika ia mampu melihat realitas dengan tepat. Kemampuan tersebut

dipengaruhi oleh :

a. Kecerdasan

b. Pengetahuan formal/pendidikan

c. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman

d. Tidak adanya kecenderungan emosional, misal cinta, loyalitas, benci, takut,

kepentingan pribadi, dsb.

2.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Di dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang ditulis oleh

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, standar yang terkait adalah Standar

Atribut 1000 tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab (2004: 8) yang

menyatakan bahwa :

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan

Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus

didokumentasikan secara tertulis yang formal yang di dalamnya menjelaskan

posisi audit internal dalam organisasi, kewenangan fungsi audit internal untukmendapatkan akses tehadap semua catatan, personil dan asset perusahaan yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan juga menjelaskan ruang lingkup

fungsi audit internal.

Tujuan audit internal sebenarnya telah tersirat dalam definisi audit internal

itu sendiri, yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan

tanggung jawab secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian,

rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksa.


43/112

Tujuan utama audit internal menurut IIA (1995:95) adalah :

The objective of internal auditing is to assist number of organization in

the effective discharge of the responsibilities, to the end, internal auditing

furnishes them with analysis, appraisals, recommendations, counsels, and

information concerning the activities reviewed. The audit objective

includes promoting effective control at reasonable cost.

Pengertian dari pernyataan di atas, tujuan audit internal yang

dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:99) dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota

organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara

efektif. Tujuan internal mencakup pula usaha mengembangkanpengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Dengan kata lain, tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar

kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang

bersangkutan. Namun tujuan adanya audit internal dalam organisasi adalah

membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya

dengan baik, sehingga setiap organisasi dapat saling bekerja sama satu sama lain,

tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai

dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan

perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian tersebut dapat

berjalan efektif dengan biaya yang wajar.

Wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit adalah

kebebasan unutk me-reviewdan menilai kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur,

dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber dari

manajemen dan disetujui oleh Dewan Direksi.

Tanggung jawab audit internal menurut Komite Ikatan Akuntan Indonesia

dalam SPAP (IAI, 2001: 322) adalah :

Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain

kepada manajemen entitas dan Dewan Komisaris, atau pihak lain yang

setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor internal

mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang

diauditnya. Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah

memantau kinerja pengendalian entitas .


44/112

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100) bahwa

ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta

mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal

serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian

internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang

diberikan. Pemeriksaan internal harus :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan

operasional serta cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur,

mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut.

2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan

kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta

harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-

hal tersebut.

3. Mereview berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila

dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4.

Menilai keekonomisan dan keefisiensian pengguna berbagai sumber daya.

5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah

kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang

direncanakan.

Dalam buku Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004, ruang

lingkup audit internal dijelaskan bahwa fungsi audit internal melakukan evaluasi

dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,

teratur, dan menyeluruh.

1. Pengelolaan risiko (Seksi 2110)

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi

dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap

peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.


45/112

2. Pengendalian (Seksi 2120)

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan,

efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan

pengendalian intern secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penilaian

risiko, fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas

sistem pengendalian intern, yang mencakup governance, kegiatan operasi dan

sistem informasi organisasi. Hal ini harus mencakup :

a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.

b. Keandalan dan integritas informasi.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengamanan assetorganisasi.

3. Proses Governance

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai

untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan

berikut:

a.

Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat di dalam organisasi

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, auditor

eksternal, dan manajemen.

2.3.4 Peranan Audit Internal

Peranan audit internal seperti yang disebutkan oleh Courtmanche dan

dalam Hiro (1996:16) menyatakan bahwa :

Pengawas internal berperan untuk membantu para anggota organisasi

agar dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. Untuk tujuan

tersebut, pengawas internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis,

penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi sehubungan dengan

aktivitas yang diperiksa.


46/112

Sedangkan peranan audit internal yang dikemukakan oleh Hiro (1996:4)

adalah :

Pemeriksa internal berperan dalam memastikan efektivitas dan

kecukupan pengendalian internal yang dijalankan dan membantu anggota

organisasi dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan pada akhirnya

pemeriksa internal ini berperan untuk memperbaiki kinerja perusahaan

secara keseluruhan.

Menurut modul internal auditor di Abad 21 (YPIA, 1999: 25-26)

disebutkan bahwa auditor internal memiliki 3 (tiga) peran, yaitu :

1. Watch dog: auditor internal memperhatikan dan mengingatkan, yaitu :

a. Peran sebagai watch dog melibatkan observasi, penghitungan, dan

pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah

sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi.

b. Proses audit utama dari peran watch dog ini adalah compliance audit

(audit ketaatan). Audit ketaatan ini berfokus pada variasi yang ada pada

sistem (kesalahan, penghilangan, penundaan, dan kecurangan).

c.

Audit ketaatan merupakan cara untuk mengidentifikasi variasi-variasi

yang ada pada sistem sehingga perbaikan bisa dilakukan.

2. Consultant : auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu sebagai

partnerdari manajemen.

a. Ruang lingkupnya : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

b. Fokus pada perannya sebagai consultant adalah pemeliharaan sumber daya

perusahaan dan membantu manajemen untuk mengurusnya.

3.

Catalyst : auditor internal mengarahkan dan menggerakan yang lain untuk

mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior. Sebagai

catalyst, auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam

organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka

panjang.


47/112

Peran aktivitas audit internal dengan Komite Audit sesuai dengan standar

yang berlaku yaitu Standar Profesional Audit Internal (Konsorsium Organisasi

Profesi Audit Internal, 2004) yang meliputi :

1. Meminta komite untuk secara tahunan mereviewdan menyetujui charter audit

internal.

2. Bersama-sama komite mereview fungsi dan tanggung jawab laporan

administrasi audit internal untuk memastikan bahwa struktur organisasi

berjalan sehingga pemeriksa internal cukup independen.

3. Di dalam charter dimuat bahwa Komite Audit mereview keputusan dan

pengangkatan Penanggungjawab Fungsi Audit Internal (PFAI), termasuk

penunjukkan dan pemberhentian serta kompensasi PFAI.

4. Di dalam charter dimuat bahwa Komite Audit mereview dan menyetujui

usulan untuk melakukan outsourcing beberapa aktivitas audit internal tertentu.

5. Membantu Komite Audit mengevaluasi kecukupan personalia, budget, dan

cakupan serat hasil pelaporan aktivitas audit internal.

6. Memberikan informasi atas koordinasi fungsi controldan monitoring lainnya,

misal : manajemen risiko, kepatuhan, security, kelangsungan bisnis, legal,

ethic, lingkungan, audit eksternal.

7. Memberikan informasi atas status, posisi rencana pemeriksaan tahunan serta

kecukupan sumber daya dalam melaksanakan tujuannya kepada manajemen

senior dan Komite Audit.

8. Melaporkan pelaksanaan rencana pemeriksaan tahunan yang telah disetujui,

termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh manajemen dan Komite

Audit.

9. Memasukkan ke dalam charter audit internal tanggung jawab dari FAI untuk

melaporkan ke Komite Audit secara tepat waktu setiap dugaan fraud yang

melibatkan manajemen atau pegawai yang secara signifikan terlibat.


48/112

Audit internal dapat memberikan berbagai layanan kepada organisasi

perusahaan yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam bidang-bidang :

1. Pengendalian akuntansi internal

2. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan

3. Pemeriksaan keuangan

4. Pemeriksaan ketaatan

5. Pemeriksaan operasional

6. Pemeriksaan manajemen

7. Pemeriksaan kontrak

8. Pemeriksaan sistem informasi

9. Pengembangan kualitas internal

10.Hubungan dengan entitas di luar perusahaan

2.3.5 Program Audit

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik

pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan

secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting

untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan,

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004: 15) mendefinisikan program

audit sebagai berikut :

Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus

mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan,

serta program kerja penugasan.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus menetapkan

prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan

mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja harus

memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau penyesuaian atas

program kerja harus segera mendapat persetujuan.


49/112

Program audit yang baik mencakup :

1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang

direncanakan.

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang yang harus dilaksanakan

dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh

atasan auditor.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain :

1.

Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan

2. Memberikan checklistpada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap

sehingga tidak ada yang terlewatkan

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur

yang digunakan perusahaan.

Manfaat program audit antara lain sebagai berikut :

1. Meratanya pembagian kerja auditor

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu

3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun

berikutnya

5. Program a

s- 2009- yudi s- peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal...

Documents