sanksi dalam perkara persekongkolan tender

7/22/2019 SANKSI DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER

1/34

SANKSI DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER

BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DR. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

Komisionr

NIK. 1.!".!!19

Semua pendapat atau pandangan dalam makalah ini merupakan tanggung

jawab pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan atau pendapat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

Anggota Komisi ataupun Sekretariat KPPU.

All pinions and !iews e"pressed in the paper are personal responsibilit# o$

the author and not ne%essaril# those &ommission $or the Super!ision o$

'usiness &ompetition (KPPU), embers o$ &ommission,

or the Se%retariat o$ &ommission.

akarta, *++


2/34

ABSTRAK

Penerapan sanksi dalam persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk

penegakan -ukum Persaingan. embaga #ang berwenang menerapkan sanksi

tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebelum

menjatuhkan sanksi administrati$, KPPU harus membuktikan semua unsur/unsur

#ang terkandung dalam Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444, #akni meliputi pelaku

usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan5atau memenangkan tender, dan

persaingan usaha tidak sehat. 0amun demikian, KPPU han#a memiliki otoritas

menjatuhkan sanksi administrati$ terhadap pelaku usaha baik #ang terlibat

langsung maupun pihak lain dalam proses tender. KPPU tidak memiliki

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrati$ terhadap pihak lain dari

unsur pemerintah. embaga tersebut han#a dapat memberikan rekomendasi

pada atasan pejabat pemerintah #ang terlibat agar menjatuhkan hukuman

administrati$ pemerintah #ang terlibat dalam persekongkolan tender. 6alam hal

ini, perlu dipertimbangkan bahwa KPPU tidak han#a dapat memberikan

rekomendasi kepada atasan pejabat #ang bersangkutan, melainkan juga

memberikan sanksi administrati$ #ang di%antumkan dalam diktum5amar putusan.

Pembebanan besarn#a denda5ganti rugi memerlukan pedoman pelaksanaan,

karena itu perlu dibentuk pedoman untuk menetapkan ukuran mengenai besaran

nilai denda5ganti rugi tersebut. 6alam perkara #ang megakibatkan kerugia

negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana han#a dapat

dilakukan oleh badan #ang berwenang melakukan pen#idikan seperti kepolisian

dan kejaksaan.


3/34

LEMBAR PERN#ATAAN ORISINALITAS

Kertas kerja Komisi ini adalah

-asil kar#a sa#a sendiri, dan

Seluruh sumber baik #ang dikutip maupun dirujuk

2elah sa#a n#atakan dengan benar

67. Anna aria 2ri Anggraini, S.-., .-.


4/34

KATA PENGANTAR

Penulis mengu%ap s#ukur kepada 2uhan 8ang aha 9sa atas selesain#a

penulisan Kertas Kerja Komisi ini. Penelitian #ang berjudul Sanksi 6alam

Perkara Persekongkolan 2ender 'erdasarkan UU 0omor 1 2ahun 3444 tentang

arangan Praktik onopoli dan Persaingan Usaha 2idak Sehat ini dibuat dalam

rangka menampung kreati!itas dan memperka#a wawasan lembaga dalam

membahas dan mengkaji isu/isu #ang berkaitan dengan persaingan usaha

maupun isu lain #ang dapat memperkuat lembaga serta berguna bagi KPPUdalam mendukung !isi dan misin#a.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengu%apkan terima kasih kepada:

3. 'apak ;r. uhammad ;ebb# Kristantri, sebagai sta$ khusus #ang membantu penulisanini.

Akhirn#a, penulis berharap agar hasil Kertas Kerja ini berman$aat bagi

semua pihak #ang bermaksud mendalami kajian hukum terhadap sanksi dalam

perkara persekongkolan tender. Penulis mengharapkan masukan berupa kritik

dan saran guna men#empurnakan penulisan dan hasil penelitian ini.

akarta, *1 September *++

Penulis,

Anna aria 2ri Anggraini


5/34

DA$TAR ISI

hal

U6U..............................................................................................................iA'S27AK.........................................................................................................ii9'A7P9708A2AA0 7;S;0A;2AS........................................................iiiKA2A P90?A02A7........................................................................................i!6A>2A7 ;S;......................................................................................................!6A>2A7 2A'9............................................................................................. !i

'A' ; : P906A-UUA0 A. atar 'elakang asalah.............................................................. .3 '. Perumusan asalah.................................................................... @ &. 2ujuan Penulisan......................................................................... @ 6. Kerangka Konsepsional............................................................... @ 9. Sistematika Penulisan..................................................................

'A' ;; : KA;A0 K0S9PS; 2902A0? P97S9K0?KA0290697 '976ASA7KA0 -UKU P97SA;0?A0 USA-AA. ekanisme Pengadaan 'arang dan asa...................................B

'. arangan Persekongkolan 2ender enurut -ukum Persaingan....................................................................3+ &. etode Penelitian......................................................................3@ 3. b#ek Penelitian...................................................................3@ *. 6ata......................................................................................3C @. &ara Penarikan KesimpulanDDDDDDDDDDDDDD31

'A' ;;; : A0A;S;S -AS; P909;2;A0 2902A0? SA0KS; 6AAP97S9K0?KA0 290697A. Pembuktian Unsur/Unsur dalam Persekongkolan 2ender........ 3

'. Sanksi dalam Persekongkolan 2ender.....................................**'A' ;E : K9S;PUA0 6A0 SA7A0

A. Kesimpulan.................................................................................*1 '. Saran......................................................................................... *

6A>2A7 PUS2AKA


6/34

DA$TAR TABEL

hal

2abel @.3 Putusan/Putusan Perkara Persekongkolan2enderDDDDDD...D*3


7/34

BAB I

PENDAHULUAN

A. La%ar B&a'ang Masa&a(

;stilah persekongkolan di semua kegiatan mas#arakat hampir selalu

berkonotasi negati$. -al ini terlihat dari berbagai kamus #ang selalu mengartikan

sebagai permu$akatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan.36emikian

pula menurut 'la%kFs aw 6i%tionar#, persekongkolan atau conspiracy

dide$inisikan sebagai pen#atuan (maksud) antara dua orang atau lebih #ang

bertujuan untuk men#epakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui

upa#a kerjasama.* 2ermasuk dalam tindakan ini adalah persekongkolan

penawaran tender, #ang seringkali dianggap sebagai akti!itas #ang dapat

menghambat upa#a pembangunan negara. Pandangan ini disebabkan bahwa

pada hakekatn#a persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan,

karena tidak memberikan kesempatan #ang sama kepada seluruh penawar

untuk mendapatkan ob#ek barang dan5atau jasa #ang ditawarkan

pen#elenggara. Akibat adan#a persekongkolan tender, penawar #ang

mempun#ai iktikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar, dan akibat lebih

jauh adalah ter%iptan#a harga #ang tidak kompetiti$.

Persekongkolan penawaran tender (bid rigging) termasuk salah satu

perbuatan #ang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi

harga penawaran, dan %enderung menguntungkan pihak #ang terlibat dalam

persekongkolan. 'ahkan di epang, persekongkolan penawaran tender dan

kartel dianggap merupakan tindakan #ang se%ara serius memberikan pengaruh

negati$ bagi ekonomi nasional.@Bid riggingdalam industri konstruksi merupakan

salah satu akar pen#ebab korupsi di kalangan kaum politikus dan pejabat

negara. -al ini akan mengakibatkan kerugian, karena mas#arakat pemba#ar

1 2im Pen#usun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 'ahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (akarta: 'alai Pustaka, 344), h. B4@.* 'la%kFs aw 6i%tionar#, >i$th 9dition (St. Paul inn.: Gest Publishing, 344), h. *B+.@ KaHuhiko 2akeshima (&hairman >air 2rade &ommission o$ apan), The Lessons fromExperience of Antimonopoly Act in Japan and the Future of Competition Las and !olicies in East

Asia, disajikan dalam 2he *nd

9ast Asia &on$eren%e on &ompetition aw and Poli%ie (2oward9$$e%ti!e ;mplementation o$ &ompetition Poli%ies in 9ast Asia), 'ogor, @/C ei *++1.


8/34

pajak harus memba#ar beban bia#a konstruksi #ang tinggi.C6emikian pula di

;ndonesia, persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan #ang

berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan 'elanja 0egara (AP'0)

dikeluarkan se%ara tidak bertanggung jawab, dan pemenang tender #ang

bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun

kerugian tersebut dibebankan kepada mas#arakat luas.1

Pemerintah ;ndonesia saat ini berusaha mewujudkan pen#elenggaraan

negara #ang bersih, sebagai upa#a mewujudkan sistem pemerintahan #ang

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga menimbulkan kewibawaan di

sektor lainn#a terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu upa#a

mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden

0omor B+ 2ahun *++@ tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 'arang5asa

Pemerintah. Pembentukan peraturan ini bertujuan agar pengadaan barang5jasa

instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan e$ekti$ dan e$isien, dengan

prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan #ang adil dan la#ak

bagi pihak, sehingga hasiln#a dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi $isik,

keuangan maupun man$aatn#a bagi kelan%aran tugas Pemerintah dan

pela#anan mas#arakat.

Pasal 3+ Keputusan Presiden tersebut men#atakan, bahwa panitia

pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas 7p.

1+.+++.+++,/ (lima puluh juta rupiah), artin#a bahwa semua pengadaan pro#ek di

atas nilai tersebut harus dilakukan melalui penawaran umum. Ketentuan ini

men#ebabkan ban#akn#a pro#ek/pro#ek #ang harus dilakukan dengan %ara

melakukan penawaran tender, sehingga makin besar pula kemungkinan

terjadin#a persekongkolan penawaran tender.

engingat dampak #ang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender

sangat signi$ikan bagi pembagunan ekonomi nasional dan iklim persaingan #ang

sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak han#a diatur dalam Undang/

undang tentang Pengadaan 'arang dan5asa, tetapi juga diatur dalam Undang/

undang 0omor 1 2ahun 3444 tentang arangan Praktek onopoli dan

C 0aoki katani, 7egulations on 'id 7igging in apan, 2he United States and 9urope,!acific "im La # !olicy Journal, ar%h, 3441, h. *13.1 Persekongkolan 2ender Pemerintah Kian Parah, $uara Karya, 3 ktober *++3. Keputusan Presiden 0omor B+ 2ahun *++@ tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

'arang5asa Pemerintah, bagian enimbang. ihat pula Pasal @ tentang Prinsip 6asarPengadaan 'arang5asa.


9/34

Persaingan Usaha 2idak Sehat. Pembahasan ini akan menitik/beratkan pada

kajian #uridis tentang )San'si *a&am Pr'ara Prs'ong'o&an Tn*r

Br*asar'an UU Nomor 5 Ta(+n 1999 %n%ang Larangan Pra'%i' Monoo&i

*an Prsaingan Usa(a Ti*a' S(a%). Penulis tertarik melakukan kajian ini

karena berdasarkan laporan #ang masuk ke KPPU (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha), lebih dari separuh laporan tersebut berkaitan erat dengan

persekongkolan penawaran tender. 'ahkan, tidak jarang perkara #ang dihadapi

oleh KPPU dapat dikategorikan sebagai kasus korupsi #ang melibatkan lembaga

maupun oknum pemerintah #ang mengakibatkan kerugian negara triliunan

rupiah.

B. Pr+m+san Masa&a(

'erdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan beberapa

permasalahan berikut:

3. -al/hal apa saja #ang harus dibuktikan dalam perkara persekongkolan

tenderI

*. Sanksi apakah #ang dapat dikenakan terhadap pihak/pihak #ang terkait

dalam persekongkolan tenderI

-. T++an Pn+&isan

'erkaitan dengan permasalahan #ang akan dikaji, berikut dikemukakan

tujuan penelitian:

3. Untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai hal/hal #ang harus

dibuktikan dalam perkara persekongkolan tender.

*. Untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai sanksi apakah #ang

dapat dikenakan terhadap pihak/pihak #ang terkait dalam perkara

persekongkolan tender.

D. Krang'a Konssiona&

Salah satu substansi UU 0omor 1 2ahun 3444 adalah larangan terhadap

persekongkolan dalam kegiatan tender. >alsa$ah #ang terkandung dalam

kegiatan tender adalah men%iptakan persaingan usaha #ang sehat dan jujur.

6alam kegiatan tender, melekat unsur moral dan etika, bahwa pemenang tender


10/34

tidak dapat diatur, sehingga diperoleh harga terendah melalui penawaran terbaik

pemenang tender.

Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan #ang

dilakukan oleh peserta tender untuk memenangkan satu peserta tender melalui

persaingan semu.Bleh karena itu, tender kolusi$ tidak terkait dengan struktur

pasar dan tidak terdapat unsur persaingan. Persekongkolan dalam kegiatan

tender merupakan perbuatan #ang mengutamakan aspek perilaku, berupa

perjanjian untuk bersekongkol #ang dilakukan se%ara diam/diam. 6alam

persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu #ang harus

mendapat pekerjaan melalui harga kontrak #ang diharapkan.4 Ke%enderungan

tersebut terdapat di semua negara termasuk ;ndonesia, seperti tender arisan di

beberapa pro#ek lembaga atau instansi pemerintah.3+

Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan praktik persaingan

usaha tidak sehat, karena pelaku usaha #ang seharusn#a bersaing dalam

kegiatan tender, melakukan kesepakatan tertentu guna memenangkan salah

satu penawar dalam tender. Se%ara sederhana, hal tersebut merupakan

kesepakatan untuk men#amarkan persaingan, pengaturan pemenang tender

melalui pengelabuhan penawaran harga, bahkan %nited &ations Conferences onTrade and 'e(elopment )%&CTA'*men#atakan, bahwa +Collusi(e tendering is

inherently anti competiti(e, since it contra(enes the (ery purpose of in(iting

tenders, hich is to procure goods and ser(ices on the most fa(orable prices and

conditions---+..

Persekongkolan dalam kegiatan tender mengakibatkan proses

persaingan terhambat, hambatan untuk masuk ke pasar bersangkutan, bia#a

tinggi, dan hilangn#a barang berkualitas. 6i samping itu, kondisi pasar selalu

77. Sh#am Khemani,A Frameor/ for the 'esign and Implementation of Competition Laand !olicy, 3stedition, (Gashington, 6.&.: 2he Gorld 'ank Gashington, 6.&. and rganiHation $or9%onomi% &o/peration and 6e!elopment (9&6) Paris, 344B), p. *@.

8Sutrisno ;wantono, >iloso$i #ang elatar/belakangi 6ikeluarkann#a UU 0omor 1 2ahun3444, dalam 9mm# 8uhassarie dan 2ri -arnowo, ed., !roceeding 01102 %ndang3undang &o-45.666 dan K!!%, %et. 3 (akarta: Pusat Pengkajian -ukum bekerjasama dengan Pusdiklatahkamah Agung 7;, dan Konsultan -ukum 98 7uru dan 7ekan, *++@), h. .

9A. . 2ri Anggraini, Larangan !ra/ti/ 7onopoli dan !ersaingan Tida/ $ehat2 !er se Illegal

atau "ule of "eason, %et. 3, (akarta: Pas%asarjana >akultas -ukum Uni!ersitas ;ndonesia, *++@),h. @C.3+ Sutrisno ;wantono, Filosofi yang 7elatar3bela/angi 'i/eluar/annya %% &o- 45.666, p. &it.,h. .

11Knud -ansen et. Al., %ndang3undang &omor 4 Tahun .6662 %ndang3undang Larangan

!ra/ti/ 7onopoli dan !ersaingan %saha Tida/ $ehat, %et. ;; (akarta: 'eutsche 8esselschaft furTechnische 9usammenarbeit )8T9*bekerjasama dengan P2 Katalis, *++*), h. @3@/@3C.


11/34

dikendalikan oleh pelaku usaha #ang sama dengan identitas berbeda, sehingga

tidak terdapat pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha lain.3*

Penelitian ini menggunakan beberapa batasan istilah #ang terkait dengan

persekongkolan dalam tender, #akni sebagai berikut:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hokum, baik

#ang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum #ang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wila#ah hukum

0egara 7epublik ;ndonesia, baik sendiri maupun bersama/sama melalui

perjanjian men#elenggarakan berbagai kegiatan usaha ekonomi.3@

*. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usahadalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang, dan

atau jasa #ang dilakukan dengan %ara tidak jujur atau melawan hukum

atau menghambat persaingan usaha.

3. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama #ang

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

untuk menguasai pasar #ang bersangkutan bagi kepentingan pelaku

usaha #ang bersekongkol.3C Konsep persekongkolan selalu melibatkan

dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Pembentuk UU

memberi tujuan persekongkolan se%ara limitati$, #aitu untuk menguasai

pasar bagi kepentingan pihak/pihak #ang bersekongkol.

4. Pasar bersangkutan adalah pasar #ang terkait dengan jangkauan atau

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa

#ang sama atau sejenis atau substitusi dari barang, dan atau jasa

tersebut.31 Penguasaan pasar merupakan perbuatan #ang diantisipasi

dalam persekongkolan, termasuk dalam kegiatan tender.3

5. Persekongkolan dalam kegiatan tender menurut pengertian di beberapa

0egara merupakan perjanjian beberapa pihak untuk memenangkan

pesaing dalam suatu kegiatan tender.3

120ingrum 0. Sirait, -ukum Persaingan, :u/um !ersaingan di Indonesia2 %% &o- 45.666tentang Larangan !ra/te/ 7onopoli dan !ersaingan %saha Tida/ $ehat, %et. ; (edan: Pustaka'angsa Press, *++C), h. **.

13Pasal 3 angka 1 UU 0omor 1 2ahun 344414Pasal 3 angka B UU 0omor 1 2ahun 344415Pasal 3 angka 3+ UU 0omor 1 2ahun 3444.168akub Adi Krisanto, Analisis Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444 dan Karakteristik Putusan

tentang Persekongkolan 2ender, Jurnal :u/um Bisnis, !ol. *C 0o. *, *++1, h. C*.17KPPU/7;, !edoman !asal 00 tentang Larangan !erse/ong/olan Tender, *++1, h. 3+.


12/34

6. 2ender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu

pekerjaan, untuk mengadakan barang/barang atau untuk men#ediakan

jasa.3B Pengertian tender men%akup tawaran untuk mengajukan harga

untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan

barang dan atau jasa, mmebeli suatu barang dan atau jasa, menjual

suatu barang dan atau jasa.34

7. 'arang adalah setiap benda, baik berujud maupun tidak berujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak #ang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau diman$aatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.*+

Sedangkan barang tidak berujud diartikan sebagai jasa.*3

8. asa adalah setiap la#anan #ang berbentuk pekerjaan atau prestasi #ang

diperdagangkan dalam mas#arakat untuk diman$aatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha.**

E. Sis%ma%i'a Pn+&isan

'ab ;: Pendahuluan

'agian5'ab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan

kertas kerja, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika

penulisan.

'ab ;;: Kerangka Konsepsi dan etode Penelitian

'agian5'ab ini menjelaskan kajian konsepsi #ang merupakan

dasar dari persekongkolan tender meliputi mekanisme maupun

alasan terhadap larangan persekongkolan tender, serta metode

penelitian penulisan.

'ab ;;;: Pembahasan -asil Penelitian

'ab ini menjelaskan tentang hal/hal atau unsur/unsur apa saja

#ang harus dibuktikan dalam perkara persekongkolan tender

18Penjelasana Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444.19KPPU/7;, !edoman !asal 00 tentang Larangan !erse/ong/olan Tender, p. &it., h. .20Pasal 3 angka 3 UU 0omor 1 2ahun 3444. ihat pula Pasal 3 angka 33 Keputusan

Presiden 0omor B+ 2ahun *[email protected] 3 angka 3 Undang/undang tentang asa Konstruksi22

Pasal 3 angka 3 UU 0omor 1 2ahun 3444. ihat pula Pasal 3 angka 3*, 3@ dan 3CKeputusan Presiden 0omor B+ 2ahun *++@.


13/34

serta sanksi apakah #ang dapat dikenakan terhadap pihak/pihak

terkait dengan perkara tersebut, dengan mangambil lima %ontoh

perkara #ang telah diputuskan oleh KPPU.

'ab ;E: Kesimpulan dan Saran

'agian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian

dan rekomendasi terhadap pihak/pihak terkait dalam perkara/

perkara persaingan usaha.


14/34

BAB II

KA/IAN KONSEPSI TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER

DAN METODE PENELITIAN

A. M'anism Pnga*aan Barang *an /asa

Sistem pengadaan barang dan jasa pada umumn#a menggunakan

mekanisme penawaran #ang terbuka, sesuai dengan prinsip persaingan sehat.

Penawaran tender #ang mengesampingkan prinsip tersebut akan mengakibatkan

ine$isiensi, tidak e$ekti$, non akuntabilitas serta tidak tepat sasaran #ang dituju.

leh karena itu, dalam proses tender harus mengedepankan prinsip

keterbukaan, sehingga pelaku usaha memperoleh akses tanpa diskriminasi atas

pelaku usaha tertentu dalam menjalankan sistem perekonomian. Salah satu

akti!itas #ang dilarang dalam penawaran tender adalah persekongkolan

penawaran tender.

arangan persekongkolan penawaran tender diatur dalam Pasal **

Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444. Ketentuan tersebut men%akup penawaran

pada 'adan Usaha ilik 0egara ('U0) dan perusahaan swasta. Penjelasan

Pasal ** men#atakan, bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk

memborong suatu pekerjaan dan5atau untuk pengadaan barang/barang atau

pen#ediaan jasa. 2ender ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa kepada

pelaku usaha #ang memiliki kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan

e$ekti!itas dan e$isiensi. Adapun alasan/alasan lain pengadaan barang dan jasa

adalah, pertama, memperoleh penawaran terbaik untuk harga dan kualitas.

Kedua, memberi kesempatan #ang sama bagi semua pelaku usaha #ang

memenuhi pers#aratan untuk menawarkan barang dan jasan#a. Ketiga,

menjamin transparansi dan akuntabilitas pengguna barang dan jasa kepada

publik, khususn#a pengadaan barang5jasa di lembaga atau instansi pemerintah.

Pengertian tender tersebut men%akup tawaran mengajukan harga untuk:*@

3. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan=

*. mengadakan barang dan jasa=

@. membeli suatu barang dan jasa

C. menjual suatu barang dan jasa.

*@

Pedoman Pasal ** tentang arangan Persekongkolan 2ender, Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU), akarta, *++1.


15/34

Pengertian tender se%ara umum adalah akti!itas mengajukan tawaran

harga untuk memborong suatu pekerjaan barang5jasa dengan mengumpulkan

terlebih dahulu peminatn#a #ang diin$ormasikan melalui pengumuman resmi,

media %etak, dan bila memungkinkan melalui media elektronik. Penawaran

diajukan se%ara tertulis dengan perin%ian harga #ang dilampirkan di dalamn#a,

dan dilengkapi dengan pers#aratan lainn#a untuk memenuhi kelengkapan

prakuali$ikasi. Adapun #ang dimaksud dengan tender penjualan adalah

penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau

jasa #ang akan dijual. Sedangkan tender pembelian adalah penawaran harga

oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa #ang akan

dibeli.*C

'erdasarkan de$inisi tersebut, maka %akupan dasar penerapan Pasal **

UU 0omor 1 2ahun 3444 adalah tender atau tawaran mengajukan harga #ang

dapat dilakukan melalui:

a. tender terbuka

b. tender terbatas

%. pelelangan umum

d. pelelangan terbatas

6alam pelaksanaan tender, peserta tender harus menempuh beberapa

tahapan, #akni tahap prakuali$ikasi pas%akuali$ikasi. Prakuali$ikasi adalah proses

penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan pers#aratan

tertentu lainn#a dari pen#edia barang dan5atau jasa sebelum memasukkan

penawaran.*1 Pas%akuali$ikasi adalah proses untuk melakukan kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan pers#aratan tertentu dan lainn#a dari

pen#edia barang5jasa setelah memasukkan penawaran.

Adapun metode pen#ampaian penawaran pen#ediaan barang dan jasa

dapat memilih salah satu dari tiga metode pen#ampaian, dan metode

pen#ampaian dokumen tersebut harus di%antumkan dalam dokumen lelang #ang

meliputi metode satu sampul, metode dua sampul, dan metode dua tahap.

2ender #ang bertujuan untuk memperoleh pemenang dalam iklim #ang

kompetiti$ harus terdiri dari dua atau lebih pelaku usaha, sehingga ide dasar

*C Pro%eedings, 7angkaian okakar#a 2erbuka -ukum Kepailitan dan Gawan%ara -ukum

'isnis lainn#a, UU 0o. 1 2ahun 3444 dan KPPU, %etakan ;, *++@, h. 3@B.*1 Pasal 3C Keputusan Presiden 0omor B+ 2ahun *++@, 0 0omor 3*+ 2ahun *++@.


16/34

pelaksanaan tender berupa perolehan harga terendah dengan kualitas terbaik

dapat ter%apai. 6i sisi lain, persekongkolan dalam kegiatan tender dapat

mengakibatkan terbentukn#a tender kolusi$ #ang bertujuan untuk meniadakan

persaingan dan menaikkan harga.

ekanisme #ang diberikan oleh UU 0omor 1 2ahun 3444 terhadap

Keputusan Presiden (Keppres) 0omor B+ 2ahun *++@ merupakan ketentuan

normati$ #ang melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain guna

mengatur dan atau menentukan pemenang tender #ang dapat mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat.* arangan tersebut men%akup proses

pelaksanaan tender se%ara keseluruhan #ang diawali dari prosedur

peren%anaan, pembukaan penawaran, sampai dengan penetapan pemenang

tender. ekanisme tersebut merupakan pa#ung hukum UU 0omor 1 2ahun

3444 terhadap Keppres 0omor B+ 2ahun *++@, meskipun Keppres tersebut tidak

menempatkan UU 0omor 1 2ahun 3444 sebagai salah satu landasan

hukumn#a.*

B. Larangan Prs'ong'o&an Tn*r mn+r+% H+'+m Prsaingan

6e$inisi persekongkolan (conspiracy) dalam 'la%kFs aw 6i%tionar#adalah sebagai berikut:

+a combination or confederacy beteen to or persons for the purpose ofcommitting, by their ;oint efforts, some unlaful or criminal act, or someact, hich is innocent in itself, but becomes unlaful hen doneconcerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminalor unlaful means to the commission of an act not in itself unlaful+-0


17/34

kepada seluruh pelaku usaha untuk mendapat ob#ek barang dan jasa #ang

ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa. Konsekuensi persekongkolan dalam

tender adalah menghambat pelaku usaha #ang beriktikad baik untuk masuk ke

pasar bersangkutan dan men#ebabkan harga tidak kompetiti$.

Pasal 3 angka B UU 0omor 1 2ahun 3444 menetapkan, bahwa

persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai bentuk kerjasama #ang

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha #ang

bersekongkol. Sedangkan Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444 menetapkan,

bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur

dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat.

6alam kedua rumusan tersebut terdapat kesamaan, bahwa

persekongkolan harus melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan

kerjasama dan memenuhi dua kondisi, #aitu pihak/pihak #ang berpartisipasi dan

kesepakatan untuk bersekongkol. Adapun perbedaan atau ketidak/selarasan

kedua pasal tersebut di atas adalah, bahwa Pasal 3 angka B memberi tujuan

persekongkolan limitati$ berupa penguasaan pasar bagi kepentingan pihak/pihak#ang bersekongkol. Sedangkan Pasal ** tidak mens#aratkan unsur penguasaan

pasar, karena tender kolusi$ tidak terkait dengan struktur pasar. Perbedaan

lainn#a adalah bahwa dalam Pasal 3 angka B tidak men#ebutkan adan#a pihak

lain, sedangkan Pasal ** men#atakan kemungkinan keterlibatan pihak lain

dalam persekongkolan. Adapun siapakah #ang dimaksud dengan pihak lain

menurut ketentuan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

arangan persekongkolan tender dalam Pasal ** UU 0omor 1 2ahun

3444 menunjukkan, bahwa ketentuan ini mengenal unsur perilaku pelaku usaha

#ang saling men#esuaikan (concerted action) dalam kegiatan tender. 6i samping

itu, penerapan -ukum Persaingan Usaha harus ditujukan kepada the actual and

or potential business conduct of firms in a gi(en mar/et and not on the absolute

or relati(e si>e of the firms-Artin#a, pengawasan #ang dilakukan oleh otoritas

persaingan usaha harus lebih di$okuskan untuk menilai segi/segi beha(ior


18/34

practice, seperti haln#a dengan tender kolusi$, dan bukan diarahkan pada segi

struktur pasar seperti dalam kegiatan merger.*4

Praktik persekongkolan telah meluas di kalangan dunia usaha, terutama

pelaku usaha #ang melakukan transaksi bisnis dengan pemerintah melalui

persekongkolan dalam kegiatan tender. Praktik tersebut merupakan bagian dari

praktik perburuan rente ekonomi dalam sistem ekonomi politik #ang buruk, #ang

mengakibatkan ine$isiensi dan ekonomi bia#a tinggi. elemahn#a ekonomi

;ndonesia karena hutang dan anggaran belanja negara #ang tidak e$isien

disebabkan oleh persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa,

khususn#a barang dan jasa pemerintah. Praktik persekongkolan dalam kegiatan

tender terkait pula dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KK0) #ang

meluas di ;ndonesia, baik di masa lalu maupun sekarang.

engingat dampak #ang signi$ikan atas praktik persekongkolan tender,

UU 0omor 1 2ahun 3444 se%ara tegas menetapkan dua jenis sanksi #ang dapat

dikenakan terhadap pelaku usaha #ang melanggar ketentuan tersebut,

khususn#a terhadap ketentuan Pasal **, Pasal *@, dan Pasal *C, #aitu sanksi

administrati$ dan sanksi pidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Ketentuan Pasal C a#at (3) UU 0omor 1 2ahun 3444 men#atakan,bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administrati$ terhadap pelaku usaha #ang melanggar ketentuan UU 0omor 1

2ahun 3444. Sedangkan ketentuan a#at (*) menetapkan bentuk/bentuk tindakan

administrati$, termasuk pelanggaran terhadap pasal/pasal tersebut di atas.

Adapun sanksi pidana #ang dikenakan adalah denda antara lima mil#ar

sampai dengan duapuluh lima mil#ar rupiah, atau kurungan pengganti denda

selama lima bulan. Selanjutn#a, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal

C3 UU 0omor 1 2ahun 3444 adalah apabila pelaku usaha menolak bekerjasama

dalam pen#elidikan atau pemeriksaan dengan an%aman pidana denda sebesar

satu mil#ar sampai dengan lima mil#ar rupiah.@+Ketentuan Pasal C4 undang/

undang tersebut men#atakan, bahwa pidana pokok tersebut dapat disertai

dengan pidana tambahan berupa pen%abutan ijin usaha atau larangan

menduduki jabatan 6ireksi atau Komisaris sekurang/kurangn#a dua tahun, dan

selama lima tahun bagi pelaku usaha #ang terbukti melakukan pelanggaran

*4 >iros ?a$$ar, ima 2ahun KPPU: ;su -ukum Persaingan Usaha dan Penegakann#a,

Jurnal :u/um Bisnis, !ol. *C, 0o. @, *++1, h . *B.@+ Pasal CB a#at (* dan @) UU 0omor 1 2aun 3444


19/34

undang/undang, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu #ang merugikan

orang lain.@3

6alam menegakkan sanksi/sanksi tersebut dibutuhkan koordinasi e$ekti$

dengan pihak/pihak terkait, seperti Polri, Kejaksanaan, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi. -al ini mengingat bahwa praktik persekongkolan dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah kadangkala mengandung unsur korupsi.

Selain itu, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan, tidak memiliki otoritas

untuk menghukum (pejabat) pemerintah atau panitia lelang #ang terkait dengan

penawaran tender.

-. M%o* Pn&i%ian

1. O0' Pn&i%ian

Penelitian tentang Sanksi dalam Perkara Persekongkolan 2ender

'erdasarkan UU 0omor 1 2ahun 3444 tentang arangan Praktek onopoli dan

Persaingan Usaha 2idak Sehat merupakan suatu penelitian #uridis/normati$.

Sebagai suatu penelitian #uridis normati$, maka penelitian ini berbasis pada

analisis norma hukum, baik hukum dalam arti la as it is ritten in the boo/s

(dalam peraturan perundang/undangan), maupun hukum dalam arti la as it isdecided by ;udge through ;udicial process(putusan/putusan lembaga #udisial).@*

6engan demikian ob#ek #ang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam

peraturan perundang/undangan #ang se%ara konkrit ditetapkan oleh hakim,

maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara/perkara

#ang diputuskan di lembaga pengawas tersebut.

Pemahaman #ang mendalam mengenai norma/norma serta pengaturan

tentang persaingan usaha #ang sehat dikaji dengan mendasarkan Undang/


Persaingan Usaha 2idak Sehat. arangan persekongkolan se%ara khusus diatur

dalam Pasal ** sampai dengan Pasal *C undang/undang tersebut. Undang/

undang ini juga se%ara implisit men#iratkan tentang metode pendekatan hukum

#ang digunakan oleh KPPU untuk men#elidiki kasus/kasus pelanggaran

terhadap ketentuan hukum persaingan. ?una melengkapi kajian #uridis terhadap

kasus #ang terjadi di lapangan, ditinjau pula peraturan pelaksanaan #ang lain di

@3

Arie Siswanto, :u/um !ersaingan %saha(akarta: ?halia ;ndonesia, *++*), h. 41/4.@* 7onald 6workin, Legal "esearch(6aedalus: Spring, 34@), h. *1+.


20/34

bidang hukum persaingan, antara lain adalah Keppres 0omor B+ 2ahun *++@

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 'arang dan atau asa Pemerintah

beserta ke/empat amandemen/amandemenn#a, dan Pedoman Pasal ** UU

0omor 1 2ahun 3444.

2. Da%a

'erdasarkan jenis dan bentukn#a, data #ang diperlukan dalam penelitian

ini adalah data sekunder #ang diperoleh melalui studi kepustakaan. 6ata

kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, #aitu bahan/bahan hukum

primer dan bahan/bahan hukum sekunder. 'ahan/bahan hukum primer meliputi

produk lembaga legislati$.@@6alam hal ini, bahan #ang dimaksud adalah Undang/


Persaingan Usaha 2idak Sehat. arangan persekongkolan tender diatur dalam

Pasal ** sampai dengan Pasal *C Undang/undang tersebut. Undang/undang ini

juga se%ara implisit men#iratkan tentang metode pendekatan hukum #ang #ang

digunakan oleh KPPU untuk men#elidiki perkara/perkara pelanggaran terhadap

ketentuan hukum persaingan.

?una melengkapi kajian #uridis terhadap kasus #ang terjadi di lapangan,ditinjau pula peraturan pelaksanaan #ang lain di bidang hukum persaingan,

antara lain adalah Pedoman Pasal ** Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444,

serta Keputusan Presiden 0omor B+ 2ahun *++@, Keputusan Presiden 0omor 3

2ahun *++C, Keputusan Presiden 0omor @* 2ahun *++1, Peraturan Presiden

0omor + 2ahun *++1, dan Peraturan Presiden 0omor B 2ahun *++.

'ahan/bahan hukum lainn#a adalah Putusan/putusan KPPU #ang

berkaitan dengan masalah persekongkolan tender. Putusan tersebut antara lain

adalah Putusan 0omor +5KPPU/5*++3 tentang Persekongkolan 2ender dalam

Pengadaan 'akalan Sapi ;mpor di awa 2imur, Putusan 0omor +B5KPPU/5*++C

tentang Persekongkolan 2ender dalam Pengadaan 2inta Sidik ari Pemilu 2ahun

*++C, Putusan 0omor +C5KPPU/5*++1 tentang Persekongkolan 2ender dalam

elang ?ula ;legal, dan Putusan 0omor +5KPPU/5*++1 tentang

Persekongkolan 2ender ulti 8ears di Propinsi 7iau. Sedangkan bahan hukum

@@

9nid &ampbell, et. al., Legal "esearch, 7aterials and 7ethods (S#dne#: 2he aw 'ook&ompan# imited, 34BB), h. 3.


21/34

sekunder meliputi tulisan/tulisan, makalah dalam jurnal, dan majalah ilmiah

tentang hukum persaingan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi

kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Pas%asarjana

Uni!ersitas ;ndonesia, >akultas -ukum Uni!ersitas 2risakti, maupun

perpustakaan KPPU, serta mengakses data melalui internet.

6ata hasil penelitian ini dianalisis se%ara kualitati$, artin#a data

kepustakaan dianalisis se%ara mendalam, holistik, dan komprehensi$.

Penggunaan metode analisis se%ara kualitati$ didasarkan pada pertimbangan,

#aitu pertama data #ang dianalisis beragam, memiliki si$at dasar #ang berbeda

antara satu dengan lainn#a, serta tidak mudah untuk dikuantitati$kan. Kedua,

si$at dasar data #ang dianalisis adalah men#eluruh (comprehensi(e) dan

merupakan satu kesatuan bulat (holistic). -al ini ditandai dengan keaneka

ragaman datan#a serta memerlukan in$ormasi #ang mendalam (indepth

information).@C

-. -ara Pnari'an Ksim+&an

-asil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode dedukti$,artin#a adalah metode menarik kesimpulan #ang bersi$at khusus dari

pern#ataan/pern#ataan #ang si$atn#a umum. etode ini dilakukan dengan %ara

menganalisis pengertian atau prinsip/prinsip umum, antara lain mengenai prinsip

tentang penawaran umum dan persekongkolan tender dari aspek -ukum

Persaingan Usaha. Adapun kajian terhadap prinsip #ang si$atn#a umum tersebut

akan dianalisis se%ara khusus dari aspek Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444

tentang arangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha 2idak Sehat beserta

peraturan pelaksanaan lainn#a.

@C &hai Podhista, 2heoreti%al, 2erminologi%al, and Philosophi%al ;ssue in Jualitati!e 7esear%h,

dalam Attig, et. al.A Field 7anual on $elected ?ualitati(e"esearch 7ethods(2hailand: ;nstitute $orPopulation and So%ial 7esear%h, ahidol Uni!ersit#, 3443), h. .


22/34

BAB IIIANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG

SANKSI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER

A. Pm0+'%ian Uns+r3+ns+r *a&am Prs'ong'o&an Tn*r

6alam memutuskan perkara persekongkolan tender, KPPU

menggunakan dasar hukum Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444. 'erdasarkan

Pasal ** tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang persekongkolan

tender terdiri atas beberapa unsur, #akni unsur pelaku usaha @1, bersekongkol,

adan#a pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta

persaingan usaha tidak sehat. ;stilah pelaku usaha diatur dalam Pasal 3 angka

1 UU 0omor 1 2ahun 3444.@Adapun istilah bersekongkol diartikan sebagai

kerjasama #ang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiati$

siapapun dan dengan %ara apapun dalam upa#a memenangkan peserta tender

tertentu.@6i samping itu, unsur bersekongkol dapat pula berupa:

3. kerjasama antara dua pihak atau lebih=

*. se%ara terang/terangan maupun diam/diam melakukan tindakanpen#esuaian dokumen dengan peserta lainn#a=

@. membandingkan dokumen tender sebelum pen#erahan=C. men%iptakan persaingan semu=1. men#etujui dan atau mem$asilitasi terjadin#a persekongkolan=. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau

sepatutn#a mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu=

7. pemberian kesempatan eksklusi$ oleh pen#elenggara tender ataupihak terkait se%ara langsung maupun tidak langsung kepada pelakuusaha #ang mengikuti tender, dengan %ara melawan hukum.@B

@1 Pasal 3 angka 1 UU 0omor 1 2ahun 3444 men#atakan, bahwa pelaku usaha adalahsetiap orang perorangan atau badan usaha, baik #ang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum #ang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wila#ah hukum negara7;, baik sendiri maupun bersama/sama melalui perjanjian, men#elenggarakan berbagai kegiatanusaha dalam bidang ekonomi.@ Pasal 3 angka C UU 0omor 1 2ahun 3444 men#atakan, bahwa pelaku usaha adalah setiaporang perorangan atau badan usaha, baik #ang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum#ang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wila#ah hukum negara 7epublik;ndonesia, baik sendiri maupun bersama/sama melalui perjanjian, men#elenggarakan berbagaikegiatan usaha dalam bidang ekonomi.@ Pedoman KPPU tehadap Pasal ** tentang arangan Persekongkolan 6alam 2ender, h. B.@B

ihat Pedoman Pasal ** tentang arangan Persekongkolan dalam 2ender oleh KPPU,*++1, hal. B.


23/34

Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan diam/diam biasan#a

dilakukan se%ara lisan, sehingga membutuhkan pengalaman dari lembaga

pengawas persaingan guna membuktikan adan#a kesepakatan #ang dilakukan

se%ara diam/diam. 6alam penawaran tender #ang dikuasai oleh kartel akan

semakin mempersulit upa#a pen#elidikan ini, ke%uali terdapat anggota #ang

berkhianat membongkar adan#a persekongkolan tersebut.

Adan#a unsur pihak lain menunjukkan bahwa persekongkolan selalu

melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini

meliputi para pihak #ang terlibat, baik se%ara horisontalmaupun vertikaldalam

proses penawaran tender. Polapertamaadalah persekongkolan horisontal, #akni

tindakan kerjasama #ang dilakukan oleh para penawar tender, misaln#a

mengupa#akan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan

%ara bertukar in$ormasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga

penawaran. 6alam kerjasama sema%am ini, pihak #ang kalah diperjanjikan akan

mendapatkan sub kontraktor dari pihak #ang menang. 0amun demikian, KPPU

kadangkala menemukan unsur pihak lain #ang bukan merupakan pihak #ang

terkait langsung dalam proses penawaran tender, seperti pemasok atau

distributor barang dan atau jasa bersangkutan.'erikut adalah %ontoh persekongkolan horisontal dalam kasus #ang

melibatkan beberapa perusahaan #ang beroperasi di bidang pengadaan jasa

konstruksi min#ak bumi. Perkara ini berawal dari penawaran tender pengadaan

pipa casing dan tubing #ang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan

menetapkan pers#aratan baru, sehingga tidak semua peserta tender #ang

biasan#a dapat ikut serta dalam penawaran memenuhi pers#aratan.@4

Pers#aratan tersebut antara lain mengharuskan para penawar (bidders) memiliki

semua items, #ang terdiri dari high grade dan lo grade, padahal tidak semua

penawar memiliki kedua $asilitas tersebut, sehingga penawar #ang memenuhi

pers#aratan han#a mengarah pada dua perusahaan besar, meskipun pada

akhirn#a salah satu dari kedua perusahaan mengundurkan diri sebagai penawar.

'erkaitan dengan hal ini, perusahaan min#ak bumi sebagai pelaksana tender

(P2/&P;) mengemukakan alasan, bahwa pers#aratan itu merupakan kebijakan

untuk melakukan e$isiensi se%ara men#eluruh, guna menekan tingkat persediaan

@4

Putusan 0omor +35KPPU/5*+++ tentang Persekongkolan Penawaran 2ender PengadaanPipa &asing dan 2ubing.


24/34

(in(entory le(el), bia#a pengadaan (procurement cost), dan laman#a pengadaan

(cycle time) barang.

Proses penawaran tersebut tetap dilaksanakan, karena pihak #ang tidak

memiliki $asilitas lengkap tetap dapat melakukan penawaran dengan

pers#aratan, bahwa mereka harus mendapatkan supporting letter dari

perusahaan #ang memenuhi pers#aratan lengkap. 0amun adan#a pers#aratan

ini diman$aatkan oleh mereka untuk melakukan kerjasama, dengan %ara

melakukan pertemuan rahasia dengan agenda saling bertukar in$ormasi, #akni di

satu sisi penawar harus menunjukkan harga penawaran agar mendapatkan

supporting letter dari penawar #ang memiliki $asilitas lengkap. 2indakan ini

bertentangan dengan Pasal ** Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444, #akni

ketentuan tentang persekongkolan, sehingga KPPU memerintahkan P2/&P;

untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Pola #ang /eduaadalah persekongkolan tender se%ara !ertikal, artin#a

bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana

tender. 6alam hal ini, biasan#a panitia memberikan berbagai kemudahan atas

pers#aratan/pers#aratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat

memenangkan penawaran tersebut. Kasus seperti ini pernah terjadi dalamperkara penawaran tender pengadaan sapi bakalan kereman #ang dilaksanakan

6inas Peternakan Pemerintah Propinsi awa 2imur. Perkara mengenai

pengadaan sapi bakalan kereman impor #ang melibatkan Koperasi Pribumi

;ndonesia (KP;), didasarkan pada Putusan 0omor 5KPPU/;5*++3 adalah

bermula dari pengumuman tender se%ara terbuka di berbagai media massa oleh

panitia pen#elenggara. Sejak awal penda$taran sampai diputuskann#a

pemenang tender, panitia telah mengis#aratkan bahwa pro#ek tersebut

dimenangkan oleh KP;. 7eka#asa tersebut terlihat dari beberapa %ara, antara

lain membolehkan KP; mengikuti pelelangan meskipun tidak memiliki 2anda

6a$tar 7ekanan (267), tidak memenuhi pers#aratan administrati$ maupun s#arat

lainn#a, seperti pengalaman impor sapi dari Australia, dan keterlambatan

kehadiran KP; pada saat berlangsungn#a penawaran. eskipun tidak

memenuhi pers#aratan tersebut, KP; bersama/sama dengan Pejabat 6inas

Peternakan dan beberapa anggota 6P76 melakukan perjalanan ke Australia,

untuk melakukan sur!e# atas kondisi sapi #ang akan diimpor ke ;ndonesia. Pada

akhirn#a, panitia menunjuk KP; sebagai pelaksana dari pro#ek pengadaan sapi


25/34

impor tersebut, meskipun koperasi tersebut tidak memenuhi pers#aratan 7KS

(7en%ana Kerja dan S#arat/s#arat) pada penawaran lelang terdahulu, seperti

pemilikan kandang berkapasitas 1+++ ekor sapi, pengalaman impor sapi dan

sebagain#a. Penunjukan ini dilakukan han#a berdasarkan rapat di antara panitia

lelang, Satuan Petugas (Satgas), dan Kepala 6inas Peternakan. ereka

melakukan penunjukan langsung melalui 0egosiasi -arga dan 2eknis, #ang

isin#a antara lain mengesampingkan pers#aratan administrasi maupun teknis.

Semua $akta #ang disertai dengan bukti/bukti #ang mendukung di atas mengarah

pada terjadin#a persekongkolan #ang didasarkan Pasal ** Undang/undang

0omor 1 2ahun 3444 tentang arangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha

2idak Sehat.

Pola /etiga adalah persekongkolan horisontal dan (erti/al, #akni

persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang

dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau

pen#edia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga

pihak #ang terkait dalam proses tender, misaln#a tender $ikti$ #ang melibatkan

panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha #ang melakukan penawaran

se%ara tertutup. Sebagai %ontoh jenis tender ini adalah 2ender Pro#ek 7ulti@earsdi 7iau.C+ 6ugaan bermula dari adan#a penawaran tender pro#ek multi

years#ang terdiri dari 4 paket pekerjaan, oleh Pemerintah di 'idang Prasarana

alan Propinsi 7iau dengan dana Anggaran Pendapatan dan 'elanja 6aerah

2ahun *++C. Panitia mem$asilitasi bidder tertentu dengan %ara mengundurkan

waktu pengembalian dokumen penawaran, serta mem$asilitasi para bidder

lainn#a untuk melakukan kerja sama semu dengan %ara mengundurkan waktu

pengembalian dokumen prakuali$ikasi. Atas beberapa kegiatan #ang dilakukan

panitia tender, pejabat #ang bersangkutan dengan beberapa bidderdikenakan

Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444.

Unsur Pasal ** selanjutn#a adalah mengatur dan atau menentukan

pemenang tender. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak #ang

terlibat dalam proses tender se%ara bersekongkol, #ang bertujuan untuk

men#ingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingn#a dan5atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai %ara. Pengaturan

C+

Putusan Perkara 0omor +5KPPU/;5*++1 tentang Persekongkolan 2ender Pro#ek ulti8ears di 7iau.


26/34

dan5atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan

kriteria pemenang, pers#aratan teknik, keuangan, spesi$ikasi, proses tender, dan

sebagain#a. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan

se%ara horisontal maupun !ertikal, artin#a baik dilakukan oleh para pelaku usaha

atau panitia pelaksana.

Unsur #ang terakhir dari ketentuan tentang persekongkolan adalah

terjadin#a persaingan usaha tidak sehat.C3 Unsur ini menunjukkan, bahwa

persekongkolan menggunakan pendekatan rule of reason, karena dapat dilihat

dari kalimat Dsehingga dapat mengakibatkan terjadin#a persaingan usaha tidak

sehat. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan hukum #ang

digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan $aktor/

$aktor kompetiti$ dan menetapkan la#ak atau tidakn#a suatu hambatan

perdagangan. Artin#a untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersi$at

men%ampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.C*

2abel di bawah ini adalah %ontoh perkara #ang diputuskan KPPU

berkaitan dengan persekongkolan tender. Putusan/putusan perkara ini meliputi

Putusan 0omor +5KPPU/5*++3 tentang Persekongkolan 2ender dalamPengadaan 'akalan Sapi ;mpor di awa 2imur, Putusan 0omor +B5KPPU/5*++C

tentang Persekongkolan 2ender dalam Pengadaan 2inta Sidik ari Pemilu 2ahun

*++C, Putusan 0omor +C5KPPU/5*++1 tentang Persekongkolan 2ender dalam

elang ?ula ;legal, dan Putusan 0omor +5KPPU/5*++1 tentang

Persekongkolan 2ender ulti 8ears di Propinsi 7iau.

Ta0& 4.1

C3 ihat Pasal 3 angka Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444.C*

9. 2homas Sulli!an dan e$$re# . -arrison, %nderstanding Antitrust and Its EconomicImplications(0ew 8ork: atthew 'ender &o., 344C), p. B1.


27/34

P+%+san3+%+san Pr'ara Prs'ong'o&an Tn*r

No Uns+r3+ns+r

ang*i0+'%i'an

Pr'ara No

!"KPPU3L2!!1

Pr'ara No

!6KPPU3L2!!7

Pr'ara No

!7KPPU3L2!!5

Pr'ara No

!8KPPU3L2!!5

3 Pelaku usaha KoperasiPribumi awa2imur

P2 ustika;ndra as,P2 ultiegaSer!i%e, P2SenorotanPerkasa

P2 AngelsProdu%ts. P2'ina udaPerkasa,Sukamto9$$end#

P2 GaskitaKar#a, P26uta ?raha;ndah, P2-utamaKar#a, P2PembngunanPerumahan,P2 AdhiKar#a, P2;staka Kar#a,

P2 -arapPanjang, P2Anisa Putri7agil, P2odernGid#a2e%hni%al

* 'ersekongkol Pemberiankesempataneksklusi$ olehPanitia

em$asilitasitindakanmeskipunmengetahuiatausepatutn#amengetahui

Panitiamem$asilitasitindakan,adan#apersaingansemu

Panitiamem$asilitasipara terlaporuntuk meme/nangkantender

@ Pihak lain KadinPeternakanawa 2imur

'iro ogistikKPU,Sukamto9$$end#

Panitia dariKejaksaan,P2 a!iraAprisindo, P2'alai andiriPrasarana('aleman)

Panitia, 6inasPermukimandanPrasaranaGila#ahPropinsi 7iau

C engaturdan5ataumenentukanpemenang

tender

engubah7KS

Panitiamengubahpers#aratanspesi$ikasi

tender,mem$asilitasipertemuanpara pesertauntukpertukaranin$ormasi

Penunjukanlangsung'aleman sbgpelaksana

jasa pralelang,Panitiamem$asilitasipesertatendertertentu

Panitiamem$asilitasiparapemenang

tender dimasing/masing paketpekerjaan

1 Persainganusaha tidaksehat

enutuppesertatender lain

enutupkesempatanpenawar lain,merugikannegara

enutupkesempatanpenawar lain,

enutupkesempatanpenawar lain,merugikannegara


28/34

B. San'si *a&am Prs'ong'o&an Tn*r

Undang/undang 0omor 1 2ahun 3444 han#a memberikan kewenangan

kepada KPPU untuk menerapkan sanksi administrati$ terhadap pihak/pihak #ang

melanggar ketentuan undang/undang tersebut. 'erdasarkan hasil pemeriksaan

perkara/perkara mengenai persekongkolan tender, maka unsur pelaku usaha

dapat dikategorikan menjadi dua ma%am, #akni pihak terlapor, #ang merupakan

peserta tender, dan pihak lain, #ang bukan peserta tender tetapi mendukung

terjadin#a persekongkolan tersebut. 6engan demikian pihak lain selain meliputi

pelaku usaha (selain peserta tender), termasuk pula panitia tender.

Pada perkara persekongkolan tender Pro#ek ulti 8ears di 7iau dan

tender Pengadaan 'akalan Sapi ;mpor di awa 2imur, KPPU menjatuhkan

sanksi administrati$ kepada pelaku usaha selaku peserta tender. KPPU tidak

memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pihak lain #akni Panitia

tender, karena di kedua perkara tersebut, panitia adalah Pemerintah 6aerah

setempat. Kewenangan KPPU han#a sebatas memberikan rekomendasi kepada

atasan pejabat (panitia) #ang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi

administrati$ kepada mereka. Putusan KPPU #ang memberikan rekomendasi

pada atasan pejabat tersebut di atas han#a mengikat tetapi tidak memilikikekuatan hukum eksekusi apapun. -al ini karena si$at putusan adalah

declaratoir. 7ekomendasi pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrati$

terhadap ketua panitia tender merupakan langkah inisiati$ KPPU untuk

mengantisipasi tidak adan#a (berwenangn#a) penjatuhan putusan condemnatoir.

'erkaitan dengan tiadan#a kewenangan KPPU untuk menjatuhkan

putusan atau sanksi #ang bersi$at condemnatoir, terdapat gagasan baru untuk

mempertimbangkan agar putusan dimaksud dapat dikenakan terhadap panitia

tender #ang notabene adalah pejabat pemerintah, selaku pihak lain dalam

tender. -al ini mengingat, bahwa hampir semua pengadaan barang dan5atau

jasa pemerintah dilakukan dan atau dibawah pengawasan langsung pejabat

bersangkutan. leh karena itu, setiap pejabat pemerintah #ang sekaligus

merupakan Panitia tender seharusn#a dianggap bertanggung jawab atas

terselenggaran#a tender dengan mempertimbangkan prinsip/prinsip persaingan

usaha #ang sehat.C@

C@ Gawan%ara dengan Susanti Adi, -akim Agung, akarta, 3* September *++.


29/34

6alam putusan perkara persekongkolan tender Pengadaan 2inta Sidik

ari Pemilu egislati$ *++C, KPPU merekomendasikan agar pengguna barang

diperiksa dan dijatuhi sanksi administrati$. 0amun dalam putusan declaratoirn#a,

KPPU tidak men#atakan bahwa pengguna barang #ang bersangkutan

melakukan pelanggaran atas Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444. 7ekomendasi

ini berbeda dengan dua putusan perkara persekongkolan tender lainn#a, di mana

rekomendasi diberikan atas dasar pelanggaran terhadap Pasal ** UU 0omor 1

2ahun 3444. 7ekomendasi tanpa adan#a pern#ataan pelanggaran merupakan

%a%at hukum.

Sedangkan dalam perkara persekongkolan tender elang ?ula ilegal dan

tender Pengadaan 2inta Pemilu egislati$ 2ahun *++C, KPPU menjatuhkan

sanksi administrati$ kepada pelaku usaha peserta tender serta pihak lain.

6alam elang ?ula ;legal, Sukamto 9$$end# #ang merupakan wakil P2 'ina

uda Perkasa se%ara sengaja mengundurkan diri untuk mem$asilitasi Angels

Produ%ts agar memenangkan tender.

6alam tender pengadaan 2inta Sidik ari Pemilu egislati$ 2ahun *++C

dilakukan dengan %ara pertemuan antara para anggota beberapa konsorsium

guna meminta dukungan pasokan tinta dan melakukan pengaturan harga. Paraanggota konsorsium juga saling mempertukarkan in$ormasi mengenai harga dan

membagi pekerjaan di antara mereka, bahkan mengikut sertakan pihak lain,

#akni elina Ala#droes sampai selesain#a pekerjaan. 6alam hal ini, P2 ustika

;ndra as dianggap sebagai pelaku usaha #ang berkedudukan sebagai peserta

tender, dan ketujuh konsorsium terkait dengan tender merupakan pihak lain.

6emikian pula P2 ulti ega Ser!i%e, P2 Senorotan Perkasa, P2 0ugraha

Kar#a, P2 2ri%ipta Adimandiri, P2 8anaprima -astapersada, P2 0ugraha Kar#a

shinda, P2 >ul%omas a#a, P2 Gahgo ;nternational &orporation, dan P2 ina

Permai Sakti sebagai para pelaku usaha peserta tender. Sedangkan para

anggota konsorsium merupakan pihak lain #ang bukan sebagai peserta tender.

Sanksi administrati$ #ang dijatuhkan terhadap pelaku usaha tersebut (baik

peserta tender maupun pihak lain) di atas adalah memerintahkan untuk

menghentikan kegiatan #ang merupakan tindak lanjut dari persekongkolan

tender, #akni dengan memerintahkan pemenang tender untuk menghentikan

kegiatan pembangunan jalan selambat/lambatn#a @+ hari sejak diteriman#a

petikan Putusan KPPU, memerintahkan pelaku usaha untuk memba#ar ganti


30/34

rugi, memerintahkan pelaku usaha untuk memba#ar denda satu mil#ar rupiah,

dan atau melarang pelaku usaha mengikuti atau terlibat dalam tender sejenis

selama jangka waktu tertentu.

Putusan KPPU #ang berisi sanksi administrati$ disebut dengan

condemnatoiratau putusan #ang bersi$at menghukum. Sedangkan putusan #ang

isin#a men#atakan bahwa pelaku usaha tertentu se%ara sah dan me#akinkan

melanggar Pasal ** UU 0omor 1 2ahun 3444 disebut putusan declaratoiratau

bersi$at menerangkan.

6alam hal putusan KPPU berupa denda dan atau ganti rugi, maka para

pihak #ang dijatuhi putusan tersebut wajib memba#ar ke Kas 0egara. 0amun

dalam hal putusan KPPU memerintahkan untuk menghentikan kegiatan, atau

melarang pelaku usaha mengikuti atau terlibat dalam tender sejenis selama

jangka waktu tertentu, maka menimbulkan masalah dalam memintakan eksekusi

ke Pengadilan 0egeri. -al ini mengingat bahwa putusan #ang dapat dimintakan

eksekusi adalah putusan #ang berujud pembebanan denda dan atau ganti rugi.

Putusan/putusan tersebut mengikat dan harus dilaksanakan oleh pelaku

usaha terkait dengan perkara setelah berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam

jangka waktu @+ hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun pelakuusaha tidak melaksanakann#a, maka KPPU melakukan permohonan penetapan

eksekusi ke Pengadilan 0egeri. ika kemudian para pelaku usaha tidak juga

melakukan putusan tersebut, maka KPPU akan men#erahkan putusan

penetapan eksekusi tersebut kepada Polri (pen#idik), guna melakukan

pen#idikan atas ketidak/patuhan para pelaku usaha tersebut.


31/34

BAB I

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Ksim+&an

'erdasarkan uraian dalam bab/bab sebelumn#a, maka dikemukakan

kesimpulan berikut:

3. 6alam pemeriksaan perkara/perkara persekongkolan tender,

KPPU harus membuktikan unsur/unsur #ang terkandung dalam Pasal **

UU 0omor 1 2ahun 3444. Unsur tersebut meliputi pelaku usaha,bersekongkol, pihak lain, mengatur dan5atau menentukan pemenang

tender, dan persaingan usaha tidak sehat. Unsur pihak lain dapat

meliputi panitia tender maupun pelaku usaha #ang tidak terlibat se%ara

langsung dalam penawaran tender. Unsur bersekongkol dan mengatur

dan5atau menentukan pemenang seringkali tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, karena unsur bersekongkol dalam UU 0omor 1 2ahun 3444

mengandung pengertian #ang luas. Sedangkan pembuktian unsur

persaingan usaha tidak sehat menunjukkan, bahwa KPPU harus

membuktikan adan#a dampak atas persekongkolan tersebut. 6ampak

tersebut dapat berupa menghalangi pelaku usaha tertentu lainn#a, atau

bahkan berdampak kerugian pada pelaku usaha se%ara khusus, dan

sekaligus kerugian terhadap negara, jika terdapat unsur korupsi. Proses

pembuktian ini akan memerlukan waktu dan tenaga ekstra, karena paing

tidak se%ara ekonomis harus ada bukti adan#a kerugian material.

Sedangkan akti!itas persekongkolan itu sendiri hampir dapat dipastikan

merugikan pihak/pihak terkait, baik pesaingn#a maupun bagi negara.

*. KPPU han#a dapat menerapkan sanksi administrati$ terhadap

pihak/pihak #ang terkait dengan persekongkolan tender. Apabila pihak

lain adalah panitia tender dari unsur pemerintah terbukti mendukung

persekongkolan, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi administrati$,

melainkan han#a dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat

bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administrati$. Sanksi tersebut

si$atn#a mengikat tetapi tidak dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan


32/34

0egeri. Sedangkan terhadap pihak lain dari unsur pelaku usaha, KPPU

memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administrati$, berupa denda

dan atau ganti rugi, seperti haln#a terhadap para pelaku usaha terlapor.

Sanksi administrati$ tersebut dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan

0egeri. 0amun demikian, dalam hal KPPU menerapkan sanksi #ang

bukan berujud denda dan atau ganti rugi, maka hal ini tidak dapat

dimintakan eksekusi ke Pengadilan 0egeri.

B. Saran

'erdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut:

3. Perlu dilakukan kajian dan amandemen dalam penerapan pendekatan

hukum #ang digunakan dalam persekongkolan, mengingat

persekongkolan hampir dipastikan membawa dampak #ang merugikan

bagi pesaing khususn#a, dan bagi negara, jika perkara tersebut

melibatkan Anggaran Pendapatan 'elanja 0egara (AP'0) dan atau

Anggaran Pendapatan dan 'elanja 6aerah (AP'6).

*. 6alam menerapkan sanksi administrati$ atas perkara/perkara

persekongkolan, perlu dipertimbangkan penerapan sanksi administrati$

terhadap pihak lain #ang melibatkan panitia dari unsur pemerintah,

artin#a KPPU tidak han#a memberikan rekomendasi kepada atasan

pejabat #ang bersangkutan, melainkan juga memberikan sanksi

administrati$ #ang di%antumkan dalam diktum5amar putusan.

@. Perlu dibentuk suatu pedoman untuk menetapkan ukuran mengenai nilai

(jumlah) besaran denda dan5atau ganti rugi atas perkara/perkara

persekongkolan tender, mengingat sampai saat ini denda dan ganti rugi

#ang ditetapkan oleh KPPU sangat !ariati$ berkaitan dengan

nilai5besarann#a.


33/34

DA$TAR PUSTAKA

Siswanto, Arie. *++*. :u/um !ersaingan %saha. akarta: ?halia ;ndonesia.

&ampbell, 9nid, et. al., 34BB. Legal "esearch, 7aterials and 7ethods- S#dne#:2he aw 'ook &ompan# imited.

6workin, 7onald. 34@. Legal "esearch. 6aedalus: Spring.

>iros ?a$$ar. *++1. Lima Tahun K!!%2 Isu :u/um !ersaingan %saha dan!enega/annya+-Jurnal :u/um Bisnis, !ol. *C, 0o. @.

?arner. Blac/=s La 'ictionary. 344. >i$th 9dition. St. Paul inn.: GestPublishing.

-ansen, Knud. et. Al., *++*. %ndang3undang &omor 4 Tahun .6662 %ndang3undang Larangan !ra/ti/ 7onopoli dan !ersaingan %saha Tida/ $ehat.&et. ;;. akarta: 'eutsche 8esselschaft fur Technische 9usammenarbeit)8T9*bekerjasama dengan P2 Katalis.

Keputusan Presiden 0omor B+ 2ahun *++@ tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan 'arang5asa Pemerintah (0 0omor 3*+ 2ahun *++@).

Khemani, 7. Sh#am. 344B.A Frameor/ for the 'esign and Implementation of

Competition La and !olicy. 3stedition, (Gashington, 6.&.: 2he Gorld'ank Gashington, 6.&. and rganiHation $or 9%onomi% &o/peration and6e!elopment (9&6) Paris.

KPPU/7;. *++1. !edoman !asal 00 tentang Larangan !erse/ong/olan Tender.

katani, 0aoki. 3441. 7egulations on 'id 7igging in apan, 2he United Statesand 9urope, !acific "im La # !olicy Journal, ar%h.

Pedoman Pasal ** tentang arangan Persekongkolan 2ender, *++1. Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akarta.

Persekongkolan 2ender Pemerintah Kian Parah. *++3. $uara Karya, 3ktober.

Pro%eedings. *++@. "ang/aian Lo/a/arya Terbu/a :u/um Kepailitan danaancara :u/um Bisnis lainnya2 %% &o- 4 Tahun .666 dan K!!%.&etakan ;.

Putusan 0omor +35KPPU/5*+++ tentang Persekongkolan Penawaran 2enderPengadaan Pipa &asing dan 2ubing.

Putusan 0omor +5KPPU/5*++3 tentang Persekongkolan 2ender dalam

Pengadaan 'akalan Sapi ;mpor di awa 2imur.


34/34

Putusan 0omor +B5KPPU/5*++C tentang Persekongkolan 2ender dalamPengadaan 2inta Sidik ari Pemilu 2ahun *++C.

Putusan 0omor +C5KPPU/5*++1 tentang Persekongkolan 2ender dalam elang?ula ;legal.

Putusan Perkara 0omor +5KPPU/;5*++1 tentang Persekongkolan 2enderPro#ek ulti 8ears di 7iau.

Sirait, 0. 0ingrum. *++C. :u/um !ersaingan di Indonesia2 %% &o- 45.666tentang Larangan !ra/te/ 7onopoli dan !ersaingan %saha Tida/ $ehat,%et. ;. edan: Pustaka 'angsa Press.

Sulli!an, 9. 2homas dan e$$re# . -arrison, 344B. %nderstanding Antitrust and

Its Economic Implications. 0ew 8ork: atthew 'ender &o.

Sutrisno ;wantono. *++@. >iloso$i #ang elatar/belakangi 6ikeluarkann#a UU0omor 1 2ahun 3444. dalam 9mm# 8uhassarie dan 2ri -arnowo, ed.,!roceeding 01102 %ndang3undang &o- 45.666 dan K!!%, %et. 3. akarta:Pusat Pengkajian -ukum bekerjasama dengan Pusdiklat ahkamahAgung 7;, dan Konsultan -ukum 98 7uru dan 7ekan.

2akeshima, KaHuhiko. @/C ei *++1. (&hairman >air 2rade &ommission o$apan), The Lessons from Experience of Antimonopoly Act in Japan andthe Future of Competition Las and !olicies in East Asia. 6isajikandalam 2he *nd9ast Asia &on$eren%e on &ompetition aw and Poli%ie

(2oward 9$$e%ti!e ;mplementation o$ &ompetition Poli%ies in 9ast Asia),'ogor.

2im Pen#usun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 'ahasa. 344.Kamus Besar Bahasa Indonesia- akarta: 'alai Pustaka.

2ri Anggraini, A. . *++@. Larangan !ra/ti/ 7onopoli dan !ersaingan Tida/$ehat2 !er se Illegal atau "ule of "eason. &et. 3. akarta: Pas%asarjana>akultas -ukum Uni!ersitas ;ndonesia.

Undang/Undang 0omor 1 2ahun 3444 tentang arangan Praktik onopoli dan

Persaingan Usaha 2idak Sehat.8akub Adi Krisanto. *++1. Analisis !asal 00 %% &omor 4 Tahun .666 dan

Kara/teristi/ !utusan tentang !erse/ong/olan Tender. Jurnal :u/umBisnis, !ol. *C 0o. *.

sanksi dalam perkara persekongkolan tender

Documents