se ikindo - kontrak konsultansi

7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi

http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 1/8

SURAT

EDARAN

Dewan

Pengurus Provinsi

INKINDO

Seluruh lndonesia

Ketua

Umum Dewan

Pengurus Nasional INKINDO

1. Kepala BPK Republik

lndonesia

2.

Kepala BPKP Republik lndonesia

3.

lnspektur

Jenderal

Kementerian

4.

Direktur

Jenderal

Bina

Konstruksi Kementerian

Pekerjaan

Umum

Perumahan Rakyat

5.

lnspektur

Wilayah

Provinsi

6.

lnspekturWilayah

Kabupaten

dan

Kota

7.

Dewan Pengurus Nasional INKINDO

Beberapa

Permasalahan

dalam

Pelaksanaan

Kontrak

Kerja

Konsultansi

dan

Proses

Audit.

6ao

13111'DPN/X|

t/20 1

5

2q Desember 2015

d,,\rNr<INDo

\Z'-'ffi\'ixiffNAs.NAL

KONSULTAN INDONESIA

dan

Kepada Yth.

:

Dari :

Tembusan :

Perihal

Nomor

Tanggal

Jasa

Memperbaharui

Surat

Edaran Dewan Pengurus Nasional

lkatan

Nasional

Konsultan

lndonesia

(DPN

INKINDO)

No.

27SlSKJ/DPNrulll/2012

tanggal

9

Agustus 2012

tentang

Permasalahan

Pelaksanaan Kontrak Kerja

Jasa Konsultansi,

maka bersama

ini kami

sampaikan

kembali

penjelasan

tentang

hal-hal

yang

sering

menjadi masalah

pada

pengelolaan kontrak maupun proses audit pada pekerjaan

jasa

konsultansi, sebagai berikut

:

I.

TATA CARA

PEMBAYARAN KONTRAK

LUMP

SUM

.

Kontrak Lump

Sum

adalah

Jenis

Kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa

berdasarkan

Cara

Pembayaran

seperti tertuang

dalam

PERPRES

Rl No.

5412010

sebagaimana telah

beberapa

kali

diubah

dan

terakhir dengan

PERPRES Rl

No.

412015

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Pasal

50 ayat

(2)

dan

(3).

.

PERPRES Rl

No. 54/2010

sebagaimana

telah

beberapa

kali diubah

dan terakhir

dengan PERPRES

Rl No. 412015

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Pasal

51 ayat

(1),

menyebutkan

Kontrak Lump

Sum

merupakan

Kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa

atas

penyelesaian

seluruh

pekerjaan

dalam

batas

waktu

tertentu

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Kontrak,

dengan

ketentuan

sebagai

berikut:

Jumlah

harga

pasti

dan tetap serta tidak

dimungkinkan

penyesuaian

harga

Semua

risiko

sepenuhnya

ditanggung

oleh

Penyedia Barang/Jasa

Pembayaran

didasarkan

pada

tahapan

produldkeluaran

yang

dihasilkan

sesuai dengan isi

Kontrak

d) Sifat

pekerjaan

berorientasi kepada

keluaran

(output

based)

e) Total

harga

penawaran

bersifat mengikat; dan

f)

Tidak

diperbolehkan

adanya

pekerjaan

tambah/kurang.

a)

b)

c)

Jalan

Bendungan Hilir Raya 29,

Jakarta 10210

lndonesia

Tel.

+62

21 5738577

(Hunting)

Fax.+6221 5733474

E-mail

:

[email protected]

Website

:

//www.

inkindo.org

Rujukan

yang

dapat.

. .

./



Rujukan

yang

dapat

dijadikan

pedoman

tentang

Kontrak

Lumpsum,

antara

lain

:

A.

Surat

dari

LKPP No.3939/D1V.21312015 tanggal 17 Maret 2015 yang

ditujukan

kepada DPN

INKINDO

tentang

Penjelasan

Mengenai

Tata Cara

Pembayaran

Kontrak Lump Sum sebagai

berikut:

1)

Kontrak

Lump Sum

adalah

salah satu

jenis

kontrak

berdasarkan

cara

pembayaran.

Dalam

Kontrak

Lump Sum

pembayaran

didasarkan

kepada

tahapan

produk/keluaran

yang

dihasilkan

sesuai

dengan

isi

kontrak.

Kontrak

Lump sum

tepat digunakan

untuk

pekerjaan yang

berorientasi

kepada

keluaran

(output

based)

yang

terdefinisi

dengan

baik.

2) Kelebihan dari

Kontrak

Lump Sum

ini

adalah

sederhana

dalam

hal

administrasinya.

Bukti

pembayaran

cukup

berdasarkan

output

yang

telah

diterima oleh

pemberi

kerja.

3)

Rincian Harga

Penawaran

dalam

jenis

kontrak Lump Sum

digunakan

hanya untuk klarifikasi dan

negosiasi

pada

saat

proses

pemilihan.

B. Peraturan Pemerintah

Rl

No.

2912000 sebagaimana

telah diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Rl No.

5912Q10

tentang

Penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

Pasal

20

ayat

(3)

a.1 dan

Pasal

21

ayat

(1)

yang

menyebutkan

sebagai

berikut:

Pasal 20

(1)

Kontrak

kerja

konstruksi

pada

dasarnya

dibuat secara

terpisah

sesuai

tahapan dalam

pekerjaan konstuksi

yang

terdiri

dari

kontrak

kerja

konstruksi

untuk

pekerjaan

perencanaan,

kontrak

kerja

konstruksi

untuk

pekerjaan pelaksanaan,

dan

kontrak kerja

konstruksi untuk

pekerjaan

pengawasan.

(2)

Dalam hal

pekerjaan

terintegrasi,

kontrak

kerja

konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam

ayat

(1)

dapat

dituangkan

dalam 1

(satu)

kontrak kerja

konstruksi .

(3)

Kontrak Kerja

Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam

ayat

(1)

dibedakan

berdasarkan.

a.

Bentuk lmbalan

yang

terdiri

dari

:

1) Lump sum; 2)

Harga

Satuan; 3) Biaya tambahan

imbalan

jasa;

4)

Gabungan

Lump Sum

dan

Harga

Satuan; 5)

Aliansi.

Pasal 21

(1)

Kontrak

kerja

konstruksi

dengan

imbalan Lump Sum sebagaimana

dimaksud

dalam

Ps.

20 ayat

(3)

huruf

a angka

1 merupakan

kontrak

jasa

afas

penyelesaian

seluruh

pekerjaan

dalam

jangka

waktu

tertentu

dengan

jumlah

harga

yang

pasti

dan tetap serta

semua resiko

yang

mungkin terjadi

dalam

proses penyelesaian pekerjaan

yang

sepenuhnya ditanggung

oleh

penyedia

jasa

sepanjang

gambar

dan

spesifikasitidak

berubah.

C. Peraturan Menteri

.

.

.

./

.



c.

Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan

Perumahan

Rakyat

No.

31/PRT/M/2015 tentang

Perubahan

Ketiga

Atas

Permen

PU

No.

7/PRTlMl2011

Tentang Standard dan

Pedoman

Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi dan

Jasa

Konsultansi:

1.

Pasal 6d ayat

(3);

Dalam hal

Penyedia

Jasa

mengikuti

beberapa

paket

pekerjaan

konstruksi atau

jasa

konsultansi dalam

waktu

penetapan

pemenang

bersamaan dengan

menawarkan

personil

yang

sama untuk

beberapa

paket

yang

diikuti

dan dalam evaluasi

memenuhi

persyaratan

pada

masing-masing

paket

pekerjaan,

maka

hanya dapat

ditetapkan

sebagai

pemenang

pada

1

(satu)

paket

pekerjaan

dengan

cara

melakukan

klarifikasi untuk

menentukan

personil

tersebut

akan

ditempatkan, sedangkan untuk

paket

pekerjaan

lainnya,

personil

dinyatakan

tidak

ada dan dinyatakan

gugur.

2. Pasal 6d ayat

(4a);

Ketentuan

hanya dapat ditetapkan

sebagai

pemenang

pada

1

(satu)

paket

pekerjaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

dapat

dikecualikan

pada pekerjaan

jasa

konsultansi

yang

menggunakan

kontrak

lumpsum

(paling

banyak

tiga

paket)

atau bagian

lumpsum

pada

kontrak

gabungan

lumpsum dan harga satuan atau

untuk

kontrak

harga

satuan

dengan

personil

yang

diusulkan

penugasannya

tidak

tumpang tindih

(overlapl.

Untuk

Kontrak

Lump sum atau

bagian

Lump sum

pada

kontrak

gabungan

lump

sum dan

harga

satuan, satu

orang tenaga

ahli dapat

merangkap

pada

maksimum

3

(tiga)

paket

pekerjaan

pada

waktu

yang

bersamaan.

3.

Pasal

9 ayat

(3)

huruf

b;

Kontrak Lump Sum

Jasa

Konsultansi

didasarkan

atas

produk/keluaran

(Output

based)

yang

harus dihasilkan konsultan sesuai

dengan

Kerangka

Acuan

Kerja/TOR. Jenis

pekerjaan

pada

kelompok ini

yaitu

feasibility study,

design,

study evaluasi/kajian/telaah,

pedoman,

petunjuk

pelaksanaan, petunjuk

teknis,

produk

hukum,

sertifikasi,

dan

lainnya.

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat Nomor

:

31/PRT/M/2015,

Buku

Standar JK

04

LS

BAB I;

Kontrak Lump

Sum:

adalah kontrak

pengadaan

Jasa Konsultansi

didasarkan

atas

produk/keluaran

(Output

based)

yang

harus dihasilkan konsultan

sesuai

dengan

Kerangka

Acuan Kerja/TOR untuk

menyelesaikan

seluruh

pekerjaan

dalam batas waktu

tertentu, dengan

jumlah

harga

yang

pasti

dan tetap,

dan

semua resiko

yang

mungkin

terjadi dalam

proses

penyelesaian

pekerjaan

sepenuhnya ditanggung

oleh

penyedia

jasa,

sedangkan

pembayaran

berbasis

output.

D.

+

Syarat-syarat

U

mum...../.



tl-

Syarat Syarat

Umum

Kontrak

(SSUK)

Bagian

A

No. 1.2;

Kontrak Lump Sum

adalah

pengadaan

Jasa

Konsultansi didasarkan

atas

produk/keluaran (output

based)

yang

harus dihasilkan

konsultan sesuai

dengan

Kerangka

Acuan Kerja/TOR

untuk

menyelesaikan

seluruh

pekerjaan

dalam

batas

waktu

tertentu,

dengan

jumlah

harga yang pasti dan

tetap,

dan

semua

resiko yang

mungkin

terjadi dalam

proses

penyelesaian

pekerjaan

sepenuhnya

ditanggung

oleh

penyedia

jasa.

Syarat Syarat

Khusus

Kontrak

(SSKK)

Huruf M

dan

O.

Huruf

M: Pembayaran Prestasi

Pekerjaan

a. Pembayaran tahapan

pekerjaan

dilakukan

dengan

cara

:........

..[termin/sekaligus].

b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut

di

atas dilakukan

dengan

ketentuan

sebagai

berikut:

furaikan

bila

pembayaran

dilakukan secara

termin]

Misal

:

pembayaran

secara

termin,

laporan

pendahuluan

20%, laporan

antara

40%o,

dan

laporan

akhir

40%.

Huruf O:

Dokumen

Yang

Disyaratkan Untuk Mengajukan Tagihan

Pembayaran

1.

Dokumen

utama

yang

disyaratkan untuk mengajukan tagihan

pembayaran

prestasi pekerjaan:

a. Berita

Acara

Presfasi Pekerjaan,

b.

Berita

Acara

Serah

Terima Produk dan Produk Laporannya,

c. .......

[sebutkan

dan uraikan

yang

dibutuhkan sesuai

kontrak

lumpsuml

2. Dokumen

penunjang

yang

disyaratkan

untuk

mengajukan

tagihan

pem

bayaran

prestasi pekerjaan:

a,

Absensi

pembahasan

b. Notulensi Pembahasan

Rapat

c. Dokumentasi/Foto kegiatan

d.

dokumen lain

diisyaratkan dalam

KAK

e. ......

[sebutkan

dan uraikan

yang

dibutuhkan sesuai kontrak

lumpsum]

3. Dokumen

yang

disyaratkan tersebut di atas tidak

perlu

dilampirkan

rincian

bukti-

bukti

pengeluaran

hiaya.

Berdasarkan

hal-hal tersebut di

atas maka

pembayaran

Kontrak

Lump

Sum

dilakukan dengan

sistem termin

yang

didasarkan

pada

prestasi

pelaksanaan

pekerjaan.

Permintaan

pembayaran

cukup dilampiri dengan berita acara

kemajuan

pekerjaan

sebagai bukti

prestasi pekerjaan yang

telah diselesaikan,

dan

karena

bersifat Lump

Sum tidak diperlukan bukti

-

bukti

biaya

aktivitas

kegiatan

pelaksanaan pekerjaan

baik untuk

Biaya Langsung Personil maupun

Biaya

q

Langsung

Non

Personil..../



il.

Langsung

Non Personil

(absensi

personil,

kuitansi

pembelian,

tiket

perjalanan

dinas, dan lain-lain).

Kepada Pejabat Pengadaan/Pokja, Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK)

dan

Penyedia

Jasa

perlu

memperhatikan

dengan cermat

dan

menjaga

konsistensi syarat

dan

ketentuan

yang

dicantumkan

dalam Syarat-Syarat

Khusus Kontrak

(SSKK)

yang

mengatur syarat

-

syarat

pembayaran

dengan

Jenis

Kontrak

untuk

mencantumkan

dengan tegas

dan

terinci

jenis

dokumen

yang

dipersyaratkan

pada

pelaksanaan

pembayaran

prestasi

kerja

(pada

Standar

Dokumen

Pengadaan

Secara

Elektronik

yang

diterbikan oleh

LKPP).

E.

Undang undang

No. 1 tahun

2004

tentang

Perbendaharaan

Negara,

Pasal

18

(1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran berhak untuk

menguji,

membebankan

pada mata

anggaran

yang telah

disediakan,

dan

memerintahkan

pemb

ayann tagihan{ag

ihan atas beban

APBN/APBD.

(2)

Untuk melaksanakan

ketentuan

tersebut

pada

ayat

(1),

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

berwenang

:

a.

Menguji kebenaran material surat-surat bukti

mengenai hak

pihak penagih;

b.

Meneliti

kebenaran dokumen

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan

sehubungan dengan

ikatan/

perjanjian pengadaan

barang/jasa;

c. Meneliti tersedianya dana

yang

bersangkutan;

d.

Membebankan

pengeluaran

sesuai dengan

mata anggaran

pengeluaran

yang

bersangkutan;

e.

Memerintahkan

pembayaran

atas beban

APBN/APBD.

Dengan

memperhatikan Pasal

18

ayat

(2)

huruf

b,

maka Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran/PPK dalam

hal meneliti

kebenaran

dokumen

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran

hanya

dapat

meminta

dokumen

yang

telah

ditentukan

dalam

perjanjian/kontrak

pengadaan

barang/jasa.

PENGERTIAN

B'tt'lVG RATE

Yang

dimaksud

dengan

Billing Rafe

adalah

Biaya

Langsung

Personil

yang

terdiri

dari

Komponen

biaya

:

1)

Gaji Dasar

(GD)

/ Basic Salary,

2)

Beban Biaya

Sosial

(BBS)

I

Social Charges,

3)

Beban

Biaya

Umum

(BBU)

lOverhead,

4) Tunjangan

Penugasan

(TP)

/

Allowances,

dan

5)

Keuntungan

(K)

/ Fee

atau

profit.

Komponen

Billing

Rafe

ini

telah

ditetapkan

pada

ketentuan

sebagai

berikut

:

.

Petunjuk

Penyusunan

RAB Jasa

Konsultansi,

SKB

Bappenas

dan Departemen

Keuangan,

Maret

2000, butir

Lb

Consulting

Service. . ./

.



ilt.

Consulting Services

Manual,

A

Comprehensive

Guide

to

Selection

of Consultants,

The

WORLD

BANK, 2002,

butir

11.2.1,

dan

o

PERPRES

Rl No.54/2010

sebagaimana

telah

beberapa

kali diubah

dan

terakhir

dengan

PERPRES

Rl

No. 4/2015 tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah,

Pasal 49

Ayat

(7)

huruf

d.

Biaya

langsung

personil

dengan

harga satuan

sebesar

billing

rate diterima

oleh

perusahaan

konsultan, sementara

gaji yang

dibayarkan

kepada

Tenaga

Ahli

adalah

sebagian

dari billing

rate

yang

terdiri

dari

komponen Gaji

Dasar

(GD),

dan

Tunjangan

Penugasan

(TP).

Bukti

penerimaan

gaji

inilah ditandatangani

oleh

Tenaga

Ahli

berupa

payroll

(Daftar

Gaji)

Dengan demikian

maka Tenaga

Ahli

tidak

menandatangani

bukti

pembayaran gaji

sebesar

Nilai Billing

Rate.

KEWENANGAN PEMERIKSA

Untuk semua

pekerjaan yang

mengunakan

dana

Keuangan

Negara

(APBN/APBD/Loan/Hibah)

akan diperiksa

dan diawasi oleh

Badan Pemeriksa

Keuangan

sesuai

dengan UUD

1945,

oleh

karena

itu

terkait

hal

tersebut,

perlu

kita

ketahui

tentang

Hak/Kewajiban/Kewenangan

dari

Penyedia

Jasa dan

Auditor

A. Undang-undang

Rl

No.

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung Jawab Keuangan

Negara

rl.

Pasal

10 : Dalam

pelaksanaan

tugas

pemeriksaan,

pemeriksa

dapat:

a.

Meminta

dokumen

yang

wajib

disampaikan oleh

pejabat

atau

pihak

lain

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan

dan

tanggung

jawab

keuangan

negara.

b.

Mengakses

semua

data

yang

disimpan diberbagai

media,

asset,

lokasi

dan

segala

jenis

barang atau dokumen

dalam

penguasaan

atau

kendali dari

entitas objek

pemeriksaan

atau entitas

lain

yang

dipandang

perlu

dalam

pelaksanaan

tugas

pemeriksaannya.

c.

Melakukan penyegelan

tempat

penyimpanan

uang,

barang,

dokumen

pengelolaan

keuangan

negara.

d. Meminta keterangan

kepada seseorang.

e.

Memotret, merekam

dan atau

mengambil sampel sebagai alat

bantu

pemeriksaan.

+

Bab

Vl Ketentuan Pidana, Pasal

24

dan

Pasal 25

1. Pasal

24 bahwa:

(1)

setiap orang

yang

dengan

sengaja

tidak

menjalankan

kewajiban

menyerahkan

dokumen dan atau menolak memberikan

keterangan

yangdiperlukan..../



yang

diperlukan

untuk kepentingan

kelancaran

pemeriksaan,

pengelolaan

dan

tanggungjawab

keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 10

di

pidana

penjara

paling

lama 1

(satu)

tahun 6

(enam)

bulan dan atau

denda

paling

banyak

Rp. 500.000.000

(lima

ratus

juta

rupiah).

2. Pasal

25:

(1)

Setiap

pemeriksa yang

dengan sengaja

mempergunakan

dokumen

yang

diperoleh dalam

pelaksanaan

tugas

pemeriksaan

sebagaimana

yang

dimaksud dalam

Pasal 10 melampaui

batas

kewenangannya

dipidana dengan

pidana penjara paling

lama

3

(tiga)

tahun dan

atau

denda

paling

banyak

Rp. 1.000.000.000,-

(satu

milyar

rupiah);

(2)

Setiap

pemeriksa

yang

menyalahgunakan

kewenangannya

sehubungan

dengan kedudukan

dan

atau

tugas

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Ps. 10

dipidana dengan

pidana

penjara

sekurang

-

kurangnya

1 (satu) tahun

dan atau denda

setinggi-tingginya Rp.

1.000.000.000,-

(satu

milyar

rupiah).

B. Undang-undang

Rl

No. 15 Tahun

2005

Tentang Badan Pemeriksa

Keuangan,

Bab

lll Tugas

&

Wewenang

BPK,

Bagian

ll

Wewenang

BPK, Pasal

9.

Pasal

9

ayat

(1)

huruf

b

:

Meminta

keterangan

dan/atau dokumen

yang

wajib diberikan

oleh

setiap

orang,

unit

organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank

lndonesia,

Badan

Usaha

Milik

Negara,

Badan

Layanan

Umum,

Badan

Usaha

Milik

Daerah,

dan

lembaga

atau

badan lain

yang

mengelola

keuangan

negara.

Pasal

9

ayat

(1)

hurufd:

Menetapkan

jenis

dokumen,

data,

serta

informasi mengenai

pengelolaan

dan

tanggung

jawab

keuangan negara

yang

wajib

disampaikan

kepada

BPK;

Dokumen

yang

wajib

diberikan

oleh

pihak

terperiksa/auditee

(PtuKPA/PPK)

yang

dimaksud

dalam Pasal

g

ayat

(1)

huruf

b dan huruf d di atas adalah

dokumen

yang

dimiliki oleh PtuKPA/PPK,

terbatas hanya

pada

dokumen

yang

dipersyaratkan

dalam

kontrak

antara PPK dengan

Penyedia

Jasa, hal ini sesuai dengan UU

No.

1

tahun

2004

tentang

Perbendahataan

Negara Pasal 18 ayat

(2)

huruf

b

seperti

diuraikan

pada

l.E

diatas.

Para Penyedia

Jasa

Konsultansi

wajib

untuk

mendukung

kelancaraan

Pemeriksaan

yang

dilakukan oleh BPK

dengan memberikan

data-data

yang

akurat/lengkap, sepanjang

hal-

hal

tersebut

sesuai

dengan

peraturan perundangan

yang

berlaku,

namun

demikian

apabila ada

permintaan

pemeriksa

atas

dokumen

yang

tidak dipersyaratkan

di

dalam kontrak,

maka hal ini

berpeluang

melanggar

UU

No.

f

5 tahun

2004

pasal

25

ayat

(21diatas.

Kami

mengharapkan.

. .

./



Kami

mengharapkan

agar

SURAT

EDARAN ini

dapat

digunakan sebagai rujukan

bagi

perusahaan

konsultan

(Penyedia

Jasa) dalam menyelesaikan

permasalahan

yang

mungkin

terjadi

dalam

pelaksanaan

kontrak

pekerjaan

jasa

konsultansi

baik

dengan SATKER,

PPK

maupun

instansi

pemeriksa.

Demikian

semoga

dapat

membantu

perusahaan

konsultan

yang

mengalami

persoalan

khususnya

perihal

tersebut diatas.

Jakarta,

lQ

Desember

201

5

Hormat

kami,

Dewan

Pengurus

Nasional

INflffl*wrff-,

.j

;

f,

lr. Erie

r ;

Sekretaris

Jenderal

lkatan

Nasional

Konsultan

Indonesia{

Dewan

Pengurus

Nasional

lr.

Nugroho

Pudji

Rahardjo

Ketua Umum

se ikindo - kontrak konsultansi

Documents