sejarah dps

7/24/2019 Sejarah Dps

1/114

1

I

PENGANTAR

1.1 Landasan Konsep dan Teori Terjadinya Kota

Dalam sejarah, sebagian besar kota berasal dari komunitas bangsawan atau

juga berkat adanya pasar sebagai tempat transaksi tukar menukar dan jual beli

barang. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan politik di wilayah milik seorang

bangsawan dapat mendorong orang untuk melakukan transaksi perdagangan guna

memenuhi permintaan. Transaksi dagang hanya dapat terlaksana dengan bekerja

ataupun dengan tukar menukar kemudian jual beli barang. Apabila kondisi demikian

itu merupakan konfigurasi yang berlainan dengan desa, maka wajar bila kota itu

menjadi tempat tinggal raja, para bangsawan, bandanda, bhagawanta (keraton,puri)

maupun tempat pasar, bencingah, wantilan, alun-alun dan lain-lainnya (Kartodirdjo,

1977).

Landasan teori penemuan hari jadi kota Denpasar dan untuk memahaminya

mengikuti sejarah perkembangan kota, lokasi serta ekotipenya, fungsinya dan unsur-

unsur sosiokultural seperti yang terdapat di pelbagai negeri dan di pelbagai daerah di

Nusantara (Kartodirdjo, 1977). Akan tetapi, untuk mengidentifikasi, menemukan dan

menyoroti sejarah kota Denpasar akan dipilih tipe kota yang relevan terutama kota-

kota kuno di Asia termasuk munculnya kota-kota kuno atau kota-kota lama di

Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia. Kota-kota di Asia banyak berpusat

pada istana raja, keraton (pura ataupuri) sedangkan pelbagai lembaga dan komunitas

terletak di sekeliling kota itu.

Ekotipe kota atau komunitas sosial yang berkembang di kota sangatditentukan oleh pembagian pekerjaan antara lain pendeta, prajurit, pedagang, dan

pengrajin. Mereka pada umumnya tinggal di lokasi yang terpisah-pisah. Di kota-kota

kuno pada umumnya keraton (puri) menjadi pusat pemerintahan, perdagangan

(pasar), kesenian dan kebudayaan. Pada masa lampau selama berabad-abad,

permukaan kota hanya merupakan titik yang tidak berarti di tengah-tengah hutan

rimba dan padang belantara. Kota kuno periode klasik Hindu/Budha di Nusantara

pada umumnya didirikan dipedalaman dan dekat muara sungai-muara sungai besar


2/114

2

seperti Mataram, Kediri dan Majapahit di Jawa serta beberapa pulau besar lain

(Mahmud, 2003: 41; Rahman, dkk, 2000: 3). Wertheim (1959) memandang bahwa

semua aspek budaya yang lebih dahulu berakar di Indonesia berperan menentukan

konsep yang diterapkan pada kota kunonya. Kota kuno klasik Hindu/Budha

dikembangkan dan ditetapkan oleh raja sebagai wakil dewa (dewa raja).

Stuterheim menggambarkan mengenai aturan tempat tinggal di lingkungan

sekitar keraton Majapahit. Orang yang diijinkan mendirikan rumah disekitar keraton

hanyalah kerabat raja, abdi dalem (pelayan), sanak keluarga yang dipercayai, dan

pendeta yang memimpin upacara keagamaan. Sementara rakyat jelata bermukim di

luar pusat administrasi (Piagewd, 1962: 8-11). Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa pusat kota kerajaan Hindu/Budha adalah keraton (puri). Di sekeliling keraton

(puri) terdapat tempat tinggal pembesar kerajaan dan kerabat raja di Bali dinamakan

jero, geriya, pasar, wantilan dan lain-lain. Dari aspek struktur ideologi kosmologi

kota keraton ditata menurut konsep keseimbangan utara-selatan, timur-barat, ciri

kosmologis itu mengaskan bahwa kota keraton klasik Hindu/Budha di Nusantara

juga bersifat religius-magis, yaitu selain berfungsi sebagai pusat politik dan

kebudayaan juga sebagai pusat keagamaan (Mahmud, 2003: 43). Sifat religius magis

kota keraton klasik Hindu/Budha berhubungan erat dengan pandangan orang Jawa

dan Bali bahwa raja (Dewa Agung, Cokor Dewa menjadi Cokorda) adalah wakil

Dewa dan keraton sebagai pusat dunianya (Mahmud, 2003: 43). Oleh Geertz (2000)

disebutnya suatu struktur halaman di dalam halaman berbentuk persegi yang

berdinding. Tata letaknya menirukan geometri yang dalam dari kosmos (buwana

agung dan buwana alit). Antara arah-arah utama dengan pusat yang tidak berarah

merupakan gabungan dari semua arah itu atau antara bentuk-bentuk maya dari mana

kekuasaan memancar dengan bentuk-bentuk nyata dalam mana kekuasaan itunampak. Keraton (puri) mengekspresikan secara arsitektural bahwa tempat duduk

raja adalah poros dunia (Geertz, 2000: 208-209).

Geertz (2000) juga menyatakan bahwa keraton (puri, puri agung) di Bali

sebenarnya hampir sama dengan kahyangan (pura). Jika kahyangan (pura) adalah

tempat persemayaman dewa dalam wujud yang abstrak, maka keraton (puri) adalah

tempat persemayaman raja yang merupakan penjelmaan dewa yang mengejawantah

pada diri manusia. Dengan demikian puri adalah bangunan suci dalam konsep


3/114

3

religi (Geertz, 2000: ibid.; Munandar, 2005: 12). Kesimpulan Geertz ini didasarkan

kenyataan bahwa raja dalam sistem kerajaan di Bali adalah seorang yang dihormati

dan dimuliakan seluruh rakyatnya sehingga ia tidak boleh tampil sembarangan di

depan umum. Demikian pula keraton (puri) tempat tinggal sang raja dianggap

sebagai bangunan yang pantas dihormati atau bahkan disakralkan sesuai dengan

kedudukan raja tersebut. Sebabpuri adalah bangunan tempat bertemunya dewa-dewa

dengan masyarakat, antara penguasa dengan bangsawan lainnya (Geertz, 2000;

Munandar, 2005: 13).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemunculan kota Denpasar

berawal dari dibangun dan berfungsinya Puri Denpasar yang sejak semula menjadi

pusat pemerintahan, pusat kekuasaan raja Badung, kemudian termasuk pula pusat

aktivitas ekonomi yaitu pasar yang terletak disebelah selatannya (lihat Schets dalam

Gegevens, 1906). Demikian pula menjadi pusat kebudayaan dan aktivitas lainnya.

Teori terjadinya kota seperti melekat pada kota Denpasar yang berasal dari kota

keraton tidaklah sendirian. Akan tetapi beberapa kota di Nusantara muncul dan

berawal dari dibangunnya sebuah keraton atau pusat aktivitas lainnya, misalnya

pelabuhan, sungai. Beberapa contoh dapat disebutkan dari acuan pustaka.

1.2 Pustaka Acuan dan Pembanding

Beberapa pustaka dapat dijadikan acuan yang memberikan penjelasan tentang

dari jadi kota di Nusantara. Hal ini dapat dijadikan pembanding sekaligus landasan

bagi penemuan hari jadi dalam hal ini tanggal dan tahun kelahiran kota Denpasar

dalam proses waktu atau panggung pentas sejarah.

Dalam buku Jakarta Kota Perjuangan, Jakarta kota Proklamasi Januari1945-Januari 1946, ditulis oleh Susantu Zuhdi, diterbitkan oleh Pemerintah DKI

Jakarta pada tahun 1995 dinyatakan bahwa hari jadi kota Jakarta jatuh pada tanggal

22 Juni 1527 (Susanto Zuhdi, 1995). Tentang jari jadi kota Jakarta, Susanto mengutip

pendapat dan temuan dari Soekanto dalam bukunya Dari Djakarta ke Djajakarta:

Sedjarah Ibukota Kita, terbit pada tahun 1954 (Soekanto, 1954: 60).

Dari segi ekotipe kota, Jakarta adalah tipe kota bandar atau pelabuhan di

Teluk Jakarta. Kota ini bermula dari sebuah komunitas pada masa kerajaan


4/114

4

Tarumanegara dan kemudian menjadi bandar kerajaan Pajajaran dengan nama

Kalapa atau lebih dikenal sebagai Sunda Kalapa (Susanto Zuhdi, 1995: 5). Menurut

Soekanto, nama Sunda Kalapa diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahillah pada tangal

22 Juni 1527 setelah pimpinan pasukan Demak ini mengalahkan tentara Portugis.

Nama Jayakarta yang dapat dilafalkan dengan beberapa nama: Jayakarta, Jakarta,

Jaketra atau Jacatra, Yacatra. Menurut sumber-sumber Portugis dan ekspedisi

Cornelius de Houtman (1596) sesungguhnya telah berumur lebih dari empat abad

(Susanto Zuhdi, 1995; A. Heuken SJ, 1999, I: 77; II: 13-17).

Ketika Belanda dengan VOC (kongsi dagang Hindia Timur) menancapkan

kukunya di bumi Nusantara, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia, yaitu nama

benteng Belanda di Jayakarta pada tanggal 12 Maret 1619 (A. Heuken SJ, 1999, II:

144-145). Namun, ketika Jepang berhasil menggantikan kekuasaan kolonialisme

Belanda di Batavia, Pemerintah Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta

pada tanggal 8 Desember 1942 (Susanto Zuhdi, 1995: 5). Setelah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia (RI) memutuskan Jakarta

menjadi ibukota Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945 (Risalah Sidang BPUPKI,

PPKI, 1945: 412). Meskipun telah terjadi beberapa kali perubahan nama namun

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan bahwa hari jadi kotanya selalu mengacu pada

tanggal 22 Juni 1527, yaitu momentum kemenangan perang (Jayakarta) dan bukan

momentum pada tanggal lainnya seperti proses perubahan nama seperti yang pernah

terjadi pada kota Jakarta (Wirawan, dkk, 2004: 6).

Sebuah buku yang diberi judul Syarif Abdurrahman Alkadri Perspektif

Sejarah Berdirinya Kota Pontianak oleh penulisnya yang diterbitkan Pemerintah

Kota Pontianak pada tahun 2000 memberikan gambaran tentang proses lahirnya kota

Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis menggambarkan kembali fenomena historiskelahiran kota Pontianak dengan menggunakan momentum berdirinya kerajaan atau

Kasultanan Pontianak dan tokoh pendirinya yaitu Syarif Abdurrahman Alkadri.

Pengalamannya mengembara dan suksesnya berdagang mendorong dia untuk

mendirikan pusat perdagangan dan pusat kekuasaan Islam di Pontianak. Tokoh putra

asli Kalimantan Barat ini kemudian menjadi Sultan yang membangun dan

mendirikan Kasultanan Pontianak yang berdaulat penuh dan otonom pada tanggal 23

Oktober 1771 (Ansor Rahman, dkk, 2000). Dewasa ini, Pemerintah Kota Pontianak


5/114

5

merayakan hari jadi kotanya pada tonggak sejarah peranan raja Islam (Sultan) Syarif

Abdurrahman Alkadri (1739-1808) membangun Kasultanan Pontianak pada tanggal

23 Oktober 1771.

Sebuah kajian penelitian yang dilakukan oleh tim dari Jurusan Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta tentang hari jadi kota Yogyakarta ditandai

oleh momentum dibangun dan difungsikannya Keraton Ngayogyakarta-Adiningrat

sebagai pusat pemerintahan Kasultanan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I (1755-

1792) pada tanggal 7 Oktober 1756, setahun setelah penobatannya. Temuan tim

sejarawan UGM menyimpulkan, apa yang diperingati sebagai hari jadi kota

Yogyakarta yang didasarkan pada keputusan Pemerintah RI tentang Kotapraja

Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 perlu ditinjau ulang. Alasannya ialah kota

Yogyakarta dengan segala kelengkapannya dan dinamikanya sudah ada jauh sebelum

tanggal 7 Juni 1947, yaitu pada tanggal 7 Oktober 1756. Oleh karena tanggal yang

disebut terakhir ini adalah sebuah momentum yang sangat monumental, yaitu saat Sri

Sultan Hamengku Buwono I masuk dan menempati Keraton Ngayogyakarta-

Adiningrat (Tim Pengkaji, 2003). Dari nama keraton itu, sebelumnya sudah pernah

diterbitkan sebuah buku yang berjudul Kota Jogjakarta 200 Tahunyang diterbitkan

panitia peringatan pada tanggal 7 Oktober 1956. Di dalam buku peringatan Kota

Jogjakarta 200 Tahun dijelaskan bahwa dari nama sebuah keraton pusat

pemerintahan dan ibukota Negara Ngayogyakarta-Adiningrat dijadikan nama ibukota

selanjutnya sesuai dengan perubahan statusnya.

Sejak 5 September 1945 menjadi ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian sejak 4 Januari 1946 menjadi ibukota sementara Republik Indonesia.

Selanjutnya ibukota Yogyakarta termasuk lingkungan Kabupaten Kota. Dengan

dihapusnya Kabupaten Kota, ibukota Yogyakarta mendapat kedudukan daerahotonom dengan nama Haminte Yogyakarta. Kemudian sejak tanggal 7 Juni 1947

diubah menjadi Kotapraja Yogyakarta (Panitya Penerbitan, 1956: 31, 33). Dari

gambaran proses perubahan status kota secara yuridis formal tidak mengurangi

peranan dari aspek historis kelahirannya untuk Yogyakarta dikembalikan pada

momentum berdirinya keraton sebagai cikal bakal kotanya.


6/114

6

II

DENPASAR SEBAGAI KOTA KERAJAAN TRADISIONAL

2.1. Berdiri dan Berkembangnya Kerajaan Badung

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan bekas-bekas

atau bukti-bukti peninggalan masa lampau dapat diketahui, bahwa spasial yang

kemudian menjadi wilayah Kerajaan Badung adalah tempat produk artefak,

diantaranya: Prasasti Blanjong di Sanur berangka tahun 913 Masehi. Pura

Maospahit Grenceng dan Tonja, Sumerta abad ke-14. Bukti tinggalan artefak Pura

dengan langgam arsitekturnya, institusi dan lain-lainnya memberikan fenomena

kehidupan komunitas yang sudah teratur.

Dari sisi bentang alam, wilayah Badung bercirikan kawasan agraris dan

dikelilingi pantai yang cocok untuk pelabuhan. Oleh karena itu selain pertanian dapat

juga dikatakan aktivitas perdagangan laut cukup tua usianya (Kuta, Sanur).

Pelabuhan ini sering didatangi pedagang-pedagang dari luar, berinteraksi melalui

tukar-menukar barang dagangan dan unsur-unsur sosiokultural antar etnik. Fenomena

yang berlangsung selama 4 abad lebih sebelum dibangunnya institusi kerajaan sangat

menarik untuk direkonstruksi meskipun informasi yang ada belum memadai. Oleh

karena itu masih perlu digali sumber-sumbernya. Akan tetapi disepakati bahwa

institusi dan komunitas kuno telah terbentuk berupa desa dan subak sebagai wadah

berinteraksi para warganya. Artinya kehidupan masyarakatnya lebih menunjukkan

corak agraris yang didukung pula aktivitas bahari karena wilayahnya dikelilingi

lautan di sisi Barat, Selatan hingga di sisi Timur (Kuta, Kedonganan, Jimbaran dan

Sanur). Selain nelayan dikawasan pantai itu juga dikenal produksi garamnya.

Produksi kerajinan seperti gerabah (penyobekan) juga menunjukkan corak kuno

seperti yang masih dibuat di Desa Lumintang (Boon, 1938: 3-4).

Institusi di tingkat supra desa terbentuk berupa wilayah yang dikepalai oleh

Anglurah dan kemudian menjelma menjadi Raja. Proses demikian dapat dilacak

awalnya pada abad ke-14 ketika terjadi ekspedisi Majapahit yang dipimpin oleh

Mahapatih Gajah Mada bersama-sama para Arya pada tahun 1343. Salah seorang

Arya yang memegang peranan dalam membangun institusi kerajaan di badung dan


7/114

7

Tabanan ialah Arya Kenceng. Dia adalah salah seorang Arya Ksatriyeng Kahuripan

yaitu keturunan Raja Kahuripan di Jawa Timur (Raja Purana Kenceng; K.M.

Suhardana, 2006: 44-45). Ketika ekspedisi Gajah Mada digelar, Arya Kenceng

menjadi Panglima untuk menyerang laskar Kerajaan Bedahulu Bali dari arah Selatan.

Setelah ekspedisi berhasil Arya Kenceng tinggal menetap di Desa Buahan, Tabanan

(Babad Tabanan, Usana Jawa, Gora Sirikan, II).

Di dalam Babad Tabanan dijelaskan bahwa Arya Kenceng yang

berkedudukan di Desa Pucangan atau Buahan penguasa Tabanan menurunkan empat

putra putri, buah perkawinannya dari dua ibu. Dua putra beribu seorang putri

Brahmanawangsa dari Ketepeng Reges Majapahit, yaitu Dewa Raka bergelar Sri

Magada Prabu dan adiknya bernama Dewa Made bergelar Sri Magada Nata. Putra

ketiga lahir dari lain ibu diberi nama Kyayi Tegeh atau Tegeh Kori dan adiknya

bungsu adalah seorang putri diberi nama Istri Tegeh Kori. Sri Magada Prabu

menggantikan kedudukan ayahnya berkuasa di Buahan Tabanan. Oleh karena tidak

berputra sampai meninggal, maka kedudukannya digantri oleh adiknya yaitu Sri

Magada Nata yang bergelar pula Sirarya Ngurah Tabanan. Adik Sri Magada Nata

yang bernama Kyayi Tegeh Kori diberi tugas oleh raja Bali (Dalem) di Samprangan

menjadi penguasa di Badung berkedudukan di Desa Tegal disebelah Selatan setra

Badung (Babad Tabanan: 11b-12b).

Kedudukan Sri Magada Nata semasih hidupnya digantikan oleh putranya

yaitu Kyayi Langwang berhak memakai gelar Sirarya Ngurah Tabanan. Kyayi

Langwang pindah dari Buahan membangun tempat tinggal baru di Tabanan. Setelah

kedudukan diserahkan kepada Kyayi Langwang, Sri Magada Nata pergi dari Buahan

membangun tempat peristirahatan di Kubon Tinggu. Disitu sempat menikah dengan

putri Bendesa Pucangan, melahirkan seorang putra diberi nama Kyayi Ketut Bendesaatau Kyayi Ketut Pucangan. Menginjak dewasa kelihatan tanda-tanda kesaktiannya

yaitu dahinya memancarkan sinar. Pernah diuji kesaktian oleh kakaknya yang

bernama Kyayi Anglurah Langwang. Kepada adiknya (Kyayi Ketut Bendesa)

diminta untuk menebang dahan ranting pohon beringin yang angker tumbuh

disebelah Puri. Atas tugas yang sukses dilaksanakan, Kyayi Ketut Bendesa diberi

julukan Kyayi Notor Wandira.


8/114

8

Kyayi Ketut Bendesa yang diberi gelar juga Notor Wandira mempunyai

kesukaan melakukan yoga semadi ke pura mengajak pengiring setia bernama Ki

Tambyak. Atas keteguhan hati melakukan yoga semadi di Pura Panorajon

memperoleh petunjuk melanjutkan perjalanan hingga ke Pura di Pelinggih Ida Batari

Danu. Disini yoga semadinya memperoleh berkah sabda agar Kyayi Ketut Bendesa

memandang daerah yang ditunjuk dan dilihatnya gelap (Badeng). Kyayi Ketut

Bendesa diberi anugrah pula berupa cambuk (pecut) dan sumpit (tulup). Semua

pengalaman yoga semadi yang memperoleh berkah dilaporkan kepada ayahnya Sri

Magada Nata kemudian menganugrahkan sebuah keris pusaka bernama Ki Cekle

kepada putranya.

Ketika terjadi kekosongongan penguasa di Puri Penatih maka atas titah

Dalemdi Gelgel kepada Arya Magada Nata untuk memperkenankan adiknya yang

bernama Kyayi Tegeh menjadi penguasa. Dalem menyetujui Kyayi Tegeh menjadi

pengganti I Gusti Ngurah Penatih dengan gelar Kyayi Tegeh Kori, yang kemudian

menetap di Puri Tegeh Kori di daerah Tegal. Oleh karena itu Kyayi Tegeh Kori

menjadi penguasa di Badung.

Berdasarkan anugrah petunjuk Ida Batari Ulun Danu, Kyayi Ketut Bendesa

bersama seorang istri dan seorang putranya bernama Kyayi Gde Raka serta pengiring

setianya Ki Tambyak menuju Puri Tegeh Kori di Badung untuk mengabdikan

dirinya. Atas pengabdiannya yang setia, maka dia menjadi putra angkat diberi nama

Kyayi Nyoman Tegeh dipersaudarakan dengan kedua putra kandungnya yang

bernama Kyayi Gede Tegeh dan Kyayi Made Tegeh.

Kyayi Ketut Bendesa (Nyoman Tegeh) berputra Kyayi Gede Raka atau Kyayi

Pasak. Kyayi Gede Raka berputra Kyayi Bebed yang ditugaskan oleh Kyayi Tegeh

Kori atas perintah Dalem untuk menumpas pemberontakan Kyayi Ngurah Janggarandari Sidemen. Perang tanding antara Kyayi Ngurah Janggaran melawan Kyayi Bebed

berlangsung lama dan tidak ada yang kalah. Keduanya sama-sama menderita luka.

Akan tetapi setelah Kyayi Ngurah Janggaran mengetahui Kyayi Bebed mampu

menyembuhkan lukanya sendiri, maka Kyayi Ngurah Janggaran dengan jujur ksatria

menyatakan diri kalah. Pernyataan itu mengakhiri perang tanding dengan

kemenangan Kyayi Bebed. Namun bekas luka menyebabkan kulit Kyayi Bebed yang


9/114

9

sembuh mengkerut seperti kayupulemaka Dalem member nama kehormatan kepada

Kyayi Bebed dengan gelar Kyayi Jambe Pule atau Kyayi Biket.

Kyayi Jambe Pule mempunyai tiga istri. Permaisuri pertama bernama Istri

Jambe Harum melahirkan seorang putra bernama Kyayi Ngurah Jambe Merik

membangun Puri Alang Badung dan seorang putri bernama Gusti Ayu Made Jambe

dengan Dalem Dimade melahirkan putra bernama Dewa Agung Jambe peletak dasar

Kerajaan Klungkung. Permaisuri kedua Istri Penataran melahirkan seorang putra

bernama Kyayi Ngurah Pemedilan atau Kyayi Ngurah Pemecutan membangun Puri

Pemecutan. Istri Penawing Wija dari Desa Tumbak Bayuh Badung bernama Niluh

Tameng (Jro Kame) melahirkan seorang putra yaitu Kyayi Ngurah Tumbak Bayuh

atau Kyayi Ngurah Gelogor, membangun Puri Gelogor.

Kehadiran tiga kekuasaan bersaudara yang baru ini, di Puri Alang Badung,

Puri Pemecutan dan Puri Gelogor mengkhawatirkan penguasa lama di daerah

Badung yaitu Kyayi tegeh Kori di Puri Tegal. Kyayi Tegeh Kori berkeyakinan

bahwa ketiga kekuatan itu lebih mendapat perhatian dan kepercayaan dari

pemerintah pusat di kerato Sweca Linggarsapura Gelgel. Hal ini beralasan karena

ketiga bersaudara itu adalah ipar dari penguasa Bali Dalem Dimade. Untuk

mencegah kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul maka Kyayi Tegeh Kori

mempertunangkan seorang putrinya dengan I Gusti Jambe Mihik (Merik) di Puri

Alang Badung. Akan tetapi sesudah pertunangan disahkan, Kyayi Tegeh Kori

berubah pikiran lantaran kehadiran lamaran penguasa Kyayi Ngurah Agung di Puri

Jero Gede Pupuan Mengwi (RajaPurana Kenceng, Gora Sirikan, II). Persetujuan

atas lamaran penguasa Puri Pupuan Mengwi itu membangkitkan amarah I Gusti

Jambe Mihik karena rasa malu dan dihinakan. I Gusti Jambe Pule bersama putra-

putranya berunding untuk menyerang Kyayi Tegeh Kori. Akan tetapi sebelumgerakan laskar Jambe Pule sampai di Puri tegal, Kyayi Tegeh Kori sudah lebih dulu

meninggalkan Purinya mengungsi ke Mengwi. Dari Mengwi kemudian beralih dan

menetap di Desa Tegal Tamu. Akibat lebih jauh seluruh daerah Badung jatuh

dibawah kekuasaan Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan.

Berkat kerjasama kedua raja kakak beradik maka dapat dikatakan Kerajaan

Badung mulai berdiri diatas kekuatannya sendiri. Kedaulatan Kerajaan Badung dapat

dibuktikan dari keberaniannya menentang kekuasaan Gelgel terutama setelah


10/114

10

dikendalikan oleh Kyayi Agung Dimade atau Sagung Maruti (1651-1677).

Keberanian Kerajaan Badung menentang kekuasaan di Gelgel terbukti dari

kebebasannya bertindak mengadakan hubungan langsung dengan persekutuan

dagang kompeni (VOC) bangsa Belanda tanpa berunding terlebih dahulu dengan

kekuasaan di Gelgel. Kerajaan Badung sudah member ijin kepada kompeni (VOC)

Belanda mendirikan sebuah kantor dagang di pelabuhan Kuta pada tahun 1660.

Kantor dagang VOC itu berfungsi untuk menimbun hasil bumi yang dibeli dari Bali

dan juga untuk perdagangan budak yang banyak memberi keuntungan bagi kompeni

pada abad 17-18 (Gora Sirikan, II).

Ketika pangeran (Dewa Agung) Jambe putra Dalem Dimade menggulingkan

kekuasaan Kyayi Agung Dimade di Gelgel pada tahun 1677 ternyata laskar Kerajaan

Badung dibawah pimpinan I Gusti Jambe Pule (Pemedilan) ikut membantu

menyerang dari pantai Selatan. Perang tanding yang terjadi di pantai Batu Klotok

antara Jambe Pule melawan Dukut Kerta, keduanya tewas. Untuk memperingatinya

diberi gelar Dewata ring Batu Klotok. I Gusti Jambe Pule (Pemedilan) diganti oleh

putranya yang bernama I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan. Sejak kekuasaannya

kebesaran Puri Pemecutan menanjak dan wilayah Kerajaan Badung bertambah luas.

Keraton (Puri) Pemecutan dapat dipandang sebagai sumber pemusatan keluarga

Jambe Pule. Puri Pemecutan dapat dianggap sebagai modal perjuangan untuk

memperluas kekuasaan di Kerajaan Badung. Lebih-lebih sejak perkawinan agung

antara I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan dengan putri mahkota Kerajaan Mengwi yang

bernama I Gusti Ayu Bongan. Setelah pernikahan itu maka wilayah Kerajaan

Badung di Puri Pemecutan bertambah luas. Putri mahkota Mengwi Gusti Ayu

Bongan mendapat hadiah dari ayahnya sebagian wilayah Kerajaan Mengwi yaitu

Dalung, Gaji, Kuta, Jimbaran sampai Bukit Pecatu diserahkan kepada Raja Badungdi Puri Pemecutan I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan (Gora Sirikan, II)

Penguasa dan raja di Puri Pemecutan menggunakan kata Sakti untuk

memperingati kemenangannya atas serangan laskar (Panji Sakti) dan menggalkan

penyerangan Raja Panji Sakti dari Kerajaan Buleleng. Sebagai peringatan atas

kemenangan itu maka medan laga itu disebut Taen Siat dan sebuah gong milik

Kerajaan Buleleng dapat dirampas kemudian dijadikan pusaka Puri Pemecutan diberi

nama Gagak Ora. Maknanya ialah apabila ditabuh laksana suara burung gagak


11/114

11

yang riuh rendah menakutkan sekalian musuh yang mendengarkan. Selain itu, raja

Panji Sakti mempersembahkan sebuah Bale Kulkul yang masih berdiri dipojok

perempatan Pemecutan saat ini.

Kemasyuran namanya ditandai pula dengan banyak punya istri yang menjadi

cikal bakal kerabat dan mereka masing-masing membangun puri-puri disekeliling

Puri Pemecutan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung sakti kekuasaan Puri

Pemecutan. Salah seorang putranya lahir dari Istri Padmi I Gusti Ayu Bongan

bernama I Gusti Gde Oka pindah dari Puri Pemecutan membangun Puri Kaleran.

Kemudian putranya yang bernama I Gusti Ngurah Gde diangkat manca untuk

memperkuat kekuasaan raja I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan. Mereka telah

membawa tahta kekuasaan Kerajaan badung Puri Pemecutan mencapai puncak

kebesarannya (Gora Sirikan, II). Ketika Raja Mengwi wafat pada tahun 1722,

sumber VOC menyebut bahwa pembesar Kerajaan Badung adalah Raja Pemecutan.

Dapat diketahui pula bahwa Raja Pemecutan pada waktu itu telah mengadakan

hubungan perdagangan dengan orang-orang Belanda di Batavia. Bahkan para

pedagang dari badung sudah memiliki perahu dagang yang mampu mengangkut

barang dagangan dan penumpang para budak, jumlah mereka 60-70 orang sebagai

dagangan (Nordholt, 2006: 37).

Memuncaknya kebesaran Puri Pemecutan juga karena ditopang oleh raja di

Puri Alang Badung disebelah Timur Tukad badung sampai awal abad ke-18. Akan

tetapi setelah raja I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan wafat, maka cahaya kebesaran

Puri Pemecutan meredup maka kemudi Kerajaan Badung didominasi oleh kendali

Gusti Jambe Ketewel (Gora Sirikan, II). Pemegang kekuasaan di Puri Alang Badung

ialah I Gusti Jambe Ketewel putra I Gusti Jambe Tangkeban atau cucu I Gusti Jambe

Mihik (Merik) pendiri Puri Alang Badung. Pada masa itu pemegang kekuasaan diPuri Pemecutan adalah I Gusti Gde Rai putra I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan atau

cucu Kyayi Ngurah Pemedilan (Pemecutan). Oleh karena I Gusti Jambe Ketewel

yang bertahta di Puri Alang Badung lebih tua usianya dari pada I Gusti Gde Rai yang

bertahta di Puri Pemecutan. Sebaliknya cahaya kebesaran Puri Alng Badung

memuncak pada decade ketiga abad ke-18.

Ketika I Dewa Agung Anom putra I Dewa Agung Jambe Raja Klungkung

membangun keraton dan mendirikan Kerajaan Sukawati, ternyata I Gusti Jambe


12/114

12

Ketewel bertindak atas nama Kerajaan Badung. Raja Jambe Ketewel ikut serta

menegakkan kerajaan itu bersama-sama dengan raja-raja di Kerajaan Mengwi dan

Tabanan. Atas dukungan itu, I Dewa Agung Anom raja Sukawati berkenan

menyrahkan sebuah desa bernama Batubulan untuk menjadi milik Kerajaan Badung.

Hubungan kekerabatan yang sangat akrab antara raja Badung di Puri Alang

Badung dengan I Dewea Agung Anom di Puri Sukawati menyangkut pula pewarisan

kekuasaan pewaris raja I Gusti Ngurah Jambe Ketewel. Seorang putra yang

merupakan titisan I Dewa Agung Anom di Puri Sukawati lahir bernama I Gusti

Jambe Aeng menjadi pewaris tahta di Puri Alang Badung. Sebagai pertanda titisan

Ksatria Dalem kepada I Gusti Jambe Aeng dan keturunannya maka secara turun-

temurun berhak menggunakan pengusung jenazah (bade) yang menggunakan dasar

Bedawangnaladan Nagabandasebagai upakaradalam pitra yadnya(Babad Dalem

milik Puri Sukawati). I Gusti Jambe Aeng pewaris tahta di Puri Alang Badung

memindahkan keratonnya dan membangun keraton baru yang diberi nama Puri Satria

pada tahun 1750. Puri Satria adalah sebuah nama yang dikaitkan dengan raja I Dewa

Agung Anom di Puri Sukawati untuk mengabadikan nama wangsa atau trah Ksatria

Dalem (Gora Sirikan, II).

Pembangunan keraton baru di Puri Satria oleh I Gusti Jambe Aeng tidaklah

menambah kekuasaan baru namun ciri kekuasaan kembar ke dalam dan kekuasaan

tunggal Kerajaan Badung ke luar tetap berlangsung mengikuti jejak pendahulunya.

Dalam praktek nampak bahwa secara bergantian raja-raja di Puri yang ada

memegang kendali Kerajaan Badung. Pada masa raja I Gusti Gde Rai di Puri

Pemecutan dan Raja Gusti Jambe Aeng di Puri Satria secara bergantian memegang

kendali Kerajaan Badung. Keduanya mampu mengendalikan keamanan dan

ketentraman. Mereka senantiasa bersatu dan bekerjasama demi kebesaran dankesentosaan kehidupan di Kerajaan Badung.

2.2. Keraton (Puri) Denpasar Sebagai Pusat Pemerintahan Ibukota Kerajaan

Badung Tahun 1788

Raja I Gusti Jambe Aeng di Puri Satria (1750) wafat diganti oleh putranya

bernama I Gusti Ngurah Jambe Ksatria (sampai 1779) yang sangat lemah dalam


13/114

13

mengendalikan pemerintahan. Kelemahan ini dipakai kesempatan oleh I Gusti

Ngurah Rai adik I Gusti Ngurah Made seorang manca di Puri Kaleran, bawahan dan

cucu raja di Puri Pemecutan. Niat dan ambisinya ditujukan kepada raja penguasa

yang sangat lemah di Puri Satria. I Gusti Ngurah Rai terlebih dahulu mengadakan

perundingan dengan Dewa Manggis raja di Kerajaan Gianyar. Raja Gianyar sanggup

membantu usaha I Gusti Ngurah Rai. Untuk melaksanakan niatnya, dia sengaja

mencari alasan perselisihan dengan raja di Puri Satria. Upaya ini berhasil

mengakibatkan Puri Satria dikepung oleh laskar I Gusti Ngurah Rai bersama

saudaranya dan I Gusti Ngurah Made yang dibantu laskar Gianyar. Serangan

gabungan ini berhasil dan Raja I Gusti Ngurah Jambe Ksatria tewas (1779) di tangan

I Gusti Ngurah Rai. Sebelum tewas tahta kekuasaan diserahkan kepada I Gusti

Ngurah Made. Sebaliknya I Gusti Ngurah Rai karena kecurangannya dikutuk.

Bekas kekuasaan Puri Satria jatuh dibawah genggaman I Gusti Ngurah Made

penerima tahta dari I Gusti Ngurah Jambe Ksatria. Sejak itu dia diakui oleh rakyat

Badung sebagai seorang raja yang mempunyai kekuasaan besar. Oleh karena Puri

Satria rusak, maka I Gusti Ngurah Made mendirikan keraton baru yang dijadikan

pusat untuk mengendalikan pemerintahannya. Keraton baru itu mengambil lokasi di

sebelah Selatan Puri Satria, dan karena didirikan dilokasi taman Denpasar yang

letaknya di sebelah Utara pasar maka setelah selesai diberi nama Puri Denpasar pada

tahun 1788 (lihat Schets). Setelah I Gusti Ngurah Made berkedudukan di Puri

Denpasar maka berhak menggunakan gelar seorang raja yaitu I Gusti Ngurah Made

Pemecutan (1788-1813) mengingat keturunannya dari Puri Pemecutan. Sebgaia

Bagawanta kerajaan yang tidak bisa dipisahkan sejak kehadiran Raja Denpasar I

ialah Ide Pedanda di Geriya Sanur kemudian lebih dikenal Geriya Jero Gde Sanur

hingga sekarang.Dari pihak raja di Puri Pemecutan pun mengakui kekuasaan raja di Puri

Denpasar. Sementara itu untuk menepati janji I Gusti Ngurah Rai terhadap raja

Gianyar yang telah membantunya, maka Raja I Gusti Ngurah Made Pemecutan

menyerahkan Desa Batubulan menjadi wilayah Kerajaan Gianyar. Janji lainnya ialah

wasiat yang diberikan oleh raja I Gusti Ngurah Jambe Ksatria di Puri Satria sebelum

tewas, yaitu menyerahkan permaisuri yang masih hamil kepada I Gusti Ngurah Made

Pemecutan disertai syarat. Syarat dan wasiat itu menyatakan bahwa kelak apabila


14/114

14

lahir anak laki-laki maka dia yang berhak menduduki tahta kerajaan (Ida Cokorda

Denpasar IX; Gora Sirikan, II).

Gambar 1

SCHETS VAN DENPASAR EN PAMETJOETAN


15/114

15

2.3. Raja-raja yang Berkuasa di Keraton (Puri) Denpasar hingga Hancurnya

Puri Denpasar

I Gusti Ngurah Made Pemecutan adalah raja pertama dari Puri Denpasar yang

memperluas hegemoni Kerajaan Badung. Pernah menyerang dan menguasai

Kerajaan Jembrana (1805-1818). Namun pada tahun 1818 direbut oleh raja Buleleng

dan ditempatkan di bawah hegemoni Buleleng (Utrecht, 1962: 101). Pada tahun

1810, I Gusti Ngurah Made Pemecutan membagi daerah kekuasaannya kepada dua

orang putranya yaitu I Gusti Gde Ngurah dan I Gusti Gde Kesiman sebelum dia

wafat pada tahun 1813. Tahta di Puri Denpasar diwariskan kepada I Gusti Gde

Ngurah setelah dinobatkan bergelar I Gusti Ngurah Jambe, Raja Denpasar II (1813-

1817). Sedangkan I Gusti Gde Kesiman mengalih dari Puri Denpasar dan mendirikan

Puri Kesiman. Dialah raja Kesiman I (1813-20 November 1865).

Oleh pemerintah Belanda I Gusti Gde Kesiman adalah seorang raja yang

terkemuka di Kerajaan Badung. Dia dapat mempengaruhi Dewa Agung raja

Klungkung karena seorang putrinya yang bernama I Gusti Ayu Jambe menjadi

permaisuri dari Raja Klungkung VIII yang bergelar Dewa Agung Putra III.

Perkawinan agung itu diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1854. Raja I Gusti

Gde Kesiman cakap berdiplomasi baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan

pihak kerajaan tetangga di Bali. Pengaruhnya semakin besar di Kerajaan Badung,

sesudah saudaranya yaitu I Gusti Ngurah Jambe raja Denpasar II wafat (1813-1817).

Penggantinya ialah I Gusti Made Ngurah, Raja Denpasar III (1817-1829). Karena

masih muda ternyata dapat dipengaruhi oleh pamannya di Puri Kesiman yang

semakin kuat pengaruhnya.

I Gusti Gde Kesiman dianggap cakap dan dapat menciptakan kerjasama atas

dasar saling pengertian antara tiga kekuasaan (Puri Pemecutan, Puri Denpasar, danPuri Kesiman) sehingga Kerajaan Badung merupakan kekuatan yang disegani oleh

kerajaan-kerajaan tetangga. Kemampuannya bebahasa Melayu, I Gusti Gde Kesiman

tidak canggung lagi berkomunikasi dengan orang-orang asing yang datang berniaga

di Kerajaan Badung (Gora Sirikan, II; ANRI, 1964).

Sejak kemudi dipegang oleh I Gusti Gde Kesiman tampak Kerajaan Badung

semakin ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing dari luar pulau Bali.

Bandar Kerajaan Badung yaitu Kuta, Benoa dan Sanur menarik minat pedagang-


16/114

16

pedagang asing untuk berniaga di sana. Untuk memperlancar perdagangannya I Gusti

Gde Kesiman berusaha memperbaiki hubungan dagang yang menghubungkan

kerajaan disekitarnya antara lain jalan menuju Kerajaan Tabanan, Mengwi dan

Gianyar. Salah satu jalan perdagangan penting adalah jalan perdagangan dari

Kesiman menuju Kuta yang menurut laporan van Eck melalui Pagan, Tatasan, Tonja,

Denpasar, Titih, Alang Badung, Suci, Alang Kajeng, Celagi Gendong, Gelogor,

Tegal, Monang Maning, Tenten, Buagan, Abian Timbul dan akhirnya Kuta (van Eck,

TNI, I 1880: 214).

Di keraton (Puri) Denpasar, I Gusti Gde Ngurah naik tahta menjadi raja

Denpasar IV (1829-1848) bergelar pula Cokorda Denpasar. Dari gelar ini sudah

dapat dinyatakan bahwa dia adalah salah seorang raja terkemuka di Kerajaan badung

pada masa itu. Meskipun peranan raja I Gusti Gde Kesiman tetap penting. Peranan

ini dijalankan terus walau terjadi suksesi baik di Puri Denapsar maupun di Puri

Pemecutan. Akan tetapi setelah I Gusti Gde Kesiman wafat pada tahun 1865 maka

pucuk pimpinan Kerajaan badung mulai pindah ke Puri Denpasar.

Di Puri Denpasar ada tiga raja yang memerintah sebelum meletusnya Puputan

Badung yaitu I Gusti Gde Ngurah sebagai Raja Denpasar V (1863-1883), dan I Gusti

Alit Ngurah sebagai Raja Denpasar VI (1883-1902) yang menggunakan gelar I Gusti

Ngurah Jambe Pemecutan. Raja yang disebut terakhir diganti oleh I Gusti Ngurah

Made Agung menjadi Raja Denpasar VII (1902-20 September 1906). Raja Denpasar

VII, I Gusti Ngurah Made Agung dan Raja Pemecutan VIII, I Gusti Ngurah

Pemecutan (Desember 1890-20 September 1906) gugr dalam Puputan Badung. Raja

Kesiman IV, I Gusti Ngurah Agung (1890-1906) wafat terbunuh oleh Dewata ring

Keris pada awal September 1906 (Gora Sirikan, II).


17/114

17

III

DENPASAR SEBAGAI KOTA MODERN

3.1. Menjadi Ibukota Modern Kolonial

Perkembangan kota-kota kolonial atau kota-kota Indies pada tahun 1900-

1940-an sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-

sektor tertentu, seperti pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan perindustrian.

Perkembangan kota yang terjadi pada masa itu memiliki ciri khas yaitu menjadi basis

kelahiran kaum urban baru, yang terdiri dari kaum terpelajar, birokrat atau priyayi,

kaum profesional, kaum pengusaha dan pedagang dari kalangan Bumi putera atau

Pribumi di luar kelas menengah yang berasal dari kalangan orang asing Timur, yaitu

orang Cina. (Djoko Suryo, 2004: 1). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut

merupakan pendukung berkembangnya suatu kota sehingga kota menjadi pusat

modernisasi. Di Indonesia pada masa kolonial berkembang kota-kota besar baik di

Jawa maupun di luar Jawa sebagai pusat pemerintahan kolonial.

Berkembangnya kota kolonial di Bali tidak lepas dari upaya pemerintah

kolonial Belanda dalam mewujudkan cita-citaPax Neerlandica, yang menginginkan

agar keamanan dan ketertiban dapat diciptakan di seluruh wilayah Hindia Belanda di

bawah naungan alat-alat kekuasaan kolonial Belanda. Perhatian pemerintah kolonial

terhadap daerah luar Jawa termasuk Kerajaan Badung tidak bisa dilepaskan dari

perkembangan politik internasional pada saat itu dengan munculnya kekuatan Inggris

sebagai salah satu saingan kolonial Belanda di Nusantara terutama di kawasan timur

Nusantara.(Utrech, 1962: 176-179). Hal inilah yang mendorong pemerintah kolonial

Belanda untuk menjalin hubungan dan selanjutnya dapat menaklukkan kerajaan-

kerajaan di Bali. Dalam kurun waktu 1846-1868 pemerintah Belanda dengan susuah

payah dan pengorbanan yang cukup besar telah berhasil menaklukkan Bali Utara

(Nijpels, 1897).

Setelah berhasil menguasai Bali Utara, ekspedisi militer Belanda dilanjutkan

ke Bali Selatan, namun kematian Mayor Jenderal Michiels, seorang jenderal yang

sangat dikagumi oleh pemerintah Belanda tanggal 25 Mei 1849 menghentikan

ekspansi kolonial ke wilayah Bali Selatan untuk sementara waktu. Dalam waktu


18/114

18

yang cukup lama akhirnya pemerintah kolonial Belanda melanjutkan lagi ekspasinya

ke Bali Selatan. Pada tahun 20 September 1906 dalam pertempuran yang sangat

heroik yang dikenal dengan peristiwaPuputan Badung, pemerintah kolonial Belanda

dapat mengalahkan Kerejaan Badung. Puri Denpasar sebagai salah satu istana di

Kerajaan Badung luluh lantak karena gempuran prajurit kolonial Belanda. Maka

sejak tahun 1906 Kerajaan Badung telah menjadi wilayah koloni Belanda.

Berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 2 November 1907 nomor

3, maka sejak 11 November 1907 daerah Badung dijadikan onderafdeeling Badung

di bawah asisten residen afdeeling yang berkedudukan di Denpasar (Staatblad 1907

No. 449).

Dalam Lembara Negara No. 638 tahun 1910 pemerintah kolonial Belanda

kembali mengadakan penataan administrasi terhadap wilayah Keredidenan Bali dan

Lombok yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1910 (Staatblad 1910 No.

638). Afdeeling Bali Selatan di bawah pemerintahan seorang asisten residen yang

berkedudukan di Denpasar, dibagi menjadi lima onderafdeeling yaitu:

Onderafdeeling Karangasem, Klungkung, Gianyar, Tabanan, dan Badung.

Onderafdeeling Badung terdiri atas Distrik Denpasar, Pemecutan, Kuta, Panjer,

Sanur, Kesiman, Peguyangan, Gaji, Kapal, Mengwi, Sibang, Abiansemal, dan

Blahkiuh, termasuk juga onderdistrik Angantaka dan Carangsari. Semuanya dibawah

kontrolir yang berkedudukan di Denpasar.

Penataan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda bertujuan

untuk memperkuat kekuasaannya; menanamkan dan mengembangkan pengaruhnya

di bekas wilayah Kerajaan Badung sehingga dapat menarik simpati masyarakat

Badung. Upaya yang dilakukan untuk merebut simpati masyarakat adalah menata

perkampungan masyarakat asli maupun para pendatang, membangun perkantoran,pasar, sekolah, museum. Di samping itu pemerintah Belanda juga menata sarana

transportasi seperti pelabuhan, bandara, membangun jembatan dan jalan-jalan dalam

mewujudkan Denpasar sebagai kota modern (Cf. Surjomihardjo, 2000).

Nama Denpasar yang awalnya merupakan nama salah satu puri dijadikan

sebagai nama ibukota afdeeling Bali Selatan, sedangkan situs Puri Denpasar

digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda setingkat afdeeling

dan onderafdeeling. Dari kantor itulah semua aktivitas pemerintahan dikendalikan


19/114

19

dipimpin oleh asisten residen untuk wilayah afdeeling Bali Selatan dan oleh kontrilir

untuk wilayah onderafdeeling Badung. Di samping menjadi ibukota afdeeling dan

onderafdeeling, nama Denpasar juga digunakan sebagai nama distrik yakni Distrik

Denpasar. Sebagai salah satu distrik di wilayah onderafdeeling Badung, Distrik

Denpasar membawahi beberapa desa adat seperti: Desa Adat Yangbatu, Denpasar,

Padangsambian, Kerobokan; serta membawahi beberapa desa dinas diantaranya:

Dangin Puri, Dauh Puri, Pemecutan, Padangsambian, dan Kampung Jawa (Boon,

1938).

Kondisi jalan yang belum memadai pada awal pemerintah Bekanda

menguasai Badung, mulai mendapat perhatian agar arus lalu lintas manusia dan

barang menjadi lebih lancar. Pemerintah Belanda mulai mengadakan pelebaran,

perbaikan, dan pengaspalan jalan-jalan baik yang ada di sekitar kota Denpasar

maupun jalan-jalan yang menghubungkan Kota Denpasar dengan daerah-daerah lain

di Bali. Pekerjaan dalam bidang pembangunan jalan, kantor, jembatan, dilaksanakan

dengan memobilisasi tenaga masyarakat dalam kerja wajib (rodi). Menurut catatan

L.U van Stenis (1919: 52-53), pemerintah kolonial Belanda telah melakukan

perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Denpasar dengan Sanur, Kuta dan jalan-

jalan yang menghubungkan Kota Denpasar dengan wilayah diluar daerah Badung

seperti: Tabanan, Gianyar, Mengwi, dan Buleleng. Secara lebih rinci disebutkan

bahwa jalan-jalan yang telah diaspal adalah: Denpasar- Sanur sepanjang tujuh

kilometer, Denpasar- Kuta sepanjang 11 kilometer, Denpasar- Gianyar sepanjang 27

Kilometer, Denpasar Tabanan sepanjang 20 kilometer, dan Denpasar Singaraja

sepanjang 87 kilometer.

Fasilitas jalan yang telah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda

mendorong berkembangnya sarana transportasi. Disamping masih mempertahankansarana transportasi tradisional seperti dokar, gerobak, masyarakat di wilayah Badung

telah melirik dan menggunakan sarana transportasi modern seperti: sepeda, mobil

pribadi, truk, bus, dan kendaraan gandengan. Dalam catatan H.J. Hoekstra (1937: 59)

jumlah sarana angkutan yang ada di Denpasar adalah sebagai berikut: sepeda 3.000

buah, dokar 261 buah, gerobak 435 buah, mobil pribadi seperti sedan dan jeep 71

buah, mobil truk 44 buah, mobil bus 46 buah, dan kendaraan gandengan 44 buah.


20/114

20

Dalam bidang kebudayaan pemerintah kolonial Belanda mengajukan gagasan

yang dikenal dengan Balisering, yang dicetuskan pada tahun 1920. Balisering yang

artinya pembalian terhadap Bali, mencoba untuk mempertahankan Bali dari semua

pengaruh luar khususnya dalam lapangan sosial budaya (Flierhaar, 1933: 3). Gagasan

ini sesungguhnya mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pariwisata yang

didukung oleh golongan libral Belanda di Bali. Dengan tetap mempertahankan Bali

sebagai sedia kala (museum hidup), diharapkan Bali akan menarik bagi orang luar

untuk berkunjung ke Bali sehingga dapat menghasilkan banyak uang untuk

membiayai semua aktivitas pemerintah baik pembangunan fisik maupun dalam

meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pengembangan pariwisata sudah mulai dirintis oleh perusahaan pelayaran

Belanda yang bernama Nederlandsche Handel Maskapij (NHM) pada tahun 1839

dengan membuka kantor cabangnya di Kuta. Usaha ini dilakukan untuk mengalihkan

pandangan pemerintah kolonial dalam rangka mengelola Bali sehingga dapat

menghasilkan keuntungan ekonomi, mengingat Bali bukanlah daerah yang

mempunyai potensi sumber daya alam yang tinggi. Usaha dalam bidang pariwisata

cukup prospektif karena keunikan-keunikan budaya dan keindahan alam Bali yang

sudah mulai dikenal saat itu. Usaha untuk memperkenalkan Bali kepada orang luar

mulai menampkan hasil sejak tahun 1920 karena saat itu telah berdatangan

wisatawan dari luar seperti dari Belanda dan warga Eropa lainnya, walaupun

jumlahnya masih terbatas.

Sekitar tahun 1930 seorang warga negara Amerika yang dikenal dengan nama

Ketut Tantri datang ke Bali untuk berlibur. Keindahan panorama alam Bali yang

dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura serta keramah tamahan masyarakatnya

mengakibatkan Tantri betah tinggal di Bali dan selanjutnya menetap di Bali. Karenaterpanggil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, maka Tantri ikut

merintis pendirian fasilitas akomodasi pariwisata seperti pendirian Kuta Beach Hotel

di kawasan pantai Kuta dan Hotel Bali di Denpasar. Pedirian hotel ini dalam rangka

mengantisifasi berkembangnya kunjungan wisatawan ke Bali karena Bali telah

menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali yang sudah mulai tampak sejak

tahun 1930 menuntut adanya peningkatan penyediaan fasilitas transportasi yang lebih


21/114

21

memadai. Pada tahun 1933 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun lapangan

terbang di Desa Tuban sekitar 13 kilometer dari Kota Denpasar. Sejak 1 Mei 1937

jadwal penerbangan Denpasar Surabaya telah dilakukan secara teratur dua kali

seminggu. Jumlah penerbangan dan lalu lintas manusia selama tiga tahun dapat

dilihat pada tabel berikut (Soenaryo, 1989: 48).

TABEL 1

JUMLAH PENERBANGAN ANTARA TAHUN 1935-1937

Tahun Berangkat Datang Jumlah PenumpangBanyaknya

Barang

1935 36 kali 36 kali 288 orang 51 kg



Sumber: Hoekstra, 1937, Soenaryo, 1989.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terjadi peningkatan

kedatangan wisatawan ke Bali yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah Belanda telah cukup berhasil untuk memperkenalkan masyarakat Bali

kepada dunia luar. Hal ini akan memberikan keuntungan secara ekonomi kepada

pemerintah dan golongan pengusaha dan diharapkan akan memberi pengaruh positif

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat Kota

Denpasar sebagai pusat pemerintahan wilayah Bali Selatan.

Pembangunan Kota Denpasar pada masa kolonial merupakan perpaduan

antara konsep arsitektur modern dengan arsitektur tradisional. Sebagai contoh usaha

pemerintah kolonial memperkenalkan konsep waktu secara modern denganmenempatkan sebuah jam besar (lonceng) tepat di tengah catuspathaKota Denpasar

yang berfungsi sebagai titik O kilometer. Pada saat itu masyarakat Bali belum

banyak yang memiliki jam dinding atau arloji dalam menentukan waktu, karena

masyarakat masih berpatokan pada tanda-tanda alam seperti matahari, bulan, bintang

dan juga tanda-tanda yang berasal dari suara binatang seperti kokok ayam.

Penempatan jam besar di pusat Kota Denpasar merupakan salah satu unsur modern

yang diperkenalkan pemerintah Belanda kepada masyarakat Denpasar.


22/114

22

Pembangunan Kota Denpasar pada masa kolonial tidak lepas nilai-nilai

tradisi masyarakat Bali khususnya dalam bidang arsitektur. Hal ini tampak dari

pembangunan Museum Bali yang dirintis sejak tahun 1910 oleh Asisten Residen Bali

Selatan W.F. J. Kroon atas sumbangan pemikiran Ir. Th. A. Resink. Pembangunan

Museum Bali sangat menonjolkan arsitektur Bali baik dari segi bentuk bangunan,

konsep tata ruang, maupun bahan-bahan yang digunakan sehingga museum Bali

merupakan salah satu ikon Kota Denpasar pada saat itu. Dari segi langgam arsitektur

museum tampak bahwa para ahli bangunan dan arsitek Belanda mencoba

memformulasikan arsitektur tradisional Bali ke dalam suatu fungsi baru.

Pembangunan museum ini bertujuan untuk mencegah adanya usaha komodifikasi

benda-benda budaya Bali yang secara ekonomis sangat menguntungkan pihak-pihak

tertentu dan akan memiskinkan budaya Bali. Museum Bali dikelola oleh

Perkumpulan Bali Museum dibuka untuk umum pada tanggal 8 Desember 1932.

Usaha ini berhasil dan Museum Bali yang sekarang masih berdiri tegak di Jalan

Mayor Wisnu menjadi tempat pembelajaran budaya bagi masyarakat Bali dalam

usaha memahami sejarah dan budayanya.

Dalam menunjang aktivitas perekonomian terutama dalam sektor ekspor dan

import pemerintah Belanda mulai menata pelabuhan dengan memindahkan aktivitas

bongkar muat barang dari pelabuhan Kuta ke lokasi baru yaitu di kawasan Benoa.

Secara geografis letak pelabuhan Benoa lebih baik karena tidak langsung berhadapan

dengan Samudera Hindia. Pelabuhan Kuta yang pada jaman kebesaran Kerajaan

Badung menjadi pusat aktivitas perekonomian mengalami kemunduran sejak

jatuhnya Bali Utara ke tangan pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda

memindahkan pusat aktivitas perekonomian ke pelabuhan Pabean Buleleng.

Pemindahan pelabuhan dari Kuta ke Benoa memberi dampak positif baik bagimasyarakat Kuta maupun bagi masyarakat Benoa. Di satu sisi pindahnya aktivitas

pelabuhan dari Kuta memberi kesempatan untuk berkembangnya sektor pariwisata di

Pantai Kuta yang mulai menarik perhatian wisatawan karena pantainya yang berpasir

putih. Di sisi yang lain pelabuhan Benoa dapat berkembang karena letaknya yang

cukup memandai terlindung dari hempasan gelombang ombak besar sehingga

menjadi salah satu pelabuhan penting dalam menunjang aktivitas perdagangan

nasional maupun internasional. Di samping menjadi pusat perdagangan Benoa juga


23/114

23

berkembang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal wisata manca negara yang

telah mulai ramai mengunjungi Bali.

Pembangunan fasilitas fisik terus dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam

membangun Kora Denpasar sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1927 di jantung

Kota Denpasar berdekatan dengan kantor pusat pemerintahan dibangun sebuah

bangunan yang pada awalnya digunakan sebagai tempat tinggal bagi tentara Belanda

yang bertugas menjaga keamanan Kota Denpasar. Pada tahun 1928 bangunan ini

diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada perusahan pelayaran milik pemerntah

Belanda yang bernamaKoninkelijke Paketvaar Matschappij(KPM). Setalah dikelola

oleh KPM bangunan dikembangkan dengan penambahan fasilitas yang memadai dan

difungsikan sebagai tempat menginap bagi tamu pemerintah Belanda dan para

pegawai perusahaan KPM yang mengadakan kunjungan dinas ke Bali. Pada tahun

1942 bangunan tersebut telah difungsikan sebagai hotel dengan nama Bali Hotel,

disamping untuk tamu pemerintah juga untuk umum yang membutuhkan fasilitas

penginapan di Denpasar. Bali Hotel masih tetap dipertahankan sampai sekarang

masih tegak berdiri sebagai situs sejarah Kota Denpasar era kolonial yang berlokasi

di Jalan Veteran Denpasar.

Menjelang dekade ketiga abad XX pemerintah Belanda mulai

mengintensifkan penataan administrasi birokrasi pemerintahan di berbagai kawansan

jajahannya termasuk di onderafeeeling Badung. Hal ini dilakukan karena

perkembangan pembangunan membawa konskwensi meningkatnya tuntutan

masyarakat terhadap pelayan administrasi pemerintahan. Untuk itu pemerintah

Belanda memberikan jabatan kepada keturunan raja pada tingkat onderafdeeling. Hal

ini terbukti setelah kembalinya salah satu keturunan raja Badung dari Puri Denpasar

dari pengasingan (keselong) di Mataram, Lombok Barat yang bernama I GustiNgurah Alit Ngurah. Setelah menjalani hukuman pengasingan selama sepuluh tahun

dan mendapat pendidikan model Barat, Alit Ngurah kembali ke Bali dan bekerja

sebagai pegawai di kantor Pekerjaan Umum selama dua tahun. Selanjutnya pekerjaan

yang pernah digeluti secara berturut-turut adalah sebagai juru tulis di kantor

Keresidenan Bali dan Lombok antara tahun 1920-1924; menjadi manteri polisi

(1925-1926), menjadi juru tulis di kantor pajak tanah (sedahan agung) tahun 1926-

1929. Pengalaman pekerjaan yang telah dimiliki mengantarkan Alit Ngurah


24/114

24

menduduki posisi yang cukup strategis di daerah onderafdeeling Badung.

Berdasarkan keputusan Gubernemen No. 23 tanggal 8 Juli 1929 Alit Ngurah

diangkat menjadi kepala pemerintahan (besturder) untuk mengepalai daerah

(zelfbesturende landschap) Badung dan berhak menggunakan gelar cokorda.

(Boon, 1938). Selanjutnya untuk memenuhi fasilitas sebagai seorang kepala daerah

akhirnya pada tahun 1930 mulai dibangun Puri Satrya yang posisinya berada di

sebelah utara bekas Puri Denpasar yang telah berubah fungsi menjadi pusat

pemerintahan.

Berkembangnya Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan kolonial di Bali

Selatan memerlukan tenaga-tenaga terampil yang telah menguasai pendidikan

modern. Oleh karena itulah pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan

sistem pendidikan modern di Kota Denpasar. Pada tahun 1907 untuk pertama kali

pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Kelas II (Tweede Inladsche School) di

Denpasar (Moolenburg, 1926: 79-80). Karena masyarakat belum memiliki kesadaran

tentang pentingnya pendidikan modern model Barat, maka pemerintah sangat sulit

untuk memperoleh siswa, bahkan untuk memperoleh siswa aparat desa harus turun

tangan ke rumah-rumah penduduk untuk membujuk bahkan memaksa agar orang tua

mau menyekolahkan anaknya. Usaha yang dilakukan oleh aparat desa berhasil

menyadarkan sebagian anggota masyarakat sehingga sekolah yang baru didirikan

memperoleh siswa walaupun jumlahnya sangat terbatas.

Persoalan lain yang dihadapai oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal

berdirinya sekolah-sekolah modern adalah kurangnya tenaga pendidik dari kalangan

masyarakat pribumi. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah Belanda membuka

sekolah Normaal Cursus di Denpasar. Orang-orang yang telah menyelesaikan

pendidikan di Normaal Cursus inilah yang banyak memberi insprirasi kepadamasyarakat di sekitarnya sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan modern. Kondisi ini akhirnya yang mendorong pemerintah

kolonial untuk mendirikanHollandsch Inlandsche School(HIS), Sekolah Bumi Putra

Belanda yang mengambil lokasi di sebelah timur museum Bali. Pendirian HIS

bertujuan untuk menampung anak-anak dari para pegawai pemerintah, tokoh

masyarakat, dan golongan bangsawan. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS

pada siswa dapat melanjutnya ke sekolah yang lebih tinggi seperti Meer Uitgebreid


25/114

25

Lager Onderwijs (MULO) atau ke Algemeene Middlebare School (AMS) yang

tentunya berlokasi di luar Bali.

Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial rupanya

belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini direspon

oleh kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pada waktu itu telah tumbuh

dan berkembang sampai ke daerah-daerah khususnya di Kota Denpasar. Atas inisiatif

pimpinan Komite Taman Siswa Denpasar yakni I Gusti Ngurah Pemecutan, I

Nyoman Pegeg, dan I Ketut Ceteg, pada tahun 1933 didirikan Sekolah Taman Siswa

yang berlokasi di belakang Bali Hotel. Dalam kurun waktu selanjutnya sekolah

Taman Siswa berkembang sampai di Kota Negara dan Karangasem. Para siswa yang

telah menyelesaikan pendidikan di Taman Siswa (kelas tujuh) dapat melanjutkan

pendidikannya ke Sekolah Taman Dewasa yang telah dibuka oleh Komite Taman

Siswa di sebelah selatan lokasi Puri Denpasar. (Soenaryo, 1989: 90).

Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial

menciptakan golongan intelektual yang memiliki kesadaran baru dalam upaya

membangun masyarakat yang masih terkebelakang. Upaya yang dilakukan adalah

mendirikan organisasi modern sebagai wadah baru untuk melakukan aktivitas di

bidang sosial budaya. Pada tahun 1908 di Kota Denpasar lahir organisasi pertama

yaitu Perkumpulan Budi Utomo Cabang Denpasar. Usaha yang dilakukan oleh

organisasi ini adalah mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf di

berbagai kawasan Kota Denpasar dan desa-desa sekitarnya agar meayarakat dapat

membaca dan menulis. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota Budi Utomo

sangat membantu masyarakat terutama di kalangan masyarakat yang tidak mendapat

kesempatan untuk mengenyam pendidikan modern model barat. Walaupun aktivitas

yang dulakukan berhubungan dengan masalah sosial, tetap mendapat pengawasandari pihak pemerintah kolonial karena Budi Utomo adalah organisasi yang

menanamkan paham kebangsaaan bagi anggota-anggotanya. Di samping organisasi

Budi Utomo di Kota Denpasar juga lahir organisasi yang mempunyai orientasi di

bidang kebudayaan yaitu perkumpulan Eka Laksana pada tanggal 14 Juli 1935.

Perkumpulan ini mempunyai tujuan untuk mempelajari dan mengembangkan

kebudayaan Bali. Di samping itu perkumpulan juga mempunyai tujuan untuk


26/114

26

mempererat persaudaraan di antara para anggota dan saling tolong menolong apabila

di antara pelajar-pelajar Bali ada yang mengalami kesusahan.

Di kalangan kaum perempuan Kota Denpasar khususnya istri guru-guru dan

pegawai kantor juga memiliki inisiatif untuk membentuk perkumpulan. Pada tahun

1934 berdiri perkumpulan perempuan yang bernama Perukunan Istri bertujuan untuk

meningkatkan kerukunan antar anggota yang berasal dari berbagai suku bangsa

terutama istri guru-guru dan pegawai negeri yang tinggal di Kota Denpasar. Dalam

pertemuan yang diadakan seminggu sekali para istri pegawai negeri ini berusaha

untuk meningkatkan ketrampilan para anggotanya dalam mengurus rumah tangga.

Kegiatan lain dari perkumpulan ini adalah membentuk usaha simpan pinjam

sehingga dapat membantu anggotanya yang mengalami kesulitan keuangan.

Pada tanggal 1 Oktober 1936 di Kota Denpasar lahir organisasi Putri Bali

Sadar, atas inisiatif dari kalangan remaja putri Kota Denpasar terutama yang bekerja

sebagai guru. Pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Kota

Blitar Jawa Timur memberikan inspirasi untuk mendirikan organisasi sebagai wadah

untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Di bawah pimpinan Gusti Ayu

Rapeg, Putri Bali Sadar mempunyai tujuan yang sangat mulia seperti: (1)

mempererat kerukunan putri-putri Bali; (2) mengusahakan untuk saling menolong

bila ada anggota yang mengalami kesusahan; (3) menambah pengetahuan para

anggota dengan jalan membaca dan belajar pada waktu-waktu lowong; (4)

membantu biaya sekolah murid-murid perempuan Bali yang ditimpa kesusahan; (5)

berusaha memberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung kepada putri-putri

Bali yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Untuk memperoleh dana

anggota perkumpulan Putri Bali Sadar diwajibkan membayar iuran sebesar 0,10

tiap bulan.Pada bulan April 1937 di Kota Denpasar juga berdiri perkumpulan Bali

Darma Laksana. Tujuan perkumpulan Bali Darma Laksana adalah memberikan

bantuan keuangan kepada orang-orang Bali yang sedang belajar di sekolah

menengah atau sekolah tinggi yang nantinya akan ikut membangun masyarakat Bali.

Di samping itu perkumpulan ini juga bertujuan untuk memelihara dan memajukan

kebudayaan Bali secara luas. Aktivitas yang dilakukan oleh perkumpulan Bali Darma

Laksana adalah: membangun semangat kedermawanan di kalangan anggota-


27/114

27

anggotanya, menggalang persatuan di kalangan anggota dan orang-orang Bali

lainnya, mengusahakan bahan-bahan bacaan untuk kalangan anggota, dan

menerbitkan majalah sebagai sarana komunikasi para anggota.

Pemerintah Belanda melalui raja dan aparat pribumi lainnya (punggawa,

perbekel, kelian dinas) mulai menata dan membangun sarana dan prasarana di

Daerah Swapraja Badung dan tetap menggunakan Kota Denpasar sebagai ibukota.

Sebagai ibukota daerah swapraja Badung Kota Denpasar dihuni oleh berbagai jenis

suku bangsa yang telah ada sejak jaman kerajaan Badung. Menurut cacatan penulis

Barat pada akhir abad XIX penduduk Kerajaan Badung berjumlah 71.800 jiwa

dengan rincian, Suku Bali Hindu: 60.000 jiwa, Bugis dan Arab 6.000 jiwa, Jawa

5.000 jiwa, dan Cina 600 jiwa (Soenaryo, 1989: 49). Penataan penduduk mulai

dilakukan pada tahun 1930 melalui sensus penduduk sehingga jumlah penduduk

Denpasar dapat diketahui dengan pasti. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930

penduduk Kota Denpasar berjumlah 62.329 jiwa teridiri atas orang Eropa 155 jiwa,

Cina 1.170 orang, orang Timur Asing lainnya berjumlah 250 orang, dan penduduk

pribumi jumlahnya 60.754 jiwa.

Memperhatikan perkembangan penduduk yang cukup signifikan sebagai

akibat dari pertumbuhan Denpasar sebagai kota modern, maka pemerintah kolonial

mengintensifkan kembali penataan pemukiman yang sesungguhnya sudah

menempati lokasi tertentu sejak jaman kerajaan. Orang-orang Bugis ditempatkan di

Pulau Sakenan, Tuban, dan daerah Tanjung, sedangkan orang-orang Sasak, Madura,

dan Jawa menempati lokasi di Kampung Wanasari (Kampung Jawa) dan Daerah

Kepaon.(Korn, 1932: 8). Pertumbuhan Kota Denpasar pada masa kolonial sejalan

dengan perbaikan dan pelebaran jalan-jalan yang mendorong tumbuhnya usaha

pertokoan. Sepanjang ruas jalan yang pada masa kerajaan menghubungkan PuriDenpasar dengan Puri Pemecutan merupakan perkampungan orang-orang Cina dan

menjadi basis kegiatan ekonomi karena sepanjang jalan tersebut orang-orang Cina

mendirikan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Jalan yang

menghubungkan Kampung Cina menuju ke selatan menjadi basis pemukiman orang-

orang Arab dan Timur Asing lainnya dikenal dengan Kampung Arab.

Penduduk Kota Denpasar pada masa kolonial teridiri atas berbagai suku

bangsa yang menganut agama yang berbeda-beda. Masuknya Misi dan Zending pada


28/114

28

masa kolonial menambah kompleksitas penduduk Denpasar. Walaupun pada

awalnya mendapat banyak rintangan melalui proses yang cukup panjang akhirnya

pada tanggal 11 November 1931 terdapat tujuh orang Bali yang dibaptis dan

memeluk agama Kristen Protestan. Usaha orang-orang Bali yang telah masuk agama

Kristen ini cukup giat, terbukti setahun kemudian yakni pada bulan Mei 1932 di

Denpasar dibaptis 100 orang Bali, dan pada bulan Nopember tahun yang sama

bertambah lagi 113 orang. Berbeda dengan agama Kristen Protestan yang telah

dianut oleh orang Bali pada tahun 1931, agama Katolik mulai dianut oleh orang Bali

pada hari Paskah 1936 setelah dua orang Bali dibaptis oleh Pastur J. Kersten. Setelah

itu akhirnya agama Katolik berkembang di Denpasar dan sekitarnya bahkan sampai

kedaerah-daerah lain di Bali (Soenaryo, 1989: 73-74).

Kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang memeluk agama berbeda pada

masa kolonial tidak menimbulkan konflik antar umat. Hal ini tidak terlepas dari

adanya toleransi yang tingga dari masyarakat Bali yang beragama Hindu sebagai

umat yang mempunyai jumlah paling banyak di Kota Denpasar. Toleransi beragama

sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di Bali, terbukti dengan adanya ungkapan

nyama slam, artinya orang-orang yang beragama Islam dianggap sebagai saudara

oleh orang Bali yang beragama Hindu.

Pergantian kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah

pendudukan Jepang membawa perubahan terhadap masyarakat Bali khususnya

masyarakat Kota Denpasar. Pada awalnya buat sementara segala undang-undang dan

peraturan pemerintah Hindia Belanda diakui sah oleh pemerintah Jepang asalkan

tidak bertentangan dengan keinginan pemerintah Jepang. Dalam perkembangan

selanjutnya pemerintah Jepang mulai menerapkan peraturan dan disiplin yang ketat

kepada para pegawai dan masyarakat. Untuk memikat hati rakyat dalam mendukungperang Asia Timur Raya pemerintah Jepang memperkenalkan suatu gerakan yang

dikenal dengan A-Tiga yang artinya: Dai Nippon pembela Asia, Dai Nippon

pemimpin Asia, dan Dai Nippon pahlawan Asia. Dengan mengobarkan semangat

perang suci, perang Asia Timur Raya di kalangan pemuda pemerintah mengganti

gerakan A-Tiga menjadi Putera artinya Pusat Tenaga Rakyat maksudnya pemerintah

Jepang memusatkan semua tenaga rakyat untuk membantu perang melawan musuh-

musuhnya.


29/114

29

Karena masa pemerintahan yang sangat singkat, pemerintah Jepang tidak

banyak meninggalkan karya-karya arsitektur di Bali khususnya di Kota Denpasar.

Pemerintah Jepang lebih berorientasi kepada pertahanan dan persiapan perang,

sehingga pemerintah Jepang lebih banyak membangun dan mengembangkan sarana

pelabuhan seperti pelabuhan Benoa dan lapangan terbang di Tuban, membangun

goa-goa pertahanan yang terdapat di daerah Oongan Desa Tonja, Denpasar;

membangun gudang-gudang amunisi dan logistik. Hal yang tidak kalah pentingnya

yang ditanamkan oleh pemerintah Jepang adalah masalah kedisiplinan sebagai bekal

para pemuda untuk berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa

revolusi fisik di Bali.

3.2. Menjadi Ibukota Modern Republik.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945 merupakan mementum bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan diri

sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berita proklamasi

disambut dengan penuh suka cita di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Bali.

Kedatangan Mr. I Gusti Ketut Pudja di Bali membawa mandat pengangkatannya

sebagai Gubernur Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja. Di samping itu Mr.

Pudja juga membawa mandat untuk Ida Bgus Putra Manuaba, yang juga telah

diangkat oleh Ir. Soekarno menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Provinsi

Sunda Kecil (Pendit, 2008: 77). Berita yang dibawa oleh Mr. Pudja disambut oleh

masyarakat khususnya para pemuda di berbagai kota Bali. Salah satu kota yang juga

menjadi basis perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan di Bali adalah Kota

Denpasar. Kota Denpasar yang telah tumbuh menjadi kota modern sejak pemerintahkolonial menjadikan Kota Denpasar sebagai salah satu pusat pemerintahan di Bali

Selatan tumbuh menjadi kota perjuangan

Pada bulan Agustus 1945 di Kota Denpasar lahir sebuah organisasi pemuda

dengan nama Angkatan Muda Indonesia (AMI) di bawah pimpinan Gusti Ngurah

Sindhu, yang bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Republik

Indonesia yang baru diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya di Denpasar lahir organisasi pemuda yang


30/114

30

bertujuan untuk menyatukan semua unsur kepemudaan dengan nama Pemuda

Republik Indonesia (PRI) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Made Widjakusuma

Wakil Ketua : Tjokorda Agung

Seksi Keamanan : Ida Bagus Tantra, Nyoman Mantik

Urusan Perlengkapan : Made Sugita, Gede Windia

Seksi Penerangan : Ida Bagus Sadnya, Suwetja.

Kelahiran PRI di Denpasar menunjukkan bahwa sikap pemuda dan

masyarakat Kota Denpasar secara tegas mendukung Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia. Kehadiran organisasi Pemuda Republik Indonesia mempunyai pengaruh

yang cukup besar di kalangan pemuda pelajar dan masyarakat, bahkan PRI terbentuk

sampai ke desa-desa di sekitar Denpasar. Demikian juga para pelajar yang tergabung

dalam Ikatan Siswa Sekolah Menengah di Kota Denpasar turut serta melancarkan

rencana yang digariskan oleh pimpinan PRI Denpasar. Para pemuda di Denpasar ikut

menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing, ada juga yang berbuat iseng untuk

mengekspresikan pikiran dan pandangannya dengan melakukan aksi corat-coret,

menulis di tembok-tembok yang berbunyi: Indonesia Sudah Merdeka, Merdeka Atau

Mati, Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Go Home Straers, The War Is Over.

Ungkapan tersebut ditujukan kepada pemerintah pendudukan Jepang agar segera

meninggalkan Indonesia.

Untuk menjaga kemanan di Bali maka pada tanggal 31 Agustus 1945 lahirlah

Badan Kemanan Rakyat (BKR) di Kota Singaraja di bawah pimpinan I Made Putu,

mantanDaidanco dariDaedanNegara, Jembrana. Di Denpasar kegiatan BKR ada di

bawah kendali Nyoman Pegeg. Pada 1 Nopember 1945 BKR berubah menjadi

Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Gusti Ngurah Rai. Lahirnya TKRmenjadikan suasana politik tambah hangat karena terjadi gesekan antara para

pemuda pejuang dengan tentara Jepang yang sering melakukan provokasi. Dalam

rangka mematangkan perjuangan maka diadakan pertemuan antara TKR, PRI di

Denpasar untuk melucuti senjata tentara Jepang. Rupanya apa yang direncana oleh

pihak pejuang sebelumnya telah tercium oleh tentara Jepang sehingga penyerbuan

yang dilakukan terhadap tangsi Jepang mengalami kegagalan.


31/114

31

Kegagalan ini mengakibatkan pimpinan TKR dan organisasi pemuda yang

berjuang di Kota Denpasar memutuskan untuk mundur sampai di Puri Kesiman yang

letaknya di bagian timur Kota Denpasar. Dalam keadaan terdesak di Puri Kesiman

karena telah dikepung oleh tentara Jepang para pimpinan pemuda pejuang berusaha

mengatur siasat agar dapat keluar dari kepungan tentara Jepang yang memiliki

persenjataan jauh lebih lengkap. Dengan keyakinan yang tinggi dan bersumpah untuk

terus melanjutkan perjuangan para pemuda pejuang yang terkepung di Puri Kesiman

satu persatu meloloskan diri melalui rumah-rumah penduduk keluar ke arah utara dan

melanjutkan perjalanan menuju Desa Carangsari tempat kelahiran Gusti Ngurah Rai.

Gerakan ini merupakan strategi baru untuk menghindari pertempuran dengan tentara

Jepang, dan selanjutnya mereka menyebar ke desa-desa dan memberi penerangan

kepada masyarakat dan menyusun kekuatan massa.

Selama periode revolusi Denpasar menjadi tempat markas pasukan Sekutu

(Inggris) dan tentara NICA untuk mengamankan Pulau Bali. Oleh karena itu

Denpasar menjadi wilayah perebutan pengaruh antara pemerintah kolonial dengan

pemuda pejuang. Salah satu contoh upaya para pemuda pejuang untuk menunjukkan

pengaruhnya adalah dengan mengadakan serangan dadakan yang dikenal dengan

Serangan Umum Kota Denpasar pada bulan April 1946. Walaupun belum mencapai

hasil yang maksimal, serangan tersebut sebagai upaya dari kalangan pemuda untuk

menunjukkan eksistensinya kepada pemerintah asing yang tetap mengangkangi

wilayah Indonesia yang telah diprokamirkan. Setelah peristiwa perang habis-habisan

di Desa Marga yang dikenal dengan Puputan Margarana pada tanggal 20 Nopember

1946, para pemuda pejuang tetap melanjutkan perjuangan dan menggunakan Kota

Denpasar sebagai Markas Kota Pusat dalam upaya untuk terus menumbuhkan

semangat mempertahankan kemerdekaan.Kebijakan pemerintah kolonial Belanda sesudah Perang Dunia II terhadap

kerajaan-kerajaan di Bali ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih

demokratis, kerjasama yang lebih besar berdasarkan prinsip federal, maka

pemerintah dalam mempertahankan pengaruhnya mempelopori pembentukan suatu

negara federal. Salah satu negara bagian pertama yang dibentuk adalah Negara

Indonesia timur (NIT) melalui suatu konferensi bertempat di Bali Hotel Denpasar


32/114

32

dikenal dengan nama Konferensi Denpasar, berlangsung pada tanggal 7-24

Desember 1946.

Pemerintahan di Bali menjadi bagian administrasi pemerintahan NIT yang

berlangsung selama tiga tahun, dari Desember 1946 samapi bulan Juni 1950. Daerah

Bali merupakan federasi atau gabungan dari delapan kerajaan yaitu: Badung,

Tabanan, Bangli, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Karangasem. Gabungan

delapan kerajaan dibentuk berdasarkan Staatblad van Nederland Indiepada tanggal 4

Pebroari 1946, diperbaharui setahun kemudia yakni pada tanggal 15 Agustus 1947.

Susunan pemerintahan yang dibentuk memakai prinsip Bali yaitu sistem

pemerintahan yang terdiri atas Dewan Raja-Raja dan sebuah Paruman Agung,

semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Raja-Raja terdiri atas delapan anggota

yakni raja-raja yang sedang memerintah, salah seorang dari raja-raja tersebut menjadi

Ketua Dewan Raja-Raja. Paruman Agung terdiri atas 40 orang anggota, 34

anggotanya dipilih dari kerajaan-kerajaan dan enam anggota diangkat oleh Dewan

Raja-Raja. Kekuasaan membuat peraturan daerah dan menetapkan anggaran

keuangan dilakukan oleh kedua badan tersebut.

Golongan elite tradisional yang berkuasa (raja-raja) pada waktu itu sangat

mendukung kebijakan pemerintahan NIT karena ingin tetap mempertahankan

kekuasaan tradisionalnya di Bali dan menyesuaikan dengan ide-ide demokrasi yang

dibawa oleh birokrat Belanda. Mereka ingin mempertahankan nilai-nilai sosial

tradisional beserta lambang-lambang tradisi dan disesuaikan dengan ide-ide

pembaharuan pada waktu itu.

Setelah berakhirnya Puputan Margarana dan sejak berdirinya kembali

pemerintahan kerajaan, tampak adanya dua kekuatan dalam masyarakat Bali yakni,

golongan republikein adalah kelompak masyarakat yang tetap teguh membela danmendukung Negara Kesatuan Republik Indonesai; dan golongan federalis adalah

kelompok masyarakat yang mendukung Negara Indonesia Serikat. Raja Badung

Cokorda Alit Ngurah adalah raja yang menyatakan kesetiaannya kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan purinya sebagai tempat pertemuan

para pejuang di Kota Denpasar. Perbedaan Kepentingan kedua golongan ini

menumbuhkan benih-benih perpecahan yang cukup lama antara periode tahun 1946

sampai tahun 1951.


33/114

33

Menghadapi situasi politik yang terus bergolak terjadi kesepakatan antara

golongan republikein yang berjuang di kota Denpasar dengan pemuda pejuang yang

sedang bergrilya di gunung dan hutan untuk melahirkan partai politik. Pendirian

partai politik bertujuan agar dapat berjuang mempertahankan kemerdekaan secara

legal di kota, sedangkan para pemuda pejuang terus bertempur di hutan dan gunung

melawan tentara NICA. Usaha yang tak kenal lelah dari golongan republikein

akhirnya di Kota Denpasar pada tanggal 8 Desember 1946 melahirkan partai politik

yang diberi nama Partai Rakyat Indonesia (PARRINDO) yang bertujuan

memperjuangkan Indonesia meredeka dan menghap[uskan penjajahan atas bumi

Indonesia (Pendit, 2008: 272). Partai yang baru berdiri diketuai oleh Gusti putu

Merta dan wakil ketuanya adalah Dr. Suwarno.

Berdirinya Partai Rakyat Indonesia mendapat simpati yang luas dari golongan

republikein di wilayah Badung, Tabanan, Buleleng, dan Bangli karena partai ini

mendapat dukungan dari Markas Besdar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia

(MBU DPRI). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pendidikan dalam mencapai tujuan, maka Parindo membentuk badan yang diberi

nama Majelis Pendidikan Rakyat (MPR) pada tanggal 8 Desember 1946. Majelis

Pendidikan Rayat mendirikan lembaga pendidikan yaitu Sekolah Lanjut Umum di

bawah pimpinan Gusti Made Tamba. Di samping itu Majelis Pendidikan Rakyat juga

melakukan usaha berupa kursus-kursus Pemberantasan Buta Huruf. Keberhasilan

Parindo bekerjasama dengan pemuda pejuang yang bergrilya di desa-desa merebut

simpati masyarakat menimbulkan rasa antipati dikalangan penguasa Belanda.

Berdasatkan surat keputusan Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook, maka

dilakukan penangkapan terhadap para pemimpin Parindo dengan tuduhan bekerja

sama dengan kaum ekstrimis dan pembrontak. Berdasarkan tuduhan tersebutakhirnya para pemimpin Parindo dijebloskan ke dalam penjara dan Partai Rakyat

Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang pada tanggal 4 Juni 1947.

Dibubarkannya Parindo tidak menyurutkan usaha para pejuang untuk

membangun kesadaran masyarakat terutama melalui pendidikan. Melalui lembaga

pendidikan yang bernama Sekolah Lanjut Umum, I Gusti Putu Tamba dan kawan-

kawan terus menggalang kekuatan kebangsaan di kalangan masyarakat. Intimidasi

terhadap lembaga pendidikan kebangsaan terus dilakukan oleh pemerintah kolonial


34/114

34

Belanda melalui topeng Negara Indonesia Timur. Terbakarnya gubuk darurat SLU

yang dibangun di Kaliungu Kelod dan penangkapan terhadap I Gusti Putu Tamba

merupakan tindakan sewenang-wenang, walaupun dengan alasan demi keamanan

dan ketertiban umum. Selanjutnya pemerintah NIT membubarkan Majelis

Pendidikan Rakyat dengan alasan majelis telah melakukan tindakan subversif,

melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum,

menyembunyikan orang-orang revolusioner yang ingin menumbangkan NIT dan

menegakkan Republik Indonesoia di Bali.

Setelah keluar dari tahanan I Gusti Putu Tamba dan kawan-kawannya

bertekad untuk tetap meneruskan perguruan kebangsaan dengan segala macam

tantangan yang dihadapi. Dalam perkembangan selanjutnya terus diadakan

penyegaran kepengurusan dan pada tanggal 12 Pebruari 1949 perguruan kebangsaan

ini dipimpin oleh Ida Bagus Putra Manuaba. Sejak itu SLU mulai mebuka cabang-

cabangnya di beberapa tempat seperti di Karangasem, Tabanan, dan Negara. Pada

tahun 1949 juga dilaksanakan kongres pendidikan bertempat di Taensiat Denpasar.

Dalam kongres tersebut berhasil menghasilkan keputusan yang berubah nama

Majelis Pendidikan Rakyat menjadi Perguruan Rakyat Saraswati.

Dalam usaha memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan

yang lebih tinggi, maka pada tahun 1952 didirikan Sekolah Lanjut Umum bagian

Atas (SLUA) yang dibagi menjadi dua bagian yakni bagian A dan B. Tahun 1953

didirikan Taman Guru Atas (TGA) yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-

tenaga pendidik yang pada saat itu sangat kurang. Pada tahun 1952 dibangun gedung

yang lebih represntatif di wilayah Kreneng (Jalan Kamboja sekarang).

3.3. Menjadi Ibukota Pusat Pemerintahan Dati II (Kabupaten) dan Dati I

(Provinsi)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terus

berkembang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

pemerintah membuat berbagai produk perundang-undangan. Pada tahun 1957

dikelurkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah, yang memuat ketentuan bahwa pemerintah daerah terdiri atas


35/114

35

Dewan Pemerintah Daerah (DPD) dan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah

(DPRD). Implementasi dari UU No. I Tahun 1957 ialah dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, maka sejak

bulan Desember 1958 nama daerah bagian/swapraja diganti menjadi Daerah

Swatantra Tingkat II. Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II terdiri atas DPRD dan

DPD daerah peralihan yang mengurus otonomi rumah tangga di daerah swatantra

tingkat II. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang Kepala Dearah Swatantra

Tingkat II.

Pada masa kekuasaan Orde Lama ada upaya untuk memperbaharui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang otonomi daerah. Sebagai kelanjutan dari

dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkanlah Penetapan

Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 sebagai perubahan mendasar terhadap

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 khususnya mengenai kedudukan kepala

daerah. Menururt Penpres Nomor 6 Tahun 1959, pemerintah daerah terdiri dari

Kepala Daerah dan DPRD. DPD dihapuskan dan diganti dengan Badan Pemerintah

Harian (BPH) yang anggota-anggotanya hanya merupakan pembantu kepala daerah

dengan tugas sebagai Badan Penasehat Kepala Daerah. Pemerintahan kolegial

diganti dengan pemerintah tunggal yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

pusat. Kepala daerah mempunyai dua fungsi yakni sebagai pejabat negara adalah alat

pemerintah pusat di daerah (bupati) dan sebagai alat pemerintahan daerah (kepala

daerah).

Ketentuan-ketentuan dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 selanjutnya dimuat

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terbagi

atas daerah-daerah yang berhak menguasai rumah tangganya sendiri (otonomi darah)

yang tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu Provinsi/Kotaraya sebagai Daerah Tingkat

I, Kabupaten/Kota Madya sebagai Daerah Tingkat II, dan Kecamatan/Kotapraja

sebagai Daerah Tingkat III (Wirawan dkk., 2004: 62). Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1965yang mulai dilaksanakan di delapan daerah Swatantra tingkat


36/114

36

II seluruh Bali pada bulan Maret 1968, maka diubahlah sebutan Daerah Swatantra

Tingkat II menjadi Daerah Tingkat II.

Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pada masa Orde Baru

belum mampu mengimbangi perkembangan dan tuntutan terhadap pelayanan kepada

masyarakat yang terus meningkat sebagai dampak dari pembangunan yang

dilaksanakan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah

diadakan penyempurnaan aturan perundang-undangan dengan mengeluarkan

undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di daerah. Ketentuan yang ada di dalam undang-undang

tersebut lebih memperkokoh unsur dekonsentrasi di daerah-daerah demi pengamanan

keutuhan dan kesatuan Negara republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 disebutkan, bahwa pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah dan

DPRD. Kepala daerah tidak didampingi lagi oleh BPH sebagai badan penasehat

dalam bidang eksekutif tetapi oleh Dinas-Dinas Daerah dan Sekretaris Daerah di

bidang pemerintahan daerah. Sesungguhnya menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 diharapkan titik berat otonomi ada di Kabupaten Daerah Tingkat II.

Meskipun otonomi ditekankan pada daerah tingkat II, Provinsi Daerah Tingkat I

masih tetap diperlukan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut lintas daerah

tingkat II.

Sesuai dengan perkembangan pemerintahan yang teah diatur dalam undang-

undang, proses pemekaran daerah telah terjadi di Nusa Tenggara sebagai salah satu

provinsi di wilayah Neraga Republik Indonesia. Pada tahun 1958 Provinsi Nusa

Tenggara yang pada saat itu ibukotanya Singaraja dimekarkan menjadi tiga provinsi

yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masing-

masing berkedudukan di Singaraja, Mataram,dan Kupang. Untuk mengimbangiperkembangan yang terjadi di Bali maka DPRD Tingkat I Bali mengajukan resolusi

kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk memindahkan kedudukan

ibukota Provinsi Bali. Atas dasar resolusi tersebut maka Menteri dalam Negeri dan

Otonomi Daerah memutuskan untuk memindahkan kedudukan ibukota Provinsi Bali

dari Kota Singaraja ke Kota Denpasar sejak tanggal 23 Juni 1960 (Keddy Setiada,

2009: 68). Sejak itulah Kota Denpasar menjadi nama ibukota Pemerintah Daerah


37/114

37

Tingkat I Bali dan ibukota Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Badung.

(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122, Tahun 1958).

Pemindahan ibukota provinsi dari dari Kota Singaraja ke Kota Denpasar

memberi dampak positif bagi perkembangan Kota Denpasar. Kota Denpasar mulai

ditata dan dibangun sarana dan prasarana baru untuk menunjang aktivitas

pemerintahan. Pada mulanya pusat ibukota provinsi dipenuhi bangunan-bangunan

hasil karya para teknokrat alumni Sekolah Teknik Menengah (STM). Langgam

arsitektur dari karya mereka secara umum masih mencerminkan arsitektur kolonial.

Dalam perkembangan selanjutnya peran mereka diambil alih oleh para insinyur dan

arsitek yang telah menyelesaikan pendidikan di berbagai universitas di luar Bali.

Perkembangan kota Denpasar memunculkan kelompok baru yang disebut

golongan intelektual. Kesadaran yang semakin tinggi dari para intelektual di Bali

betapa pentingnya peranan sastra klasik sebagai sumber untuk mempelajari budaya

Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu memerlukan lembaga yang khusus sebagai

tempat untuk mendalami hal tersebut. Dibukanya kesempatan oleh pemerintah untuk

mendirikan lembaga pendidikan tinggi merupakan momentum untuk mendirikan

Fakultas Sastra di Bali. Sebagai persiapan awal maka dibentuklah suatu yayasan

yang diberi nama Yayasan Fakultas-Fakultas Nusa Tenggara diketuai oleh Letkol

Minggoe, Komandan Resimen Infanteri 26/VII Wirabuwana/kem N.T Raksabuwana.

Yayasan ini bertugas untuk mencari syarat-syarat untuk mendirikan sebuah fakultas

dan menghubungi orang-orang yang memiliki kopetensi di bidang sastra seperti R.

Goris, Ida Bagus Mantra, I Gusti Ketut Ranuh dan lain-lain. Hasil kerja keras yang

dilakukan oleh Yayasan Fakultas-Fakultas Nusa Tenggara akhirnya berhasil

membentuk suatu Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Nusa Tenggara yang

menetapkan pendirian Fakultas Sastra di Bali dan diresmikan oleh Presiden Soekarnopada tanggal 29 September 1958. Sesuai dengan isi pidato R. Ng. Poerbatjaraka

pembukaan Fakultas Sastra dianggap sebagai kunci wasiat untuk membuka

perbendaharaan sastra dan budaya lama secara ilmiah. Sedangkan Presiden Soekarno

dalam pidato peresmian Fakultas Sastra mengharapkan agar Fakultas Sastra yang

berdiri di Kota Denpasar dapat menjadi pewahyu (penerang dan penyuluh) bagi

kehidupan masyarakat dan menanamkan rasa cinta tanah air demi kemajuan bangsa

dan negara di masa yang akan datang.


38/114

38

Masyarakat Bali sangat mendambakan adanya sebuah perguruan tinggi di

Bali telah mendorong pemerintah dan pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh

masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan untuk mengadakan pertemuan membahas

langkah-langkah yang perlu diambil dalam p

sejarah dps

Documents