sengketa yang termasuk segi teknis

7/24/2019 Sengketa Yang Termasuk Segi Teknis

1/25

Aspek Hukum Dalam Industri Konstruksi

4.3.1 Sengketa yang termasuk segi teknis Apa yang mengakibatkan kegagalan ( fanlure ) terjadi ?

Apakah kegagalan yang terjadi akibat kekhilafan ( slips ) atau kesalahan atau

tergolong kecerobohan

Kegagalan akibat akumulasi penyebab .Namun urutan penyebab yang lebih

dominan . Berapa persen saham masing masing penebab pada kegagalan ?

Status masalah segi teknis yang dipersenketakan versinya

Sejauh mana Standart Service Standart of good conduct telah dilampaui?

Sejauh man quality assurance gagal mengamankan kualitas ?

Durability yang tidak wajar

Perbedaan pengertian apporal dalam berbagai periode dan berbagai kondisi

Perbedaan perbandingan kualitas yang disepakati

Perbedaan pengertian testing yang sesuai jumlah taesting cara evaluasi hasil

testing

Perbedaan pengertian keandalan yang wajar ,safety factor yang wajar , proteksi

yang wajar dan sebagainya.

Sejauh mana penyebab failure dapat dikategorikan force majuer atau diluar

kemampuan manusia ?

Perbedaan interpretasi tingkat kesetaraan

Sejauh mana penyimpangan kualitas dapa diterima , dapat diperbauki ., harus

ditolak ?

Perbedaan cara atau tingakat perbaikan yang dapat ditrima

Perbedaan versi pengertian tes yang gagal dan implementasinya .

Sejauh mana local failure berubah structural behavior tang melemahkan

keandalan struktur yang sukar diamankan

Perbedaan pendapat changes dan klaim waktu dapat diterima , harus diterima

atau dapat ditolak

Perbedaan pendapat mengenai kualitas menurut cara evaluasi kualitas yang

berbeda


2/25


Sejauh mana kegagalan pada bangunan disekitar proyek akibat metode

konstruksi yang dilaksanakan atau kelemahan bangunan disekitarnya dibawah

standart kualitas yang normal

Mengapa kekuatan merosot ibawah data karakteristik yang ditawarkan ?

Lantai beton mengalamipenurunan beberapa tempat . kesalahan design ,

kesalahan konstruksi , kesalahan data loading atau akibat perubahan fungsi

ruang?

4.3.2. Sengketa dari segi administrative

Gagal memenuhi ketentuan ketentuan administrative yang ditetapkan dalam

perjanjian

Klaim yang objektif tapi tidak didukung persyaratan administrative

Changes yang memilki pendukung factor tetapi tidak mengikuti prosedur yang

yelah disepakati

Kesepakatan tambahan secara lisan yang tidak segera diikuti secara tertulis

Prosedur persetujuan yang bersifat sangat birokratif yang menghambat

kelancaran mempengaruhi kemudahan menggagalkan program

Pengajuan ganti rugi dengan momentum yang telah kadaluarsa

Format administartif yang berbeda atau adanya ketentuan administrative yang

bersilang ata bertolak belakang

Masalah mwteri bawah tagan surat kuasa yang belun caunter approved oleh

yang berwenang dan lain lain

Kekurang jelasan petunjuk pelaksanaan peraturan yang mengakibatkan

perbedaan interprentasi dan kesalahan langkah administrative

4.3.3. Sengketa yang termasuk segi hukum

Dalam gambar skala 1: 200 ada gambar detail tidak ada sedangkan uraian

lingkap pekerjaan tidak eksklusif dinyatakan

Dalam gambar beton tidak diperlihatkan pembesiannya , sedangkan dalam

sfesivikasi teknis dinytakan jumlah tulanagan minimum untuk beton strktur


3/25


Partial sudah diterbitkan . sedangkam member data tidak memenuhi persyaratan

Telah diadakan negosiasi pada tingkat bawah dan tekah disetujui , tingkat atas

ada yang berwenang menolak persetujuan . sedangkan perbedaan yang telah

berjalan

Masa pemeliharaan telah lewat ternyata kemudiamn ditemukan

Mencakup smua sturktur denga dokumen ang lengkap menangani masalah

secara tepat dan cepat. Hindari resiko dalam bentuk apapun, bertanggnug jawab

penuh, dll.

Limitasi ganti rugi sampai batas kerigian sebagai akibat langsung

Masalah yang telah kadaluarsa secara hokum, tetapi ternyata ganti rugi atasmasalah tersebut ditanggapi dalam bentuk surat penolakan secara ke-timuran.

Ganti rugi akibat kagagalan satu pihak terhaap pihak ketiga Yng belum diatur

secara eksplisit.

Kekuatan dasar dasar pengujian klaim

Kecukupan pendukung fakta dalam bentuk surat foto-foto atau kesaksian

Ketidakmampuan pelaksanaan perjanjian yang diakibatkan oleh pihak ke tiga

atau diluar kemampuan yang normal standar.

Sejauh mana pengaruh addendum perjanjian atau pengaruh perubahan-

perubahan terhadap perjanjian

Pengaruh penundaan (delay atau adle time) yang tidak diatur secara eksplisit

Segi keadilan dan etikad baik yang tidak tertampung (tidak cukup tercermin)

dalam perjanjian

Asas objektifitas dan kewajaran yang tidak diperhatikan

Akibat dari perjanjian yang cacat hokum.

4.3.4. Sengketa yang temasuk segi teknis , administrative , hukum

Sejauh mana hability dari pihak yang terlibat

Kerugian akibat kegagalan target waktu dimana unsur kekurang lengkapan

dokumen

Kecepatan , ketegasan dan kejelasan atau keputusan saling terkait


4/25


Tanggung jawab yang sangat besar dengan wewenang yang cukup terbatas,

yang menghambat inisiatif dan membatasi gerak (action)

Pelanggaran persyaratan kejujuran / keterbukaan dan persyaratan proteksi

safety minimum untuk satu perlindungan asuransi.

Klaim ganti rugi atas pembatalan kontrak dimana masalah penyebabnya tidak

eksplisit diatur oleh kontrak

Sejauh mana changes dapat diikuti dengan klaim biaya dan klaim waktu

Porsi keterlibatan berbagai pihak (dan konsekuensinya) atas kegagalan (failure)

dalam berbagai bentuknya.

Vaid atau berlaku sebagian atau gugurnya satu jaminan Kesepakatan lisan karena bersifat urgent lengsung diikuti dengan pelaksanaan

perjanjian, berjalan baik sampai tingkat tertentu, kemudian dibatalkan secara

sepihak sebelum sempat dibuat perjanjian.

Masalah yang terkait dengan batasan berlakunya lequnditas damages dan

general damages

Masalah yang terkait dengan defikity ability

Demikian diatas diberika beberapa contoh masalah pada bidang konstruksi yang

member sebagian yang memberi sekedar gambaran adanya perbedaan warna sengketa .

Pada umumnya tidak ada sengketa yang murni masalah teknis atau masalah

administrative atau masalah hukum . Perpaduan selalu terjadi dengan proporsi masing

masing yang berbeda

Bagan 2 menunjukkan keterkaitan satu sama lain . dimana evaluasi sengketa

dimulai dari mana saja dan diakhiri dimana saja .

ADMINISTRATIF


5/25


FORMULASI MASALAH

Bagan 2

Sebaiknya evaluasi dimulai dari segi teknisSengketa yang diakibatkan oleh adanya kegagalan teknis . perlu diteliti secara

professional untuk mendapatkan kejelasan posisi maalah dalam bidang teknis . Bagian 3

menunjukkan status masala dalam bidang teknis cukup bervariasi , masing masing

membawa warna sngketa dan masalah penyelesaian yang berbeda . Evaluasi segi teknis

adakalanya cukup berat dan cukup panjang .

Perbedaan posisis masalah bidang teknis akan mempunyai dampak atau

pengaruh pada posisi masalah pada bidang administrative dan bidag hukum . Dalam

sdmuanya penyelesaian ragam perselisihan bidang konstruksi , kejelasam masalah dalam

sumua bidang sangat menentukan .

Untuk sekedar dapat gambaran betapa pentingnya kejelasan posisi (status ) pada

bagian tertentu diberikan berapa contoh yang diambil dari beberapa sengketa yang

terjadi.

Dengan adanya perikatan yang dibenarkan secara hukum , maka perjanjian

dalam perikatan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tambahan yan g disepakati

yang lasim disebut sebagai hukum pelengkap atau Optional law.

Persetujuan dengan asas kor sensualitas tidak cukup memenuhi sahnya perjanjian

tetapi keempat syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercermin dalam Undang-

undang Hukum perdata harus tercermin cukup jelas.

Istilah hukum pelengkap mengandung pengertian melengkapi hukum yang

berlaku umum yang tidak bisa lengkap mengatur semua hal disemua kasus dan di semua

kondisi secara rinci.

HUKUM

PENYELESAIAN

MASALAH

TEKNIS


6/25



7/25


Perjanjian sebagai hukum pelengkap sebagai perwujudan system terbuka yang memberi

kebebasan pada masyarakat mengatur sesuai dengan kepentingannya dengan catatan dari

sudut lain tidak berarti biasa lepas dari hukum yang berlaku umum sebagai limitasi

kebebasannya.


8/25


Hukum yang berlaku umum meliputi:

- Undang-undang

-Adat kebiasaan (disuatu tempat atau di kalangan tertentu)/ standar klausula.

- Norma-norma kepatutan dan keadilan.

Dalam pengertian adat kebiasaan/ standar klausula secara makro terkait juga

standards, coodes, common practice dan standard servies.

Dalam norma-norma kepatutan dan keadilan mencakup juga pernyataan yang

bias dianggap melahirkan maksud dari pihak-pihak yang mengikat dari atau kenyataan-

kenyataan yang dalam periode berjalannya perjanjian diterima dan diungkapkan secarapatut untuk hal-hal yang diamksudkan dalam perjanjian diterima, juga disini tercakup

keputusan pengadilan atas peradilan kasus yang serupa dalam kondisi yang sama.

Hal-hal tersebut tercermin dalam UU hukum perdata. Suatu perjanjian tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh

kepatutan kepatutan kebiasan dan undang-undang

4.4 PENYELESAIAN SENGKETA/ PERSELISIHAN

1. penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengedilan atau

dilar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela atau pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana tidak berlaku tindak pidana

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

3. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui

pengadilan hanya daapt ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

4. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konsruksi di luar pengadilan

dapat dilakukan dengan cara:

a. Melalui pihak ketiga yaitu:

1) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Abitrase

dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)


9/25


2) Konsiliasi, atau

b. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau arbitrase adhoe

5. Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud

diatas dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan professional

aspek tertentu sesuai kebutuhan.

4.4.1. LITIGASI VERSUS ARBITRASE

Umumnya di dalam penyelesaian sengketa dalam bidang konstuksi dikenal secara

popular cara arbitrase sebagai pilihan yang lebih diungguli dibandingkan cara litigasi.

Sebenarnya banyak cara lain sudah lama dikenal yang sudah banyak ditinggalkan tetapi

justru pada periode belakangan ini memberi peluang lebih besar dalam penyelesaian

sengketa.

Baik dimulai lebih dulu daripada yang dilakukan jika terjadi perselisihan yang

tidak terhindarkan?

Pada saat pembuatan satu perjanjian, kedua pihak ada mengatur cara penyelesaian

sengketa dalam aneka ragam bentuknya .

Variasi yang banyak dilakukan:

- Mencantumkan yang mengatur penyelesaian sengketa secra eksplisit.

- Membentuk/ menentukan adanya Badan Penyelidik Sengketa (Disputes advispr)

yang secara periodic bersidang menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau

perbedaan-perbedaan pendapat yang merumuskan alternative penyelesaian atau

rekomendasi penyelesaian untuk bahan pertimbangan pihak-pihak mengikat

perjanjian.

- Membentuk/ menentukan/menetapkan adanya penasehat sengketa (Disputes

advispr) yang fungsinya sama dengan bidang penyelidik sengketa hanya di sini

terdiri dari perorangan/ tenaga ahli yang berwawasan luas ( yang bias lebih dari

seorang di mana masing-masing member alternative atau rekomendasi

penyelesaiannya secara terpisah).

- Menetapkan badan peradilan setempat (adjudication) yang disepakati untuk

menyelesaikan sengketa ( yang terjadi sebelum serah terima pekerjaan) pada


10/25


tingkat pertama atau final dan mengikat. Ia bertindak sebagai sebagai seorang ahli

yang professional bukan arbitrator (arbiter).

-Member fungsi tambahan kepada Teknisi Manajemen yang terlibat dalam proses

penyelesaian sengketa.

Bagan 4 memperlihatkan bagaimana penyelesaian perselisihan di laksanakan melalui

ragam pengaturan cara penyelesaian sampai pada tujuh pilihan akhir:

1. Dialodue;pendekatan langsung melalui dialog

2. Consiliation; pendekatan dengan tanpa bantuan pengaruh pihat ketiga diadakanperujukan/ dialog kembali.

3. Mediation;penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah.

4. Adhoc arbitration;penyelesaian lewat badan arbitrase yang dibentuk/ dipilih oleh

yang bersengketa (diluar badan arbitrase resmi)

5. Institution arbitration; penyelesaian sengketa melalui baan arbitrase yang sudah

berifat institusi.

6. False arbitration; penyelesaian lewat arbitrase di mana anggota badan arbitrase

tidak dipilih oleh yang bersengketa.

7. Litigation;penyelesaian lewat Lembaga Pengadilan.

PERSELISIHAN

YANG TIDAK

BISA

DIHINDARKAN(Inevitable disputes)


11/25


PILIHAN-1

BAGAN. 4

di Indonesia dikenal atas Musyawarah Mufakat yang mendekati pengertian Amicable

Settlement.

Dalam kenyatannya lebih banyak sengketa banyak sengketa yang dapat

diselesaikan melalui.

- consiliation, dimana dialog kembali dilakukan dengan menyertakan/

mempertimbangkan pendapat dari tenaga (atau tenaga-tenaga) ahli professional

PERSETUJUAN ACARA

PENYELESAIAN

SENGKETA

SEBELUM KONTRAK

AMICABLESETLEMENT :1.DIALOGUE2.CONCILIATION

3.MEDIATIAON

ARBITRATION4. ADHOC

ARBITRATION5. INSTITUTION

ADMINISTEREDARBITRATION

6. STATUTORY

ARBITRATION7. FALSE

ARBITRATION8. LETIGATION

Melalui :

BADAN PENYELIDIK

SENGKETA (DISPUTES

REVIEW BOARD)

TEKNISI YANGTERLIBAT DENGAN

FUNGSI PLUS

PENASEHAT

MENGENAI SENGKETA

(DISPUTES ADVISOR)

ADJUDICATIONPASAL YANGTERCANTUM

DALAM

KONTRAK

ADA

PERSETUJUAN

CARA

PENYELESAIAN SENGKETA

SESUDAH

TERSELESAIKAN

SELESAI


12/25


atas masalah yang dipersengketakan. Pendapat atau daran dari tenaga ahli tersebut

yang bias mengikat dan bias juga tidak mengikat (Binding opinion). Sangat

membantu memperkecil masalah-masalah sengketa dimana diberlakukan adabtasi

dari kondisi yang berubah dan atau yang belum diatur secara eksplisit dalam

perjanjian Binding Opinion ini dapat juga dimintakan dari badan Institusi

Arbitrase.

- Mediation (dimana pihak ketiga sebagai menengah yang bias diterima oleh pihak-

pihak yang bersengketa) berperan aktif member jasanya mempertemukan

perbedaan-perbedaan pandangan yang dipersengketakan menjadi suatukesepakatan yang banyak diwarnai oleh take and give.

- Musyawarah-mufakat, yang hanya dikenal di Indonesia, merangkumkan unsure-

unsur dialog, consilition dan mediation berperan dalam porsi peran masing-

masing yang berbeda antara kasus satu dan kasus lainnya sesuai dengan

kebutuhan atas materi yang dipersengketakan. Keinginan untuk berkompromi,

adanya unsure take dan give dan kesediaan untuk sedikit menyingkirkan ukuran

kuat dan lemah adanya prasyarat keberhasilan cara ini.

Meskipun ke tiga cara diatas menunjukkan keunggulan kemampuannya

menyelesaikan banyak sengketa. Namun tidak selalu harus dibenarkan oleh yang

berwenang yang hanya mau melihat teks perjanjian dari segi hukum semata. Akibatnya

banyak masalah sengketa yang sebenarnya ringan sederhana menjadi berat dan berakhir

pada meja pengadilan dan berkepanjangan. Banyak perjanjian memasukkan arah arbitrase

sebagai sarana penyelesaian sengketa. Apakah cara ini efektif?

Arbitrase hanya bias mempunyai peluang keberhasilan jika:

- Adanya keinginan yang sama dari semua pihak untuk menyelesaikan sengketa

lebih cepat.

- Ada keinginan yang sama untuk menyelesaikan sengketa secara terhormat dan

tertutup.

- Ada kesediaan menerima pertimbangan kewajara, kepatuhan dan kebijaksanaan

sebagai pelengkap dari dasar hukum (keterangan: dasar kewajaran, kepatuhan dan


13/25


kebijaksanaan yang biasa disebut ex gequo et buno hanya bias digunakan jika

dalam arbitrase agreement/ persetujuan dasar arbitrase dicantumkan sebagai

kesepakatan dalam Undang-Undang Hukum Perdata).

- Ada kesediaan untuk menerima keputusan yang mengikat.

Pra-syarat peluang keberhasilan tersebut membuat pra-syarat sarana Arbitrase

dapat berfungsi, yaitu:

- Harus ada pernyataan kesediaan tertulis dari pihak yang bersengketa untuk menerima

sarana Arbitrase.

- Harus ada kejelasan dan kesepakatan status masalah yang sipersengketakan.

- Harus ada kesepakatan dasar-dasar (keterangan: pagar-pagar bekerjanya Arbitrase

apakah atas dasar hukum saja atau asas objektifitas atau asas kebiasaan, kewajaran

dan kepatuhan atau ada tambahan dasar-dasar lain yang disepakati)

- Harus ada kesepakatan peraturan prosedur pembentukan dan prosedur Kerja Badan

Arbitrase

Dalam cara-cara penyelesaian sengketa diatas, peran konsilator. Mediator, dan arbiter

sangat penting. Peluang mereka atas keberhasilan banyak tergantung pada:

- Tingkat integritas dan wibawah yang dimiliki.

- Tingkat penguasaan materi persoalan.

- Tingkat kemampuan memilah-milah persoalan yang ruwet menjadi rangkaian

masalah-masalah yang masing-masing memiliki sifat-sifat yang spesifik (keterangan:

Evaluation Art)

- Tingkat pengertian batasan-batasan fungsi yang diembannya dan tahu tata cara/

prosedur yang harus dilaluinya.

-Adanya atau tidak adanya conflict of interests.

Bagaimana dengan sengketa melibatkan wewenang Depertemen Pemerintah?

Dalam hal ini dapat tibul pola proses penyelesaian tersendiri yang dapat dilihat pada

bagian alir yang diberikan pada sketsa 5. Disisni dasar kepatuhan, keadilan dan


14/25


objektifitas sampai batas tertentu ditampung dalam wujud dispensasi, kebijakan,

pengerahan atau himbauan.

Sejauh mana pola tersebut bias diterapkan atau perlu dimodefikasi lebih dulu masih perlu

dilihat dari sifat proyek. Sifat sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dan nilai sengketa.

Sengketa yang berkembang pada akhirnya akan berwujud menjadi klaim atau counter

claim. Terlepas dari sarana apapun yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa.

Perlu disadari bahwa adanya kalim baru bias dibenarkan jika memiliki kelengkapan:

-Ada dasar hukum (yang tercantum, tersurat, atau tersirat dalam perjanjian)

- Kejelasan adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan dari perjanjian.

- Kejelasan bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi si pemohon.

Berbagai bentuk Badan Arbitrase.

Salah satu bentuk adalahBadan Industri Arbitrase yang merupakan satu badan tetap yang

diakui (seperti BANI, misalnya) dimana struktur organisasi jelas, sudah dilengkapi

dengan peraturan prosedur berikut daftar nama anggota arbiter (tidak tetap).

Bentuk lain adalah badan adhoc arbitrase dimana baik arbiter maupun pereturan

prosedur dapat disusun/ dibentuk berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Statutory Arbitration juga satu badan institusi arbitrase dimana satu kelompok

masyarakat membentuknya sebagai sarana yang dirasakan efektif yang setiap saat bias

menyelesaikan sengketa dalam bidang atau daerah atau cara tertentu yang dianggap

mempunyai warna atau cara spesifik. Khusus untuk statutory Arbitration ini yang

bersengketa bias naik banding ke pengadilan.

False Arbitration sebenarnya merupakan juga badan arbitrase adhoe dengan

catatan di bentuk oleh pengadilan : para arbiter ditunjuk oleh pengadilan dan peraturan

prosedur di tetapkan oleh badan pengadilan.


15/25


Pada urutan terakhir dari sarana penyelesaiaan sengketa adalah cara letigasi atau

cara melalui pengadilan yang sudah umum di kenal.

Apa yang sebaiknya dipilih. Arbitrase atau legitasi ?

Untuk menentukan pilihan (keterangan : kalau memang masih terbuka kesempatan

memilih). Keuntungan dan kerugian perlu dipilih.

Dibawah inidisajikan satu daftar keuntungan dan kerugian yang dapat membantu

mengenal dan menentukan pilihan.

Daftar Keuntungan dan Kerugian

N

O

ARBITRASE N

O

PENGADILAN / LEGITASI

1 K

U

K

R

Waktu proses penyelesaiaan

sengketa relative lebih cepat karena

cara penanganannya lebih praktis

dan lebih efektif.

Waktu proses bisa lama jika arbiter

tidak professional dan tidak memiliki

art dalam penyelesaian bidang

sengketa.

1 K

R

Hakim belum tentu menguasai secara

mendasar mengenai bidang yang

dipersengketakan. Persepsinya

tersangka dibantu dibentuk oleh saksi

ahli. Resiko atas kemungkinan

kesalahan persepsi disini relatif lebihbesar.ini terutama berlaku untuk

bidang sengketa teknis dan sebagian

sengketa administrasi teknis.

2 K

U

K

Untuk sengketa yang isinya berkisar

mengenai pengertian hukum atas

pasal - pasal kontrak atau

aplikasinya atau juklaknya.

Penyelesaiaan lewat arbitrase bias

makan waktu lama dan bias juga

akhirnya harus dialihkan ke legitasi.

Ini terjadi jika arbiternya kurang

2 K

R

K

Proses pengadilan pada umumnya

menurut waktu yang cukup lama.

Pihak yang kuat kebenarannya dapat

sangat dirugikan oleh waktu proses

yang berkepanjangan.

False Arbitration (yang dibentuk oleh

pengadilan) dapat mengambil


16/25


R menguasai bidang hukum. U keuntungan Segi praktis dan

professional yang bias menekan

waktu.

3 K

R

Biaya penyelesaian sengketa bias

(ket : tidak terlalu) lebih ringan. Hal

ini banyak tergantung dari kwalitas

dan integritas arbiter.

Dalam hl sengketa yang intinya

masalah hukum, atau yang

konsekuensi materinya relative kecil,

biaya sengketa akan menjadi lebih

tinggi, bisa karena sewa ruang untuk

sidang sidang maupun jika masing

masing pihak akhirnya memilih

pengacara pengacara masing

masing.disamping memilih dan

mempercayakan arbiter yang

notabene di sepakatinya.

3 K

U

SEngketa yang intinya terletak pada

masalah pengertian hukum. Proses

penyelesaian sengketa relative lebih

cepat (ket : tidak terlalu demikian).

4 K

U

K

R

Prifacy lebih terjamin. Permasalahan

tidak tersebar di luar (ket : tidak

selalu)

4 K

R

K

U

Biaya penyelesaian sengketa.

Terutama untuk kompensasi

pengacara pengacara. Akan cukup

tinggi.

Dalam sengketa bidang. Pengertian

hukum, atau konsekuensi materinya


17/25


kecil, proses pengadilan relative lebih

ringan biayanya, terutama sewa ruang

pengadilan relative ringan sekali.

5 K

U

Ada fleksibilitas penetapan tempat

dan waktu sidang

5 K

R

Sidang umumnya terbuka. Sehingga

biasanya kerahasiaannya dan nama

baik sering kali dirugikan.

6 K

U

Hubungan antara yang bersengketa

bisa lebih terjaga

6 K

R

Waktu dan tempat ditetapkan.

Fleksibilitas terbatas sekali, atau tidak

ada.

7 K

U

Ketidak mampuan satu pihak

khususnya atas biaya tidak bisa

dipertimbangkan.

Untuk merealisasikan keputusan

Arbitrase ada kalanya diperlukan

enforcement melalui pengadilan.

7 K

R

Hubungan antara yang bersengketa

umumnya menjadi rusak.

8 K

R

K

R

Peraturan prosedur dan dasar

penyelesaian sengketa dapat diatur

dengan kesepakatan yang

bersengketa menurut seleranya.

8 K

U

K

U

Upaya hukum untuk mendapatkan

keringanan biaya bagi yang kurang

berkemampuan masih terbuka

Entorcement sudah merupakan bagian

dari proses pengadilan

9 K

U/

K

R

Ada Limitasi waktu untuk 10 proses

keseluruhannya.

9 K

U

Peraturan prosedur sudah baku. Dasar

dasar penyelesaian juga sudah baku

dalam undang undang. Hal mana

bisa menguntungkan, bisa merugikan

pihak yang bersengketa.


18/25


10 K

U

10 K

R

Tidak ada limitasi waktu. perkiraan

waktu.

Catatan : KR = Kerugian (disadvantage)

KU = Keuntungan (advantage)

Dari daftar diatas bisa dilihat bahwa tidak selalu cara arbitrase menguntungkan.

Begitu juga tidak selalu cara letigasi merugikan.

Pro dan kontra selalu ada, karena kedua pilihan tersebut ada plus dan ada

minusnya. Keahlian dan kejelian dalam melihat status sengketa dan kondisi, adalah

pengantar dalam mengambil satu kebijakan pilihan.

4.4.2 PERAN BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah badan otonom yang didirikan

tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa sengketa perdata.

Meskipun bersifat otonom. Badan arbitrase ini (seperti juga bentuk bentuk

badan arbitrase lainnya) tunduk pada peraturan hukum acara perdata (RV)* yang

landasan perwasitan yang terdiri dari

- Bagian pertama : Persetujuan penggunaan perwasitan dan pengangkatan pada arbiter

- Bagian kedua : Tata cara pemeriksaan dimuka para arbiter

- Bagian ketiga : Status putusan arbiter

- Bagian keempat : Upaya upaya terdapat keputusan arbiter

- Bagian kelima : berakhirnya acara acara perwasitan

-Badan yang nerupakan satu institusi yang diakui pemerintah ini, menyediakan sarana

sarana untuk menyelenggarakan arbiter dan ahli ahli dalam berbagai bidang yang

berpengalaman dan mempunyai integrasi yang tinggi.

-

Untuk permohonan menggunakan jasa BANI ada 5 Persyaratan :

1. Nama lengkap dan alamat pihak pihak yang bersengketa

2. Uraian singkat duduknya sengketa (status sengketa)


19/25


3. Kejelasan apa yang dituntut

4. Lampiran berupa perjanjian antara pihak yang bersengketa dimana ada kejelasan

pengadilan wasit yang harus ditempuh atau dipilih dalam satu kesepakatan

tambahan

5. Kejelasan akan menunjuk Arbiter sendiri atau menyerahkan pada BANI.

Semua persyaratan diatas tercatat dalam pasal peraturan prosedur arbitrase BANI

Bagaimana peraturan prosedur tersebut mengatur secara keseluruhan dapat

dillihat pada bahagian alir (flow chart) di halaman berikut (didasarkan pada peraturan

prosedur tahun 1985)Dalam bagan alir tersebut antara lain terlihat pengaturan pengajuan sepihak

(sehingga timbul istilah si pemohon si termohon) maka si termohon dapat mengajukan

tuntutan satu tuntutan balasan, begitu juga terlihat cara penetapan arbiter . prosedur

pengolahan keputusan dan sebagainya.

Jika dalam perjanjian telah ditetapkan sarana peradilan wasit BANI yang

disepakati untuk menyelesaikan sengketa maka secara efektif BANI dapat dilibatkan

sewaktu waktu. Jika tidak eksplesit ditetapkan BANI sebagai sarana arbitrase

(pengadilan wasit), maka kesepakatan kedua pihak yang bersengketa harus ada lebih dulu

sebelum memanfaatkan BANI. Pada bagian alir proses arbitrase BANI terlihat unsur ini

pada cycle pertama. Ketidak sepakatan dari satu pihak pada cycle pertama ini berarti

harus dilakukan arbitrase di luar BANI.

A. SYARAT PENGANGKATAMN ARBITER

1. Setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak hak yang ia kuasai

secara bebas kepada keputusan arbiter.

Semua orang yang diangkat dengan suatu keputusan hakim, atau yang menurut

ketentuan ketentuan dalam KUH perdata atau KUHD memerlukan kuasa

dengan suatu keputusan hakim untuk memerlukan perdamaian atau untuk menjual

barang barang. Tanpa kuasa tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya tidak

boleh menyerahkan penyelesaian perkara pada keputusan arbiter.


20/25


Seorang bahkan sebelumnya dapat mengikatkan diri. Bila dikemudian hari terjadi

sengketa ubtuk duduk pada keputusan arbiter.

2. Seseorang dengan ancaman kebatalan, tidak dapat mengadakan kompromi tentang

pemberian dan hibah wasuat untuk keperluan hidup, perumahan atau pakaian.

Tentang pemisahan antara suami istri, baik karena perceraian maupun pisah meja

dan ranjang, dan pemisahan harta benda, tentang perselisihan mengenai status

seseorang. Demikian juga tentang sengketa sengketa lain yang tidak diizinkan

dilakukannya perdamaian menurut ketentuan undang undang.

3. Kecuali apa yang disebut dalam ketentuan ketentuan. Maka setiap orang dapat

menerima suatu kuasa. Dapat juga diangkat sebagai arbiter. Ketentuan inidikecualikan para wanita dan mereka yang belum cukup umur.

4. Akta kompromi dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, bila

para pihak tidak dapat menandatangani, maka kompromi itu dibuat dihadapan

notaries dan saksi saksi. Akta kompromi itu harus memuat pokok pokok

sengketa dan nama kecil, nama dan tempat tinggal para pihak, demikian pula

nama dan tempat tinggal dari arbiter arbiter, yang jumlahnya harus ganjil.

5. Saat terjadinya sengketa tidak memperoleh kata sepakat mengenai penunjukan

arbiter arbiter, maka arbiter arbiter itu, atas permohonan pihak yang paling

siap, diangkat oleh hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa

itu,sekiranya tidak terjadi kompromi.

6. Kompromi menunjukkkan jangka waktu, dalam waktu mana sengketa yang

diajukan pada arbiter harus putus, dan jika hal itu tidak ditentukan, maka tugas

yang dibebankan pada arbiter berlaku selama enam bulan, terhitung mulai

diterimanya pengangkatan. Selama jangka waktu itu, para arbiter tidak dapat

ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak.

7. Terhadap arbiter arbiter yang tidak diangkat oleh hakim, tidak dapat diajukan

keberatan. Kecuali karena kesalahan kesalahan yang timbul setelah

pengangkatan itu. Terhadap arbiter arbiter yang diangkat oleh hakim, jika para

pihak secara tegas atau secara diam diam menerima pengangkatan itu, tidak

dapat diajukan keberatan, kecuali karena alas alasan alasan yang timbul


21/25


kemudian. Alasan alasan keberatan adalah sama seperti hanya terhadap hakim.

Keberatan itu akan diadili secara singkat oleh hakim seperti diatur dalam KUHP.

8. Penerimaan tugas secara arbiter dilakukan secara tertulis. Hal itu dapat dilakukan

diatas akta pengangkatannya.

9. Para arbiter yang telah menerima tugasnya tidak dapat lagi menariki diri, kecuali

berdasarkan alasan alasan yang telah disetujui oleh hakim seperti ditunjuk pada

pasal 619. Mereka dapat dihukum untuk membayar ganti rugi mengenai kerugian

kerugian dan bungan bunga kepada para pihak, bila mereka tanpa alasan yang

sah tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

B. PEMERIKSAAN PERKARA OLEH PARA ARBITER

1. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara dan dalam waktu seperti ditentukan

dalam kompromi, dan jika hal itu tidak ada, ditentukan oleh para arbiter.

2. Setelah jangka waktu itu lewat, maka para arbiter hanya mengambil keputusan

hanya berdasarkan memori memori dan surat surat yang diajukan.

3. Bila para pihak tidak mengajukan suatu suratpun, maka para arbiter atas

permintaan mereka dapat menetapkan jangka waktu baru, atau menyatakan bahwa

tugasnya telah berakhir.

4. Semua perintah yang dapat dilaksanakan lebih dahulu yang dikeluarkan oleh para

arbiter dan semua penetapan tentang tingkat pemeriksaan. Dapat dilaksanakan,

tanpa formalitas formalitas apapun. Terhitung mulai dari para arbiter

memberitahukan hal itu kepada pihak.

5. Bila harus dilaksanakan oleh pengadilan mengenai asli atau tidaknya suatu surat,

atau bila terdapat perselisihan tentang sifat kepidanaan suatu surat, atau bila

terdapat perselisihan tentang sifat kepidanaan dalam perkara itu, maka para arbiter

mempersilahkan para pihak untuk mengajukannya kepada hakim biasa. Dalam hal

itu jangka waktu berlaku kembali sejak hari keputusan hakim terhadap perkara itu

mempunyai kekuatan tetap.

6. Bila para arbiter menjatuhkan keputusan terhadap suatu insiden, atau oleh mereka

dijatuhkan keputusan sela. Dalam hal tersebut terakhir, mereka dapat

memperpanjang jangka waktu untuk keputsan akhir.


22/25


7. Bila oleh para arbiter diperintahkan pemeriksaan saksi saksi dan saksi saksi itu

tidak menghadap secara sukarela, atau menolak memberikan keterangan dibawah

sumpah atau janji, maka pihak yang paling berkepentingan dapat mengajukan

permohonan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat,

dimana pemeriksaan saksi saksi diperintahkan, untuk mengangkat seorang

hakim komisaris yang akan melakukan pemeriksaan saksi saksi dengan cara

seperti dalam perkara biasa. Dalam hal itu, maka jalannya jangka waktu ditunda

sampai pemeriksaan saksi saksi selesai.

C. KEPUTUSAN PARA ARBITER

Para arbiter menjatuhkan keputusan menurut aturan aturan hukum, kecuali jika

menurut kompromi mereka diberi wewenang untuk memutus manusia manusia baik

berdasarkan keahlian.

Keputusan ini memuat nama kecil, nama tempat tinggal para pihak, kesimpulan akhir

dari keterangan-keterangan masing-masing pihak, dasar pertimbangan dan keputusan.

Dalam keputusan itu tercamtum hari dan tempat, dimana keputusan itu dijatuhkan dan

ditandatangani oleh setiap arbiter.

1. Bila bagian minoritas menolak untuk menandatangani, maka para arbiter yang lain

menyebutkan hal itu dan keputusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti

ditandatangani oleh semua arbiter.

2. Dalam waktu empat belas hari untuk Jawa dan Madura dan sedapat mungkin dalam

waktu tiga bulan untuk tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

pengadilan Negeri di Jawa terhitung sejak hari keputusan. Surat keputusan aslinyaoleh salah satu dari arbiter atau oleh seorang pengacara yang dikuasakan mereka

dengan akta otentik diserahkan di kepaniteraan pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat dimana keputusan itu diambil.

Akta penyerahan ditulis pada bagian bawah atau pinggir dari surat keputusan asli

yang diserahkan dan ditandatangani oleh paintera dan juga oleh orang yang

menyerahkan.


23/25


24/25


c. Bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa arbiter yang tidak berwenang

menjatuhkan keputusan diluar keputusan yang lain.

d. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan

lebih dari yang dituntut.

e. Bila keputusan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu

dengan yang lain.

f. Bila para arbiter lalai satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan

sesuai dengan ketentuan dalam kompromi.

g. Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan

tetapi ini hanya bila dalam kompromi diperjanjikan dengan tegas, bahwa paraarbiter wajib memenuhi acara aturan biasa.

h. Bila keputusan atas dasar surat-surat yang setelah keputusan para arbiter,

diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu.

i. Bila sesudah keputusan ditentukan surat-surat yang menentukan yang

disembunyikan oleh salah satu pihak

j. Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu-muslihat yang kemudian

diketahui dalam acara pemeriksaan.

3. Tuntuan akan kebatalan atau tidak dapat diterima, kecuali jika diajukan dalam

waktu enam bulan, terhitung dari hari pemberitahuan para arbiter kepada orang

yang bersangkutan atau ditempat tinggalnya.

Akan tetapi dalam hal-hal tersebut dimuka dalam jangka waktu enam bulan mulai

berjalan sejak hari diketahuinya kepalsuan, penipuan atau tipu-muslihat, atau

ditemukannya surat-surat dengan ketentuan bahwa dalam hal-hal ini hanya bukti

tertulis yang digunakan untuk pembuktian hari itu.

4. Tuntutan kebatalan diajukan dengan surat panggilan untuk menghadapi di siding

yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan.

5. Tuntutan itu diajukan pada pengadilan Negeri yang ketuanya memerintahan

pelaksanaan itu. Pengadilan Negeri memutus tuntutan itu dan para pihak dapat

mengjukan banding. Jika terdapat cukup alas an terhadap keputusan itu seperti

perkara-perkara pengadilan biasa.


25/25


6. Bila para arbiter memutuskan paksaan badan terhadap terhukum pada tingkat akhir

dan ia menganggap ketentuan-ketentuan undang-undang tidak membolehkan upaya

paksaan dalam hal yang bersangkutan, maka ia dapat mengajukan permohonan

pembatalan dalam bagian keputusan itu kepada Hakim seperti tersebut dalam pasal

dimuka dalam jangka waktu dan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 644

dan 645 dan sekalipun bertentangan dengan ketentuan yang dibuat akta kompromi.

E. BERAKHIRNYA PERKARA DI MUKA PARA ARBITER

1. Kematian salah satu pihak tidak menghentikan akibat dari kompromi atau

perjanjian seperti tersebut dalam aturan kekuasaan dari para arbiter tidak jugadianggap ditarik kembali karenanya.

Akan tetapi jalannya jangka-jangka waktu dari kompromi terhadap para ahli waris

dari yang meninggal dunia ditunda sampai berakhirnya jangka waktu untuk

pencatatan harta peninggalan dan untuk berpikir-pikir.

2. Tugas para arbiter berakhir dengan dijatuhkannya keputusan.

3. Tugas tersebut berakhir juga:

a. Dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan kalam kompromi atau yang

diperpanjang oleh para pihak selam perkara masih bergantung.

b. Setelah lewat enam bulan berhitung sejak hari ditandatangani akta

penerimaan bila tidak ditentukan jangka waktu lain.

c. Dengan ditariknya kembali para arbiter atas kesepakatan para pihak.

4. Tugas para arbiter berakhir pula karena kematian, keberatan terhadapnya yang

diterima atau pemecatan seorang atau lebih dari mereka.

Bila tidak diperjanjikan sebaliknya maka dalam hal-hal tersebut atau para pihak

atau jika diantara mereka tidak terdapat kata sepakat atas tuntutan salah satu atau

kedua pihak oleh Hakim seperti yang ditunjuk dalam pasal 619. Diangkat arbiter-

arbiter baru dengan tugas untuk melanjutkan pemeriksaan berdasarkan akta-akta

terakhir.

sengketa yang termasuk segi teknis

Documents