sis tempe me rinta han

Upload: sutikno-seneng-raharjo

Post on 10-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    1/12

    SISTEMPEMERINTAHAN

    TRIANY SYAFRILIA

    2EA21

    19210684

    UNIVERSITAS GUNADARMA

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    2/12

    KATA PENGANTAR

    Puj i dan syukur k i ta pan ja tkan kehad i ra t Al lah SWT,

    ka re na dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya saya dapat

    menyelesaikan makalah ini.

    T a k l u p a s h a l a w a t s e r t a s a l a m s e m o g a t e t a p t e r c u r a h

    p a d a N a b i a k h i r z a m a n Muh ammad SAW, k ep ada p ara

    Sah aba tn ya, ke lua rga , s er ta sa mpa i k epa da kit a selaku umatnya.

    Amin.

    Makalah bertema Politik dan Strategi Nasional ini kami buat untuk

    memenuhi tugas SoftSkill yang diberikan dosen mata kuliah

    Pendidikan Kewarganegaraaan. Dan semoga, selain memenuhi tugas

    tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya

    dan saya khususnya.

    Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam upaya perbaikan

    dalam membuat makal ah . Karena sangat sa ya sadar i pembuatan

    makalah ini masih banyak kekurangan.

    Bekasi, Mei 2012

    Triany Syafrilia

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    3/12

    A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ............................................................ 1

    1. Pengertian Sistem Pemerintahan .................................................................... 1

    2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ...................................... 3

    3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan

    Parlementer .................................................................................................... 5

    4. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Presidensial ........................................ 5

    5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer ........................................ 6

    6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem

    Pemerintahan. ................................................................................................. 7

    7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan.................... 7

    8. Kesimpulan .................................................................................................... 11

    9. Daftar Pustaka...............................................................................................12

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    4/12

    BAB II

    SISTEM PEMERINTAHAN

    A. Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem pemerintahan yang berada di suatu negara dipergunakan sebagai

    alat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Antara lain kesejahteraan,

    pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi

    kepentingan rakyat. Untuk bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapaitujuan tersebut. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dibagikan lagi

    kepada alat-alat kekuasaan negara di setiap sektor.

    Negara-negara di dunia memiliki sistem pemerintahan tidak menutup

    kemungkinan ada yang sama, bahkan suatu negara pernah mencoba dari

    berbagai macam sistem pemerintahan yang ada. Kernudian yang menjadi

    pertanyaan apa apa yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di suatu

    negara, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan.

    1. Pengertian Sistem PemerintahanSistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks

    dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-

    bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks

    atau utuh. Di dalam suatu sistem terdapat komponen yang merupakan

    suatu sub sistem tersendiri. Komponen-komponen tersebut mempunyai

    fungsi masing-masing saling berhubungan satu sama lain menurut pola.

    Tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

    a. SistemMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Sistem

    mempunyai tiga pengertian. Pertama, sistem berarti seperangkat unsur

    yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu

    totalitas. Kedua, sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang

    teratur. Ketiga, sistem berarti metode.

    Jelas bahwa dalam kaitannya dengan pemerintahan negara sistem

    berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas tentang

    pemerintahan negara. Menurut KBB, pemerintahan berarti:

    1) proses, cara, perbuatan memerintah;

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    5/12

    2) segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakankesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

    Dalam berbagai kamus yang ada, termasuk Webter 's New World

    Dictionary of American Language, disebutkan bahwa kata sistem

    berasal dari bahasa Latin "systema" atau bahasa Yunani "systematos"

    yang berasal dari asal kata "synistani" yang berarti menempatkan

    bersama. Selanjutnya istilah sistem mengalami perkembangan yang

    lebih luas dan membawa arti yang berbeda-beda, setiap orang

    memberikan arti atau definisi sendiri menurut disiplin ilmu dan

    kepentingannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

    1) Webster's New Collegiate Dictionary, memberikan batasan sistemadalah suatu kompleks ide-ide, prinsip-prinsip, dan sebagainya

    yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama

    lain.

    2) Meyers Grosses Handlexikon memberikan batasan sistem adalahsuatu keseluruhan yang teratur sebagai satu kesatuan.

    3) Gabriel A. Almond and Bingham Powel, memberikan batasansistem adalah suatu yang berisi interdenpendensi sejumlah bagian,

    sebuah batas di antara bagian-bagian itu, dan lingkungannya.

    Dari ketiga batasan itu terkandung pengertian bahwa sebuah sistem

    selalu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang

    lainnya dan di antara bagian-bagian itu terdapat saling hubungan

    dalam satu kesatuan menyeluruh, saling memengaruhi dan sistem itu

    bekerja dalam batas-batas yang jelas dari lingkungannya.

    b. PemerintahanPemerintahan dan pemerintah merupakan dua istilah yang berbeda,

    tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam bidang yang sama.

    Pemerintahan sebagai suatu proses pelaksanaan ketatanegaraan dalamsuatu negara, sedangkan pemerintah adalah organ yang merupakan alat

    kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan ketatanegaraan.

    Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan

    memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif

    negara. Tugas esensial adalah untuk mempertahankan negara sebagai

    organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas internal

    negara yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman

    dalam negara serta melindungi hak milik , dari setiap orang, dan tugas

    eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas esensial

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    6/12

    ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap

    pemerintah dari negara manapun di dunia. Tugas fakultatif negara

    adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral,

    intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara

    kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.

    Fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas esensial dan tugas

    fakultatif negara inilah merupakan salah satu wujud kegiatan

    penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana tugas

    negara meliputi berikut ini.

    1) Pemerintah dalam, arti luasPemerintah dalam anti luas adalah gabungan semua badankenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu

    negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di

    Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan badan konsultatif,

    eksaminatif, dan kenstitutif.

    2) Pemerintah dalam arti sempit terdiri atas presiden, wakil presiden,dan paramenteri (kabinet). Pemerintah dalam melaksanakan

    pemerintahan yakni melaksanakan tugas esensial dan tugas

    fakultatif negara dimasing-masing negara tidak sama. Hal ini

    disebabkan masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan

    yang berbeda-beda.

    2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan ParlementerAda dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan

    parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun istilah

    sistem pemerintahan itu menunjuk pada tata hubungan antara ketiga

    cabang kekuasaan utama dalam suatu negara, nama parlementer maupun

    presidensial itu lebih menunjuk pada hubungan antara lembaga legislatif

    dan lembaga eksekutif dalam suatu negara. Persoalan utamanya adalahlembaga manakah yang menjadi sasaran pertanggungjawaban kerja para

    pelaksana kekuasaan eksekutif (menteri). Nama parlementer menunjukkan

    bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan

    kinerja eksekutif kepada pihak parlemen (badan legislatif). Sedangkan

    nama presidensial menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri

    harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak

    presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif. Selain

    kedua jenis sistern pemerintahan yang umum berlaku di negara demokrasi

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    7/12

    itu, kita juga melihat adanya sistem pemerintahan yang khas berlaku di

    negara-negara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat.

    Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badan

    legislatif dengan badan eksekutif sangat erat. Keanggotaan badan legislatif

    dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun badan eksekutif atau

    kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkan

    dukungan suara terbanyak dari badan legislatif (Dewan Perwakilan

    Rakyat).

    Kabinet dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggung

    jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan

    kabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabilakabinet dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Dewan

    Perwakilan Rakyat, tidak akan terjadi sesuatu hal. Namun jika Dewan

    Perwakilan Rakyat tidak dapat menerima pertanggungjawaban kabinet,

    maka kemungkinan Dew an Perwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinet

    dengan mosi tidak percaya.

    Karena sangat bergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat posisi

    pemerintahan dengan sistem parlementer sangat labil. Apa lagi kalau

    persaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal ini

    biasanya terjadi apabila terdapat jumlah, partai yang banyak dalam

    memperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif, dan kabinet

    terbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai.

    Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial

    hubungan antara badan legislatif dan eksekutif bersifat fungsional.

    Artinya, badan yang satu tidak tergantung pada yang lainnya. Badan

    eksekutif terpisah dari badan legislatif atau parlemen sistem, ini

    merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan. Teori ini merupakan

    pikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesguieu.Menurut John Locke kekuasaan negara terpisah antara kekuasaan

    legislatif, ekskutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memiliki

    kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif

    meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan

    eksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi dengan negara lain di

    luar negeri.

    Sama seperti John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara

    secara terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

    yudikatif. Bedanya dengan John Locke, Montesquieu menegaskan bahwa

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    8/12

    kekuasaan yudikatif adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila

    eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti

    menyimpang dari undang-undang yang digariskan.

    Pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas masih diterapkan di

    Amerika Serikat, itupun tidak semurni ajaran Montesquieu. Di negara ini

    kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang

    oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung.

    Masing-masing badan berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi

    sehingga keseimbangan kekuasaan antara ketiga badan tadi dapat

    diwujudkan. Ketiga badan ini pun memiliki kedudukan yang sederajat

    sehingga mereka bisa saling mengawasi. Prinsip inilah yang dinamakan

    pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

    3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial danParlementer

    a. Kebaikan sistem pemerintahan parlementer1) Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pernerintah besar

    sekali

    2) Pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalandengan baik.

    b.

    Kelemahan sistem pemerintahan parlementer1) Sering terjadi krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari

    mayoritas anggota DPR.

    2) Keberhasilan sulit sekali bagi negara yang menganut sistem banyakpartai, karena kabinet mendapat kesulitan dukungan dari anggota

    DPR.

    c. Kebaikan sistem pemerintahan presidensial1) Presiden dan menteri selama masajabatannya tidak dapat

    dijatuhkan oleh DPR sehingga ada kestabilan.

    2) Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, karenatidak dibayangi krisis kabinet

    d. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial1) Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.2) Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik negara kurang

    mendapat perhatian yang seluas-luasnya.

    4. Ciri-ciri Pokoh Sistem Pemerintahan PresidensialDalam sistem pemerintahan presidensial, pada dasamya kekuasaan

    negara berpusat pada presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas

    kenegaraan, pertimbangan lembaga-lembaga pemerintah lainnya tetap

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    9/12

    menjadi penyeirnbang. Adapun ciri-ciri sistern pemerintahan presidensial

    sebagai berikut :

    a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepalapemerintahan.

    b. Presoden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan.c. Masa jabatan presiden dan legislatif dapat ditentukan dengan pasti.d. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan

    bertanggung jawab kepada presiden.

    e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.Dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, ada yang

    mengembangkan ajaran Trias Politica Montesqueiu secara murni denganseparation of power, seperti di Amerika Serikat yang dikenal dengan

    praktik check and balance. Praktik demikian bertujuan agar di antara

    kekuasaan eksekutif (president), legislatif (kongres = senat + parlemen)

    dan yudikatif (Mahkamah Agung/Supreme Court) tersebut selalu terdapat

    keseimbangan dalam keadaan tertentu.

    Tetapi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial ada juga

    yang menerapkan trias politica tidak secara murni yaitu dengan sistem

    distribution ofpower atau pembagian kekuasaan, misalnya negara

    Indonesia.

    5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan

    yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan

    parlementer ditandai oleh adanya suatu hubungan yang erat antara eksekutif

    dan parlernen. Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain.

    Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari

    partai/organisasi mayoritas di parlemen. Rakyat tidak memilih langsung

    perdana menteri dan kabinetnya, melainkan hanya memilih anggota parlemen.Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

    a. Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.b. Raja atau presiden berkedudukan sebagai kepala negara.c. Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan

    parlemen (DPR), apabila pemerintah menganggap parlemen tidak

    mewakili kehendak rakyat.

    d. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.e. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dengan mosi tidak

    percaya.

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    10/12

    f. Program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politiksebagian besar anggota parlemen.

    g. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangattergantung dukungan parlemen.

    h. Kekuasaan parlemen lebih kuat daripada kekuasaan pemerintah.i. Anggota kabinet seluruhnya atau sebagian merupakan anggota

    parlemen.

    j. Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil bila dalam negaratersebut diterapkan sistem multipartai, namun jika menganut sistem

    dwi partai, maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.

    6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan SistemPemerintahan.

    a. Tape-tipe kabinet berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atasjalannya tugas pemerintah

    1) K.abinet mini sterii1, yaitu sty-t, 11 kabinet di mana menteribertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.

    2) Kabinet presidensial yaitu suatu kabinet dimana presidenbertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.

    b. Tipe kabinet berdasarkan ada tidaknya campur tangan parlemen dalampembentukan kabinet

    1) Kabinet parlementer, yaitu suatu kabinet di mana ada campurtangan parlemen dalam pembentukan.

    2) Kabinet ekstra parlementer, yaitu suatu kabinet di mana tidakadanya campur tangan parlemen dalam pembentukannya.

    7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahana. Bentuk negara.

    Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria

    distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan

    dalam suatu negara. Bentuk negara dibedakan menjadi tiga kategori.1) Negara kesatuan, yaitu negara yang pemerintah pusatya berdaulat

    penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.

    2) Federal/serikat, yaitu negara yang kekuasaannya secara formal dibagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat

    federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan negara

    bagian.

    3) Negara konfederasi, yaitu bentuk kerja sama negara di manapemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing negara

    anggotanya.

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    11/12

    b. Bentuk pemerintahBentuk pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan carapengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria itu kita

    mengenal negara kerajaan dan republik. Kerajaan adalah negara yang

    jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Sedangkan

    republik adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara

    di luar sistem pewarisan.

    c. Bentuk pemerintahanBentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak

    kekuasan tertinggi dalam sebuah negara. Menurut Aristoleles ada

    enam kemungkinan bentuk pemerintahan yaitu sebagai berikut.

    1) MonarkiMonarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara

    yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk

    kepentingan rakyat.

    2) TiraniTirani yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang

    tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk

    kepentingan dirinya sendiri.

    3) AristokratAristokrat yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara

    yang tertinggi ada di tangan elite, yang memerintah untuk

    kepentingan rakyat.

    4) OligarkiOligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang

    tertinggi ada di tangan sekelompok elit, yang memerintah untuk

    kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.

    5) PolitiPoliti yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yangtertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk

    kepentingan rakyat

    6) DemokrasiDemokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara

    yang tertinggi ada di tangan rakyat namun pemerintahannya hanya

    untuk kepentingan penguasa

  • 7/22/2019 Sis Tempe Me Rinta Han

    12/12

    Daftar Pustaka

    Balai Pustaka. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

    Pustaka

    BSNP. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata

    Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jakarta: Diknas.

    Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Pemerintah RI No.72

    Tahun 2005 Tentang Desa.

    Depdikbud . 1992.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

    Pustaka