sk ad art penjelasan

Upload: samuel-arth

Post on 09-Feb-2018

1.300 views

Category:

Documents


156 download

TRANSCRIPT

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    1/30

    MAJELIS PUSAT

    GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIALembaga Keagamaan ( Gereja )

    Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI. No. 30 Tahun 1986

    (D/h Beslit Pemerintah No. 33 Tgl. 4-6-1937, stbl. 368. Ket. Departemen Agama RI. No. E/VII/156/926/73, tgl 2-10-1973)

    Ketua Umum: Rekening Bank: Sekretaris Umum:Pdt. DR. MD. Wakkary CIMB NIAGA Surabaya Pdt. Adi Sujaka MThJI. S. Parman 63 No. AC : 218 01 001 86007 JI. MT. Haryono 178

    Medan 20153 Atas Nama : MP.GPdI Malang 65144

    KEPUTUSAN MUBESLUB GPdINo.003/MUBESLUB GPdI/6-2012

    TENTANG

    PENGESAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

    GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    DAN PENJELASANNYA

    Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus :Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Besar Luar Biasa Gereja Pantekosta di Indonesia

    diselenggarakan berdasar Tab Mubes XXXII di Manado, telah ditetapkan

    penyelenggaraannya pada tanggal 6-8 Juni 2012 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

    2. Bahwa Mubeslub GPdI dimaksud, diselenggarakan untuk mengamandemen

    AD/ART GPdI dan Penjelasannya, tahun 2005

    3. Bahwa Majelis Pusat GPdI telah membentuk Tim Khusus untuk mempersiapkan

    Rancangan Amandemen AD/ART GPdI dan Penjelasannya.

    4. Bahwa Rancangan Amandemen AD/ART GPdI dan Penjelasan- nya telah

    dibahas, disetuji dan disahkan oleh Sidang Paripurna Mubeslub GPdI. Karena ituperlu dibuat keputusannya.

    Mengingat : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan

    Penjelasannya.

    Memperhatikan : Berbagai aspirasi yang timbul sebelum dan selama Sidang Paripurna Mubeslub

    GPdI berlangsung.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa Gereja Pantekosta di Indonesia tentang

    Pengsahan AD/ART GPdI dan Penjelasannya.

    Pertama : AD/ART GPdI dan Penjelasannya hasil amandemen terlampir dan merupakanbagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

    Kedua : Menugaskan Majelis Pusat GPdI untuk mensosialisasikan dan mendistribusikan

    AD/ART dan Penjelasannya yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna

    Mubeslub kepada seluruh jajaran GPdI.

    Ketiga : Agar Majelis Pusat, Majelis Daerah GPdI menjabarkan dan melaksanakan AD/ART

    dan Penjelasannya yang telah disahkan dalam Mubeslub secara konkrit ke dalam

    seluruh pelayanan GPdI.Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Kantor : Wisma Pantekosta, JI. Danau Agung Raya Blok E / 1 Sunter Jakarta Utara 14350, Telp. 021 - 6459309 / Email : [email protected]. MT. Haryono 178, Malang 65144 Telp. 0341 -552233, Fax. 0341-559427 / Email : [email protected]

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    2/30

    Ditetapkan di : Cisarua, Bogor Jawa Barat

    Pada tanggal : 07 Juni 2012

    Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa ( MUBESLUB) GPdI

    Yang dilaksanakan berdasarkan

    Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012

    MAJELIS PUSAT

    GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    Selaku Pimpinan Mubeslub

    Ketua Umum Sekretaris Umum

    Pdt. DR. M D Wakkary Pdt. Adi Sujaka, M.Th

    (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI)

    ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

    GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    PEMBUKAAN

    Adalah kehendak dan rencana keselamatan dari Allah Yang Mahakuasa Pencipta alam semesta,agar seluruh umat manusia memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran (I Timotius 2:4).

    Dalam rencana keselamatan dari Allah tersebut, pada tahun 1921 kabar Injil sepenuh tiba diIndonesia, dimulai di Bali kemudian berkembang ke Jawa. Pada 31 Maret 1923 diadakan Baptisan Airyang pertama di Pasar Wage, Cepu Jawa Tengah.

    Kabar Injil sepenuh berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia dan melahirkan Jemaat-jemaat lokal Pantekosta di Indonesia. Pada 30 Juni 1923 Jemaat-jemaat lokal Pantekosta mengajukanpermohonan pengakuan pemerintah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan diakui sebagaivereeniging(perkumpulan resmi) pada 4 Juni 1924. Setelah itu ditingkatkan menjadi badan hukum gereja(kerkgenootschap) dengan nama De Pinksterkerk in Nederlandsch-Indieberdasarkan Besluit van den

    Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 33 Staatsblad No. 368 tanggal 4 Juni 1937. Pada tahun 1942

    nama tersebut disesuaikan menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Dengan Surat Departemen Agama RINo. E/VII/156/926/73 tanggal 2 Oktober 1973 Gereja Pantekosta di Indonesia dinyatakan sebagaikelangsungan dari badan hukum Kerkgenootschap de Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie.

    Gereja Pantekosta di Indonesia terpanggil melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristusuntuk memberitakan Injil sepenuh yang termaktub dalam Alkitab, yaitu Pergilah ke seluruh dunia,beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percayadan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak

    percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang- orang percaya; mereka akan mengusir setan-setan

    demi Nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular,

    dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya

    atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh (Markus 16:15-18). Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsamurid-Ku dan baptislah mereka dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala

    sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhirzaman (Matius 28:19-20).

    Dalam melaksanakan panggilan tersebut, Gereja Pantekosta di Indonesia meyakini adanya

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    3/30

    kepenuhan Roh Kudus dan peranan-Nya dalam Gereja seperti yang termaktub dalam Kisah Para Rasul:Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di

    Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. (Kisah Para Rasul 1:8) Makapenuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang

    diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya (Kisah Para Rasul 2:4).

    Menyadari tugas dan panggilan Gereja dalam Efesus 4:11-13, yaitu Dan Ialah yang memberikanbaik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar

    untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita

    semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan

    tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Serta kehendak Tuhan yang termaktub dalamIKorintus 14:33-40. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera segala sesuatu harusberlangsung dengan sopan dan teratur,maka demi kekudusan, keutuhan dan ketertiban, Gereja Pantekostadi Indonesia menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia.

    ANGGARAN DASARGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    BAB INAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

    Pasal 1

    Organisasi ini bernama Gereja Pantekosta di Indonesia disingkat GPdI.

    Pasal 2GPdI, sebagai kelanjutan dari De Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie, adalah Badan Hukum

    Persekutuan Gerejawi berdasarkan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat KeteranganDepartemen Agama R.I. Nomor E/VII/156/926/73, tanggal 2 Oktober 1973, dan Surat KeputusanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI Nomor 30 tahun 1988tanggal 3 Februari 1988.

    Pasal 3GPdI terdiri atas Jemaat-jemaat lokal GPdI di Indonesia dan di luar negeri.

    Pasal 4GPdI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

    BAB IID A S A R

    Pasal 5GPdI berdasarkan kepada Firman Allah, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

    BAB IIIP E N G A K U A N I M A N

    Pasal 6Pengakuan Iman GPdI adalah:1. Kami percaya bahwa Alkitab adalah Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus terdiri atas 66

    buku Kejadian sampai dengan Wahyu (II Timotius 3:16; II Petrus 1:21).

    2. Kami percaya kepada Allah Yang Maha Esa dan Kekal dalam wujud Trinitas: BAPA dan PUTERAdan ROH KUDUS, (Ulangan 6:4; I Timotius 2:5; I Yohanes 5:7; Matius 28:19), Keesaan nama-Nyayaitu TUHAN YESUS KRISTUS, (Kisah Para Rasul 2:36; 8:12; 10:48; Matius 1:1; Wahyu 22:20-21;Kisah Para Rasul 19:5; I Petrus 3:15).

    3. Kami percaya kepada Allah pencipta alam semesta dan manusia, seperti tertulis dalam KitabKejadian (Kejadian 1 dan 2; Yohanes 1:1-3; Kolose 1:16; Roma 4:17; Roma 1:19-20).

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    4/30

    4. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkanPerawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib, menanggung dosa manusia,dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. (Yohanes 20:31; Roma 1:4; I Yohanes4:15; Yohanes 1:14; Filipi 2:7-8; II Timotius 3:16; Matius 1:18; Yesaya 7:14; Lukas 1:35; I Timotius 1:15;Kisah Para Rasul 4:1-12; 10:42-43; Roma 6:4; I Korintus 15:3-4; I Tesalonika 4:15,17).

    5. Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Pribadi Allah yang memiliki sifat: Kekal, Mahahadir,Mahakuasa, Mahatahu, Mahakudus, Mahakasih, dan baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan RohKudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa, sebagaimana diilhamkan oleh RohKudus, diterima oleh orang percaya, bertobat, dan lahir baru. (I Yohanes 5:7; II Korintus 13:13; Ibrani9:14; Mazmur 139:7-10; Lukas 1:35; Kejadian 1:2; Ayub 26:13; Kisah Para Rasul 2:4; 10:45-46; 19:6;

    Markus 16:17; Yohanes 7:38-39).

    6. Kami percaya bahwa baptisan air, dengan diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan RohKudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya,

    bertobat, dan lahir baru untuk menggenapi kebenaran Allah. (Markus 16:15-16; Kisah Para Rasul2:38; 8:12, 37,39; Matius 3:15; 28:19; Markus 1:15).

    7. Kami percaya bahwa keselamatan orang berdosa, baik roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah dan imankepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang percaya harus mempertahankan, keselamatan,

    kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. (Efesus 2:8-9;Roma 10:9-10; I Korintus 1:18; Filipi 2:12; Matius 24:13; Ibrani 3:12; II Petrus 2:20-22; 1:4-11; Yudas1:3).

    8. Kami percaya kepada peranan karunia-karunia Roh Kudus dalam Jemaat. (I Korintus 12:4- 11;14:26).

    9. Kami percaya bahwa Perjamuan Tuhan, yang lazim disebut Perjamuan Kudus, harus diterima olehmereka yang percaya. (Lukas 22:19-20; I Korintus 11:23-26; Yohanes 6:53-56).

    10. Kami percaya kepada kesembuhan dari Allah atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalamkuasa nama-Nya. (Yesaya 53:4; I Petrus 2:24; Kisah Para Rasul 4:30; Markus 16:18).

    11. Kami percaya bahwa penyerahan anak-anak adalah kehendak Tuhan. (Lukas 2:22-27; Matius 19:13-15; Markus 10:13-16; Lukas 18:15-17).

    12. Kami percaya kepada Gereja Tuhan Yang Esa, persekutuan orang-orang percaya, kudus, dansempurna sebagai Mempelai Perempuan, disingkirkan selama masa tiga setengah tahun tribulasi,diubah, dan diangkat pada saat kedatangan kembali Tuhan Yesus. (Yohanes 17:21-23; Efesus 4:12-16;I Tesalonika 5:23; I Petrus 5:10; I Tesalonika 5:4; I Korintus 15:51).

    13. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Mempelai Laki-laki, Raja atas segala raja, danTuan atas segala tuan yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan adil dan akanmemerintah dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai bersama Mempelai Perempuan, yaitu Gereja-Nya.

    (Kisah Para Rasul 1:11; Wahyu 22:7; I Korintus 15:24-25; I Tesalonika 4:16-17; II Tesalonika 1:7-9;Wahyu 20:10-15; Wahyu 19:11-16; I Timotius 6:15).

    14. Kami percaya kepada kebangkitan orang-orang kudus sebelum Kerajaan Seribu Tahun Damai dankebangkitan orang-orang berdosa sesudah Kerajaan itu; orang kudus akan menerima hidup kekal,orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api.(Wahyu 20:1-15; I Tesalonika 4:16-17).

    15. Kami percaya kepada langit dan bumi baru yang berisi Kebenaran, tempat kediaman kekal umattebusan darah Kristus. (I Petrus I:18-19; II Petrus 3:13; Wahyu 21:1-18).

    16. Kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap, khidmat, dan

    sukacita. (Kisah Para Rasul 2:25; Keluaran 23:25; Ibrani 10:25; Mazmur 47:2; 100:1-5; 134:2; 150:1-5).

    17. Kami percaya bahwa setiap pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah. (Roma 13:4; IPetrus 2:17; I Timotius 2:1-2; Amsal 21:1).

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    5/30

    BAB IV

    T U J U A N

    Pasal 7GPdI bertujuan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang termaktub

    dalam Alkitab demi keselamatan umat manusia.

    BAB VKEANGGOTAAN

    Pasal 8Anggota jemaat GPdI adalah mereka yang menerima Dasar dan Tujuan GPdI serta Pengakuan

    Iman.

    BAB VIP I M P I N A N

    Pasal 9Pimpinan GPdI disebut:1. Majelis Pusat disingkat MP, berkedudukan di tingkat pusat;2. Majelis Daerah disingkat MD, berkedudukan di tingkat daerah;3. Majelis Wilayah disingkat MW, berkedudukan di tingkat wilayah;4. Gembala Jemaat berkedudukan di tingkat Jemaat lokal.

    BAB VIISUMBER KEUANGAN

    Pasal 10Sumber keuangan GPdI berasal dari:

    1. Persembahan anggota yang sesuai dengan Firman Allah;2. Sumbangan dari para dermawan;3. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

    BAB VIII

    KEKAYAAN

    Pasal 11Kekayaan GPdI terdiri atas semua harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

    yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha, hibah, dan setiap bangunan yang didirikan atas namaGPdI.

    BAB IXMUSYAWARAH

    Pasal 12Musyawarah GPdI terdiri atas:1. Musyawarah Besar disingkat MUBES;2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB3. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS;4. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA;5. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA;6. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL.

    BAB XPERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    6/30

    Pasal 131. MUBES/MUBESLUB dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan usulan sekurang-

    kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah MD melalui MP.2. Pengesahan Anggaran Dasar dan perubahannya dilakukan dalam MUBES/ MUBESLUB.

    BAB XIATURAN PERALIHAN

    Pasal 14Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar sebelumnya, dinyatakan

    tidak berlaku lagi.

    BAB XIIATURAN TAMBAHAN

    Pasal 151. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Cisarua, Bogor Jawa BaratPada tanggal, 7 Juni 2012Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdI

    Yang dilaksanakan berdasarkanKetetapan MUBES XXXII Tahun 2012

    MAJELIS PUSATGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    Selaku Pimpinan Mubeslub

    Ketua Umum Sekretaris Umum

    Pdt. DR. M.D Wakkary Pdt. Adi Sujaka, M.Th

    (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI)

    ANGGARAN RUMAH TANGGAGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    BAB IKEGIATAN PELAYANAN GEREJA

    Pasal 1

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    7/30

    Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) mencapai tujuannya dengan melaksanakan kegiatanpelayanannya, sebagai berikut:1. GPdI melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil.2. GPdI membuka pelayanan jemaat dan mendirikan bangunan rumah ibadah.3. GPdI mengadakan kebaktian atau ibadah di berbagai tempat.4. GPdI memberdayakan anggota jemaat untuk terlibat aktif dalam pelayanan.5. GPdI menyelenggarakan pendidikan rohani dan umum.6. GPdI menyelenggarakan kegiatan diakonia, sosial dan kemasyarakatan.7. GPdI menyelenggarakan penerbitan literatur dan rekaman rohani.8. GPdI menyelenggarakan penyiaran rohani melalui media cetak, elektronik.9. Menjalin hubungan antar gereja di dalam dan di luar negeri.

    IBADAH

    Pasal 2GPdI mengadakan kegiatan ibadah rutin pada hari Minggu dan hari lainnya, baik ibadah umum

    maupun ibadah anak, remaja, pemuda, wanita, pria dan lainnya, sebagai wadah persekutuan,pembinaan, pertumbuhan dan pendewasaan rohani.

    PELAYANAN WARGA JEMAAT

    Pasal 31. GPdI menggerakkan anggota jemaatnya untuk terlibat aktif dalam pelayanan dengan membentuk

    wadah pelayanan warga jemaat, antara lain: anak, remaja, pemuda, wanita, pria, keluarga, pelajar,mahasiswa, profesi, usahawan dan anak hamba Tuhan.

    2. Ketentuan tentang wadah-wadah seperti yang terdapat pada pasal 3 butir 1, diatur menurutkeputusan pimpinan GPdI.

    PENDIDIKAN

    Pasal 41. GPdI menyelenggarakan pendidikan rohani melalui Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab,

    Sekolah Tinggi Teologia, Pusat Pelatihan Penginjil, kursus, seminar, penataran, simposium,lokakarya, sarasehan dan pendidikan lainnya.

    2. Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab, Sekolah Tinggi Teologia berada di bawah pengawasan danpengaturan MP GPdI.

    3. GPdI mengupayakan peningkatan kecerdasan bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatanpendidikan formal dan nonformal dengan menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanaksampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya Pendidikan Kejuruan, kursus ketrampilandan pelatihan.

    4. MP GPdI membentuk Tim / Badan untuk mengawasi, mempertahankan dan meningkatkan

    kualitas pendidikan.

    PENERBITAN DAN MULTI-MEDIA

    Pasal 51. GPdI menerbitkan dan menyebarkan bahan bacaan, literatur rohani, buku pelajaran, majalah,

    traktat, buku nyanyian, tabloid, surat kabar, warta jemaat, buletin dan penerbitan lainnya.2. GPdI menyebarkan berita Injil, kesaksian dan lagu rohani melalui berbagai media, baik media cetak

    maupun media elektronik, termasuk di dalamnya multi media.

    DIAKONIA DAN SOSIAL

    Pasal 6Dalam pelayanan kasih dan kepedulian sosial, GPdI melakukan pelayanan diakonia dan sosial

    dengan membuka panti asuhan, panti wreda, pusat rehabilitasi, mengentaskan kemiskinan, membantujanda-janda dan anak-anak yatim piatu, tuna wisma, korban bencana alam, korban kekerasan serta turut

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    8/30

    menanggulangi masalah sosial, seperti kenakalan remaja, narkoba, lingkungan hidup dan problemamasyarakat lainnya.

    BAB IIJEMAAT LOKAL

    Pasal 71. Basis GPdI adalah Jemaat-jemaat lokal GPdI.

    2. Jemaat lokal GPdI dipimpin oleh Gembala Jemaat GPdI.

    3. Jemaat lokal GPdI merupakan suatu kumpulan orang/jiwa yang atas kehendak dan kesadaransendiri, mengikuti dengan setia kebaktian atau ibadah yang digembalakan atau dipimpin olehhamba Tuhan GPdI.

    Pasal 8Ketentuan tentang Jemaat lokal GPdI adalah sebagai berikut.

    1. Jemaat lokal minimal beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dewasa dan 15 (lima belas) anak-anak,dipimpin oleh seorang Gembala Jemaat.

    2. Jemaat lokal yang belum mencapai ketentuan pada pasal 8 butir 1 (satu), disebut Jemaat Muda,dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dan berada dalam pembinaan seorang Gembala Jemaat atauMD.

    3.

    Jemaat lokal yang beranggotakan minimal 50 (lima puluh) orang dewasa dipimpin oleh seorangGembala Jemaat, dapat didampingi Wakil Gembala, Penatua, Diaken, atau Majelis Jemaat.

    4. Jemaat lokal melakukan kebaktian/ibadah umum yang tetap dan teratur, serta menyelenggarakankebaktian anak-anak, kebaktian pemuda, kebaktian remaja, kebaktian wanita, kebaktian pria dankebaktian lainnya secara berkala.

    5. Jemaat lokal memiliki program pertumbuhan dengan membuka kebaktian cabang, rayon, sektor,pos pekabaran InjiI, kelompok sel, ibadah doa, pelajaran Alkitab, dan kegiatan pembinaan rohani

    lainnya.

    Pasal 9Jemaat lokal GPdI melakukan kebaktian/ibadah di gedung atau rumah ibadah yang dimilikinya

    dan/atau gedung/ruangan yang dipinjam/disewa, dan/atau ruangan/ tempat lain yangmemungkinkan.

    BAB IIIKEANGGOTAAN

    Pasal 10

    1. Anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut:a. seorang yang percaya, bertobat, lahir baru, mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus

    sebagai Juru Selamat dan Penebusnya serta dibaptis atau diselamkan dalam nama Bapa danPutera dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus.

    b. anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan.c. mereka yang mendaftar kepada Gembala Jemaat dengan memenuhi ketentuan pada butir a.

    2. Hak anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut:a. mendapatkan pelayanan rohani dan pelayanan pastoral dari Gembala Jemaat;

    b. mendapatkan pelayanan organisasi dan administrasi.

    3. Kewajiban anggota Jemaat GPdI antara lain adalah sebagai berikut:a. melakukan Firman Allah (Alkitab), antara lain: setia beribadah, taat kepada pimpinan,

    memberikan persepuluhan, dan persembahan sukarela;b. menerima Pengakuan Iman GPdI.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    9/30

    4. Yang dinyatakan tidak lagi menjadi anggota jemaat GPdI adalah mereka yang:a. mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri;

    b. diberhentikan oleh Gembala Jemaat karena pelanggaran terhadap firman Allah.

    BAB IVP I M P I N A N

    Pasal 111. Majelis Pusat.

    a. MP terdiri atas sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang dan sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) orang.

    b. Pengurus Harian MP terdiri atas:

    - seorang Ketua Umum;

    - seorang atau beberapa orang Ketua;

    - seorang Sekretaris Umum;

    - seorang atau beberapa orang Sekretaris;

    - seorang Bendahara Umum;

    - seorang atau beberapa orang Bendahara.c. Anggota MP lainnya memimpin departemen dan badan.

    d. Dalam menjalankan tugasnya, MP dibantu oleh MPR.

    2. Majelis Pertimbangan Rohani.a. Ketua MPR dipilih dalam MUBES.

    b. MPR sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yangterdiri atas:- Ketua,- Wakil Ketua,- Sekretaris dan beberapa anggota.

    3. Majelis Daerah.a. MD terdiri atas sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang dan sekurang-kurangnya 7

    (tujuh) orang.b. Pengurus Harian MD terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua,

    seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.c. Anggota MD lainnya memimpin Biro.d. Pengaturan jumlah anggota MD ditetapkan berdasarkan kepada keputusan MP.e. MD dapat mengangkat beberapa orang Penasihat.

    4. Majelis Wilayaha. MW dibentuk oleh MD di wilayah tersebut terdiri atas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Jemaat

    lokal.b. Personalia MW terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang

    Bendahara.

    5. Gembala Jemaat.a. Gembala Jemaat adalah Hamba Tuhan yang memimpin/menggembalakan Jemaat lokal.

    b. Gembala Jemaat dapat mengangkat hamba Tuhan sebagai wakil Gembala Jemaat dan pelayan-pelayan mimbar sesuai kebutuhan.

    c. Gembala Jemaat memimpin/menggembalakan Jemaat lokal tanpa pembatasan waktu, dengansyarat memiliki panggilan Tuhan, kesanggupan dan kemampuan.

    BAB VTUGAS DAN WEWENANG

    Pasal 121. Tugas dan Wewenang Majelis Pusat.

    a. MP memimpin GPdI, baik di dalam maupun di luar negeri.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    10/30

    b. Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris, atau 2 (dua) orangKetua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris, bertindak untuk dan atas namaMP, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjukanggota MP lain-nya atau orang lain untuk mewakili MP.

    c. MP menetapkan dan memelihara kemurnian serta persamaan pengajaran.

    d. MP memelihara persatuan, keutuhan dan ketertiban umum dalam GPdI.e. MP melaksanakan Keputusan MUBES/MUBESLUB dan MUKERNAS.f. MP menyelesaikan Persoalan Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh MD.g. MP mengunjungi daerah-daerah untuk memperkokoh dan mempererat persaudaraan serta

    melakukan konsolidasi organisasi.h. MP memberikan dan atau menarik kembali surat-surat jabatan; membekukan dan/atau

    mengaktifkan kembali badan-badan/pimpinan-pimpinan dalam lingkungan GPdI, yangmendapat Surat Ketetapan/ Keputusan dari MP.

    i. MP menetapkan dan memimpin MUBES/MUBESLUB dan MUKERNAS.j. MUBES dapat dipercepat atau ditunda pelaksanaannya atas permintaan lebih dari separuh MD

    atau atas pertimbangan MP.k. MP mengadakan Rapat Pleno MP sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.l. MP melantik Pendeta GPdI dalam MUBES dan MUKERNAS.m. MP dapat membentuk Badan dan atau Tim Khusus untuk tugas tertentu dan bertanggung jawab

    langsung kepada MP.

    n. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MUBES.o. Dalam melaksanakan tugas, MP dapat mengeluarkan surat ketetapan, surat keputusan dan suratedaran.

    2. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Rohani.a. MPR mengawasi kemurnian dan persamaan pengajaran.

    b. MPR memberikan nasihat dan pertimbangan kepada MP.c. MPR menyelesaikan permasalahan yang terjadi di MP atas permintaan MP, misalnya tentang

    perzinahan, keuangan, atau penyimpangan/ pelanggaran organisasi lainnya.

    3. Tugas dan Wewenang Majelis Daerah.a. MD mewakili GPdI ke dalam dan ke luar di daerahnya.

    b. MD mengawasi pelaksanaan kemurnian dan persamaan pengajaran di daerahnya.c. MD menyelesaikan dan menyelenggarakan hal-hal yang diserahkan oleh MP, serta mengawasi

    pelaksanaan Keputusan-keputusan Musyawarah di daerahnya.d. MD menetapkan dan memimpin MUSDA dan MUKERDA.e. MD mengatur pembagian tugas anggota MD sesuai kebutuhan di daerahnya.f. MD mengadakan Rapat Pleno MD sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.g. MD dapat mengadakan pertemuan persekutuan dalam daerah menurut kebutuhan.

    h. MD mengunjungi Jemaat-jemaat lokal dan wilayah-wilayah untuk mempererat hubunganpersaudaraan dan persekutuan.

    i. MD memberikan dan atau menarik kembali Surat Jabatan.j. MD melantik Pendeta Muda dalam MUSDA dan MUKERDA.k. MD dapat membentuk Badan dan atau Tim Khusus untuk tugas tertentu dan bertanggung jawab

    langsung kepada MD.l. MD dapat menunjuk dan mengangkat Gembala Jemaat untuk membina Jemaat Muda atas

    usulan MW.m. MD memberikan pertanggungjawaban kepada MUSDA.

    4. Tugas dan Wewenang Majelis Wilayah.a. MW membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh MD.

    b. MW melaksanakan program kerja MD di wilayahnya dan program kerja Wilayah yang sudahdisetujui MD.

    5. Tugas dan Wewenang Gembala Jemaat.a. Gembala Jemaat menggembalakan, memimpin, dan melayani Jemaat lokal.

    b. Gembala Jemaat mewakili Jemaat lokal yang digembalakannya, baik ke dalam dan ke luar.c. Gembala Jemaat yang anggota jemaatnya sudah melebihi 50 (lima puluh) orang dewasa, dapat

    mengangkat dan memberhentikan Wakil Gembala, Pendeta Pembantu, Penginjil, Penatua,

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    11/30

    Diaken, dan pelayan kebaktian serta Pengurus Wadah Pelayanan Warga Jemaat di lingkunganJemaat lokal yang digembalakannya.

    d. Gembala Jemaat dapat membentuk Majelis Jemaat menurut kebutuhan, serta mengangkatpersonalia Majelis Jemaat yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan penggembalaan,pelayanan, dan pertumbuhan gereja serta kegiatan lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung

    jawab kepada Gembala Jemaat.e. Gembala Jemaat adalah Ketua Majelis Jemaat.f. Gembala Jemaat mengatur pengelolaan keuangan Jemaat lokal.g. Gembala Jemaat harus menjadi teladan bagi anggota jemaat dalam menaati dan melaksanakan

    keputusan organisasi.h. Gembala Jemaat melibatkan anggota jemaat secara aktif dalam penginjilan dan pelayanan sesuai

    dengan potensi/karunia yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi pertumbuhan gereja.i. Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat harus mampu menerjemahkan dan menyalurkan aspirasi

    anggota jemaat yang positif, kreatif, dan dinamis untuk kemajuan Jemaat lokal.j. Gembala Jemaat wajib melakukan pembinaan kepada Jemaat Muda agar dapat berkembang

    menjadi Jemaat.

    BAB VITATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

    Pasal 131. Pemilihan Majelis Pusat.

    a.

    MP dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun melalui sistem formatur tunggal.b. Ketua Umum MP dipilih dalam MUBES melalui suara terbanyak dari antara calon yangditetapkan oleh panitia nominasi.

    c. Panitia nominasi diangkat oleh MP.d. Ketua Umum terpilih menyusun pengurus lengkap MP.e. Persyaratan calon Ketua Umum MP adalah sebagai berikut:

    e.1. Calon Ketua Umum MP telah berpengalaman sebagai Pengurus MP sekurang-kurangnya 2(dua) periode dan atau berpengalaman sebagai pengurus harian MD selama 2 (dua) periode,di antaranya pernah sebagai Ketua MD dan atau Ketua SA/STA/STT.

    e.2. Calon Ketua Umum MP telah melayani sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahunsebagai hamba Tuhan GPdI.

    e.3. Calon Ketua Umum MP adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan

    setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik sebagai Pendetasekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

    f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MP adalah Pendeta yang sedang mengerjakan pekerjaanTuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik menjadiPendeta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dan telah berpengalaman dalam organisasiGPdI sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

    g. Tata tertib pemilihan ditetapkan dalam MUBES.h. Panitia pemilihan ditunjuk oleh MP.

    2. Pemilihan Majelis Pertimbangan Rohani.

    a. MPR dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima)tahun.b. Ketua MPR dipilih dalam MUBES melalui suara terbanyak bersamaan dengan pemilihan Ketua

    Umum MP.c. Ketua MPR dipilih dari antara calon yang dinominasikan MP.d. Ketua MPR dan Ketua Umum MP terpilih, memilih dan menyusun pengurus lengkap MPR.e. Persyaratan calon Ketua MPR adalah sebagai berikut.

    e.1 Calon Ketua MPR telah berpengalaman dalam kepemimpinan organisasi GPdI.e.2 Calon Ketua MPR telah melayani sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun sebagai hamba

    Tuhan GPdI.e.3 Calon Ketua MPR adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia,

    terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik sebagai Pendeta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

    f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MPR adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaanTuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dengan masa pelayanansekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun serta telah berpengalaman dalam kepemimpinanorganisasi GPdI.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    12/30

    g. Anggota MPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota MP dan atau sebaliknya.

    3. Pemilihan Majelis Daerah.a. MD dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun, melalui sistem formatur tunggal.

    b. Ketua MD dipilih dalam MUSDA melalui suara terbanyak dari antara calon yang ditetapkan olehpanitia nominasi.

    c. Ketua MD terpilih bersama utusan MP menyusun pengurus lengkap MD.d. Panitia nominasi diangkat oleh MD.e. Persyaratan Calon Ketua MD adalah sebagai berikut :

    e.1 Calon Ketua MD telah berpengalaman sebagai pengurus MD sekurang-kurangnya 2 (dua)periode.

    e.2 Calon Ketua MD telah melayani sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sebagai hambaTuhan GPdI.

    e.3 Calon Ketua MD adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia,terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat serta telah dilantik sebagai Pendetasekurangnya 15 (lima belas) tahun.

    f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MD adalah Pendeta yang sedang mengerjakan pekerjaanTuhan dengan setia, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik menjadi Pendetasekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan telah berpengalaman dalam organisasi GPdI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

    g. Tata tertib pemilihan ditetapkan dalam MUSDA.h. Panitia pemilihan diketuai oleh utusan MP dan anggota ditunjuk oleh MD.

    4. Pemilihan Majelis Wilayah.a. MW dipilih dan diangkat dalam Rapat Pleno MD.

    b. Pelantikan MW dilakukan oleh MD.

    5. Penetapan Gembala Jemaat.a. Gembala Jemaat sebagai jawatan dari Tuhan untuk gereja adalah Hamba Tuhan yang terpanggil

    menggembalakan Jemaat lokal di suatu tempat.

    b. Penetapan dan pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh

    MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan ditahbiskan oleh MP.

    BAB VIIPENGISIAN KEKOSONGAN PIMPINAN

    Pasal 141. Majelis Pusat.

    a. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MP, kecuali kekosongan Ketua Umum,pengisiannyadiputuskan dalam Rapat Pleno MP.

    b. Apabila terjadi kekosongan Ketua Umum MP pengisiannya ditetapkan oleh Mubeslub.c. Dalam hal Mubeslub belum dilaksanakan, rapat pleno MP menetapkan pejabat Ketua Umum

    MP.

    2. Majelis Pertimbangan Rohania. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MPR, kecuali kekosongan Ketua MPR,

    pengisiannya diputuskan oleh rapat pleno MPR.b. Apabila terjadi kekosongan Ketua MPR, pengisiannya diputuskan oleh MP dengan

    mempertimbangkan usulan rapat pleno MPR.

    3. Majelis Daerah.a. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MD, kecuali kekosongan Ketua MD

    pengisiannya diputuskan oleh rapat pleno MD.

    b.

    Apabila terjadi kekosongan Ketua MD, pengisiannya diputuskan oleh MP denganmempertimbangkan usulan rapat pleno MD.

    4. Majelis Wilayah.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    13/30

    Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MW, pengisiannya diputuskan dalam Rapat PlenoMD.

    5. Gembala Jemaat.Pengisian kekosongan Gembala Jemaat diputuskan oleh MD dalam rapat pleno, setelah

    memperhatikan panggilan penggembalaan dan kondisi jemaat setempat. Dalam keadaan khusus,

    pengisian kekosongan Gembala Jemaat dilakukan oleh MP.

    BAB VIIIMUSYAWARAH

    Pasal 151. Musyawarah Besar.

    MUBES adalah forum tertinggi GPdI yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri olehpimpinan GPdI, Hamba Tuhan GPdI, dan undangan lainnya untuk :

    a. mempererat persekutuan dan persaudaraan Hamba Tuhan;

    b.menilai laporan dan pertanggungjawaban MP;

    c. menetapkan Program Kerja;

    d.memilih dan melantik Ketua Umum MP dan pengurus lengkapnya;

    e. memilih dan melantik Ketua MPR dan pengurus lengkapnya;

    f. melantik Pendeta;

    g.menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

    2. Musyawarah Besar Luar BiasaMUBESLUB diselenggarakan karena adanya kebutuhan yang mendesak, dihadiri oleh MP, MPR,MD, Utusan Wadah Pelayanan Jemaat Tingkat Pusat, Utusan Lembaga PendidikanAlkitab/Teologia serta Perwakilan Luar Negeri. Diselenggarakan berdasarkan,a. Amanat MUBES,

    b. Usulan 2/3 MD melalui MP,c. Inisiatif MP.

    3. Musyawarah Kerja NasionalMUKERNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali yang waktunya ditetapkan olehMP, dihadiri oleh MP, MPR, MD, utusan wadah Pelayanan Warga Jemaat Tingkat Pusat, Utusanlembaga pendidikan Alkitab dan Badan lain di lingkungan GPdI, serta undangan lainnya untuk,a. mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Ketetapan/keputusan MUBES;

    b. membahas laporan kerja MP, MPR, MD, wadah pelayanan, dan lembaga pendidikan Alkitab,serta Badan lainnya;

    c. membahas usulan peserta;d. melantik Pendeta;

    e. menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

    4. Musyawarah DaerahMUSDA adalah forum tertinggi GPdI di tingkat daerah. MUSDA diadakan 5 (lima) tahun sekali,dihadiri oleh Utusan MP, MD, hamba Tuhan daerah setempat dan undangan lainnya untuk,a. mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba Tuhan di daerahnya;

    b. menilai laporan pertanggungjawaban MD;c. menetapkan program kerja daerah;d. memilih dan melantik Ketua MD dan pengurus lengkapnya;e. Melantik Pendeta Muda;f. Menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

    5. Musyawarah Kerja DaerahMUKERDA diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, yang waktunya ditetapkan olehMD, dihadiri oleh Utusan MP, MD, MW, Utusan wadah Pelayanan Warga Jemaat tingkat daerah,

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    14/30

    Utusan lembaga pendidikan Alkitab, Badan lain di lingkungan GPdI serta undangan lainnya untuk,a. mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah dan Ketetapan/Keputusan MUSDA;

    b. mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan/Keputusan MUBES, MUKERNAS dan ketetapan MP didaerahnya;

    c. membahas laporan MW;d. membahas usul peserta;e. melantik Pendeta Muda;f. menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

    6. Musyawarah Kerja Wilayah.MUKERWIL diadakan menurut kebutuhan, dihadiri oleh utusan MD, MW, KW dan hamba Tuhandari wilayah setempat untuk,

    a. mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba Tuhan di wilayahnya;b. membicarakan perkembangan dan kemajuan GPdI serta menyusun program kerja diwilayahnya,c. Melantik Pendeta Pembantu.

    BAB IXPERWAKILAN LUAR NEGERI

    Pasal 16

    1. Gembala-gembala Jemaat GPdI di luar negeri dapat membentuk pengurus/ perwakilan sesuaidengan kebutuhan dan kondisi negara masing-masing atas persetujuan MP.2. Pengurus/perwakilan yang tersebut pada butir 1 dilantik oleh MP GPdI.

    BAB XK E U A N G A N

    Pasal 17Keuangan Majelis Pusat berasal dari:1. 20% (Dua Puluh Persen) hasil penerimaan keuangan MD yang setiap tiga bulan sekali dikirim

    langsung kepada Bendahara Umum MP.

    2. Sumbangan jemaat dalam bentuk ekstra kolekte setahun sekali, dikirim langsung kepada BendaharaUmum MP.3. Sumbangan, hibah, dan persembahan kasih dari dermawan.4. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

    Pasal 18Keuangan MP, termasuk yang berupa valuta asing, harus disimpan di Bank dan/atau di LembagaKeuangan Non-Bank yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pasal 191. Keuangan MP digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan program tambahan MP.2. Bendahara MP wajib menyampaikan laporan keuangan MP kepada MD sekurangnya 6 (enam) bulan

    sekali.3. MP menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap awal tahun.

    Pasal 201. MP dapat membentuk Badan Pemeriksa Keuangan GPdI.2. Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk MP dan

    melaporkannya kepada MP.3. MP dapat meminta bantuan Akuntan Publik.

    Pasal 21Keuangan Majelis Daerah berasal dari:1. Persepuluhan hamba Tuhan di daerahnya.

    2. Sumbangan hibah dan persembahan kasih dari dermawan.3. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    15/30

    Pasal 22Keuangan MD digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan program tambahan MD.

    Pasal 23Bendahara MD wajib menyampaikan laporan keuangan MD sekurangnya 6 (enam) bulan sekali kepadahamba Tuhan di daerahnya dan kepada MP.

    Pasal 24MD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap awal tahun.

    Pasal 25Keuangan MW diatur menurut Keputusan MD.

    Pasal 26Keuangan Jemaat lokal diatur menurut kebijaksanaan Gembala Jemaat.

    BAB XIK E K A Y A A N

    Pasal 271. Kekayaan GPdI dalam Jemaat lokal berada dalam pemeliharaan Gembala Jemaat setempat dan

    harus didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris.2. Yang dimaksud dengan kekayaan GPdI adalah baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang

    diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha dan/atau hibah atas nama GPdI, serta kekayaanyayasan dalam GPdI.

    3. Kekayaan GPdI tidak boleh dijual, dihibahkan, dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepadasiapapun, kecuali dengan keputusan rapat pleno MD. Jika terjadi kekeliruan, MP dapatmemperbaiki keputusan MD.

    4. Kekayaan GPdI berada di bawah pengawasan MP yang didelegasikan kepada MD.5. Gembala Jemaat atau MW atau MD atau Pimpinan Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab dan

    yang setingkat atau MP dapat membeli, menerima hibah baik benda bergerak maupun tidakbergerak, untuk menjadi milik GPdI.

    Pasal 281. Siapa pun dilarang meminta atau mengumpulkan sumbangan atas nama GPdI untuk membangun

    gedung gereja atau bangunan lainnya yang tidak dicatat atas nama GPdI.2. Pengecualian dari ketentuan pada butir 1 (satu) harus mendapatkan izin tertulis dari MD dan atau

    MP.3. Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 28 butir 1 dan 2 akan diambil tindakan hukum.

    Pasal 29Hamba Tuhan GPdI yang sudah dipecat atau mengundurkan diri tidak berhak memiliki dan/ataumenguasai kekayaan GPdI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh denganmenggunakan nama GPdI.

    BAB XIIHAMBA TUHAN

    Pasal 301. Hamba Tuhan GPdI merupakan suatu panggilan.2. Hamba Tuhan, baik pria maupun wanita yang diterima dan dapat dilantik untuk memeroleh gelar

    kependetaan, yaitu anggota GPdI yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, sudah mengikutipendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Alkitab GPdI, menerima panggilan Tuhan untuk bekerjadi ladang-Nya, serta taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPdI.

    3. Gelar kependetaan dalam GPdI adalah sebagai berikut:

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    16/30

    a. Pendeta : disingkat Pdtb. Pendeta Muda : disingkat Pdmc. Pendeta Pembantu : disingkat Pdp

    4. Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dalam GPdI hidup dari Pemberitaan Injil danPelayanan.

    5. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta adalah sebagai berikut.a. Gembala Jemaat yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurangnya 2 (dua) tahun.

    b. Penginjil Penuh Waktu yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurangnya 2 (dua) tahun.c. Tenaga pengajar Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab yang sudah dilantik Pendeta Muda

    sekurangnya 2 (dua) tahun.6. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta Muda adalah Pendeta Pembantu yang sudah dilantik

    sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun.7. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta Pembantu adalah berdasarkan pertimbangan Gembala Jemaat.8. Istri Pendeta yang dapat dilantik menjadi Pendeta adalah berdasarkan pertimbangan khusus dari

    MP.9. Calon Pendeta yang akan dilantik wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh MP dan

    dilaksanakan oleh MD di daerahnya.

    BAB XIIIETIKA HAMBA TUHAN DAN TATA TERTIB PELAYANAN

    Pasal 31

    1.

    Setiap hamba Tuhan wajib bekerja sesuai panggilan Tuhan dan memenuhi ketentuan AD/ARTGPdI.2. Hamba Tuhan yang mendapat panggilan khusus harus diselidiki dan diuji dalam terang Firman

    Allah oleh pimpinan Gereja.3. Hamba Tuhan yang membuka Jemaat lokal baru di suatu tempat harus terlebih dahulu

    memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada MD.4. Hamba Tuhan yang terpanggil ke suatu tempat yang sudah ada Jemaat lokal, harus terlebih dahulu

    mendapat persetujuan tertulis dari MD.5. Hamba Tuhan tidak boleh meninggalkan tempat pelayanannya lebih dari 2 (dua) bulan berturut-

    turut.6. Hamba Tuhan yang berkunjung ke Jemaat lain, wajib membawa surat keterangan dari pimpinan

    Gereja dan terlebih dahulu memberitahukan kepada gembala Jemaat yang akan dikunjungi.

    7. Hamba Tuhan yang berkunjung ke Jemaat lain dengan maksud untuk melayani dan atauberkhotbah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gembala Jemaat tersebut.

    8. Mutasi penggembalaan dapat dilakukan atas pertimbangan dan keputusan MD atau MP, ataudilakukan berdasarkan kehendak dan persetujuan antar-Gembala Jemaat dengan keputusan MDatau MP.

    9. Hamba Tuhan wajib memberikan persepuluhan kepada MD. Ketidakpatuhan terhadap kewajibantersebut akan mendapatkan sanksi organisasi.

    10. Hamba Tuhan harus taat dan tunduk kepada pimpinan, saling menghormati dan menghargai, sertamenyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dalam suasana damai sejahtera.

    11. Hamba Tuhan wajib melaksanakan pelayanannya dengan penuh tanggung jawab, kasih, setia dan

    rela berkorban.12. Hamba Tuhan harus hidup kudus, memelihara kerukunan keluarga dan rumah tangga, bertutur

    kata sopan, memelihara integritas dan kredibilitas, berpenampilan rapi dan pantas, serta menjadipanutan dalam perilaku. Hal tersebut juga berlaku bagi keluarga hamba Tuhan.

    13. Hamba Tuhan yang ikut dalam kegiatan politik praktis dengan menjadi anggota atau penguruspartai politik harus menyerahkan pelayanannya kepada Pimpinan Gereja.

    BAB XIVS A N K S I

    Pasal 321. Demi memelihara kesucian, ketertiban, dan nama baik GPdI, pimpinan dapat menjatuhkan sanksi

    kepada hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART GPdI.2. Sanksi bertujuan agar Hamba Tuhan yang berbuat dosa sadar dan bertobat dari pelanggarannya.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    17/30

    Pasal 33

    1. Sanksi organisasi yang dijatuhkan berbentuk:a. pendisiplinan;

    b. pemberhentian sementara;c. pemecatan.

    2. Penyelewengan dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi yaitu,a. sanksi pendisiplinan dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran Etika dan

    Tata Tertib Pelayanan Hamba Tuhan;b. sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang:

    - melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi lainnya;- dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu proses hukum.

    c. sanksi pemecatan dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang :- melakukan pelanggaran kepada larangan Alkitab, antara lain: zinah, perkosaan, pelecehan

    seksual, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki atau perempuan denganperempuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, mabuk,penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, penyebaran ajaran palsu danlainnya;

    - dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana.3. Tindakan pemecatan segera dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melakukan: zinah, percabulan,

    pelecehan seksual, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki atau perempuan denganperempuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, mabuk, penyalahgunaan

    narkoba, obat-obatan terlarang, penipuan, penyebaran ajaran palsu dan lainnya.

    4. Sanksi organisasi dapat dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melaksanakan pemberkatan nikahpasangan cerai hidup dan atau yang masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah.

    5. Hamba Tuhan yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran lainnya, termasuk pelanggaranorganisasi, harus ditegur dan dinasihati terlebih dahulu oleh pimpinan dan diberi kesempatanuntuk bertobat atau berubah. Sanksi organisasi dijatuhkan jika tidak ada perubahan.

    6. Sanksi dijatuhkan oleh:a. Gembala jemaat kepada anggota jemaat;

    b. MD kepada hamba Tuhan di daerahnya, kecuali kepada anggota MP.c. MP kepada anggota MD.d. Rapat pleno MP kepada anggota MP atas rekomendasi MPR.

    e. Rapat pleno MP kepada anggota MPR.7. Hamba Tuhan atau anggota jemaat yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan diri

    kepada pimpinan yang lebih tinggi, dari pimpinan yang menjatuh-kan sanksi.8. Hamba Tuhan yang diberhentikan sementara atau dipecat atau keluar dari GPdI, diumumkan

    namanya di internal GPdI, demikian pula apabila diterima kembali.9. Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.10. Sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dapat dicabut apabila yang bersangkutan bertobat

    atau menyesali perbuatannya.11. Pimpinan dapat memberikan rehabilitasi terhadap hamba Tuhan yang menerima sanksi

    pemberhentian sementara atau pemecatan.

    BAB XVPENGGABUNGAN

    Pasal 34Hamba Tuhan dari organisasi bukan GPdI yang menggabungkan diri ke dalam GPdI wajib

    memenuhi persyaratan yang diberikan oleh MD dan atau MP.

    BAB XVIPERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    18/30

    Pasal 351. MUBES/MUBESLUB dapat melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan usulan

    lebih dari setengah jumlah MD melalui MP.2. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya dilakukan dalam MUBES/ MUBESLUB.

    BAB XVIIATURAN PERALIHAN

    Pasal 36Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, dinyatakantidak berlaku lagi.

    BAB XVIIIATURAN TAMBAHAN

    Pasal 37

    1. Hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dengan Ketetapan MP.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Cisarua, Bogor Jawa BaratPada tanggal, 7 Juni 2012

    Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdIYang dilaksanakan berdasarkan

    Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012

    MAJELIS PUSATGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    Selaku Pimpinan Mubeslub

    Ketua Umum Sekretaris Umum

    Pdt. M.D Wakkary Pdt. Adi Sujaka, M.Th

    !"#

    (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI)

    PENJELASAN

    ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    P E M B U K A A N

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    19/30

    1. Kabar Injil sepenuh datang ke bumi Indonesia oleh pelayanan misi dua keluarga misionaris darigereja lokal Bethel Temple, di Seattle, Amerika Serikat tahun 1921.

    2. Kelahiran jemaat-jemaat lokal Pantekosta di Indonesia mendorong terbentuknya organisasi DePinksterkerk in Nederlandsch Indieyang kemudian menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)

    3. Dalam alinea 4, 5 dan 6 tercantum Visi dan Misi GPdI yaitu :

    a. Pemberitaan Injil sepenuh dari lokal sampai global.b. Pembaptisan orang-orang percaya.

    c. Menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh jahat dari orang-orang yang dikuasaisetan.d. Menerima kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahasa baru/lidah dan peranannya

    memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus.e. Meyakini Tuhan memberikan lima jawatan kepada gereja, untuk memperleng-kapi anggota

    gereja bagi pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus.f. Tujuan pertumbuhan gereja ialah kesatuan iman dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus

    sebagai Anak Allah, kedewasaan dan kesempurnaan gereja yang mencapai standarkepenuhan Kristus.

    g. Misi pekabaran Injil kepada manusia dari tingkat lokal sampai tingkat global dan pencapaianvisi Gereja Tuhan yang esa, dewasa dan sempurna harus dijalankan dalam mekanisme yangtertib, teratur dan damai sejahtera, maka untuk maksud tersebut Gereja Pantekosta di

    Indonesia berada dan siap menjadi alat Tuhan, Kepala Gereja.

    !#

    "#$$"%"# &"'"%

    $(%()" *"#+(,-'+" ./ 0#&-#('0"

    BAB INAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

    Pasal 1 : Cukup jelasPasal 2 : Dokumen otentik berada dalam kearsipan Majelis Pusat GPdIPasal 3 : GPdI walaupun menyandang kata Indonesia, namun misinya tidak terbatas

    dalam batas-batas geografis Indonesia.Pasal 4 : Kantor Pusat GPdI di Jakarta.

    BAB II

    D A S A R

    Pasal 5 : Cukup jelas

    BAB IIIPENGAKUAN IMAN

    Pasal 6 : 1. 17 (tujuh belas) butirPengakuan Iman GPdI adalah Kredo GPdI.2. Pengakuan Iman sudah mencakup pokok-pokok Doktrin GPdI.3. Dalam acara-acara khusus GPdI, Pengakuan Iman ini harus dibaca bersama- sama

    oleh anggota jemaat GPdI.

    4. Pengakuan Iman ini harus diajarkan kepada anggota jemaat GPdI.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    20/30

    BAB IVT U J U A N

    Pasal 7 : GPdI adalah alat Tuhan dalam menjalankan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristusyaitu: Penginjilan, Pembaptisan, Pengajaran dan Pemuridan.

    BAB VKEANGGOTAAN

    Pasal 8 : Cukup jelas

    BAB VIP I M P I N A N

    Pasal 9 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.4. Cukup jelas.

    BAB VII

    SUMBER KEUANGAN

    Pasal 10 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.

    BAB VIIIKEKAYAAN

    Pasal 11 : Cukup jelas

    BAB IXMUSYAWARAH

    Pasal 12 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.4. Cukup jelas.5. Cukup jelas

    BAB XPERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

    Pasal 13 : 1. Usulan dapat diajukan oleh setiap MD secara sendiri-sendiri atau secarakolektif, namun harus mencapai jumlah 2/3 dari seluruh MD GPdI yang adapada saat usulan diajukan.

    2. Cukup jelas

    BAB XIATURAN PERALIHAN

    Pasal 14 : Anggaran Dasar sebelum tanggal 7 Juni 2012, tidak boleh digunakan, dan tidak

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    21/30

    boleh menjadi pedoman GPdI dalam menjalankan seluruh ketetapan/keputusan MP, program dan kegiatannya.

    BAB XIIATURAN TAMBAHAN

    Pasal 15 : 1. Cukup jelas2. Yaitu sejak tanggal 7 Juni 2012 ketika disahkan pada MUBESLUB di Cisarua,

    Bogor Jawa Barat.

    Ditetapkan di Cisarua, Bogor Jawa BaratPada tanggal, 7 Juni 2012

    Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdIYang dilaksanakan berdasarkan

    Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012

    MAJELIS PUSATGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    Selaku Pimpinan MUBESLUB

    Ketua Umum Sekretaris Umum

    Pdt. DR. M.D Wakkary Pdt. Adi Sujaka, M.Th

    "#$$"%"# %12"3 +"#$$"

    $(%()" *"#+(,-'+" ./ 0#&-#('0"

    BAB IKEGIATAN PELAYANAN GEREJA

    Pasal 1 : 6 (enam) butir Kegiatan Pelayanan Gereja dapat dijabarkan dalam berbagai

    Program Kerja atau Pedoman Aktivitas, yang dihasilkan MUBES,MUKERNAS, MUSDA, MUKERDA atau oleh keputusan pimpinan GPdI.

    I B A D A H

    Pasal 2 : Kegiatan Ibadah harus menjadi kegiatan yang permanen, rutin dan berkala disetiapJemaat lokal GPdI atau di setiap kegiatan pelayanan lainnya dan tidakterbatas pada ruang dan waktu.

    PELAYANAN WARGA JEMAAT

    Pasal 3 : 1. Wadah-wadah kegiatan warga Jemaat dapat terus berkembang bentuk danjumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan peluang.Wadah di tingkat Pusat disebut Komisi Pusat (KP), ditingkat Daerah disebut Komisi

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    22/30

    Daerah (KD), ditingkat Wilayah disebut Komisi Wilayah (KW) dan ditingkat Jemaatlokal disebut Komisi Jemaat (KJ).

    2. MP GPdI dapat mengeluarkan peraturan rinci tentang pelayanan warga jemaat.

    PENDIDIKAN

    Pasal 4 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Akte dari lembaga pendidikan umum baik formal maupun non formal yang

    didirikan/dikelola atas nama GPdI, harus mencantumkan hubungan yang jelasdengan GPdI.

    4. Cukup jelas.

    PENERBITAN DAN MULTIMEDIA

    Pasal 5 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.

    DIAKONIA DAN SOSIAL

    Pasal 6 : MP GPdI menugaskan Departemen terkait yang membidangi Diakonia Sosial.

    BAB II

    JEMAAT LOKAL

    Pasal 7 : 1. Cukup jelas2. Cukup jelas3. Cukup jelas

    Pasal 8 : 1. Cukup jelas.2. Jemaat muda adalah jemaat yang baru dirintis dan jumlah jemaatnya belum

    mencapai ketentuan Pasal 8 butir 1, dipimpin/digembalakan oleh seoranghamba Tuhan, di bawah bimbingan dan pembinaan seorang gembala jemaatatau MD. (Lihat ketentuan Pasal 12, butir 3.l).

    3. Gembala jemaat memiliki kewenangan untuk mengangkat, melantik danmemberhentikan Wakil Gembala, Penatua, Diaken atau Majelis Jemaat atastuntunan Roh Kudus dan sesuai kebutuhan jemaat.

    4. Cukup jelas.5. Cukup jelas.

    Pasal 9 : Cukup jelas.

    BAB IIIKEANGGOTAAN

    Pasal 10 : 1. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.

    2. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    3. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    4. a. Cukup jelas.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    23/30

    b. Cukup jelas.

    BAB IVPIMPINAN

    Pasal 11 : 1. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.

    2. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    3. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Jumlah Penasihat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-

    banyaknya 5 (lima) orang.

    4. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    5. a. Cukup jelas.b. Gembala jemaat yang dimaksud adalah yang jumlah anggota jemaatnya

    minimal 50 orang dewasa. Yang dimaksud dengan hamba Tuhan yangdapat diangkat menjadi wakil gembala adalah seorang yang telah mengikutipendidikan Sekolah Alkitab GPdI.

    c. Kecuali Gembala Jemaat tersebut mengundurkan dan terkena sanksi pemecatan.

    BAB V

    TUGAS DAN WEWENANG

    Pasal 12 : 1. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Yang dimaksud dengan tidak dapat diselesaikan oleh MD adalah dalam

    hal MD telah menyerahkan persoalan tersebut kepada MP atau karenaadanya keberatan dari pihak yang bermasalah dan mengajukan keberatantersebut secara tertulis kepada MP.

    g. Cukup jelas.

    h. Cukup jelas.i. Cukup jelas.

    j. Permintaan dari MD harus diajukan secara tertulis dan merupakan hasilkeputusan rapat pleno MD yang bersangkutan.

    k. Cukup jelas.l. Capen harus melalui mekanisme penyaringan yang ditetapkan MPm. Yang dimaksud badan adalah lembaga fungsional untuk menjalan-kan

    fungsi tertentu MP.n. Cukup jelas.o. Cukup jelas.

    2. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Yang dimaksud adalah permasalahan dan/atau kasus yang terjadi pada

    anggota MP.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    24/30

    3. a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Cukup jelas.g. Cukup jelas.h. Cukup jelas.i. Cukup jelas.

    j. Calon Pendeta Muda harus melalui mekanisme penyaringan yangditetapkan MD.

    k. Yang dimaksud badan adalah lembaga fungsional untuk menjalankanfungsi tertentu MD.

    l. Cukup jelas.m. Cukup jelas.

    4. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    5. a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c. Pelantikan Pendeta Pembantu oleh Gembala Jemaat, harus dilapor-kankepada MD. Bagi Daerah yang belum memiliki MW, pelantikan PendetaPembantu dilakukan oleh MD di MUKERDA atas usul Gembala Jemaat.Bagi MD yang sudah memiliki MW, pelantikan Pendeta Pembantudilakukan oleh MW di MUKERWIL, atas usul Gembala Jemaat.

    d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Cukup jelas.g. Cukup jelas.h. Cukup jelas.i. Cukup jelas.

    j. Cukup jelas.

    BAB VITATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

    Pasal 13 : 1. a. Cukup jelas.b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUBES yang berstatus utusan.c. MP akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pembentukan

    panitia nominasi dan rincian mekanisme serta proses pemilihan KetuaUmum MP sebelum MUBES.

    d. Cukup jelas.

    e. e.1 Ketua STA/STT yang mencalonkan diri menjadi Ketua UmumMP telah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) periode

    pengurus harian MD.e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI.e.3 Cukup jelas.

    f. Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan strukturalKD, KP, MW, MD, MPR dan MP. Dihitung

    g. Cukup jelas.h. Cukup jelas.

    2. a. Cukup jelas.b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUBES yang berstatus utusan,

    dipilih secara bersamaan dengan Ketua Umum MP dalam 1 (satu) putaran.c . Cukup jelas.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    25/30

    d. Cukup jelas.e. e.1 Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedu-dukan

    struktural KD, KP, MW, MD, MPR dan MP.e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI.e.3 Cukup jelas.

    f. Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan strukturalKD, KP, MW, MD, MPR dan MP.

    g. Cukup jelas.

    3. a. Cukup jelas.b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUSDA yaitu oleh Gembala

    Jemaat, Utusan SA, STA/STT dan Penginjil penuh waktu di daerahnya.c. Jumlah pengurus lengkap MD diatur oleh petunjuk pelaksaan MP.d. Cukup jelas.e. Persyaratan Calon Ketua MD

    e.1 Persyaratan ini dikecualikan bagi daerah yang dimekarkan dan belummencapai usia 2 (dua) periode kepengurusan dan atau daerah yangterbatas calonnya yang memenuhi syarat, cukup dengan syarat

    berpengalaman 1 (satu) periode sebagai pengurus MD.e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI.e.3 Cukup jelas.

    f. Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan struktural

    KW, KD, KP, MW, MD, MPR dan MP.g. Cukup jelas.h. Cukup jelas.

    4. a. Cukup jelasb. Cukup jelas.

    5. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    BAB VII

    PENGISIAN LOWONGAN PIMPINANPasal 14 : 1. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkap

    MP harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidak hadiranseorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan bersedia

    menerima keputusan rapat.b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua Umum MP melalui Mubeslub adalah

    harus dari internal MP yang memenuhi syarat sebagai Ketua Umum MP.c. Pejabat Ketua Umum MP harus menyelenggarakan Mubeslub selambat-

    lambatnya 3 bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat Ketua

    Umum MP.

    2. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.

    3. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno MD, maka seluruh penguruslengkap MD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran.Ketidak hadiran seorang anggota MD harus disertai alasan penyebab tidakhadir dan bersedia menerima keputusan rapat.

    b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua MD adalah anggota MD aktif yangmemenuhi syarat sebagai Ketua MD.

    4. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkapMD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidakhadiran seorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan

    bersedia menerima keputusan rapat.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    26/30

    5. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkap

    MD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidakhadiran seorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan

    bersedia menerima keputusan rapat.b. Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah bila MD menyerahkan

    pengisian lowongan tersebut kepada MP

    BAB VIIIM U S Y A W A R A H

    Pasal 15 : 1. Cukup jelas.a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c.Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Cukup jelas.g. Cukup jelas.

    2. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah adanya kebutuhan untuk

    mengambil keputusan yang menurut aturan hanya dapat dilaku-kan olehMubes.a. Cukup jelas.

    b. Mekanisme pengusulan Mubeslub oleh 2/3 (dua per tiga) MD harus melaluirapat pleno MD dan disampaikan secara tertulis ke MP.

    c. Cukup jelas.

    3. Cukup jelas.a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.

    c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.

    4. Cukup jelas.a. Cukup jelas

    b. Cukup jelas.c.Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Cukup jelas.

    4. Cukup jelas.a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c.Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.f. Cukup jelas.

    5. Cukup jelas.a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c.Cukup jelas.

    BAB IXPERWAKILAN LUAR NEGERI

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    27/30

    Pasal 16 : 1. Cukup jelas.

    2. Cukup jelas.

    BAB XK E U A N G A N

    Pasal 17 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas4. Cukup jelas.

    Pasal 18 : Yang dimaksud dengan lembaga keuangan non bank adalah antara lain: koperasi,sekuritas keuangan.

    Pasal 19 : 1. Program tambahan MP adalah kebutuhan insidentil di luar Anggaran BelanjaPusat seperti bencana alam dan atau bantuan kepada hamba Tuhan yangmengalami musibah.

    2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.

    Pasal 20 : 1. Badan pemeriksa keuangan mengaudit keuangan MP, MD, serta lembaga-lembaga lainnya seperti Departemen, Badan dan Lembaga Pendidikan,sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

    2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.

    Pasal 21 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.

    Pasal 22 : Program tambahan MD adalah kebutuhan insidentil di luar Anggaran Belanja

    Daerah, seperti bencana alam dan atau bantuan kepada hamba Tuhan yangmengalami musibah.

    Pasal 23 : Cukup jelas.

    Pasal 24 : Cukup jelas.

    Pasal 25 : Keuangan MW diatur oleh MD menurut kondisi masing-masing daerah.

    Pasal 26 : Gembala/jemaat lokal dapat membuka rekening bank atas nama GPdI.

    BAB XIK E K A Y A A N

    Pasal 27 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.4. Cukup jelas.5. Cukup jelas.

    Pasal 28 : 1. Segala sesuatu yang diperoleh atas nama GPdI, sekalipun menggunakannama pribadi, tetap harus dilaporkan dan didaftarkan sebagai milik GPdI.

    2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.

    Pasal 29 : Cukup jelas.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    28/30

    BAB XIIHAMBA TUHAN

    Pasal 30 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.

    4. Cukup jelas.5. a. Cukup jelas.

    b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.

    6. Cukup jelas.7. Cukup jelas.8. Cukup jelas.9. Cukup jelas.

    BAB XIIIETIKA HAMBA TUHAN DAN TATA TERTIB PELAYANAN

    Pasal 31 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.3. Cukup jelas.4. Cukup jelas.5. Cukup jelas.6. Cukup jelas.7. Cukup jelas.8. Cukup jelas.9. Sanksi organisasi adalah pendisiplinan antara lain berupa pencabutan hak

    dipilih dan memilih dalam Mubes dan Musda.10. Tidak dibenarkan melaporkan/mengadukan persoalan internal organisasi dan

    atau keluarga ke pihak luar seperti kepada kepolisian, pengadilan, dan lainsebagainya.

    11. Cukup jelas.12. Cukup jelas.13. Cukup jelas.

    BAB XIVS A N K S I

    Pasal 32 : 1. Cukup jelas.

    2. Cukup jelas.

    Pasal 33 : 1. a. Cukup jelasb. Cukup jelas.c. Cukup jelas.

    2. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    29/30

    3. Cukup jelas.

    4. Cukup jelas.

    5. Cukup jelas.

    6. a. Cukup jelas.b. Cukup jelas.c. Cukup jelas.d. Cukup jelas.e. Cukup jelas.

    7. Cukup jelas.

    8. Cukup jelas.

    9. Sesudah 2 (dua) tahun tidak serta-merta bebas, melainkan harus melaluimekanisme.

    10. Cukup jelas.

    11. Kecuali terhadap kasus banding.

    BAB XVPENGGABUNGAN

    Pasal 34 : Cukup jelas.

    BAB XVIPERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

    Pasal 35 : 1. Yang dimaksud usulan MD adalah hasil keputusan rapat pleno MD, dan

    diajukan secara tertulis kepada MP.2. Cukup jelas.

    BAB XVII

    ATURAN PERALIHAN

    Pasal 36 : Anggaran Rumah Tangga sebelum tanggal 7 Juni 2012 tidak boleh digunakan dantidak boleh menjadi pedoman GPdI dalam menjalankan seluruh ketetapan/keputusan, program dan kegiatannya.

    BAB XVIIIATURAN TAMBAHAN

    Pasal 37 : 1. Cukup jelas.2. Cukup jelas.

    Ditetapkan di Cisarua, Bogor Jawa BaratPada tanggal, 7 Juni 2012

    Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdIYang dilaksanakan berdasarkan

  • 7/22/2019 Sk Ad Art Penjelasan

    30/30

    Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012

    MAJELIS PUSATGEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

    Selaku Pimpinan Mubeslub

    Ketua Umum Sekretaris Umum

    Pdt. DR. M.D Wakkary Pdt. Adi Sujaka, M.Th

    -&&&-