skripsi mathias hukum perceraian

7/24/2019 Skripsi Mathias Hukum Perceraian

1/68

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang

luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga

negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial

berdasarkan Pancasila !ai ini berarti bahwa "egara #ndonesia

menjunjung tinggi hak asasi manusia Dalam "egara hukum $e%ublik

#ndonesia %enghayatan, %engamalan dan %elaksanaan hak asasi manusia

mau%un hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan

tidak boleh ditinggalkan oleh setia% warga negara &%abila hak asasi

seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu

menuntut dan mem%erjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan

segala cara !al ini dikarenakan hak-hak asasi manusia meru%akan hak

dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidu%

di diam kehidu%an masyarakat

Dalam sejarah kemanusiaan, tak sedikit yang mencatat kejadian

dimana seseorang atau segolongan manusia mem%erjuangkan a%a yang

diangga% haknya !ai ini terbukti dengan lahirnya naskah-naskah

keuni'ersalan dan keasasian bebera%a hak yang mengandung inti yang

sama yaitu manusia tidak ingin diram%as hak asasinya "amun, hak asasi


2/68

2

bangsa #ndonesia yang dikenal dalam kehidu%an masyarakat tidak hanya

menonjolkan hak-haknya saja sebagai hak indi'idu yang dituntut nya

melainkan harus di%enuhi %ula kewajiban-kewajibannya

(ebenarnya masyarakat #ndonesia telah lama mengenal hak asasi

yang bersumber %ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 )adi,

da%at dikatakan bahwa masyarakat #ndonesia juga mem%unyai %erhatian

yang besar terhada% hak asasi manusia yang %ada %rinsi%nya untuk

melindungi hak-hak indi'idu *ayi adalah buah hati yang sangat berharga

bagi setia% keluarga, sebagai %ewaris dan %enerus kedua orang tuanya

(edangkan seorang ibu adalah sosok yang %enuh kasih sayang, a%a%un

dikorbankan demi bayi buah hati +eta%i sekarang ini berita-berita tentang

ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukkan

dalam tas %lastik sering dimuat di media masa

isalnya kasus di am%ung +enjo .aut, Desa (ukamulya,

ecamatan Pakenjeng, abu%aten arut )awa *arat #s 052, %elaku

%embunuh bayi yang baru dilahirkannya dengan cara membeka%

mulutnya hingga meninggal sesaat setelah dilahirkan oleh tersangka di

kamar mandi Demikian %ula Pembantu $umah +angga 0P$+2, " 0152,

yang tega membunuh bayinya sendiri hingga tewas dengan membeka%

bayi yang baru dilahirkannya di toilet rumah sang majikan di om%leks

Pendidikan dan ebudayaan, Pejaten, Pasar inggu, )akarta (elatan

asus yang lain terjadi di alang, (inta 3uni $iwayati nekat mengubur


3/68

3

bayi laki-laki yang baru dilahirkan karena ketakutan &kibat %erbuatannya,

gadis berusia 15 tahun ini harus berurusan dengan %olisi

ejahatan %embunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas

manusia, teta%i telah merendahkan derajat manusia, karena masalah

moralitas agama melekat %ada seorang manusia juga tidak kalah

memegang %eranan %enting dalam terjadinya tindak %idana %embunuhan

bayi leh sebab itu, menurut *arda "awawi &rie 06617582 7

hukum %idana yang %aling dekat dan %aling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas

asalah %embunuhan bayi meru%akan sebutan yang bersiat

umum bagi setia% %erbuatan meram%as nyawa bayi di luar kandungan,

sedangkan infanticide 0yang dikenai di negara-negara Common Law)

meru%akan sebutan yang bersiat khusus bagi tindakan meram%as nyawa

bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri

Pengkhususan infanticide 0%embunuhan bayi2 sebagai tindak

%idana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas

%ertimbangan bahwa kondisi mental %ada saat hamil, melahirkan dan

menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan

keseimbangan hormon Disam%ing alasan tersebut ada moti'asi untuk

melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah

melahirkan bayi, oleh karena bayi tersebut adalah bayi sebagai hasil

hubungan gela% atau bayi yang tidak diinginkan (elain alasan itu adalah


4/68

4

saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si bayi, yaitu %ada saat

bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian yang dalam hal ini %atokannya

adalah sudah ada atau belum ada tanda-tanda %erawatan, dibersihkan,

di%otong tali %usarnya, atau diberi %akaian

(aat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan

mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu, takut, benci,

bingung serta rasa nyeri bercam%ur aduk menjadi satu sehingga

%erbuatan itu diangga% dilakukan tidak dalam keadaan mental yang

tenang, sadar serta %erhitungan yang matang #nilah yang menjelaskan

menga%a ancaman hukuman %ada kasus %embunuhan bayi/bayi lebih

ringan dibandingkan dengan kasus-kasus %embunuhan lainnya !ukum

sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat,

dihara%kan mam%u mengantisi%asi segala tantangan kebutuhan, kendala-

kendala yang menyangkut sarana dan %rasarana serta %eluang yang

terjadi sebagai akibat dari hasil %embangunan yang telah dica%ai !ukum

harus da%at berada%tasi dengan %erubahan-%erubahan yang terjadi

dalam masyarakat

Dalam Pembukaan DUD 1945 telah dirumuskan, tujuan "egara

ialah: elindungi (egena% *angsa #ndonesia dan Untuk emajukan

esejahteraan Umum, encerdaskan ehidu%an *angsa *erdasarkan

Pancasila #nilah yang menjadi landasan dan tujuan %olitik hukum di

#ndonesia dan usaha %embaharuan hukum termasuk %embaharuan di


5/68

5

bidang hukum %idana, serta kebijakan atau u%aya %enanggulangan

kejahatan %embunuhan bayi di #ndonesia

Dengan adanya reormasi maka semangat untuk menanggulangi

%embunuh yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan sangsinya

berat, teta%i tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan

%embunuhan bayi !al semacam ini da%at di%ahami karena %roses

%enegakan hukum dalam u%aya %enanggulangan %embunuhan bayi,

masih menunjukkan %ermasalahan dan kendala leh karena itu a%abila

tujuan dan dasar %emikiran ke%ada u%aya %encegahan dan

%enanggulangan %embunuhan bayi sebagaimana dirumuskan dalam

Undang-undang "omor7 8 +ahun 66, tentang "egara esatuan

$e%ublik #ndonesia enjamin esejahteraan +ia%-+ia% ;arga "egaranya,

termasuk %erlindungan terhada% hak bayi yang meru%akan hak asasi

manusia

a *ahwa bayi adalah amanah dan karunia +uhan 3ang aha


6/68

6

c *ahwa agar setia% bayi kelak mam%u memikul tanggung jawab

tersebut, maka ia %erlu menda%at kesem%atan yang seluas-luasnya

untuk tumbuh dan berkembang secara o%timal, baik isik, mental

mau%un sosial, dan berahlak mulia, %erlu dilakukan u%aya

%erlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan bayi dengan

memberikan jaminan terhada% %emenuhan hak-haknya serta adanya

%erlakuan tan%a diskriminasi

d Dalam Deklarasi hak-hak bayi yang diteta%kan oleh P** %ada 6

"o'ember 1959 dalam $esolusi (idang ajelis Umum P**, dalam

mukaddimahnya bahwa seorang bayi dalam keadaan masih belum

matang jasmani dan rohani membutuhkan u%aya %embinaan dan

%erlindungan khusus 0termasuk %erlindungan hukum2 baik sebelum

mau%un sesudah lahir Pemerintah #ndonesia mengakui Deklarasi

!ak-!ak *ayi 0Uni'ersal2 dalam Undang-Undang "o4 +ahun 19=9

yang antara lain menyebutkan bahwa bayi berhak atas %emeliharaan

dan %erlindungan baik semasa dalam kandungan mau%un sesudah

dilahirkan Dalam menggunakan dasar %enal, %raktek %enegakan

hukum khususnya dalam %roses %enanggulangan %embunuhan bayi

bersumber %ada 8 hal, yaitu:1 +aha% kebijakan >ormulasi atau legislati: +aha% kebijakan 3udikati atau &%likati, dan8 +aha% kebijakan


7/68

7

%enanggulangan kejahatan atau yang biasanya dikenal dengan istilahPolitik riminal da%at meli%uti ruang lingku% yang lebih luas U%aya

%enanggulangan kejahatan da%at ditem%uh dengan7

a. Penera%an !ukum Pidana (Criminal Law Application);b. Pencegahan tan%a Pidana (Prevention Without Punishment);c. em%engaruhi %andangan masyarakat dan %emidanaan lewat media

massa (Influencing iews of !ociet" on Crime and Punishment #ass

#edia).

Dengan demikian, u%aya %enanggulangan kejahatan secara garis

besar da%at dibagi dua, yaitu:

1 .ewat jalur %enal 0hukum %idana2: .ewat jalur non %enal 0di luar hukum %idana2

U%aya yang disebut dalam butir 0b2 dan 0c2 da%at dimasukkan

dalam kelom%ok u%aya non %enal %erbedaannya adalah !ocial$Welfare

Polic".

a U%aya %enanggulangan kejahatan lewat jalur %enal lebih

menitikberatkan %ada siat re%resi 0%enindasan, %emberantasan,

%enum%asan2, sesudah kejahatan terjadib U%aya-u%aya %enanggulangan kejahatan lewat jalur non %enal

0%encegahan, %enangkalan, %engendalian2 sebelum kejahatan terjadi

enurut *arda "awawi &rie 066179=2 menjelaskan bahwa 7

(ekiranya dalam kebijakan %enanggulangan kejahatan atau %olitikkriminal digunakan u%aya/sarana hukum %idana 0%enal2, makakebijakan hukum %idana hams diarahkan %ada tujuan dari kebijakan


8/68

8

sosial (social polic") yang terdiri dari kebijakan/u%aya-u%aya untukkesejahteraan sosial %social welfare polic") dan kebijakan/u%aya-u%aya

untuk %erlindungan masyarakat (social defiance polic").

ebijakan hukum %idana (penal polic") atau %enal law enforcement

polic" o%erasionalisasinya melalui bebera%a taha% yaitu taha% ormulasi

0kebijakan legislati2: taha% a%likasi 0kebijakan yudikati/yudisial2 dan taha%

eksekusi 0kebijakan eksekuti/administrati2

*erdasarkan uraian tersebut di atas maka %enulisan ini didasarkan

%ertimbangan-%ertimbangan sebagai berikut:

1 Law &nforcement Polic" secara umum sebagai kebijakan hukum,

dewasa ini tidak bisa dile%askan dari u%aya %erlindungan terhada%

%elaku tindak %idana %embunuhan bayi, dan juga korbannya Penegakan hukum %idana terhada% %elaku %embunuhan bayi %ara

%elaksana hukum dari mulai %enangka%an, %enahanan, dan sam%ai

%emeriksaan, ada tidak %elanggaran hak asasi manusia8 Polisi, )aksa, !akim dalam melaksanakan tugas sudah sesuai

dengan %eraturan dan undang-undang yang berlaku


9/68

9

*erdasarkan latar belakang se%erti yang diuraikan di atas, maka

dalam %enulisan ini, %enulis mengambil judul7 Delik Pembunuhan Bayi

Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya Pada Saat Melahirkan"

1.2 Rumusan Masalah

$umusan masalah di dalam %enulisan skri%si ini adalah sebagai

berikut7

1 *agaimanakah %enegakan hukum %idana terhada% delik %embunuhan

bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya %ada saat melahirkan@ *agaimanakah u%aya %enanggulangan delik %embunuhan %ada bayi

yang dilakukan oleh ibu kandungnya %ada saat melahirkan@

1.3 Tujuan Penelitian

+ujuan yang akan dica%ai dalam %enelitian ini bertolak dari

%erumusan tersebut di atas adalah7

1 Untuk mengetahui dan menganalisis %enegakan hukum %idana

terhada% delik %embunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya

%ada saat melahirkan Untuk mengetahui dan menganalisis u%aya %enanggulangan delik

%embunuhan %ada bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya %ada

saat melahirkan


10/68

10

1. !egunaan Penelitian

1 egunaan +eoritis

!asil %enelitian ini dihara%kan da%at memberikan sumbangan

inormasi terhada% %enegakan hukum %idana dalam %enanggulangan

%embunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya serta

sumbangan %enelitian %ada bidang ilmu hukum %idana

egunaan Praktis

!asil %enelitian ini dihara%kan da%at memberikan sumbangan

%enelitian dalam rangka meningkatkan kualitas %enegakan hukum

%idana dalam %enanggulangan %embunuhan bayi di dalam

%engambilan ke%utusan


11/68

11

BAB 2

T"N#AUAN PU$TA!A

2.1Per%uatan Pi&ana' Pertanggung ja(a%an Pi&ana' &an Pemi&anaan

oeljatno, 06617A92 dalam berbagai tulisannya %ernah

mengatakan bahwa %erbuatan %idana da%at disamakan dengan Criminal

act. *eliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak

%idana sebagai %engganti istilah !trafbaar feit atau delict.

(enada dengan %enda%at oeljatno, $oeslan (aleh 06617=A2 juga

mengatakan bahwa %erbuatan %idana itu da%at disamakan dengan

criminal act, jadi berbeda dengan istilah !trafbaar feit yang meli%uti

%ertanggung jawaban %idana Briminal act menurutnya berarti kelakuan

dan akibat, yang laCim disebut dengan actu reus.

Perbuatan %idana(criminal acf)

harus dibedakan dengan

%ertanggung jawaban %idana (criminal responsibilit"). leh karena itu

%engertian %erbuatan %idana tidak meli%uti %ertanggung jawaban %idana

Unsur %erbuatan %idana adalah siat melawan hukumnya %erbuatan,

sedangkan unsur %ertanggung jawaban %idana adalah bentuk-bentuk

kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan keal%aan (culpa)

serta tidak adanya alasan %emaa &lasan %emaa yaitu alasan-alasan

yang mengha%uskan kesalahan dari terdakwa &da%un asas dari

%ertanggung jawaban %idana adalah tidak di%idana a%abila tidak ada


12/68

12

kesalahan #ni berarti, bahwa kalau ada alasan %emaa, terdakwa harus

dile%as dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervoiging).

$oeslan (aleh mengikuti %enda%at oeijatno, dengan menamakan

kesengajaan dan keal%aan itu sebagai bentuk-bentuk kesalahan Untuk

menentukan ada tidaknya kesalahan, maka yang ditinjau adalah siat-siat

dari orang yang melakukan %erbuatan tersebut (iat-siatnya ini dilihat

%ada saat dia melakukan %erbuatan %idana (iat melawan hukum dari

%ada %erbuatan %idana adalah bagian dari ilmu !ukum Pidana, demikian

%enda%at dari $oeslan (aleh *eliau menambahkan bahwa: *ersiat

melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu lebih luas dari

%ada bertentangan dengan undang-undang

(elain dari %ada %eraturan undang-undang disini haruslah

di%erhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis &da%un asas dari%ada

%erbuatan %idana adalah asas legalitas, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat

012 U!P (e%erti telah dikemukakan dimuka, bahwa siat melawan

hukumnya %erbuatan, berarti tidak ada alasan %embenar &lasan

%embenar inilah yang mengha%uskan siat melawan hukumnya

%erbuatan Dalam %raktek Pengadilan, a%abila ada alasan %embenar,

maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (ri'spraa)

yang laCim disebut bebas murni, sesuai dengan Pasal 191 ayat 012

U!&P &%abila ada alasan %emaa, terdakwa harus dile%as dari


13/68

13

tuntutan hukum, ini berarti bebas tidak murni (ontslag van

rehctsvervoiging) sesuai dengan Pasai 191 ayat 02 U!&P Dalam hal

Putusan Pengadilan bebas dari segala dakwaan atau le%as dari tuntutan

hukuman, maka dalam &mar Putusan Pengadilan harus memuat

rehabilitasi yang berbunyi7 emulihkan hak terdakwa dalam kemam%uan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya, sesuai dengan Pasal 14 ayat

012 *&* tentang $ehabilitasi dalam PP tentang %elaksanaan U!&P,

dan u%aya hukumnya adalah kasasi ke ahkamah &gung $e%ublik

#ndonesia

*erbicara tentang %idana dan %emidanaan sangat luas sekali

lingku%nya, oleh karena itu dalam %embahasan kali ini, %enulis akan

membatasi %embicaraan dalam konteks, ormulasE %idana dan %edoman

%emidanaan nya sehingga dengan demikian da%at terarah dengan jelas

emulai %embicaraan ini, kiranya tidak %erlu lagi diuraikan mengenai

%engertian %idana dan %emidanaan itu secara hariah/maknawiah "amun

secara singkat da%at diartikan dalam konse% sistem, sehingga %idana

da%at diartikan sebagai susunan dan %emidanaan diartikan sebagai cara

Dengan demikian da%at dikatakan bahwa hukum %idana meru%akan hasil

konstruksi lembaga yang berwenang, dalam hal memormulasikan %idana

tersebut dalam batasan-batasan yang sejelas mungkin dengan sanksi

yang tegas, sehingga da%at mereaksi %erbuatan %idana yang dilakukan

oleh indi'idu mau%un oleh *adan hukum Dalam


14/68

14

memormulasikan %idana 0susunan2, hukum %idana da%at dilihat dalam

sudut %andang sebagai berikut7

a !trafaatmaat yaitu dalam as%ek lamanya %idana,b !trafsoort yaitu dalam as%ek jenis %idana, danc !trafaatmodus yaitu dalam as%ek %elaksanaan %idana

(edangkan %emidanaan meru%akan cara yang di%andang dalam konteks7

1 Pola %emidanaan : +ujuan %emidanaan: dan8 Pedoman %emidanaan

enurut $oeslan (aleh 06617912, kejahatan dalam arti kriminologi

masih dibutuhkan u%aya-u%aya adat untuk memulihkan kembali

keseimbangan masyarakat yang terganggu 0misalnya terhada% delik

%erkosaan2, baik yang dilakukan oleh orang dewasa mau%un remaja,

dimana remaja sebagai korbannya, mau%un remaja sebagai %elakunya

Pidana %enjara saja tidaklah cuku%, masyarakat belum bersih dari kotoran

batin Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan u%aya-u%aya

adat terse but diatas, kecuali sebagai syarat istimewa %ada %idana

bersyarat

*erbicara tentang %embunuhan bayi oleh ibu kandungnya setelah

melahirkan yang diatur Pasal 841 dan Pasal 84 U!P juga terda%at

dalam Undang-undang "o 8 +ahun 66 tentang Perlindungan bayi

&danya aturan dalam Pasal 841 dan Pasal 84 sebagai akibat Pasal A4

U!P tentang delik %erCinahan

*arda "awawi &rie, 0661 7 ?A2 mema%arkan sebagai berikut7


15/68

15

1 Perumusan delik %erCinahan dalam Pasal A4 U!P 0yang didalam

konse% disebut dengan istilah %ermukahan2 mengalami %erubahan

redaksional, walau%un inti deliknya sama, yaitu7a Pria/wanita telah kawin, melakukan %ersetubuhan dengan orang

lain yang bukan istri/suaminya: danb (eorang yang melakukan %ersetubuhan dengan orang lain yang

sudah kawinc (ejak onse% %ertama *uku ## tahun 19== 0disebut onse% *&(2

sam%ai dengan konse% 1991/199 edisi re'isi bulan Desember

199, delik %ermukahan ini oleh onse% tidak lagi dijadikan delik

aduan 0berarti menjadi delik biasa2 +eta%i dalam %erkembangan

terakhir aret 1998, dirubah kembali menjadi delik aduan !al

semacam ini seharusnya dilihat dari %endekatan kebijakan 0polic"$

oriented approach2

Perumusan delik %erkosaan yang diatur dalam Pasal A5 U!P,

barang sia%a dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dia diluar %erkawinan, diancam karena

melakukan %erkosaan dengan %idana %enjara %aling lama dua belas

tahun8 (elain itu masih ada lagi Pasal A= dan Pasal A9 U!P Dilihat

sebagai salah satu delik masalah kebijakan (polic") banyak aktor dan

alternati yang %erlu di%ertimbangkan antara lain7a onse% nilai dan ke%entingan yang melatar belakangi siat dan

hakikat delik %erCinahanb &s%ek tujuan dari kebijakan / %olitik criminal


16/68

16

c &s%ek nilai kesusilaan nasional, aktor kriminogen dan dam%ak

negatid &s%ek ke%entingan indi'idu dan alternati teknik %erumusan delik

aduan Dalam ketentuan Pasal A= s/d Pasal A9 U!P yang

mengatur mengenai delik %erkosaan dan %encabulan dalam

konse% U!P yang akan datang lebih di%erluas, sedangkan Pasal

A4 s/d A9 U!P sebagai akibat terjadinya %embunuhan bayi baik

yang dilakukan oleh remaja mau%un ibu

Pasal 2)

12 Diancam dengan %idana %enjara %aling lama sembilan

bulan7a (eorang %ria yang telah kawin yang melakukan mukah

(over spel) %adahal diketahuinya bahwa Pasal = itab

Undang-undang !ukum Perdata berlaku baginya:b (eorang wanita yang telah kawin yang melakukan

mukah, %adahal diketahuinya bahwa Pasal = itab

Undang-undang !ukum Perdata berlaku baginya:c (eorang %ria yang tidak serta melakukan %erbuatan itu,

%adahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah

kawin:d (eorang wanita yang telah kawin yang turut serta

melakukan %erbuatan itu, %adahal diketahuinya oleh

bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal =

itab Undang-undang !ukum Perdata berlaku baginya:2 Penuntutan dilakukan hanya atas %engaduan suami/istri

yang tercemar: dan bila bagi mereka berlaku Pasal = itab


17/68

17

Undang-undang !ukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga

bulan diikuti dengan %ermintaan bercerai atau %isah meja

dan ranjang karena alasan itu juga82 +erhada% %engaduan ini tidak berlaku Pasal =, =8, dan =542 Pengaduan da%at ditarik kembali selama %emeriksaan

dalam sidang %engadilan belum dimulai52 *ila bagi suami-istri berlaku Pasal = itab Undang-undang

!ukum Perdata, %engaduan tidak diindahkan selama

%erkawinan belum di%utuskan karena %erceraian atau

sebelum %utusan yang menyatakan %isah meja dan ranjang

menjadi teta% 0U!Perdata 8, 199 dst, 6= dst, 1?, 1,88 dst, 45, 4A, =: $' A81 dst: U!P 85, A1, 9A: (' 16

dst, 4692

Pasal 2)*.

*arang sia%a dengan kekerasan atau dengan ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya

bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan %erkosaan

dengan %idana %enjara %aling lama dua belas tahun,

0U!Perdata, A=: U!P 85, A9, 91, 9A, 885 dst2

Pasal 2)+

*arangsia%a bersetubuh dengan seorang wanita yang

bukan istrinya, %adahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam

keadaan %ingsan atau tidak berdaya, diancam dengan %idana


18/68

18

%enjara %aling lama sembilan tahun, 0U!Perdata A=: U!P

85, 91,9A2

Pasal 2),

1- *arangsia%a bersetubuh dengan seorang wanita yang

bukan istrinya, %adahal diketahuinya atau se%atutnya harus

diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun,

atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum waktunya

untuk dikawinkan, diancam dengan %idana %enjara %aling

lama sembilan tahun2 0(DU Dg ( 198A-=A2 %enuntutan dilakukan hanya atas

%engaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sam%ai ciua

belas tahun atau bila ada salah satu hal se%erti tersebut

dalam Pasal 91 dan Pasal 94, 0U!Perdata 8, =, A=:

U!P 85, = dst, 91,9A2 Pasal2))

12 *arangsia%a dalam %erkawinan bersetubuh dengan seorang

wanita yang diketahuinya atau se%atutnya harus diduganya

bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk

dikawinkan, bila %erbuatan itu mengakibatkan luka-luka,

diancam dengan %idana %enjara %aling lama em%at tahun

2 *ila %erbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan

%idana %enjara %aling lama dela%an tahun


19/68

19

82 *ila %erbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan %idana

%enjara %aling lama dua belas tahun, 0U!Perdata A=:

U!P 96, 9A, 859 dst2

Pasal 2).

*arangsia%a dengan kekerasan atau dengan ancaman

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan %erbuatan cabul, diancam karena

melakukan %erbuatan yang menyerang kehormatan

kesusilaan, dengan %idana %enjara %aling lama sembilan tahun,

0U!Perdata 85, A9, A1 dst, 91, 9A, 8852

Delik %erCinahan %ada hakekatnya termasuk salah satu delik

kesusilaan yang erat hubungannya dengan niiai-nilai kesucian dari

lembaga %erkawinan )adi masalah sentralnya bukan berkisar masalah,

a%akah %erCinahan itu delik aduan atau bukan, teta%i masalah sentralnya

harus melihat %ada masalah %andangan dan konse% nilai masyarakat

mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian dari lembaga %erkawinan

itu sendiri

enurut %andangan *arat yang indi'idualistik-iiberaiistik, hak-hak

dan kebebasan indi'idu 0termasuk dibidang hubungan seksual/moral2

sangat menonjol dan dijunjung tinggi (e%anjang hubungan seksual/

morai itu bersiat indi'idual, bebas tan%a %aksaan diangga% wajar dan

tidak tercela leh karena itu wajar %erCinahan dalam lembaga


20/68

20

%erkawinan bersiat sangat %ribadi (privaf) konsekuensinya %erCinahan

di%andang deiik aduan 3ang melatar belakangi konse% delik aduan

menurut ;( 0U!P2 yang termasuk keluarga civil law s"stem atau *he

+omano ,ormanic -amil".

enurut $ene Da'id, keluarga hukum ini di%engaruhi oleh ajaran

yang menonjolkan %aham indi'idualism, liberalisme dan indi'idual rights.

asalah %erCinahan dan lembaga %erkawinan dalam %andangan dan

struktur sosial budaya masyarakat yang lebih bersiat kekeluargaan,

kolekti'istik dan monodualistik, tidak hanya masalah %ri'at dan

kebebasan indi'idual: teta%i terkait %ula nilai-nilai dan ke%entingan

masyarakat luar, minimal ke%entingan keluarga kaum dan ke%entingan

lingkungan Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, a%akah cuku%

bijaksana a%abila delik %erCinahan dijadikan delik aduanabsolute

0menjadi hak absolute istri/suami untuk mengadu/menuntut2

(ementara di iain %ihak ada juga ke%entingan umum, atau

ke%entingan %ihak lain di luar istri/suami yang bersangkutan +erlebih

a%abila sudah ada korban di %ihak wanita 0misalnya terjadi kehamilan2, ini

ada hubungannya dengan %embunuhan bayi yang kelahirannya tidak

dikehendaki (edangkan %ihak istri dari %ria yang menghamili tidak

melakukan %engaduan atas dasar %erCinahan >aktor-aktor inilah yang

menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah, sehingga kelahiran nya

tidak dikehendaki maka seorang ibu nekad membunuh bayinya


21/68

21

2.2Pengertian !esengajaan &an !eal/aan

Pengertian atau deenisi mengenai kesengajaan dan keal%aan

tidak kita jum%ai dalam U!P kita saat ini onse% itab Undang-Undang

!ukum Pidana *aru yang akan datang bermaksud merumuskan kedua

bentuk kesalahan itu (edangkan onse% +ahun 66A U!P yang baru

tidak memormulasikan %embunuhan bayi dalam Pasal 5?7


22/68

22

12 (etia% orang yang meninggalkan bayi yang belum berumur = 0tujuh2

tahun dengan maksud su%aya ditemukan orang lain, sehingga da%at

mele%askan tanggung jawab atas bayi tersebut, di%idana dengan

%idana %enjara %aling lama ? 0enam2 tahun atau %idana denda %aling

banyak ategori #2 Pembuat tindak %idana sebagaimana dimaksud %ada ayat 012 di%idana

dengan7a2 Pidana %enjara %aling lama 9 0sembilan2 tahun, jika %erbuatan

tersebut mengakibatkan luka berat %ada bayi yang ditinggalkan:

ataub2 Pidana %enjara %aling lama 1 0dua belas2 tahun, jika %erbuatan

tersebut mengakibatkan matinya bayi yang ditinggalkan

Pasal 5= menjelaskan bahwa seorang ibu yang membuang atau

meninggalkan bayinya tidak lama setelah dilahirkan karena takut

kelahiran bayi tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar

bayi tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud mele%as

tanggung jawabnya atas bayi yang dilahirkan, maksimum %idana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5? dikurangi 14 0satu %er dua2

&ncaman %idana yang didasarkan %ada %ertimbangan bahwa rasa takut

seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah diangga% suatu

%enderitaan (edangkan dalam %embunuhan bayi ada yang disengaja

dan direncanakan, hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda bayi yang telah

dilahirkan a%akah bayi lahir hidu% atau lahir mati


23/68

23

Dalam ilmu kedokteran hal se%erti ini bisa ditentukan sebab-sebab

kematiannya contoh a%akah dicekik atau dibeka% dan akan

dituangkan/ditulis dalam isum et $e%ertum, masalah se%erti ini akan

membantu dalam %roses %enyidikan oleh %olisi dan da%at untuk alat bukti

di Pengadilan akan mem%engaruhi sanksi %idananya

enurut (oerjono (oekanto mengartikan %enegakan hukum

sebagai berikut, secara konse%sionai maka inti dan arti %enegakan hukum

terletak %ada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang manta% dan mengejawantah

dalam sika% tindak sebagai rangkuman %enjabaran nilai taha% akhir untuk

menci%takan, memelihara dan mem%ertahankan kedamaian %ergaulan

hidu% Penegakan !ukum sebagai suatu %roses yang %ada hakekatnya

meru%akan diskresi menyangkut %embuatan ke%utusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan teta%i mem%unyai unsur %enilaian

%ribadi dan %ada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral

enurut (oedarto 066 7 5?2, %engertian %olitik hukum %idana

da%at dilihat dari %olitik hukum mau%un %olitik kriminal, %olitik hukum

adalah usaha untuk mengajukan %eraturan-%eraturan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi %ada suatu saat ebijakan dari "egara

melalui badan-badan yang berwenang untuk meneta%kan %eraturan-


24/68

24

%eraturan yang dikehendaki dan di%erkirakan bisa digunakan untuk

dieks%resikan a%a yang dicita-citakan

Dalam konse%si tujuan demikian, meru%akan keajaiban "egara

untuk satu %ihak melindungi mensejahterakan masyarakat %ada

umumnya dari gangguan-gangguan %erbuatan jahat dan di lain %ihak juga

berarti melindungi dan mensejahterakan si %elaku kejahatan #ni berarti

bahwa dalam konse%si tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan

masyarakat untuk %andangan hidu% bangsa #ndonesia, sekaligus juga

mengandung tujuan untuk melindungi, mem%erbaiki, mendidik dan

mensejahterakan si %elaku kejahatan itu sendiri

Undang-undang $e%ublik #ndonesia "o 8 +ahun 66 +entang

Perlindungan *ayi %ada etentuan Umum Pasal 1 ayat 012 dan ayat 02,

mengatur tentang deinisi bayi dan %erlindungan bayi Pasal 1 ayat 012:

*ayi adalah seseorang yang belum berusia 1A 0dela%an belas2 tahun,

termasuk bayi yang masih dalam kandungan Pasal 1 ayat 02:

Perlindungan bayi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi bayi dan hak-haknya agar da%at hidu%, tumbuh, berkembang,

dan ber%artisi%asi, secara o%timal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta menda%at %erlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi Pasal A6 ayat 012: (etia% orang yang melakukan kekejaman,

kekerasan atau ancaman kekerasan, atau %enganiayaan terhada% bayi,

di%idana dengan %idana %enjara %aling lama 8 0tiga2 tahun ? 0enam2


25/68

25

bulan dan/atau denda %aling banyak $% =666666,- 0tujuh %uluh dua juta

ru%iah2

Pasal A6 ayat 02: Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud dalam

ayat 012 luka berat, maka %elaku di%idana dengan %idana %enjara %aling

lama 50lima2 tahun dan/atau denda %aling banyak $% 166666666,-

0seratus juta ru%iah2 Pasal A6 ayat 082: Dalam hal bayi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 02 mati, maka %elaku di%idana %enjara %aling lama

16 0se%uluh2 tahun dan/atau denda %aling banyak $% 66666666,- 0dua

ratus juta ru%iah2

Pasal A6 ayat 042: %idana ditambah se%ertiga dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 012, ayat 02, dan ayat 082 a%abila

yang melakukan %enganiayaan tersebut orang tuanya

Dalam U!P Pasal A? menjelaskan bahwa barang sia%a

bersetubuh dengan seorang wanita diluar %erkawinan, %adahal diketahui,

bahwa wanita itu dalam keadaan %ingsan atau tidak berdaya, diancam

dengan %idana %enjara %aling lama sembilan tahun

Pasal A9 U!P menyebutkan bahwa barang sia%a dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan %erbuatan cabul, diancam karena melakukan

%erbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan %idana

%enjara %aling lama sembilan tahun


26/68

26

Dalam Pasal 9= U!P menyatakan bahwa %erdagangan wanita

dan %erdagangan bayi laki-laki yang belum cuku% umur, diancam dengan

%idana %enjara %aling lama enam tahun *ahwa tujuan !ukum &cara

Pidana adalah memberi %erlindungan ke%ada !ak-hak asasi manusia

0!&2 dalam keseimbangannya dengan ke%entingan umum, maka dalam

U!&P yang diutamakan mengenai %erlindungan terhada% harkat dan

martabat manusia

(alah satu asas ter%enting dalam Pasal A Undang-Undang "omor7

14 +ahun 19=6, tentang etentuan-ketentuan Pokok-ekuasaan

ehakiman yang berbunyi: setia% orang yang disangka, ditangka%,

ditahan, dituntut dan atau dihada%kan di de%an %engadilan, wajib

diangga% tidak bersalah sebelum adanya %utusan %engadilan yang

menyatakan kesalahannya dan mem%eroleh kekuatan hukum yang teta%

*ersumber %ada asas tersebut maka wajar a%abila tersangka

/terdakwa dalam %roses %eradilan %idana wajib menda%at hak-haknya

sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia menda%at hak-

haknya se%erti hak segera menda%atkan %emeriksaan oleh %engadilan

dan menda%at %utusan seadil-adilnya

(ebagaimana diketahui %enegakan hukum meru%akan salah satu

usaha untuk menci%takan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam

masyarakat baik itu meru%akan usaha %encegahan mau%un meru%akan

%emberantasan atau %enindakan setelah terjadi %elanggaran hukum


27/68

27

2.3Pengertian Pem%unuhan Ba0i (Infanticide) Dalam Perun&ang

Un&angan1 Pengertian Umum Pembunuhan *ayi 0#nanticide2

Pembunuhan bayi atau secara umum disebut dengan

inanticide adalah sebuah istilah hukum yang menggambarkan tentang

%embunuhan bayi dengan usia di bawah 1 tahun oleh ibu sang bayi

(edangkan menurut infanticide Act 198A, article I yang dise%akati di

.ondon, Infanticide adalah7

Where a women b" an" will full act or omission causes the death ofher child. eing a child under the age of /0 months but at the time ofthe act or omission the balance of her mind was disturbed b" reason ofher not having full" recovered from the effect for lactation conse1uentupon the birth of the child then not withstanding... that but for this actthe offence would have amounted to murder she shall be guilt"...ofinfanticide.

Infanticide adalah di mana seorang wanita dengan sengaja atau

karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas bayinya yang

berumur di bawah 1 bulan "amun %ada saat tindakan atau%un

kelalaiannya tersebut terjadi, dida%atkan gangguan mental

dikarenakan oleh alasan belum %ulihnya eek dari kelahiran bayinya,

atau eek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tan%a

%engecualian !ai tersebut da%at dinyatakan sebagai %embunuhan,

dan dinyatakan bersalah

Infanticide juga da%at diartikan sebagai suatu tindakan yang

secara sengaja, yang menyebabkan kematian inant atau bayi Pada


28/68

28

umumnya dilakukan oleh ibunya, namun ilmu kriminologi menyatakan

bahwa berbagai macam bentuk %embunuhan bayi yang bisa juga

dilakukan selain ibu dari bayi

Pada ensiklo%edi yang diterbitkan oleh Bolumbia Uni'ersity

Press, %ada tahun 66=, menyatakan bahwa infanticide 0bahasa .atin2

untuk menggambarkan adanya %embunuhan terhada% bayi (child)

yang menyebabkan kematian terhada% bayi yang baru lahir dengan

%ersetujuan atau diketahui oleh orang tua, keluarga, atau%un

komunitas korban

esan yang dida%at dari bebera%a deinisi tentang inanticide

adalah merujuk ke%ada %elaku adalah ibu dari korban, dengan korban

adalah bayi-bayi yang dititikberatkan %ada bayi, yaitu dengan usia di

bawah 1 bulan (ecara umum,infanticide

juga bisa dilakukan oleh

orang tua secara umum, yang di dunia barat dikenal sebagai filicide.

>ilicide adalah %embunuhan terhada% seorang bayi oleh orang tuanya

sendiri -ilicide sendiri lebih s%esiik menggambarkan adanya

%embunuhan bayi di bawah 1 bulan, %ada saat 4 jam setelah

kelahiran, kurang dari %ada itu disebut sebagai neonaticide.

Pengertian %embunuhan bayi 2Infanticide) menurut %erundang-

undangan di #ndonesia Dalam wilayah tutorial hukum #ndonesia yang

tertuang %ada itab Undang-undang !ukum Pidana, %ada Pasal 841,

dinyatakan sebagai berikut7


29/68

29

(eorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi, %ada saatbayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja meram%as

nyawa bayinya, diancam karena membunuh bayi sendiri, dengan %idana%enjara %aling lama tujuh tahun

Demikian juga yang tertuang %ada Pasal 84 itab Undang-

undang !ukum Pidana 0U!P2 sebagai berikut7

(eorang ibu yang untuk melaksbayian niat yang ditentukan karena takutakan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, %ada saat bayi dilahirkanatau tidak lama kemudian meram%as nyawa bayinya, diancam karenamelakukan %embunuhan bayi sendiri dengan rencana, dengan %idana

%enjara %aling lama sembilan tahun

!al ini da%at dicermati adanya unsur-unsur sengaja atau%un

terkaitnya unsur tan%a kesengajaan yang dilakukan oleh ibu dari bayi

yang kemudian melakukan %embunuhan setelah bayi itu lahir atau%un

saat bayi itu lahir menjadi batasan terhada% inanticide di "egara $e%ublik

#ndonesia

2.!nse/ Pem%erian Pi&ana &an $istem Pera&ilan Pi&ana Dalam

!asus Pem%unuhan Ba0i

+elah disebutkan sebelumnya bahwa %emberian %idana dan %enjatuhan

%idana dalam %raktek %eradilan selama ini dengan mem%ertimbangkan

kualiikasi kejahatannya, dan segala bentuk %idana tersebut diberikan

oleh "egara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah makhluk

yang bertanggung jawab dan da%at mem%ertanggung jawabkan

%erbuatannya (ementara remaja dan itu%un diangga%


30/68

30

sebagai indi'idu yang da%at se%enuhnya mem%ertanggung

jawabkan %erbuatannya Dengan demikian akan muncul semacam

kontradiksi ketika %emberian %idana dan %enjatuhan %idana terjadi %ada

%elaku ibu dan remaja yang melakukan %embunuhan bayi dengan

kejahatan %embunuhan biasa

Dalam +ata Peradilan di #ndonesia, %enyelenggaraan Peradilan

bagi ibu dan remaja yang melakukan %embunuhan bayi dalam (istem

Peradilan Pidana, telah ada dalam U!P, U!&P serta %eraturan-

%eraturan %elaksanaan dan Undang-Undang Perlindungan *ayi Dalam

%raktek %elaksanaannya %edoman %emidanaan yang digunakan oleh

hakim adalah Pasal = UU Pokok ekuasaan ehakiman " 14 +ahun

19=6 0Undang-undang ini sudah dicabut2, yang intinya tiada seorang %un

da%at dikenakan %enangka%an, %enahanan, %enggeledahan dan

%enyitaan, selain atas %erintah tertulis oleh kekuasaan yang sah Pasal 5

ayat 012 menyatakan bahwa %engadilan mengadili menurut hukum dengan

tidak membeda-bedakan orang

Pasal ? ayat 012 menyatakan bahwa tidak seorang jua%un da%at

dihada%kan ke Pengadilan selain dari %ada yang ditentukan oleh undang-

undang Pasal ? ayat 02 menyatakan, tidak seorang jua%un da%at dijatuhi

%idana kecuali bila Pengadilan karena alat bukti yang sah dan orang yang

diangga% bertanggung jawab dinyatakan bersalah


31/68

31

Pasal A, setia% orang yang disangka, ditangka%, ditahan, dituntut

dan atau dihada%kan ke Pengadilan wajib diangga% tidak bersalah sam%ai

adanya ke%utusan yang mem%unyai kekuatan hukum yang teta%

*ila dihubungkan dengan Pasal ?? U!&P tentang &sas Praduga

+idak *ersalah Pasal 1 U!P7 3ulum delictum nula poena sine previa

lege punali4

1 +iada suatu %erbuatan da%at di%idana, kecuali atas kekuatan aturan

%idana dalam %erundang-undangan yang telah ada, sebelum

%erbuatan dilakukan )ika sesudah %erbuatan dilakukan ada %erubahan dalam %erundang-

undangan, di%akai aturan yang %aling ringan bagi terdakwa

+idak adanya %edoman %enjatuhan %idana ini %ernah diakui

(udarto, yang mengatakan bahwa: U!P kita tidak memuat %edoman

%emberian %idana (straftoemettingsliddraad) yang umum, ialah yang

dibuat oleh %embuat Undang-Undang yang memuat asas-asas yang

%erlu di%erhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan %idana7 yang ada

hanya aturan %emberian %idana (straftoemettinggregels)5.

(ehubungan dengan hal tersebut diatas, *arda "awawi &rie

%ernah %ula mengemukakan bahwa: Pedoman Pemidanaan

meru%akan %edoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menera%kan

%emidanaan atau meru%akan %edoman yudisial/yudikati bagi hakim


32/68

32

Dilihat dari ungsional dan o%erasional, %emidanaan meru%akan

satu rangkaian %roses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja

direncbayian melalui taha% dan ormulasi oleh %embuat Undang-

Undang taha% a%likasi oleh badan/a%arat yang berwenang taha%

eksekusi oleh a%arat/instansi %elaksana %idana, agar ada keterjalinan

dan keter%aduan antara ketiga taha% itu sebagai satu kesatuan sistem

%emidanaan, di%erlukan %erumusan tujuan dan %edoman

%emidanaan

(ecara singkat da%at dikemukakan bahwa sebelum seorang

hakim menjatuhkan %idana !al-hal yang %erlu di%erhatikan atau

di%ertimbangkan adalah sebagai berikut7

1 esalahan %embuat oti dan tujuan dilakukan tindak %idana:

8 Bara melakukan tindak %idana:4 (ika% batin %embuat:5 $iwayat hidu% dan keadaan sosial ekonomi %embuat:? (ika% dan tindakan %embuat %idana sesudah melakukan tindak

%idana:= Pengaruh %idana terhada% masa de%an %embuat:A Pandangan masyarakat terhada% tindak Pidana yang dilakukan:

9 Pengaruh tindak %idana terhada% korban atau keluarga korban:

dan +indak %idana dilakukan dengan berencana


33/68

33

!al-hal se%erti terurai diatas, akan membantu hakim dalam

menjatuhkan %idana, sehingga %idana bersiat %ro%orsional dan da%at

di%ahami dengan baik oleh masyarakat atau%un oleh ter%idana itu

sendiri Unsur yang menentukan siatnya %erbuatan (voorwaardendie

de straf baarheid bepalen).

(uatu delik da%at terjadi karena adanya kelakuan dan akibat,

teta%i siat dan tindak %idana ini masih ada yang mem%engaruhi

terhada% diri %elaku antara lain beru%a hal ikhwal yang menyertai

kelakuan dan akibat itu !al ikhwal yang mem%engaruhi dan

menentukan siat %erbuatan dari orang yang melakukan tindak %idana

itu meru%akan unsur inti dari delik Dalam membuat surat dakwaan

unsur ini harus diuraikan secara jelas, sam%ai di mana %engaruhnya

terhada% %erbuatan yang dilakukan itu

*entuk %idana %okok se%erti yang diatur dalam Pasal 841

U!P ini, adalah sama bentuk sengaja meram%as nyawa orang lain

se%erti yang diatur dalam Pasal 88A U!P

Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan %erbuatan telah

meram%as nyawa orang lain itu segera setelah bayi dilahirkan,

menunjukkan bahwa %erbuatan itu dilakukan karena ada rasa takut

akan diketahui orang lain yang meru%akan alasan yang meringankan

%idana a%abila dibanding dengan ancaman %idana terhada% tindak

%idana %embunuhan %ada umumnya eadaan yang siatnya


34/68

34

mem%engaruhi %erbuatan tersebut diuraikan dalam surat dakwaan

sebagai tambahan unsur yang da%at meringankan ancaman %idana

Delik yang mengandung unsur yang menentukan siatnya %erbuatan

yaitu Pasal 841 U!P, Pasal 84 U!P dan Pasal A1 U!P


35/68

35

BAB 3

METDE Penelitian

3.1Lkasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan "egeri akassar dengan

%ertimbangan bahwa di Pengadilan "egeri akassar ada kasus hukum

yang melibatkan seorang #bu sebagai %elaku %embunuhan bayi %ada saat

melahirkan

3.2#enis &an $um%er Data1. Data Primer

Data %rimer adalah data yang di%eroleh langsung dari la%angan, yang

di%eroleh melaui wawancara langsung dan tidak terstruktur 0bebas2

&da%un kegunaan data ini adalah sebagai data %etunjuk bagi

kelengka%an %emahaman data sekunder sehingga da%at

dimanaatkan untuk mem%erjelas atau%un menjawab %ermasalahan

yang dibahas dalam %enulisan ilmiah ini

Data (ekunder

Data sekunder yaitu data yang di%eroleh melaui bahan %ustaka atau

dokumen-dokumen dan %eraturan %erundang-undangan yang berlaku

di #ndonesia yang mengatur tentang %embunuhan bayi !al-hal

tersebut diantaranya, yaitu7


36/68

36

U!P tentang Peraturan Pemerintah "omor7 ? +ahun 19?6

tentang .aal (um%ah Dokter, Undang-Undang "omor7 8 +ahun 66,

tentang Perlindungan *ayi

(umber sekunder yang digunakan beru%a dokumen, %enda%at

%ara ahli hukum, serta hasil %enelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang

menyangkut %embunuhan bayi

Di sam%ing itu, digunakan %ula data sekunder yang beru%a

%utusan %erkara %embunuhan bayi di Pengadilan "egeri akassar

(edangkan, data em%iris digunakan data %rimer dari hasil wawancara

3.3Teknik Pengum/ulan Data

Dalam %engum%ulan data untuk %enyusunan dan %embahasan

%enulisan hukum ini, %enulis memakai metode7

/.e%ustakaan

2Librar" +esearch)

Pengum%ulan data yang di%eroleh melaui bacaan baik

beru%a tulisan ilmiah, %eraturan %erundang-undangan, media

cetak, dokumen-dokumen, catatan-catatan, jurnal-jurnal, mau%un

literatur lain yang erat kaitannya dengan masalah yang akan di

teliti, kemudian dijadikan sebagai acuan dalam %embahasan

0. ;awancara (Interview)


37/68

37

a2 ;awancara secara langsung ke%ada %ihak-%ihak yang

bersangkutan sebagai res%onden, dengan menggunakan %edoman

yang beru%a %enanggulangan %embunuhan bayib2 ;awancara dengan datar %ertanyaan yang bersiat terbuka, dalam

arti %ertanyaan tersebut hanya memuat garis besar saja, sehingga

tidak menutu% kemungkinan diajukannya %ertanyaan-%ertanyaan

baru, se%anjang masih ada hubungannya dengan %ermasalahan6. +eknik Dokumentasi

3aitu mengum%ulkan data dengan cara mem%elajari,

meneliti dokumen-dokumen atau berkas, karena berkas yang

berkaitan dengan %embunuhan bayi3.Analisis Data

(etelah data berhasil dikum%ulkan, disajikan secara sistematis,

selanjutnya akan dianalisa secara kualitati dengan %enguraian secara

deskri%ti "ormati, karena %enelitian ini bertolak dari %eraturan-%eraturan

yang ada sebagai norma hukum %ositi Deskri%ti, karena %enelitian ini

dilakukan untuk menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis

mengenai kebijakan legislati dalam merumuskan %eraturan %erundangan

yang berlaku sekarang dan yang akan datang, serta %enegakan hukum

%idana dalam %enanggulangan %embunuhan bayi di akassar


38/68

38

BAB

HA$"L PENEL"T"AN DAN PEMBAHA$AN

.1Penegakan Hukum Pi&ana Terha&a/ Delik Pem%unuhan Ba0i 4ang

Dilakukan leh "%u !an&ungn0a Pa&a $aat Melahirkan

Penegakan hukum dengan %enera%an hukum %idana dikatakan

menjadi sebuah senjata terakhir a%abila u%aya lain telah dilakukan,

khususnya melalui sarana non %enal, se%erti melalui %endidikan baik

ormal mau%un non ormal dan lain

Dengan berlandaskan bebera%a %enda%at ahli hukum atau %akar

!ukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai %enegak hukum dalam

(istem Peradilan Pidana %ada rumusan masalah yang %ertama dalam

%enulisan skri%si ini adalah mereka yang bertugas di bidang e%olisian,

ejaksaan, ehakiman dan .embaga Pemasyarakatan serta Pengacara

yang menangani %embunuhan bayi

Persoalan %erlindungan terhada% korban mau%un %elaku tidak

hanya menjadi %erhatian negara saja akan teta%i telah menjadi %erhatian

dunia (tatus atau eksistensi ke%olisian dalam (istem Peradilan Pidana

sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari (PP (ecara internasional

hal ini%un bisa terlihat dalam la%oran ongres P** ke 5/19=5 0mengenai

*he Prevention of Crime and *reatment of 7ffenders khususnya dalam

membicarakan masalah the emerging roles of the police and other law

enforcement agencies) yang menegaskan bahwa It was recogni8ed that


39/68

39

the police were component of the large s"stem of criminal 'ustice which

operated against criminalit".

(tatus P.$# sebagai kom%onen/unsur/sub sistem dari (PP sudah jelas

terlihat dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini 0baik dalam

U!&P mau%un dalam UU e%olisian "oA/199= yang sudah diganti

dengan UU "o/662, yaitu sebagai %enyelidik dan %enyidik

&da%un dasar hukum %enyelidik adalah Pasal 1 U!&P berbunyi:

%enyelidik adalah %ejabat %olisi negara $e%ublik #ndonesia yang diberi

wewenang leh undang-undang ini untuk melakukan %enyidikan Pasal

16 U!&P berbunyi:

12 Penyelidik yang mengetahui, menerima la%oran, atau %engaduan,

tentang terjadinya suatu %eristiwa yang %atut diduga meru%akan tindak

%idana wajib segera melakukan tindakan %enyelidikan yang

di%erlukan2 Dalam hal tertangka% tangan tan%a menunggu %erintah %enyidik,

%enyelidik wajib segera melakukan tindakan yang di%erlukan dalam

rangka %enyelidikan sebagaimana tersebut %ada Pasal 5 ayat012 huru

Pasal ?

12 Penyidik adalah 7

a Penyidik %ejabat %olisi negara $e%ublik #ndonesia:

b Pejabat Pegawai negeri si%il tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang:


40/68

40

2 (yarat ke%angkatan %ejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 012 akan

diatur lebih lanjut dalam PP =/19A8

Pasal =

12 Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal ? ayat 012 huru a karena

kewajibannya mem%unyai wewenang:a enerima la%oran atau %engaduan dari seorang tentang adanya

tindak %idana:b elakukan tindakan %ertama %ada saat ditem%at kejadian:

c enyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda %engenal

diri tersangka:d elakukan %enangka%an, %enahanan, %enggeledahan, dan %enyitaan:e elakukan %emeriksaan dan %enyitaan surat: engambil sidik jari dan memotret seseorang:g emanggil orang untuk di%eriksa dan didengar sebagai tersangka

atau saksi:h endatangkan orang ahli yang di%erlukan dalam hubungannya

dengan %emeriksaan %erkara:i engadakan %enghentian %enyidikan:


41/68

41

j engadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab: 1. Prses Pen0i&ikan Pem%unuhan Ba0i

*ahwa %roses %enyidikan tindak %idana %embunuhan bayi

dilakukan oleh Polri meru%akan sub sistem dari %ada (istem Peradilan

Pidana (Criminal 9ustice !"stem) yang terdiri dari Polri 0Penyidik2, )aksa

0Penuntut2, dan Pengadilan/!akim 0%emutus %erkara2

Di dalam melakukan %roses %enyidikan maka Polri mendasari

undang -undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan teta%

menjunjung tinggi kode etik %roesi dan hak aCasi manusia


42/68

42

ketajamannya e%atutan %erlu di%erhatikan terutama dalam

%ergaulan hidu% manusia dalam masyarakat:) ejujuran, %emelihara hukum atau %enegak hukum harus bersika%

jujur dalam engurus atau menangani hukum, serta dalam melayani

'usticiable yang beru%aya mencari hukum dan keadilan &tau dalam

kata lain, setia% "urist dihara%kan seda%at mungkin memelihara

kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari %erbuatan-%erbuatan

yang curang dalam mengurus %erkara) Di dalam International Association of Chiefs of Police 19=6, yang

memuat Law &nforcement Code of &thics antara lain ditentukanAs a

law &nforcement officer m" fundamental dut" is to serve manind to

safeguard lives and propert"; protect the innocent against deception

the wea against oppression or intimidation and the peaceful against

violence or disorder; and to respect the constitutional rights of ail man

libert" e1ualit" and 'ustice.

3ang ter%enting dalam %enegakan hukum haruslah didasarkan

%ada hati nurani dengan hati nurani kita bisa menilai a%akah tindakan kita

sudah manusiawi, adil, %atut, dan jujur

&da%un kegiatan %okok dalam rangka %roses %enyidikan tindak

%idana meli%uti7


43/68

43

1 Penyidik 7 Polisi/Pegawai "egeri (i%il P.$# Penindak oleh 7

a Pemanggilanb Penangka%an 1F 4 jamc Penahanan G 6 harid Penggeledahane Penyitaan

8 Pemeriksaana (aksib &hlic +ersangka/+erdakwa

4 Penyelesaian dan Penyerahan berkas %erkara

a Pembuatan $esumeb Penyusunan berkas %erkarac Penyerahan berkas %erkara dari ke%olisian ke kejaksaan

Dari keem%at kegiatan %okok %roses %enyidikan %embunuhan bayi

maka hasilnya harus memenuhi %ersyaratan ormil yaitu menyangkut

ormat administrasi %enyidikan biasanya %enyidiknya %erem%uan dalam

kasus ini, dengan alasan seorang %erem%uan lebih halus dan sabar

didalam melakukan %emeriksaan dan %ersyaratan materiil yaitu yang

menyangkut substansi hukum unsur-unsur Pasal yang di%ersangkakan,

Pasal 841 U!P dan Pasal 84 U!P yang kedua-duanya harus

ter%enuhi Di sam%ing dalam rangka mendukung %embuktian se%erti yang

diuraikan, maka %enyidik harus dibantu oleh dukungan *agian #lmu

edokteran >orensik dalam rangka menca%ai hasil %enyidikan yang lebih

%roesional dan ilmiah serta juga dalam

rangka menci%takan budaya criminalistic mindedness.


44/68

44

2. Peran Bagian "lmu !e&kteran 5rensik /a&a Pem%unuhan !asus

Ba0i

embali mengacu U!P dan alat bukti, maka %enyidik sekurang-

kurangnya harus da%at membuktikan dua alat bukti yang sah untuk da%at

diajukan ke sidang %engadilan, sehingga keterangan saksi dan tersangka

yang biasa selama ini dikerjakan oleh %enyidik, maka %eran orensic

dalam rangka %enyidikan sangat di%erlukan dan harus dilakukan karena

ka%asitasnya sesuai Pasal 1A4 U!&P adalah sebagai eterangan &hli

dan (urat sebagaimana diatur %ada Pasal 1A= huru c U!&P yaitu (urat

keterangan dari seorang ahli yang memuat %enda%at berdasarkan

mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

dari %adanya

Dalam %embunuhan bayi %eran %enyidik minta bantuan ke%ada

&hli edokteran >orensik untuk menentukan a%akah bayi yang ditemukan

lahir hidu% atau lahir mati dan sudah dilakukan %erawatan sebelum, umur

bayi


45/68

45

&da%un mengenai kemam%uan >orensik Polri dalam rangka

mendukung %roses %enyidikan adalah7

12 Personal Identification -orensic tugas ini diemban oleh ungsi

#dentiikasi, yang melakukan tugas antara lain:a identiikasi raut wajah:b. #dentiikasi melaui datiloscop";c >otogra%hy ke%olisian:

2 Ph"sical identification -orensic tugas ini diemban oleh ungsi

laboratorium -orensic Polri, yang melakukan tugas antara lain:

a imia biologi orensik, melakukan %emeriksaan terhada%: %roduk

industri dan bahan kimia tertentu narkoba keracunan %encemaran

dan kerusakan lingkungan material biologis 0darah, s%erma, air

ludah2b Pemeriksaan dan %enanganan korban mati, yang meli%uti

%emeriksaan tentang:

Bara kematian

(ebab kematian +anda-tanda kematian

c Pemeriksaan %ada luka-luka yaitu:

.uka akibat kekerasan mekanis, se%erti oleh benda tum%ul,

tajam atau senjata a%i:


46/68

46

.uka akibat kekerasan isik, se%erti akibat %anas, atau arus

listrik: .uka akibat kekerasan kimiawi, se%erti akibat oleh asam kuat

0contoh air aki2 atau basa kuat serta gas beracun

Pembongkaran kuburan cian %emakaman kembali

d dontologi >orensik, yang meli%uti:

Pemeriksaan bekas gigitan 0bite mark2

Pemeriksaan odontogram 0rumus gigi2, %enting untuk

identiikasi )enaCah yang tidak dikenal/rusak atau korban %ada

korban massale Penanganan korban kekerasan terhada% %erem%uan dan bayi,

yang dalam hal ini korban dikirim ke%ada Pusat Pelayanan +er%adu

0PP+2, yaitu $P 0$uang Pelayanan husus2 di rumah sakit Polri

mau%un Pemerintah yang telah ditunjuk, khusus untuk menangani

korban kejahatan ini82 Pembuatan


47/68

47

1 (ecara #nternal:a emam%uan %enyidik yang masih terbatas baik terhada%

%erundang-undangan mau%un %emahaman terhada% %eran

orensikb Dukungan %eralatan %enyidikan di la%angan dan biaya o%erasional

yang masih terbatas (ecara


48/68

48

mem%ertimbangkan aktor-aktor yang melatar belakangi terjadinya

suatu tindak %idana

>aktor-aktor yang menjadi %ertimbangan dalam mengajukan

+untutan Pidana7

1 eadaan dimana tindak %idana itu dilakukan: &tribut-atribut %ribadi dari terdakwa mau%un korban:8 +ingkat %enyesalan terdakwa:4 +ingkat %emaaan korban atau keluarga korban:5 Pertimbangan-%ertimbangan kebijakan %ublik

Dalam bidang !ukum Pidana7

1 elakukan %enuntutan: elaksbayian Peneta%an !akim dan Putusan Pengadilan yang telah

mem%eroleh kekuatan hukum teta%:8 elakukan %engawasan, dan %utusan le%as bersyarat:4 elakukan %enyidikan terhada% tindak %idana tertentu berdasar

undang-undang:

5 elengka%i berkas %erkara dan untuk itu da%at melakukan

%emeriksaan tambahan sebelum dilim%ahkan ke Pengadilan yang

dalam %elaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik

*ertolak dari %endekatan kebijakan 0mencaku% kebijakan sosial,

kebijakan kriminal, dan kebijakan %enegakan hukum yang berkaitan

secara integral2, maka aktor-aktor yang harus di%ertimbangkan dalam

menentukan %erbuatan %embunuhan bayi sebagai tindak %idana adalah 7

12 (eorang bayi meru%akan aset %embangunan nasional yang sangat

besar artinya asa de%an bangsa terletak ditangan generasi-generasi

%enerus yang bermula dari bayi leh sebab itu %erhatian dan


49/68

49

%erlindungan terhada% seorang serta kualitas kehidu%an adalah

sangat %enting demi kemajuan bangsa dan negara2 *erkaitan dengan butir H1I, %erbuatan membunuh bayi yang baru

dilahirkan harus ditem%atkan %ada keadaan yang sangat

membahayakan, tidak ber%rikemanusiaan dan %erbuatan yang benar-

benar tidak dikehendaki, sangat dibenci dan merugikan (elain itu

harus %ula di%ertimbangkan sejauh mana %erbuatan membunuh bayi

itu telah bertentangan bahkan merusak nilai-nilai undamental

kemanusiaan dalam masyarakat82 Perlu di%erhitungkan a%akah biaya yang harus dikeluarkan (cosf)

dalam %embuatan suatu undang-undang +eta%i dalam hal tindak

%idana %embunuhan manusia 0bayi2 menurut %enulis

%ertimbangan tentang biaya (cost) bukan meru%akan %ertimbangan

yang %enting hal ini disebabkan karena menyangkut harta dan

martabat manusia yang seharusnya dijunjungi tinggi42 (elanjutnya %erlu juga di%ertimbangkan ka%asitas atau kemam%uan

daya kerja dari badan-badan %enegak hukum di #ndonesia dalam

menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur delik %embunuhan

bayi 0bayi2 arena masalah %embunuhan bayi 0manusia2 ini sudah

berskala kejahatan transnasional bahkan internasional aka harus

di%rediksi bagaimana kondisi %ersonil a%arat %enegak hukum baik

secara kuantitas mau%un kualitas, misalnya menyangkut tingkat

%endidikan, tingkat %roesionalisme, %engalamannya serta bagaimana


50/68

50

%enyebarannya di #ndonesia (elain harus %ula ditinjau bagaimana

kondisi-kondisi yang menyangkut %elaksanaan tugasnya atau cara

kerjanya, misalnya, menyangkut sistem hukum negara lain,

%rosedurnya mau%un birokrasinya52 &khirnya %erlu %ula dikaji akibat sosial dari %engkriminalisasian atau

%endekriminalisasian dari kejahatan %embunuhan manusia 0bayi2 bagi

%rilaku atau sika% %elaku %ada khususnya dan masyarakat %ada

umumnya

!arus disadari, u%aya %engha%usan %embunuhan bayi tidak hanya

berdasar %ada instrumen legal teta%i juga harus mam%u merubah budaya

masyarakat yang %ermisi terhada% %raktek %embunuhan bayi

Penegakan hukum %idana dalam %embunuhan bayi di #ndonesia

saat ini menggunakan itab Undang-Undang !ukum Pidana dan Undang-

Undang "omor7 8 +ahun 66 tentang Perlindungan *ayi (edangkan

%asal-%asal yang ada hubungannya dengan %embunuhan bayi juga

ditera%kan ialah Pasal 865 U!P, barang sia%a menem%atkan bayi yang

umumya belum tujuh tahun untuk ditemui, atau meninggalkan bayi itu,

dengan maksud untuk mele%askan diri dari %adanya diancam dengan

%idana %enjara %aling lama lima tahun enam bulan

Pasal 86? U!P 012 )ika salah satu %erbuatan tersebut dalam

Pasal 864 dan 865 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah

dikenakan %idana %enjara tujuh tahun enam bulan 02 )ika


51/68

51

mengakibatkan mati, dikenakan %idana %enjara %aling lama sembilan

tahun

Pasal 86= U!P: jika yang melakukan kejahatan-kejahatan

tersebut Pasal 865 ba%ak atau ibu dari bayi itu, maka %idana yang

ditentukan dalam Pasal 865 dan 86? da%at ditambah dengan se%ertiga

Pasal 86A U!P: jika seorang ibu karena takut akan diketahui

orang tentang kelahiran bayinya, tidak lama setelah melahirkan,

menem%atkan bayinya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan

maksud untuk mele%askan diri dari %adanya, maka maksimum %idana

tersebut dalam Pasal 865 dan 86? dikurangi se%aruh

alau dicermati rumusan Pasal 865 sam%ai dengan %asal 86A

sudah jelas bukan mengenai %embunuhan bayi, teta%i mengatur

mengenai menem%atkan bayi dan meninggalkan bayi Dalam %asal 86A

ancaman dikurangi se%aruh dengan alasan saat dilakukannya kejahatan

tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana

selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercam%ur aduk

menjadi satu sehingga %erbuatannya itu diangga% dilakukan tidak dalam

keadaan mental yang tenang, sadar serta dengan %erhitungan yang

matang #nilah yang menjelaskan menga%a ancaman hukuman %ada

kasus %embunuhan bayi lebih ringan bila dibandingkan dengan kasus-

kasus %embunuhan lainnya


52/68

52

Pasal 841 U!P menyatakan seorang ibu yang karena takut akan

ketahuan melahirkan bayi, %ada saat bayi dilahirkan atau tidak lama

kemudian, dengan sengaja meram%as nyawa bayinya, diancam karena

membunuh bayinya sendiri, dengan %idana %aling lama tujuh tahun

Pasal 84 U!P menjelaskan bahwa seorang ibu, yang untuk

melaksbayian niat yang ditentukan karena takut akan ketahun bahwa

akan melahirkan bayi, %ada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian

meram%as nyawa bayinya, diancam karena melakukan %embunuhan bayi

sendiri dengan rencana, dengan %idana %enjara %aling lama sembilan

tahun

edua Pasal ini dalam rumusan sudah jelas dan bisa untuk

menghukum/menjerat %elaku tindak %idana %embunuhan bayi, teta%i

harus memenuhi unsurJunsur7

1 (eorang ibu yang takut ketahuan melahirkan seorang bayi: Dengan sengaja meram%as nyawa bayinya:

Untuk mengungka% tindak %idana yang mengakibatkan korban

jiwa, maka %enyidik bisa minta bantuan /dokter ahli orensik untuk

melakukan %emeriksaan terhada% korban sehingga ditemukan sebab-

sebab kematian korban !asil %emeriksaan ini dituangkan dalam bentuk

isum et +epertum.

Pasal A6 Undang-Undang "omor7 8 +ahun 668, +entang

Perlindungan *ayi


53/68

53

12 (etia% orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan, atau %enganiayaan terhada% bayi, di%idana dengan %idana

%enjara %aling lama 8 0tiga2 tahun ? 0enam2 bulan dan/atau denda

%aling banyak $%=666666,- 0tujuh %uluh juta ru%iah22 Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud ayat 012 luka berat, maka

%elaku di%idana dengan %idana %enjara %aling lama lima tahun

dan/atau denda %aling banyak $%166666666,- 0seratus juta ru%iah282 Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat 02 mati, maka

%elaku di%idana dengan %idana %enjara %aling lama 16 0se%uluh2

tahun dan/atau denda %aling banyak $%66666666,- 0dua ratus juta

ru%iah242 Pidana ditambah se%ertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 012, ayat 02, dan ayat 082 a%abila yang melakukan

%enganiayaan tersebut orang tuanya

*unyi %asal A6 dalam Undang-Undang "omor7 8 +ahun 66

%idananya lebih berat dan dendanya cuku% besar dibandingkan dengan

ancaman %idana yang terda%at dalam itab Undang-Undang !ukum

Pidana (edangkan jenis-jenis %idana diatur dalam %asal 16 U!P yaitu:

1 Pidana %okok7a %idana mati:b %idana %enjara:c %idana kurungan:d %idana denda: dane %idana tutu%an:

Pidana tambahan:a %encabutan hak-hak tertentu:b %eram%asan hak-hak tertentu: danc %engumuman %utusan hakim:


54/68

54

Pasal A6 ayat 042 ini bisa untuk menjerat %elaku tindak %idana

%embunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri ancaman

hukuman ditambah se%ertiganya

Penegakan hukum melalui sistem %eradilan %idana harus sesuai

dengan cita-cita %enegakan hukum %ada umumnya yang tercermin %ada

kebersamaan antara e%olisian, ejaksaan, Pengadilan, .embaga

Pemasyarakatan $omli &tmasasmita mengatakan bahwa7

Dalam konteks system %eradilan %idana justru seharusnya lebihdiutamakan %andangan yang mengangkat kebersamaan yang tulusdan ikhlas serta %ositi diantara a%aratur %enegak hukum untuk%engembangan tugas %enegakan keadilan hukum (legal 'ustice)5.

(istem %eradilan %idana mem%unyai %erangkat struktur atau sub

system yang seharusnya bekerja secara koordinati agar da%at terca%ai

eisiensi dan eektiitas yang maksimum ombinasi antara eisiensi dan

eektiitas sangat %enting guna menca%ai ungsi sistem Peradilan %idana

yang dihara%kan

(enada dengan $omli &tmasasmita, uladi ber%enda%at (istem

Peradilan Pidana disatu %ihak berungsi sebagai sarana untuk menahan

dan mengendalikan kejahatan %ada tingkat tertentu 2Crime Containment

!"stem) dilain %ihak sistem %eradilan %idana juga

berungsi untuk mencegah sekunder (!econdar" Prevention) yakni

untuk mencoba mengurangi kriminalitas diantara yang %ernah melakukan

melalui %roses deteksi, %emidanaan dan %elaksanaan %idana Untuk


55/68

55

mencegah terjadinya korban kejahatan mau%un mencegah telah selesai

menjalani %idana, tidak mengulangi %erbuatan mereka yang melanggar

hukum itu

Pengertian Undang-Undang yang umum adalah %eraturan tertulis

yang dibuat oleh %enguasa %usat mau%un daerah yang sah Dalam

memberE Undang-Undang tersebut dalam %elaksanaannya da%at

menca%ai tujuan yang diinginkan %embentuk undang-undang tersebut

.2U/a0a Penanggulangan Delik Pem%unuhan Pa&a Ba0i 4ang

Dilakukan leh "%u !an&ungn0a Pa&a $aat Melahirkan

(am%ai saat ini, masih ditemukan akta %ara %elaku tindak %idana

%embunuhan bayi ternyata dijatuhkan %idana tidak setim%al dengan jenis

dan akibat dari kejahatan tersebut !al ini memang disebabkan karena

adanya %edoman dan %eraturan yang berlaku untuk %ara Penegak

!ukum

Penyidik dalam melakukan %enyidikan kasus tindak %idana

%embunuhan bayi mendasari dengan Undang-Undang dan ketentuan

yang berlaku dengan teta% menjunjung tinggi kode etik %roesi dan hak-

hak asasi manusia

Di dalam %enegakan hukum khususnya dalam %enanggulangan

%embunuhan bayi, %ara %enegak hukum dalam melaksbayian tugas dan

kewajibannya harus menci%takan ketertiban dan keamanan masyarakat


56/68

56


57/68

57

4 +ingkat %emaaan korban atau keluarga korban

ajelis !akim di dalam memutus %erkara atau menjatuhkan

hukuman terhada% terdakwa juga mem%unyai %ertimbangan-

%ertimbangan di sam%ing harus memenuhi rumusan %asal-%asal yang

dituduhkan Pasal-%asal yang diatur dalam "(


58/68

58

tanggung jawabnya atas bayi yang dilahirkan, maksimum %idana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5? dikurangi1

/ 0satu %er

dua2

(elain Pasal-%asal dalam "(


59/68

59

Perlindungan *ayi dari %ada konse% U!P 66A !al ini sudah ditera%kan

oleh %ara Penegak !ukum di dalam %enyidikan, %enuntutan, mau%un

!akim untuk %ertimbangan dalam memutuskan/menjatuhkan %idana

Prinsi% yang harus di%ertimbangkan oleh !akim dalam memeriksa

kasus %embunuhan bayi menurut (oerjono (oekanto, masalah %okok dan

%ada %enegak hukum (law enforcement) sebenarnya terletak %ada aktor-

aktor yang mem%engaruhinya, aktor-aktor tersebut mem%unyai arti yang

netral sehingga dam%ak %ositi atau negatinya terletak %ada isi aktor-

aktor tersebut, antara lain adalah 7

1 >aktor hukumnya sendiri >aktor %enegak hukum, aktor yang membentuk mau%un yang

menera%kan hukum8 >aktor sarana atau asilitas yang mendukung %enegakan hukum4 >aktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau ditera%kan5 >aktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya ci%ta dan rasa yang

didasarkan %ada karsa manusia, di dalam %ergaulan hidu%

elima aktor tersebut diatas menurut (oerjono (oekanto saling

berkaitan eratnya, oleh karenanya meru%akan esensi dari %enegakan

hukum serta meru%akan tolak ukur 0%arameter2 dari eektiitas %enegakan

hukum (law enforcement) Penegakan hukum meru%akan golongan

%anutan dalam masyarakat, yang hendaknya mem%unyai kemam%uan

tertentu, sesuai dengan as%irasi masyarakat


60/68

60

asyarakat harus da%at berkomunikasi dan menda%atkan

%engertian dari golongan dan sasaran, di sam%ing mam%u membawakan

atau menjalankan %eranan yang da%at diterima oleh mereka ecuali itu

maka golongan %anutan harus da%at memanaatkan semua unsur-unsur

tradisional tertentu, sehingga da%at menggerakan %artisi%asi dari

golongan sasaran atau masyarakat luas olongan %anutan juga harus

da%at memilih waktu dan .ingkungan yang te%at di dalam

mem%erkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru,

serta memberikan keteladanan yang baik !alangan-halangan yang

mungkin dijum%ai %ada %enera%an %eranan yang seharusnya dari

golongan %anutan atau %enegak hukum, mungkin berasal dan dirinya

sendiri atau dari lingkungan

.ebih jauh beliau ber%enda%at bahwa halangan-halangan yang

memerlukan %enanggulangan tersebut antara lain da%at beru%a7

1 eterbatasan kemam%uan untuk menda%atkan diri dalam %eranan

%ihak lain dengan sia%a mereka berinteraksi: +ingkat as%irasi yang belum tinggi:8 egairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa de%an,

sehingga sulit sekali untuk membuat %royeksi:4 *elum adanya kemam%uan untuk menunda %engawasan suatu

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil:5 urangnya daya ino'ati yang sebenarnya meru%akan %asangan

koser'ati:


61/68

61

!alangan-halangan tersebut selanjutnya oleh (oejorno (oekanto

disebutkan da%at diatasi dengan cara mendidik, melatih dan

membiasakan diri untuk mem%unyai sika%-sika% sebagai berikut7

12 (ika% yang terbuka terhada% %engalaman-%engalaman mau%un

%enemuan-%enemuan baru, artinya sebanyak mungkin

menghilangkan %rasangka terhada% hal-hal yang baru atau yang

berasal dari luar sebelum dicoba manaatnya

2 (enantiasa sia% untuk menerima %erubahan-%erubahan setelah

menilai kekurangan-kekurangan yang ada %ada saat ini82 Peka terhada% masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan

dilandasi suatu kesadaran, bahwa %ersoalan-%ersoalan tersebut

berkaitan dengan dirinya42 (enantiasa mem%unyai inormasi yang selengka% mungkin mengenai

%endiriannya52 rientasi ke masa kini dan masa de%an yang sebenarnya meru%akan

suatu urutan?2 enyadari %otensi-%otensi yang ada di dalam dirinya dan %ercaya

bahwa %otensi-%otensi tersebut akan dikembangkan=2 *er%egang %ada suatu %erencanaan dan tidak %asrah %ada nasib

yang burukA2 Percaya ke%ada kemam%uan ilmu %engetahuan dan tehnologi di

dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia92 enyadari dan menghormati hak, kewajiban mau%un kehormatan diri

sendiri mau%un %ihak-%ihak lain


62/68

62

162*er%egangan teguh %ada ke%utusan-ke%utusan yang diambil atas

dasar %enalaran dan %erhitungan yang manta%

Persoalan lain yang ada erat kaitannya dengan masalah

kebebasan %eradilan dalam usaha %enca%aian %enegakan hukum di

#ndonesia untuk mengembangkan sarana kontrol terhada% lembaga

%eradilan baik yang beru%a kontrol dari %ada lembaga ilmiah

(scientific control) mau%un kontrol dari masyarakat (sosial control). ontrol

ini memang harus diakui sangat membatasi kebebasan %eradilan, namun

untuk menegakan obyekti'itas maka kontrol yang demikian mutlak

di%erlukan untuk mencegah kemungkinan disalah gunakan kebebasan

yang diberikan ke%ada lembaga %eradilan

Untuk da%at mewujudkan sistem %enegakan hukum yang

berorientasi %ada %erem%uan dan remaja, maka %erlu dilakukan

%embaharuan baik %ada tingkat PP. mau%un terhada% a%aratur

%elaksanaannya (ecara s%esiik, independence 'udiciar" dalam arti luas

meli%uti hal-hal sebagai berikut7

1 Peradilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhada% seluruh isu-

isu yang menyangkut %eradilan dan harus memiliki wewenang untuk

meneta%kan a%akah isu-isu yang dihada%kan adalah dalam lingku%

sebagaimana di%erintahkan dalam Undang-undang


63/68

63

Pengadilan harus menjamin bahwa %roses %eradilan dilaksbayian

secara jujur dan hak-hak %ara %ihak 0yang ber%erkara2 dihormati dan

dilindungi8 Perlindungan dan hak-hak asasi manusia %ara hakim dalam

melaksbayian tugasnya terutama dalam menghada%i setia% tuduhan-

tuduhan dalam rangka melaksbayian tugasnya4 Persoalan rekruitmen, seleksi, mutasi %elatihan dan %romosi hakim5 Penegakan disi%lin %ara hakim dan %enggajiannya

!al yang demikian sangat erat kaitannya dengan a%a yang

menjadi ungsi dari %ada hukum di dalam masyarakat terutama sekali

dalam masyarakat yang sedang membangun yaitu sebagai suatu sarana

%embaharuan masyarakat enurut &bdurrahman, hal utama

sehubungan masalah kesadaran hukum ini adalah7

*agaimana memberikan kesadaran hukum dalam diri %ara %enegak

hukum ini sendiri agar su%aya %ara %enegak hukum itu tidak hanya

memaksakan %elaksanaan hukum ke%ada orang lain saja sedangkan ia

sendiri, tidak atau kurang mentaati ketentuan hukum yang sebenarnya

berlaku bagi dirinya sendiri, %elanggaran-%elanggaran hukum oleh %ara

%enegak hukum sangatlah merusak ke%ercayaan masyarakat hukum

yang berarti %ula akan merusak kesadaran hukum masyarakat

(ebaliknya ke%atuhan seseorang %enegak hukum dalam melaksbayian

suatu ketentuan hukum, da%at di%andang sebagai langkah %ertama

kearah %embinaan kesadaran hukum masyarakat

Penda%at &bdurrahman di atas da%at disim%ulkan bahwa %ara

%enegak hukum seharusnya menjadi contoh atau %anutan bagi

masyarakat dalam hal mentaati hukum yang berlaku, a%abila dilakukan


64/68

64

%elanggaran sehingga merusak kesadaran hukum yang ada dalam

masyarakat itu sendiri, untuk itu kesadaran hukum bagi %ara %enegak

hukum harus benar-benar ditingkatkan, agar %embinaan kesadaran

hukum %ada masyarakat da%at berjalan dengan baik dan mem%eroleh

hasil yang memuaskan sehingga %eraturan hukum da%at di%erlakukan

(edangkan u%aya %enanggulangan %embunuhan bayi dengan

memberikan ajaran agama meru%akan hal mutlak yang harus diajarkan

ke%ada bayi bahkan semenjak mereka masih di usia muda Dengan

adanya ketaatan terhada% ajaran agama maka da%at menghindari

%erbuatan-%erbuatan yang dilarang oleh agama, dalam hal ini termasuk

hubungan seksual di luar %ernikahan yang da%at berujung ke%ada

terjadinya inantiside unculnya kemaksiatan dan %enyakit masyarakat

yang lain tan%a adanya %engawasan ter%adu menjadi sebuah keleluasaan

tindakan yang mengarah ke%ada kebebasan tak bertanggung jawab

Penegak hukum, dan komisi khusus dalam menghada%i salah satu

tindakan %emusnahan manusia dalam bentuk inanticide atau bahkan

aborsi meru%akan langkah yang da%at diwujudkan %ada awalnya di

kemudian hari Law &nforcement %enting untuk lebih bersiat akti dalam

menangani infanticide mengingat kewenangan yang luas sekali%un

mengambil hak-hak asasi manusia menunda hak untuk merdeka atau

bebas dengan %enjara !ukum menyumbangkan %eraturan bagi tata


65/68

65

kehidu%an masyarakat untuk da%at menjaga nilai, norma bermasyarakat

dan juga %engaturan kebijakan

!ukum %erlu menegakan %eraturan baru khusus menangani

masalah infanticide %erkosaan, atau%un %ergaulan bebas yang lebih

tajam dalam artian lebih tegas, sehingga sebuah langkah awal yang

dihara%kan, dan menjadikan %hobia atau%un ketakutan bagi %elaku

atau%un masyarakat agar tidak terjadi hal-hal tersebut di kemudian hah

Penegakan !ukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan *ayi

Pada asa 3ang &kan Datang sudah diatur dalam onse% U!P 66A

yaitu dalam Pasal 5? dan Pasal 5=

Disam%ing itu masih teta% untuk %edoman %ara %enegak hukum

adalah Undang-Undang "o 8 +ahun 66 +entang Perlindungan *ayi

Dalam %embaharuan ini harus diusahakan agar sistem %eradilan

%embunuhan bayi yang bersiat %re'enti, re%resi, dan %uniti tidak

menjadi aktor 'iktimogen !ukum %idana mem%unyai ungsi menjadi

dasar orang melindungi dan sekaligus mem%ertahankan keseimbangan

hak dan kewajiban masyarakat, negara, %elaku, dan korban tindak

%idana


66/68

66

BAB *

PENUTUP

*.1!esim/ulan

Dari uraian yang telah %enulis sam%aikan dalam %enulisan skri%si

ini, maka da%at %enulis sim%ulkan dalam uraian yang singkat dalam bab

ini sebagai berikut7

1 Penegakan !ukum Pidana dalam %enanggulangan %embunuhan bayi

yang dirumuskan dalam %erundang-undangan dewasa ini adalah7

itab Undang- Undang !ukum Pidana sudah mengatur mengenai

%enanggulangan %embunuhan bayi yaitu Pasal 841 dan Pasal 84,

sedangkan ketentuan %asal yang berkaitan dengan %enelantaran bayi

diatur dalam Pasal 86? s/d 86A dan Pasal 88A (elain itu masih ada

ketentuan Pasal A6 ayat 082 Undang-Undang Perlindungan *ayi yang

ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan U!P

Peraturan-Peraturan/Undang-Undang ini sudah ditera%kan oleh %ara

Penegak !ukum/Pelaksana !ukum baik Penyidik, Penuntut Umum,

mau%un !akim U%aya %enanggulangan delik %embunuhan %ada bayi yang dilakukan

oleh seorang ibu terda%at dalam "(


67/68

67

%ara %enegak hukum adalah Undang-Undang "o 8 +ahun 66

+entang Perlindungan *ayi*.2$aran1 Para %enegak hukum khususnya %enyidik P.$# harus lebih intensi

dalam mengum%ulkan bukti tentang adanya dugaan ta%i %embunuhan

terhada% bayi oleh ibunya karena %embuktiannya sangat sulit kadang

%embunuhan tersebut dilakukan oleh seorang diri, ta%i ada orang lain

yang tahu dan dibantu oleh orang lain

U%aya %enanggulangan adalah bukan hanya tanggung jawab

%emerintah ta%i seluruh warga indonesia khususnya orang tuanya

gadis tersebut untuk selalu memberikan contoh yang baik dan

wejangan, bawa merka kedalam acara-acara keagamaan misalnya

%engajian dan awasi kegiatan anak-anak gadis cari tahu kemana anak

selama berada di luar rumah

8


68/68

68

DA5TAR PU$TA!A

&bdul "usantara 19A? !ukum dan !ak-!ak *ayi Disuniting olehulyana ; usumah $ajawali )akarta

LLLLLLLL, 661 *ebera%a &s%ek ebijakan Penegakan

danPengembangan !ukum Pidana Bitra &ditya *hakti *andung

LLLLLLLL, 668 *ebera%a asalah Perbandingan !ukum Pidana $aja

raindo Persada )akarta

&rie, *arda "awawi199? *unga $am%ai ebijakan !ukum Pidana Bitra

&ditya *akti )akarta

&rie, *arda "awawi 661 asalah Penegakan !ukum dan ebijakan

Penanggulangan ejahatan Bitra &ditya *hakti *andung

LLLLLLLL,66 (ari uliah Perlindungan !ukum Pidana P+ $aja raindo

Persada )akarta

BhaCami, &dami, 616 ejahatan +erhada% +ubuh Dan "yawa P+ $aja

raindo Persada )akarta

Byle, .inda 664 Blassiication and Descri%tion o Parents who Bommit

>ilicide illanola Uni'ersity )ournal

Darwan Prinst, 668, !ukum *ayi #ndonesia Bitra &ditya *akti *andung

P & > .aminatang, 616 ejahatan +erhada% "yawa, +ubuh dan

esehatan orensik

skripsi mathias hukum perceraian

Documents