PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PPHI MELALUI MEDIASIDisusun Oleh :Shanita Nuraini Taqwim (8111413203)Michelle Tiffani DN (8111413231)Azam Zaini Mukhtar (8111413289)Enggal Alif Nugroho (8111413340)Mustadjab (8111413341)

PENGERTIAN PPHIPerselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 1, UU No. 2 Tahun 2004)DASAR HUKUMUndang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan PerburuhanUndang Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan SwastaUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan PemerintaraanPeraturan Perusahaan yang berlakuStandar Kode Etik Karyawan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan berpegang pada suatu asas musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpijak pada tahap pertama bila terjadi perselisihan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang berselisih. Dalam hal tidak dicapai perdamaian antara pihak yang berselisih setelah dicari upaya penyelesaian oleh para pihak, maka baru diusahakan penyelesaiannya oleh Badan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Badan ini juga dalam mencari penyelesaian harus tetap berpedoman pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat serta harus pula memberi kesempatan kepada para pihak yang berselisih sebelum mengambil keputusan.

PERSELISIHAN YANG DIATUR DALAM UU NO. 22 TAHUN 1957Perselisihan kepentinganPerselisihan Hak, danPerselisihan Syarat-syarat kerja.

Mekanisme dalam Penyelesaian Perselisihan UU No. 4 Tahun 2004 a. Bipartitb. Mediasi atau Konsiliasi dan atau Arbitrasec. Pengadilan Hubungan Industrial.MEDIASIMediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan Hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral. (UU No. 2 Tahun 2004 pasal 11)

JENIS - JENIS PERSELISIHAN MENURUT UU NO.2 TAHUN 2004 a. perselisihan hak;b. perselisihan kepentinganc. perselisihan PHK, dand. perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaanPENJELASANAd.a.perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak; di mana hal ini timbul karena perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan UU, PK, PP atau PKB.Ad.b.perselisihan kepentingan timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja dalam PK, PP atau PKB.Ad.c.perselisihan phk timbul apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak;Ad.d.perselisihan antara SP/SB dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan.

TABEL PERSANDINGANNOPOKOK MATERIUU NO. 22/1957UU NO. 12/1964UU PPHI1KelembagaanPemerantaraanArbitrase P4 Daerah P4 Pusat P.T.U.N Mahkamah Agung

Mengikuti kelembagaan menurut UU No. 22/1957MediasiKonsiliasiArbitrasePengadilan PHI (masuk dalam kompetensi lingkup Badan Peradilan Umum)Mahkamah Agung2Jenis PerselisihanHakKepentinganPHK Hak Kepentingan PHK Antar SP/SB3Pihak-pihak yang berselisihMajikan atau perkumpulan majikanSP/SB atau Gabungan SP/SB Pekerja (perorangan) SP/SB Pengusaha Gabungan Pengusaha4Waktu PenyelesaianRelatif cukup lamaTidak diatur batas waktu di P4D atau P4PSingkat Paling lama 140 hari kerjaMEDIATORMediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (UU No. 2 Tahun 2004 pasal 12)

SYARAT MEDIATORMediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. warga negara Indonesia;c. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;d. menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); dang. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

KEWAJIBAN MEDIATORMemanggil para pihak yang berselisih untuk didengar keterangan yang diperlukanMengatur dan memimpin mediasiMembantu membuat perjanjian bersama jika tercapai kesepakatanMembuat anjuran secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatanMembuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrialMembuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrialMemberitahukan pada para pihak untuk mendaftarkan hasil kesepakatan dalam bentuk perjanjian bersama di pengadilan hubungan industrialKEWENANGAN MEDIATORMenganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk merundingkan terlebih dahulu dengan itikad baikMeminta keterangan, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihanMemanggil dan menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukanMembuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak dan instansi atau lembaga terkaitMenerima atau menolak wakil para pihak yang berselisih apabila ternyata tidak memiliki surat kuasaAlur PPHIPerselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, persetujuan bersama (PB) di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung Jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/KotaLanjutan......instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan menawarkan kepada para pihak yang berselisih melalui Konsiliasi atau Arbitrase, Namun apabila tidak menetapkan melalui Konsiliasi atau Arbitrase, maka penyelesaian lanjut dilakukan melalui Mediasi.PROSES PENYELESAIAN MEDIASIMEDIATOR MENELITI BERKAS PENELITIANPEMANGGILAN PARA PIHAKSIDANG MEDIASI

ALUR PENYELESAIAN MEDIASIInstansi Ketenagakerjaan Setempat2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkanKonsiliasiArbitraseJika TidakMemilihMediasiSepakatTidak SepakatPERJANJIAN BERSAMAAkta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

AnjuranDamaiGagal DamaiPERSELISIHANPHIDICATATKANKesimpulanMediasi merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh Mediator yang netral. Mediasi digunakan bilamana pihak yang berselisih tidak memilih Konsiliasi atau Arbitrase. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator untuk bertugas melakukan mediasi