tata kelola pemerintah yang baik fix

7/23/2019 Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Fix

http://slidepdf.com/reader/full/tata-kelola-pemerintah-yang-baik-fix 1/24

TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti

Korupsi

Oleh

Gina Nisrina P1!!111!"1#

$arhah Nur A%i%ah P1!!111!"!"

&ya'ira &alsa(ila P1!!111!"")

JURUSAN GIZI PROGRAM D-VI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2015

1



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah s*t+ karena atas

rahmat dan hidayah,Nya pem(uatan makalah ini dapat diselesaikan+ Karya ilmiah

yang (erjudul -.ata Kelola Pemerintah yang Baik/good go0ernane23 merupakan

tugas dari mata kuliah pendidikan (udaya anti korupsi+

Penulis menyadari sepenuhnya (ah*a tanpa (antuan dari (er(agai

pihak yang mem(antu dalam pem(uatannya4 makalah ini tidak dapat

diselesaikan+ Oleh karena itu4 penulis menguapkan terimah kasih kepada

(er(agai pihak yang telah mem(antu4 khususnya pem(im(ing yang telah

mem(erikan arahan dalam pem(uatan makalah ini+Penulis menyadari (ah*a dalam pem(uatan makalah ini masih jauh

dari sempurna+ Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pem(aa untuk

memper(aiki makalah ini+ &emoga makalah ini dapat (erman'aat (agi semua

pihak+

5imahi4 &eptem(er 6)17

Penul

1



DAFTAR ISI

KA.A P8NGAN.A9+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i

DA$.A9 :&:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ii

BAB 1 P8NDAH;L;AN+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1

1+1 Latar Belakang++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1

1+6 9umusan Masalah+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6

1+! .ujuan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6BAB 6 P8MBAHA&AN++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

6+1 Pengertian Good Go0ernane++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!

6+6 Latar Belakang Good Go0ernane++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"

6+! Prinsip,prinsip Good Go0ernane+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7

6+" Karakteristik Dasar Good Go0ernane+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11

6+7 .ata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Gerakan Anti KKN++++++++16

BAB ! :&&;8 .89K:N:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1<

!+1 Me*ujudkan Good Go0ernane++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1<

!+1+6 9e'ormasi Birokrasi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1

BAB := &:MP;LAN+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6)

DA$.A9 P;&.AKA+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++61

2



BAB 1

PENDAHULUAN

11 L!"!# B$%!&!'

:stilah lean dan good go0ernane /pengelolaan atau tata pemerintahan

yang (ersih dan (aik2 merupakan *aana yang mengiringigerakan re'ormasi+

*aana lean dan good go0ernane sering kali dikaitkan dengan tuntunan akan

pengelolaan pemerintah yang pro'essional4 akunta(el4 dan (e(as korupsi4 kolusi

dan nepotisme /KKN2+ .erjadinya krisis ekonomi di :ndonesia antara lain

dise(a(kan oleh tataara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dandiatur dengan (aik+ Aki(atnya tim(ul (er(agai masalah seperti korupsi4 kolusi dan

nepotisme /KKN2 yang sulit di(erantas4 masalah penegakan hukum yang sulit

(erjalan4 monopoli dalam kegiatan ekonomi4 serta kualitas pelayanan kepada

masyarakat yang mem(uruk+

Masalah,masalah terse(ut juga telah mengham(at proses pemulihan

ekonomi :ndonesia4 sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat4 jumlah

penduduk miskin (ertam(ah4 tingkat kesehatan menurun4 dan (ahkan telah

menye(a(kan munulnya kon'lik,kon'lik di (er(agai daerah yang dapat

menganam persatuan dan kesatuan negara 9epu(lik :ndonesia+

Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih (erlangsungnya praktek

dan perilaku yang (ertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang (aik4 yang

(isa mengham(at terlaksananya agenda,agenda re'ormasi+

Penyelenggaraan pemerintahan yang (aik adalah landasan (agi pem(uatan

dan penerapan ke(ijakan negara yang demokratis dalam era glo(alisasi+

$enomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan4 sementara 'enomena glo(alisasi ditandai dengan

saling ketergantungan antar(angsa4 terutama dalam pengelolaan sum(er,sum(er

ekonomi dan akti0itas dunia usaha /(isnis2+

Kedua perkem(angan diatas4 (aik demokratisasi maupun glo(alisasi4

menuntut rede'inisi peran pelaku,pelaku penyelenggaraan pemerintahan+

1



Pemerintah4 yang se(elumnya memegang kuat kendali pemerintahan4 epat atau

lam(at harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang ser(a mengatur dan

mendikte ke posisi se(agai 'asilitator+ Dunia usaha dan pemilik modal4 yang

se(elumnya (erupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai enderung

mengham(at perluasan akti0itas (isnis4 harus mulai menyadari pentingnya

regulasi yang melindungi kepentingan pu(lik+ &e(aliknya4 masyarakat yang

se(elumnya ditempatkan se(agai penerima man'aat /(ene'iiaries24 harus mulai

menyadari kedudukannya se(agai pemilik kepentingan yang juga harus (er'ungsi

se(agai pelaku+

Oleh karena itu4 tata pemerintahan yang (aik perlu segera dilakukan agar

segala permasalahan yang tim(ul dapat segera dipeahkan dan juga proses

pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan (aik dan lanar+

12 R*+!' M!+!%!,

1+ Apa pengertian dari good go0ernane>

6+ Apa prinsip,prinsip good go0ernane>

!+ Apa pengertian dari re'ormasi (irokrasi>

"+ Bagaimana tata kelola pemerintah yang (aik>

1 T.!'

1+ Memahami pengertian dari good go0ernane

6+ Memahami pengertian dari good go0ernane

!+ Memahami pengertian dari re'ormasi (irokrasi

"+ Memahami ara tata kelola pemerintah yang (aik

BAB 2

PEMBAHASAN

2



21 P$'$#"/!' G G$#'!'3$

Good go0ernane seara umum dapat dimaknai dengan pemerintahaan

yang (aik+ Menurut .aylor good go0ernane adalah pemerintahaan yang

demokratis seperti yang dipraktikan dalam Negara,negara demokrasi maju di

8ropa Barat dan Amerika misalnya /sai'ul mujani4 6))12+Good go0ernane adalah

tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai,nilai yang (ersi'at

mengarahkan4 mengendalikan4 atau mempengaruhi masalah pu(lik untuk

me*ujudkan nilai,nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian+

Dan dalam arti yang le(ih luas4 good go0ernane dapat diartikan -suatu

kesepakatan menynagkut pengaturan Negara yang diiptakan (ersama

pemerintah4 masyarakat madani /i0il soiety2 dan sektor s*asta+ Kesepakatan

terse(ut menakup keseluruhan (entuk mekanisme4 proses dan lem(aga,lem(aga

dimana *arga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya4

menggunakan hak hukum4 memenuhi ke*aji(an danmenjem(atani per(edaan

diantara mereka+3

Good and lean go0ernane memiliki pengertian akan segala hal yang terkait

dengan atau tingkahlaku yang (ersi'at mengarahkan4mengendalikan4 atau

mempengaruhi urusan pu(lik untuk me*ujudkan nilai,nilai terse(ut dalam

kehidupan sehari,hari+

Prinsip demokrasi yang (ertumpu pada peran sentral *arga negara dalam

proses sosial politik (ertemu dengan prinsip,prinsip dasar go0ernane4 yaitu

pengelolaan pemerintahan yang (ersih dan (er*i(a*a yang dirumuskan (ersama

oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani+ Pemerintahan dikatakan (aik

jika pem(angunan dapat dilakukan dengan (iaya yang sangat minimal namun

dengan hasil yang maksimal+Good and 5lean Go0ernane dapat ter*ujudmaksimal jika ditopang oleh 6 unsur yang saling terkait negara dan masyarakat

madani yang di dalamnya terdapat sektor s*asta+

P$'$#"/!' $#'!'3$ *$'#" 4!#! !,%/

1+ Andi $aisal $akti good go0ernane dapat diartikan se(agai ?mengeja*atkan

nilai nilai luhur dalam mngarahkan *arga negara kepada masyarakat dan

3



pemerintahan yang (erkeada(an melalui *ujud pemerintahan yang sui dan

damai+

6+ Bakti & antoso mngatakan (ah*a good 0enane adalah pelaksanaan politik

22 L!"!# B$%!&!' G G$#'!'3$

Penerapan good go0ernane di :ndonesia dilatar(elakangi oleh dua hal

yang sangat mendasar?

a+ .untutan eksternal? Pengaruh glo(alisasi telah memaksa kita untuk menerapkan

good go0ernane+ Good go0ernane telah menjadi ideology (aru negara dan

lem(aga donor internasional dalam mendorong Negara,negara anggotanya

menghormati prinsip,prinsip ekonomi pasar dan demokrasi se(agai prasyarat

dalam pergaulan internasional+ :stilah good go0ernane mulai mengemuka di

:ndonesia pada akhir tahun 1##),an4 seiring dengan interaksi antara pemerintah

:ndonesia dengan negara,negara luar dan lem(aga,lem(aga donor yang menyoroti

kondisi o(jekti' situasi perkem(angan ekonomi dan politik dalam negeri

:ndonesia+

(+ .untutan internal? Masyarakat melihat dan merasakan (ah*a salah satu

penye(a( terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya a(use o'

po*er yang ter*ujud dalam (entuk KKN /korupsi4 kolusi4 dan nepotisme2 dan

sudah sedemikian rupa me*a(ah dalam segala aspek kehidupan+ Proses hek

and (alane tidak ter*ujud dan dampaknya menyeret (angsa :ndonesia pada

keterpurukan ekonomi dan anaman disentegrasi+ Ber(agai kajian ih*al korupsi

di :ndonesia memperlihatkan korupsi (erdampak negati0e terhadap pem(angunan

melalui ke(ooran4 mark up yang menye(a(kan produk high ost dan tidak

kompetiti' di pasar glo(al /high ost eonomy24 merusakkan tatanan masyarakat

dan kehidupan (ernegara+ Masyarakat menilai praktik KKN yang paling

menolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh a(ang,

a(ang pemerintahan4 eksekuti'4 legislati0e4 dan yudikati'+ Hal ini mengarahkan

*aana pada (agaimana menggagas re'ormasi (irokrasi pemerintahan

/go0ernane re'orm2+

4



9ealitas sejarah ini menggiring kita pada *aana (agaimana mendorong

negara menerapkan nilai,nilai transparansi4 akunta(ilitas4 partisipasi4 dan

desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan+ Good go0ernane ini dapat

(erhasil (ila pelaksanaannya dilakukan dengan e'ekti'4 e'isien4 responsi0e

terhadap ke(utuhan rakyat4 serta dalam suasana demokratis4 akunta(el4 dan

transparan+

2 P#/'+/4-4#/'+/4 G G$#'!'3$

Kuni utama memahami good go0ernane adalah pemahaman atas prinsip,

prinsip didalamnya+ Bertolak dari prinsip,prinsip ini akan didapatkan tolak ukur

kinerja suatu pemerintahan+ Baik,(uruknya pemerintahan (isa dinilai (ila ia telah

(ersinggungan dengan semua unsur prinsip,prinsip good go0ernane+ Prinsip,

prinsip itu diantaranya adalah?

1+ Partisipasi /Partiipation2

&e(agai pemilik kedaulatan4 setiap *arga negara mempunyai hak dan

ke*aji(an untuk mengam(il (agian dalam proses (ernegara4 (erpemerintahan4

serta (ermasyarakat+ Partisipasi terse(ut dapat dilakukan seara langsung ataupun

melalui institusi intermediasi4 seperti DP9D4 L&M4 dan lainnya+ Partisipasi yang

di(erikan dapat (er(entuk (uah pikiran4 dana4 tenaga4 ataupun (entuk,(entuk

lainnya yang (erman'aat+ Partisipasi *arga negara dilakukan tidak hanya pada

tahapan implementasi4 tetapi seara menyeluruh4 mulai tahapan penyusunan

ke(ijakan4 pelaksanaan4 e0aluasi4 serta peman'aatan hasil,hasilnya+

&yarat utama *arga negara dise(ut (erpartisipasi dalam kegiatan (er(angsa4

(ernegara4 dan (erpemerintahan4 yaitu?

a+ Ada rasa kesukarelaan+ (+ Ada keterli(atan seara emosional+

+ Memperoleh man'aat seara langsung maupun tidak langsung dari

keterli(atannya+

6+ Penegakan hukum /9ule o' La*2

Good go0ernane dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan

(er(angsa dan (ernegara+ &alah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya

5



penegakan hukum yang adil dan tidak pandang (ulu+ .anpa penegakan hukum

yang tegas4 tidak akan teripta kehidupan yang demokratis4 tetapi anarki+ .anpa

penegakan hukum4 orang seara (e(as (erupaya menapai tujuannya sendiri tanpa

mengindahkan kepentingan orang lain dengan menghalalkan segala ara+ Oleh

karena itu4 langkah a*al peniptaan good go0ernane adalah mem(angun sistem

hukum yang sehat4 (aik perangkat lunaknya4 perangkat kerasnya maupun sum(er

daya manusia yang menjalankan sistemnya+

!+.ransparansi /.ransparany2

&alah satu karakteristik good go0ernane adalah keter(ukaan+ Karakteristik ini

sesuai dengan semangat %aman yang ser(a ter(uka adanya re0olusi in'ormasi+

Keter(ukaan terse(ut menakup semua aspek akti0itas yang menyangkut

kepentingan pu(lik4 dari proses pengam(ilan keputusan4 penggunaan dana,dana

pu(lik4 sampai pada tahapan e0aluasi+

"+ Daya tanggap /responsi0eness2

&e(agai konsekuensi logis dari keter(ukaan4 setiap komponen yang terli(at

dalam proses pem(angunan good go0ernane harus memiliki daya tanggap

terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham / stake holder 2+ ;paya

peningkatan daya tanggap terse(ut4 terutama ditujukan pada sektor pu(lik yang

selama ini enderung tertutup4 arogan4 serta (erorientasi pada kekuasaan+ ;ntuk

mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di(erikan oleh sektor

pu(lik4 seara periodik perlu dilakukan sur0ei untuk mengetahui tingkat kepuasan

konsumen /customer satisfaction2+

7+ Berorientasi pada konsensus /onsensus orientation2

Kegiatan (ernegara4 (erpemerintahan4 dan (ermasyarakat pada dasarnya

merupakan akti0itas politik4 yang (erisi dua hal utama4 yaitu kon'lik dankonsensus+ Dalam good go0ernane4 pengam(ilan keputusan ataupun pemeahan

masalah (ersama le(ih diutamakan (erdasarkan konsensus4 yang dilanjutkan

dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan

(ersama+ Konsensus (agi (angsa indonesia se(enarnya (ukanlah hal yang (aru4

karena nilai dasar kita dalam memeahkan persoalan (angsa adalah melalui

musya*arah untuk mu'akat+

6



<+ Keadilan /e@uity2

Melalui prinsip good go0ernane4 setiap *arga negara memiliki kesempatan

yang sama untuk memperoleh kesejahteraan+ Akan tetapi4 karena kemampuan

masing,masing *arga negara (er(eda,(eda4 sektor pu(lik harus memainkan

peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat (erjalan seiring sejalan+

+ 8'ekti' dan e'isien /e'eti0eness and e''iieny2

Agar mampu (erkompetisi seara sehat dalam peraturan dunia4 kegiatan

ketiga domain dan go0ernane harus mengutamakan e'ekti0itas dan e'isiensi

dalam setiap kegiatan+ .ekanan perlunya e'ekti0itas dan e'isiensi terutama

ditujukan pada sektor pu(lik karena sektor ini menjalankan akti0itasnya seara

monopolistik+ .anpa kompetisi4 tidak akan ada e'isiensi+

+ Akunta(ilitas /aounta(ility2

&etiap akti0itas yang (erkaitan dengan kepentingan pu(lik perlu

mempertanggungja*a(kan kepada pu(lik+ .anggung gugat dan tanggung ja*a(

tidak hanya di(erikan kepada atasan saja4 tetapi juga pada para pemegang saham

yaitu masyarakat luas+ &eara teoritis4 akunta(ilitas dapat di(edakan menjadi lima

maam4 yaitu?

a+ Akunta(ilitas organisasi

(+ Akunta(ilitas legal

+ Akunta(ilitas politik

d+ Akunta(ilitas pro'esional

e+ Akunta(ilitas moral

#+ =isi strategis /strategi 0ision2

Dalam era yang (eru(ah seara dinamis4 setiap domain dalam good

go0ernane harus memiliki 0isi yang strategis+ .anpa 0isi semaam itu4 suatu (angsa dan negara akan mengalami ketertinggalan+ =isi itu4 dapat di(edakan

antara 0isi jangka panjangm /long time vision2 antara 6) sampai 67 tahun serta

0isi jangka pendek / short time vision2 sekitar 7 tahun+

Keseluruhan karakteristik atau prinsip good go0ernane terse(ut saling

memperkuat dan terkait serta tidak (erdiri sendiri+ Menurut Laode :da /6))624

iri,iri Good Go0ernane adalah se(agai (erikut ?

7



1+ .er*ujudnya interaksi yang (aik antara pemerintah4 s*asta4 dan masyarakat4

terutama (ekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan

sosioekonomi+

6+ Komunikasi4 yakni adanya jaringan multi sistem /pemerintah4 s*asta4 dan

masyarakat2 yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang (erkualitas+

!+ Proses penguatan diri sendiri /sel' en'oring proessi24 di mana ada upaya untuk

mendirikan pemerintah /sel' go0erning2 dalam mengatasi kekaauan dalam

kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi+

"+ Keseim(angan kekuatan /(alane o' 'ores24 di mana dalam rangka

meniptakan pem(angunan yang (erkelanjutan /sustaina(le de0elopment24 ketiga

elemen yang ada meniptakan dinamika4 kesatuan dalam kompleksitas4 harmoni4

dan kerjasama+

7+ :nterdependensi4 yakni meniptakan saling ketergantungan yang dinamis antara

pemerintah4 s*asta4 dan masyarakat melalui koordinasi yang 'asilitasi+ Dalam

perkem(angan selanjutnya4 tata pemerintahan yang (aik (erkaitan dengan struktur

pemerintahan yang menakup antara lain ?

1+ Hu(ungan antara pemerintah dengan pasar

6+ Hu(ungan antara pemerintah dengan rakyatnya

!+ Hu(ungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan

"+ Hu(ungan antara peja(at,peja(at yang dipilih /politisi2 dan peja(at,peja(at

yang diangkat /peja(at (irokrat2

7+ Hu(ungan antara lem(aga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan

dan pedesaan

<+ Hu(ungan antara legislati0e dan eksekuti'

+ Hu(ungan pemerintah nasional dengan lem(aga,lem(aga internasional

8



Prinsip,prinsip good go0ernane pada dasarnya mengandung nilai yang

(ersi'at o(jekti' dan uni0ersal yang menjadi auan dalam menentukan tolak ukur

atau indikator dan iri,irikarakteritik penyelenggaraan pemrintahan negara yang

(aik+ Prinsip,prinsip good go0ernane dalam praktik penyelenggaraan negara

dituangkan dalam tujuh asas umum penyelenggaraan negara se(agaimana

dimaksud dalam ;ndang,;ndang Nomor 6 tahun 1### tentang Penyelenggaraan

Negara yang Berih dan Be(as Korupsi4 Kolusi dan Nepotisme+ Prinsip atau asas

umum dalam penyelenggaraan negara yang terantum dalam ;ndang,;ndang

Nomor 6 tahun 1### meliputi se(agai (erikut?

1+ Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang,undangan4 kepatutan4 dan keadilan

dalam setiap ke(ijakan enyelenggaraan negara+

6+ Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan4 keserasian dan keseim(angan dalam pengendalian penyelenggaraan

negara+

!+ Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan ara aspirati'4 akomodati'4 dan selekti'+

"+ Asas keterbukaan adalah asas yang mem(uka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh in'ormasi yang (enar4 jujur4 dan tidak diskriminati'4 tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pri(adi4 golongan dan rahasia negara+

7+ Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseim(angan antara

hak dan ke*aji(an penyelenggaraan negara+

<+ Asas profersionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang

(erlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang,undangan yang (erlaku+

+ Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan (ah*a setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungja*a(kan kepada masyarakat atau rakyat se(agai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,

undangan yang (erlaku+

9



Disamping itu4 juga terdapat pilar,pilar good go0ernane diantaranya?

12 Negara atau pemerintahan / state24 (er'ungsi dalam hal?

a+ Meniptakan kondisi politik4 ekonomi dan sosial yang sta(il

(+ Mem(uat peraturan yang e'ekti' dan (erkeadilan

+ Menyediakan pu(li ser0ie yang e'ekti' dan aounta(le

d+ Menegakkan HAM

e+ Melindungi lingkungan hidup

'+ Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan pu(lik+

62 &ektor s*asta atau dunia usaha / private sector 24 (er'ungsi dalam hal?

a+ Menjalankan industri

(+ Meniptakan lapangan kerja

+ Menyediakan insenti' (agi karya*an

d+ Meningkatkan standar hidup masyarakat

e+ Memelihara lingkungan hidup

'+ Menaati peraturan

g+ .rans'er ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat

h+ Menyediakan kredit (agi pengem(angan ;KM

!2 Masyarakat / society24 (er'ungsi dalam hal?

a+ Menjaga agar hak,hak masyarakat terlindungi

(+ Mempengaruhi ke(ijakan pu(li

+ &e(agai sarana heks and (alanes pemerintah

d+ Menga*asi penyalahgunaan ke*enangan sosial pemerintah

e+ Mengem(angkan &DM

'+ &arana (erkomunikasi antar anggota masyarakat

Pada negara yang sedang (erkem(ang yang sektor s*asta dan sektor masyarakat relati' (elum maju4 sektor pemerintah memegang peranan yang sangat

menentukan+ &ektor pemerintah harus (ertindak se(agai promotor pem(angunan+

Pada saatnya apa(ila sektor s*asta dan sektor masyarakat semakin maju karena

pem(angunan4 peranan sektor pemerintah seara (ertahap mulai (erkurang+ .arik,

menarik peranan antara sektor pemerintah dan sektor s*asta dan sektor

masyarakat apa(ila tidak dikelola seara (ijak akan dapat menim(ulkan (er(agai

10



ketegangan sosial+ Dalam hal ini diperlukan pimpinan nasional yang memiliki

dukungan legitimasi politik yang kuat4 memiliki kharisma4 serta kemampuan

mnajerial untuk mengendalikan peru(ahan+

26 K!#!&"$#/+"/& D!+!# G G$#'!'3$

Ada tiga karakteristik dasar good go0ernane ?

1+ Diakuinya semangat pluralisme+ Artinya4 pluralitas telah menjadi se(uah

kenisayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau pluralitastelah

menjadi suatu kaidah yang a(adi+ Dengan kata lain pluralitas merupakan sesuatu

yang kodrati /gi0en2 dalam kehidupan+ Pluralisme (ertujuan menerdaskan umat

melalui per(edaan konstrukti' dan dinamis4 dan merupakan sum(er dan moti0ator

ter*ujudnya kreati0itas yang teranam ke(eradaannya jika tidak terdapat

per(edaan+ &atu hal yang menjadi atatan penting (agi kita adalah se(uah

perada(an yang kosmopolit akan teripta apa(ila manusia memiliki sikap inklusi'

dan kemampuan /a(ility2 menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar+ Namun4

dengan atatan4 identitas sejati atas parameter,parameter otentik agama tetap

terjaga+

6+ .ingginya sikap toleransi4 (aik terhadap saudara sesame agama maupun

terhadap umat agama lain+ &eara sederhana4 toleransi dapat diartikan se(agai

sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain+ &enada

dengan hal itu4 Curaish &hiha( /6)))2 menyatakan (ah*a tujuan agama tidak

sematamata mempertahankan kelestariannya se(agai se(uah agama4 namun juga

mengakui eksistensi agama lain dengan mem(erinya hak hidup4 (erdampingan4

dan saling menghormati+

!+ .egaknya prinsip demokrasi+ Demokrasi (ukan sekedar ke(e(asan dan

persaingan4 demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk (ersama,sama

mem(angun dan memperjuangkan perikehidupan *arga dan masyarakat yang

semakin sejahtera+ Masyarakat madani mempunyai iri,iri ketak*aan yang tinggi

kepada .uhan4 hidup (erdasarkan sains dan teknologi4 (erpendidikan tinggi4

mengamalkan nilai hidup modern dan progresi'4 mengamalkan nilai

11



ke*arganegaraan4 akhlak4 dan moral yang (aik4 mempunyai pengaruh yang luas

dalam proses mem(uat keputusan4 serta menentukan nasi( masa depan yang (aik

melalui kegiatan sosial4 politik4 dan lem(aga masyarakat+

25 T!"! K$%%! K$4$*$#/'"!,!' 7!' B$#+/, !' G$#!&!' A'"/ KKN

Koropsi adalah suatu permasalah (esar yang merusak ke(erhasilan

pem(anguna nasional4korupsi menjadikan ekonomi menjadi (er(iaya

tinggi4politik yang tidak sehat dan moralitas yang terus menerus merosot+

Menurut kartini kartono korupsi adalah tingkah laku indi0idu yang

menggunakan *e*enang dan ja(atan guna mngeduk keuntungan pri(adi

merugikan kepentingan umum dan negara+(adan penga*as keuangan dan

pem(angunan mende'enisikan korupsi se(agai tindakan yang merugikan

kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pri(adi dan kelompok

tertentu+

Di sinilah good go0ernane mem(eri jaminan terhadap upaya,upaya

pem(erantasan korupsi+ Dengan memperhatikan sejumlah elemen (erikut4

diharapkan seara lam(at namun pasti4 praktik korupsi4 yakni penyalahgunaan

kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya4 akan dapat dimonitor+ Dan4

pada gilirannya4 akan dianggap se(agai tata kelola pemerintahan yang (uruk dan

tidak pantas untuk dipertahankan+

Pertama4 perlunya transparansi+ Dalam masyarakat yang tidak demokratis4

peran pemerintah sangat dominan4 (ahkan menjadi kekuatan yang hegemonik di

mata masyarakat+ Pemerintah dianggap se(agai per*ujudan negara4 yang

memiliki kekuasaan a(solut atas rakyat4 *ilayah4 dan segala kekayaan yang

dimiliki+ .indakan aparatur negara dianggap se(agai mani'estasi dari kekuasaan

negara+ Dan semua tindakan negara4 termasuk korupsi4 akan dianggap sah karena

demi kepentingannasional+ Dalam masyarakat tertutup inilah4 kontrol terhadap

penggunaan kekuasaan sangat lemah+ :n'ormasi yang (eredar di negara seperti ini

hanyalah in'ormasi yang dikehendaki pemerintah dan menga(di kepada

kepentingannya+

12



Kedua4 peradilan dan aturan hukum harus kuat+ &e(uah lem(aga peradilan

yang independen menjadi salah satu tonggak demokrasi+ Dengannya kita dapat

memperkuat akunta(ilitas dan melindungi hak *arga negara dalam menghadapi

ke(ijakan yang tidak adil+ Kita sudah memiliki aturan ter(aru untuk menangani

penyakit politik terse(ut+ Paling tidak4 dalam (e(erapa tahun terakhir4 tindak

pidana korupsi sudah dapat dihadapi oleh ;; Nomor 6) tahun 6))1 tentang

Pem(erantasan .indak Pidana Korupsi4 yang merupakan per(aikan atas ;;

Nomor !1 tahun 1###+ Kemudian4 dikeluarkan lagi ;; tentang .indak Pidana

Penuian ;ang4 yang tampaknya le(ih sulit lagi untuk-disiasati+3

Ketiga4 penerapan strategi re*ard and punishmentseara sistemik4

menyeluruh4 dankonsisten4 akan sangat mem(antu program penanggulangan

persoalan korupsi+ &e(agian yang terangkat ke media dan dilakukan oleh orang

kuat serta peja(at4 merupakan (entuk korupsi yang harus di(erantas tanpa ampun+

&ementara4 se(agian (esar jenis penyalahgunaan yang ditujukan hanya untuk

memenuhi ke(utuhan pri(adi4 keluarga4 dan dilakukan oleh pega*ai rendahan4

dise(a(kan rendahnya penghasilan mereka se(agai pega*ai negeri+ Dengan

demikian4 (ila im(alan kerja /re*ards2 dinaikkan seara proporsional4 maka sudah

*aktunya pula untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun /punishment2 yang

melanggarnya+ Langkah Kementerian Keuangan untuk mem(eri remunerasi4

dipandang se(agai salah satu usaha yang rasional4 meski (e(erapa *aktu lalu

itranya dirusak kasus pega*ai pajaknya+

Keempat4 lemahnya elemen penga*asan di negeri ini+ &eara

kelem(agaan4 kita sudah memiliki Badan Penga*as Keuangan /BPK24 BadanPenga*as Keuangan dan Pem(angunan /BPKP24 institusi penga*as internal4 (aik

inspektorat maupun Badan Penga*as Daerah /Ba*asda24 dan Komisi

Pem(erantasan Korupsi /KPK2+ Namun4 sampai sekarang4 semua masih tidak

(ergigi+ .er(ukti4 praktik korupsi jalan terus dan menjadikan :ndonesia se(agai

salah satu negara terkorup di dunia+

13



Kelima4 proses penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan aspek

akunta(ilitas+ 8lemen good go0ernaneini dapat dita'sirkan dalam (entuk heks

and (alanesdi antara lem(aga,lem(aga demokrasi yang ada+ &eara resmi4

mekanisme ini ter*ujud melalui hu(ungan 'ungsional antara ketiga a(ang

kekuasaan? legislati'4 eksekuti'4 dan yudikati'+ Namun4 tidak (isa pula hanya

diserahkan kepada ketiganya+ Perlu penga*asan dari lem(aga,lem(aga lain yang

me*akili kekuatan i0il soiety+ Lem(aga,lem(aga negara yang ada harus ter(uka

dan siap dimintakan pertanggungja*a(an atas segala praktik yang dilakukan+

Laporan kepada pu(lik dan partisipasi *arga di dalamnya4 mesti menjadi se(uah

imperati' politik+ Dengan ara ini4 niat untuk menyalahgunakan kekuasaan4

termasuk korupsi akan dipikir ulang+ Namun juga harus diperhatikan4 kekuatan

yang dise(ut se(agai i0il soietyterse(ut harus sungguh,sungguh memiliki

legitimasi4 jangan hanya klaim su(jekti' saja+

Keenam4 proses demokratisasi harus dikem(angkan terus untuk mengikis

struktur sosial yang elitis+ Dalam masyarakat yang tidak demokratis4 keadilan,,

dalam konsep ohn 9a*l adalah kesetaraan ke(e(asan dan kesetaraan

kesempatan,, menjadi se(uah (arang langka+ Kalaupun ada4 semua tergantung

pada pena'siran dari kalangan elite yang (erkuasa+ Aki(atnya4 tidak terlalu

mengherankan jika korupsi terjadi di dalam kelas yang (erkuasa+ Karena adanya

hak istime*a dan lemahnya penga*asan sosial4 maka praktik penyalahgunaan

kekuasaan oleh elite tidak pernah terungkap+ Pu(lik menganggapnya se(agai hal

yang tidak perlu dipersoalkan4 karena menyangkut pri0ilese penguasa+

Ketujuh4 orporate go0ernane menjadi menjadi elemen penting lain

dalam pem(erantasan korupsi+ Aturan perundangan yang jelas dan tegas harus

di(uat4 demikian pula penindakannya+ .idak (oleh lagi ada pem(edaan antara

penguasa dan yang dikuasai dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan+

&emua mesti taat a%as dan hukum (erlaku tanpa pandang (ulu+ Hu(ungan antara

pemimpin dan yang dipimpin hanya ter(atas pada sistem korporasi yang di(entuk+

14



.ak ada yang merasa paling penting+ &emua (ergerak seara sistemik menuju satu

arah yang telah ditentukan organisasi+

Kedelapan4 (irokratisasi penyelenggaraan negara harus diminimalisasi+

Mindset(irokrat yang sering dipengaruhi oleh jargon -kalau (isa dipersulit kenapa

harus dipermudah43 sudah saatnya disingkirkan+ Praktik semaam ini sering

memihak kepada kepentingan (irokrasi ketim(ang masyarakat+ Karena dalam

masyarakat yang tidak demokratis4 (iasanya pemerintah dominan4 maka rakyat

tergantung kepada penyelenggara pemerintahan+ Penguasa (erupaya

mempertahankan ara ini agar dapat mengakumulasi dan menyatukan kekuasaan+

Pendekatan top,do*ndan tidak demokratis akan mampu melindungi kepentingan

penguasa+ Oleh karena itu4 hanya le*at de(irokratisasi itulah4 segala (entuk

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintahan dapat diminimalisasi dan

ketergantungan rakyat kepada mereka dapat dikurangi+ De(irokratisasi akan

menjamin partisipasi masyarakat seara le(ih luas dalam praktik (ernegara+

15



BAB

ISSUE TERKINI

1 M$8.&!' G G$#'!'3$

8ra re'ormasi menuntut adanya per(aikan tata kelola

penyelenggaraan negara4 termasuk (irokrasi pemerintahannya+ Pada

kenyataannya4 setelah era re'ormasi (erjalan kurang le(ih 17 tahun4

penerapan Good Governance di :ndonesia (elum dapat dikatakan (erhasil

sepenuhnya sesuai dengan ita,ita re'ormasi+ &ampai saat ini4 selain masih

(anyak ditemukan keurangan dan ke(ooran dalam pengelolaan keuangan

negara4 permasalahan utama yang terlihat dalam pengelolaan negara adalah

ketidakmampuan pemerintah dalam mem(erikan pelayanan yang (aik dan

komprehensi' kepada pu(lik+ Hal ini tentunya meniptakan kekee*aan pu(lik

terhadap kinerja pemerintah+ Buruknya kinerja pemerintah4 diduga dise(a(kan

oleh masih (anyaknya kelemahan yang ada pada internal organisasi pemerintah+

Kelemahan,kelemahan itu antara lainE kurang responsi'4 kurang in'ormati'4

kurangaccessible4 kurang koordinasi4 (irokratis4 kurang mau mendengar

keluhansaranaspirasi masyarakat4 dan ine'isien+

&eara umum4 dapat dikatakan (ah*a tata kelola pemerintahan saat ini

(elum pada kondisi yang ideal (ila mengau pada prinsip,prinsipGood

Governance+ ;ntuk dapat me*ujudkan Good Governance4 hal yang harus

dilakukan oleh pemerintah adalah -Optimalisasi Penerapan Prinsip,Prinsip Good

Go0ernane3 yang (ertujuan meningkatkan kinerja / Performance2 pemerintah+

Grand Design R$9#*!+/ B/#&#!+/ N!+/'!%

&aat ini4 se(agai salah satu upaya me*ujudkan Good Governance4

pemerintah :ndonesia telah (erupaya melaksanakan re'ormasi (irokrasi di

lingkungan organisasi pu(lik+ Pemerintah :ndonesia telah mem(uatGrand

Design 9e'ormasi Birokrasi Nasional .ahun 6)1),6)67 melalui Peraturan

16



Presiden Nomor 1 .ahun 6)1)+ Ke(ijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6) .ahun 6)1)+

12 R$9#*!+/ B/#&#!+/

9e'ormasi merupakan proses upaya sistematis4 terpadu4 dan komprehensi'4

dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang (aik+ Good

go0ernane /tata pemerintahan yang (aik2 adalah sistem yang memungkinkan

terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang e'ekti' dan

e'isien dengan menjaga sinergi yang konstrukti' di antara pemerintah4 sektor

s*asta4 dan masyarakat+

Birokrasi menurut pemahamannya se(agai (erikut+

a+ Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan

pega*ai negeri (erdasarkan peraturan perundang,undangan+

(+ Birokrasi adalah struktur organisasi yang digam(arkan dengan hierarki yang

peja(atnya diangkat dan ditunjuk4 garis tanggung ja*a( dan ke*enangannya

diatur oleh peraturan yang diketahui /termasuk se(elumnya24 dan justi'ikasi

setiap keputusan mem(utuhkan re'erensi untuk mengetahui ke(ijakan yang

pengesahannya ditentukan oleh pem(eri mandat di luar struktur organisasi itu

sendiri+

+ Birokrasi adalah organisasi yang memiliki jenjang diduduki oleh peja(at yang

ditunjukdiangkat disertai aturan ke*enangan dan tanggung ja*a(nya4 dan

setiap ke(ijakan yang di(uat harus diketahui oleh pem(eri mandat+

d+ Birokrasi adalah suatu organisasi 'ormal yang diselenggarakan (erdasarkan

aturan4 (agian4 unsur4 yang terdiri atas pakar yang terlatih+ Fujud (irokrasi

(erupa organisasi 'ormal yang (esar4 merupakan iri nyata masyarakat

modern dan (ertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta menapai

keterampilan dalam (idang kehidupan+

17



9e'ormasi (irokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja

melalui (er(agai ara dengan tujuan e'ekti0itas4 e'isiensi4 dan akunta(ilitas+

Dengan demikian4 re'ormasi (irokrasi (erarti?

a+ peru(ahan ara (erpikir /pola pikir4 pola sikap4 dan pola tindak2E

(+ peru(ahan penguasa menjadi pelayanE

+ mendahulukan peranan dari *e*enangE

d+ tidak (erpikir hasil produksi tetapi hasil akhirE

e+ peru(ahan manajemen kerjaE

'+ me*ujudkan pemerintahan yang (aik4 (ersih4 transparan4 dan

pro'esional4 (e(as korupsi4 kolusi4 dan nepotisme /KKN24 melalui

penataan kelem(agaan4 penataan ketatalaksanaan4 penataan sum(er

daya manusia4 akunta(ilitas kinerja yang (erkualitas e'isien4 e'ekti'4 dan

kondusi'4 sertapelayanan yang prima /konsisten dan transparan2+

! V/+/ #$9#*!+/ :/#&#!+/

=isi re'ormasi (irokrasi adalah -.er*ujudnya Pemerintahan Kelas Dunia3+

=isi terse(ut menjadi auan dalam me*ujudkan pemerintahan kelas dunia4 yaitu

pemerintahan yang pro'esional dan (erintegritas tinggi yang mampu

menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen

pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada a(ad ke,

61 melalui tata pemerintahan yang (aik pada tahun 6)67+

: M/+/ R$9#*!+/ B/#&#!+/

9e'ormasi (irokrasi memiliki (e(erapa misi se(agai (erikut?

a+ mem(entukmenyempurnakan peraturan perundang,undangan dalam

rangka me*ujudkan tata kelola pemerintahan yang (aikE

18



(+ melakukan penataan dan penguatan organisasi4 tata laksana4 manajemen

sum(er daya manusia aparatur4 penga*asan4 akunta(ilitas4 kualitas

pelayanan pu(lik4 mind set dan ulture setE

+ mengem(angkan mekanisme kontrol yang e'ekti'E

d+ mengelola sengketa administrati' seara e'ekti' dan e'isien+

3 T.!' R$9#*!+/ B/#&#!+/

9e'ormasi (irokrasi (ertujuan untuk meniptakan (irokrasi pemerintah

yang pro'esional dengan karakteristik adapti'4 (erintegritas4 (erkinerja tinggi4

(ersih dan (e(as korupsi4 kolusi dan nepotisme4 mampu melayani pu(lik4 netral4

sejahtera4 (erdedikasi4 dan memegang teguh nilai,nilai dasar dan kode etik

aparatur negara+ Adapun area peru(ahan yang menjadi tujuan re'ormasi (irokrasi

meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan+

19



BAB IV

SIMPULAN

Konsep good governance yang dijelaskan terse(ut (erlaku untuk semua

jenjang pemerintahan4 (aik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah+ Mau

tidak mau4 mampu ataupun tidak mampu4 dalam menyelenggarakan otonomi

daerah4 pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip,prinsip good

governance karena prinsip terse(ut telah menjadi paradigma (aru didalam

menyelenggarakan kepemerintahan yang digunakan seara uni0ersal+

Pemerintahan yang (aik tidak di lihat dari sistem yang (er(uat atauranangan undang,undang yang di rumuskan4 melainkan suatu sikap yang pasti

dalam menangani suatu permasalahn tanpa memandang siapa serta mengapa hal

terse(ut harus di lakukan+ Pada sisi lain4 pemerintah pusat memiliki ke*aji(an

untuk menye(arluaskan konsep good governance kepada seluruh jajaran

pemerintahan karena konsep terse(ut menjadi salah satu ukuran ke(erhasilan

(irokrasi pemerintahan+

20



DAFTAR PUSTAKA

http?ah+kpk+go+iddouments1)1)!6<16)1!)#1)integritohedlinejuni6)

1"+pd'")6"(,#!,"71,)d7,e'e<7e'ea7

http?***+lit(ang+depkes+go+idsitesdo*nloadregulasiperpresPerpres,No,1,

th,6)1)+pd'

http?(dkmanado+kemenag+go+id'iledokumen.ataKelolaKasim;sman+pd'

Ad*irman4 &+H4 dkk4 /6)1"2+ Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.

akarta ? Pusdiknakes

http://acch.kpk.go.id/documents/10180/32671/2013_0910_integritohedlinejuni2014.pdf/c40248b8-89c3-4751-80d5-ef8e6c5efea5


http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/regulasi/perpres/Perpres-No-81-th-2010.pdf


http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/TataKelolaKasimUsman.pdf





http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/TataKelolaKasimUsman.pdf

tata kelola pemerintah yang baik fix

Documents