tata kelola puskesmas gombong

7/25/2019 Tata Kelola Puskesmas Gombong

1/32

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANGNOMOR ......TAHUN 2014

TENTANGPOLA TATA KELOLA

PUSKESMAS KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PEMALANG

Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, makakesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yangwajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sehingga PemerintahKota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraanpembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat

kesehatan di wilayahnya;b. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peranstrategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatanmasyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut untukdapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yangditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2!ahun 2""# tentang Pengelolaan Keuangan $adan %ayanan&mum dan Peraturan Menteri 'alam Negeri Nomor () !ahun2""* tentang Pedoman !eknis Pengelolaan $adan %ayanan

&mum 'aerah maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnyaPola !ata Kelola bagi Puskesmas yang akan melaksanakanPola Pengelolaan $adan %ayanan &mum 'aerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huru+ a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan$upati PM-%-N PM-%-N !entang Pola !ata KelolaPuskesmas Kabupaten PM-%-N yang menerapkan PolaPengelolaan Keuangan $adan %ayanan &mum 'aerah.

Mengingat: ). &ndang/&ndang Nomor ( !ahun 2""0 tentang Kesehatan1%embaran Negara 3 !ahun 2""0 Nomor )44, !ambahan%embaran Negara 3 Nomor #"(5;

2. &ndang/&ndang Nomor )* !ahun 2"" tentang KeuanganNegara 1%embaran Negara 3 !ahun 2"" Nomor 4*,


2/32

!ambahan %embaran Negara 3 Nomor 426(5;. &ndang/&ndang Nomor ) !ahun 2""4 tentang

Perbendaharaan Negara 1%embaran Negara 3 !ahun 2""4Nomor #, !ambahan %embaran Negara 3 Nomor 4##5;

4. &ndang/&ndang Nomor )# !ahun 2""4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan !anggungjawab Keuangan Negara1%embaran Negara 3 !ahun 2""4 Nomor ((, !ambahan%embaran Negara 3 Nomor 44""5;

#. &ndang/&ndang Nomor 2# !ahun 2""4 tentang 7istemPembangunan Nasional 1%embaran Negara 3 !ahun 2""4Nomor )"4, !ambahan %embaran Negara 3 Nomor 442)5;

(. &ndang/&ndang Nomor 2 !ahun 2""4 tentang Pemerintahan'aerah 1%embaran Negara 3 !ahun 2""4 Nomor )2#,!ambahan %embaran Negara 3 Nomor 44*5 sebagaimanatelah diubah dengan &ndang/&ndang Nomor 6 !ahun 2""#tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti &ndang/

&ndang Nomor !ahun 2""# tentang Perubahan -tas&ndang/&ndang Nomor 2 !ahun 2""4 tentang Pemerintah'aerah menjadi &ndang/&ndang 1%embaran Negara 3 !ahun2""# Nomor )"6, !ambahan %embaran Negara 3 Nomor4#465;

*. &ndang/&ndang Nomor !ahun 2""4 tentang PerimbanganKeuangan -ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 'aerah1%embaran Negara 3 !ahun 2""4 Nomor )2(, !ambahan%embaran Negara 3 Nomor 4465;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 !ahun 2""# tentangPengelolaan Keuangan $adan %ayanan &mum 1%embaranNegara epublik 3 !ahun 2""# Nomor 46, !ambahan%embaran Negara 3 Nomor 4#"25;

0. Peraturan Pemerintah Nomor #6 !ahun 2""# tentangPengelolaan Keuangan 'aerah 1%embaran Negara epublik3 !ahun 2""# Nomor )4", !ambahan %embaran Negara 3Nomor 4#*65;

)". Peraturan Pemerintah Nomor (# !ahun 2""# tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan 7tandar PelayananMinimal 1%embaran Negara epublik 3 !ahun 2""# Nomor)#", !ambahan %embaran Negara 3 Nomor 4#"25;

)). Peraturan Pemerintah Nomor *0 !ahun 2""# tentangPembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintah 'aerah;

)2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 !ahun 2""( tentang %aporanKeuangan dan Kinerja 3nstansi Pemerintah 1%embaran Negaraepublik 3 !ahun 2""( Nomor 2#, !ambahan %embaranNegara 3 Nomor 4()45;

) Peraturan Pemerintah Nomor 6 !ahun 2""* tentangPembagian &rusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah 'aerah Pro8insi, dan Pemerintah Kabupaten9Kota;

)4. Peraturan Pemerintah Nomor 4) !ahun 2""* tentangrganisasi Perangkat 'aerah;


3/32

)#. Peraturan 'aerah Kabupaten PM-%-N Nomor . !ahun!entang : etribusi Pelayanan Kesehatan.

)(. Peraturan 'aerah Kabupaten PM-%-N Nomor !ahun!entang 7truktur rganisasi dan !ata Kerja PuskesmasKabupaten PM-%-N.

)* Peraturan Menteri Pendayagunaan -paratur Negara Nomor 26!ahun 2""4 tentang -kuntabilitas Pelayanan Publik;

)6. Peraturan Menteri 'alam Negeri 3 Nomor ( !ahun 2""*tentang Petunjuk !eknis Penyusunan dan Penetapan 7tandarPelayanan Minimal;

)0. Peraturan Menteri 'alam Negeri Nomor #0 !ahun 2""*tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 'aerah;

2". Peraturan Menteri 'alam Negeri Nomor () !ahun 2""*tentang Pedoman !ehknis Pengelolaan Keuangan $adan%ayanan &mum 'aerah;

2). Peraturan Menteri 'alam Negeri 3 Nomor *0 !ahun 2""*

tentang Pedoman Penyusunan encana Pencapaian 7tandarPelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Kesehatan epublik 3ndonesia Nomor02"9Menkes9Per9abatan, !ugas dan ?ungsi Puskesmas KabupatenPM-%-N. 1 Penjabaran perda ttg 7!K 5

MEMUTUSKAN )

Menetapkan: PERATURAN TENTANG POLA TATA KELOLA PUSKESMASKABUPATEN PEMALANG


4/32

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

'alam Peraturan Pola !ata Kelola ini yang dimaksud dengan :). 'aerah adalah Kabupaten PM-%-N2. Pemerintah 'aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah 'aerah dan 'P' menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas/luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuanepublik 3ndonesia sebagaimana dimaksud dalam &ndang/&ndang 'asar Negaraepublik 3ndonesia !ahun )04#

. Pemerintah 'aerah adalah $upati PM-%-N dan Perangkat 'aerah sebagaiunsur penyelenggaraan Pemerintahan 'aerah.

4. $upati adalah $upati PM-%-N#. Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten PM-%-N

(. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas Kabupaten PM-%-N*. $adan %ayanan &mum 'aerah yang selanjutnya disingkat $%&' adalah 7atuan

Kerja Perangkat 'aerah atau &nit Kerja pada 7atuan Kerja Perangkat 'aerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan9atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkan pada prinsip e+isiensi dan produkti8itas.

6. Pola Pengelolaan keuangan $adan %ayanan &mum 'aerah yang selanjutnyadisingkat PPK/$%&' adalah Pola Pengelolaan Keuangan $%&', yang selanjutnyadisingkat PPK/$%&' adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan+leksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek/praktek bisnis yangsehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualiandari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

0. Pola !ata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan yang mengaturhubungan antara pemerintah Kabupaten PM-%-N sebagai pemilik dengan'ewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan 7ta+ Medis Puskesmas beserta +ungsi,tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing/masing.

)". Pola !ata Kelola 7ta+ Medis 1Medical Staff Bylaws5 adalah peraturan yang mengaturtentang +ungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari 7ta+Medis di Puskesmas .

)). 'ewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadapoperasional Puskesmas yang dibentuk dengan keputusan $upati PM-%-N atasusulan Kepala Puskesmas dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan danperaturan yang berlaku.

)2.

>abatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam liniorganisasi yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala !ata &saha.

).

>abatan +ungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yangdalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilantertentu serta bersi+at mandiri.


5/32

)4.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yangdiberikan kepada seseorang dalam rangka promoti+, pre8enti+, kurati+ danrehabilitati+.

)#

.

7ta+ Medis adalah 'okter, 'okter igi, 'okter 7pesialis yang bekerja purna waktu

maupun paruh waktu di unit pelayanan Puskesmas .)(.

&nit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawatjalan, rawat inap, gawat darurat, kamar bersalin, laboratorium, dan lain/lain.

)*.

&nit kerja adalah tempat sta+ medis dan pro+esi kesehatan lain yang menjalankanpro+esinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain/lain.

)6.

'okter Kontrak adalah dokter yang direkrut oleh Puskesmas karena keahliannya,berkedudukan sejajar dengan Puskesmas , bertanggung jawab secara mandiri danbertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yangberlaku di Puskesmas .

)0.

!im -uditor 3nternal adalah perangkat Puskesmas yang bertugas melakukanpengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala

Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruhlingkungan sosial sekitarnya (social responsibility)dalam menyelenggarakan bisnisyang sehat.

2". !enaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugasmelaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas/tugaspelayanan.

BAB IIPRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 21)5 Pola !ata Kelola merupakan peraturan internal Puskesmas , yang didalamnya

memuat:a. 7truktur organisasi;b. Prosedur kerja;c. Pengelompokan +ungsi/+ungsi logis; dand. Pengelolaan sumber daya manusia.

125 Pola !ata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 menganut prinsip/prinsipsebagai berikut:a. !ransparansi;b. -kuntabilitas;c. esponsibilitas; dand. 3ndependensi.

Pasal 31)5 7truktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1)5 huru+ a

menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, +ungsi, tanggung jawab,kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

125 Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1)5 huru+ bmenggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan +ungsidalam organisasi.

15 Pengelompokan +ungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1)5huru+ c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara +ungsi

pelayanan dan +ungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interndalam rangka e+ekti+itas pencapaian organisasi.


6/32

145 Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1)5huru+ d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber dayamanusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitati+9 kompeten untukmendukung pencapaian tujuan organisasi secara e+isien, e+ekti+, dan produkti+.

Pasal 41)5 !ransparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 125 huru+ a merupakan

asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus in+ormasi agarin+ormasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapatmenumbuhkan kepercayaan.

125 -kuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 125 huru+ b merupakankejelasan +ungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Puskesmas agarpengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

15 esponsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 125 huru+ c merupakankesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yangsehat serta perundang/undangan.

145 3ndependensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 125 huru+ d, merupakankemandirian pengelolaan organisasi secara pro+esional tanpa benturankepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuaidengan peraturan perundang/undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

1#5 -kuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 125 diwujudkan dalamperencanaan, e8aluasi dan laporan9pertanggungjawaban dalam sistempengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen 7umber'aya Manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III

POLA TATA KELOLA KORPORASIBagian Ksa!"

I#n!i!asPasal $

1)5 Nama Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten PM-%-N125 Katagori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan adalah

Puskesmas non awat 3nap dan Puskesmas awat 3nap15 -lamat Puskesmas adalah di >alan aya @atukumpul No. (6 'esa9Kec

@atukumpul .

Bagian K#"a%alsa&a'( )isi( Misi( T"*"an S!+a!gis #an Nilai,nilai Dasa+

Pasal -

1)5 ?alsa+ah Puskesmas adalah $ekerja Keras, >ujur dan Pro+esionalisme125 =isi Puskesmas adalah15 Misi Puskesmas adalah :.145 !ujuan 7trategis Puskesmas Kabupaten PM-%-N:

). ..

2.

1#5 Nilai/nilai dasar Puskesmas adalah menjunjung tinggi rasa kebersamaan,kedisiplinan dan kejujuran.


7/32

Bagian K!igaK#"#"an( T"gas P//( #an %"ngsi P"ssas

Pasal

1)5 Puskesmas berkedudukan sebagai Puskesmas Pemerintah 'aerah yangmerupakan unsur pendukung tugas Pemerintah 'aerah Kabupaten PM-%-Ndi bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 'inas KesehatanKabupaten PM-%-N

125 Puskesmas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatandengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayananrujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian danpengembangan serta pengabdian masyarakat. 1%ihat di 7!K5

15 &ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 125,Puskesmas mempunyai +ungsi : 1%ihat di 7!K5

a.b.c.d.e.+.g.h.i.j.

Bagian Ka!K#"#"an P+in!a' Da+a'

Pasal 1)5 Pemerintah 'aerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup,

perkembangan dan kemajuan Puskesmas sesuai dengan yang diharapkan olehmasyarakat.

125 Pemerintah 'aerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyaikewenangan:a. menetapkan peraturan tentang Pola !ata Kelola dan 7PM Puskesmas beserta

perubahannya;

b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan 'ewan Pengawas;c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan 'ewan Pengawas karena sesuatu halyang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;


8/32

d. menyetujui dan mengesahkan encana $isnis dan -nggaran 1$-5; dane. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku

dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.15 Pemerintah 'aerah bertanggungjawab menutup de+isit anggaran Puskesmas yang

bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secaraindependen.

145 Pemerintah 'aerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain,termasuk pasien, akibat kelalaian dan9 atau kesalahan dalam pengelolaanPuskesmas .

Bagian KliaDan Pngaas

P5n!"an Dan PngaasPasal 6

1)5 'ewan Pengawas dibentuk dengan keputusan $upati PM-%-N atas usulan

Kepala Puskesmas.125 >umlah -nggota 'ewan Pengawas ditetapkan sebanyak 1tiga5 orang dan seorang

diantara anggota 'ewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua 'ewan Pengawas.

T"gas #an Ka*i5an Dan PngaasPasal 10

1)5 'ewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappengelolaan Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai denganketentuan peraturan perundang/undangan.

125 'ewan Pengawas berkewajiban :a. Memberikan pendapat dan saran kepada $upati PM-%-N mengenai

encana $isnis dan -nggaran yang diusulkan oleh Kepala Puskesmas ;b. Mengikuti perkembangan kegiatan Puskesmas dan memberikan pendapat serta

saran kepada $upati PM-%-N mengenai setiap masalah yang dianggappenting bagi pengelolaan Puskesmas;

c. Melaporkan kepada $upati PM-%-N tentang kinerja Puskesmas;d. Memberikan nasehat kepada 'ireksi dalam melaksanakan pengelolaan

Puskesmase. Melakukan e8aluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non

keuangan, serta memberikan saran dan catatan/catatan penting untukditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas Puskesmas; dan

+. Memonitor tindak lanjut hasil e8aluasi dan penilaian kinerja.15 'ewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada $upati PM-%-N

secara berkala paling sedikit ) 1satu5 kali dalam satu tahun dan sewaktu/waktudiperlukan.


9/32

Kangg/!aan Dan PngaasPasal 11

1)5 -nggota 'ewan Pengawas dapat terdiri dari unsur/unsur :a. pejabat 7atuan Kerja Perangkat 'aerah yang berkaitan dengan kegiatan

Puskesmas ;b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; danc. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Puskesmas .

125 Pengangkatan anggota 'ewan Pengawas tidak bersamaan waktunya denganpengangkatan Kepala Puskesmas Puskesmas.

15 Kriteria yang dapat diusulkan menjadi 'ewan Pengawas, yaitu :a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah/masalah yang berkaitan dengan

kegiatan Puskesmas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untukmelaksanakan tugasnya;

b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota'ireksi atau Komisaris, atau 'ewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukantindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. Mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber dayamanusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayananpublik.

Masa 7a5a!an Dan PngaasPasal 12

1)5 Masa jabatan anggota 'ewan Pengawas ditetapkan selama # 1lima5 tahun, dandapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

125 -nggota 'ewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh $upati

PM-%-N;15 Pemberhentian anggota 'ewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 125

apabila :a. !idak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;b. !idak melaksanaan ketentuan perundang/undangan;c. !erlibat dalam tindakan yang merugikan Puskesmas; ataud. 'ipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan9 atau

kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atasPuskesmas.

S+!a+is Dan PngaasPasal 13

1)5 $upati PM-%-N dapat mengangkat sekretaris 'ewan Pengawas untukmendukung kelancaran tugas 'ewan Pengawas.

125 7ekretaris 'ewan Pengawas bukan merupakan anggota 'ewan Pengawas.

Bia8a Dan PngaasPasal 14

7egala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 'ewan Pengawas termasukhonorarium -nggota dan 7ekretaris 'ewan Pengawas dibebankan pada Puskesmas dandimuat dalam encana $isnis dan -nggaran.


10/32

Bagian KnaP*a5a! Pngl/la

K//sisi P*a5a! Pngl/laPasal 1$

Pejabat Pengelola Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas yang bertanggungjawabterhadap kinerja operasional Puskesmas , terdiri atas :a. Pemimpin, selanjutnya disebut Kepala Puskesmas .b. Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut $endaharac. Pejabat !eknis, selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Pelayanan

Pasal 1-

Kepala Puskesmas Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala 'inas KesehatanKabupaten PM-%-N terhadap operasional dan keuangan Puskesmas secara umum

dan keseluruhan.

Pasal 1

7emua Pejabat Pengelola dibawah Kepala Puskesmas bertanggungjawab kepadaKepala Puskesmas sesuai bidang tanggungjawab masing/masing.

Pasal 11)5 Komposisi Pejabat Pengelola Puskesmas dapat dilakukan perubahan, baik jumlah

maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutanperubahan.

125 Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5ditetapkan oleh Kepala 'inas Kesehatan Kabupaten PM-%-N.

Pnganga!an P*a5a! Pngl/laPasal 16

1)5 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Puskesmasditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

125 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 merupakan keahlian berupapengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.

15 Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kuali+ikasi sesuaikemampuan keuangan Puskesmas .

145 Pejabat Pengelola Puskesmas diangkat dan diberhentikan dengan KeputusanKepala 'inas Kesehatan Kabupaten PM-%-N.

Pasal 20

1)5 'alam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur Pegawai Negeri 7ipil 1PN75, makayang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.

125 'alam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur non Pegawai Negeri 7ipil, maka

yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah15 'alam hal Kepala Puskesmas bukan Pegawai Negeri 7ipil sebagaimana dimaksud


11/32

pada ayat 125, maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalahPejabat Keuangan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri 7ipil.


12/32

P+s8a+a!an n*a#i Kala P"ssasPasal 21

7yarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Puskesmas adalah :

a. 7eorang 7arjana Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,kepemimpinan dan pengalaman di bidang Puskesmas;

b. $erkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha gunakemandirian Puskesmas ;

c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpinperusahaan yang dinyatakan pailit;

d. $erstatus Pegawai Negeri 7ipil dan atau Non Pegawai Negeri 7ipil;e. $ersedia membuat 7urat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis

yang sehat di Puskesmas ;+. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Puskesmas yang berstatus

Pegawai Negeri 7ipil.

P5+'n!ian Kala P"ssasPasal 22

Kepala Puskesmas dapat diberhentikan karena :a. Meninggal dunia;b. $erhalangan secara tetap selama 1tiga5 bulan berturut/turut;c. !idak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;d. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan/ketentuan lain yang telah digariskan;e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut;+. !erlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya # 1lima5

tahun atau lebih.

T"gas #an Ka*i5an Kala P"ssasPasal 23

!ugas dan Kewajiban Kepala Puskesmas adalah :a. Memimpin dan mengurus Puskesmas sesuai dengan tujuan Puskesmas yang telah

ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;b. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Puskesmas ;c. Mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Puskesmas

sebagaimana yang telah digariskan;e. Memperhatikan pengelolaan Puskesmas dengan berwawasan lingkungan;+. Menyiapkan encana 7trategi $isnis 17$5 dan encana $isnis dan -nggaran

1$-5 Puskesmas ;g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Puskesmas sesuai

ketentuan yang berlaku;h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;i. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan

Puskesmas .


13/32

Pasal 24

Kewenangan Kepala Puskesmas adalah :a. Memberikan perlindungan kepada dokter .b. Menetapkan kebijakan operasional Puskesmas ;

c. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Puskesmas ;d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai $%&' Puskesmas sesuai peraturan

perundang/undangan;e. Menetapkan hal/hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Puskesmas

sesuai ketentuan peraturan perundang/undangan;+. Memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan pro+esional yang

berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihiketentuan yang berlaku;

g. Memberikan sanksi yang bersi+at mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah Kepala

Puskesmas kepada $upati PM-%-N;

i. Mendatangkan ahli, pro+esional konsultan atau lembaga independen menakaladiperlukan;

j. Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugasmasing/masing;

k. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersi+atteknis operasional pelayanan;

l. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;m. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola

dibawah Kepala Puskesmas .

Pasal 2$

!anggungjawab Kepala Puskesmas menyangkut hal/hal sebagai berikut:a. kebenaran kebijakan Puskesmas ;b. kelancaran, e+ekti+itas dan e+isiensi kegiatan Puskesmas ;c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta

laporan kegiatannya;d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.


14/32

Bagian K!"*"'O+ganisasi Pn#""ng

Sa!"an Pngaas In!+nal

Pasal 2-

una membantu Kepala Puskesmas dalam bidang pengawasan internal dan monitoringdibentuk 7atuan Pengawas 3nternal.

Pasal 2

1)5 7atuan Pengawas 3nternal adalah kelompok jabatan +ungsional yang bertugasmelaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber dayaPuskesmas .

125 Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 adalah untuk mengawasi apakah kebijakanpimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik/baiknya oleh bawahannya sesuaidengan peraturan perundang/undangan yang berlaku untuk mencapai tujuanorganisasi.

15 7atuan Pengawas 3nternal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaPuskesmas .

145 7atuan Pengawas 3nternal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan KepalaPuskesmas .

Bagian K#laanTa!a K+*a

Pasal 2

'alam melaksanakan tugasnya setiap pengelola program di lingkungan Puskesmas wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross functional approachsecara 8ertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan Program lain sesuaitugas masing/masing.

Pasal 26Ss"aian #ngan n//nla!"+ 9is!ila': ngl/la +/g+a #ngan +ns n/

$ !a'"n 2014 asal 34 8g isin8a a#ala' nagg"ng *aa57etiap pengelola program wajib mengawasi bawahannya masing/masing dan apabilaterjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah/langkah yang diperlukan sesuai denganketentuan dan peraturan perundang/undangan yang berlaku.

Pasal 30Ss"aian #ngan n//nla!"+ ng l/la +/g+a #ngan +ns n/ $ !a'"n

2014 asal 34 8g isin8a a#ala' nagg"ng *aa57etiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahannya.

Pasal 31


15/32

Ss"aian #ngan n//nla!"+ ng l/la +/g+a #ngan +ns n/ $ !a'"n2014 asal 34 8g isin8a a#ala' nagg"ng *aa5

7etiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 32Ss"aian #ngan n//nla!"+ ng l/la +/g+a #ngan +ns n/ $ !a'"n

2014 asal 34 8g isin8a a#ala' nagg"ng *aa57etiap laporan yang diterima oleh setiap pengelola program dari bawahan, wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut danuntuk memeberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Kepala Puskesmas dan Kepala 7ub $agian !ata &saha wajib menyampaikan laporan

berkala kepada atasannya.

Pasal 34

'alam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengansemua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara+ungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 3$

'alam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organsasidibantu oleh Kepala

Puskesmas satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan danpembinaan kepada bawahan masing/masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Ks5ilanPngl/laan S"5+ Da8a Man"sia

T"*"an Pngl/laanPasal 3-

Pengelolaan 7umber 'aya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelasmengenai 7umber 'aya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitati+dan kualitati+ untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara e+isien.

Pnganga!an PgaaiPasal 3

1)5 Pegawai Puskesmas dapat berasal dari PN7 atau non PN7 pro+esional sesuaidengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

125 Pengangkatan pegawai Puskesmas yang berasal dari PN7 disesuaikan denganperaturan perundangan/undangan;

15 Pengangkatan pegawai Puskesmas yang berasal dari non PN7 dilakukanberdasarkan pada prinsip e+isiensi, ekonomis dan produkti+ dalam rangka

peningkatan pelayanan.


16/32

145 Mekanisme pengangkatan pegawai Puskesmas yang berasal dari non PN7sebagaimana dimaksud pada ayat 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan $upatiPM-%-N.


17/32

Png'a+gaan #an SansiPasal 3

&ntuk mendorong moti8asi kerja dan produkti8itas maka Puskesmas menerapkan

kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagipegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 36

1)5 Kenaikan pangkat PN7 merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerjadan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistemkenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yangberlaku.

125 Kenaikan pangkat pegawai non PN7 adalah merupakan penghargaan yang diberikanatas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja Puskesmas dan

diberikan berdasarkan sistem remunerasi Puskesmas .


18/32

Pasal 40

1)5 Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PN7 yang tidak menduduki jabatanstruktural atau +ungsional tertentu, termasuk PN7 yang :

a. melaksanakan !ugas $elajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan strukturalatau +ungsional tertentu;

b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidakmenduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya ataujabatan +ungsional tertentu.

125 Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PN7 yangmenduduki jabatan struktural atau jabatan +ungsional tertentu.

R/!asi PgaaiPasal 41

1)5 otasi PN7 dan non PN7 dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja danpengembangan karir;

125 otasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan

ketrampilannya;Ab. masa kerja di unit tertentu;c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;d. kegunaannya dalam menunjang karir;e. kondisi +isik dan psikis pegawai.

Disilin Pgaai

Pasal 42

1)5 'isiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dariserangkaian perilaku yang menunjukkan nilai/nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan,keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :a. 'a+tar hadir;b. %aporan kegiatan;c. Penilaian prestasi kerja pegawai

125 !ingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan

pernyataan tidak puas secara tertulis;b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk

paling lama ) 1satu5 tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkalauntuk paling lama ) 1satu5 tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk palinglama ) 1satu5 tahun.

c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendahuntuk paling lama ) 1satu5 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PN7, dan pemberhentiantidak hormat sebagai PN7.


19/32

P5+'n!ian PgaaiPasal 43

1)5 Pemberhentian pegawai berstatus PN7 dilakukan sesuai dengan peraturan tentangpemberhentian PN7.

125 Pemberhentian pegawai berstatus non PN7 dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut :a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah

sakit non PN7 mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai padamasa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak

b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabilapegawai Puskesmas non PN7 telah memasuki masa batas usia pensiunsebagai berikut:). batas usia pensiun tenaga medis (" tahun;2. batas usia pensiun tenaga perawat #6 tahun;. batas usia pensiun tenaga non medis #6 tahun.

15 Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawaiPuskesmas non PN7 melakukan tindakan/tindakan pelanggaran sesuai yang diaturdalam pasal tentang disiplin pegawai.

Bagian Ks5lasR"n+asi

Pasal 44

emunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,insenti+, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada 'ewanPengawas, Pejabat Pengelola Puskesmas dan pegawai Puskesmas yang ditetapkan oleh$upati PM-%-N.

Pasal 4$

1)5 Pejabat Pengelola, 'ewan Pengawas, 7ekretaris 'ewan Pengawas dan pegawaiPuskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dantuntutan pro+esionalisme yang diperlukan.

125 emunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, merupakan imbalan kerja yangdapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insenti+, bonus atas prestasi,pesangon, dan9 atau pensiun.

15 emunerasi bagi 'ewan Pengawas dan 7ekretaris 'ewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat 1)5, diberikan dalam bentuk honorarium.145 emunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 ditetapkan oleh $upati

PM-%-N berdasarkan usulan pimpinan Puskesmas Melalui Kepala 'inasKesehatan Kabupaten PM-%-N.

Pasal 4-

1)5 Penetapan remunerasi untuk Kepala Puskesmas , mempertimbangkan +aktor/+aktoryang berdasarkan:a. ukuran (size)dan jumlah aset yang dikelola Puskesmas , tingkat pelayanan serta

produkti8itas;b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;


20/32

c. kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan; dand. kinerja operasional Puskesmas yang ditetapkan oleh $upati PM-%-N dengan

mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu danman+aat bagi masyarakat.

125 emunerasi untuk Kepala 7ub bagian !ata &saha ditetapkan paling banyak sebesar

0" B 1sembilan puluh persen5 dari remunerasi Kepala Puskesmas .

Pasal 4

Conorarium 'ewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :1)5 Conorarium Ketua 'ewan Pengawas paling banyak sebesar 4"B 1empat puluh

persen5 dari gaji Kepala Puskesmas .


21/32

125 Conorarium anggota 'ewan Pengawas paling banyak sebesar (B 1tiga puluh enampersen5 dari gaji Kepala Puskesmas .

15 Conorarium 7ekretaris 'ewan Pengawas paling banyak sebesar )#B 1lima belaspersen5 dari gaji Kepala Puskesmas .

Pasal 4

1)5 emunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal #" ayat 125, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :a. Pengalaman dan masa kerja (basic index);b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);c. esiko kerja(risk index);d. !ingkat kegawatdaruratan(emerency index);e. >abatan yang disandang (position index); dan+. Casil9 capaian kerja (performance index)!

125 $agi Pejabat Pengelola dan pegawai Puskesmas yang berstatus PN7, gaji pokokdan tunjangan mengikuti peraturan perundang/undangan tentang gaji dan tunjanganPN7 serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yangditetapkan oleh $upati PM-%-N sebagaimana dimaksud dalam Pasal #" ayat 1)5

Pasal 46

1)5 Pejabat Pengelola, 'ewan Pengawas dan 7ekretaris 'ewan Pengawas yangdiberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar #" B1lima puluh persen5 dari remunerasi9 honorariun bulan terakhir yang berlaku sejaktanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan de+initi+ tentang

jabatan yang bersangkutan.125 $agi Pejabat Pengelola berstatus PN7 yang diberhentikan sementara dari

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, memperoleh penghasilan sebesar#" B 1lima puluh persen5 dari remunerasi bulan terakhir di Puskesmas sejak tanggaldiberhentikan atau sebesar gaji PN7 berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.


22/32

Bagian K S5lasS!an#a+ Pla8anan Minial

Pasal $0

1)5 &ntuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yangdiberikan oleh Puskesmas , $upati PM-%-N menetapkan 7tandar PelayananMinimal Puskesmas dengan peraturan $upati PM-%-N.

125 7tandar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, diusulkan olehKepala Puskesmas .

15 7tandar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, harusmempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan sertakemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal $1

1)5 7tandar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :a. ?okus pada jenis pelayanan;b. !erukur;c. 'apat dicapai;d. ele8an dan dapat diandalkan; dane. !epat waktu.

125 ?okus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ a,mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan +ungsiPuskesmas .

15 !erukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ b, merupakan kegiatan yangpencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

145 'apat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ c, merupakan kegiatannyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dantingkat peman+aatannya.

1#5 ele8an dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ d,merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjangtugas dan +ungsi Puskesmas .

1(5 !epat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ e, merupakan kesesuaianjadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian K#"a BlasPngl/laan K"angan

Pasal $2

Pengelolaan keuangan Puskesmas berdasarkan pada prinsip e+ekti+itas, e+isiensi danprodukti8itas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal $3


23/32

'alam rangka penerapan prinsip dan aDas sebagaimana dimaksud dalam Pasal #2, makadalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual 17-K5 danstandar akuntansi pemerintahan 17-P5.

Pasal $4

7ubsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Puskesmas dapat berupa biaya gaji, biayapengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian K!iga BlasTa+i& Pla8anan

Pasal $$

1)5 Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atasbarang dan9atau jasa layanan yang diberikan.

125 3mbalan atas barang dan9atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5,ditetapkan dalam bentuk tari+ yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit layanan atau hasil per in8estasi dana.

15 !ari+ sebagaimana dimaksud pada ayat 125, termasuk imbal hasil yang wajar dariin8estasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unitlayanan.


24/32

145 !ari+ layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 125, dapat berupa besaran tari+ dan9atau pola tari+ sesuai jenis layanan Puskesmas .

Pasal $-

1)5 !ari+ layanan Puskesmas diusulkan oleh Kepala Puskesmas kepada $upatiPM-%-N melalui Kepala 'inas Kesehatan.

125 !ari+ layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 ditetapkan dengan Keputusan$upati PM-%-N.1 perlu dikaji lebih lanjut mau keputusan atau peraturan 5

15 Penetapan tari+ layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 125, mempertimbangkankontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisiyang sehat.

145 $upati PM-%-N dalam menetapkan besaran tari+ sebagaimana dimaksud padaayat 125, dapat membentuk tim.

1#5 Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 145, ditetapkan oleh $upati

PM-%-N yang keanggotaannya dapat berasal daria. Pembina teknis;b. Pembina keuangan;c. &nsur perguruan tinggi; dand. rganisasi pro+esi.

Pasal $

1)5 Peraturan $upati PM-%-N mengenai tari+ layanan Puskesmas dapat dilakukanperubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

125 Perubahan tari+ sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, dapat dilakukan secara

keseluruhan maupun per unit layanan.15 Proses perubahan tari+ sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 dan 125, berpedoman

pada ketentuan yang berlaku.


25/32

Bagian Klia BlasPn#aa!an #an Bia8a

Pn#aa!anPasal $

Pendapatan Puskesmas dapat bersumber dari:a. >asa layanan;b. Cibah;c. Casil kerjasama dengan pihak lain;d. -P$';e. -P$N; dan+. %ain/lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pasal $6

1)5 Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalanyang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

125 Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikatdan hibah tidak terikat.

15 Casil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasamaoperasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan +ungsiPuskesmas .

145 Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari -nggaran Pendapatan dan $elanjaKota1-P$'5 dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah 'areh dalamrangka pelaksanaan program atau kegiatan di Puskesmas .

1#5 Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari -nggaran Pendapatan dan $elanjaNegara 1-P$N5 dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalamrangka pelaksanaan dekonsentrasi dan9atau tugas pembantuan dan lain/lain.

1(5 Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan9atau tugaspembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkanketentuan yang berlaku.

1*5 %ain/lain pendapatan Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal( huru+ +, antara lain:a. Casil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;b. Casil peman+aatan kekayaan;c. >asa giro;

d. Pendapatan bunga;e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;


26/32

+. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan9ataupengadaan barang dan9atau jasa oleh Puskesmas ;

g. Casil in8estasi.h Parkir, dan lain/lain

Pasal -0

1)5 7eluruh pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal #6, kecualiyang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayaipengeluaran Puskesmas sesuai $-.

125 Cibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, diperlakukan sesuaiperuntukannya.

15 7eluruh pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal #6 huru+ a,b, c dan + dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas dan dicatat dalam koderekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain/lain pendapatan aslidaerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas .

145 7eluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dilaporkan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan 'aerah setiap triwulan.1#5 ?ormat laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 145, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bia8aPasal -1

1)5 $iaya Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.125 $iaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, mencakup seluruh biaya

yang menjadi beban Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan +ungsi.15 $iaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, mencakup seluruh

biaya yang menjadi beban Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaantugas dan +ungsi.


27/32

145 $iaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, dialokasikan untukmembiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatanpendukung pelayanan

1#5 Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 145,

dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal -2

1)5 $iaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal () ayat 125, terdiri dari:a. $iaya pelayanan; danb. $iaya umum dan administrasi

125 $iaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ a, mencakup seluruhbiaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

15 $iaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 huru+ b,mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan

kegiatan pelayanan.145 $iaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 125, terdiri dari;

a. $iaya pegawai;b. $iaya bahan;c. $iaya jasa pelayanan;d. $iaya pemeliharaan;e. $iaya barang dan jasa; dan+. $iaya pelayanan lain/lain.

1#5 $iaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 15, terdiri dari:a. $iaya pegawai;b. $iaya administrasi kantor;

c. $iaya pemeliharaan;d. $iaya barang dan jasa;e. $iaya promosi;+. $iaya umum dan administrasi lain/lain

Pasal -3

$iaya non operasional terdiri dari :a. $iaya bunga;b. $iaya administrasi bank;c. $iaya kerugian penjualan aset tetap;d. $iaya kerugian penurunan nilai; dane. $iaya non operasional lain/lain.

Pasal -4

1)5 7eluruh pengeluaran biaya Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksuddalam Pasal #6 dilaporkan kepada 'inas Pendapatan Pengelola Keuangan 'an-set 'aerah1'PPK-'5 setiap triwulan.

125 7eluruh pengeluaran biaya Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksudpada ayat 1)5, dilakukan dengan menerbitkan 7urat Perintah Membayar 17PM5

yang dilampiri dengan 7urat Pernyataan !anggung jawab 17P!>5.


28/32

15 ?ormat 7P!> sebagaimana dimaksud pada ayat 125 dan +ormat laporanpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal -$

1)5 Pengeluaran biaya Puskesmas diberikan +leksibilitas dengan mempertimbangkan8olume kegiatan pelayanan.

125 ?leksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5,merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signi+ikan dengan perubahanpendapatan dalam ambang batas $- yang telah ditetapkan secara de+initi+.

15 ?leksibilitas pengeluaran biaya Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5,hanya berlaku untuk biaya Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari-P$N9 -P$' dan hibah terikat.

145 'alam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala Puskesmas mengajukan usulantambahan anggaran dari -P$' kepada $upati PM-%-N melalui 7ekretaris

'aerah.

Pasal --

1)5 -mbang batas $- sebagaimana dimaksud dalam Pasal (# ayat 125, ditetapkandengan besaran persentase.

125 $esaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5, ditentukan denganmempertimbangkan +luktuasi kegiatan operasional Puskesmas .

15 $esaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 125, ditetapkan dalam $-dan 'a+tar Pelaksanaan -nggaran 1'P-5 Puskesmas .

145 Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5,

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dandapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Klia BlasPngl/laan S"5+ Da8a Lain

Pasal -

1)5 Pengelolaan 7umber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung danjalan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang/undangan yang berlaku.

125 Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 diman+aatkanseoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaranpelaksanaan tugas pokok dan +ungsi Puskesmas .

Bagian K#laan BlasPngl/laan Ling"ngan #an Li5a' P"ssas

Pasal -

1)5 Puskesmas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.125 Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 untuk mendukung

peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan,kebersihan, kesehatan, kerapian,keindahan dan keselamatan.


29/32

Pasal -6

1)5 Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) ayat 125 meliputipengelolaan limbah Puskesmas .

125 Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 meliputi limbah medisdan non medis.

15 !ata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 125 mengacupada ketentuan yang berlaku.

BAB I)POLA TATA KELOLA STA% MEDIS

Bagian Ksa!"Pnganga!an #an Pnganga!an K5ali S!a& M#is

Pasal 0

&ntuk dapat bergabung dengan Puskesmas sebagai 7ta+ Medis maka dokter ataudokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, 7urat !anda egistrasi 17!5dan 7urat 3jin Praktik 173P5, kesehatan jasmani dan rohani yang laik 1 fit5 untukmelaksanakan tugas dan tanggung/jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yangbaik.

Pasal 1!atalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali 7ta+ Medis Puskesmas adalahdengan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas .

Bagian K#"a

Pasal 2

'okter 7pesialis adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh Puskesmasuntuk memberikan pelayanan spesialistik kepada pasien atau pengunjung Puskesmasyang membutuhkan pelayanan spesialis tersebut.


30/32

Pasal 3

'okter di Puskesmas adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan diPuskeesmas sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan olehPuskesmas mempunyai kuali+ikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya sertamempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang/undangan.

Bagian K!iga

Knangan KliniPasal 4

1)5 7etiap 'okter yang diterima sebagai sta+ medis Puskesmas diberikankewenangan klinis oleh Kepala Puskesmas

125 Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijasah atau serti+ikat yangdimiliki sta+ medis.

15 'alam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Kepala Puskesmasdapat meminta in+ormasi atau pendapat dari organisasi pro+esi.

Pasal $

Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal *4 ayat 1)5 akan die8aluasiterus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan,diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.

Pasal -

1)5 'alam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka sta+ medisyang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmasdengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa serti+ikatpelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

125 7etiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolakharus dituangkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas dan disampaikan kepadapemohon.

Pasal

'alam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban makasemua sta+ medis Puskesmas dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukantindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang yangbersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bagian Ka!P5inaan


31/32

Pasal

'alam hal sta+ medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidaksesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematianmaka Kepala Puskesmas dapat melakukan penelitian.

Pasal 6

1)5 $ila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal *6 membuktikan adanyakebenaran maka Kepala Puskesmas dapat mengusulkan kepada Kepala 'inasKesehatan Kabupaten PM-%-N untuk diberlakukan sanksi berupa sanksiadministratati+.

125 Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 harus dituangkandalam bentuk Keputusan Kepala 'inas Kesehatan Kabupaten PM-%-N dandisampaikan kepada sta+ medis yang bersangkutan dengan tembusan kepadaKepala Puskesmas

15 'alam hal sta+ medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud padaayat 125 maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulisdalam waktu )# 1lima belas5 hari sejak diterimanya 7urat Keputusan, untukselanjutnya Kepala Puskesmas memiliki waktu )# 1lima belas5 hari untukmenyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihakyang terkait.

145 Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 15 bersi+at +inal.


32/32

Bagian KliaPasal 0

1)5 Penilaian kinerja yang bersi+at administrati+ dilakukan oleh Kepala Puskesmas

sesuai ketentuan yang berlaku.125 8aluasi yang menyangkut kepro+esian dilakukan oleh Kepala Puskesmas sesuai

ketentuan yang berlaku.15 7ta+ medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di unit kerja tertentu

secara +ungsional menjadi tanggung jawab Kepala, khususnya dalam pembinaanmasalah kepro+esian.

BAB )KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 11)5 Kepala Puskesmas dapat mengajukan usulan perubahan Pola !ata Kelola kepada

$upati PM-%-N melalui 7ekretaris 'aerah.125 &sulan Perubahan Pola !ata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1)5 dibuat

melalui rapat Pejabat Pengelola.15 $upati PM-%-N berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan usulan

perubahan Pola !ata Kelola.145 Perubahan Pola !ata Kelola ditetapkan dengan Keputusan $upati PM-%-N.

BAB )IPENUTUPPasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada 7ekretaris 'aerah untukmenempatkannya dalam $erita 'aerah.

'itetapkan di PM-%-N

Pada tanggal ... 'esember 2")

$upati PM-%-N

.

'iundangkan di PM-%-N

Pada tanggal ... 'esember 2")

7ekretaris 'aerah Kabupaten PM-%-N ,

.N3P

tata kelola puskesmas gombong

Documents