7/23/2019 TUGAS TRI NUR ATIM.docx

1/3

A.Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution yang diartikan sebagai keseluruhan

peraturan, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Selain itu konstitusi juga mengatur tata

cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah menyeleng garakan pemerintahan dalam

suatu negara. Kons titusi sebagai naskah tertulis atau yang hanya diartikan sebagai Undang-

Undang Dasar (UUD merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Secara isi (materi konstitusi dalam bentuk UUD merupakan peraturan yang bersi!atmendasar. "al ini berarti konsitusi hanya memuat hal-hal yang bersi!at pokok, dasar, atau

asas-asas saja.

#enurut Usep $ana%idjaya (pakar hukum tata negara, konstitusi memiliki dua pengertian,

yaitu konsti - tusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas

mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang

terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang- Undang organik, per aturan per undangan

lainnya, maupun kebiasaan atau kon&ensi. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan

Undang-Undang Dasar saja. Konstitusi memiliki dua si!at, yaitu lu%es (!le'ible atau kaku

(rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. leh karena itu, untuk menentukan suatu konstitusi

bersi!at lu%es atau kaku dapat dinilai dari cara mengubah konstitusi, apakah konstitusi itumudah atau tidak mengikuti perkembangan )aman*

Konstitusi pada hakikatnya adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan

perundangan lainnyaB. absolutisme adalah suatu model pemerintahan yang kekuasaan tunggalnya di

pegang oleh pemimpin atau kerajaan, dan dilakukan secara absolute otorirer.

pemahaman pemerintah yang berada di bawah satu tangan dengan kekuasaaan

mutlak. kekuasaan tidak terbatas karena konstitusi yang diciptakan adalah

ciptaan penguasa tersebut. pemerintahan ini berlangsung antara abad 16-18

B.Pengertian, Arti, e!nisi Absolutisme adalah bentuk pemerintahan tanpa

undang-undang dasar" bentuk permerintahan dengan semua kekuasaan terletak

di tangan penguasa #raja, kaisar, diktator,dsb$

C.Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

%ecara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. i

negara yang berdasarkan hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan

lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi

oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

.&ukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian

kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang

politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai

perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap

kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara

dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja

bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas

kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Berdasarkan 'AP (P) *o. +++(P) tentang %umber &ukum dan 'ata /rutanPeraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan )epublik

7/23/2019 TUGAS TRI NUR ATIM.docx

2/3

+ndonesia adalah0

1. /ndang-/ndang asar 123

. 4etetapan (ajelis Permusyawaratan )akyat )epublik +ndonesia

5. /ndang-/ndang

2. Peraturan Pemerintah Pengganti /ndang-undang #Perpu$

3. Peraturan Pemerintah6. 4eputusan Presiden

. Peraturan aerah

1. /ndang-/ndang asar 123 #// 123$ merupakan hukum dasar tertulis *egara

)epublik +ndonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan

negara.

. 4etetapan (ajelis Permusyawaratan )akyat )epublik +ndonesia #'AP (P)-)+$

merupakan putusan (ajelis Permusyawaratan )akyat #(P)$ sebagai pengemban

kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang (P).

5. /ndang-/ndang #//$ dibuat oleh ewan Perwakilan )akyat #P)$ bersama Presiden

untuk melaksanakan // 123 serta 'AP (P)-)+.

2. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan

ketentuan sebagai berikut0

a. Perpu harus diajukan ke P) dalam persidangan yang berikut.

b. P) dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.

c. 7ika ditolak P), Perpu tersebut harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah #PP$ dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah

undang-undang. 6. 4eputusan Presiden #4eppres$ yang bersiat mengatur dibuat olehPresiden untuk menjalankan ungsi dan tugasnya berupa pengaturan

-Komnas "A# memastikan telah terjadi pelanggaran "A# pada kasus Sape. +akil Ketua

Komnas "A# $idha Saleh mengatakan, sejumlah pelanggaran "A# itu dilakukan aparat

kepolisian saat membubarkan pengunjuk rasa di elabuhan Sape pada Sabtu (/0/100.

"asil in&estigasi Komnas "A# menunjukkan adanya pelanggaran "A# dalam bentuk hak

untuk hidup, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusia%i, dan merendahkan

derajat manusia, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesehatan, dan hak milik. $idha

mengatakan, saat pembubaran massa itu, banyak %arga sudah lari dan menyerah, tetapi tetapditembaki aparat 2rimob.

32ahkan, salah satu korban kekerasan bernama Syahbudin (40, perutnya sempat dilindas

dengan sepeda motor model trail tanpa alasan jelas oleh salah satu anggota polisi berpakaian

lengkap dan memba%a senjata. ada saat diba%a ke ambulans, korban juga masih

mendapatkan pemukulan dan tendangan sehingga mulutnya berdarah,3 ujar $idha saat jumpa

pers di kantor Komnas "A#, 5akarta, Selasa (4/0/10.

$idha mengungkapkan, tindakan represi! aparat kepolisian yang juga terekam dalam &ideo

tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran

7/23/2019 TUGAS TRI NUR ATIM.docx

3/3

"A#. Apalagi, tindakan aparat kepolisian itu juga diyakini telah menyalahi prosedur tetap

(protap sehingga mengakibatkan jatuhnya korban ji%a sebanyak tiga orang maupun puluhan

korban luka-luka.

35adi, perlu juga kita sampaikan dan rekomendasikan kepada Kapolri agar memberikan

pendidikan dan pelatihan secara berkala, termasuk di bidang "A# guna meningkatkan

pro!esionalisme olri dalam menjalankan tugas,3 kata $idha.

-pemerintahan S26 segera menuntaskan penyelesaiannya melalui 7rekonsiliasi nasional7.

8amun, pemerintah harus mampu mengungkap siapa pelakunya, siapa yang bertanggung

ja%ab, kemudian negara %ajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada

pihak terkait. "emat penulis, penutupan kasus masa lalu (sebelum tahun 111 yang terjadi di

9ndonesia mestinya dapat dilaksanakan sebelum berakhir kepemimpinan residen S26 tahun

10. Dengan demikian, tidak memberikan beban berat kepada pemerintah mendatang.

Solusi ini dita%arkan sebab penanganan kasus-kasus masa lalu yang diselesaikan melalui

pengadilan "A# ad hoc dapat diprediksikan kurang optimal dan tak e!ekti!. 8amun, khusus

terhadap kasus-kasus pelanggaran "A# berat yang terjadi 7sesudah7 terbit UU engadilan

"A# tahun 111, negara dan pemerintah:le%at Komnas "A# dan 5aksa Agung:harus

segera menuntaskannya melalui pengadilan "A# yang sudah ada tanpa pelibatan

rekomendasi dari pihak D$.