undang-2 lh-no. 32-2009
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
1/38
1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
Undang-Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun #$%&' bahwa
pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun #$%& diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelan(utan dan berwawasan
lingkungan'
). bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahanegara *esatuan !epublik Indonesia telah membawa perubahan hubungan
dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah+ termasuk di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengan)am
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan'
e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan
perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan
hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup',. bahwa agar lebih men(amin kepastian hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem+
perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang omor 2 "ahun
#$$ tentang Pengelolaan /ingkungan Hidup'
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru, a+
huru, b+ huru, )+ huru, d+ huru, e+ dan huru, ,+ perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan /ingkungan Hidup'
Mengingat : Pasal 20+ Pasal 2#+ Pasal 28H ayat 1#+ serta Pasal ayat 1 dan ayat 1%
Undang-Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun #$%&'
Dengan Persetu(uan 3ersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menea!"an : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP#
BAB IKETENTUAN UMUM
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
2/38
2
Pa$a% &
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
#. /ingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda+ daya+ keadaan+ dan
makhluk hidup+ termasuk manusia dan perilakunya+ yang mempengaruhi alam itusendiri+ kelangsungan perikehidupan+ dan kese(ahteraan manusia serta makhluk hidup
lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan ,ungsi lingkungan hidup dan men)egah ter(adinya
pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi peren)anaan+
peman,aatan+ pengendalian+ pemeliharaan+ pengawasan+ dan penegakan hukum.
. Pembangunan berkelan(utan adalah upaya sadar dan teren)ana yang memadukan aspek
lingkungan hidup+ sosial+ dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk men(amin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan+ kemampuan+ kese(ahteraan+ dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.%. !en)ana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selan(utnya disingkat
!PP/H adalah peren)anaan tertulis yang memuat potensi+ masalah lingkungan hidup+
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
&. 5kosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan+ stabilitas+
dan produkti6itas lingkungan hidup.
7. Pelestarian ,ungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia+ makhluk hidup lain+ dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap
at+ energi+ dan4atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
$. 9umber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati
dan nonhayati yang se)ara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
#0. *a(ian lingkungan hidup strategis+ yang selan(utnya disingkat */H9+ adalah rangkaian
analisis yang sistematis+ menyeluruh+ dan partisipati, untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelan(utan telah men(adi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan4atau kebi(akan+ ren)ana+ dan4atau program.
##. nalisis mengenai dampak lingkungan hidup+ yang selan(utnya disebut mdal+ adalah
ka(ian mengenai dampak penting suatu usaha dan4atau kegiatan yang diren)anakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan4atau kegiatan.
#2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup+ yang
selan(utnya disebut U*/-UP/+ adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan4atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan4atau
kegiatan.
#. 3aku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup+ at+ energi+
atau komponen yang ada atau harus ada dan4atau unsur pen)emar yang ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
#%. Pen)emaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup+ at+
energi+ dan4atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusiasehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
3/38
3
#&. *riteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan si,at ,isik+
kimia+ dan4atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup
untuk dapat tetap melestarikan ,ungsinya.
#7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap si,at ,isik+ kimia+ dan4atau hayati lingkungan
hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.#. *erusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan4atau tidak langsung
terhadap si,at ,isik+ kimia+ dan4atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.
#8. *onser6asi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk men(amin
peman,aatannya se)ara bi(aksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
#$. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung
oleh akti6itas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmos,ir se)ara
global dan selain itu (uga berupa perubahan 6ariabilitas iklim alamiah yang teramati pada
kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. /imbah adalah sisa suatu usaha dan4atau kegiatan.2#. 3ahan berbahaya dan bera)un yang selan(utnya disingkat 3 adalah at+ energi+ dan4atau
komponen lain yang karena si,at+ konsentrasi+ dan4atau (umlahnya+ baik se)ara langsung
maupun tidak langsung+ dapat men)emarkan dan4atau merusak lingkungan hidup+
dan4atau membahayakan lingkungan hidup+ kesehatan+ serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.
22. /imbah bahan berbahaya dan bera)un+ yang selan(utnya disebut /imbah 3+ adalah sisa
suatu usaha dan4atau kegiatan yang mengandung 3.
2. Pengelolaan limbah 3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan+ penyimpanan+
pengumpulan+ pengangkutan+ peman,aatan+ pengolahan+ dan4atau penimbunan.
2%. Dumping 1pembuangan adalah kegiatan membuang+ menempatkan+ dan4atau
memasukkan limbah dan4atau bahan dalam (umlah+ konsentrasi+ waktu+ dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
2&. 9engketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul
dari kegiatan yang berpotensi dan4atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
27. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan4atau kegiatan.
2. ;rganisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk
atas kehendak sendiri yang tu(uan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. udit lingkungan hidup adalah e6aluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan
penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebi(akan
yang ditetapkan oleh pemerintah.2$. 5koregion adalah wilayah geogra,is yang memiliki kesamaan )iri iklim+ tanah+ air+ ,lora+
dan ,auna asli+ serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas
sistem alam dan lingkungan hidup.
0. *eari,an lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup se)ara lestari.
#. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang se)ara turun temurun
bermukim di wilayah geogra,is tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur+
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup+ serta adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi+ politik+ sosial+ dan hukum.
2. 9etiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha+ baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
4/38
4
. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebi(akan ekonomi untuk
mendorong Pemerintah+ pemerintah daerah+ atau setiap orang ke arah pelestarian ,ungsi
lingkungan hidup.
%. n)aman serius adalah an)aman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan
menimbulkan keresahan masyarakat.
&. Iin lingkungan adalah iin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usahadan4atau kegiatan yang wa(ib amdal atau U*/-UP/ dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh iin usaha dan4atau
kegiatan.
7. Iin usaha dan4atau kegiatan adalah iin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk
melakukan usaha dan4atau kegiatan.
. Pemerintah pusat+ yang selan(utnya disebut Pemerintah+ adalah Presiden !epublik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan egara !epublik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun
#$%&.
8. Pemerintah daerah adalah gubernur+ bupati+ atau walikota+ dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.$. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB II
ASAS, TU'UAN, DAN RUANG LINGKUP
Ba()an Ke$a*
A$a$
Pa$a% 2
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung (awab negara'
b. kelestarian dan keberlan(utan'
). keserasian dan keseimbangan'
d. keterpaduan'
e. man,aat'
,. kehati-hatian'
g. keadilan'
h. ekoregion'
i. keanekaragaman hayati'
(. pen)emar membayar'k. partisipati,'
l. keari,an lokal'
m. tata kelola pemerintahan yang baik' dan
n. otonomi daerah.
Ba()an Ked*a
T*+*an
Pa$a% 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertu(uan:
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
5/38
5
a. melindungi wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia dari pen)emaran dan4atau
kerusakan lingkungan hidup'
b. men(amin keselamatan+ kesehatan+ dan kehidupan manusia'
). men(amin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem'
d. men(aga kelestarian ,ungsi lingkungan hidup'
e. men)apai keserasian+ keselarasan+ dan keseimbangan lingkungan hidup',. men(amin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan'
g. men(amin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian
dari hak asasi manusia'
h. mengendalikan peman,aatan sumber daya alam se)ara bi(aksana'
i. mewu(udkan pembangunan berkelan(utan' dan
(. mengantisipasi isu lingkungan global.
Ba()an Ke)(a
R*an( L)n("*!
Pa$a%
Pe%)nd*n(an dan !en(e%.%aan %)n("*n(an /)d*!e%)!*):
a. peren)anaan'
b. peman,aatan'
). pengendalian'
d. pemeliharaan'
e. pengawasan' dan
,. penegakan hukum.
BAB III
PEREN1ANAAN
Pa$a%
Peenanaan !e%)nd*n(an dan !en(e%.%aan
%)n("*n(an /)d*! d)%a"$ana"an e%a%*) a/a!an:
a. in6entarisasi lingkungan hidup'
b. penetapan wilayah ekoregion' dan
). penyusunan !PP/H.
Ba()an Ke$a*
In4ena)$a$) L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 5
1# In6entarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huru, a terdiri atas
in6entarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional'
b. tingkat pulau4kepulauan' dan
). tingkat wilayah ekoregion.
12 In6entarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan in,ormasi
mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan'
b. (enis yang diman,aatkan'). bentuk penguasaan'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
6/38
6
d. pengetahuan pengelolaan'
e. bentuk kerusakan' dan
,. kon,lik dan penyebab kon,lik yang timbul akibat pengelolaan.
Ba()an Ked*a
Penea!an W)%a6a/ E".e().n
Pa$a% 7
1# In6entarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1# huru, a dan
huru, b men(adi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
12 Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat 1# ilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam'
b. daerah aliran sungai'). iklim'
d. ,lora dan ,auna'
e. sosial budaya'
,. ekonomi'
g. kelembagaan masyarakat' dan
h. hasil in6entarisasi lingkungan hidup.
Pa$a% 8
In6entarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat 1# huru, ) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta
)adangan sumber daya alam.
Ba()an Ke)(a
Pen6*$*nan Renana Pe%)nd*n(an
dan Pen(e%.%aan L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 9
1# !PP/H sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huru, ) terdiri atas:
a. !PP/H nasional'
b. !PP/H pro6insi' dan
). !PP/H kabupaten4kota.
12 !PP/H nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, a disusun berdasarkan
in6entarisasi nasional.
1 !PP/H pro6insi sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, b disusun berdasarkan:
a. !PP/H nasional'
b. in6entarisasi tingkat pulau4kepulauan' dan
). in6entarisasi tingkat ekoregion.
1% !PP/H kabupaten4kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, ) disusunberdasarkan:
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
7/38
7
a. !PP/H pro6insi'
b. in6entarisasi tingkat pulau4kepulauan' dan
d. in6entarisasi tingkat ekoregion.
Pa$a% &0
1# !PP/H sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ disusun oleh Menteri+ gubernur+ atau
bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya.
12 Penyusunan !PP/H sebagaimana dimaksud pada ayat 1# memperhatikan:
a. keragaman karakter dan ,ungsi ekologis'
b. sebaran penduduk'
). sebaran potensi sumber daya alam'
d. keari,an lokal'
e. aspirasi masyarakat' dan
,. perubahan iklim.
1 !PP/H diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk !PP/H nasional'b. peraturan daerah pro6insi untuk !PP/H pro6insi' dan
). peraturan daerah kabupaten4kota untuk !PP/H kabupaten4kota.
1% !PP/H memuat ren)ana tentang:
a. peman,aatan dan4atau pen)adangan sumber daya alam'
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan4atau ,ungsi lingkungan hidup'
). pengendalian+ pemantauan+ serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam'
dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
1& !PP/H men(adi dasar penyusunan dan dimuat dalam ren)ana pembangunan (angka
pan(ang dan ren)ana pembangunan (angka menengah.
Pa$a% &&
*etentuan lebih lan(ut mengenai in6entarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7+ penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 8+ serta
!PP/H sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ dan Pasal
#0 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB I
PEMANAATAN
Pa$a% &2
1# Peman,aatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan !PP/H.
12 Dalam hal !PP/H sebagaimana dimaksud pada ayat 1# belum tersusun+ peman,aatan
sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dengan memperhatikan:
a. keberlan(utan proses dan ,ungsi lingkungan hidup'
b. keberlan(utan produkti6itas lingkungan hidup' dan
b. keselamatan+ mutu hidup+ dan kese(ahteraan masyarakat.
1 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 12
ditetapkan oleh:
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
8/38
8
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan
pulau4kepulauan'
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pro6insi dan
ekoregion lintas kabupaten4kota' atau
). bupati4walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
kabupaten4kota dan ekoregion di wilayah kabupaten4kota.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara penetapan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan
pemerintah.
BAB
PENGENDALIAN
Ba()an Ke$a*
U*
Pa$a% &3
1# Pengendalian pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam
rangka pelestarian ,ungsi lingkungan hidup.
12 Pengendalian pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat 1# meliputi:
a. pen)egahan'
). penanggulangan' dan
d. pemulihan.
1 Pengendalian pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat 1# dilaksanakan oleh Pemerintah+ pemerintah daerah+ dan penanggung (awab
usaha dan4atau kegiatan sesuai dengan kewenangan+ peran+ dan tanggung (awab masing-
masing.
Ba()an Ked*a
Pene(a/an
Pa$a% &
Instrumen pen)egahan pen)emaran dan4atau
kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:a. */H9'
b. tata ruang'
d. baku mutu lingkungan hidup'
e. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup'
,. amdal'
g. U*/-UP/'
h. periinan'
i. instrumen ekonomi lingkungan hidup'
(. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup'
k. anggaran berbasis lingkungan hidup'
l. analisis risiko lingkungan hidup'm. audit lingkungan hidup' dan
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
9/38
9
n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan4atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paa(a; &
Ka+)an L)n("*n(an H)d*! Sae()$
Pa$a% &
1# Pemerintah dan pemerintah daerah wa(ib membuat */H9 untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelan(utan telah men(adi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan4atau kebi(akan+ ren)ana+ dan4atau program.
12 Pemerintah dan pemerintah daerah wa(ib melaksanakan */H9 sebagaimana dimaksud
pada ayat 1# ke dalam penyusunan atau e6aluasi:
a. ren)ana tata ruang wilayah 1!"!
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
10/38
10
12 *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara penyelenggaraan */H9 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paa(a; 2
Taa R*an(
Pa$a% &9
1# Untuk men(aga kelestarian ,ungsi lingkunganhidup dan keselamatan masyarakat+ setiap
peren)anaan tata ruang wilayah wa(ib didasarkan pada */H9.
12 Peren)anaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1# ditetapkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Paa(a; 3
Ba"* M** L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 20
1# Penentuan ter(adinya pen)emaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup.
12 3aku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air'
b. baku mutu air limbah'
). baku mutu air laut'
d. baku mutu udara ambien'
e. baku mutu emisi'
,. baku mutu gangguan' dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1 9etiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup' dan
b. mendapat iin dari Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan
kewenangannya.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat 12 huru, a+ huru, )+ huru, d+ dan huru, g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
1& *etentuan lebih lan(ut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat 12 huru, b+ huru, e+ dan huru, , diatur dalam peraturan menteri.
Paa(a;
K)e)a Ba"* Ke*$a"an L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 2&
1# Untuk menentukan ter(adinya kerusakan lingkungan hidup+ ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
12 *riteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan
kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
1 *riteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa'b. kriteria baku kerusakan terumbu karang'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
11/38
11
). kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
hutandan4atau lahan'
d. kriteria baku kerusakan mangro6e'
e. kriteria baku kerusakan padang lamun'
,. kriteria baku kerusakan gambut'
g. kriteria baku kerusakan karst' dan4atauh. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
1% *riteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
a. kenaikan temperatur'
b. kenaikan muka air laut'
). badai' dan4atau
d. kekeringan.
1& *etentuan lebih lan(ut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1% diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Paa(a;
Ada%
Pa$a% 22
1# 9etiap usaha dan4atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wa(ib memiliki amdal.
12 Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya (umlah penduduk yang akan terkena dampak ren)ana usaha dan4atau
b. kegiatan'
). luas wilayah penyebaran dampak'
d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung'
e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak'
,. si,at kumulati, dampak'
g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak' dan4atau
h. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pa$a% 23
1# *riteria usaha dan4atau kegiatan yang berdampak penting yang wa(ib dilengkapi denganamdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam'
b. eksploitasi sumber daya alam+ baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan'
). proses dan kegiatan yang se)ara potensial dapat menimbulkan pen)emaran dan4atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dalam peman,aatannya'
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam+
lingkungan buatan+ serta lingkungan sosial dan budaya'
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan
konser6asi sumber daya alam dan4atau perlindungan )agar budaya'
,. introduksi (enis tumbuh-tumbuhan+ hewan+ dan (asad renik'g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
12/38
12
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan4atau mempengaruhi pertahanan negara'
dan4atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.
12 *etentuan lebih lan(ut mengenai (enis usaha dan4atau kegiatan yang wa(ib dilengkapidengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat 1# diatur dengan peraturan Menteri.
Pa$a% 2
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Pa$a% 2
D."*en ada% e*a:
a. pengka(ian mengenai dampak ren)ana usaha dan4atau kegiatan'
b. e6aluasi kegiatan di sekitar lokasi ren)ana usaha dan4atau kegiatan'
). saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap ren)ana usaha dan4atau kegiatan'
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta si,at penting dampak yang ter(adi (ika
a. ren)ana usaha dan4atau kegiatan tersebut dilaksanakan'
e. e6aluasi se)ara holistik terhadap dampak yang ter(adi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup' dan
,. ren)ana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Pa$a% 25
1# Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan
melibatkan masyarakat.
12 Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian in,ormasi yang
transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
1 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1# meliputi:
a. yang terkena dampak'
b. pemerhati lingkungan hidup' dan4atau
). yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
1% Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1# dapat menga(ukan keberatan terhadap
dokumen amdal.
Pa$a% 27
Dalam menyusun dokumen amdal+ pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat 1# dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
Pa$a% 28
1# Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1# dan Pasal 2 wa(ib
memiliki serti,ikat kompetensi penyusun amdal.
12 *riteria untuk memperoleh serti,ikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksudpada ayat 1# meliputi:
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
13/38
13
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal'
b. kemampuan melakukan pelingkupan+ prakiraan+ dan e6aluasi dampak serta
pengambilan keputusan' dan
). kemampuan menyusun ren)ana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
1 9erti,ikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat 1# diterbitkan
oleh lembaga serti,ikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menterisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai serti,ikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal
diatur dengan peraturan Menteri.
Pa$a% 29
1# Dokumen amdal dinilai oleh *omisi Penilai mdal yang dibentuk oleh Menteri+
gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya.
12 *omisi Penilai mdal wa(ib memiliki lisensi dari Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota
sesuai dengan kewenangannya.
1 Persyaratan dan tata)ara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 diatur denganPeraturan Menteri.
Pa$a% 30
1# *eanggotaan *omisi Penilai mdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2$ terdiri atas
wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup'
b. instansi teknis terkait'
). pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan (enis usaha dan4atau kegiatan yang
sedang dika(i'
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu
usaha dan4atau kegiatan yang sedang dika(i'
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak' dan
,. organisasi lingkungan hidup.
12 Dalam melaksanakan tugasnya+ *omisi Penilai mdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri
atas pakar independen yang melakukan ka(ian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk
itu.
1 Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh
Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pa$a% 3&
3erdasarkan hasil penilaian *omisi Penilai mdal+ Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota
menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan
kewenangannya.
Pa$a% 32
1# Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan4atau
kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
12 3antuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat 1# berupa ,asilitasi+ biaya+
dan4atau penyusunan amdal.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
14/38
14
1 *riteria mengenai usaha dan4atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
Pa$a% 33
*etentuan lebih lan(ut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampaidengan Pasal 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paa(a; 5
UKL-UPL
Pa$a% 3
1# 9etiap usaha dan4atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wa(ib amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1# wa(ib memiliki U*/UP/.
12 >ubernur atau bupati4walikota menetapkan (enis usaha dan4atau kegiatan yang wa(ib
dilengkapi dengan U*/-UP/.
Pa$a% 3
1# Usaha dan4atau kegiatan yang tidak wa(ib dilengkapi U*/-UP/ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal % ayat 12 wa(ib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
12 Penetapan (enis usaha dan4atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# dilakukan
berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat 1#' dan
b. kegiatan usaha mikro dan ke)il.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai U*/-UP/ dan surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.
Paa(a; 7
Pe)
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
15/38
15
12 Iin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1% dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang dia(ukan dalam permohonan iin mengandung )a)at hukum+
kekeliruan+ penyalahgunaan+ serta ketidakbenaran dan4atau pemalsuan data+ dokumen+
dan4atau in,ormasi'
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana ter)antum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi U*/-UP/' atau). kewa(iban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau U*/-UP/ tidak dilaksanakan
oleh penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan.
Pa$a% 38
9elain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 12+ iin lingkungan dapat
dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
Pa$a% 39
1# Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya wa(ibmengumumkan setiap permohonan dan keputusan iin lingkungan.
12 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1# dilakukan dengan )ara yang mudah
diketahui oleh masyarakat.
Pa$a% 0
1# Iin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh iin usaha dan4atau kegiatan.
12 Dalam hal iin lingkungan di)abut+ iin usaha dan4atau kegiatan dibatalkan.
1 Dalam hal usaha dan4atau kegiatan mengalami perubahan+ penanggung (awab usaha
dan4atau kegiatan wa(ib memperbarui iin lingkungan.
Pa$a% &
*etentuan lebih lan(ut mengenai iin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal %0 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paa(a; 8
In$*en E".n.) L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 2
1# Dalam rangka melestarikan ,ungsi lingkungan hidup+ Pemerintah dan pemerintah daerah
wa(ib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
12 Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# meliputi:
a. peren)anaan pembangunan dan kegiatan ekonomi'
b. pendanaan lingkungan hidup' dan
). insenti, dan4atau disinsenti,.
Pa$a% 3
1# Instrumen peren)anaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal %2 ayat 12 huru, a meliputi:a. nera)a sumber daya alam dan lingkungan hidup'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
16/38
16
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang
men)akup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup'
). mekanisme kompensasi4imbal (asa lingkungan hidup antardaerah' dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
12 Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal %2 ayat 12
huru, b meliputi:a. dana (aminan pemulihan lingkungan hidup'
b. dana penanggulangan pen)emaran dan4atau kerusakan dan pemulihan lingkungan
hidup' dan
). dana amanah4bantuan untuk konser6asi.
1 Insenti, dan4atau disinsenti,sebagaimana dimaksud dalam Pasal %2 ayat 12 huru, )
antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan (asa yang ramah lingkungan hidup'
b. penerapan pa(ak+ retribusi+ dan subsidi lingkungan hidup'
). pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan
hidup'
d. pengembangan sistem perdagangan iin pembuangan limbah dan4atau emisi'e. pengembangan sistem pembayaran (asa lingkungan hidup'
,. pengembangan asuransi lingkungan hidup'
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup' dan
h. sistem penghargaan kiner(a di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal %2 dan Pasal % ayat 1# sampai dengan ayat 1 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Paa(a; 9
Pea*an Pe*ndan(-*ndan(an Be=a$)$ L)n("*n(an H)d*!
Pa$a%
9etiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wa(ib
memperhatikan perlindungan ,ungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
ini.
Paa(a; &0
An((aan Be=a$)$ L)n("*n(an H)d*!
Pa$a%
1# Pemerintah dan Dewan Perwakilan !akyat !epublik Indonesia serta pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan !akyat Daerah wa(ib mengalokasikan anggaran yang memadai
untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup' dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
12 Pemerintah wa(ib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang
memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kiner(a perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
17/38
17
Pa$a% 5
9elain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %&+ dalam rangka pemulihan kondisi
lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pen)emaran dan4atau kerusakan pada
saat undang-undang ini ditetapkan+ Pemerintah dan pemerintah daerah wa(ib mengalokasikan
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
Paa(a; &&
Ana%)$)$ R)$)". L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 7
1# 9etiap usaha dan4atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup+ an)aman terhadap ekosistem dan kehidupan+ dan4atau kesehatan dan
keselamatan manusia wa(ib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
12 nalisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# meliputi:
a. pengka(ian risiko'b. pengelolaan risiko' dan4atau
). komunikasi risiko.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paa(a; &2
A*d) L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 8
Pemerintah mendorong penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan untuk melakukan audit
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kiner(a lingkungan hidup.
Pa$a% 9
1# Menteri mewa(ibkan audit lingkungan hidup kepada:
a. usaha dan4atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup'
dan4atau
b. penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan yang menun(ukkan ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
12 Penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan wa(ib melaksanakan audit lingkungan hidup.1 Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi
dilakukan se)ara berkala.
Pa$a% 0
1# pabila penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan tidak melaksanakan kewa(iban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal %$ ayat 1#+ Menteri dapat melaksanakan atau
menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas
beban biaya penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan yang bersangkutan.
12 Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.
Pa$a% &
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
18/38
18
1# udit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal %8 dan Pasal %$ dilaksanakan
oleh auditor lingkungan hidup.
12 uditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# wa(ib memiliki serti,ikat
kompetensi auditor lingkungan hidup.
1 *riteria untuk memperoleh serti,ikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat 12 meliputi kemampuan:
a. memahami prinsip+ metodologi+ dan tata laksana audit lingkungan hidup'
b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan peren)anaan+ pelaksanaan+
pengambilan kesimpulan+ dan pelaporan' dan
). merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lan(ut audit lingkungan
hidup.
1% 9erti,ikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 12
diterbitkan oleh lembaga serti,ikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pa$a% 2
*etentuan lebih lan(ut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
%8 sampai dengan Pasal diatur dengan Peraturan Menteri.
Ba()an Ke)(a
Penan((*%an(an
Pa$a% 3
1# 9etiap orang yang melakukan pen)emaran dan4atau perusakan lingkungan hidup wa(ib
melakukan penanggulangan pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup.
12 Penanggulangan pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat 1# dilakukan dengan:
a. pemberian in,ormasi peringatan pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat'
b. pengisolasian pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup'
). penghentian sumber pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup' dan4atau
d. )ara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara penanggulangan pen)emaran dan4atau
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Ba()an Kee!a
Pe*%)/an
Pa$a%
1# 9etiap orang yang melakukan pen)emaran dan4atau perusakan lingkungan hidup wa(ib
melakukan pemulihan ,ungsi lingkungan hidup.
12 Pemulihan ,ungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# dilakukan
dengan tahapan:
a. penghentian sumber pen)emaran dan pembersihan unsur pen)emar'b. remediasi'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
19/38
19
). rehabilitasi'
d. restorasi' dan4atau
e. )ara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara pemulihan ,ungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pa$a%
1# Pemegang iin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1# wa(ib
menyediakan dana pen(aminan untuk pemulihan ,ungsi lingkungan hidup.
12 Dana pen(aminan disimpan di bank pemerintah yang ditun(uk oleh Menteri+ gubernur+
atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya.
1 Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ,ungsi lingkungan hidup dengan menggunakan
dana pen(aminan.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai dana pen(aminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1#
sampai dengan ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pa$a% 5
*etentuan lebih lan(ut mengenai pengendalian pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal # sampai dengan Pasal && diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB I
PEMELIHARAAN
Pa$a% 7
1# Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
a. konser6asi sumber daya alam'
b. pen)adangan sumber daya alam' dan4atau
). pelestarian ,ungsi atmos,er.
12 *onser6asi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, a meliputi
kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam'
b. pengawetan sumber daya alam' dan
). peman,aatan se)ara lestari sumber daya alam.
1 Pen)adangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, b merupakansumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam (angka waktu tertentu.
1% Pelestarian ,ungsi atmos,er sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, ) meliputi:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim'
b. upaya perlindungan lapisan oon' dan
). upaya perlindungan terhadap hu(an asam.
1& *etentuan lebih lan(ut mengenai konser6asi dan pen)adangan sumber daya alam serta
pelestarian ,ungsi atmos,er sebagaimana dimaksud pada ayat 1# diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
20/38
20
BAB II
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERA1UN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERA1UN
Ba()an Ke$a*
Pen(e%.%aan Ba/an Be=a/a6a dan Bea*n
Pa$a% 8
1# 9etiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia+
menghasilkan+ mengangkut+ mengedarkan+ menyimpan+ meman,aatkan+ membuang+
mengolah+ dan4atau menimbun 3 wa(ib melakukan pengelolaan 3.
12 *etentuan lebih lan(ut mengenai pengelolaan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1#
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ba()an Ked*a
Pen(e%.%aan L)=a/ Ba/an Be=a/a6a dan Bea*n
Pa$a% 9
1# 9etiap orang yang menghasilkan limbah 3 wa(ib melakukan pengelolaan limbah 3
yang dihasilkannya.
12 Dalam hal 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal &8 ayat 1# telah kedaluwarsa+
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah 3.
1 Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah 3+
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
1% Pengelolaan limbah 3 wa(ib mendapat iin dari Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota
sesuai dengan kewenangannya.
1& Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota wa(ib men)antumkan persyaratan lingkungan
hidup yang harus dipenuhi dan kewa(iban yang harus dipatuhi pengelola limbah 3
dalam iin.
17 *eputusan pemberian iin wa(ib diumumkan.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai pengelolaan limbah 3 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Ba()an Ke)(a
D*!)n(
Pa$a% 50
9etiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan4atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa iin.
Pa$a% 5&
1# Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan dengan iin dari
Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya.
12 Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat 1# hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah
ditentukan.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara dan persyaratan dumping limbah atau bahandiatur dalam Peraturan Pemerintah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
21/38
21
BAB III
SISTEM INORMASI
Pa$a% 52
1# Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem in,ormasi lingkungan hidup
untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebi(akan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
12 9istem in,ormasi lingkungan hidup dilakukan se)ara terpadu dan terkoordinasi dan wa(ib
dipublikasikan kepada masyarakat.
1 9istem in,ormasi lingkungan hidup paling sedikit memuat in,ormasi mengenai status
lingkungan hidup+ peta rawan lingkungan hidup+ dan in,ormasi lingkungan hidup lain.
1% *etentuan lebih lan(ut mengenai sistem in,ormasi lingkungan hidup diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB I>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pa$a% 53
1# Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup+ Pemerintah bertugas dan
berwenang:
a. menetapkan kebi(akan nasional'
b. menetapkan norma+ standar+ prosedur+ dan kriteria'
). menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai !PP/H nasional'
d. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai */H9'
e. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai amdal dan U*/-UP/'
,. menyelenggarakan in6entarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah
ka)a'
g. mengembangkan standar ker(a sama'
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pen)emaran dan4atau kerusakan
lingkungan hidup'
i. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai sumber daya alam hayati dan
nonhayati+ keanekaragaman hayati+ sumber daya genetik+ dan keamanan hayati
produk rekayasa genetik'
(. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai pengendalian dampak perubahan
iklim dan perlindungan lapisan oon'k. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai 3+ limbah+ serta limbah 3'
l. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai perlindungan lingkungan laut'
m. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai pen)emaran dan4atau kerusakan
lingkungan hidup lintas batas negara'
n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebi(akan nasional+
peraturan daerah+ dan peraturan kepala daerah'
o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan perundangundangan'
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup'
?. mengoordinasikan dan mem,asilitasi ker(a sama dan penyelesaian perselisihan
antardaerah serta penyelesaian sengketa'r. mengembangkan dan melaksanakan kebi(akan pengelolaan pengaduan masyarakat'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
22/38
22
s. menetapkan standar pelayanan minimal'
t. menetapkan kebi(akan mengenai tata )ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat+ keari,an lokal+ dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
u. mengelola in,ormasi lingkungan hidup nasional'
6. mengoordinasikan+ mengembangkan+ dan menyosialisasikan peman,aatan teknologiramah lingkungan hidup'
w. memberikan pendidikan+ pelatihan+ pembinaan+ dan penghargaan'
@. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup'
y. menerbitkan iin lingkungan'
. menetapkan wilayah ekoregion' dan
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
12 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup+ pemerintah pro6insi bertugas dan
berwenang:
a. menetapkan kebi(akan tingkat pro6insi'b. menetapkan dan melaksanakan */H9 tingkat pro6insi'
). menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai !PP/H pro6insi'
d. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai amdal dan U*/-UP/'
e. menyelenggarakan in6entarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah ka)a
,. pada tingkat pro6insi'
g. mengembangkan dan melaksanakan ker(a sama dan kemitraan'
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pen)emaran dan4atau
i. kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten4kota'
(. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebi(akan+ peraturan
daerah+ dan peraturan kepala daerah kabupaten4kota'
k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan
l. perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
m. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup'
n. mengoordinasikan dan mem,asilitasi ker(a sama dan penyelesaian perselisihan
o. antarkabupaten4antarkota serta penyelesaian sengketa'
p. melakukan pembinaan+ bantuan teknis+ dan pengawasan kepada kabupaten4kota di
bidang program dan kegiatan'
?. melaksanakan standar pelayanan minimal'
r. menetapkan kebi(akan mengenai tata )ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat+ keari,an lokal+ dan hak masyarakat hukum adat yang terkait denganperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat pro6insi'
s. mengelola in,ormasi lingkungan hidup tingkat pro6insi'
t. mengembangkan dan menyosialisasikan peman,aatan teknologi ramah lingkungan
hidup'
u. memberikan pendidikan+ pelatihan+ pembinaan+ dan penghargaan'
6. menerbitkan iin lingkungan pada tingkat pro6insi' dan
w. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat pro6insi.
1 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup+ pemerintah kabupaten4kota
bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebi(akan tingkat kabupaten4kota'b. menetapkan dan melaksanakan */H9 tingkat kabupaten4kota'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
23/38
23
). menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai !PP/H kabupaten4kota'
d. menetapkan dan melaksanakan kebi(akan mengenai amdal dan U*/-UP/'
e. menyelenggarakan in6entarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah ka)a pada tingkat
kabupaten4kota'
,. mengembangkan dan melaksanakan ker(a sama dan kemitraan'
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup'h. mem,asilitasi penyelesaian sengketa'
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan perundangundangan'
(. melaksanakan standar pelayanan minimal'
k. melaksanakan kebi(akan mengenai tata )ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat+ keari,an lokal+ dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten4kota'
l. mengelola in,ormasi lingkungan hidup tingkat kabupaten4kota'
m. mengembangkan dan melaksanakan kebi(akan sistem in,ormasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten4kota'
n. memberikan pendidikan+ pelatihan+ pembinaan+ dan penghargaan'o. menerbitkan iin lingkungan pada tingkat kabupaten4kota' dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten4kota.
Pa$a% 5
"ugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1#
dilaksanakan dan4atau dikoordinasikan oleh Menteri.
BAB >
HAK, KEWA'IBAN, DAN LARANGAN
Ba()an Ke$a*
Ha"
Pa$a% 5
1# 9etiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia.
12 9etiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup+ akses in,ormasi+ akses
partisipasi+ dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.
1 9etiap orang berhak menga(ukan usul dan4atau keberatan terhadap ren)ana usaha dan4ataukegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
1% 9etiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1& 9etiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pen)emaran dan4atau perusakan
lingkungan hidup.
17 *etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
1& diatur dengan Peraturan Menteri.
Pa$a% 55
9etiap orang yang memper(uangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidakdapat dituntut se)ara pidana maupun digugat se)ara perdata.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
24/38
24
Ba()an Ked*a
Ke?a+)=an
Pa$a% 57
9etiap orang berkewa(iban memelihara kelestarian ,ungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup.
Pa$a% 58
9etiap orang yang melakukan usaha dan4atau kegiatan berkewa(iban:
a. memberikan in,ormasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup se)ara benar+ akurat+ terbuka+ dan tepat waktu'
b. men(aga keberlan(utan ,ungsi lingkungan hidup' dan
). menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan4atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Ba()an Ke)(a
Laan(an
Pa$a% 59
1# 9etiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pen)emaran dan4atau perusakan lingkungan
hidup'
b. memasukkan 3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke
dalam wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia'
). memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia
ke media lingkungan hidup egara *esatuan !epublik Indonesia'
d. memasukkan limbah 3 ke dalam wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia'
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup'
,. membuang 3 dan limbah 3 ke media lingkungan hidup'
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau iin
lingkungan'
h. melakukan pembukaan lahan dengan )ara membakar'
i. menyusun amdal tanpa memiliki serti,ikat kompetensi penyusun amdal'dan4atau
(. memberikan in,ormasi palsu+ menyesatkan+ menghilangkan in,ormasi+ merusak in,ormasi+
atau memberikan keterangan yang tidak benar.
12 *etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# huru, h memperhatikan dengan
sungguhsungguh keari,an lokal di daerah masingmasing.
BAB >I
PERAN MASYARAKAT
Pa$a% 70
1# Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
25/38
25
berperan akti, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12 Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial'
b. pemberian saran+ pendapat+ usul+ keberatan+ pengaduan' dan4atau
). penyampaian in,ormasi dan4atau laporan.
1 Peran masyarakat dilakukan untuk:a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
b. meningkatkan kemandirian+ keberdayaan masyarakat+ dan kemitraan'
). menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat'
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan
sosial' dan
e. mengembangkan dan men(aga budaya dan keari,an lokal dalam rangka pelestarian ,ungsi
lingkungan hidup.
BAB >II
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATI
Ba()an Ke$a*Pen(a?a$an
Pa$a% 7&
1# Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya wa(ib melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan atas ketentuan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
12 Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada pe(abat4instansi teknis yang bertanggung (awab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
1 Dalam melaksanakan pengawasan+ Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota menetapkan
pe(abat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pe(abat ,ungsional.
Pa$a% 72
Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya wa(ib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan terhadap iin lingkungan.
Pa$a% 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan yang iin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah (ika Pemerintah
menganggap ter(adi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Pa$a% 7
1# Pe(abat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal # ayat
1 berwenang:
a. melakukan pemantauan'
b. meminta keterangan'). membuat salinan dari dokumen dan4atau membuat )atatan yang diperlukan'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
26/38
26
d. memasuki tempat tertentu'
e. memotret'
,. membuat rekaman audio 6isual'
g. mengambil sampel'
h. memeriksa peralatan'
i. memeriksa instalasi dan4atau alat transportasi' dan4atau(. menghentikan pelanggaran tertentu.
12 Dalam melaksanakan tugasnya+ pe(abat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan
koordinasi dengan pe(abat penyidik pegawai negeri sipil.
1 Penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
pe(abat pengawas lingkungan hidup.
Pa$a% 7
*etentuan lebih lan(ut mengenai tata )ara pengangkatan pe(abat pengawas lingkungan hidup
dan tata )ara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal # ayat 1+ Pasal
+ dan Pasal % diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ba()an Ked*a
San"$) Ad)n)$a);
Pa$a% 75
1# Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota menerapkan sanksi administrati, kepada
penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan (ika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap iin lingkungan.
12 9anksi administrati, terdiri atas:
a. teguran tertulis'
b. paksaan pemerintah'
). pembekuan iin lingkungan' atau
d. pen)abutan iin lingkungan.
Pa$a% 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administrati, terhadap penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan (ika Pemerintah menganggap pemerintah daerah se)ara senga(a tidak menerapkan
sanksi administrati, terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Pa$a% 78
9anksi administrati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak membebaskan penanggung
(awab usaha dan4atau kegiatan dari tanggung (awab pemulihan dan pidana.
Pa$a% 79
Pengenaan sanksi administrati, berupa pembekuan atau pen)abutan iin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 12 huru, ) dan huru, d dilakukan apabila
penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
27/38
27
Pa$a% 80
1# Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 12 huru, b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi'
b. pemindahan sarana produksi'
). penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi'd. pembongkaran'
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran'
,. penghentian sementara seluruh kegiatan' atau
g. tindakan lain yang bertu(uan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan ,ungsi lingkungan hidup.
12 Pengenaan paksaan pemerintah dapat di(atuhkan tanpa didahului teguran apabila
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. an)aman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup'
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas (ika tidak segera dihentikan pen)emaran
dan4atau perusakannya' dan4atau). kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup (ika tidak segera dihentikan
pen)emaran dan4atau perusakannya.
Pa$a% 8&
9etiap penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan
pemerintah.
Pa$a% 82
1# Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota berwenang untuk memaksa penanggung (awab
usaha dan4atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pen)emaran dan4atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
12 Menteri+ gubernur+ atau bupati4walikota berwenang atau dapat menun(uk pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pen)emaran dan4atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung (awab usaha dan4atau
kegiatan.
Pa$a% 83
*etentuan lebih lan(ut mengenai sanksi administrati, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB >III
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Ba()an Ke$a*
U*
Pa$a% 8
1# Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
28/38
28
12 Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan se)ara suka rela oleh para
pihak yang bersengketa.
1 >ugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa
di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa.
Ba()an Ked*a
Pen6e%e$a)an Sen("ea L)n("*n(an H)d*! d) L*a Pen(ad)%an
Pa$a% 8
1# Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk men)apai
kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi'
b. tindakan pemulihan akibat pen)emaran dan4atau perusakan'
). tindakan tertentu untuk men(amin tidak akan terulangnya pen)emaran dan4atau
d. perusakan' dan4ataue. tindakan untuk men)egah timbulnya dampak negati, terhadap lingkungan hidup.
12 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
1 Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan (asa
mediator dan4atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Pa$a% 85
1# Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia (asa penyelesaian sengketa lingkungan
hidup yang bersi,at bebas dan tidak berpihak.
12 Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mem,asilitasi pembentukan lembaga penyedia
(asa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersi,at bebas dan tidak berpihak.
1 *etentuan lebih lan(ut mengenai lembaga penyedia (asa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ba()an Ke)(a
Pen6e%e$a)an Sen("ea L)n("*n(an H)d*! Me%a%*) Pen(ad)%an
Paa(a; &
Gan) Ke*()an dan Pe*%)/an L)n("*n(an
Pa$a% 87
1# 9etiap penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pen)emaran dan4atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan
kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wa(ib membayar ganti rugi dan4atau
melakukan tindakan tertentu.
12 9etiap orang yang melakukan pemindahtanganan+ pengubahan si,at dan bentuk usaha+
dan4atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan
tanggung (awab hukum dan4atau kewa(iban badan usaha tersebut.
1 Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan
atas pelaksanaan putusan pengadilan.
1% 3esarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
29/38
29
Paa(a; 2
Tan((*n( 'a?a= M*%a"
Pa$a% 88
9etiap orang yang tindakannya+ usahanya+ dan4atau kegiatannya menggunakan 3+menghasilkan dan4atau mengelola limbah 3+ dan4atau yang menimbulkan an)aman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung (awab mutlak atas kerugian yang ter(adi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan.
Paa(a; 3
Ten((a Keda%*?a$a *n*" Pen(a+*an G*(aan
Pa$a% 89
1# "enggat kedaluwarsa untuk menga(ukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang
waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan *itab Undang-Undang Hukum Perdata dandihitung se(ak diketahui adanya pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup.
12 *etentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pen)emaran dan4atau
kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan4atau kegiatan yang
menggunakan dan4atau mengelola 3 serta menghasilkan dan4atau mengelola limbah
3.
Paa(a;
Ha" G*(a Pee)na/ dan Pee)na/ Daea/
Pa$a% 90
1# Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung (awab di bidang lingkungan
hidup berwenang menga(ukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha
dan4atau kegiatan yang menyebabkan pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
12 *etentuan lebih lan(ut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat 1# diatur dengan Peraturan Menteri.
Paa(a;
Ha" G*(a Ma$6aa"a
Pa$a% 9&
1# Masyarakat berhak menga(ukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya
sendiri dan4atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat
pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan hidup.
12 >ugatan dapat dia(ukan apabila terdapat kesamaan ,akta atau peristiwa+ dasar hukum+
serta (enis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
1 *etentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
30/38
30
Paa(a; 5
Ha" G*(a O(an)$a$) L)n("*n(an H)d*!
Pa$a% 92
1# Dalam rangka pelaksanaan tanggung (awab perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup+ organisasi lingkungan hidup berhak menga(ukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian ,ungsi lingkungan hidup.
12 Hak menga(ukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa
adanya tuntutan ganti rugi+ ke)uali biaya atau pengeluaran riil.
1 ;rganisasi lingkungan hidup dapat menga(ukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum'
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk
kepentingan pelestarian ,ungsi lingkungan hidup' dan
). telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2
1dua tahun.
Paa(a; 7
G*(aan Ad)n)$a);
Pa$a% 93
1# 9etiap orang dapat menga(ukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
a. badan atau pe(abat tata usaha negara menerbitkan iin lingkungan kepada usaha
dan4atau kegiatan yang wa(ib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
b. dokumen amdal'
). badan atau pe(abat tata usaha negara menerbitkan iin lingkungan kepada kegiatan
yang wa(ib U*/-UP/+ tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen U*/UP/' dan4atau
d. badan atau pe(abat tata usaha negara yang menerbitkan iin usaha dan4atau kegiatan
yang tidak dilengkapi dengan iin lingkungan.
12 "ata )ara penga(uan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara menga)u pada Hukum
)ara Peradilan "ata Usaha egara.
BAB >I
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN
Ba()an Ke$a*
Pen6)d)"an
Pa$a% 9
1# 9elain penyidik pe(abat polisi egara !epublik Indonesia+ pe(abat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung (awabnya di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum )ara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
12 Penyidik pe(abat pegawai negeri sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
31/38
31
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
). meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan+ )atatan+ dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti+
pembukuan+ )atatan+ dan dokumen lain'
,. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
di(adikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup'
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
h. menghentikan penyidikan'
i. memasuki tempat tertentu+ memotret+ dan4atau membuat rekaman audio 6isual'
(. melakukan penggeledahan terhadap badan+ pakaian+ ruangan+ dan4atau tempat lain
yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana' dan4atauk. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
1 Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 12
huru, k+ penyidik pe(abat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pe(abat
polisi egara !epublik Indonesia.
1% Dalam hal penyidik pe(abat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan+ penyidik pe(abat
pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pe(abat polisi egara !epublik
Indonesia dan penyidik pe(abat polisi egara !epublik Indonesia memberikan bantuan
guna kelan)aran penyidikan.
1& Penyidik pe(abat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pe(abat polisi egara !epublik
Indonesia.
17 Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan
kepada penuntut umum.
Pa$a% 9
1# Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup+ dapat
dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil+ kepolisian+
dan ke(aksaan di bawah koordinasi Menteri.
12 *etentuan lebih lan(ut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur denganperaturan perundangundangan.
Ba()an Ked*a
Pe=*")an
Pa$a% 95
lat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
a. keterangan saksi'
b. keterangan ahli'
). surat'd. petun(uk'
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
32/38
32
e. keterangan terdakwa' dan4atau
,. alat bukti lain+ termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
BAB >
KETENTUAN PIDANA
Pa$a% 97
"indak pidana dalam undang-undang ini merupakan ke(ahatan.
Pa$a% 98 # #.
1# 9etiap orang yang dengan senga(a melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien+ baku mutu air+ baku mutu air laut+ atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat 1tiga
tahun dan paling lama #0 1sepuluh tahun dan denda paling sedikit !p.000.000.000+00
1tiga miliar rupiah dan paling banyak !p#0.000.000.000+00 1sepuluh miliar rupiah.12 pabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# mengakibatkan orang luka
dan4atau bahaya kesehatan manusia+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat %
1empat tahun dan paling lama #2 1dua belas tahun dan denda paling sedikit
!p%.000.000.000+00 1empat miliar rupiah dan paling banyak !p#2.000.000.000+00 1dua
belas miliar rupiah.
1 pabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# mengakibatkan orang luka berat
atau mati+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat & 1lima tahun dan paling lama
#& 1lima belas tahun dan denda paling sedikit !p&.000.000.000+00 1lima miliar rupiah
dan paling banyak !p#&.000.000.000+00 1lima belas miliar rupiah.
Pa$a% 99
1# 9etiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien+ baku mutu air+ baku mutu air laut+ atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat # 1satu tahun dan paling lama
1tiga tahun dan denda paling sedikit !p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah dan paling
banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
12 pabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# mengakibatkan orang luka
dan4atau bahaya kesehatan manusia+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat 2
1dua tahun dan paling lama 7 1enam tahun dan denda paling sedikit
!p2.000.000.000+00 1dua miliar rupiah dan paling banyak !p7.000.000.000+00 1enammiliar rupiah.
1 pabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1# mengakibatkan orang luka berat
atau mati+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat 1tiga tahun dan paling lama $
1sembilan tahun dan denda paling sedikit !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah dan
paling banyak !p$.000.000.000+00 1sembilan miliar rupiah.
Pa$a% &00
1# 9etiap orang yang melanggar baku mutu air limbah+ baku mutu emisi+ atau baku mutu
gangguan dipidana+ dengan pidana pen(ara paling lama 1tiga tahun dan denda paling
banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
33/38
33
12 "indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1# hanya dapat dikenakan apabila sanksi
administrati, yang telah di(atuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari
satu kali.
Pa$a% &0&
9etiap orang yang melepaskan dan4atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media
lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau iin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$ ayat 1# huru, g+ dipidana dengan pidana
pen(ara paling singkat # 1satu tahun dan paling lama 1tiga tahun dan denda paling sedikit
!p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah
dan paling banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &02
9etiap orang yang melakukan pengelolaan limbah 3 tanpa iin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal &$ ayat 1%+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat # 1satu tahun danpaling lama 1tiga tahun dan denda paling sedikit !p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah
dan paling banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &03
9etiap orang yang menghasilkan limbah 3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &$+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat # 1satu tahun dan
paling lama 1tiga tahun dan denda paling sedikit !p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah
dan paling banyak !p.000.000.000+00 1tiga
miliar rupiah.
Pa$a% &0
9etiap orang yang melakukan dumping limbah dan4atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa iin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70+ dipidana dengan pidana pen(ara paling
lama 1tiga tahun dan denda paling banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &0
9etiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah egara *esatuan !epublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$ ayat 1# huru, ) dipidana dengan pidanapen(ara paling singkat % 1empat tahun dan paling lama #2 1dua belas tahun dan denda paling
sedikit !p%.000.000.000+00 1empat miliar rupiah dan
paling banyak !p#2.000.000.000+00 1dua belas miliar rupiah.
Pa$a% &05
9etiap orang yang memasukkan limbah 3 ke dalam wilayah egara *esatuan !epublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$ ayat 1# huru, d+ dipidana dengan pidana
pen(ara paling singkat & 1lima tahun dan paling lama #& 1lima belas tahun dan denda paling
sedikit !p&.000.000.000+00 1lima miliar rupiah dan paling banyak !p#&.000.000.000+00
1lima belas miliar rupiah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
34/38
34
Pa$a% &07
9etiap orang yang memasukkan 3 yang dilarang menurut peraturan perundangAundangan ke
dalam wilayah egara *esatuan !epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$
ayat 1# huru, b+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat & 1lima tahun dan paling
lama #& 1lima belas tahun dan denda paling sedikit!p&.000.000.000+00 1lima miliar rupiah dan paling banyak !p#&.000.000.000+00 1lima belas
miliar rupiah.
Pa$a% &08
9etiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$ ayat
1# huru, h+ dipidana dengan pidana pen(ara paling singkat 1tiga tahun dan paling lama #0
1sepuluh tahun dan denda paling sedikit !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah dan paling
banyak !p#0.000.000.000+00
1sepuluh miliar rupiah.
Pa$a% &09
9etiap orang yang melakukan usaha dan4atau kegiatan tanpa memiliki iin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1#+ dipidana dengan pidana pen(ara paling
singkat # 1satu tahun dan paling lama 1tiga tahun dan denda paling sedikit
!p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah dan paling banyak
!p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &&0
9etiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki serti,ikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7$ ayat 1# huru, i+ dipidana dengan pidana pen(ara
paling lama 1tiga tahun dan denda paling banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &&&
1# Pe(abat pemberi iin lingkungan yang menerbitkan iin lingkungan tanpa dilengkapi
dengan amdal atau U*/-UP/ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 1# dipidana
dengan pidana pen(ara paling lama 1tiga tahun dan denda paling banyak
!p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
12 Pe(abat pemberi iin usaha dan4atau kegiatan yang menerbitkan iin usaha dan4ataukegiatan tanpa dilengkapi dengan iin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %0
ayat 1# dipidana dengan pidana pen(ara paling lama 1tiga tahun dan denda paling
banyak !p.000.000.000+00 1tiga miliar rupiah.
Pa$a% &&2
9etiap pe(abat berwenang yang dengan senga(a tidak melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan
dan iin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal # dan Pasal 2+ yang
mengakibatkan ter(adinya pen)emaran dan4atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia+ dipidana dengan pidana pen(ara paling lama # 1satu tahun ataudenda paling banyak !p&00.000.000+00 1lima ratus (uta rupiah.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
35/38
35
Pa$a% &&3
9etiap orang yang memberikan in,ormasi palsu+ menyesatkan+ menghilangkan in,ormasi+
merusak in,ormasi+ atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam
kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7$ ayat 1# huru, ( dipidana dengan pidana pen(ara paling lama #
1satu tahun dan denda paling banyak !p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah.
Pa$a% &&
9etiap penanggung (awab usaha dan4atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah dipidana dengan pidana pen(ara paling lama # 1satu tahun dan denda paling
banyak !p#.000.000.000+00 1satu miliar rupiah.
Pa$a% &&
9etiap orang yang dengan senga(a men)egah+ menghalang-halangi+ atau menggagalkan
pelaksanaan tugas pe(abat pengawas lingkungan hidup dan4atau pe(abat penyidik pegawai
negeri sipil dipidana dengan pidana pen(ara paling lama
# 1satu tahun dan denda paling banyak !p&00.000.000+00 1lima ratus (uta rupiah.
Pa$a% &&5
1# pabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh+ untuk+ atau atas nama badan
usaha+ tuntutan pidana dan sanksi pidana di(atuhkan kepada:
a. badan usaha' dan4atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang
yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
12 pabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1# dilakukan
oleh orang+ yang berdasarkan hubungan ker(a atau berdasarkan hubungan lain yang
bertindak dalam lingkup ker(abadan usaha+ sanksi pidana di(atuhkan terhadap pemberi
perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak
pidana tersebut dilakukan se)ara sendiri atau bersamasama.
Pa$a% &&7
=ika tuntutan pidana dia(ukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ##7 ayat 1# huru, b+ an)aman pidana yang di(atuhkan
berupa pidana pen(ara dan denda diperberat dengan sepertiga.
Pa$a% &&8
"erhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ##7 ayat 1# huru, a+ sanksi
pidana di(atuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang
mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
selaku pelaku ,ungsional.
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
36/38
36
Pa$a% &&9
9elain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini+ terhadap badan usaha dapat
dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana'
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan4atau kegiatan'). perbaikan akibat tindak pidana'
d. pewa(iban menger(akan apa yang dilalaikan tanpa hak' dan4atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 1tiga tahun.
Pa$a% &20
1# Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ##$ huru, a+ huru, b+
huru, )+ dan huru, d+ (aksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung (awab di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
12 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ##$ huru, e+
Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang di(atuhi sanksi penempatandi bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
BAB >I
KETENTUAN PERALIHAN
Pa$a% &2&
1# Pada saat berlakunya Undang-Undang ini+ dalam waktu paling lama 2 1dua tahun+ setiap
usaha dan4atau kegiatan yang telah memiliki iin usaha dan4atau kegiatan tetapi belum
memiliki dokumen amdal wa(ib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
12 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini+ dalam waktu paling lama 2 1dua tahun+ setiap
usaha dan4atau kegiatan yang telah memiliki iin usaha dan4atau kegiatan tetapi belum
memiliki U*/-UP/ wa(ib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
Pa$a% &22
1# Pada saat berlakunya Undang-Undang ini+ dalam waktu paling lama # 1satu tahun+ setiap
penyusun amdal wa(ib memiliki serti,ikat kompetensi penyusun amdal.
12 Pada saat berlakunya Undang-Undang ini+ dalam waktu paling lama # 1satu tahun+ setiap
auditor lingkungan hidup wa(ib memiliki serti,ikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
Pa$a% &23
9egala iin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri+
gubernur+ atau bupati4walikota sesuai dengan kewenangannya wa(ib diintegrasikan ke dalam
iin lingkungan paling lama # 1satu tahun se(ak
Undang-Undang ini ditetapkan.
BAB >II
KETENTUAN PENUTUP
Pa$a% &2
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
37/38
37
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku+ semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang omor 2 "ahun #$$ tentang
Pengelolaan /ingkungan Hidup 1/embaran egara !epublik Indonesia "ahun #$$ omor
78+ "ambahan /embaran egara !epublik Indonesia omor 7$$ dinyatakan masih tetap
berlaku sepan(ang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baruberdasarkan Undang-Undang ini.
Pa$a% &2
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku+ Undang-Undang omor 2 "ahun #$$ tentang
Pengelolaan /ingkungan Hidup 1/embaran egara !epublik Indonesia "ahun #$$ omor
78+ "ambahan /embaran egara !epublik Indonesia omor 7$$ di)abut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pa$a% &25
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama #
1satu tahun terhitung se(ak Undang-Undang ini diberlakukan.
Pa$a% &27
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gar setiap orang mengetahuinya+ memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam /embaran egara !epublik Indonesia.
Disahkan di =akarta
pada tanggal ;ktober 200$
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d
DR# H# SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di =akarta
pada tanggal ;ktober 200$
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
d
ANDI MATTALATTA
/5M3! 5>! !5PU3/I* ID;59I "HU 200$ ;M;! #%0
Sa%)nan $e$*a) den(an a$%)n6a
95*!5"!I" 5>! !5PU3/I* ID;59I
*epala 3iro Peraturan Perundang-undangan
3idang Perekonomian dan Industri+
95"I; 9P"; U>!;H;
-
7/25/2019 UNDANG-2 lh-No. 32-2009
38/38
38
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2009
tentang
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP