uu 30 2009.pdf

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

1/43

PRESIDENREPUBLIK INDONESI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANGKETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a bahwa pembangunan nasional bertujuan untukmewujudkan masyarakat adil dan makmur yangmerata materiil d m spiritual berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; ib. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat

penting dan strategis dalam mewujudkan tujuanpembangunan nasional maka usaha penyediaan tenagalishik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perluterus ditingkatkan sejalan dengan perkembanganpembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlahyang cukup merata dan bermutu;c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal danteknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dandemokratisasi dalam tatanan kehidupan berrnasyarakatberbangsa dan bernegara maka peran pemerintah daerah

dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perluditingkatkan;d. bahwa di sarnping bermanfaat tenaga listrik juga dapatmembahayakan sehingga penyediaan danpemanfaatannya hams memperhatikan ketentuankeselamatan ketenagalistrilcan;e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutanperkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupanmasyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-

undang yang baru;f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a huruf b huruf c huruf d danhuruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang~e tena~a l i sk ikan ; Mengingat

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

2/43


Mengingat Pasal 5 ayat I) , Pasal 18 Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.BAB IKETENTUAN U U

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yangmenyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrikserta usaha penunjang tenaga listrik.2 Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunderyang dibangkitkan, ditransmisikan, d an didistribusikanuntuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputilistrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atauisyarat.3 Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaantenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepadakonsumen.4. Pembangkitan tenagu listrik adalah kegiatanmemproduksi tenaga listrik.5 Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrikdari pembangkitan ke sistem distribusi atau kekonsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.6 Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrikdari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke

konsumen.7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yangmembeli tenaga listrik dari pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik.8. Usaha .

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

3/43

PRESlDENREPUBLIK INDONESIA

8 Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usahapenjualan tenaga listrik kepada konsurnen.9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencanapengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yangmeliputi bidang pembangkitan transmisi dan distribusitenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhikebutul~anenaga listrik.10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untukmelakukan usaha penyediaan tenaga listrik untukkepentingan umum.11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaantenaga listrik untuk kepentingan sendiri.12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetap1w.nPemerintah sebagai tempat badan usaha distribusidan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usahapenyediaan tenaga listrik.13 Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikutbangunan tanaman da nlat au benda lain yang terdapatdi atas tanah tersebut.14 Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepadapemegang hak atas tanah berikut bangunan tanamandanlatau benda lain yang terdapat di atas tanahtersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidaklangsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpadilakukan pelepasan atau penyerahan hak a tas tanah.15 Pemerintah Pusat ymg selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang rnemegang

kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.16. Pemerintah daerah adalah gubernur bupati atauwalikota m perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusanketenagalistrikan.18. Setiap orang adalah orang perorangan at au badan baikyang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan

hukum.

BAB I1

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

4/43

PRESIDENF EPUBLIK INDONESIA

B BS S D N TUJU N

1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:a. manfaat;b. efisiensi berkeadilan;c berkelanjutan;d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;e. mengandallcan pada kemampuan sendiri;f kaidah usaha yang sehat;g. keamanan clan keselarnatan;h. kelestarian fungsi lingkungan; dani. otonomi daerah.

2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untukmenjamin ketersediaan tenaga listrik d l m jumlahyang cukup, kualitas yang baik, d n harga yang wajardalarn rangka meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat secara adil dan merata sertamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.BAB I

PENGU S N D N PENGUS H Nagian KesatuPenguasaan

1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yangpenyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah danpemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomidaerah.2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listriksebagaimana dimaksud pada ayat I) , Pemerintah danpemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyamenetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

5/43


Bagian KeduaPengusahaan

(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik olehPemerintah dan pemerintah daerah dilakukan olehbadan usaha milik negara dan badan usaha milikdaerah.

(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadayamasyarakat dapat berpartisipasi dalarn usahapenyediaan tenaga listrik.3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (I) , Pemerintah dan pemerintahdaerah menyediakan dana untuk:

a kelompok m arakat tidak mampu;b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di

daerah yang belum berkembang;c pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil danperbatasan; dand. pembangunan listrik perdesaan.

B A B IVK E W E N A N G A N P E N G E L O L A A N

Pasal 5Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikanmelipu i:a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;b. penetapan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan;c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria dibidang ke tenagalistrikan;d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrikuntuk konsumen;e. penetapan rencana umum ketenagalistrikannasional;f penetapan wilayah usaha;

g. penetapan.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

6/43


penetapan kin jual beli tenaga listrik lintas negara;penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrikuntuk badan usaha yang:1 wilayah usahanya lintas provinsi;2. dilakukan oleh badan usah a milik negara; dan3 menjual tenaga listrik dan / at au menyewakanjaringan tenaga listrik kepada pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkanoleh Pemerintah;penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinyamencakup lintas provinsi;penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen daripemeg ang kin usaha penyediaan tenaga listrik yangditetapkan oleh Pemerintah;penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dansewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkanoleh Pemerintah;penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenagalistrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkanoleh Pemerintah;penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrikyang dilakukan oleh badan usaha milik negara ataupenanarn modal asing/mayoritas saharnnya dimilikioleh penanam modal asing;penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrikuntuk kepentingan telekomunikasi, multimedia,dan informatika pada jaringan milik pemegang kinusaha penyediaan tenaga listrik atau kin operasiyang ditetapkan oleh Pemerintah;pernbinaan dan pengawasan kepada badan usahadi bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkanoleh Pemerintah;pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;pembinaan jabatan fungsional inspekturketenagalistrikan untuk seluruh tingkatpemerintahan; danpenetapan sanksi administratif kepada badanusaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kewenangan

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

7/43

PRESIDENREPUBLlK INDONESI

2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidangketenagalistrikan meliputi:a penetapan peraturan daerah provinsi di bidangketenagalistrikanb. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerahprovinsi;c penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrikuntuk badan usaha yang wilayah usahanya lintaskabupatenl kota;d. penetapan izin aperasi yang fasilitas instalasinyamencakup lintas kabupatenl kota;e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen daripemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yangditetapkan oleh pemerintah provinsi;f penetapan persetujuan harga jual tenaga listrikdan sewa jaringan tenaga listrik untuk badanusaha yang menjual tenaga listrik danlataumenyewakan jaringan tenaga listrik kepada badanusaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenagalistrik dari pemegang kin operasi yang izinnyaditetapkan oleh pemerintah provinsi;h penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrikuntuk kepentingan telekomunikasi, multimedia,dan informatika pada jaringan milik pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi

yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usahadi bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkanoleh pemerintah provinsi;j pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untukprovinsi; dank. penetapan sanksi administratif kepada badanusaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi.

3) Kewenangan pemerintah kabupatenl kota di bidangketenagalistrikan meliputi:a penetapan peraturan daerah kabupatenlkota dibidang ketenagalistrikan;

b. penetapan

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

8/43


penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerahkabupatenl kota;penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrikuntuk badan usaha yang wilayah usahanya da1 a.mkabupaten/ kota;penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinyadalam kabupaten kota;penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen daripemegang izin u saha penyediaan tenaga listrik yangditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota;penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dansewa jaringan tenaga listrik untuk badan usahayang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakanjaringan tenaga listrik kepada badan usaha yangizinnya ~ditetapkan oleh pemerintahkabupatenl ko ta;penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrikbagi badan usaha yang mayoritas saharnnyadimiliki oleh penanam modal dalam negeri;penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenagalistrik dari pemegang izin operasi yang izinnyaditetapkan oleh pemerintah kabupatenl kota;penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrikun tuk kepentingan telekomunikasi multimediadan informatika pada jaringan milik pemegang z nusaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasiyang ditetapkan oleh pemerintah kabupatenl kota;pembinaan dan pengawasan kepada badan usahadi bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkanoleh pemerintah kabupaten/ kota;pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untukkabupaten /kota; danpenetapan sanksi administratif kepada badanusaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahlcabupatenl kota.

B A B V

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

9/43

P RE S IDE NREPUB LIK INDONESI

BAB VPEMANFMTAN SUMBER ENERGI PRIMER

1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negerida n/atau berasal dari luar negeri ham s dimanfaatkansecara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasionaluntuk menjamin penyediaan tenaga listrik yangberkelanjutan.

2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimanadimaksud pada ayat 1) ham s dilaksanakan denganmengutnmakan sumber energi baru dan energi3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat didalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1)diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikannasional.

BAB VIRENCANA U U KETENAGALISTRIKAN

1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusunberdasarkan pada kebijakan energi nasional danditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasidengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimanadimaksud pada ayat 1) disusun denganmengikutsertakan pemerintah daerah.3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusunberdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikannasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerahsetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikansebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 3)ditetapkan oleh Menteri.

BABVII..

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

10/43


BAB VIIUSAHA KETENAGALISTRIKANBagian KesatuUmum

Pasal 8Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:a. usaha penyediaan tenaga listrik; danb. us aha penunjang tenaga listrik.

Bagian KeduaUsaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksudddam Pasal8 huruf a terdiri atas:a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum; danb. us aha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingansendiri.

Pasal 1C1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ameliputi jenis usaha:a. pembangkitan tenaga listrik;b. transmisi tenaga listrik;c. distribusi tenaga listrik; dan / ataud. penjualan tenaga listrik.

2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapatdilakukan secara terintegrasi.3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukanoleh 1 satu) badan usaha dalam 1 satu) wilayah usaha.

4)Pembatasan

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

11/43


4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksudpada ayat 3) juga berlaku untuk usaha penyediaantenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanyameliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualantenaga listrik.5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3)

dan ayat 4) ditetapkan oleh Pemerintah.Pasal 11

1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat 1)dilakszlnakan oleh badan usaha milik negara, badanusah a milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, danswadaya masyarakat yang berusaha di bidangpenyediaan tenaga listrik.2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud padaayat 1) diberi prioritas pertama melakukan usahapenyediaan tenaga listrik un tuk kepentingan umum.3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanantenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerahsesuai kewenangannya memberi kesempatan kepadabadan usaha milik daerah, badan usaha swasta, ataukoperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaantenaga listrik terintegrasi.4) Dalam ha1 tidak ada badan usaha milik daerah, badanusaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan

tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajibmenugasi badan usaha milik negara untukmenyediakan tenaga listrik.Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiriscbagaimarla dimaksud dalarn Pasal9 huruf b meliputi:a. pembangkitan tenaga listrik;b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga

listrik; atauc pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

12/43


Pasal 3Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendirisebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 dapat dilaksanakanoleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, badan usahaswasta, koperasi, perseorangan, dan lembagal badan usahalainnya.

Pasal 14Ketentuan lebih lanjut rnengenai usaha penyediaan tenagalistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 sampai denganPasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ~ e t i ~ aUsaha Penunjang Tenaga ListrikPasal 15

Useha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksuddalam Pasal8 huruf b terdiri atas:a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; danb. usah a industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 161) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a. konsultansi dalarn bidang instalasi penyediaaantenaga listrik;b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaantenaga listrik;c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;f penelitian dan pengembangan;g. pendidikan dan pelatihan;h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaattenaga listrik;

i. sertifikasi

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

13/43


i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;j sertifikasi kompetensi tenaga teknikketenagalistrikan; atauk. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitandengan penyediaan tenaga listrik.

2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud pada ayat 1) dilaksanakan oleh badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, badan usahaswasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi,klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,badan usaha swasta, dan koperasi dalarn melakukanusaha jasa penunjang tenaga listrik wajibmengutamakan produk dan potensi dalarn negeri.4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi,

dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrikdiatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 17

1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan la taub. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud pada ayat 1) dilaksanakan oleh badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, badan usahaswasta, dan koperasi.

3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,badan usaha swasta, d n koperasi dalam mel kuk nusaha industri penunjang tenaga listrik wajibmengutamakan produk dan potensi dalam negeri.4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listriksebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

14/43


BAB VPERIZINANBagian Kesa.tuUmum

Pasal 18Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjangtenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha .

Bagian KeduaIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin OperasiPasal 19

1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiriatas:a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; danb. Izin operasi.

2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izinusaha penyediaan tenaga listrik.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat 1) huruf a ditetapkan sesuai denganjenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat1).

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenagalistrik.

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1)huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengankapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

15/43


1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerahsesuai dengan kewenangannya.2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)ditetapkan setelah memenuhi persyaratan adrninistratif,

teknis, dan lingkungan.3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenagalistrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umumsetelah mendapat persetujuan dari Pemerintah ataupemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kin usaha penyediaantenaga listrik dan iiin operasi diatur dengan PeraturanPernerintah.Bagian KetigaIzin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 251) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat 2)dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasapenunjang tenaga listrik dari Pemerintah ataupemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik danizin usaha industri penunjang tenaga listrikdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usa ha jasa penunjangtenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

16/43

Bagian Keempatak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usahapenyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat 1)berhak untuk:a melintasi sungai atau danau baik di atas maupun dibawah permukaan;b. melintasi laut baik di atas maupun di bawahpermukaan;c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;d. masuk ke tempat umum atau perorangan danmenggunakannya.untuk sementara waktu;e menggunakan tanah dan melintas di atas atau di

bawah tanah;f melintas di atas atau di bawah bangunan yangdibangun di atas atau di bawah tanah; dang. memotong danjatau menebang tanaman yangmenghalanginya.

2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat I) ,pemegang izin usaha penyediaan tenagalistrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturanperundang-undangan.Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standarmutu dan keandalan yang berlaku;b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepadakonsumen dan masyarakat;c memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dand. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Kelima

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

17/43


Bagian KelimaHak dan Kewajiban KonsumenPasal 29

1) Konsumen berhak untuk:a. mendapat pelayanan yang baik;b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerusdengan mutu dan keandalan yang baik;c memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknyadengan harga yang wajar;d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila adagangguan tenaga listrik; dane. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadamanyang diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaianpengoperasizib oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalamperjanjian jual beli tenaga listrik.

2) Konsumen wajib:a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yangmungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga lis*,b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milikkonsumen;c memanfaatkan tenaga listrik sesuai denganperuntukannya;d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dane menaati persyaratan teknis di bidangketenagalistrikam.

3) Konsumen bertanggung jawab apabila karenakelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik.4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawabkonsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diaturdengan Peraturan Menteri.

BAB X

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

18/43

PRESlDENHEPUBLIK INDONESI

B B XPENGGUNAAN T N HPasal 30

1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknyasebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 dilakukandengan memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanahbangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud padaayat 1) diberikan untuk tanah yang dipergunakansecara langsung oleh pemegang kin usaha penyediaantenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atastanah.3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

diberikan untuk penggunaan tanah secara tidaklangsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenagalistrik yang mengakibatkan berkurangnya nilaiekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yangdilintasi transmisi tenaga listrik.4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungankompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3)diaturdengan Peraturan Pemerintah.5) Dalam ha1 tanah yang digunakan pemegang kin usahapenyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah

yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah ataupemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan,pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajibmenyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpertanahan.6)Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat,penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturanperundang-undangan di bidang pertanahan denganmemperhatikan ketentuan hukum ada t setempat.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

19/43


Pasal 31Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1)tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengajamendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain diatas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usahapenyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hakata s tanah atau kompensasi.

1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi h katas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.2) Ganti ru i hak atas tanah atau kompensasi

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 dibebankankepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB XHARGA JUAL, SEW JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIKBagian KesatuHarga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrikditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya memberikan persetujuan atas hargajual tenaga listrik d m sewa jaringan tenaga listrik.3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarangmenerapkan harga Jual tenaga listrik dan sewa jaringantenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah ataupemerintah daerah.

Bagian Kedua

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

20/43


Bagian KeduaTarif Tenaga Listrik

1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkantarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyamenetapkan tarif ten g listrik untuk konsumen denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.3) Dalam ha1 pemerintah daerah tidak dapat menetapkantarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2),Pemerintah mene tapkan tarif tenaga listrik untukdaerah tersebut dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia.4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimanadimaksud pada ayat I) ,ayat 2),dan ayat 3)ditetapkandengan memperhatikan keseimbangan kepentingannasional, daerah, konsumen, dan pelaku usahapenyediaan tenaga listrik.5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimanadimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) dapat ditetapkansecara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayahusaha.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarangmenerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidaksesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintahdaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa l34 .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan hargajual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimanadimaksud dalam Pasal dan Pasal 34 diatur denganPeraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

21/43


Bagian KetigaJual Reli Tenaga Listrik Lintas Negara

ual beli tenaga listrik lintas neg r dilakukan olehpemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkanizin Pemerintah.

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melaluipembelian atau penjualan tenaga listrik.

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 8 dapat dilakukan dengan syarat:a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenagalistrik setempat;c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yangterkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunanekonomi;d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaantenaga listrik setempat;e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan

penyediaan tenaga listrik dalam negeri; danf tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenagalistrik dari luar negeri.

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal38 dapat dilakukan apabila:a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnyatelah terpenuhi;b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; danc. tidak rnengganggu mutu dan keandalan penyediaantenaga listrik setempat.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

22/43


Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintasnegara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 sarnpaidengan Pasal40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XILINGKUNGAN HIDUP D N KETEKNIKANBagian KesatuLingkungan Hidup

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhiketentuan yang disyaratkan dalam peraturan pemndang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian KeduaKeteknikan

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:a. keselarnatan ketenagalistrikan; danb. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan

telekomunikasi, multimedia, dan infomatika.

1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajibmemenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud pnda ayat 1) bertujuan untuk mewujudkankondisi:

a. andal dan aman bagi instalasi;b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hiduplainnya; danc rarnah lingkungan.

3)Ketentuan

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

23/43


3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud pada ayat 1)meliputi:a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaattenaga listrik;b. pengamanan instalasi tenaga listrik; danc. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajibmemiliki sertifikat laik operasi.5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajibmernenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikanwajib memiliki sertifikat kompetensi.7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan,sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat1) sampai dengan ayat 6) diatur dengan PeraturanPemerintah.

1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik un tuk kepentingantelekomunikasi, multimedia, dan informatika hanyadapat dilakukan sepanjang tidak mengganggukelangsungan penyediaan tenaga listrik.2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimanadirnaksud pada ayat 1)hanya dapat dilakukan denganpersetujuan pemilik jaringan.3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimanadimaksud pada ayat 1) dilakukan berdasarkan izinpemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintahatau pemerintah daexah sesuai dengan kewenangannya.4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringantenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) danayat 2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI1

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

24/43

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

25/43

PRESlDENREPUBLIK INDONESI

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan danpengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.B B XIPENYIDIKANPasal 47

1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikandiberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidanauntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidangketenagalistrikan.2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat 1)berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan berkenaan dengan tindak pidanadalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yangdiduga melakukan tindak pidana dalam kegiatanusaha ketenagalistrikan;c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindakpidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untukmelakukan tindak pidana dalam kegiatan usahaketenagalistrikan;e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasaranakegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikanpenggunaan peralatan yang diduga digunakan untukmelakukan tindak pidana;f menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usahaketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukantindak pidana sebagai alat bukti;g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak~ i d a n aalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; danh. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturanperundang-undangan.

3)Penyidik

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

26/43

PRESIDENREPLIBLIK INDONESI

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat 1) memberitahukan dimulainya penyidikanperkara pidana kepada Pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat 2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.BAB X VSANKSI ADMINISTRATIFPasal 48

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat 3), Pasal 17 ayat 3),Pasal 27 ayat 2), Pasal 28, Pasal 33 ayat 3), Pasal 35,Pasal 37, Pasal42, atau Pasa l45 ayat 3)dikenai sanksiadministratif berupa:a. teguran tertulis;b. pembekuan kegiatan sementara; da nl at auc. pencabutan izin usaha.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/waliko.ta sesuai dengan kewenangannya.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta+.a cara pengenaansanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB XVKETENTUAN PIDANA

1) Setiap orang yang rnelakukan usa ha penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum tanpa izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tiga)tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00dua miliar rupiah).2) Setiap

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

27/43

F RESIDENREPUBLIK INDONESIA

2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenagalistrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5lima) tahun dan denda paling banyakRp4.000.000.000,00 empat miliar rupiah).3) Setiap orang yang rnenjual kelebihan tenaga listrikuntuk dirnanfaatkan bagi kcpentingan u u tanpa

persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3)dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua)tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00dua miliar rupiah).

1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatanketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat 1) yang rnengakibatkan matinya seseorangkarena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 sepuluh) tahun da n denda palingbanyak Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah).

2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenagalistrik atau pemegang izin operasi dipidana denganpidana penjara paling lama 10 sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2),

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ataupemegang izin operasi juga diwiljibkan untuk memberiganti rugi kepada korban.4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat 3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53,1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatanketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 ayat 1) sehingga mempengamhi kelangsunganpenyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah).2) Apabila

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

28/43

PRESIDENREPUBLIK INDONESL

2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehinggamerugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 lima) tahun dan denda paling banyakRp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah).3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yangbukan haknya secara melawan hukum dipidana denganpidana penjara paling lama 7 tujuh) tahun dan dendapaling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar limaratu s juta rupiah).

1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenagalistrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yangberhak atas tanah, bangunan, dan tanamansebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat 1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima)tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00tiga miliar rupiah).

2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dapat dikenai sanksi tarnbahan berupa pencabutan izinusaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.Pasal 5:

Setiap orang y ng melakukan kegiatan usaha jasapenunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat 1) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 lima) tahun dan denda paling banyakRp2.000.000.000,00 dua miliar rupiah).

1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenagalistrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 44 ayat 4) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 lima) tahun dart dendapaling banyak Rp500.000.000,00 lima ratus jutarupiah).

2) Setiap

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

29/43


2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, ataumemperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenagalistrik yang tidak sesuai dengan standar nasionalIndonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat5) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00lima miliar rupiah).

1) alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarnPasal49 sarnpai dengan Pasal54 dilakukan oleh badanusaha, pidana dikenakan terhadap badan usahadan/ atau pengurusnya.2) Dalam ha1 pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1)dikenakan terhadap badan usaha, pidana yangdikenakan berupa denda maksimal ditambahsepertiganya.

BAB XVKETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:1.PT Perusahaan Listrik Negara Persero) sebagai badanus ah a milik negara yang dibentuk berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PengalihanRentuk Perusahaan Umum Perum) Listrik Negaramenjadi Perusahaan Perseroan Persero) dianggap telahmerniliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.2. Dalam jangka waktu paling lama 2 dua) tahun,Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapanizin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usahamilik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Izin

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

30/43


3. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum,Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri,dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telahdikeluarkan berdasarkan Undang-Undang omor 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlakusarnpai habis masa berlakunya.Dalam jangka waktu paling lama 2 dua) tahun,pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Unlum, Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang TenagaListrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikansebagaimana dimaksud pada angka disesuaikan denganke tekuan Undang-Undang ini.

BAB XVKETENTUANPENUTUP

Pasal 571) Pada saat Undang-tlndang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentangKetenagalistrikan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran NegaraRe~ ublik Indonesia Nomor 3317) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.2) Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yangtelah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan atau belum digantiberdasarkan Undang-Undang ini.3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telahditetapkan dalarn waktu paling lama 1 satu) tahunsejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

31/43

PRES DE NR E P U B L I K IN D O N E S IA

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkanpengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

isahkan di Jakar tapada tanggal 23 September 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Ja ka rtapada tanggal 23 September 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

ttd.

AND1 MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 33Salinan sesu ai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIDeputi Menteri Sekretaris Negara

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

32/43


PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANGKETENAGALISTRIKANI UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan un tuk memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan b ngs gunmewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu rnenciptakan masyarakatadil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenagalistrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyaiperanan penting bagi negara dalarn rnewujudkan pencapaian tujuanpembangunan nasional.Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dalarn segala bidang dan sejalan dengan ketentuandalam Pasal ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakm untuk sebesar-besarkerrlakrnuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah danpemerintah daerah. Pemerintah d n pemerintah daerah sesuai denganlcewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usahapenyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usahamilik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkankemarnpuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang inimemberi kesernpatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadayamasyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerahsesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenagalistrik.Berbagai permasalahan ketenagalistxikan yang saat ini dihadapi olehbangsa dan negara telah disultisipasi dalarn Undang-Undang ini yangmengatur, an tara lain, mengenai pembagian wilayah usah a penyediaan tenagalistrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk

suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengaturtentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak dia tur dalam Undang-Undang Nomor 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.Dalarn..

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

33/43


Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepadamasyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidangketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyaikewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaanusaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidangketeknikan.Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh

karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselarnatan kerja,kearnanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaantenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harusmenggunakan peralatan dan perlengkapar listrik yang memenuhi standarperalatan di bidang ketenagalistr-ikan,

11 P S L EMI P S LPasal 1Cukup jelas.

Huruf aYang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasilpembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkansebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakrnuran rakyat.Huruf bYang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwapembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakandengan biaya seminirnal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapatdinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.HurufYang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usahapenyediaan tenaga listrik hams dikelola dengan baik agar dapatterus berlangsung secara berkelanjutan.Huruf dYang dirnaksud dengan "asas optimalisasi eko~om i dalarnpemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaansumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

34/43


Huruf eYang dimaksud dengan asas mengandalkan pada kemarnpuansendiri adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukandengan me np ta mak an kemarnpuan dalam negeri.Huruf fa n g dimaksud dengan 'asas kaidah usaha yang sehat adalahbahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkanprinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,dan kewajaran.Huruf gYang dimaksud dengan asas keamanan d n keselarnatan adalahbahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harusmemperhatikan kearnanan instalasi, keselamatan manusia, danlingkungan hidup di sekitar instalasi.

1

Huruf hYang dimaksud dengan asas kelestarian fungsi lingkunganadalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harusmemperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup danlingkungan sekitar

Huruf iCukup jelas.Ayat 2)Cukup jelas.

Pasal3Ayat 1)Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yangpenting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalarn penyelenggaraannyaditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakrnuranrakyat.Ayat 2)Cukup jelas

Pasal4Ayat 1)Badan usaha rnilik negara dan badan usaha milik daerah dalamketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenagalistrik. Ayat (2)

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

35/43

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

Ayat 2)Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakatdilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenagalistrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.Ayat 3)Cukup jelas.

Pasal5Cukup jelas.Pasal6

Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Sumber energi barn dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetapmemperhatikan keekonomiannya.Ayat 3)Cukup jelas.

Ayat 1)Yang dimaksud dengan kebijakan energi nasional adalah kebijakanenergi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentangEnergi.Ayat 2)Cukup jelas.Ayat 3)Cukup jelas.Ayat 4)Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.Pasal9Cukup jelas.Pasal 10

Ayat (1)Cukup jelas. Ayat (2)

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

36/43


Ayat (2)Cukup jelas.Ayat 3)Cukup jelas.Ayat 4)Cukup jelas.Ayat 5)Wilayah usah a bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 11Ayat (1)Cukup jelas.Ayat 2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakanperwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mataberusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat 4)Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Yang dimaksud dengan Ukepentingan sendirin adalah penyediaan tenagalistrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dipexjualbelikan.Yang dimaksud dengan lembaga/badan usaha lainnya adalahperwakilan lembaga asing t u badan usaha asing.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 1 6 . .

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

37/43

PHESIDENREPUBLIK INDONESI

Pasal 16Ayat 1)Cukup jelas.Ayat 2)Cukup j las.Ayat 3)Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabilaproduk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.Ayat 4)Cukup jelas

Pasal 17Ayat 1)Cukup jelas.Ayat 2)

Cukup jelas.Ayat 33Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabilaprodulc dan potensi dalam negeri tidak tersedia.Ayat 4)Cukup j elas.

Pasal 8Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal20Cukup jelas.Pasal2 1Dalarn penetapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerahrnemperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pernegangizin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usahasetempat.Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan

alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalampenyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

38/43


Pasal22Cukup jelas.Pasal23Cukup jelas.Pasal24

Cukup jelas.Pasal25Cukup jelas.Pasal26Cukup jelas.Pasal27Cukup jelas.Pasal28Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabilaproduk dan potensi dalarn negeri tidak tersedia.Pasal29

Ayat 1)Cukup jelas.Ayat 2 )Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan instalasi tenaga listrik milik konsumenadalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alatpembatas penggunaan tenaga listrik.Huruf c

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

39/43


HurufCukup jelas.Huruf dCukup je1a.s.Huruf eCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.Ayat 4)Cukup jelas.

Pasal 30Ayat 1)Cukup jelas.

.at (2)Ganti rugi hak a tas tanah termasuk untu k sisa tanah yang tidak dapatdigunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaansebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.Yang dimaksud dengan secara langsung adalah penggunaan tanahuntuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain,pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.Ayat 3)Secara tidak langsung dalarn ketentuan ini antara lain penggunaan

tanah untuk lintasan jalur transmisi.Ayat 4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat 6)Cukup j elas.

Pasal 31Cukup jelas.Pasal32Cukup jelas.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

40/43


Pasal33Ayat 1)Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yangberkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenagalistrik.Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biayayang berkaitan dengan penyewaan jaringan tr nsmisi d nl t u

distribusi tenaga listrik.Ayat 2 )Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewajaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerahmernperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.Ayat 3)ukup elas.

Ayat 1)Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yangberkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain,biaya beban Rp/kVA) dan biaya pemakaian RpJkWh), biayapemakaian daya reaktif Rp/kVArh), dan/a ta u biaya kVA maksimumyang dibayar berdasarkan harga langganan Rp/ bulan) sesuai denganbatasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.Ayat 2)Cukup j elas.Ayat 3)

Cukup jelas.Ayat 4)Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomidan industri di daerah.Ayat 5)ukup elas.

Pasal35Cukup jelas.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

41/43


Pasal36Cukup jelas.Pasal37Cukup jelas.Pasal38

Cukup jelas.Pasal39Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas,I Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan pengembangan kemarnpuan penyediaantenaga listrik dalam negeri adalah pengembangan sumber energi,suniber daya manusia, dan teknologi.Huru.fukup elas.

Pasal40Cukup jelas.Pasal4Cukup jelas.Pasal42Cukup jelas.Pasal43

Cukup jelas.Pasal44Cukup jelas.

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

42/43

Pasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasPasal47

Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal49Cukup jelasPasal50Cukup jelasPasal 51Cukup jelasPasal52Cukup jelasPasal53Cukup jelasPasal54Cukup jelasPasal55Cukup jelas


Pasal56Angka 1Cukup jelasAngka 2Penataan dimaksudkan agar badan usaha rnilik negara menjadi lebihefisien d n efektif dalarn melakukan pelayanan penyediaan tenagalistrik kepada masyarakatAngkaCukup jelas

Angka 4

7/22/2019 UU 30 2009.pdf

43/43


Angka 4ukup elasPasal 7ukup elasPasal58

ukup elas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052

uu 30 2009.pdf

Documents